Parlemen Setujui Pembelian MBT Leopard

22 Agutus 2012, Jakarta: Sejalan dengan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal kenaikan anggaran pertahanan menjadi Rp 77 triliun pada 2013, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membidangi pertahanan dan luar negeri dikabarkan sudah menyepakati rencana pembelian 100 unit tank leopard.

Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddik, mengklaim rapat Komisi beberapa hari lalu menyepakati persetujuan pengadaan Main Battle Tank (MBT) merek Leopard setelah dilakukan sejumlah renegosiasi.

Menurut Mahfudz, rapat tersebut menyetujui pengadaan Leopard langsung dari Jerman sebagai negara produsen yang memegang lisensi produksi. Kontrak jual beli harus dilakukan secara langsung tanpa ada pihak ketiga.

Selanjutnya, produsen Jerman harus menyiapkan produksi baru dalam paket lengkap dengan variasi bobot 40 sampai dengan 60 ton dengan berbagai spesifikasi dan fungsi. Sebelumnya, MBT Leopard diketahui hanya berbobot berat rata-rata 60 ton saja.

Poin lainnya adalah jual beli dilaksanakan dengan harga yang jauh lebih murah yaitu antara US$800.000 sampai dengan US$1,5 juta per unit. Harga itu turun jauh dibanding rencana pembelian Leopard bekas dari Belanda yang harganya mencapai US$2,5 juta per unit.

"Terakhir, kesiapan transfer of technology dengan PT Pindad. Ini semoga jadi hasil terbaik setelah terdebatan panjang antara Komisi I DPR dengan Kemenhan. TNI AD kabarnya sangat setuju dengan opsi terakhir ini," kata Mahfudz, di Jakarta, hari ini.

Untuk mendukung transfer of technology dimaksud, lanjut Mahfudz, Komisi I DPR akan mendorong pembahasan segera RUU Industri Pertahanan dan dijadwalkan selesai pada masa sidang depan. "Ini akan jadi payung bagi revitalisasi industri pertahanan nasional yang mengikat pemerintah," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, belum bisa menjawab sedetil Mahfudz Siddik. Menurutnya, belum jelas apakah poin-poin itu sudah merupakan keputusan komisi.

"Soal Leopard katanya TNI akan membeli yang kelas menengah atau seberat 40 ton. Kalau kelas ini memang relatif ringan dibandingkan kelas 60 ton. Tapi akan kita bahas nanti," tandas politikus PDIP itu.

Sumber: Investor