Dephan Ancam Pengacau Papua

17 Maret 2009, Jakarta -- Insiden penembakan di Puncak Jaya diyakini dilakukan pihak yang sengaja ingin mengacaukan keadaan. Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan, kondisi ini periodik terjadi ketika mendekati hajatan besar, seperti pemilihan umum (pemilu).

Dia mengingatkan semua pihak yang berniat mengacaukan stabilitas keamanan untuk berhati-hati. "Siapa pun penggerak di belakangnya jangan coba-coba. TNI dan Polri dilatih menghadapi berbagai situasi," katanya di kantor Departemen Pertahanan, Jakarta, Senin (16/3).

Juwono menanggapi penembakan pos pengamanan TNI di kawasan Tingginambut, Puncak Jaya, Papua oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), akhir pekan lalu. Kelompok separatis juga merusak dan membakar jembatan yang menghubungkan Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya dengan Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Keesokan harinya, kelompok bersenjata tersebut masih menembaki pos polisi dan pos TNI hingga menyebabkan jatuhnya korban anggota TNI, Prajurit Kepala Saiful Yusuf. Saiful tewas setelah terkena tembak di bagian kepala.

Juwono yakin, aparat keamanan tetap akan melaksanakan tugasnya secara terukur dan tepat, tanpa melebihi kewenangannya dalam menghadapi aksi-aksi para pengacau. Namun, TNI dan Polri mempunyai batas toleransi. Dalam kondisi tertentu militer dan kepolisian dapat menggunakan kekerasannya yang disahkan.

Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menyatakan telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan. TNI berkoordinasi dengan Polri memburu pelaku penyerangan patroli gabungan di Puncak Jaya itu.

"Harus segera ditindak karena ini pelanggaran hukum," kata dia. Selain itu, aparat keamanan juga tengah mendeteksi motif yang melatarbelakangi aksi tersebut. Djoko menegaskan, kejadian ini menjadi indikasi adanya peningkatan eskalasi di lapangan yang harus diwaspadai semua pihak.

"TNI memberi atensi lebih terhadap kasus ini," kata dia. Sebagai antisipasi, TNI memperkuat pos-pos pengamanan TNI di Papua. Sasah satunya, dengan menambah personel dari Komando Daerah Militer (Kodam) Trikora.

Di Istana Negara, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri menjanjikan kesediaan Polri berkoordinasi dengan TNI, termasuk didaerah rawan seperti Papua. "Di setiap Polres, Polda, dan Mabes Polri ada satuan cadangan yang jumlahnya cukup besar, ratusan ribu personel kita siapkan," jelasnya. Sedangkan khusus untuk daerah rawan seperti Papua, lanjut dia, Polri sudah menambah kekuatan dengan menambah satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob. (Jurnalnasional)

Pengamanan Presiden Meningkat Saat Kampanye

JAKARTA, 16/3 - PENGAMANAN PRESIDEN. Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso (tengah) didampingi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Mayjend TNI Marciano (kiri) memeriksa kelengkapan salah seorang prajurit Paspampres saat apel gelar kesiapan di Mako Paspampres, Jakarta, Senin (16/3). Panglima TNI Djoko Santoso memastikan kesiapsiagaan para prajurit Paspampres dalam mengawal dan mengamankan Presiden, Wakil Presiden, dan para tamu VVIP beserta keluarganya terutama dalam masa pelaksanaan kampanye Pemilu 9 April mendatang. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/mes/09)

17 Maret 2009, Jakarta -- Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) meningkatkan kewaspadaan saat menjaga presiden dan wakil presiden menghadapi Pemilu 2009, khususnya masa kampanye. Alasannya, kampanye melibatkan lebih banyak masyarakat dari jarak dekat dan waktu orasi yang lebih lama.

"Ini kerawanan yang lebih krusial ketimbang pengamanan acara presiden biasanya," kata Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso usai meninjau kesiapan Paspampres jelang pemilu di Markas Paspampres, Jakarta, Senin (16/3).

Djoko meminta jajaran pengamanan presiden merencanakan dan mempersiapkan tugas pengamanan lebih cermat, teliti, dan detail. "Lebih lugas dan tegas melaksanakan tugas," kata Djoko.

Dia berjanji markas besar TNI akan memberi atensi yang lebih ketat selama kampanye. "Kami akan bantu sepenuhnya pengamanan incumbent," kata lulusan Akademi Militer tahun 1975 itu.

Panglima TNI menjelaskan, intelijen telah melakukan pendeteksian di daerah-daerah yang akan menjadi tempat kampanye presiden dan wapres. Namun, dia menolak mengungkapkan potensi kerawanan yang terjadi.

Dia mengingatkan, Paspampres tidak sendiri dalam mengamankan presiden. Harus ada koordinasi, baik dengan internal TNI, maupun Polri, pemerintah daerah, dan instansi terkait.

Komandan Paspampres Mayjen Marciano Norman mengatakan, antisipasi kemungkinan yang terburuk terjadi saat kampanye dilakukan dengan melatih prajurit.

"Potensinya bagaimana dan apa yang harus dilakukan ketika kejadian buruk itu muncul," katanya. Selain teknis kesiapan yang lebih, peralatan yang digunakan juga ditingkatkan.

Tak hanya itu, Marciano mempersiapkan anggotanya agar memahami apa yang dilarang saat kampanye. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu telah dihadirkan untuk memberi pembekalan.

"Kami menghindari prajurit melakukan pelanggaran pemilu. Jangan karena kekonyolan TNI malah mendapatkan teguran," kata Marciano. (Jurnalnasional)

Gelar Kesiapan Paspampres

JAKARTA, 16/3 - PENGAMANAN PRESIDEN. Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso (3 kiri) didampingi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Mayjend TNI Marciano (kiri) mendapat penjelasan mengenai alutsista Paspampres saat apel gelar kesiapan di Mako Paspampres, Jakarta, Senin (16/3). Panglima TNI Djoko Santoso memastikan kesiapsiagaan para prajurit Paspampres dalam mengawal dan mengamankan Presiden, Wakil Presiden, dan para tamu VVIP beserta keluarganya terutama dalam masa pelaksanaan kampanye Pemilu 9 April mendatang. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/mes/09)

JAKARTA, 16/3 - PENGAMANAN PRESIDEN. Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso (2 kiri) didampingi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Mayjend TNI Marciano (3 kiri) melihat pengoperasian robot penjinak bahan peledak saat apel gelar kesiapan di Mako Paspampres, Jakarta, Senin (16/3). Panglima TNI Djoko Santoso memastikan kesiapsiagaan para prajurit Paspampres dalam mengawal dan mengamankan Presiden, Wakil Presiden, dan para tamu VVIP beserta keluarganya terutama dalam masa pelaksanaan kampanye Pemilu 9 April mendatang. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/mes/09)