19 Maret 2013, New York: Delegasi Parlemen Indonesia yang mengikuti Konferensi PBB tentang Perjanjian Perdagangan Senjata (UN Conference on The Arms Trade Treaty) di New York, Amerika Serikat, menebar ancaman di forum.
Mereka menegaskan tidak akan meratifikasi Perjanjian Perdagangan Senjata jika sejumlah pasal yang memberatkan Indonesia tetap dipertahankan.
Pasal-pasal yang dinilai memberatkan antara lain tentang penilaian pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan secara sepihak oleh negara penyuplai senjata. Konten pasal ini cenderung hanya menguntungkan negara-negara maju. Indonesia sebagai negara pengguna senjata atau konsumen berada di posisi sulit.
"Pasal ini sangat subyektif dan sarat kepentingan politik negara-negara besar. Apalagi pengalaman selama ini menunjukkan adanya praktik standar ganda dalam implementasinya," kata Muhammad Najib, anggota Komisi I DPR, yang jadi juru bicara delegasi Parlemen Indonesia.
Pasal lain yang sulit diterima adalah dimasukkannya amunisi dan komponen yang setiap saat dapat diembargo jika Indonesia dianggap melanggar hak asasi manusia. Tidak fairnya, penilaian pelanggaran hanya dilakukan negara produsen. Jika diterapkan, pasal ini akan melumpuhkan alustista yang sudah dibeli dengan harga mahal.
"Delegasi Indonesia juga mengusulkan perlu ditegaskannya hak sebuah negara untuk melindungi seluruh wilayah dan teritorinya serta seluruh penduduknya," ujar Najib melalui pesan pendek dari New York, Amerika Serikat, Selasa (19/3).
Sumber: Jurnal Parlemen
g00d j0b,, d0 it ,, jika tidak mau rubah pasal,, keluar aja
ReplyDeletejozz..lanjutkn.. Tolak ksepakatan2 yg mmbratkn indonesia.. Psti forum itu da di susupi pihak2 produsen senjata maju yg dmiliki prushaan besar sprti NATO dmi mlumpuhkn prusahaan2 brkmbang sprti indonesia.. Sbnrny yg raja planggaran HAM dunia tu jga sapa klo bkn negara2 agresor sprti amrik.
ReplyDeletesetuja,,,
ReplyDeleteLanjutkan tugas anda sebagai wakil indonesia yang baik..
ReplyDeleteku sudah bilang and berkoar koar buat apa belli senjata di bawah standar chang bogo class ,f 16 ,130 hercules angkut bekas ,peluru kendali anti serangan udara jarak dekat ,ancaman embargo bak lampu pijar hehe...bellom patgulipat mentri pertahanan iitu duwit rakyat harus di pertanggung jawap kan ,sby ama kroninya pura 2 lupaaa demi kekuasaan
ReplyDeletesudah tahu pernah di pernah di embargo kenapa masih beli dari amerika.dan barat. Gooooooblok.tahunya wani piro.....itusemboyan purnomo yusdiantoro
ReplyDeleteItu baru orang indonesia.semangat pak kami mendukung penuh pernyataan bapak.dan mulai sekarang...stop pembelian alutsista dari amrik inggris prancis dan kroni kroninya.negara2 itulah yg selalu berusaha memasung indonesia agar tidak bisa besar.lebih baik beli dari rusia atau eropa timur lainnya yang tidak ada embel embelnya.lanjutkan semangat beralutsista.
ReplyDeleteMulai sekarang dan seterusnya STOP PEMBELIAN ALUTSISTA DARI AMERIKA INGGRIS PETANCIS DAN MEGARA BARAT LAINNYA.jangan mau di sodorin senjata canggih ke hibah ke itu semua ada buntutnya.jangan kita dibuat bodoh terus menerus ..ayo INDONESIA LEPASKAN JERAT DARI BARAT KAlau kita mau jadi besar.mons
ReplyDeleteteruskan beli SUKHOI SU 3O MK2 sampai 2 skuadron, beli heli serbu Aligator Ka-50, t-50 sama SU-47 ...BELI Kapal selam KILO dan belum lama ini sahabat setia Indonesia Rusia menawarkan S-300, dan cina juga menawarkan HQ-16 nya. kalau semua ini di beli INDONESIA di jamin australi,singapur,apalagi malingsial panas dingin ktakutan, MACAN ASIA BANGUN KEMBALI. kalau amrik n antek2 nya menawarkan alutsista nya usir n katakan GO TO HELL !
ReplyDeletePernyataan yang berlebihan. Mau ratifikasi Konvensi itu atau tidak, kalau produsen senjatanya tidak mau jual ya Indonesia ga bakal dapet barangnya, kan?
ReplyDeleteSeharusnya Indonesia optimis bahwa ke depan kita tidak akan dinilai oleh dunia internasional sebagai pelanggar HAM.
Mau beli dari produsen senjata Barat atau Timur, mereka juga berpikir mengenai uang, profit, pendapatan, keuntungan dll kok yang tidak ada sangkut pautnya dengan HAM. Kalau ada yang mau beli, kenapa harus dilarang-larang sih? Pemerintahnya aja (macam western democracies: USA, Europeans) yang cerewet menilai negara lain harus ini dan itu, dan berpengaruh pada sistem hukum/legalisasi yang melarang penjualan senjata ke negara yang dianggap melanggar HAM.
Seharusnya Indonesia harus pintar-pintar bergaul dengan dunia internasional, dan tidak usah bermimpi bisa hidup mandiri dalam waktu dekat ini...
Lupakan barat peluk uni soviet..
ReplyDeleteLihat tuh china dan Republik islam iran mereka maju pertahananya karena kerjasama dengan Uni Soviet/Rusia....
LoLlah...
senjata alusista hibah sudah expired semua orang tau kl di up grade harganya hampir sama dengan beli yg baru....westrn terus buka peluang kongkalingkong....
ReplyDelete