Indonesia Harus Punya Kapal Selam Sekelas Australia

Kapal selam kelas Kilo tipe 636 lebih panjang 1,2 meter dari kelas Kilo tipe 877EKM. Kelas Kilo tipe 636 yang ditawarkan Rusia ke Dephan, TNI AL cenderung memilih kapal selam dibandingkan buatan Korea Selatan dengan pertimbangan lebih unggul persenjataan yang dibawanya serta dapat menandingi kapal selam negara tetangga. (Foto: naval-technology)

23 Agustus 2009, Jakarta -- Kekuatan armada laut Indonesia di era Presiden Soekarno tidak usah diragukan lagi. Belasan kapal selam telah kita miliki pada era itu. Bahkan pada era 1960-an, Angkatan Laut Indonesia dengan kapal selam yang dimilikinya sempat menjalankan misi untuk membantu Pakistan, yang ketika itu sedang berperang dengan India.

Namun setelah Soekarno lengser, armada kapal selam yang dimiliki TNI AL seperti tak tersentuh dan cenderung menyusut dari segi jumlah yang dapat dioperasionalkan. Usulan untuk membeli kapal selam pun dilontarkan oleh berbagai pihak belakangan ini. Maklum saja, sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang teramat luas, sangatlah wajar jika Indonesia memiliki armada militer laut yang memadai.

Menanggapi hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, jika Indonesia hendak membeli kapal selam, hendaknya membeli kapal selam yang memiliki kualitas yang baik, seperti yang dimiliki oleh negara-negara lain. Karena jika kapal selam yang dibeli kapal selam lama atau model lama, maka Indonesia akan tetap mengalami ketertinggalan dengan negara lain.

“Ibaratnya kalau Australia punya anjing herder kita punya yang diatasnya herder lah, atau minimal sama herder. Kalau nggak ya sia-sia aja, cuma nambah beban buat kasih makan aja,” ujarnya dalam jumpa pers di rumah kediamannya di Jakarta, Minggu (23/8).

Menurutnya, negara-negara tetangga saat ini telah memiliki kapal selam yang cukup tangguh dan banyak. Karenanya, jika Indonesia ingin memiliki kapal selam hendaknya kapal selam yang berteknologi dan berkemampuan yang canggih. “Vietnam mau beli 6 kapal selam dari Rusia. Kalau Singapura sudah punya 4, Malaysia juga sudah punya 4,” katanya.

TNI AL Inginkan Kapal Selam Buatan Rusia

Teknologi kapal selam Indonesia sudah ketinggalan dibandingkan negara tetangga Malaysia. Karena itu, TNI AL menginginkan kapal selam yang efek tangkisnya lebih dari kapal Scorpen yang dimiliki negeri jiran tersebut.

Keinginan tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Laksamana Tedjo Edhi Purdijatno saat berbincang dengan wartawan di kediamannya di Jakarta, Minggu (22/8).

"Kita harus punya kapal selam yang punya deterrent effect. Mereka tahu saja kita punya, sudah membuat mereka takut. Kalau kita beli yang tidak ada deterrent effect-nya, mending dibelikan beras saja," katanya.

Dephan telah menganggarkan US$700 juta untuk pembelian kapal selam. TNI AL berencana membeli dua kapal selam untuk menambah kekuatan kapal selam Indonesia yang sudah usang. KSAL beberapa waktu lalu menyebut ada dua opsi negara yang dipertimbangkan untuk menyediakan kapal selam bagi Indonesia, yakni Rusia dan Korea Selatan.

Menurutnya, kapal selam yang dimiliki oleh Malaysia bisa disaingi oleh kapal selam buatan Rusia kelas kilo dimodifikasi project 636. Sedangkan, kapasitas kapal selam buatan Korsel tidak berbeda jauh dengan yang dimiliki Indonesia sekarang, yakni tipe U214.

"Kapal selam buatan Rusia itu bisa menembak dari bawah laut ke darat," sahutnya.

Ia tidak menampik jika rencana pembelian itu bisa memancing perlombaan persenjataan. Menurutnya, jika memang ingin membangun kekuatan militer, tentunya bersaing dalam kualitas.

"Jika ingin membangun kekuatan tentara, ya mesti ada persaingan persenjataan," ucapnya.

SURYA/MEDIA INDONESIA

Marinir Seleksi Prajurit Menjadi Anggota Konga XXXIII-C/Unifil

22 Agustus 2009, Jakarta -- Dalam rangka ikut menjaga perdamaian dunia, TNI telah beberapa kali mengirimkan prajurit-prajuritnya di berbagai Negara, seperti saat ini prajurit TNI sedang melaksanakan tugas di Lebanon yang tergabung dalam Kontingen Garuda XXXIII-C/Unifil.

Para prajurit TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda XXXIII-C/Unifil melaksanakan tugasnya selama 1 tahun dan diperkirakan bulan Desember 2009 memasuki akhir penugasan. Kontingen Garuda merupakan gabungan dari ke Tiga Angkatan yaitu TNI AD, TNI AL dan TNI AU, termasuk dalam Kontingen Garuda tersebut prajurit Korps Marinir.

Untuk menggantikan Kontingen Garuda XXXIII-C/Unifil, saat ini sudah dilaksanakan seleksi prajurit, khusus untuk prajurit Korps Marinir wilayah Surabaya, seleksi dilaksanakan di Brigif-1 Marinir mulai tanggal 20 s/d 22 Agustus 2009.

Tim Seleksi langsung dari Mabes TNI Jakarta dibawah pimpinan Kolonel Art Tri Legiono Sukmo yang sehari – hari menjabat sebagai Dir Ops PMPP.

Mayor Marinir Nawawi, panitia seleksi dari Mako Kormar mengatakan untuk tahun ini Korps Marinir akan memberangkatkan 374 personel yang terdiri dari wilayah Surabaya dan Jakarta.

Untuk wilayah Surabaya, lanjut Mayor Marinir Nawawi, yang mengikuti seleksi sebanyak 172 personel yang terdiri dari 162 personel dari Pasmar-1, 7 personel dari Kolatmar dan 3 personel dari Lanmar Surabaya.

Dalam seleksi tersebut dilakukan beberapa tes, yaitu Kesehatan, Samapta, Kesehatan Jiwa, Bahasa Inggris, Komputer dan Mengemudi. Seluruh peserta mengikuti tes Kesehatan, Samapta dan Kesehatan Jiwa, Tes Bahasa Inggris wajib diikuti oleh Perwira dan Bintara, Tes Komputer bagi Perwira dan Bintara Operator, sementara tes mengemudi bagi anggota yang menjabat sebagai Pengemudi.

Selesai mengikuti tes di Surabaya dan dinyatakan lulus, para prajurit akan bergabung dengan prajurit dari ke Tiga Angkatan, untuk mengikuti Pra Satgas di Cipatat Bandung yang akan dilaksanakan pada bulan September 2009.

“ Untuk pemberangkatan ke Lebanon diperkirakan sekitar akhir Nopember sampai awal Desember 2009,” jelas Mayor Marinir Nawawi.

Pen Pasmar I

Noordin M Top Bangkrut, Dropping Dana Al Qaeda Terhambat

Latihan bersama Detasemen Antiteror 88 Polri, Denjaka, Denbravo, dan Denkopassus. (Foto: detikFoto/Didit Tri Kertapati)

23 Agustus 2009, Jakarta -- Gembong teroris Noordin M Top harus siap menerima risiko jika ngotot menyerang Presiden Amerika Serikat Barrack Obama dalam kunjungannya ke Indonesia, November mendatang. Pasalnya, Noordin saat ini ditengarai bangkrut alias tidak memiliki dana operasional yang cukup untuk menjadikan Obama sebagai target serangan.

Pengamat terorisme sekaligus psikolog hipnoterapis, Mardigu Wowiek Prasantyo, Sabtu (22/8) malam, menyatakan jika Noordin ngotot menyerang kemungkinan besar dia juga akan tertangkap.

“Berdasarkan data dari rekan-rekan, kalau tertarik (menyerang) Obama maka dia (Noordin) akan turun gunung, sementara dana mereka sangat tipis saat ini. Setiap habis operasi, biasanya akan ada dropping dana. Sekarang lagi ada pengawasan ketat yang menghalangi dropping dana dari Al Qaeda. Berarti kalau dia bergerak, dia memerlukan dana,” kata Mardigu.

Mardigu yakin, Noordin Cs bakal tertangkap dalam waktu kurang dari tiga bulan. Dia yakin polisi bisa meringkus orang yang paling dicari itu sebelum Obama tiba di Indonesia. Mardigu mengklaim pihaknya sudah memiliki data tentang Noordin dengan keakuratan 60 persen.

Sayang, dia enggan membocorkan data tersebut. “Saya nggak boleh ungkap. Kami sebenarnya sudah dapat data dengan tingkat akurasi 60 persen,” kata Mardigu saat disinggung posisi Noordin saat ini.

Bagaimana menyangkut empat buronan yang diumumkan Mabes Polri? “Umumnya, kalau diumumkan berarti sudah mau dapat. Malah satu sudah kena. Untuk empat buronan itu paling kurang dari dua minggu juga sudah kena (tertangkap),” tegasnya.

Dijelaskan Mardigu, penangkapan buronan teroris rata-rata dikarenakan kesalahan mereka sendiri. Contohnya, peristiwa di Cicurug tahun 2004. Kemudian ledakan di Bandung pada 2002. “Polanya seperti itu. Begitu ada peristiwa, pasti ketangkap,” katanya.

Lebih lanjut Mardigu mengatakan bahwa kelompok-kelompok jaringan Noordin saat ini, seperti Ibrohim, Syahrir, Syaifudin Zuhri, Urwah, dan buronan lainnya, bukanlah orang baru. Mardigu menyebut mereka sebagai sleeping army (sel tidur). Dan saat ini, lanjutnya, Noordin memanfaatkan jaringan kelompok Poso setelah jaringan kelompok Ngruki berakhir.

“Masih ada kelompok Ambon, JI (Jamaah Islamiyah), alumni Afghanistan, dan alumni Mindanao yang menjadi sleeping army,” katanya. Menurut Mardigu, untuk mempersempit ruang gerak Noordin, petugas kiranya bisa memperhatikan kelompok-kelompok tersebut.

Menyangkut pemeriksaan warga negara Arab Saudi, Ali Muhammad alias Abah Ali, yang diduga merupakan anggota Al-Qaeda, Mardigu menyebut polisi kesulitan mengorek keterangan dari pria tersebut. “Dia punya defence (pertahanan) yang bagus, jadi sampai sekarang polisi belum bisa mengatakan dia ini siapa,” kata Mardigu.

Namun, polisi memang mencurigai Ali Muhammad merupakan anggota Al Qaeda. “Sepertinya dia memang sudah menyiapkan skenario kalau tertangkap bagaimana defence nya,” katanya.

Tujuh Orang Dilepas


Setelah terjadi pengeboman di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Polri melakukan serangkaian penangkapan. Namun dari 10 orang yang ditangkap, Polri kemudian melepaskan tujuh orang karena tidak terbukti terlibat jaringan teroris Noordin M Top.

“Kami tidak pernah menyatakan menangkap seseorang. Media massa yang memberitakan penangkapan-penangkapan itu. Kami hanya memeriksa mereka untuk mengetahui apakah mereka terlibat atau tidak,” ujar Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Sulistyo Ishak, Sabtu (22/8).

Menurutnya, jika mereka tidak terlibat, langsung dikembalikan kepada keluarganya masing-masing. Dikatakan, polisi tidak mempunyai wewenang terus memeriksa mereka melebihi batas waktu 7×24 jam sesuai ketentuan Undang-Undang Antiterorisme, manakala tidak terdapat cukup bukti.

Polri membantah adanya anggapan pelepasan ketujuh orang tersebut merupakan bukti sikap kurang professional. “Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, tidak terdapat cukup bukti yang menyatakan mereka terlibat dalam kegiatan terorisme. Oleh karenanya mereka dilepas,” ungkapnya.

Tercatat Ahmadi Jenggot, warga Cilacap, sebagai orang pertama yng dibawa Densus 88 Antiteror ke Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan. Menyusul Arina, putri Ustad Bahrudin yang diduga sebagai istri Noordin M Top. Berturut-turut terdapat nama Sabil Kurniawan (kakak ipar Ibrohim) dan Muh Subhi Salam yang diringkus kemudian.

Menyusul Aris dan Indra, kakak beradik keponakan Muzahri, pemilik rumah di Temanggung (Jawa Tengah) yang digerebek Densus 88 karena diduga sebagai lokasi persembunyian Noordin. Muzahri sendiri juga ikut diringkus.

Amir Abdillah alias Ahmad Ferry juga diringkus di Semper, Jakarta, setelah dibuntuti dari Solo. Berikutnya giliran Suryana alias Yayan diringkus di rumahnya, kawasan Koja, Jakarta. Menyusul penangkapan Iwan, pemilik wartel di Kuningan, Jawa Barat, dan Ali Muhammad Abdullah, warga negara Saudi Arabia.

Hanya tiga orang yang akhirnya ditahan Densus 88 Antiteror karena dinilai terbukti terlibat kegiatan terorisme. Mereka adalah Aris, Indra, dan Amir Abdillah. Iwan Herdiansyah merupakan orang terakhir yang dilepaskan Polri, Jumat (20/8) lalu.

Iwan tidak terbukti terlibat dalam pendanaan kegiatan teroris di Indonesia. Sedangkan Ali Muhammad Abdullah yang ditangkap selang 2 hari setelah Iwan, sampai saat ini masih diperiksa Densus 88.

Sementara itu, keinginan pemerintah untuk melibatkan TNI dalam menangggulangi terorisme disambut positif kalangan DPR. Wakil Ketua Komisi I DPR Yusron Ihza Mahendra mengatakan keterlibatan TNI memiliki dasar hukum yaitu UU No 34/2004 tentang TNI. Namun diharapkan, pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) untuk mengimplementasikannya.

“Agar TNI dapat lebih aktif berperan menanggulangi, pemerintah perlu segera mengeluarkan PP untuk menjabarkan undang nudang tersebut. Hal ini juga untuk mencegah munculnya kecemasan dan reaksi yang tidak perlu dari masyarakat,” kata Yusron.

Ia menjelaskan, dalam pasal 7 UU No 34/2004 dinyatakan tugas pokok TNI terdiri dari dua yaitu operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Dalam hal operasi militer selain perang bahkan disebutkan pula tentang operasi mengatasi terorisme.

“Kecemasan yang bisa muncul di tengah masyarakat kalau TNI ikut dilibatkan yaitu kembalinya TNI seperti di masa lalu, baik dalam hal operasi militer di Aceh dan Timor Timur. Atau peran TNI yang terlalu luas dalam bidang bidang nonmiliter dan pemerintahan,” katanya.

Sebelumnya, Presiden SBY telah mengintruksikan TNI agar ikut terlibat dalam penanggulangan terorisme melalui pemaksimalan kerja struktur komando teritorial. Yusron kemudian menegaskan, sosialisasi sampai batas batas yang memungkinkan terhadap rencana pemerintah di atas, sangat diperlukan.

Operasi militer cenderung mengandung unsur unsur rahasia, sehingga tidak mungkin pemerintah dapat 100 persen transparan. “Pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme tidak harus diartikan Polri lemah dan tidak cakap. Penanggulangan terorisme memang bukan hal mudah. Adidaya Amerika Serikat sampai sekarang belum sanggup menuntaskan masalah krusial ini,” katanya.

Menurutnya, kini tiba saatnya bagi TNI dan Polri untuk lebih merapatkan barisan dalam menghadapi musuh bersama. “Namun begitu, pemerintah perlu pula menempuh langkah langkah lain, misalnya mencegah munculnya teroris teroris baru,” ujar Yusron.

SURYA