KIARA: Malaysia Kembali Tangkap Lima Nelayan Indonesia

(Foto: KOMPAS)

05 September 2010, Jakarta -- Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Riza Damanik, mengatakan bahwa Malaysia kembali menangkap lima nelayan tradisional Indonesia dan menahannya di Kantor Polisi Kampung Jawi, Malaysia.

"Penangkapan dilakukan Jumat (3/9) pada pukul 10 pagi. Sekarang mereka dititip di tahanan kantor Polisi Kampung Jawi Malaysia. Pihak keluarga telah mengkonfirmasi ini, dan juga jaringan kita serta para nelayan yang lolos dari aksi penangkapan itu," katanya kepada ANTARA News, Minggu.

Ia mengatakan, kelima nelayan berasal dari Kelurahan Sei Bilah dan Kelurahan Sei Bilah Timur, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kelima nelayan itu, Naser(34), Junaidi(30), Iswadi(32), Jolauni(31) dan Ali Akbar(22).

Ia menyakini penangkapan kelima nelayan tersebut oleh pihak Malayasia dilakukan di perairan Indonesia. Hal ini, menurut dia, bedasarkan para nelayan yang lolos dari penangkapan oleh aparat Malaysia tersebut.

"Mereka meyakini masih di perairan Indonesia," katanya.

Sementara, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia, menurut dia, seperti yang sudah-sudah, belum memberitahukan penangakapan tersebut terhadap pihak keluarga.

"Saya berharap KBRI segera bertindak memberikan bantuan hukum. Saya tidak tahu, KBRI selalu terlambat, padahal harsunya setiap penangkapan, maka otoritas Malaysia harusnya memberitahukan kepada KBRI segera," katanya.

Sementara itu, terkait dengan enam nelayan tradisional dari Sei Bilah, Kabupaten Langkat, Sumutera Utara yang sebelumnya ditangkap pada 9 Juli lalu, menurut dia, kini telah mendapatkan kejelasan.

Ia mengatakan keenam nelayan itu, yang sebelumnya berada ditahanan Balai Polis Kuah Lengkawi kini telah berada di Penjara Pokok Sena, Malaysia.

Ia mengatakan, lima dari enam nelayan tersebut dipenjara hingga 29 Oktober 2010. Mereka adalah Ismail(27),Amat(24), Hamid(50),Syahrial(42) dan Mahmud (42), akan ditahan hingga 29 Oktober 2010. Sementara Zulham (40), menurut dia, harus mendekam hingga 9 Desember 2010.

"Mereka harus mendekam dalam penjara karena minimnya bantuan hukum yang diberikan, padahal mereka meyakini masih menangkap ikan di perairan Indonesia. Dimana pemerintah saat dibutuhkan?," katanya.

ANTARA News

Rintihan Seorang Mayor TNI AL di Indonesia Timur

Bumi Papua dikeruk oleh Freeport guna menambang emas membentuk kawah yang sangat dalam. (Foto: matanews.com)

05 September 2010 -- Melihat hubungan Indonesia dengan Malaysia yang memanas tidak begitu membuatnya risau karena yakin akan bisa diselesaikan dengan bijaksana.

Kalaupun harus berperang maka TNI yakin menang dan sudah siap siaga karena dunia tahu kekuatan tentara Indonesia adalah terbaik ke-13 di dunia. Dan dunia mengakui bahwa Indonesia adalah negara cinta damai dan pemimpin ASEAN yang memayungi. Sehingga bisa dipastikan "tidak akan terjadi" perang.

Banyaknya aksi perampokan di darat serta berbagai isu terorisme tidak membuatnya sedih si Mayor TNI AL ini karena yakin hal-hal begitu bisa diselesaikan dengan baik dan tidak makan waktu lama.

Yang membuatnya sedih adalah kasus "perampokan" paling akbar oleh Amerika di bumi Papua Indonesia, pembalakan liar hutan hutan di Kalimantan dan Papua yang di-majikan-i orang Malaysia. Serta kasus penyelundupan besar-besaran dengan 'kongkalikong' antara pelaku dengan instansi yang berwenang. Serta perdagangan senjata di perbatasan Filipina, Malaysia dan Australia yang tentu saja ada "becking"nya orang besar di Indonesia.

Untuk keempat kasus tersebut si Mayor ini harus prihatin karena menahan gejolak idealisme sebagai TNI yang harus mengamankan NKRI, tapi di sisi lain "para pembesar" justru merusak negerinya sendiri. "Saya hanya seorang mayor bisa berbuat apa?" kata si Mayor kepada tribunnews.com, Sabtu (4/9/2010) malam.

Coba bayangkan kasus penambangan EMAS di PAPUA. Si Mayor pernah berhasil menyelinap masuk ke lokasi pertambangan itu dan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Amerika mengeruk harta karun Indonesia secara besar-besaran dan "dilegalkan" oleh pemerintah dengan "kontrak" yang sangat merugikan rakyat Indonesia.

Dalam sehari saja, perusahaan Amerika itu bisa mengangkut sekitar 175.000 ton biji pasir emas dari bumi Papua melewati perairan Samudera Pasifik. Indonesia dapat apa?? tidak ada sama sekali uang masuk ke kas negara. Kalau 20 persen saja dari jumlah emas yang diangkut itu untuk kas negara maka sudah cukup untuk biaya pendidikan dan kesehatan GRATIS seluruh Indonesia selama-lamanya.

Penambangan emas di Timika, terbesar di dunia, memang sejak awal sangat merugikan rakyat Indonesia karena hanya 0% untuk kas negara.

Indonesia sewajarnya mendapat manfaat yang proposional dari tambang yang dimilki. Hal ini bisa dicapai jika kontrak kerja yang ditandatangani antara lain berisi ketentuan-ketentuan yang adil, transparan, dan memihak kepentingan negara dan rakyat. Ternyata pemerintah pada masa lalu, hingga kini tidak mampu mengambil manfaat optimal.

Hingga Tahun 1976 perusahaan itu gratis atau setor ke negara 0%, enak kan?
Tahun 1976-1983 pemerintah kenakan (PPh) sebesar 35% (bukan produk yang dikenai pajak tapi hanya penghasilan !)
Tahun 1984 pemerintah dapat royalti 1% atas penjualan emas dan perak.
Tahun 1994 pemerintah mengeluarkan PP No.20/1994 belum maksimal.

Seharusnya Presiden SBY bisa mengeluarkan PP untuk menghilangkan berbagai kerugian dengan menjadikan BUMN dan BUMD sebagai pemegang saham mayoritas di Freeport atau Timika

Perusahaan yang melakukan kontrak kerja dengan pemerintah untuk mengeruk emas terbesar di dunia itu, diduga ada penyelewengan, manipulasi, dugaan KKN, tekanan politik, dan jauh dari kaidah-kaidah bisnis dan negara yang terpuji dan beradab. Coba hitung lagi jika di bawah emas itu terdapat cadangan URANIUM terbesar di dunia. Berapa nilainya?? Harga URANIUN berapa kali lipat dari harga emas?? Indonesia itu SANGAT KAYA!

Selama 42 tahun periode tambang (1967-2009) bangsa Indonesia tidak mendapatkan hasil yang optimal dan sebanding dari potensi tambang Timika.

Dan jika Presiden tidak melakukan perubahan dengan PP maka harta karun di Papua itu akan terus dikeruk hingga tahun 2041. Menagislah rakyat Indonesia tanpa sadar kekayaannya diangkut ke Amerika.

Padahal kalau rakyat tahu, berbagai manipulasi data dilakukan oleh perusahaan tersebut untuk mengelabuhi pajak kepada pemerintah. Katakanlah ada 100 kapal yang mengangkut emas dari Papua ke Amerika maka yang dilaporkan hanya 10 kapal saja agar pajak royalti 1% itu bisa diperkecil lagi nominalnya.

Tribun News

Matra Laut Harus Diperkuat

04 September 2010, Jakarta -- Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto,menyatakan Indonesia sebagai negara maritim harus memperkuat kekuatan pertahanan di laut.

Penguatan pertahanan laut harus menjadi prioritas untuk tahun-tahun mendatang. ”75% wilayah kita adalah laut. Jadi, kita harus mempertegas kembali kekuatan angkatan laut,” ujarnya dalam diskusi ”Indonesia Negara Kepulauan: Tantangan dan Potensinya”di Jakarta,kemarin. Dia mengakui, selama ini Indonesia cenderung melupakan pembangunan pertahanan lautnya. Ini diakibatkan tidak adanya kesadaran sebagai bangsa maritim.”Lama kita tidak menyadari posisi kita sebagai bangsa bahari,”katanya. Selain itu, perjanjian dengan landas batas dengan negara-negara tetangga harus segera dituntaskan.

Meskipun disadari tidak akan mudah karena semua negara akan bertahan dengan garis batas masing-masing.”Tidak akan mudah karena tiap negara akan mempertahankan habis-habisan.Tinggal berani atau tidak,”katanya. Sementara itu,mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Sarwono Kusumaatmaja,mengatakan kesadaran publik dan pemerintah soal negara maritim belum berakar. ”Konsep negara maritim belum berakar. Kita masih bergelut dengan persepsi lama bahwa kita merupakan negara agraris,”ujarnya. Padahal Indonesia memiliki laut yang seharusnya dapat dimaksimalkan potensinya.

Untuk itu, diperlukan perubahan paradigma yang radikal.Karena selama ini perekonomian sangat tergantung pada sektor agraris.Padahal wilayah darat sendiri lanjut Sarwono ke depannya akan sangat terbatas untuk menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat. ”Harus ada perubahan paradigma yang radikal. Melihat laut sebagai potensi yang sangat kaya,”ujarnya.

SINDO