TNI AL Bantu Kapal Laut ke Sangihe

KRI Karang Unarang.

31 Januari 2011, Manado -- (Antara News): TNI Angkatan Laut turut membantu pembangunan di Kabupaten Sangihe, dengan menyumbangkan satu unit KRI Karang Unarang untuk dioperasikan sebagai kapal angkutan laut di wilayah kepulauan.

"Bantuan kapal tersebut diserahkan langsung Kasal Laksamana TNI Soeparno kepada pemerintah Kabupaten Sangihe, dengan harapan bisa dimanfaatkan dengan baik," kata Kabag Humas Pemprov Sulut, Christian Sumampouw, di Manado, Senin.

Penyerahan bantuan yang disaksikan Gubernur Sulut SH Sarundajang pada kegiatan HUT Sangihe ke - 586 dan pesta adat Tulude di Tahuna, Kabupaten Sangihe itu, akan dijadikan kapal angkutan umum untuk melayani kebutuhan warga.

Kapal dengan kapasitas sekitar 1.000 penumpang itu kemudian namanya diganti dari Karang Unarang menjadi kapal "Bawangung Satu" oleh pemerintah Kabupaten Sangihe.

"Keberadaan kapal itu diharapkan dapat membantu transportasi laut warga kepulauan, seiring dengan minimnya angkutan lalu lintas secara memadai," ujar Sumampouw.

Pada kesempatan itu, Gubernur Sulut SH Sarundajang berharap kapal laut yang disumbangkan oleh TNI AL bisa juga membantu warga di Kabupaten Talaud dan Sitaro.

"Gubernur Sulut berharap agar penyediaan alat transportasi itu tidak semuanya dilakukan di Sangihe. Jika memungkinkan bisa diupayakan menjangkau Talaud dan Sitaro," ujarnya.

Salah satu Warga Sangihe, Jufry Dalita mengatakan, bantuan KRI dari TNI AL sangat membantu ketersediaan lalu lintas laut yang selama ini melayani jalur Manado-Sangihe.

"Hanya saja kapal itu jangan hanya difungsikan dari Tahuna ke Manado, kalau memang bisa menjangkau pulau lainnya harus dilakukan juga," ujarnya.

Sumber: ANTARA News

Habibie: Indonesia Mutlak Harus Kuasai 2 Teknologi Utama

KRI Ajak dibangun PT. PAL saat Prof BJ Habibie menjabat Menristek.

31 Januari 2011, Jakarta -- (Republika.co.id): Pakar teknologi dirgantara yang juga mantan presiden RI, Prof BJ Habibie, menegaskan, Indonesia harus menguasai dua teknologi utama yakni maritim dan dirgantara. Itu syarat mutlak apabila ingin menjadi bangsa yang besar.

Saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi I DPR di Jakarta, Senin (31/1), Habibie menuturkan bahwa gagasan itu berasal dari Presiden RI Soekarno. Saat itu, presiden pertama RI menyatakan bahwa bangsa Indonesia harus menjadi bangsa besar dengan menguasai teknologi pembuatan kapal laut serta mampu menguasai, mengembangkan dan mandiri.

"Mandiri waktu itu belum dipakai, karena beliau (Soekarno) memakai kata berdikari, yaitu produk teknologi dirgantara," ujar Habibie. Ia menegaskan bahwa komitmennya membangun industri dirgantara di Indonesia, bukan karena dipanggil Presiden Soeharto atau ingin menjadi menteri.

"Sebenarnya Pak Harto pun hanya melanjutkan penuturan dan keinginan Presiden Soekarno itu," ujarnya. Ia menambahkan bahwa dirinya benar-benar ingin membangun dan mengembangkan industri pesawat di Indonesia, sementara posisi presiden yang pernah disandangnya itu tidak penting.

Dalam RDPU yang dipimpin Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq itu, Habibie mendefinisikan makna industri strategis sebagai industri yang bisa membangun bangsa dan industri itu bukan hanya dibangun dan dimanfaatkan untuk pertahanan saja.

Karenanya ia merasa prihatin ketika visi pembangunan teknologi yang dijalankan bangsa ini yang dicari bukanlah kemandirian, tapi yang dikejar hanya keuntungan sesaat. Menurut dia, kalau yang dicari hanya keuntungan sesaat saja, maka sama artinya dengan menjalankan "skenario VOC".

"Industri strategis terhenti perkembangannya karena tidak didukung dengan bantuan anggaran pemerintah. Karena dicari keuntungan dalam US dolar, kalau begitu ya bikin saja dagang. bikin saja pabrik perwakilan mereka (asing)," ujarnya.

Terkait dengan hal itu, Habibie mengartikan globalisasi itu sebagai pakaian baru untuk kolonialisasi. "Saudara, saya orang tua, tapi saya tidak buta. Saya harus katakan kepada anda, anda harus bangkit," ujarnya.

Hal lain yang juga memprihatinkannya adalah terbengkalainya Puspitek. Tempat itu, katanya, tidak lagi digunakan untuk laboratium uji teknik, tapi malah ada ide untuk dijadikan lapangan golf.

"Saya menantang, kalau berani dibuat lapangan golf, maka saya akan berdiri. Kita harus terus belajar. Kita tidak hanya belajar dari kebaikan tapi juga dari kesalahan, bagaimana agar tidak terjadi kesalahan lagi," ujarnya.

Sumber: Republika

Panglima: Tak Ada Mark-up di TNI

TNI AU memesan Super Tucano gantikan OV-10 Bronco dari Embraer. (Foto: Embraer)

31 Januari 2011, Jakarta -- (KOMPAS.com): Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menegaskan, tak ada praktik mark-up atau menaikkan anggaran alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan non-alutsista di tubuh TNI. Mengenai pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta agar tak ada praktik mark-up anggaran, ia menilai, hal itu berupa peringatan saja.

"Selama saya di militer, belum menemukan mark-up. Mungkin Beliau mensinyalir, tapi sekarang belum ketemu lah. Jadi semua itu tergantung mutunya, kualitasnya. Ya, mungkin barangnya sama, tapi beda merek. Kualitasnya kan pasti beda. Satunya sedan, satunya Mercedez, satunya Toyota. Itu tidak bisa dibilang mark-up," kata Panglima kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (31/1/2011).

Permintaan agar tak ada lagi mark-up disampaikan Presiden ketika memberikan pengarahan pada acara Rapat Pimpinan TNI dan Polri di Gedung Balai Samudra Indonesia, Jakarta, Jumat (21/1/2011).

"Apabila ada kasus yang tidak bisa ditoleransi, saya minta BPK dan BPKP untuk melakukan audit. Jadi, saya ingatkan sekali lagi hari ini," kata Presiden di hadapan jajaran petinggi TNI dan Polri.

Presiden juga mengingatkan agar TNI dan Polri dapat terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran TNI dan Polri yang ditingkatkan setiap tahunnya. Anggaran tersebut juga diimbau agar dioptimalkan dan tepat sasaran.

Tak hanya itu, Kepala Negara meminta agar TNI dan Polri selalu konsisten dengan program yang telah direncanakan. Pergantian pimpinan tak mesti diiringi dengan pergantian program.

"Dan, belilah hasil-hasil industri nasional kita. Saya akan lihat dari dekat implementasi (instruksi) ini," kata Presiden.

Ditambahkan, pemerintah berkomitmen melakukan modernisasi peralatan TNI dan Polri.

Sumber: Kompas.com