Admiral Gorshkov Dijadwalkan Diterima India 2010

30 Agustus 2010 -- Pemerintah India akan mengakuisisi kapal induk Admiral Gorshkov dari Rusia. Kapal induk direncanakan akan dikirimkan ke Angkatan Laut India Desember 2012. Sebuah tim ahli terdiri dari perwira, pelaut dan sipil telah ditugaskan ke Rusia guna memonitor kemajuan proyek pengerjaan overhaul kapal. Kapal akan dibaptis dengan nama INS Vikramaditya, akan dilengkapi 12 -16 jet tempur MiG-29K serta 4-16 helikopter Ka-28/31.

PIB/Berita Hankam

Koopsau II Gelar Latihan Sikatan Daya

30 Agustus 2010, Makassar -- Pangkoopsau II, Marsekal Muda R Agus Munandar, diwakili Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsekal Pertama TNI Agus Supriatna , Senin (30/8) di Apron Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin membuka secara resmi Latihan Sikatan Daya tahun 2010, dalam upacara militer yang diikuti oleh seluruh anggota Lanud Sultan Hasanuddin baik Militer maupun Pegawai Negeri Sipil.

Hadir Komandan Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin Kolonel Pnb Mujiyanto, Para Kepala Dinas dan Komandan Satuan Jajaran Lanud Sultan Hasanuddin.

Pangkoopsau II Marsekal Muda TNI R Agus Munandar dalam sambutan tertulis yang dibacakan Komandan Lanud Sultan Hasanuddin mengatakan bahwa latihan Sikatan Daya 2010, merupakan latihan puncak Koopsau II yang bertujuan untuk menguji kesiapan satuan-satuan dalam Jajaran, sekaligus membina tingkat profesionalisme satuan-satuan yang berada di jajaran Koopsau II.

Selanjutnya Pangkoopsau II mengatakan bahwa rangkaian latihan Sikatan Daya 2010, akan dibagi dalam tiga tahap, yang meliputi latihan Gladi Mako, dilanjutkan dengan Tactical Air Manouvering Game (TAMG) dan puncaknya dilakukan kegiatan manuver lapangan.

Dikatakan, sebelum pelaksanaan manuver lapangan, para pelaku latihan akan memulai kegiatan latihan Posko di Home Base masing-masing, melalui latihan posko , diharapkan akan terjalin suatu koordinasi yang lebih baik, serta akan dicapai tingkat keterpaduan diantara pelaku latihan.

Dibagian lain sambutannya Pangkoopsau II mengatakan bahwa dalam kegiatan manuver lapangan akan digunakan beberapa jenis amunisi yang sesungguhnya (live), baik bom, roket maupun peluru tajam, selain beresiko tinggi, penggunaan amunisi ini tentu saja juga menuntut skill dan kecermatan yang tinggi, dan perhatian juga keamanan lingkungan.

Dalam kesempatan tersebut Pangkoopsau II meminta kepada seluruh peserta latihan untuk selalu mengutamakan aspek profesionalisme dalam melaksanakan setiap tahapan latihan , lakukanlah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pentak Lanud Sultan Hasanuddin

Lagi, 29 Awak Kapal Malaysia Ditangkap di Perairan Indonesia

30 Agustus 2010, Samarinda -- Lagi, insiden penangkapan warga Malaysia terjadi di perairan Indonesia. Empat kapal berbendera Malaysia dengan 29 awak kapal, ditangkap di perairan Karang Unarang, Ahad 29 Agustus 2010. "Benar kami menangkap mereka dan sekarang kami periksa" kata Komandan Lanal Nunukan, Letnan Kolonel Laut Rachmad Jayadi saat dihubungi Tempo, Senin 30 Agustus 2010.

Menurut Rachmad, penangkapan dilakukan KRI Sultan Hasanuddin 366. Mereka langsung diserahkan ke Pangkalan Angkat Laut (Lanal)Kabupaten Nunukan.

Kapal yang ditangkap dilengkapi trawl, berbendera Malaysia. Empat kapal yang ditangkap masing-masing, Kapal Markidi dengan nomor lambung 3277/6/F. Jumlah abk 13 orang ditambah seorang juragan kapal.

Kapal Kuba 1 nomor lambung 2644/f. Jumlah abk 12 orang dengan seorang juragan kapal.
Kapal ketiga dan keempat tanpa nama. Kapal ketiga, tanpa nama dengan nomor lambung tw 3581/f. Junmlah abk yang ditahan dua orang dan seorang juragan kapal.Kapal keempat tanpa nama dengan nomor lambung tw 99/f dengan dua awak dan seorang juragan.

TEMPO Interaktif

TNI Siap Perang, Pemerintah Gamang

30 Agustus 2010, Jakarta -- Indonesia tetap akan mengedepankan diplomasi dan jalan damai dalam menyelesaikan sengketa perbatasan maritim dengan Malaysia. Pemerintah kini juga masih menunggu tanggapan resmi dari PM Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak, sebagai jawaban atas surat yang dikirim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Diplomasi dan negosiasi akan tetap dikedepankan atau didahulukan," kata Juru Bicara Presiden bidang Luar Negeri, Teuku Faizasyah, saat dihubungi kemarin (29/8).

Sebelumnya, Panglima TNI Djoko Santoso menegaskan kesiapan TNI untuk berperang dengan negara mana pun, jika memang ada keputusan diplomatik atau politik. Jumat (27/8) malam lalu, Presiden SBY telah berkirim surat kepada PM Najib Tun Razak. Presiden mengajak kedua negara menyelesaikan masalah dengan baik, dan segera mempercepat perundingan batas maritim.

Faizasyah mengatakan, surat presiden telah dikirimkan melalui proses diplomatik. "Responnya tergantung internal di Malaysia," ujar Faizasyah. Dia mengatakan, saat ini perintah presiden kepada Menlu Marty Natalegawa dan Menko Polhukam Djoko Suyanto sudah sangat jelas. Yakni, memilih jalur diplomasi dan mengupayakan perdamaian.

Presiden SBY memang dari awal menghindari konfrontasi dengan Malaysia. Dalam rapat kabinet paripurna 24 Agustus lalu, SBY mengatakan masih banyak political resources untuk mengatasi masalah dengan jalan damai. "Jangan kita, apa istilah saya, memiliki budaya yang sedikit-sedikit putuskan hubungan diplomatik, sedikit-sedikit serang, dan seterusnya," kata SBY.

SBY mengatakan, era sekarang ini adalah era kerjasama dan kemitraan. "Bukan era konfrontasi, permusuhan dan peperangan. Meskipun, jangan salah terima. Sekali lagi, kalau itu menyangkut kepentingan kita yang paling mendasar, kedaulatan, wilayah dan sebagainya, tentu kita harus melakukan apa saja yang harus kita lakukan," kata Presiden saat itu.

JPPN

Malaysia Tuntut Indonesia Jamin Keamanan Investor

Aktivis membakar poster bendera Malaysia saat mengelar aksi protes anti Malaysia, setelah penahanan tiga petugas DKP oleh Polisi Maritim Malaysia. Aksi dilakukan saat pemerintah mengelar upacara kemerdekaan dengan penuh hikmat dan kebanggan Indonesia telah merdeka selama 65 tahun. Tiga petugas berhasil dibebaskan setelah upaya cerdas dari para diplomat Indonesia, menukarnya dengan 7 maling ikan yang ditangkap oleh para petugas tersebut. (Foto: Getty Images)

30 Agustus 2010, Kulim -- Pemerintah Indonesia harus menjamin keamanan investor Malaysia di Indonesia seperti yang dilakukan pemerintah Malaysia terhadap warga negara Indonesia di Malaysia.

Tuntutan tersebut dilontarkan Deputi Menteri Perdagangan dan Perindustrian Internasional Malaysia Datuk Mukhriz Mahathir menanggapi unjuk rasa menentang Malaysia di Jakarta yang marak belakangan ini

"Kami tidak ingin insiden menyedihkan merusak hubungan baik yang sudah ada," kata Mukhriz pada Sabtu (28/8) malam seperti dilansir Bernama.

Dia menegaskan hubungan erat antara Malaysia dan Indonesia harus terus dilestarikan, tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga di antara warganya.

Mukhriz juga menilai tidak menutup kemungkinan maraknya demonstrasi anti-Malaysia baru-baru ini di Jakarta dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak suka pada hubungan erat antara Malaysia dan Indonesia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta para pengunjuk rasa yang memprotes sikap Malaysia atas penangkapan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Riau, agar menahan diri. Ratusan pengunjuk rasa pada Kamis (26/8) mendatangi Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Mereka menuntut Dubes Malaysia di Jakarta segera meninggalkan Indonesia.

Ketegangan RI-Malaysia tak pengaruhi aktivitas perbatasan

Ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia akhir-akhir ini ternyata tak membuat hubungan sosial di daerah perbatasan turut tegang. Kondisi penyeberangan di Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, dan di Tawau di wilayah Malaysia berjalan normal.

"Tidak ada masalah, penyeberangan normal saja, baik dari Nunukan-Tawau atau sebaliknya," kata Kepala Kepolisian Sektor Kawasan Pengamanan Pelabuhan Polres Nunukan, Ajun Komisaris Benny Catur Waluyo, Ahad (29/8).

Menurut dia, hingga kini pelayaran antarnegara itu tetap dilayani enam kapal motor jalur Tunon Taka-Tawau. Masing-masing KM Labuan V, KM Purnama, KM Malindo, KM Nunukan Ekspres, KM Francis, dan KM Samudra. Adapun pelayaran Tawau-Nunukan dilayani Labuan II. Untuk pelayaran rakyat, sedikitnya terdapat 12 unit perahu cepat. "Kapal-kapal itu setiap hari melayani pelayaran."

Kabupaten Nunukan merupakan satu dari tiga daerah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Timur, yang memiliki garis batas negara sepanjang 1.038 kilometer. Garis batas negara itu membentang mulai dari Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan.

Penyeberangan dari Nunukan menuju Tawau hanya membutuhkan waktu tak lebih dari 45 menit pelayaran. Pelabuhan Tunon Taka juga biasa kedatangan para pekerja asal Indonesia yang dideportasi dari Malaysia.

Komando Daerah Militer (Kodam) VI Mulawarman, yang meliputi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, pun menyatakan wilayah perbatasan kedua negara dalam situasi aman. "Pos penjagaan bersama di perbatasan negara masih berjalan normal," kata Kepala Penerangan Kodam VI Mulawarman Letnan Kolonel Inf. Suwarjiyana.

Ia mengungkapkan pengamanan perbatasan tetap berjalan dengan penjagaan rutin dan tak ada perintah untuk melakukan tindakan lain. "Tak ada penambahan pasukan."

Saat ini pengamanan perbatasan dijaga satu batalion atau sekitar 1.000 personel TNI dari satuan Kodam XII Tanjungpura, Kalimantan Tengah. Sebelumnya, pengamanan dijaga Batalion 611 dari Kodam VI Mulawarman. "Baru pekan lalu ada pergantian pasukan pengamanan perbatasan," kata Suwarjiyana.

TEMPO Interaktif

Dua Kapal Perang Cina Hadiri HUT Kemerdekaan Vanuatu

PM Vanuatu Edward Natapei berkunjung ke kapal latih Zhenghe saat berlabuh di Port Vila, Jumat (27/8). (Foto: Xinhua)

30 Agustus 2010 – Dua kapal perang Cina, kapal latih Zhenghe dan frigate Mianyang melakukan kunjungan selama empat hari ke ibu kota Vanuatu Port Vila,

Kedua kapal tiba di Port Vila Jumat (27/8), guna memenuhi undangan Perdana Menteri Vanuatu Edward Natapei menghadiri HUT ke-30 Hari Kemerdekaan Vanuatu.

Kunjungan kapal perang Cina ke Vanuatu pertama kalinya. Vanuatu dan Cina menjalin hubungan diplomatik sejak 1982.


PM Edward Natapei mengunjungi kedua kapal Sabtu (28/8), diterima perwira tinggi AL Cina Laksamana Muda Leng Zhenqing dan Duta Besar Cina untuk Vanuatu Cheng Shuping.

Sebelumnya kedua kapal singgah di Papua New Guinea, selanjutnya berlabuh di Tonga, Selandia Baru dan Australia.

Xinhua/Berita HanKam

Dua Kapal Perang Cina Kunjungi Myanmar

Prajurit dan perwira awak kapal perusak Guangzhou berdiri di sisi kapal membentuk formasi saat tiba di Pelabuhan Thilawa, Yangon, Myanmar. (Foto: Xinhua/Jin Fei)

30 Agustus 2010 – Dua kapal perang Cina dari Satuan Tugas Escort ke-5 Guanhzhou dan Caohu berlabuh di Pelabuhan Thilawa, Yangon, Myanmar, Minggu siang (29/8).

Kedua kapal berlabuh selama lima hari dalam rangkan meningkatkan hubungan antara kedua angkatan bersenjata kedua negara dan pertukaran antara kedua angkatan laut.
Kunjungan kapal perang Cina ke pelabuhan Myanmar untuk pertama kalinya.

Kedua kapal perang telah menyelesaikan misi pengawalan di Teluk Adan dan perairan Somalia.

Sebelum mengunjungi Myanmar, kedua kapal telah berkunjung ke Mesir, Italia dan Yunani.



Warga Yanggon diperkenankan mengunjungi kedua kapal, setelah selesai upacara penyambutan. (Foto: Xinhua/Jin Fei)

Xinhua/Berita Hankam

PM Malaysia Ancam Indonesia

Demontrasi anti Malaysia di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Kamis (26/8). (Foto: Getty Images)

30 Agustus 2010, Kuala Lumpur -- Pemerintah Malaysia berharap Indonesia bisa mengendalikan berbagai demonstrasi anti-Malaysia di Jakarta dan mengingatkan bahwa dua juta WNI bekerja di Malaysia dan Indonesia membutuhkan investasi Malaysia.

Pemerintah Malaysia berharap pemerintah Indonesia mampu mengendalikan demonstrasi anti-Malaysia di Jakarta mengingat terdapat dua juta warga negara Indonesia bekerja di Malaysia dan banyaknya perusahaan yang menolak dianggap lemah dalam menyikapi maraknya demonstrasi beberapa kelompok di Indonesia.

Perdana Menteri (PM) Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak mulai mengeluarkan pernyataan keras terkait demonstrasi anti-Malaysia, khususnya yang digelar di kompleks Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta beberapa waktu lalu.

PM Najib membantah bahwa pemerintah bersikap lembek dalam menanggapi demonstrasi keras yang digelar beberapa kelompok masyarakat Indonesia. Najib bahkan ‘mengancam’, bila situasi (demonstrasi) tidak terkendali, rakyat Malaysia siap ‘membalas’ dengan amarah yang sama.

Najib memperingatkan, bila demonstrasi berlanjut, akan timbul kemarahan dan reaksi negatif dari rakyat Malaysia.

“Kami tidak lemah ataupun takut dalam hal ini. Yang penting adalah tindakan pemerintah Indonesia untuk tidak membiarkannya berlarut-larut, khususnya demonstrasi, perlindungan terhadap Kedutaan Besar Malaysia,” tegas Najib di Kuala Lumpur, Sabtu (28/8).

“Kami menjamin bisa mengendalikan situasi di Malaysia. Namun, jika situasi di Indonesia terlalu ekstrem, rakyat kami akan marah. Jika terus berlanjut, akan mengundang reaksi rakyat Malaysia,” imbuhnya.

“Saya harap pihak berwenang Indonesia tidak membiarkan warganya berdemonstrasi untuk menciptakan kerusuhan,” ujar Najib di Kuala Lumpur, Sabtu (28/8).

Seperti diberitakan, Senin (23/8), sekelompok massa berdemonstrasi di depan Kedubes Malaysia di Jakarta. Mereka mencoreti bendera Malaysia dan melemparkan kotoran manusia ke gedung Kedubes.

“Yang terpenting, kondisi ini tidak membawa hubungan kedua negara dalam bahaya,” tegas Najib. PM Najib mengimbau agar rakyat Malaysia tetap tenang dan tidak terpancing provokasi dalam bentuk apa pun.

Demo tentara bayaran

Najib mengatakan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, ia mengaku belum membacanya.

“Saya yakin Presiden Indonesia telah menyatakan kekecewaannya terkait situasi saat ini dan demonstrasi yang berlangsung tidak dikaitkan dengan pemerintah Indonesia,” kata Najib.

Kedua negara, kata Najib, memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Menurutnya, pemerintah Indonesia sangat menyadari bahwa terdapat dua juta warganya yang bekerja di Malaysia. “Dan semakin banyak perusahaan Malaysia yang berinvestasi di Indonesia akan menguntungkan mereka (Indonesia, Red),” tegas Najib. Najib mengatakan, kedua negara memiliki kepentingan yang sama dan tidak akan membiarkan situasi yang terjadi saat ini merusak hubungan kedua negara.

Sebelumnya, Najib menyebut demonstrasi di Jakarta itu dilakukan para ‘tentara bayaran’. Najib menganggap para demonstran dibayar oleh sekelompok orang untuk menimbulkan ketegangan hubungan antara Indonesia dengan Malaysia.

“Mereka ingin kita marah hingga membuat panas hubungan kita dengan Indonesia. Kita tidak boleh terperangkap permainan mereka,” kata Najib dalam sebuah acara yang diadakan UMNO, partai berkuasa di Malaysia, Jumat (27/8).

Sejauh ini, tegas PM Najib, Malaysia belum berencana mengeluarkan travel advisory kepada warganya untuk melakukan perjalanan ke Indonesia.

Surya

Anggaran Penegakan Kedaulatan NKRI Minim

30 Agustus 2010, Jakarta -- Alokasi anggaran yang disediakan pemerintah untuk menegakkan kedaulatan atas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hingga saat ini dinilai masih sangat minim. Hal itu terlihat dari sedikitnya porsi APBN yang diperuntukkan bagi pembiayaan pertahanan dan keamanan.

"Rancangan APBN 2011 belum dapat menyediakan anggaran yang memadai untuk membiayai kekuatan pokok minimum. Karena, hanya mampu menyuplai seperlima dari anggaran minimum," ujar anggota DPD dari daerah pemilihan Kepulauan Riau Aida Zulaika Nasution Ismeth dalam sebuah diskusi di Gedung DPD, Jakarta, akhir pekan lalu.

Sementara itu, dia menilai, tingkat kesiapan alat utama sistem persenjataan, terutama untuk matra laut dan udara juga kurang dari 50 persen. Bahkan, di dalam Rencana Kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun 2011, khususnya matra laut ternyata tidak memasukkan rencana pembelian kapal perang baru.

"Yang ada itu hanyalah hanyalah pengadaan material untuk alat utama sistem persenjataan strategis sebanyak 11 unit. Jelas terlihat bagaimana minimnya perhatian pemerintah mengenai masalah keamanan dan pertahanan kedaulatan NKRI," ujarnya.

Hal tersebut, tutur Aida, perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah, terlebih lagi dengan melihat konflik Indonesia dengan Malaysia mengenai perbatasan yang sampai saat ini belum terselesaikan.

Menyinggung masalah perbatasan yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia, dia menilai, akibat perjanjian antara Belanda dan Inggris di London yang disebut The Boundaries Convention. Kemudian The Boundary agreement Belanda-Inggris di Hague pada 26 Maret 1918. Perjanjian kesepahaman (MOU) Indonesia-Malaysia di Jakarta pada 26 November 1973.

Demikian pula, dengan peta dasar yang digunakan masing-masing negara juga berbeda. Indonesia memakai peta 2009, sedangkan Malaysia memakai peta 1979. Ditambah lagi, ujar dia, dengan terpisahnya Singapura dari Malaysia yang juga menyisakan soal perbatasan.

Karena itulah, dia berharap pemerintah dapat secepatnya melakukan pembicaraan untuk membahas dan memperjelas masalah itu.

"Sampai sejauh ini, kita juga masih kurang memperhatikan masalah laut dan perbatasan karena terlalu berfokus pada persoalan darat dan pusat," katanya.

Mandul

Dalam kesempatan yang sama, peneliti LIPI Indria Samego menilai, insiden yang terjadi di perairan Kepulauan Riau yang mengakibatkan ditangkapkan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Batam oleh polisi Malaysia memperlihatkan mandulnya pemerintah Indonesia.

"Saya melihat kasus ini adalah bentuk pemerintah yang tidak memerintah. Pemerintah cenderung reaktif terhadap permasalahan yang menyangkut perbatasan negara. Padahal perhatian pemerintah juga sangat diperlukan khususnya untuk menjaga pagar perbatasan," katanya.

Dia menilai, munculnya sejumlah kasus di perbatasan dikarenakan dari sisi budaya keamanan, Indonesia diangap belum memiliki budaya untuk mentaati aturan keamanan yang telah ada.

Sedangkan, dari sisi politik, pemerintah dan DPR juga terlihat lalai untuk mengurusi daerah, terutama yang berada di wilayah perbatasan.

Indria menjelaskan, permasalahan perbatasan yang sering terjadi beberapa waktu terakhir ini juga disebabkan sentralisasi ekonomi yang hanya berfokus di pusat.

Terlihat jelas, ujar dia, terabaikan pembangunan untuk wilayah-wilayah perbatasan.

"Yang paling jelas terlihat adalah masalah infrastruktur yang kondisinya masih sangat memprihatinkan. Hal ini mengakibatkan daerah semakin tidak berkembang," katanya.

Suara Karya

Pertamina Beli Tanker USD600 Juta

(Foto: detikFoto/Zainal Effendi)

29 Agustus 2010, Jakarta -- PERTAMINA terus melakukan ekspansi dan penguatan armada perkapalan dengan menyiapkan USD600 juta untuk pembelian 18 armada tanker hingga akhir 2010.

Peningkatan jumlah armada tanker ini akan mengoptimalkan kemampuan perkapalan Pertamina sesuai dengan jumlah kargo untuk mencapai tingkat biaya yang efisien. Tanker tersebut mulai masuk memperkuat jajaran armada perkapalan Pertamina hingga Desember 2012.

”Program pembelian tanker ini merupakan bagian dari transformasi Pertamina di bidang perkapalan yang terus dilakukan untuk meningkatkan servis level, meningkatkan efisiensi dan perbaikan kinerja,”ujar VP Corporate Communication Pertamina Moh Harun di Jakarta kemarin.

Pembelian 18 tanker,termasuk 5 tanker di dalam negeri senilai USD87,38 juta akan meningkatkan kemampuan pengangkutan kargo dari 64,9 juta LT (long ton) pada saat ini menjadi 67,3 juta LT pada 2012. Jenis tanker yang telah dipesan meliputi 3 tanker ukuran 80.000 long ton dead weight (LTDW), 5 tanker 30.000 LTDW, 2 tanker 17.500, 1 tanker 6.500 LTDW, 2 tanker ukuran 3.500 LTDW, 2 kapal untuk pengangkutan LPG (Liquefied Petroleum Gas) ukuran 23.000 kubik meter,1 kapal LPG ukuran 5.500 kubik meter,dan 2 kapal LPG 3.500 kubik meter.

Armada baru ini akan menambah kemampuan pengangkutan minyak mentah dari 31,7 juta LT pada saat ini menjadi 32,9 juta LT pada 2012 dan meningkatkan kemampuan pengangkutan produk non-BBM (pelumas, aspal, paraxylene, dan elpiji) dari 5,5 juta LT menjadi 7,4 juta LT di 2012.Untuk kargo BBM dipertahankan pada level 27 juta LT karena adanya perbaikan infrastruktur dan peningkatan kehandalan tanker.

Semua tanker yang saat ini sedang dalam pembangunan dibuat sesuai dengan kondisi perairan Indonesia. Selama proses pembangunan kapal, Pertamina akan melaksanakan supervisi ke semua galangan secara periodik untuk menjamin ketepatan masa pembangunan. Hingga saat ini Pertamina mengoperasikan 190 kapal tanker, termasuk 36 kapal milik Pertamina yang digunakan untuk pengangkutan minyak mentah,produk-produk kilang dan BBM serta kapal pengangkut LPG.

Pengadaan armada baru ini merupakan bagian dari rencana besar peremajaan dan penambahan armada milik Pertamina. ”Dengan kemampuan armada milik Pertamina yang semakin kuat, diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan, meningkatkan efisiensi transportasi, serta mengurangi ketergantungan terhadap kapal carter,” sebut Harun.

Pembelian kapal dari perusahaan lokal tersebut juga akan mendukung pertumbuhan industri perkapalan di dalam negeri. Satu kapal ukuran 17.500 long ton dead weight (LTDW) senilai USD24,12 juta yang dibangun PT Pal Surabaya.Masa pembangunan kapal itu selama 28 bulan dengan jadwal penyerahan pada Desember 2012. Satu lagi kapal berbobot 17.500 LTDW dibangun PT Pal Surabaya dengan nilai kontrak USD25,2 juta. Kapal dibangun selama 25 bulan dengan jadwal penyerahan September 2012.

Kapal lainnya berbobot 6.500 LTDW dibangun PT Dok dan Perkapalan Surabaya senilai USD14,45 juta.Masa pembangunan kapal selama 19 bulan yang akan diserahkan ke Pertamina pada Maret 2012. Lalu, satu kapal ukuran 3.500 LTDW dibuat PT Dumas Tanjung Perak Shipyard Surabaya senilai USD11,8 juta. Kapal dibangun selama 20 bulan dengan jadwal penyerahan April 2012.

Terakhir, kapal 3.500 LTDW dibangun PT Daya Radar Utama Lampung.Nilai kontrak USD11,81 juta dengan masa pembangunan 22 bulan atau selesai pada Juni 2012. ”Pengadaan kapal baru ini merupakan bagian dari rencana besar peremajaan dan penambahan armada milik Pertamina,” kata Harun.

”Pertamina perlu menjamin ketersediaan kapal untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) karena tidak semua kapal yang dioperasikan Pertamina milik sendiri,” ujar Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Djaelani Sutomo. Oleh karena itu, dalam jangka panjang,Pertamina menargetkan 50% kapal yang dioperasikan milik sendiri. Saat ini, kata dia, ada 17 kapal yang masih dalam tahap pembangunan,beberapa di antaranya dibangun oleh industri galangan kapal nasional.

”Pembangunan kapal sisanya dibangun di luar negeri karena belum bisa diproduksi di dalam negeri,”ujar dia. Lebih jauh Djaelani mengatakan, pada 2010–2015 pihaknya berencana menambah investasi untuk membeli 35 unit kapal lagi. Sebanyak 5kapal pembeliannya ditandatangani hari ini dan sisanya 30 kapal,pembeliannya dilakukan secara bertahap sampai 2015. ”Sebanyak 24 unit kapal akan diproduksi di dalam negeri dan 6 unit di luar negeri,”ujar Djaelani.

Sementara itu, Menperin MS Hidayat menyambut positif kontrak pembelian kapal tanker Pertamina dari industri galangan kapal di dalam negeri karena akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. ”Dengan adanya kontrak Pertamina dengan industri galangan kapal nasional, maka akan memberikan optimisme terhadap penggunaan produk dalam negeri,” kata dia.

PAL INDONESIA menanda tangani kontrak, pembangunan 2 (dua) unit kapal tanker 17.500 LTDW - pesanan PT PERTAMINA (Persero)

Ditengah upaya untuk keluar dari kesulitan yang dihadapi perusahaan PT PAL Indonesia (Persero) mendapatkan kepercayaan dari perusahaan dalam negeri untuk pembangunan 2 (dua) unit Kapal Tanker (Oil Product Carrier) 17.500 LTDW pesanan PT Pertamina (Persero). Hal tersebut membuktikan bahwa PT PAL Indonesia (Persero) mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberikan yang terbaik kepada pelanggannya.

Kapal Tanker 17.500 LTDW ini merupakan kapal tanker terbesar kedua setelah kapal tanker Ukuran 30.000 LTDW MT FASTRON yang pernah dibangun didalam negeri dan merupakan kapal yang ke 6 (enam) dan ke 7 (tujuh) pesanan PT Pertamina (Persero) kepada PT PAL Indonesia (Persero). Sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak untuk pembangunan kapal ke 1 (satu) akan diselesaikan selama 25 bulan dan kapal ke 2 (dua) akan diselesaikan selama 28 bulan terhitung sejak kontrak pembangunan ditandatangani. Kapal tanker 17.500 LTDW ini di desain menggunakan konstruksi lambung ganda (double hull).

Adapun kapal tanker yang pernah dipesan oleh PT Pertamina (Persero) kepada PT PAL Indonesia (Persero) adalah pesanan pertama 2 (dua) unit kapal tanker ukuran 3.500 DWT yaitu: MT.MINAS & MT MELAHIN, diserahkan pada tahun 1985. Pesanan kedua kapal tanker ukuran 6.500 DWT yaitu; MT KURAU diserahkan pada tahun 1992. Pesanan yang ke tiga kapal tanker ukuran 17.500 LTDW yaitu: MT PALU SIPAT diserahkan pada tahun 2000 dan MT FASTRON ukuran 30.000 LTDW diserahkan pada tahun 2005 yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudoyono.

Ukuran Utama Kapal Tanker 17.500 LTDW sbb :
Length Over All : 160.00 M
Lenght Between Perpendicular : 151.00 M
Breadth Mould, abt : 27.70 M
Depth Mould, abt : 12.00 M
Design Draught Max : 7.00 M
Services Speed : 13. 00 Knots
Gross Tonnage : 17.500 LTDW
Compliments Officers : 12 Person
Crew : 18 Person
Total : 28 Person

SINDO/PAL

Syahganda: Malaysia Tekan RI, Surat SBY Tak Digubris

Fajar Isnu alias Inung Bonek dengan mengenakan kaos bertuliskan 1 Love RI, membawa sebuah poster yang berbunyi 'Lawan Malaysia? SIAPA TAKUT?'. (Foto: detikFoto/Zainal Effendi)

29 Agustus 2010, Jakarta -- Ultimatum yang disampaikan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Tun Najib Rajak, Sabtu (28/8/2010) agar pemerintah Indonesia menertibkan aksi-aksi demo di Jakarta yang dapat membuat murka warga Malaysia, juga tudingan adanya demonstran bayaran, pernyataan dua juta Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia serta investasi pengusaha Malaysia di tanah air, menunjukkan Indonesia berada dalam posisi mudah ditekan pihak Malaysia.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan di Jakarta, Minggu (29/8/2010). "Pernyataan bernada tekanan itu bukti yang nyata bahwa surat Presiden SBY kepada PM Malaysia yang disampaikan Jumat (27/8/2010), tidak pernah digubris," kata Syahganda.

Karenanya, Syahganda mengaku sedih oleh respon pemerintah Malaysia terkait surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang sama sekali tidak mencerminkan rasa hormat maupun sikap bersahabat terhadap bangsa Indonesia, khususnya Presiden SBY.

"Yang dilakukan justru menekan-nekan RI. Hal ini tentu bukan sikap dewasa dari petinggi Malaysia, karena mengeluarkan sikap yang selalu merendahkan Indonesia," jelas Syahganda.

Dikatakan, pemerintah Indonesia sebaiknya tidak boleh terlalu menggambarkan sikap yang pasrah menghadapi Malaysia, baik melalui surat Presiden SBY ataupun berupa tindakan para menterinya. Sebab, lanjutnya, cara seperti itu bukan yang diinginkan oleh seluruh rakyat di tanah air.

"Rakyat dan seluruh elemen bangsa menghendaki Indonesia membangun politik yang bermartabat selaku negara besar di panggung internasional, sekaligus memuliakan harapan serta kepentingan bangsa yang berdaulat," ujarnya.

Dengan demikian, Syahganda mengharapkan Presiden SBY mengambil hikmah yang dalam atas semua permasalahan dengan Malaysia akhir-akhir ini.

Pemimpin Indonesia-Malaysia harus redakan ketegangan

Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, meminta pemimpin Indonesia dan Malaysia segera meredakan ketegangan yang terjadi di antara kedua negara. Jika dibiarkan, dia khawatir akan menambah rumit hubungan kedua negara.

"Sekarang sudah terjadi ketegangan di tingkat publik. Sekarang tinggal bagaimana kedua elite negara itu meredakan ketegangan di masing-masing negara," kata dia seusai diskusi "Nasib TKI dan Diplomasi Setengah Hati" di Jakarta kemarin.

Hikmahanto menduga tindakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkirim surat kepada Perdana Menteri Malaysia Najib Razak beberapa waktu lalu adalah salah satu upaya untuk menenangkan publik, baik di Indonesia maupun Malaysia.

Insiden penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh polisi Malaysia telah memicu sejumlah demo anarkistis. Para pengunjuk rasa melempari pagar kedutaan dengan tinja. Para pendemo pun segera ditangkap polisi. Pemerintah Malaysia lalu "membalas" demo yang dinilai berlebihan itu dengan ancaman mengeluarkan travel advisory bagi warga negaranya yang akan berkunjung ke Indonesia.

Hikmahanto berharap pejabat kedua negara tak menjadikan travel advisory sebagai instrumen diplomasi. Langkah itu, menurut dia, justru akan membahayakan. Menurut Hikmahanto, kompromi perlu dilakukan.

Hingga kemarin, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan belum bisa mengeluarkan sikap berkaitan dengan ancaman travel advisory yang dikeluarkan Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Anifah Aman pada Kamis lalu. "Kami tidak mau beranda-andai. Nanti malah membuat situasi semakin runyam," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, saat dihubungi kemarin. Dia menambahkan, hingga kemarin belum ada keterangan resmi dari pemerintah Malaysia mengenai travel advisory itu.

Rektor Universitas Indonesia Gumilar Rusliwa Somantri menilai yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia saat ini layaknya perselisihan antara kakak dan adik. "Sedikit ada perselisihan itu biasa, tapi kita harus bisa berpikir jernih," kata dia setelah memimpin upacara wisuda di Balairung UI, Depok, kemarin.

Ketegangan di antara kedua negara tak mempengaruhi dunia pendidikan. Dia mengatakan, UI tetap menjalin hubungan baik dengan universitas-universitas di Malaysia, khususnya Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Deputy Vice Chancellor UKM Hasan bin Basri mengatakan ketegangan di antara kedua negara tak mempengaruhi kehidupan sekitar 600 mahasiswa Indonesia yang belajar di UKM.

"Tidak ada perubahan dan juga tidak ada masalah," ujarnya di UI. Hasan mengakui kedatangannya ke Indonesia tidak ada hambatan.

KOMPAS/TEMPO Interaktif

Royal Navy's Most Powerful Submarine Gets Royal Approval

27 August 2010 -- The UK’s most powerful attack submarine, HMS Astute, has been welcomed into the Royal Navy today.

In a Commissioning ceremony overseen by the boat's patron, the Duchess of Cornwall, Astute officially became 'Her Majesty's Ship'.

HMS Astute is quieter than any of her predecessors, meaning she has the ability to operate covertly and remain undetected in almost all circumstances despite being fifty per cent bigger than any attack submarine in the Royal Navy’s current fleet.

The latest nuclear powered technology means she will never need to be refuelled and can circumnavigate the world submerged, creating the crew's oxygen from seawater as she sails.

The submarine has the capacity to carry a mix of up to 38 Spearfish heavyweight torpedoes and Tomahawk Land Attack Cruise missiles – and can target enemy submarines, surface ships and land targets with pinpoint accuracy, while her world-beating sonar system has a range of 3,000 nautical miles.

The First Sea Lord, Admiral Sir Mark Stanhope, said:

“The Astute Class is truly next generation –- a highly versatile platform, she is capable of contributing across a broad spectrum of maritime operations around the globe, and will play an important role in delivering the fighting power of the Royal Navy for decades to come. A highly complex feat of naval engineering, she is at the very cutting edge of technology, with a suite of sensors and weapons required to pack a powerful punch.

“Today is an important milestone along the road to full operational capability which will follow after a further series of demanding seagoing trials testing the full range of the submarine’s capabilities.”

HMS Astute has today also reached an important milestone on the road to operational handover. Following the successful completion of the first rigorous set of sea trials, which began at the end of 2009, she has achieved her In Service Date, signalling that she has proven her ability to dive, surface and operate across the full range of depth and speed independently of other assets, thereby providing an initial level of capability.

Rear Admiral Simon Lister, Director of Submarines, who oversees the build programme of the class for the MOD, said:

“To my mind Astute is a 7,000 tonne Swiss watch. There is an extraordinary amount of expertise that goes into putting one of these submarines together. There are stages when it’s like blacksmithing and there are stages when it’s like brain surgery.

“So to see Astute commissioned is momentous not only for the Royal Navy, who have been eagerly anticipating this quantum leap forward in capability, but for the thousands of people around the country who have been involved in the most challenging of engineering projects.”

Following the Commissioning, HMS Astute will return to sea for further trials of the submarine and her crew before she is declared as operational.

As the base port of all the Navy's submarines from 2016, Faslane will be home to the whole Astute class, which includes Ambush, Artful and Audacious which are already under construction in Barrow-in-Furness by BAE Systems.

Astute was built by BAE in Barrow-in-Furness with hundreds of suppliers around the country contributing component parts, including: Rolls Royce, Derby (Nuclear plant); Thales UK, Bristol (Visual system and Sonar 2076); Babcock, Strachan & Henshaw, Bristol (Weapon handling and discharge system). Astute is affiliated to the Wirral in the North West.


FACTS ABOUT HMS ASTUTE:

· She is 97 metres from bow to stern - longer than a football pitch

· Her 11.2 metre beam is wider than the width of four double-decker buses

· She displaces 7,400 tonnes of sea water - the equivalent of 65 blue whales

· Her cabling and pipe work would stretch from Glasgow to Dundee

She is the first Royal Navy submarine not to have a traditional periscope, instead using electro-optics to capture a 360 image of the surface for subsequent analysis by the Commanding Officer.

Astute is the first submarine to have an individual bunk for each crew member.
She manufactures her own oxygen from sea water as well as drinking water.
She could theoretically remain submerged for her 25 year life if it weren’t for the need to restock the crew’s food supplies.

She is faster under the water than she is on the surface – capable of speeds in excess of 20 knots although her top speed is classified.

Astute’s crew of 98 are fed by five chefs who, on an average patrol, will serve up 18,000 sausages and 4,200 Weetabix for breakfast.

Royal Navy

First Airbus Military A330MRTT for UK Royal Air Force leaves hangar

27 August 2010 -- The first A330 MRTT Future Strategic Tanker Aircraft (FSTA) for the UK Royal Air Force has completed the in-door trials, such as systems trials, required prior to First Flight and has been rolled out of its hangar at Airbus Military’s Getafe, Madrid facility to continue with the out-door trials, such as fuel trials and others.

Once all trials are successfully completed, the aircraft will be handed over to the Flight Test Team for First Flight which is due in the first part of September. The aircraft has been converted from a basic A330-200 airframe by Airbus Military. Following the flight-test programme it will be delivered late next year to the AirTanker consortium responsible for operating the aircraft on behalf of the UK Royal Air Force.

Airbus Military

Iran Produksi Peluru Artileri 130 mm

(Foto: MNA/Vahid-Reza Allaii)

30 Agustus 2010 – Iran mulai memproduksi peluru artileri 130 mm yang mampu menghancurkan sasaran hingga jarak 42 km. Minggu (29/8).

Menteri Pertahanan Iran Ahmad Vahidi mengatakan peluru artileri ini seperti rudal balistik dan peluru menggunakan propelan padat.







MNA/Berita HanKam

Indonesia - Timor Leste Gagal Bersepakat

29 Agustus 2010, Kupang -- Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste gagal mencapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa wilayah sejumlah perbatasan di Delomil (Indonesia)-Memo (Timor Leste), Bijael Sunan-Oben Manunasasi dan Noelbesi-Citrana dan dilanjutkan Desember 2010.

Kedua negara belum bersepakat terkait titik koordinat batas wilayah kedua negara seperti di Naktuka tepatnya antara desa Netemnanu Amfoang Utara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dan Distrik Ambeno Timor Leste, demikian Komandan Resort Militer (Danrem) 161/Wira Sakti Kupang Kolonel (Arh) I Dewa Ketut Siangan di Kupang, Minggu.

Ketut Siangan mengungkapkan, area tersebut adalah demarkasi atau area netral, sehingga tidak boleh ada pembangunan di lokasi tersebut, namun warga Timor Leste dari Oecusse, distric Ambeno malah menguasai lahan seluas 1.096 melalui 40 kepala keluarga sejak 2006.

"Wilayah Naktuka di Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, itu merupakan wilayah demarkasi antara Indonesia dan Timor Leste, sehingga tidak dibenarkan warga Timor Leste membangun rumah di atas wilayah sengketa itu," katanya.

Ketut Siangan imengatakan, sesuai ketentuan hukum internasional, jika batas wilayah antarnegara masih dalam sengketa maka kedua belah pihak bersengketa dilarang keras memasuki atau mengusai wilayah demarkasi.

"Tindakan yang dilakukan warga Oecusse, Timor Leste dengan membangun pemukiman mereka di atas wilayah demarkasi di Netemnanu Utara itu, sudah melanggar ketentuan dalam hukum internasional," katanya.

Atas dasar ini, TNI AD yang mengawal perbatasan di wilayah itu belum lama ini telah membongkar beberapa bangunan milik pemerintah Timor Leste yang dibangun di Naktuka.

"Apabila sudah ada kesepaktan nanti, barulah akan jelas apakah dihuni atauakah harus taat hukum internasioanl dan tetap mebiarkan lahan itu kosong," tambahnya.

ANTARA News

KRI Frans Kaisiepo-368 Manlap di Laut Jawa

29 Agustus 2010, Surabaya -- Latihan Posko (Pos dan Komando) Penyiapan Satgas Maritim TNI Konga XXVIII.B yang berlangsung selama dua pekan ini telah berakhir dan di tutup dalam upacara militer oleh Wakil Asops Panglima TNI Laksamana TNI Stevanus Budiono di Gedung Pusat Latihan Operasi Laut Kolatarmatim Ujung Surabaya, Kamis (26/8).

Selanjutnya KRI Frans Kaisiepo-368 sebagai unsur yang terlibat dalam Satuan Tugas Maritime Task Force (MTF) Kontingen Garuda XXVIII.B United Nation Interm Force In Lebanon / UNIFIL ini, telah melaksanakan manuvra lapangan (Manlap) di Laut Jawa.

Dalam latihan ini selain KRI FKO-368 juga melibatkan Helly BO, Pesud dan satu buah kapal perang yang setipe yaitu KRI Sultan Iskandar Muda-367. Kedua kapal Perang tersebut dari jenis Sigma Klas Korvet Belanda yang masuk Jajaran Satuan Kapal Eskorta Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), bertolak dari Dermaga Madura Ujung Surabaya, belum lama ini, Kamis (26/8).

Manlap yang dilaksanakan di sekitar Laut Jawa ini, bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan dan kemampuan personel serta sekaligus mengecek kesiapan teknis semua peralatan yang digunakan sehingga dapat dicapai kemampuan sesuai yang dipersyaratkan.

Selama manlap yang berlangsung dua hari ini, kegiatan yang dilaksanakan diantaranya, peran–peran, Medevac, RAS, Damage Control, Boarding Party, Gunex, Helly’s Patern(siang dan malam) dan EMU, RAS / Jackstay, VERTREP dan MIO dan BOARDING PARTY. KRI FKO-368 yang di Komandani oleh Lekol Laut (P) Wasis Priyono ini membawa 100 orang personel, selain mereka ABK KRI juga terdapat beberapa tim pendukung diantaranya: dari SATKOPASKA TNI AL , Dokter, paramedis (bakes), dan perwira penerangan. Menurut rencana, Satgas Maritim TNI Konga XXVIII.B UNIFIL ini akan bertolak ke Lebanon pada pertengahan bulan September mendatang. ”Dalam kegiatan latihan manlap tersebut diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan dalam membekali personel satgas sehingga berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas di medan yang sesungguhnya,”kata Komandan KRI FKO-368 menegaskan.

Dispenarmatim

Dunia Jatuh Hati pada Dewaruci

29 Agustus 2010, Amsterdam -- Kedatangan ataupun kepergian Kapal Perang Republik Indonesia Dewaruci ke suatu daerah selalu ditandai dengan parade yang memukau penonton. Penampilan drumband kadet yang atraktif juga menyedot perhatian warga.

Namun, sejatinya bukan itu alasan yang membuat mereka terpikat. Justru keramahtamahan dan kehangatan awak kapal yang mampu membuat orang dari berbagai belahan penjuru dunia jatuh hati kepada Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dewaruci.

Perempuan bule muda yang selalu mengikuti ke mana pun rombongan awak Dewaruci dalam Sail Amsterdam 2010 memancing rasa penasaran saya untuk mendekatinya. Apalagi di setiap penampilan drumband kadet, dia selalu melambaikan bendera Merah Putih kecil dan berteriak menyemangati.

”Saya datang kemari memang khusus untuk Dewaruci. Bagi saya, Dewaruci adalah Indonesia dan Indonesia adalah segalanya,” kata perempuan tadi, yang belakangan diketahui bernama Pamela Wasro (26), warga Le Havre, Perancis, Senin (23/8).

Pamela menempuh perjalanan 12 jam naik kereta api, bus, dan feri, untuk bertemu awak Dewaruci. Lebih dari itu, ia yang sehari-hari menjadi perawat di salah satu rumah sakit di Le Havre bahkan mengajukan izin tidak masuk kerja empat hari agar bisa datang ke Amsterdam untuk bertemu awak Dewaruci. Selama empat hari di Amsterdam itu pula, Pamela tinggal dan makan bersama awak Dewaruci.

Perjumpaan Pamela dengan Dewaruci pertama kali terjadi pada tahun 2003, saat Dewaruci singgah di Le Havre. Saat itu ia dan adiknya, Carole Poupel (24), bertandang ke kapal, layaknya pengunjung lain.

Jatuh hati kepada kadet

Beragam kesenian dan masakan tradisional yang disajikan pada kesempatan itu makin memikat hati keduanya. Lebih dari itu, Carole bahkan kepincut dengan salah satu kadet. Saat Dewaruci meninggalkan Le Havre menuju Rouen, masih di Perancis, mereka berdua juga menyambangi kota itu.

Ketika KRI Dewaruci hendak meninggalkan Rouen, Carole menangis tiada henti. Bahkan ia nekat hendak menghalang-halangi kapal yang hendak berangkat. Setelah diberi pengertian, barulah ia mau melepas kepergian Dewaruci.

Waktu bergulir dan pada tahun 2005 Dewaruci kembali menyambangi Perancis. Di tiga kota yang disinggahi Dewaruci, yakni Cherbourg, Brest, dan Lisboa, Pamela juga setia mendatanginya. Kecintaannya kepada Dewaruci makin besar sehingga ia terobsesi untuk mendapatkan jodoh orang Indonesia.

Obsesinya tercapai saat ia diundang di suatu acara di Kedutaan Besar RI di Perancis pada 2007. Saat itu ia bertemu dengan Wasro, pemuda asal Cirebon, yang ingin belajar bahasa Perancis. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Keduanya berjodoh dan akhirnya menikah.

Tahun ini hampir di tiap kota di Eropa yang disinggahi KRI Dewaruci selalu ia datangi. Mulai dari Le Havre (Perancis), Antwerp (Belgia), Hartlepool (Inggris), Cherboug (Perancis), hingga Amsterdam (Belanda). Setiap kali datang ke Dewaruci, ia ikut bernyanyi, menari, makan, dan bahkan berjaga di geladak bersama awak kapal.

Masih di Amsterdam, saya bertemu dengan gadis setempat bernama Floor Krbijn (20). Meski selama KRI Dewaruci di sana ia tidak tinggal di kapal, hampir setiap hari ia datang ke kapal dan baru pulang pada larut malam. Seluruh kegiatan awak Dewaruci diikutinya, termasuk saat jamuan makan malam di rumah Duta Besar RI untuk Belanda JE Habibie.

”Dewaruci seperti keluarga baru bagi saya. Saya terkesan dengan keramahannya, makanannya, dan semuanya. Mereka semua menyenangkan dan juga menyayangi saya seperti adik sendiri,” kata Floor.

Pada malam pesta di atas geladak KRI Dewaruci, Floor juga larut dalam kegembiraan seluruh awak kapal. Sayangnya, saat pesta berlalu dan Floor harus pulang karena keesokan harinya harus mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, ia merasakan kepedihan yang mendalam. Ia pun tak kuasa menahan tangis saat berpamitan satu per satu dan memeluk awak kapal yang selama ini dekat dengannya.

Berjalan tanpa tongkat

Bukan hanya gadis-gadis muda yang terpikat dengan Dewaruci. Seorang nenek bernama Catherine (70) dari Perancis juga terpikat dengan Dewaruci. Saya mendapatkan cerita ini dari Kapten Laut (Pelaut) Andre Dotulung, Kepala Departemen Bahari KRI Dewaruci, yang sempat sekabin dengan saya.

Menurut Andre, Mama Catherine datang ke KRI Dewaruci pada 2003 saat singgah di LeHavre. Saat itu ia datang menggunakan tongkat karena kakinya yang sebelah lumpuh. Tidak lama berselang setelah pulang dari KRI Dewaruci, Mama Catherine merasakan kakinya sembuh total dan ia bisa berjalan tanpa tongkat. Dokter yang memeriksanya keheranan, tetapi Mama Catherine hanya memberi tahu bahwa ia baru saja mendapat mukjizat setelah mengunjungi Dewaruci.

”Boleh percaya boleh tidak, tapi itulah kesaksian yang pernah diceritakan Mama Catherine,” tutur Andre.

Buatan Jerman

Jika Anda berpikir wajar saja yang terpikat dengan Dewaruci adalah kaum hawa karena di sana banyak kadet atau prajurit yang selalu terlihat sopan dan gagah dengan seragamnya, Anda keliru. Klaus Neumann (56) tahun adalah salah satu buktinya.

Klaus, yang berkebangsaan Jerman, adalah seorang konsultan teknik maritim dan jurnalis lepas. Ia tinggal di Hamburg, kota tempat KRI Dewaruci dibuat pada 1952 di galangan kapal HC Stulchen & John Ship.

Perjumpaan Klaus dengan Dewaruci pertama kali terjadi pada tahun 2003, saat kapal singgah di Hamburg. Ia tertarik karena Dewaruci memiliki ikatan historis dengan Hamburg. Perusahaan yang membuat Dewaruci sudah tutup dan bisa jadi kapal itu menjadi satu-satunya yang masih bertahan.

Hampir di setiap perjumpaan dengan KRI Dewaruci, Klaus mengabadikan lebih dari 1.000 foto. Tahun 2005, Klaus berkesempatan mengikuti pelayaran Dewaruci dari Bremerhaven (Jerman) ke Amsterdam. Banyak kisah yang dituliskannya selama di perjalanan itu dan dituangkannya dalam blog www.dewaruci.net. Ia juga berkontribusi dalam membuat buku bagi Kedutaan Besar RI di Jerman.

Sebagai konsultan teknik maritim, Klaus paham betul seluk-beluk mesin Dewaruci. Bahkan ketika bertemu Dewaruci lagi pada lima tahun kemudian, ia masih mengenali bagian mana saja yang mengalami perubahan. Ia juga melakukan riset menelusuri jejak Albert Frederick Hermann Rosenow, orang Jerman yang menjadi komandan pertama Dewaruci. Dari penelusurannya itu, Rosenow merupakan orang yang dimintai tolong Presiden Soekarno untuk membangun Angkatan Laut Indonesia dan mencari kapal latih bagi Akademi Angkatan Laut Indonesia. Klaus sempat bertemu dengan putri Rosenow yang menceritakan kisah tersebut.

”Jika tahun 2005 saya ikut berlayar dari Bremerhaven ke Amsterdam, tahun 2010 ini saya berkesempatan ikut berlayar dari Amsterdam ke Bremerhaven,” katanya. Klaus memang tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, apalagi ia tengah mengejar obsesinya membuat buku tentang Dewaruci.

Saking cintanya dengan Dewaruci, Klaus juga berharap kapal latih ini tidak dipensiunkan, apalagi jika sampai dijual ke swasta. Menurut dia, Dewaruci sebenarnya masih bisa berlayar hingga seabad mendatang. (C Wahyu Haryo PS)

TNI Siap Jaga Kedaulatan Negara

Menlu Marty Natalegawa (kanan) didampingi Menkopolhukam Djoko Suyanto memberikan keterangan pers seputar perkembangan terakhir perseteruan RI-Malaysia di Jakarta, Jumat (27/8). Pemerintah lebih memprioritaskan penyelesaian sengketa RI dengan Malaysia melalui jalur perundingan mengenai perbatasan yang akan digelar di Kinabalu Malaysia pada 6 September 2010. (Foto: ANTARA/Andika Wahyu/hp/10)

29 Agustus 2010, Jakarta -- TNI menyatakan kesiapannya menjaga kedaulatan negara,integritas,dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta menjaga keselamatan bangsa.

Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso menegaskan,anggota TNI selalu dalam keadaan siap perang setiap saat karena sudah menjadi tugas pokok dari tentara. “Salah satu prioritas utama TNI adalah menjaga integritas Tanah Air dan keselamatan negara. Karena itu TNI selalu siap untuk setiap tugas penyelamatan negara,” ujar Panglima TNI saat melakukan kunjungan kerja ke Jambi kemarin.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu menandaskan,TNI adalah alat pertahanan yang tidak bisa melepaskan diri dari keputusan politik. Karena itu TNI akan bertindak sesuai dengan aturan dan putusan otoritas politik. Dia juga menegaskan, keutuhan NKRI adalah harga mati bagi setiap masyarakat Indonesia. ”Apalagi TNI bertugas sebagai penjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa dan negara,”katanya.

Pernyataan Panglima TNI merespons hubungan Indonesia- Malaysia yang kian panas. Dia menggariskan bahwa langkah yang akan diambil TNI menunggu hasil perundingan antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia yang akan digelar 6 September 2010. Seperti diketahui, Indonesia berniat mempercepat pembahasan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia untuk menghindari perbedaan pendapat antarkedua negara.

Sebelumnya Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan bahwa kekuatan militer dan nonmiliter Indonesia siap menghadapi berbagai ancaman, terutama dari Malaysia.Kesiapan meliputi kekuatan darat, laut, dan udara. Menurut dia, Indonesia memiliki batalion tempur yang banyak, terutama TNI Angkatan Darat,dan andal yang siap digerakkan setiap saat.

Namun,Menkopolhukam Djoko Suyanto telah menegaskan bahwa ide konfrontasi dengan perang ataupun menarik duta besar tidak akan menyelesaikan permasalahan. Apalagi,kedua negara memiliki ketergantungan satu sama lain. Pengamat pertahanan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Riefqi Muna mengatakan, dalam hubungan Indonesia-Malaysia, pemerintah harus menampilkan ketegasan.

Namun ketegasan bukan berarti menampilkan keinginan untuk melakukan konfrontasi. “Ketegasan dan menjadi agresif tentu berbeda,”ujarnya. Ketegasan dalam menyelesaikan persoalan dengan Malaysia perlu didukung dengan kapasitas beserta data-data yang memadai dalam mengadakan hubungan diplomasi antarkedua negara.Alumnus Cranfield University (Royal Military College of Science) UK Defence Academy itu juga mengingatkan bahwa Indonesia kurang bijak jika menampilkan sisi konfrontasi.

Dalam pandangannya, ada persoalan strategis dan taktis dalam persoalan militer yang harus diperhitungkan, khususnya perlengkapan militer Indonesia yang kurang menguntungkan.“Meskipun dari sisi kapabilitas personel kemungkinan Indonesia lebih unggul, dari sisi teknologi peralatan kekuatan udara masih jauh. Kekuatan laut Malaysia lebih unggul,”ujarnya.

Pengamat hubungan internasional dari President University Bantarto Bandoro mengatakan, kedua negara seharusnya dapat menghormati norma-norma antarnegara yang bertengga dengan tidak melakukan upaya-upaya agresif di perbatasan yang terkesan memprovokasi satu sama lain. Menurut dia, Indonesia harus berani mendesak Pemerintah Malaysia agar menekan tindakantindakan agresif yang sering dilakukan aparat Malaysia di laut.

Selain itu, lanjut peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) itu,kedua negara harus kembali melihat dan melaksanakan rekomendasi kelompok pakar (eminent persons group) Indonesia- Malaysia yang dibentuk oleh Presiden RI dan PM Malaysia pada 7 Juli 2008 di Kuala Lumpur dalam rangka mempererat persaudaraan dan hubungan kedua negara. Salah satu rumusan menyebutkan upaya penyelesaian persoalan kedua negara bisa dilakukan melalui diplomasi budaya.

Kedua negara perlu meningkatkan kerja sama di bidang kesastraan, tradisi lisan, film,musik,dan media. Menurut Bantarto, berlarutnya masalah ini juga disebabkan andil pemerintah. Hal tersebut terlihat dari tidak tanggapnya Presiden dalam menyikapi aksi-aksi protes. Seharusnya, lanjut dia, Presiden bisa berbicara langsung untuk meyakinkan publik terkait langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah. Sementara itu, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menilai Indonesia tetap sahabat negaranya kendati terjadi gelombang aksi anti-Malaysia di Indonesia.

Dia sendiri menilai tidaklah salah Malaysia memprotes apa yang diistilahkan kantor berita Bernama sebagai “pengotoran” bendera nasional oleh para demonstran di depan Kedubes Malaysia di Jakarta.Menurutnya, para demonstran yang menggelar aksi agresif di Jakarta itu hanyalah kelompok kecil yang dibayar untuk melakukan aksinya.“Kita bisa protes,tapi kita jangan seperti mereka.

Mereka terlalu agresif. Kita tidak bisa melakukan hal demikian,” katanya di Kuala Lumpur. Para pemimpin dan mantan pemimpin Malaysia kini mewacanakan bahwa aksi protes beragam elemen masyarakat Indonesia terhadap insiden 13 Agustus lalu itu dilakukan orang-orang bayaran.PM Malaysia Najib Tun Razak juga menyampaikan tudingan yang sama.

Ia mengatakan, rangkaian aksi demonstrasi di depan kedutaan besarnya di Jakarta dilakukan oleh apa yang disebutnya “para kelompok bayaran”.“Mereka ingin kita marah sehingga kalau ditanggapi,hubungan (kita) dengan Indonesia akan hambar. Kita tidak boleh terjebak dalam permainan mereka,”katanya.

DPR panggil Menkopolhukam

Setelah memanggil Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalagewa, Komisi I DPR ganti akan melakukan hal serupa atas Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto pekan depan.Mereka ingin mendapatkan penjelasan langsung dari Djoko seputar pengamanan di wilayah perbatasan,khususnya di perairan antara Indonesia dan Malaysia.

“Kami ingin mengetahui bagaimana koordinasi antarpenegak hukum dan pengamanan di sekitar perbatasan RI-Malaysia,”ujar anggota Komisi I DPR Evita Nursanti. Anggota Fraksi Partai Golkar Enggartiasto Lukito menilai pertemuan dengan Menkopolhukam sangat penting. Selain untuk mengetahui bagaimana pengamanan di wilayah perbatasan,DPR juga ingin mengetahui proses pelepasan tujuh nelayan Malaysia.

“Ini masalah hukum dan ketegasan,”katanya. Dia juga belum melihat adanya sikap tegas pemerintah terhadap Malaysia meskipun Menlu mengakui telah mengeluarkan sembilan nota protes kepada negeri jiran itu terkait berbagai masalah perbatasan dengan Malaysia hingga Agustus 2010 ini.

SINDO

Malaysia Klaim Beberapa Wilayah RI

Kapal KF 2382 berbendera Malaysia disita petugas Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, Medan, beberapa waktu lalu. Kapal ini satu dari dua kapal yang disita petugas di perairan Selat Malaka wilayah teritori Indonesia. Kedua kapal ini tak memiliki izin resmi menangkap ikan. (Foto: KOMPAS/Andy Riza Hidayat)

29 Agustus 2010 -- Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dunia. Secara fisik, dia punya panjang garis pantai mencapai 81.000 kilometer dengan jumlah pulau mencapai lebih dari 17.500 pulau. Luas daratan 1,9 juta kilometer persegi, sementara luas perairan 3,1 juta kilometer persegi.

Bukan perkara mudah menjaga wilayah seluas itu. Apalagi sebagai negara kepulauan yang letaknya berada di antara dua samudra dan dua benua, Indonesia berbatasan setidaknya dengan 10 negara, mulai dari Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Papua Niugini, Timor Leste, Palau, hingga India.

Belum semua wilayah perbatasan dengan negara-negara tadi sudah disepakati. Beberapa di antaranya tengah dirundingkan, sementara sebagian lain masih dalam perencanaan walau beberapa segmen kawasan sudah disepakati. Sejumlah kawasan perbatasan yang masih dalam sengketa berpotensi besar memicu persoalan, seperti terakhir terjadi di perairan sebelah utara Pulau Bintan, Kepulauan Riau.

Pada saat berpatroli dan berhasil menangkap lima kapal nelayan Malaysia yang tengah beroperasi secara ilegal, tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) malah ditangkap dan ditahan Polisi Marin Diraja Malaysia di sel tahanan mereka di Johor Bahru. Insiden itu memicu kemarahan.

Insiden perbatasan, terutama di wilayah perairan tersebut, memang rentan terjadi, mengingat setiap negara punya klaim wilayah sendiri. Dalam kasus itu, Indonesia berpegangan pada Peta 349 Tahun 2009, sementara Malaysia berpatokan pada peta tahun 1979. Keduanya sama-sama mengklaim secara unilateral (sepihak).

Proses perundingan dengan Malaysia sayangnya terkendala banyak persoalan. Indonesia masih harus menunggu tuntasnya proses perundingan atas klaim kepemilikan gugus karang South Ledge, antara Malaysia dan Singapura.

Perundingan lanjutan, menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia, telah digelar berkali-kali sejak 1969, juga terkendala pergantian pejabat pemerintahan terkait, terutama di Malaysia.

Terkait perbatasan dengan Malaysia, sejumlah wilayah perairan yang masih menjadi sengketa, antara lain, batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) untuk Segmen Selat Malaka; batas laut wilayah Indonesia-Malaysia untuk Segmen Selat Malaka Selatan; batas laut wilayah di Segmen Selat Singapura meliputi wilayah perairan seputar Pulau Batam, Bintan, dan Johor (Malaysia); batas ZEE Indonesia-Malaysia untuk Segmen Laut China Selatan; dan batas laut wilayah, ZEE, serta landas kontinen di Segmen Laut Sulawesi.

Namun begitu, sejak lima tahun terakhir (per tahun 2005 hingga Oktober 2009), sudah ada 15 kali perundingan digelar pada tingkat teknis dan serangkaian pertemuan informal. Rencananya kedua negara telah menyepakati proses pembahasan dipercepat menyusul insiden kali ini, dari yang seharusnya Oktober mendatang menjadi 6 September 2010 dalam bentuk Joint Ministrial Committee.

Sepanjang sejarah, wilayah perairan Indonesia berubah-ubah luasnya, sesuai dengan rezim aturan yang berlaku pada masanya. Menurut pakar hukum kelautan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Agus Brotosusilo, pada masa kolonialisasi Belanda, berlaku ketentuan Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie (TZMKO) 1939, yang dijiwai prinsip Mare Liberum (Freedom of The Sea) seorang genius hukum dan juga bapak hukum internasional asal Belanda, Hugo Grotius (1604).

Agus saat ini juga menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Ideologi dan Politik Kementerian Pertahanan RI. Dia juga penulis naskah Expose Hasil Delegasi Indonesia saat mengegolkan prinsip ”Archipelagic State” Nusantara pada United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982.

Dengan TZMKO itu, wilayah perairan teritorial milik Indonesia hanya diukur dari 3 mil laut dari setiap pulau. Akibatnya, kepulauan Indonesia dikelilingi dan dipisahkan oleh wilayah laut bebas. Dengan ketentuan sama masih diberlakukan saat Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, 17 Agustus 1945, total luas wilayahnya mencapai 100.000 kilometer persegi.

Pada 13 Desember 1957, pemerintah mendeklarasikan Wawasan Nusantara, dikenal dengan Deklarasi Djuanda. Deklarasi ini menetapkan kawasan perairan di bagian dalam kepulauan Indonesia otomatis menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia. Sementara itu, ketentuan pengukuran 3 mil dari garis pantai setiap pulau diubah menjadi 12 mil.

Lebih lanjut pada April 1982 konsep Wawasan Nusantara diterima menjadi bagian konvensi hukum laut internasional hasil Konferensi PBB tentang hukum laut yang ketiga (UNCLOS).

Selain pengukuran 12 mil tadi, juga ditetapkan tentang kawasan ZEE yang cakupannya mencapai 200 mil dari garis pantai setiap pulau.

Untuk kawasan ZEE, kewenangan hanya sebatas mengelola dan memelihara kekayaan alam saja, sementara di wilayah 12 mil tadi Indonesia punya kedaulatan penuh di daratan, perairan wilayah, dan bahkan terhadap tanah di bawah permukaan air dan ruang udara yang ada di atasnya (sovereign rights).

Sejak Sipadan dan Ligitan

Memahami sejarah sekaligus aturan yang berlaku terkait penentuan teritorial perairan seperti itu adalah keharusan. Agus mencontohkan, Malaysia sebetulnya mengakui dan menjadi anggota UNCLOS. Namun, sejak kemenangan klaim mereka atas Pulau Sipadan dan Ligitan, beberapa tahun lalu, Malaysia semakin percaya diri dan berkeras tetap berpatokan pada peta wilayah yang dibuatnya sendiri tahun 1979 (klaim unilateral).

”Peta itu memasukkan sejumlah wilayah perairan kita, sesuai UNCLOS, ke dalam wilayah mereka. Maka itu, terjadi sejumlah sengketa akibat klaim sepihak tadi, seperti sebelumnya di perairan Ambalat dan kemarin di sekitar Pulau Bintan,” kata Agus.

”Sayangnya, saat insiden 13 Agustus kemarin itu, posisi kita lemah karena kapal KKP tidak dilengkapi GPS. Padahal, dengan UNCLOS, wilayah kita sudah jelas,” ujar Agus.

Akibatnya, menurut Agus, petugas KKP tidak bisa mengklaim kapal-kapal nelayan dan patroli Polis Marin Diraja Malaysia (PMDM) telah melanggar wilayah kita berdasarkan titik koordinat yang diketahui GPS tadi. Bahkan, dalam wilayah sengketa sekalipun dibenarkan jika kedua belah pihak saling beradu klaim sepanjang memang bisa membuktikannya.

”Kalau memang yakin dan tahu aturan hukumnya, tentu kita bisa dan berani bersikap tegas. Meskipun mereka enggak mengakui, ya, tetap harus diperjuangkan klaim kita tadi. Tidak cuma itu, kalau kita menguasai masalah, dalam perundingan pun kita bisa mengambil keuntungan dari situ dan bahkan bisa menekan pihak lawan,” ujar Agus.

Agus mencontohkan, saat ini Malaysia punya pembangkit listrik berkapasitas besar di wilayah Sarawak yang jika ingin disambungkan ke kawasan Semenanjung Malaysia, pastinya kabel bawah laut pembangkit listrik tersebut harus melalui wilayah perairan Indonesia.

Pembangkit tersebut pastinya tidak banyak berguna jika hanya digunakan di seputar wilayah Sarawak yang kebanyakan masih dikelilingi hutan. Dengan pengetahuan seperti itu, bisa saja, menurut Agus, Pemerintah Indonesia memanfaatkannya untuk menekan Malaysia.

Misalnya, boleh saja Malaysia memasang kabel dasar laut penghubung untuk mengalirkan listriknya ke wilayah semenanjung mereka, tetapi sebagai kompensasi, mereka harus mengakui kawasan yang dipersengketakan selama ini, seperti di kawasan tempat terjadi insiden kemarin, sebagai wilayah kedaulatan Indonesia.

Intinya, ujar Agus, dengan memahami dan menguasai aturan hukum yang berlaku serta dukungan peralatan dan personel memadai, Indonesia bisa saja menekan Malaysia untuk mengikuti kemauannya tanpa perlu bersikap emosional setiap kali terjadi insiden provokasi dan pelanggaran wilayah oleh negara jiran itu. (Wisnu Dewabrata)

KOMPAS

Latma Udara Rajawali Ausindo TNI AU-RAAF

Peserta Latma Rajawali Ausindo berfoto bersama dilatarbelakangi Hercules TNI AU dan RAAF. (Foto: Australia DoD)

28 Agustus 2010 -- Awak pesawat angkut militer C-130 Hercules TNI AU dan RAAF melakukan latihan bersama di pangkalan udara RAAF Darwin, dilaksanakan 9-13 Agustus 2010. Peserta latihan sejumlah aktivitas diantara misi bantuan udara yang melibatkan beberapa pesawat Hercules. TNI AU diwakili Skuadron 32 sedangkan RAAF Skuadron 37.

Anggota TNI-AU mendiskusikan rencana penerbangan pertama dalam latihan Rajawali Ausindo saat Flying Officer David Svarc anggota No. 37 Squadron (37SQN) RAAF menyelesaikan kertas kerjanya. (Foto: Australia DoD)


Pilot TNI AU dari Skuadron 32 memperhatikan awak pesawat Australia dari 37SQN yang menerbangkan Hercules RAAF saat latma Rajawali Ausindo. (Foto: Australia DoD)

Hercules TNI AU dan RAAF diparkir berdampingan di pangkalan udara RAAF Darwin. (Foto: Australia DoD)

Anggota 37SQN RAAF menyiapkan C-130H Hercules dini hari sebelum melakukan penerbangan pertama dalam latma Rajawali Ausindo. (Foto: Australia DoD)

C-130 Hercules TNI AU dan RAAF diparkir di pangkalan udara Australia di Darwin. (Foto: Australia DoD)

Australia DoD/Berita HanKam

Latihan Maritim Kakadu 2010

Kapal perusak JS Akebono, frigate HMAS Toowoomba dan kapal bantu HMAS Sirius dalam latihan KAKADU 2010. (Foto: Australia DoD)

28 Agustus 2010 -- Latihan KAKADU 2010 merupakan latihan maritim internasional terbesar di Australia pada tahun ini. KAKADU pertama kali diadakan 1993, bertujuan membangun interoperability dan operasi internasional antara angkatan laut. Latihan berlangsung di Darwin mulai 16 Agustus sampai 3 September 2010.

KAKADU 2010 melibatkan lebih dari 3000 personil dari angkatan laut dan udara Australia, Selandia Baru, Singapura, Thailand dan Jepang. Sejumlah negara mengirimkan perwakilannya sebagai observer, India, Indonesia, Papua New Guinea, Filipina, Perancis dan Korea Selatan.

RAN menyertakan dua kapal bantu HMAS Sirius dan HMAS Success, tiga frigate kelas ANZAC HMAS Arunta, HMAS Warramunga, dan HMAS Toowoomba, dua kapal selam kelas Collins HMAS Dechaineaux dan HMAS Collins serta satu kapal patroli kelas Armidale HMAS Albany. Australia melibatkan juga pesawat tempur RAAF, pesawat intai PC-3 Orion, jet serang Hawk dan pembom F-111.

RSN mengirimakn dua kapal perangnya frigate kelas Formidable RSS Tenacious dan korvet rudal kelas Victory RSS Vigour.

Pasukan Bela Diri Jepang menurunkan kapal perusak kelas Murasame JS Akebono serta dua pesawat intai PC-3 Orion sedangkan Selandia Baru menyertakan pesawat intai P3-K Orion.


Frigate kelas ANZAC HMAS Toowoomba saat mengikuti latihan KAKADU 2010. HMAS Toowoomba dan HMAS Arunta akan berlayar ke Asia Tenggara setelah menyelesaikan latihan KAKADU. Kedua frigate akan berlabuh di Singapura, Malaysia dan Indonesia serta melakukan latihan maritim. (Foto: Australia DoD)

JS Akebono. (Foto: Australia DoD)

Kapal bantu HMAS Sirius sedang mengirimkan bahan bakar ke frigate HMAS Toowoomba. (Foto: Australia DoD)

Australian DoD/Berita HanKam