Malaysia Caplok Camar Bulan

10 Oktober 2011, Jakarta (Fajar): Hubungan Indonesia dan Malaysia kembali memanas. Tepatnya, setelah muncul kabar dari anggota Komisi I DPR jika Malaysia telah mencaplok wilayah Indonesia, di Dusun Camar Bulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Pemerintah dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur akan menggali kebenaran ulah negeri Jiran tersebut.

Juru Bicara KBRI di Kuala Lumpur Suryana Sastradireja saat dihubungi Minggu, 9 Oktober menuturkan isu pencaplokan atau kejahatan perbatasan tidak bisa didiamkan saja. "Harus cepat-cepat di-cross check. Supaya segera tuntas," tandasnya. Upaya klarifikasi ini dilakukan dari dua jalan.

Suryana menuturkan, pihak KBRI akan mengirim surat ke pemerintah Malaysia untuk menanyakan apakah ada upaya menyerobot lintas batas di Dusun Camar Bulan. Di dalam negeri sendiri, pemerintah juga mengecek ke Pemkab Sambas hingga ke tentara yang menjaga perbatasan.

Menurut Suryana, jika hasil klarifikasi ini menunjukkan dengan bukti-bukti akurat jika telah terjadi upaya penyerobotan, Indonesia bisa menyerang Malaysia sehingga penyerobotan tidak terulang lagi. Sebaliknya, jika kabar ini tidak benar, Indonesia harus diam. "Sebelumnya banyak kabar pencaplokan oleh Malaysia, tapi ujung-ujungnya Indonesia sendiri yang malu karena tidak terbukti," paparnya. Suryana tidak ingin kejadian ini terulang.

Dia lantas menuturkan, baik Indonesia maupun Malaysia saling overlapping ketika mengklaim titik perbatasan di kawasan Dusun Camar Bulan. Dusun yang letaknya di ujung utara Kecamatan Paloh ini, langsung berbatasan dengan Sarawak Malaysia.

Menurut Suryana, pihak Indonesia mengklaim jika seratus persen Dusun Camar Bulan adalah milik Indonesia. Sebaliknya, pihak Malaysia mengklaim ada sebagian kecil wilayah di Dusun Camar Bulan yang menjadi hak mereka. Suryana menegaskan, dari seratus persen wilayah perbatasan darat di Kalimantan belum seluruhnya tuntas.

Nah, Suryana menuturkan, upaya diplomatik untuk menuntaskan persoalan perbatasan khusus di Dusun Camar Bulan masih terus berlangsung. Jadwal rembukan selanjutnya bakal digelar di Malaysia pada 16-18 Oktober depan. Suryana berharap, persoalan perbatasan di Dusun Camar Bulan bisa segera tuntas, sehingga tidak memunculkan isu-isu yang bisa merenggangkan hubungan Indonesia dengan Malaysia.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Michael Tene menuturkan, secara hukum sejatinya keberadaan Dusun Camar Bulan sudah final milik Indonesia. Tepatnya, setelah ada MoU antara Indonesia dengan Malaysia pada 1978 silam.

Tapi, kata Tene, ada wilayah sekitar 1,5 kilometer dari patok perbatasan Indonesia dan Malaysia di Dusun Camar Bulan yang patok perbatasan yang masih diperdebatkan. "Apalagi ada patok-patok perbatasan yang rusak," katanya.

Selain di wilayah Dusun Camar Bulan, Tene juga mengatakan titip perbatasan yang rawan sengketa adalah di perairan Tanjung Datu. Lokasi keduanya, kata Tene, masih berdekatan. Menurut Tene, ada tiga ketentuan perbatasan yang ditetapkan khusus di kawasan perariran atau laut. Yaitu, batas landas kontinen, batas laut wilayah, dan batas zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Dari ketiga ketentuan perbatasan tersebut, Tene mengatakan batas landas kontinen di Teluk Datu sudah disepakati antara Indonesia dan Malaysia. Sementara untuk batas laut wilayah dan batas ZEE masih terus dirembuk dalam meja perundingan. "Batas-batas tiga aspek itu harus final dulu. Jika ada yang kurang, perbatasannya belum komplit," katanya. Diharapkan, pembahasan batas di Tangjung Datu ini bisa tuntas.

Turiman Temukan Peta Asli Camar Bulan Masuk Indonesia

Dosen hukum tata negara Universitas Tangjungpura Pontianak, Turiman, yang pada 2007 melakukan penelitian yang didanai oleh UNDP, mendapatkan peta asli yang menunjukkan patok-patok perbatasan.

Peta tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni Kerajaan Malaysia dan Pemerintah Indonesia. Serta turut menandatangi dari pihak militer Indonesia, yakni Mabes ABRI dan militer Malaysia.

"Saya tidak ingat pasti tahunnya, tapi sekitar 1970-an," ujar Turiman kepada Tribun, Minggu (9/10/2011).

Menurut Turiman, peta asli tersebut tergambar dalam 14 lembar. Dalam peta tersebut tertulis jelas titik-titik patok batas antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Sarawak Malaysia. Lengkap dengan data lokasi tiap-tiap peta. "Berdasarkan peta asli tersebut, Camar Bulan dan Tanjung Datu masuk ke dalam wilayah Kalbar," katanya.

Sedangkan peta yang ada saat ini telah berbeda, yakni Camar Bulan sudah masuk sebagai wilayah Malaysia. "Hal ini harus ditindaklanjuti oleh Pemprov Kalbar untuk mengembalikan wilayah kedaulatan NKRI. Patok batas harus diselesaikan tanpa kompromi lagi, karena itu ada jelas perjanjiannya," kata Turiman.

Ditanya keberadaan peta asli tersebut, Turiman mengungkapkan, ia menyerahkannya kepada Kapten Umar Affandi, anggota TNI yang pada 2009 sedang mengambil tesis tentang perbatasan. Peta asli tersebut diharapkan dapat diserahkan kepada negara melalui Kapten Umar sebagai anggota TNI.

Umar Affandi peneliti sejarah perbatasan yang menulis tesis dengan judul Legalitas Batas Darat Indonesia-Malaysia, yang dihubungi Tribun, Minggu malam, menolak berbicara jika dikaitkan dengan statusnya sebagai anggota TNI.

Namun, sebagai mahasiswa S2 Untan yang ketika itu melakukan penelitian, ia bersedia memberi sedikit penjelasan. "Saya mengambil penelitian S2 di Ilmu Hukum Untan, dari bulan April 2005 sampai Juni 2007. Saya tertarik dengan bagaimana sejarah perbatasan Kalbar-Malaysia dari sisi hukum," katanya.

"Dari ketertarikan itu, hasil penelitian saya, belum ada satu pun aturan Undang-Undang yang mengatur wilayah perbatasan Kalbar sampai tahun 2007. Baru ada tahun 2008 setelah keluarnya UU tentang Kewilayahan," ujar Umar.

Maka sampai 2007, lanjut Umar, berdasarkan hukum internasional perbatasan kedua wilayah masih bersifat status quo. Oleh karena itu, adanya kesepakatan menyangkut perbatasan, selama Indonesia belum memiliki UU, jelas belum dapat diakui.

Disinggung pernyataan Turiman, bahwa peta wilayah perbatasan sekitar tahun 1970-an telah diberikan kepada dirinya, Umar menuturkan ia hanya menyimpang salinannya.

"Saya hanya mengambil copy-an dari Pak Turiman, saya tidak punya petanya. Copy-an itu sekarang sudah rusak, tidak bisa dibuka," paparnya.

Sumber: Fajar/Tribunnews

Indonesia Ingin Kepastian Hibah Pesawat Tempur F-16

(Foto: Lanud Iswahjudi)

10 Oktober 2011, Jakarta (VOA): Kalangan parlemen dari Komisi I DPR RI mengatakan, hibah F-16 dari pemerintah AS untuk Indonesia akan dibahas ulang mulai pekan depan.

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Choirie mengatakan di Jakarta Minggu (9/10), kepastian pembahasan ulang terkait hibah pesawat tempur F-16 AS kepada Indonesia itu akan digelar pekan depan.

“Sekarang kita sedang membicarakan dengan Menteri Pertahanan dan Wakil Menhan, hibah dari AS. Meskipun itu hibah tapi itu namanya tetap membeli karena kita harus mengeluarkan uang sekitar tiga triliun rupiah. Tapi kami tidak mau kalau itu tanpa persenjataan dan inilah yang sedang diajukan, sedang kita bahas," demikian ujar Effendi Choirie.

Effendi mengatakan, pada prinsipnya pihak parlemen memberikan dukungan penuh kemitraan Indonesia dengan AS bidang pertahanan, terutama dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista).

Menurut Effendi, salah satu yang cukup penting didorong terkait kemitraan atau kerjasama dengan pihak asing. Antara lain berdampak langsung terhadap peningkatan kemampuan industri persenjataan dalam negeri dan terjadinya alih teknologi.

"Kita minta oke kita setujui, namun semua harus dibikin di dalam negeri. Jadi (harus) ada alih teknologi,” demikian penjelasan anggota Komisi I DPR RI tersebut.

Beberapa negara yang disebut-sebut menjadi mitra Indonesia bidang pertahanan, antara lain Rusia, Tiongkok, Spanyol, Inggris, Korea Selatan dan beberapa negara anggota ASEAN , termasuk Brunei Darussalam.

Penegasan serupa juga disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam amanatnya, saat memimpin upacara HUT ke-66 TNI di Mabes TNI Cilangkap Jakarta. Presiden meminta Panglima TNI agar mengembangkan doktrin dan profesionalisme TNI, seiring dengan pembangunan alutsista yang lebih modern.

“Di tahun 2012 mendatang, anggaran pertahanan kita naikkan dari Rp 47,5 Triliun pada 2011 menjadi Rp 64,4 Triliun di tahun 2012, atau naik lebih dari 35 persen", kata presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pekan lalu, salah satu industri strategi pertahanan yang dimiliki Indonesia PT.Dirgantara Indonesia dan lembaga pertahanan Spanyol, European Aeronautic Defense and Space (EADS)-CASA akan bersinergi merancang pembuatan pesawat Airbus Military C295 guna menjawab kebutuhan Angkatan Udara Republik Indonesia. Kedua pihak sepakat untuk membuat enam hingga sembilan pesawat di Indonesia. Sebagian pesawat yang lain dibagun di fasilitas pabrik pesawat terbang milik Airbus Military di San Pablo, Sevilla, Spanyol.

Indonesia menginginkan bahwa hibah pesawat F-16 dari AS dilengkapi dengan persenjataan, dan harus ada unsur transfer teknologi ke industri di Indonesia.

Peneliti bidang pertahanan Teuku Ardhiansyah optimis, Indonesia menjadi salah satu negara dengan kemampuan persenjataan terbesar di Asia di masa depan.

“Matra terbesar itu di Angkatan Darat sekarang , (tetapi) kita harus bahas lebih proporsional, perimbangan komposisi matra laut (TNI AL) dan marta udara (TNI AU). TNI harus mengembangkan strategi dengan membangun kemitraan strategis dengan negara-negara di Pasifik”, kata Ardhiansyah.

Kalangan pakar memperkirakan jumlah total personil militer Indonesia sekitar 500 ribu personil, merupakan salah satu yang terbesar di Asia, terutama personil militer terlatih, termasuk personil militer yang berpatisipasi aktif dalam pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Menurut kalangan pakar, di dalam negeri Indonesia berkewajiban memperkuat kemitraan antar institusi, terutama dalam menghadapi beragam tantangan, antara lain ancaman kejahatan terorisme yang masih cukup menonjol dan cukup meresahkan masyarakat.

Sumber VOA di Mabes TNI menyebutkan, dalam waktu dekat TNI dan Polri kembali akan menggelar latihan gabungan antiteror terbesar tahun ini, berlangsung pada 27 Oktober 2011. Latihan tersebut digelar guna meningkatkan kemampuan kedua institusi dalam penanggulangan terorisme.

Latihan gabungan (Latgab) antiteror tersebut digelar dengan sandi "Waspada Nusa III". Latihan serupa sebelumnya pernah digelar pada tahun 2008 dan 2010, dengan mengambil beberapa lokasi simulasi di sejumlah kawasan vitas dan strategis di ibukota Jakarta.

Sumber: VOA

Kapal Perang dan F-16 Amankan KTT Asean di Denpasar

9 Oktober 2011, Denpasar (ANTARA News): Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lanal) V Denpasar akan menyiagakan tiga kapal perang untuk mengamankan jalur laut dalam pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean pada November mendatang.

Komandan Lanal V Denpasar, Kolonel Laut (P) I Wayan Suarjana, di Denpasar, Minggu mengatakan, kapal perang tersebut didatangkan dari Lantamal Surabaya.

"Untuk peralatan pengamanan, yang jelas ada tiga kapal perang dari Surabaya yang akan `meng-cover` kami," katanya.

Suarjaya mengatakan, selain mengerahkan tiga kapal perang, pihaknya dalam pengamanan jalur laut juga akan menyiagakan sebanyak 600 personel Angkatan Laut.

"Wilayah yang diamankan, tentunya seluruh Bali, tapi untuk pelaksanaan KTT kami juga konsentrasi di Bali sebelah selatan. Di utara juga," ujarnya.

Terkait kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dalam KTT tersebut, Suarjaya mengaku belum mendapatkan informasi dan koordinasi tentang pengamanan khusus Obama seperti kapal induk milik Amerika.

"Saya belum dapat info. Tapi yang jelas, pelaksanaannya kami sendiri yang mengamankan, jadi bukan Amerika," imbuhnya.

Sedangkan tiga kapal perang milik Indonesia tersebut, katanya, akan disiagakan di laut Bali pada enam hari sebelum pelaksanaan KTT.

"Kami sudah siapkan dan `standby` di posisi-posisi tertentu pada H-6," katanya.

Sementara itu, terkait pola pengamanan di wilayah laut, Suarjaya menjelaskan pihaknya akan menggunakan sistem penyekatan.

"Di laut, kami ada semacam penyekatan, jadi ada kapal patroli di bagian selatan dan ada juga sebagian di utara. Juga tim intelijen kami sudah jalan untuk mengamankan jalur-jalur tikus," imbuhnya.

F-16 kawal pesawat kepala negara KTT ASEAN

Apa bentuk jaminan keamanan yang diberi pemerintah bagi kepala-kepala pemerintahan dan negara yang akan hadir dalam KTT ASEAN di Bali pada November nanti? Ada beberapa yang pasti, di antaranya kawalan udara oleh F-16 Skuadron Udara 3 TNI-AU sejak memasuki wilayah udara nasional hingga mendarat di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Bali.

"Dari wilayah udara, tugas kami mengawal penerbangan para kepala negara dari wilayah pertahanan nasional menuju wilayah Bali menggunakan pesawat tempur F-16 sampai mendarat," Komandan Pangkalan Udara TNI-AU Ngurah Rai, Letnan Kolonel Penerbang Jumarto, Minggu.

Tentang mekanisme dan pola operasinya, tentu saja hal itu dirahasiakan. Pasti pengamanan dan pengawalan udara itu produk bersama banyak pihak, di antaranya Komando Pertahanan Udara Nasional TNI, Komando Operasi Udara I dan II TNI-AU, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan lain-lain.

Selain itu, kata Jumarto, pihaknya juga menyiagakan sebanyak satu kompi Pasukan Khas TNI-AU dalam perjalanan para kepala negera tersebut. Yang satu ini biasa digelar untuk mengendalikan lalu-lintas penerbangan hingga pengamanan fisik pangkalan udara dan wahana penerbangan yang dipergunakan.

Pasukan berbaret jingga itu, katanya, merupakan satuan berkemampuan tiga matra yakni laut, darat, udara. Namun dalam operasi, tugas dan tanggung jawabnya, mereka lebih ditujukan untuk merebut dan mempertahankan pangkalan udara dari serangan musuh.

"Dan selanjutnya menyiapkan bagi pendaratan pesawat lain," katanya.

Jumarto mengatakan, Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Leonard, selaku komandan pelaksana operasi pengamanan KTT ASEAN memerintahkan agar tiap unsur bekerja dalam masing-masing kemampuannya.

"Dalam persiapannya, Pangdam selaku komandan pelaksana operasi, meminta agar masing-masing akan melakukan kemampuan yang dimiliki jadi seperti dari unsur kami yakni pengamanan bandara," katanya.

Sebagai unsur pengamanan jalur udara, pihaknya juga sudah melakukan berbagai pelatihan-pelatihan mulai pengawalan hingga pendaratan.

"Berbagai persiapan sudah dilaksanakan sejak beberapa minggu lalu," imbuhnya.

Sumber: ANTARA News