TNI AU Indonesia- AU Jepang Jajaki Kerja Sama

19 September 2011, Jakarta (ANTARA News): Angkutan Udara Indonesia dan Angkatan Udara Jepang sepakat untuk saling menjajaki beragam kerja sama yang dapat dilakukan angkatan udara kedua negara.

Kesepakatan itu terungkap dalam pertemuan antara Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat dan Kepala Staf Angkatan Udara Jepang Jenderal Shigeru Iwasaki di Jakarta, Senin.

Pada pertemuan tertutup itu, Kasau Imam Sufaat menyampaikan kemungkinan kerja sama saling tukar menukar taruna dan perwira angkatan udara kedua negara.

Menanggapi itu, Kasau Jepang Jenderal Shigeru Iwasaki mengatakan akan ada pembicaraan lanjutan baik tingkat pimpinan maupun pada tingkat menengah. Selain itu, kedepan perlu diadakan pembicaraan lanjutan tentang latihan bersama antara kedua Angkatan Udara.

Selain menjajaki kemungkinan beberapa kerja sama antarangkatan udara, kedua pimpinan angkatan udara itu juga saling menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan kedua pihak saat salah satu negara mengalami bencana alam .

Kasau Imam Sufaat menyampaikan terima kasih atas bantuan Pemerintah Jepang pascabencana tsunami Aceh pada 2004. Begitu pun Kasau Jepang menyampaikan terima kasih atas bantuan Pemerintah Indonesia saat Negeri Matahari Terbit itu tertimpa tsunami yang melumpuhkan sarana, prasarana umum dan sosial.

Sumber: ANTARA News

TNI Akan Beli Main Battle Tank dengan Kredit Ekspor

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kiri) didampingi Menteri Sekretariat Negara Sudi Silalahi (kiri) dan sejumlah staf khususnya berjalan menuju Kantor Kepresidenan untuk memimpin rapat terbatas bidang politik, hukum dan keamanan di Jakarta, Senin (19/9). Rapat terbatas tersebut mengagendakan pembahasan lanjutan soal rencana pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI dengan pembelanjaan Pinjaman Luar Negeri tahun 2010-2014. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/mes/11)

19 September 2011, Jakarta (ANTARA News): Pemerintah mulai membahas rencana pengadaan alat utama sistem senjata (Alutsista) melalui skema kredit ekspor bagi persenjataan yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono di Kantor Presiden Jakarta, Senin mengatakan, pembahasan penggunaan skema tersebut merupakan agenda rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Senin siang.

"Kita siang ini akan membicarakan mengenai kredit ekspor mana yang akan disetujui oleh presiden untuk itu. Kita ketahui bahwa saat ini kita berupaya pengurangan pembiayaan dari kredit ekspor akan lebih banyak diharapkan industri dalam negeri, oleh karena itu dari anggaran yang ada mana yang biasa diadakan di luar negeri kita alihkan ke dalam negeri dan yang memang belum bisa diproduksi di dalam negeri itu yang akan diarahkan pada kredit ekspor," kata Panglima TNI.

Agus mengatakan, sejumlah persenjataan yang belum bisa diproduksi di dalam negeri namun diperlukan dalam proses modernisasi peralatan TNI antara lain sejumlah pesawat tempur dan juga helikopter serta tank.

Untuk tank, ia mengatakan ada rencana untuk pengadaan tank bagi TNI Angkatan Darat mengingat usia tank yang dimiliki saat ini sudah tua.

"Hampir semua angkatan (membutuhkan modernisasi-red), angkatan darat tanknya sudah tua-tua, oleh karena itu kita juga akan mengadakan `main battle tank`. `Main battle tank` kita juga belum bisa buat, kita akan berupaya disetujui kredit ekspor sehingga bisa (membeli-red) `main battle tank` untuk angkatan darat," katanya.

Sementara untuk TNI Angkatan Laut, pembelian ke luar negeri kemungkinan dalam pengadaan helikopter, sementara kapal-kapal perang sudah ada yang bisa diproduksi di dalam negeri melalui skema kerjasama produksi dengan pihak luar negeri.

"Kalau kapal, fregat sudah produksi dalam negeri kerjasama bersama kita dorong terus. Sementara ini kita pertimbangkan industri dalam negeri dengan produksi bersama," kata Agus.

Mengenai jumlah kredit ekspor, Agus belum bisa memastikan karena masih akan diputuskan dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin presiden dan Wapres namun perkiraan awal sebesar 6,5 juta dolar AS.

"Tapi itu belum pasti akan dilihat lagi," katanya.

Rapat terbatas tersebut dihadiri juga oleh Menhan Purnomo Yusgiantoro, Menkeu Agus DW Martowardojo, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam dan Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo.

Sumber: ANTARA News

Pemerintah Sediakan Rp 99 Triliun untuk Modernisasi Alutsista

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kanan) dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana memberikan keterangan pers seusai mengikuti rapat terbatas bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/9). Rapat terbatas tersebut membahas kelanjutan soal rencana pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI dengan pembelanjaan Pinjaman Luar Negeri tahun 2010-2014. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/ama/11)

19 September 2011, Jakarta (Presiden RI): Pemerintah akan mengalokasikan Rp 99 triliun hingga tahun 2014 untuk program modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitasnya, pemerintah membentuk lembaga pengawas.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menyampaikan hal ini dalam keterangan pers, usai sidang kabinet terbatas bidang polhukam, di Kantor Presiden, Senin (19/9) siang. Sidang yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini merupakan finalisasi dari keseluruhan empat rapat membahas pengembangan alutsista sebelumnya.

"Seperti yang anda ketahui bahwa modernisasi alutsista TNI ini merupakan salah satu program nasional yang langsung di bawah koordinasi bapak Presiden dan hari ini, alhamdulillah, sudah dapat kita selesaikan," ujar Menhan Purnomo Yusgiantoro.

Dalam modernisasi alutsista ini, lanjut Purnomo, ada tiga hal yang harus dilihat, yaitu produsen, prioritas, dan pendanaan. Pemerintah akan membentuk sebuah komite tingkat tinggi yang dipimpin Wakil Menhan Sjafrie Syamsudin. Komite akan mengawasi dan memastikan jalannya program ini. "High Level Comittee ini terdiri atas berbagai instansi, utamanya Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan melibatkan lembaga-lembaga pengawasan dan pengendalian," Purnomo menjelaskan.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappena Armida Alisjahbana menambahkan, pemerintah mengalokasikan anggaran modernisasi alutsista ini Rp 99 triliun yang sudah masuk dalam baseline RPJMN 2010-2014. "Rp 99 triliun ini khusus untuk alutsista, terdiri dari Rp 32,5 triliun untuk pemeliharaan dan perawatan dan sisanya Rp 66,5 triliun untuk belanja modal," kata Armida.

Penganggaran ini ditetapkan mulai sekarang hingga tahun 2014 dan akan dialokasikan melalui mekanisme RAPBN dan APBN. Ratas hari ini telah memfinalisasi daftar dari alutsista tersebut. "Pendanaannya adalah kewenangan dari Menteri Keuangan, jadi yang akan ditetapkan setelah ini oleh Menteri Keuangan adalah yang namanya APT, alokasi pinjaman pemerintah," ujar Armida.

Sumber: Presiden RI