ASEAN Alokasikan US$ 25 Miliar Untuk Industri Pertahanan

Dari kiri Menteri Energi Brunei Darussalam YB Pehin Datu Singamanteri Col (Rtd) Dato Seri Paduka Hj Moh. Yasmin bin H. Umar, Menhan Kamboja General Tea Banh, Menhan Laos Douangchay Phichith, Menhan Malaysia Dato' Seri Ahmad Zaahid bin Hamidi, Menhan Myanmar Jenderal Hla Min, Menhan RI Purnomo Yusgiantoro, Sekretaris Pertahanan Nasional Filipina Hon. Voltaire T. Gazmin, Second Minister for Defence Ng Eng Hen, Menhan Thailand General Prawit Wongsuwon, Menhan Vietnam General Phung Quang Thanh, dan Deputi Sekjen Politik dan Keamanan Sekretariat ASEAN Sayakane Sisouvong berpose saat pertemuan ASEAN Defence Ministers Meeting di Balai Sidang Jakarta, Kamis (19/5). Rapat tersebut antara lain membahas isi-isu keamanan non-tradisional seperti terorisme, perompakan, dan imigran gelap serta penguatan keamanan kawasan ASEAN. (Foto: ANTARA/Andika Wahyu/ed/mes/11)

20 Mei 2011, Jakarta (Jurnas): Para Menteri Pertahanan Se-ASEAN menyepakati untuk mengalokasikan anggaran sekitar US$ 25 miliar untuk membangun industri pertahanan di ASEAN. Demikian dikatakan Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro di Kantor Presiden, Jumat (20/5) usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama para menteri Pertahanan Se-ASEAN.

Menurut Purnomo, terkait kerja sama industri pertahanan, para Menteri Pertahanan Se-ASEAN bersepakat untuk memaksimalkan membangun industri pertahanan. Negara-negara di ASEAN memang berbeda-beda tingkatan industri pertahanannya, namun ada kesamaan pendapat tentang perlunya memaksimalkan untuk membangun industri pertahanannya. “Kalau kita lihat tiap tahun US$ 25 miliar budget pertahanan untuk pembelian Alutsista di ASEAN. Kebanyakan dibeli dari negara-negara di luar ASEAN,” katanya.

Prinsip kita, lanjut Purnomo, bagaimana setiap tahun US$ 25 miliar bisa dimanfaatkan untuk industri pertahanan ASEAN. Kalau ini bisa, hasilnya akan luar biasa sekali. “Tapi kita juga menyadari 10 negara ASEAN tingkat industri pertahanannya berbeda-beda. Jadi kita akan lakukan bagaimana caranya nanti untuk mereka berkembang. Sementara mereka belum berkembang. Tentu ada negara-negara ASEAN yang sudah mampu membangun industri pertahanannya, itu yang mesti ada suatu kolaborasi,” kata Purnomo.

Sumber: Jurnas

Malaysia akan Operasikan Dua Kapal Selam di Perbatasan

21 Mei 2011, Jakarta (MI.com): Angkatan Laut Kerajaan Malaysia (RMN) mulai mengoperasikan Kapal selam KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tun Abdul Razak di perairan perbatasannya pada tahun ini.

Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Malaysia Ahmad Zahid Hamidi saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta, Jumat (20/5)

"KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tun Abdul Razak sudah beroperasi pada tahun ini. Mereka bertugas mengawasi wilayah perairan," ujar Ahmad Zahid Hamidi.

Sebelumnya diberitakan, KD Tunku Abdul Rahman adalah kapal selam Malaysia pertama yang dibeli dari Prancis pada 2007. Tahun 2010, kapal itu dikabarkan sempat mengalami kerusakan teknis. Meski begitu, Ahmad Zahid Hamidi mengatakan KD Tunku Abdul Rahman kini siap beroperasi di perairan Malaysia. Begitu pula kapal KD Tun Abdul Razak yang diboyong dari Prancis pada 2010.

Ahmad Zahid Hamidi sendiri mengelak saat ditanya apakah kedua kapal selam itu secara spesifik ditugaskan memantau blok Ambalat. Ia hanya mengatakan kedua kapal selam akan berpatroli di wilayah perairan Malaysia. Selain itu, Ahmad menambahkan pemerintah RI juga akan segera merakit kapal selam.

"Indonesia juga mau bikin kapal selam," tutur dia.

Juru bicara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI Brigjen Hartind Asrin menyatakan Pemerintah tidak tinggal diam untuk menjaga perbatasan RI-Malaysia tersebut. Akhir tahun ini, Kemenhan berencana memesan dua kapal selam dari pihak asing. Hartind mengatakan salah satu kapal selam itu akan dirakit di PT PAL Indonesia.

"Sementara kita belum bisa bilang dari negara mana, nanti ribut sama pabrikannya. Soalnya persaingan ketat, kita ingin kapal selam generasi terakhir yang spesifikasinya bagus untuk menjaga perbatasan. Prosesnya hampir final, nanti kita kabari lagi," cetusnya.

Menanggapi itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mempertanyakan langkah yang diambil Malaysia dengan mengoperasikan dua kapal selam. Hikmahanto mencatat, kapal selam tidak lazim digunakan dalam patroli perbatasan. Kapal selam lebih sering dipakai untuk melumpuhkan kekuatan maritim lawan di dalam perang antarnegara. Pengoperasian kapal selam pun terkesan ingin memata-matai daerah perbatasan secara diam-diam.

"Tetapi yang kita mau, karena blok Ambalat ini masih sengketa, janganlah status quo atau quo vadis itu dirusak," tukasnya.

Hal itu ditimpali pakar pertahanan UI Andi Widjajanto. Menurut dia, perencanaan strategis (renstra) Malaysia pada tahap kedua yang mencakup gelaran kekuatan maritim memang berpusat di Kalimantan Utara. Hampir bisa dipastikan kapal selam itu akan beroperasi di perairan Filipina, Laut China Selatan, Laut Sulawesi, dan blok Ambalat.

"Daerah itu ideal untuk menggelar kapal selam karena itu laut dalam. Hampir bisa dipastikan, 90%, manuver-manuver itu akan ada juga di blok Ambalat," ucap Andi.

Ia menambahkan, tindakan penambahan kekuatan kapal selam Malaysia sebenarnya merupakan reaksi dari rencana Indonesia membeli empat kapal selam pada zaman kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Dalam realitanya, Indonesia batal membeli kapal selam dan diganti dengan perakitan domestik di PT PAL Indonesia.

"Indonesia harus merealisasikan pembelian empat kapal selam itu, karena kalau hanya di PT PAL tidak akan cukup. Indonesia juga harus meminta kepada Malaysia untuk tidak melakukan gelaran kapal selam di perbatasan yang memprovokasi. Malaysia bisa meniru Indonesia yang menggelar kapal selam di daerah dalam seperti di Laut Jawa. Malaysia dapat menggelar kapal selam di semenanjung mereka supaya tidak memprovokasi," pungkasnya.

Sumber: MI.com

Kemhan RI Bantah Kolaborasi Dengan Malaysia

20 Mei 2011, Jakarta (VIVAnews): Kementerian Pertahanan Indonesia belum mengetahui adanya rencana kolaborasi antara Indonesia-Malaysia-Thailand untuk memproduksi senapan serang M4. Kemhan mengatakan Indonesia masih bisa memproduksinya secara mandiri.

Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kemhan, Hartind Asrin, yang dihubungi VIVAnews, Jumat, 20 Mei 2011. Hartind mengatakan bahwa memang ada rencana kolaborasi industri pertahanan antara negara-negara ASEAN, namun belum dibicarakan secara teknis jenis kerja sama tersebut.

"Saya belum dengar masalah itu," ujarnya.

Rencana kolaborasi tiga negara disampaikan oleh Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, pada konferensi pers hari ini. Dia mengatakan bahwa Indonesia, Thailand dan Malaysia akan bersama-sama mengumpulkan komponen persenjataan M4 dan membuatnya di Indonesia. Hal ini, ujar Hamidi, bertujuan untuk penghematan anggaran pertahanan di ASEAN.

"Memang ada pembicaraan mengenai kolaborasi, namun belum sejauh itu," ujar Hartind.

Hartind mengatakan bahwa konsep kolaborasi disampaikan Malaysia pada berbagai kesempatan, termasuk dalam pertemuan ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM) kemarin. Inti dari konsep tersebut adalah jual-beli senjata antar negara ASEAN saja.

"Inti dari konsep itu adalah bagaimana pasar ASEAN direbut oleh ASEAN sendiri," ujar Hartind.

Namun jika memang kolaborasi tersebut terlaksana, Hartind mengatakan bahwa Indonesia dengan PT. Pindad siap menjadi pelaksana produksi. "Negara lain akan menjadi supporting unit, sharing dana, dan pengada komponen," ujar Hartind.
http://www.blogger.com/img/blank.gif
Jikapun memang kolaborasi tidak jadi dilakukan, tambah dia, Indonesia sendiri sudah mampu membuat senjata semacam itu. "Indonesia juga mampu kok membuatnya sendiri," ujarnya.

Kolaborasi industri pertahanan ditaksir akan menghemat anggaran pertahanan negara-negara ASEAN hingga 12,5 miliar (Rp106,8 triliun) dari anggaran keseluruhan US$213 triliun. Hal ini dikarenakan, dana yang biasanya dipergunakan untuk mengimpor senjata dari luar kawasan akan berputar di Asia Tenggara saja.

Sumber: VIVAnews