TNI Kirim Tiga Helikopter ke Kongo

Helikopter angkut Mi-17 dipamerkan di Monas. (Foto: Berita HanKam)

12 Januari 2013, Jakarta: Tahun 2013 ini TNI akan menerjunkan satuan tugas (satgas) helikopter untuk misi perdamaian dunia Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di Kongo. Pengiriman satgas helikopter akan diikuti pengiriman 120 prajurit ke Kongo, melanjutkan Mission de l'organisation des Nations Unies en Republique Democratique du Congo (MONUC).

"Kami akan kirim tiga helikopter angkut jenis MI-17," kata Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono seusai menyambut kedatangan Kontingen Garuda XX-I dari Kongo dan KRI Sultan Hasanuddin-366, di Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (11/1).

Panglima mengatakan pengiriman tiga unit helikopter tersebut untuk menindaklanjuti permintaan Sekjen PBB Ban Ki-moon pada Maret 2012. Helikopter Mi-17 adalah helikopter angkut kelas menengah rancangan Rusia. Saat ini helikopter diproduksi di dua pabrik, yaitu di Kazan dan Ulan-Ude. Helikopter ini adalah pengembangan dari helikopter jenis Mi-8 yang menjadi andalan Pakta Warsawa semasa Perang Dingin. Indonesia memiliki beberapa helikopter ini yang dioperasikan TNI-AD.

Menyambut kedatangan prajurit Satgas TNI Kontingen Garuda MTF XXVIII-D/Unifil Lebanon dan Kompi Zeni XX-I/Monusco, Panglima menyatakan pencapaian prajurit di sana telah mengukuhkan kepercayaan dan pengakuan dunia terhadap kemampuan TNI dan komitmen negara dalam peran aktif mewujudkan perdamaian dunia.

"Berbagai prestasi yang telah ditorehkan dalam setiap penugasan Satgas TNI kontingen Garuda pada misi perdamaian PBB harus terus kita jaga dan kita tingkatkan di masa yang akan datang, melalui pembinaan yang terencana dan terukur dengan baik," jelas Agus.

Tantangan

Penugasan berikutnya, kata Panglima, merupakan tantangan yang harus dijawab dengan pemikiran yang cerdas dan langkah yang tepat dalam menjaga kesiapan satuan. "Mengingat PBB meningkatkan atensinya terhadap 14 negara yang masih dilanda konflik, termasuk rekomendasi Dewan Keamanan PBB untuk meningkatkan deployment misi perdamaian PBB di Lebanon pada tahun 2013 hingga 15.000 personel, dan di Kongo yang saat ini telah berjumlah 16.819 personel," jelasnya.

Panglima TNI berharap Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) sebagai wadah penyiapan personel misi perdamaian dunia, untuk terus berupaya meningkatkan kesiapan, kapasitas dan kapabilitas Satgas. PMPP harus memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan assessment yang terus menerus terhadap perkembangan situasi yang berlaku.

Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana Madya Marsetio menambahkan, KRI Sultan Hasanuddin yang ditugaskan di bawah bendera PBB sejak Juni 2012 itu sukses membantu Maritime Task Force/United Nations Interim Force in Lebanon (MTF/Unifil). "Kapal kita telah berhasil melaksanakan hailing sebanyak 686 kontak kapal permukaan dan melaksanakan monitor military air activity sebanyak 135 kontak pesawat militer," kata Marsetio.

KRI Sultan Hasanuddin juga sukses bertindak sebagai MIO Commander sebanyak 13 kali, sebagai Anti Air Warfare Coordinator sebanyak 21 kali dan sebagai Hello Element Control sebanyak 18 kali. "Atas prestasinya, KRI Sultan Hasanuddin beserta awaknya telah menerima banya penghargaan, termasuk penghargaan Lebanesse Armed Force Navy dari Pemerintah Lebanon," katanya.

Penghargaan itu didapat karan KRI Sultan Hasanuddin telah memberikan kontribusi nyata dalam menjaga perdamaian dan stabilitas maritim di Lebanon.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul mengatakan, TNI AL akan mengganti KRI Sultan Hasanuddin dengan KRI Diponegoro. KRI yang diawaki sekitar 100 prajurit itu juga akan bergabung dengan Maritime Task Force/United Nations Interim Force in Lebanon (MTF/Unifil).

Sumber: Koran Jakarta

Komisi I: Harapkan Kemhan Kaji Mendalam Rencana Pembelian Apache

Helikopter serbu Boeing AH-64D. (Foto: Boeing)

11 Jurnal 2013, Jakarta: Komisi I DPR RI berharap Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI AD dapat mengkaji lebih mendalam lagi rencana pembelian heli serbu dari Amerika Serikat, Apache. Kajian dilakukan dari segi anggaran, urgensi, dan manfaatnya dalam kondisi saat ini.

Kepada JurnalParlemen, Jumat (11/1), Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, pembelian itu sejauh ini akan menggunakan anggaran reguler TNI AD. "Anggarannya akan dibebankan ke belanja rutin TNI AD. Sehingga itu akan sangat mengganggu pemenuhan kebutuhan operasional rutin TNI AD sendiri, karena jumlahnya besar," ujarnya.

Kedua, kata Mahfudz, dalam perkembangannya ternyata ada kenaikan harga yang cukup fantastis, hingga mencapai di angka 70 juta dolar AS per unitnya. "Saya tidak tahu apakah kenaikan harga Apache ini karena persoalan paket kontraknya memasukkan elemen-eleman lainnya atau apa. Itu yang nanti masih akan didalami di Komisi I melalui Panja Alutsista."

Peningkatan harga ini, menurut Mahfudz, tentu akan semakin membebani anggaran TNI AD. Apalagi, hingga saat ini juga belum ada kepastian bahwa Kemenkeu akan menutup pos itu untuk menggantikan alokasi belanja rutin yang sementara ini dibebankan untuk pembelian Apache. "Jadi menurut saya, karena dua hal itu menjadi penting bagi Kemhan dan TNI AD untuk kembali mengkaji lagi lebih dalam," ujarnya.

Selain itu, kata Mahfudz, jika dilihat skala prioritas, sebenarnya pembelian Apache tidak terlalu mendesak. "Kita bisa alihkan pada kebutuhan yang lebih multifungsi, seperti pembelian helikopter angkut Chinook. Karena itu juga bisa dipakai untuk kendaraan angkut sekaligus juga sebagai pesawat yang dioperasikan selain perang, seperti dalam penanggulangan bencana alam," jelas Mahfudz.

Mahfudz mengakui, di APBN 2013, rencana pembelian Apache telah dimasukkan dalam program pengadaan TNI AD. Namun, rencana tersebut hingga kini belum pernah secara resmi dan khusus dibahas Komisi I. "Saya kira Komisi I nantinya juga akan mencoba mendetailkan pembahasannya dalam rencana pembelian alutsista 2013 ini," ujarnya.

Hal itu penting agar dapat dipastikan TNI AD tidak terganggu secara anggaran. Juga agar hal itu tidak terus menambah beban kredit ekspor. "Karena salah satu arahan Presiden kan ternyata harus meminimalkan kredit ekspor."

Seperti diketahui, Kemhan pada 2013 ini tetap akan melanjutkan rencana pembelian helikopter Apache dari AS. Rencana pembelian delapan helikopter Apache Longbow AH 64 D itu sudah dikabulkan oleh Kongres AS.

Sumber: Jurnal Parlemen

Kemhan Optimis Target MEF Tercapai 2019

(Foto: DMC)

10 Januari 2013, Jakarta: Kementerian Pertahanan (Kemhan) optimistis pencapaian kekuatan pokok minimal (minimum essential forces/MEF) lebih cepat lima tahun dari target yang telah ditentukan. Jika awalnya pencapaian MEF pada 2024, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yakin bisa tercapai 2019.

"Awalnya pencapaian MEF ditargetkan selesai dalam tiga kali renstra (2009-2024). Namun, ternyata bisa dicapai dalam dua kali renstra (2009-2019)," kata Menhan seusai Rapat Pimpinan di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Rabu (9/13). Pencapaian MEF yang lebih cepat lima tahun dari yang ditargetkan ini merupakan sebuah terobosan. Keberhasilan ini tak lain berkat besarnya APBN yang digelontorkan ke Kemhan.

Namun, pada 2012 pencapaian MEF tak sesuai rencana. Target MEF tahun lalu adalah 28,7 persen. Namun, Kemhan hanya berhasil mencapai 26 persen. "Sehingga kurang 2,87 persen dari target yang harus dipenuhi," kata Purnomo. Capaian 26 persen itu dinilai tetap membanggakan karena naik lima persen dari pencapaian MEF pada 2011 yang mencapai 21 persen.

Adapun alasan melesetnya capaian MEF 2012, antara lain karena pemerintah belum dapat mendukung anggaran untuk terpenuhinya MEF. Proses pengadaan melalui birokrasi panjang juga menjadi penyebabnya. Untuk menutup kekurangan itu, Purnomo menjanjikan percepatan pembelanjaan anggaran pada 2013.

Seperti diketahui, anggaran Kemhan dan TNI pada 2012 sebanyak 74,1 triliun rupiah. Penyerapan anggaran untuk pengadaan barang yang menggunakan mata uang rupiah tak terserap maksimal untuk tiga matra TNI. Mabes TNI memang mampu menyerap anggaran hingga 96,25 persen dari pagu anggaran. Namun, untuk TNI AD penyerapan hanya 69,67 persen, TNI AL 69,67 persen, dan TNI AU 55,83 persen.

Reformasi Birokrasi

Untuk memaksimalkan penyerapan anggaran, pada 2013 ini Kemhan menyerukan TNI untuk mengimplementasikan roadmap reformasi birokrasi yang sudah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Kami juga berharap semua matra mengupayakan secara maksimal terlaksananya butir-butri kebijakan negara 2013," katanya.

Dan upaya selanjutnya, Purnomo meminta semua pihak untuk meningkatkan transparansi sistem pelaporan keuangan.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengapresiasi kinerja jajarannya yang bekerja keras dalam pengadaan alutsista. Dia optimistis bisa mempercepat pencapaian MEF pada 2019. Saat ini pihaknya terus melakukan tiga hal besar dalam upaya pencapaian MEF, antara lain pertama penghapusan alat utama sistem senjata (alutsista) yang sudah tak bisa lagi digunakan. Kedua, peningkatan kemampuan alutsista yang saat ini dalam kondisi kurang maksimal. Dan ketiga, pengadaan alutsista baru. "Semua sudah diperhitungkan. Itu makanya kita optimistis MEF bisa dipercepat menjadi hanya dua kali renstra," ujar Panglima.

Untuk target pembangunan kekuatan TNI, pihaknya berencana membangun 25 pos pertahanan darat dan lima pos pertahanan di pulau terdepan. Hingga kini, target itu baru terealisasi tujuh pos pertahanan darat dan dua pos pertahanan pulau terluar.

Sementara itu, Menhan menyatakan pembekuan anggaran alutsista sebesar 678 miliar rupiah oleh Kementerian Keuangan tak memengaruhi percepatan pencapaian MEF. "Pembekuan itu tak memengaruhi perubahan master list alutsista yang sudah kita rancang," ujar Purnomo.

Dia menjelaskan, pembekuan dana itu masuk dalam pos alutsista pendukung atau di luar master list. Menhan juga yakin tak ada mark up anggaran seperti yang dituduhkan selama ini.

Namun demikian, Sekretaris Jenderal Kemhan Marsekal Madya Erris Herryanto menyatakan Kemhan masih menunggu pembekuan itu segera dicabut agar segera bisa dibelanjakan. "Kami berharap pada 2013 ini anggaran tersebut bisa cair," ujarnya.

Sumber: Koran Jakarta