Presiden Perkuat Maritim

07 September 2010, Jakarta -- Penunjukan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Agus Suhartono dinilai upaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memperkuat pertahanan di wilayah maritim.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lukman Hakim Saifuddin menilai langkah Presiden sesuai dengan kondisi saat ini, yaitu masih lemahnya pengawasan kawasan maritim. “Saya pikir ini bagus, setidaknya momentumnya pas kalau panglimanya dari Angkatan Laut,”kata Lukman di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Penunjukan Agus merupakan simbol Pemerintah SBY ingin mengangkat dan menunjukkan bahwa pemerintah memiliki perhatian serius untuk membenahi pertahanan dan keamanan. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu setuju dengan pemilihan Agus sebagai panglima TNI.

“Semoga membawa harapan yang lebih baik,”katanya. Isu lemahnya pertahanan kawasan perairan mencuat menyusul menghangatnya hubungan antara Indonesia dan Malaysia, terutama setelah insiden penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Wakil Ketua DPR Pramono Anung memprediksi pengajuan KSAL Laksamana TNI Agus Suhartono bakal mulus menuju jabatan tertinggi sebagai panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Djoko Santoso. ”Presiden pasti memilih yang terbaik yang saat ini dimiliki TNI AL.Karenaitu,kamiharapnanti tidak ada voting. Apalagi ini menyangkut lembaga yang ada embelembelnya Indonesia,”kata Pramono Anung di Jakarta kemarin.

Pramono juga mengapresiasi Presiden SBY yang hanya mengusulkan satu nama ke DPR.Dipilihnya Agus, yang merupakan KSAL, juga dilihat positif karena setidaknya terjadi rotasi dalam kepemimpinan TNI. Meski tidak diatur harus ada giliran berdasarkan matra, tetapi pola itu sudah berjalan sejak dipilihnya Widodo AS (AL) pada zaman pemerintahan Abdurrahman Wahid. “Ini hal baik di dalam tubuh TNI sendiri,ada giliran,”ujarnya. Partai oposisi lainnya, Partai Gerindra, pun tampaknya tidak akan menolak pencalonan Agus.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra yang juga anggota Komisi 1 DPR, Ahmad Muzani, mengatakan bahwa jabatan panglima TNI bukan arisan yang harus digilir oleh setiap angkatan.Tetapi Gerindra menghargai bahwa penunjukan Agus oleh Presiden SBY sudah melalui pertimbangan matang. “Presiden pasti punya pertimbangan dalam memilih calon panglima TNI. Nama yang diusulkan pasti memiliki kompetensi,terutama dalam mengatur kemampuan personel dan angkatan perang,” ungkapnya. Sikap Partai Hanura juga setali tiga uang dengan PDIP dan Gerindra.

Wakil Ketua Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Sudding mengatakan bahwa diusulkannya nama Agus diharapkan bisa mengangkat martabat bangsa sebagai negara maritim. “Dengan pertimbangan itu, saya melihat pengajuan nama Agus bukanlah untuk giliran, tapi lebih pada upaya penguatan maritim,” ungkapnya. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Tubagus Hasanuddin menjelaskan, panglima TNI memiliki pekerjaan rumah untuk membuat program dalam pembangunan Minimum Essential Force (MEF) atau kekuatan pokok minimum TNI . Melalui program ini,TNI diharapkan memiliki pasukan dan alat utama sistem persenjataan yang memiliki efek daya penggentar.

Periode kepemimpinan panglima TNI yang baru ini, lanjut Hasanuddin, sangat penting untuk menentukan perjalanan pembangunan MEF yang akan berjalan dimulai tahun 2010 sampai 2024. “Jalannya rencana strategis pembangunan MEF kuncinya berada pada tahun-tahun pertama implementasinya di bawah kendali panglima TNI yang baru,”ujarnya. Berikutnya pembenahan kedisiplinan prajurit TNI juga menjadi agenda penting yang dihadapi panglima TNI yang baru.

Dia melihat belakangan kembali marak tindakan indispiliner yang dilakukan prajurit TNI. Seperti terlibat pertikaian dengan anggota Polri.

SINDO