Panglima TNI: Waspadai Aksi Terorisme

50 Personel anti teror gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk merebut Bandara Juanda yang dikuasai teroris. (Foto: detikFoto/Zainal Effendi)

6 September 2009, Palu, Sulawesi Tengah -- Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengajak seluruh komponen masyarakat, untuk mewaspadai segala bentuk ancaman terorisme.

"Aksi terorisme sangat jelas tidak sesuai dengan ajaran agama, dan termasuk perbuatan mungkar yang harus dihadapi secara serius dan perlu keterlibatan semua pihak," katanya, dalam kegiatan safari ramadhan di Palu, Sulawesi Tengah, Minggu.

Dihadapan jajaran Muspida Sulawesi Tengah dan prajurit TNI setempat, ia mengingatkan, aksi terorisme kini masih menjadi ancaman bagi keselamatan, keamanan dan kesejahateraan rakyat.

"Karenanya, seluruh komponen masyarakat dapat terus meningkatkan kepedulian dan kewaspadannya terhadap segala bentuk ancaman terorisme," ujarnya, menegaskan.

Djoko mengemukakan, dalam penanganan terorisme TNI melakukan tiga pola yakni deteksi dini, pencegahan dan penindakan. Dalam deteksi dan cegah dini, TNI bekerja sama dengan seluruh komponen bangsa seperti pemerintah daerah dan lainnya.

Sedangkan dalam penindakan, TNI telah memiliki satuan antiteror seperti Satuan Penanggulangan Teror-81 Kopassus, Detasemen Jalamangkara TNI Angkatan Laut, dan Detasemen Bravo-90 TNI Angkatan Udara.

"Tidak itu saja, TNI juga telah memiliki satuan antiteror di masing-masing kodam. Namun, dalam penindakan ini TNI baru akan bergerak jika ada permintaan dari Polri. TNI juga akan begerak sesuai dengan jenis ancaman teror yang dihadapi," tutur Djoko.

Terkait situasi keamanan di Palu, Panglima TNI menyatakan, pihaknya berharap situasi keamanan di Palu dapat dipelihara bahkan ditingkatkan di masa depan.

"Masyarakat sudah lelah dengan berbagai konflik, yang sebagian besar merupakan upaya pihak tidak bertanggungjawab untuk mengadu domba, memecah persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.

TNI Miliki Potensi Lengkap

Pasukan Den Bravo Latihan Kesiapsiagaan dan Ketanggapsegeraan TNI-Polri dalam Penanggulangan Aksi Teror digelar di Bandara Halim Perdanakusuma. (Foto: detikFoto/Ramadhian Fadillah)

TNI dinilai memiliki potensi lengkap untuk turut serta dalam penanganan terorisme. Hal ini ditegaskan Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI, Marsekal Muda, Sagom Tambon di Jakarta, Minggu (6/8).

Ia menyatakan aksi penanganan teroris memiliki empat tahapan, yakni pendeteksian, pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi. TNI memiliki semua fasilitas di keempat tahapan ini. "Baik deteksi hingga rehabilitasi bisa dilakukan dengan struktur yang dimiliki oleh TNI," ungkapnya.

Struktur yang dimiliki TNI, jelasnya, dikoordinasi langsung di komando utama, kodam atau setingkatnya. Jaringan penanganan korupsi yang dilakukan oleh TNI akan melibatkan seluruh struktur hingga ke pedesaan. "Jaringan ini tidak selalu harus pasukan," lanjutnya.

Khusus di tataran penindakan, pelibatan pasukan khusus milik TNI tidak dilakukan. Sagom menjelaskan pelibatan pasukan ini hanya sejauh untuk latihan bersama. "Ini hanya latihan kerjasama antara TNI dengan polisi saja," ujarnya.

Ia menyatakan di akhir tahun ini, usulan untuk melibatkan TNI dalam penanganan teroris baru diajukan pada akhir tahun ini. Pelibatan ini akan membuktikan sinergitas antara jejaring TNI dengan pasukan khusus. "Kami sudah menyiapkan dan melatih. Tapi kami baru memberi masukan ke pemerintah," tandasnya.

ANTARA News/MEDIA INDONESIA

Pengadaan Alutsista Strategis Mulai 2011

Pesawat angkut C-130J versi terakhir Lockheed C-130 Hercules diminati TNI AU untuk menggantikan armada Hercules tua.

6 September 2009, Jakarta -- Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menyatakan, pengadaan alat utama sistem senjata strategis seperti kapal selam baru akan mulai diadakan pada 2011.

"Hal itu sesuai pesan presiden kepada Menhan bahwa fokus kabinet baru 2009-2011 adalah mengatasi kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Semua pengadaan alutsista strategis yang mahal, baru akan teken kontrak mulai 2011," katanya, kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.

Ia menegaskan, dalam pengembangan kemampuan pertahanan negara baru akan difokuskan pada pengadaan alat utama sistem senjata angkut, seperti kapal angkut dan pesawat angkut, belum pada alat utama sistem senjata yang bersifat strategis tempur seperti kapal selam dan pesawat tempur.

Untuk mengimbangi kekuatan tempur negara lain, Indonesia memfokuskan diri untuk melakukan kesetaraan teknologi pada alat utama sistem senjata strategis yang dimilikinya, lanjut Juwono.

"Kesetaraan teknologi militer dengan negara tetangga tetap dipertahankan meski dalam jumlah masih belum memadai. Disamping itu ketrampilan dan mutu prajurit, pelaut dan penerbang kita tetap unggul sehingga menjadi faktor penggetar yg diperhitungkan," katanya.

C130J. (Foto: theaviationzone)

Pada 2010, pemerintah telah mengalokasikan kenaikan anggaran pertahanan hingga Rp40,7 triliun. Namun, kenaikan itu masih difokuskan untuk peningkatan kesiapan operasional alat utama sistem senjata yang ada serta melanjutkan pengadaan alat utama sistem senjata sebelumnya.

Pada 2011 Indonesia berencana menambah dua kapal selam untuk TNI Angkatan Laut dan kini masih dibahas di Departemen Pertahanan yang telah mengantongi dua negara yang menjadi negara produsen yakni Korea Selatan dan Rusia.

Pengadaan dua kapal selam baru tersebut, sebenarnya masuk dalam alokasi Kredit Ekspor 2004-2009. Namun, keterbatasan anggaran yang disediakan mengakibatkan pengadaannya tersendat hingga kini.

"Kami upayakan dapat segera teken kontrak pada 2011," ujar Menteri Pertahanan Juwono. Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menyatakan, pengadaan alat utama sistem senjata strategis seperti kapal selam baru akan mulai diadakan pada 2011.

"Hal itu sesuai pesan presiden kepada Menhan bahwa fokus kabinet baru 2009-2011 adalah mengatasi kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Semua pengadaan alutsista strategis yang mahal, baru akan teken kontrak mulai 2011," katanya, kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.

Ia menegaskan, dalam pengembangan kemampuan pertahanan negara baru akan difokuskan pada pengadaan alat utama sistem senjata angkut, seperti kapal angkut dan pesawat angkut, belum pada alat utama sistem senjata yang bersifat strategis tempur seperti kapal selam dan pesawat tempur.

Untuk mengimbangi kekuatan tempur negara lain, Indonesia memfokuskan diri untuk melakukan kesetaraan teknologi pada alat utama sistem senjata strategis yang dimilikinya, lanjut Juwono.

"Kesetaraan teknologi militer dengan negara tetangga tetap dipertahankan meski dalam jumlah masih belum memadai. Disamping itu ketrampilan dan mutu prajurit, pelaut dan penerbang kita tetap unggul sehingga menjadi faktor penggetar yg diperhitungkan," katanya.

Pada 2010, pemerintah telah mengalokasikan kenaikan anggaran pertahanan hingga Rp40,7 triliun. Namun, kenaikan itu masih difokuskan untuk peningkatan kesiapan operasional alat utama sistem senjata yang ada serta melanjutkan pengadaan alat utama sistem senjata sebelumnya.

Pada 2011 Indonesia berencana menambah dua kapal selam untuk TNI Angkatan Laut dan kini masih dibahas di Departemen Pertahanan yang telah mengantongi dua negara yang menjadi negara produsen yakni Korea Selatan dan Rusia.

Pengadaan dua kapal selam baru tersebut, sebenarnya masuk dalam alokasi Kredit Ekspor 2004-2009. Namun, keterbatasan anggaran yang disediakan mengakibatkan pengadaannya tersendat hingga kini.

"Kami upayakan dapat segera teken kontrak pada 2011," ujar Menteri Pertahanan Juwono.

ANTARA News

Pengamat LIPI: Pengadaan Kapal Selam Mendesak

Kapal selam diesel-elektrik buatan Rusia kelas Kilo Project 636 diminati TNI AL dibandingkan kapal selam buatan Korea Selatan kelas Chang Bogo, karena kemampuannya dibawah kapal selam negara tetangga. (Foto: ckb-rubin.ru)

5 September 2009, Jakarta -- Pengamat Militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, pengadaan kapal selam mendesak dilakukan mengingat kondisi geografis dan kekuatan pertahanan kawasan regional saat ini.

"Efek tangkalnya yang sangat tinggi diharapkan bisa mengurangi potensi ancaman. Jangan ditunda-tunda pembeliannya," katanya, ketika dihubungi di Jakarta, Minggu.

Kendala keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah dalam pengadaan alat utama sistem senjata strategis seperti kapal selam, dapat disiasati dengan kesetaraan kualitas kemampuan tempur dengan kapal selam yang dimiliki negara lain.

"Dengan anggaran terbatas tidak perlu bicara kuantitas. Kesetaraan kualitas lebih penting diperhatikan," katanya.

Jaleswari mengemukakan, Dephan dan TNI berani mereduksi alat utama sistem persenjataan yang sudah tidak layak pakai. Anggaran perbaikan senjata lawas tersebut bisa dialokasikan untuk membayar cicilan.

Khusus untuk TNI AL diharapkan memiliki teknologi pemantauan antikapal selam yang dipasang di pulau-pulau yang rawan dilalui kapal selam negara lain.

"Tapi semua langkah ini percuma kalau Indonesia belum memiliki visi kemaritiman yang kuat," katanya menegaskan.

Pada 2011 Indonesia, berencana menambah dua kapal selam untuk TNI Angkatan Laut. Hal itu kini masih dibahas di Departemen Pertahanan yang telah mengantongi dua negara yang menjadi negara produsen. Dua negara produsen itu yakni Korea Selatan dan Rusia.

Pengadaan dua kapal selam baru tersebut, sebenarnya masuk dalam alokasi Kredit Ekspor 2004-2009. Namun, keterbatasan anggaran yang disediakan mengakibatkan pengadaannya tersendat hingga kini.

"Kami upayakan dapat segera teken kontrak pada 2011," ujar Menteri Pertahanan Juwono.

tvOne