Foto Pembangunan Kapal Induk Cina

Berita HanKam

KKP Benarkan Penangkapan Tiga Petugasnya

15 Agustus 2010, Jakarta -- Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) Aji Sularso membenarkan adanya penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Namun, ia membantah adanya penembakan yang dilakukan oleh Polisi Diraja Malaysia terhadap petugas KKP di perairan Bintan. "Benar, ada penangkapan terhadap tiga petugas KKP. Saat ini kita tengah mengupayakan agar ketiga petugas itu dibebaskan," kata Aji saat dihubungi, Jakarta, Minggu.

Ia membantah adanya penembakan terhadap kapal partoli KKP yang dilakukan oleh kapal Patroli Malaysia.

"Tidak ada penembakan terhadap petugas kita. Tapi hanya tembakan peringatan saja kepada petugas yang sedang berpatroli," katanya.

Ia mengatakan, tembakan peringatan oleh kapal patroli Malaysia terhadap petugas KKP tersebut terjadi ketika kapal patroli KKP tengah mengamankan kapal nelayan Malaysia yang sedang melakukan penangkapan ikan di perairan Insonesia, tepatnya di perairan Bintan, Kepulauan Riau.

Petugas KKP lalu masuk ke kapal nelayan tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Secara tiba-tiba, kata Aji, Kapal patroli Malaysia yang menggunakan senjata melihat hal tersebut lalu memberikan tembakan peringatan.

"Karena kapal patroli kita tidak punya senjata, mereka lari ke pangkalan. Tiga orang petugas KKP yang ada di dalam kapal nelayan Malaysia itu tidak sempat melarikan diri. Kapal nelayan Malaysia itu diambil alih oleh kapal patroli Malaysia dan serta merta menahan tiga petugas KKP," kata Aji.

Saat ini, kata Aji, pihaknya sudah mengirim dua direktur dan Kepala satuan Kerja Pengawasan KKP ke Malaysia untuk membebaskan tiga petugas tersebut.

Sementara, dari Kementerian Luar Negeri juga tengah melakukan pembicaraan dan pendekatan diplomatik dengan Malaysia.

"Sekarang tengah kita upayakan untuk membebaskan tiga petugas kita, baik dari KKP sendiri maupun dengan cara diplomatik," kata Aji.

Aji menambahkan, peristiwa penangkapan tiga petugas KKP itu sudah dilaporkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto.

Sebelumnya, diberitakan, tiga petugas KKP telah ditahan oleh Polisi Diraja Malaysia karena mereka menangkap nelayan Malaysia yang mencuri ikan di perairan Indonesia, tepatnya di daerah Bintan, Kepulauan Riau pada Jumat (13/8).

Insiden patroli Indonesia dan Malaysia jadi urusan negara

Tiga petugas dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kepulauran Riau yang ditahan polisi patroli Malaysia hingga kini masih berada ditahan di Johor Baharu, Malaysia.

Menurut Kapolda Kepri Brigjen Pudji Hartanto, kepada Media Indonesia, Minggu (15/8), insiden perairan Tanjung Berakit, Bintan, Kepri, sudah diserahkan kepada pusat untuk ditangani. Sebab, lanjut dia, Polisi Diraja Malaysia ketika dikonfirmasi mengenai insiden di laut Indonesia itu mengatakan bahwa hal ini telah diserahkan kepada pemerintah kedua negara.

"Menurut mereka kejadian itu bukan urusan antar kepolisian lagi. Tetapi sudah antara dua pemerintahan, dan selanjutnya akan di bahas oleh Menteri Luar Negeri masing-masing," ujar Pudji.

Kronologi insiden tersebut berawal ketika 10 orang petugas KKP menangkap basah sekelompok nelayan Malaysia yang melakukan penangkapan ikan di laut teritorial Indonesia, tepatnya di perairan Tanjung Berakit, Bintan, Kepri. Petugas mendapatkan informasi kapal nelayan berbendera Malaysia mencuri ikan di perairan tersebut.

Rombongan KKP dengan kapal Dolphin 15 milik instansi tersebut langsung meluncur ke perairan yang diinformasikan itu. Mereka memergoki lima kapal Malaysia sedang melakukan aktivitas di laut yang bukan teritorial Malaysia. Ke lima kapal tersebut lalu digiring ke markas Polairud di pelabuhan Sekupang, Batam, Kepri, termasuk tujuh nelayan Malaysia.

Di tengah perjalanan kapal Dolphin 15 dicegat secara mendadak oleh kapal patroli Malaysia, padahal perairan itu berdasarkan peta yang ada pada KKP adalah di wilayah NKRI, mereka langsung merapat dengan menyuruh kapal berhenti dengan acungan senjata ke arah kapal.

"Petugas KKP dengan kepala dingin menjelaskan kepada mereka bahwa perairan ini adalah perairan Indonesia, bukan Malayia, dan petugas KKP berhak melakukan penahanan untuk selanjutnya di bawa ke markas Polairud di Batam, namun mereka tidak terima, lantas terjadi letusan senjata oleh petugas polisi laut Malaysia," kata Kapolda Kepri.

Kapal patroli Malaysia tersebut datang ketika salah seorang nelayan Malaysia meminta bantuan dari mereka, dan mereka langsung datang ke tempat kejadian. Padahal, kata dia, berdasarkan data KKP wilayah itu adalah territorial laut Indonesia.

Namun, tidak ada korban yang dilaporkan dalam kejadian letusan tembakan tersebut. Karena takut insiden tersebut melebar, tiba-tiba petugas patroli kapal Malaysia itu menculik tiga awak KKP, dan langsung menyuruh ketiga awak KKP itu secara paksa naik ke kapal patroli mereka, dan langsung tancap gas. Petugas KKP sempat melawan ketika tiga rekan mereka diculik oleh polisi Malaysia tersebut. Namun, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena polisi laut Malaysia membidikan senjata ke arah mereka. "Kami hanya pasrah saja dan secepatnya melapor ke markas Polairud di Sekupang," katanya.

Di tempat terpisah, salah seorang nelayan Malaysia yang diamankan di kantor Polairud di Sekupang Razali, 45, mengatakan bahwa mereka tidak tahu sudah berada di perairan Indonesia ketika menangkap ikan, sebab katanya, pihaknya sering melaut di perairan tersebut sudah sejak lama.

"Kami tidak tahu itu adalah perairan Indonesia, karena takut kami lalu menghubungi polisi Malaysia untuk minta bantuan." Katanya.

ANTARA News/MI.com

Raid Amphibi Meriahkan HUT Proklamasi di Kisar

Tim Satuan Tugas (Satgas) Operasi Bhakti Surya Bhaskara Jaya Sail Banda 2010 mengikuti upacara penyambutan dengan inspektur Menko Kesra, Agung Laksono di Markas Kolinlamil, Jakarta Utara, Rabu (11/8). SSatgas Sail Banda 2010 lebih terfokus pada kegiatan bakti sosial dan kesehatan, serta berhasil melaksanakan pengobatan massal kepada 48.000 pasien secara gratis di sejumlah daerah Maluku dan Maluku Utara pada periode 5 Mei - 8 Agustus 2010. (Foto: ANTARA/Yudhi Mahatma/ed/pd/10)

13 Agustus 2010, Ambon -- Personil batalion marinir pertahanan Pangkalan Utama Angkatan Laut IX Ambon akan menggelar “Raid amphibi” guna memeriahkan peringatan HUT Proklamasi RI ke-65 di perairan Kisar, satu pulau terluar di kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) pada 17 Agustus 2010.

Koordinator Pariwisata, Budaya, Olah Raga dan Pemuda panitia lokal Sail Banda, Azis Lattar, ketika dikonfirmasi ANTARA, di Ambon, Jumat, membenarkan, atraksi raid amphibi merupakan peranserta dari TNI- AL dalam rangka menyukseskan Sail Banda 2010.

Atraksi tersebut nantinya dikoordinir Mayor Marinir Gatot Mardiyono dengan menyertakan 34 personil Marinir.

“Kami menyambut baik peranserta TNI-AL yang peringatan HUT Proklamasi RI ke-65 juga mengerahkan KRI Surabaya untuk mengangkut peserta dari Ambon diikuti 500 orang,” ujar Azis.

500 orang tersebut terdiri antara lain dari masing – masing organisasi kemasyarakatan pemuda serta personil TNI dan Polri.

“KRI Surabaya dijadwalkan berangkat dari dermaga Lantamal IX Ambon di Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon pada Sabtu (14/8) pagi dan tiba di Kisar Minggu( 15/8), selanjutnya kembali lagi 18 Agustus 2010,” kata Azis.

Dia memastikan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu yang akan memimpin peringatan detik – detik Proklamasi RI ke-65 di Kisar nantinya.

Ia menyatakan, awalnya dijadwalkan dipimpin Menteri Negara Pemuda dan Olahraga(Menegpora), Andi Mallarangeng.

Hanya saja setelah dikoordinasikan dengan panitia nasional Sail Banda dipertegas bahwa Menko Kesra, Agung Laksono saat puncak Sail Banda yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Ambon pada 3 Agustus 2010 telah mempercayakan Gubernur Ralahalu memimpin kegiatan tersebut.

Dia mengatakan berbagai persiapan di Kisar telah rampung dan berdasarkan koordinasi dengan Penjabat Bupati MBD, Frangky Renjaan ternyata masyarakat sangat bangga dipercayakan menyelenggarakan HUT Proklamasi RI yang tergolong langka dilaksanakan di pulau terluar.

“Masyarakat MBD bangga karena setelah dimekarkan dari Maluku Tenggara Barat pada 16 September 2008 teryata diputuskan Presiden SBY sebagai salah satu lokasi Sail Banda 2010,” katanya.

Dia mengemukakan, kesulitan transportasi darat telah diatasi dengan mengirimkan lima unit bus bantuan Kementerian Perhubungan ke Kisar.

“Bus memang dibutuhkan karena jarak dermaga Kisar dan lapangan Purpura sebagai lokasi peringatan HUT Proklamasi sepanjang 10 KM. Apalagi, jumlah transportasi darat di sana relatif sedikit,” ujar Saimima.

Gubernur Ralahalu di Kisar juga dijadwalkan meresmikan sejumlah proyek APBD MBD dan membuka pameran pembangunan.

Peserta dan tamu ke Kisar memanfaatkan KRI Surabaya dijadwalkan berangkat dari Ambon pada 14 Agustus 2010. Sedangkan KM. Pangrango dijadikan “hotel terapung” dengan 600 tempat tidur.

Para peserta dan tamu juga ditawarkan menikmati keindahan alam pantai dan panorama bawah laut, serta obyek wisata budaya dan sejarah seperti Benteng Volanhaven dan Benteng Deleshaven peninggalan bangsa Portugis dari abad XVII – XVIII.

ANTARA Maluku