TNI Koordinasikan Pengamanan di Laut dengan Singapura

JAKARTA, 10/3 - BATAS NEGARA. Menlu Hassan Wirajuda (kanan) dan Menlu Singapura, George Yeo menandatangani dokumen perjanjian di Gedung Pancasila, Kompleks Deplu, Jakarta, Selasa (10/3). Indonesia dan Singapura menyepakati perjanjian baru tentang batas maritim antara kedua negara. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/hp/09)

10 Maret 2009, Jakarta -- TNI akan segera memantapkan koordinasi pengamanan segmen barat perbatasan laut RI-Singapura dengan Angkatan Bersenjata Singapura, sesuai kesepakatan kedua negara, pada Selasa (10/3).

"Ini bagus buat kita, sehingga pengendalian pengamanan laut dan udara menjadi lebih mudah oleh kedua negara menjadi lebih mudah," kata Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso di Jakarta, Selasa.

Ditemui usai menghadiri penantanganan perjanjian perbatasan laut kedua negara di segmen barat, ia mengatakan, angkatan bersenjata kedua negara akan segera memantapkan koordinasi pengamanan bersama di segmen barat perbatana laut kedua negara sehingga pengamana yang dilakukan akan maksimal.

"Ini bukan masalah perluasan atau pelebaran wilayah, tetapi bagaimana kita dapat memaksimalkan daya mampu kita, sehingga dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik dengan pihak Singapura untuk melakukan pengamanan bersama," tutur Djoko.

Untuk memaksimalkan pengamanan perbatasan laut kedua negara diperlukan koordinasi yang baik dari masing-masing instansi seperti bea cukai, imigrasi, dan instansi lain dari masing-masing negara.

"Perlu ada patroli bersama, sehingga semua kapal yang melintasi perairan itu akan terpantau," ujar Panglima TNI.

Kesepakatan perjanjian batas laut segmen barat itu merupakan hasil dari delapan putaran perundingan yang dilakukan kedua negara sejak 2005.

Penentuan garis batas laut wilayah Indonesia dan Singapura ditetapkan berdasarkan hukum internasional yang mengatur tata cara penetapan batas maritim yakni Konvensi Hukum Laut (Konvensi Hukla) 1982, dimana kedua negara adalah pihak pada konvensi.

Dalam menentukan garis batas laut wilayah itu, Indonesia menggunakan referensi titik dasar (basepoint) Indonesia di Pulau Nipah serta garis pangkal kepulauan Indonesia (archipelagic baseline) yang ditarik dari Pulau Nipah ke Pulau Karimun Besar.

Garis pangkal itu adalah garis negara pangkal kepulauan yang dicantumkan dalam UU No.4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia dan diperbarui dengan PP No.38/2002 dan PP No.37/2008.

Penetapan garis batas laut wilayah di segmen barat itu akan mempermudah aparat keamanan dan pelaksanaan keselamatan pelayaran dalam bertugas di Selat Singapura karena terdapat kepastian hukum tentang batas-batas kedaulatan kedua negara.(antara)

42 Kadet Korps Marinir AAL Berhasil Menyelesaikan Pendidikan Komando

10 Maret 2009, Surabaya -- Sebanyak 42 Kadet Korps Marinir Akademi TNI Angkatan Laut (AAL) berhasil menyelesaikan pendidikan komando (dikko) dan berhak menyandang baret ungu serta pisau komando.

Satuan tugas (satgas) latihan khusus yang diikuti kadet tingkat empat angkatan ke-55 itu diterima oleh Gubernur AAL, Laksda TNI Moch. Jurianto di Surabaya, Selasa.

Gubernur AAL dalam sambutannya selalu mengingatkan agar seluruh pimpinan, staf dan siswa selalu memperhatikan keselamatan kerja dalam setiap melakukan kegiatan, termasuk latihan.

"Keselamatan operasi dan latihan serta keselamatan kerja adalah merupakan hal yang penting dan tak terpisahkan dari pelaksanaan tugas kita sehari-hari," kata laksamana berbintang dua itu.

Terlebih lagi, katanya, saat ini TNI AL melakukan latihan dalam kondisi alat utama sistem senjata (alutsista) yang rata-rata sudah tua atau berumur.

"Kecelakaan demi kecelakaan yang terjadi di lingkungan TNI AL mengingatkan kita semua bahwa faktor kehati-hatian, ketelitian, kecermatan harus diaplikasikan dengan baik dan benar di lapangan," katanya.

Menurut dia, sebagian besar dari penyebab kecelakaan itu adalah karena kesalahan manusia yang tidak melaksanakan prosedur keamanan dengan baik dan faktor teknis yang terkait dengan semakin tuanya usia pakai alutsista kurang diperhtikan.

"Dengan menerapkan program 'zero accident' pada setiap latihan diharapkan dapat mengeliminasi atau bahkan meniadakan jatuhnya korban personel dan material," katanya.

Pada kesempatan itu ia memberikan selamat atas keberhasilan para kadet dalam melaksanakan latihan dasar komando sehingga berhasil dan berhak mendapatkan baret dan pisau komando.

"Bagi prajurit Korps Marinir, pendidikan komando menjadi salah satu prasyarat mutlak yang harus dilalui. Setelah berhasil menyelesaikan beberapa tahapan dalam dikko ini kalian boleh masuk dalam keluarga besar Korps Marinir," katanya.

Meskipun demikian, ia mengingatkan agar mereka menyikapi keberhasilan itu dengan kerendahan hati dan tidak menjadikan lupa diri. Ia meminta agar keberhasilan itu menjadi pendorong untuk peningkatan prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang. (antarajatim)

KRI Frans Kaisiepo-368 Siap Diberangkatkan ke Indonesia

KRI Frans Kaisiepo

8 Maret 2009, Vlissingen, RMonline -- TNI Angkatan Laut dan Direksi Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) menggelar penandatanganan Protocol of Delivery KRI Frans Kaisiepo – 368 pada hari Sabtu (7/3) di galangan kapal Vlissingen.

Dalam acara serah terima tersebut, hadir Menteri Pertahanan RI Prof.Dr.Juwono Sudarsono, Kepala Staf Angkatan Laut RI Admiral Tedjo Edhy Purdijanto, mantan Direktur Umum Schelde Naval Schipbuilding (SNS) Hein van Ameijden, Direksi DSNS beserta stafnya, serta para undangan lainnya.

Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda Junus Effendi Habibie yang berhalangan hadir dalam acara tersebut diwakili oleh Henk Edward Saroinsong (Minister Counsellor), Kepala Bidang Ekonomi KBRI Den Haag.

KRI Frans Kaisiepo Saat Dibangun di Galangan Kapal DSNS, Vlissingen

Dalam rangka penandatanganan Protocol of Delivery kapal korvet Sigma-4, Komandan Satgas Korvet Kolonel Laut (P) Widodo SE menyampaikan laporan kesiapan.

“Sesuai dengan kontrak yang ada, kapal Sigma-4 (KRI-368), yang diberi nama Frans Kaisiepo ini merupakan kapal terakhir yang diserahkan,” ujar Widodo.

Pembangunan kapal korvet-4 ini, lanjut Widodo, seperti proses kapal sebelumnya telah melalui beberapa proses secara bertahap sejak rancang bangun sampai dengan uji penerimaan di laut.


Termasuk didalamnya upaya penyempurnaan sesuai tuntutan tugas berdasarkan pada pengalaman dari pelaksanaan pembangunan dan penggunaan kapal korvet 1, 2 dan 3 yang telah melaksanakan tugas operasi di Indonesia.

“Khusus untuk kapal-4 telah dilaksanakan kegiatan tambahan, yaitu pengukuran radar cross section (RCS), infrared signature (IR) dan underwater radiated noise (URN). Dari hasil pengukuran tersebut diharapkan memperoleh data tentang performance kapal korvet kelas Sigma terhadap penginderaan kapal lain,” ujar Widodo.

Bupati Asmat melakukan ritual tradisional yang secara simbolik merupakan pemberkatan terhadap KRI Frans Kaisiepo agar kapal TNI tersebut dapat selamat dan sukses dalam menjalankan tugas bagi Ibu Pertiwi.

Menurut Widodo, setelah mendapatkan sertifikat standard kelayakan internasional dari Lloyd Register, standard galangan dan Indonesian Maritime Seaworthiness dari Dephan RI, kapal korvet Sigma 4 dengan nama Frans Kaisiepo siap untuk melaksanakan tahap penyerahan.

Sekitar pukul 11.30 waktu setempat, Protocol of Delivery masing-masing ditandatangani oleh Menteri Pertahanan RI Prof.Dr.Juwono Sudarsono dan mantan Direktur Umum Schelde Naval Schipbuilding (SNS) Hein van Ameijden. Penandatanganan Protocol of Delivery korvet-4 tersebut disaksikan oleh KSAL Admiral Tedjo Edhy Purdijanto.

Lebih kurang setengah jam kemudian atau sekitar pukul 12.00 siang, bendera Sang Saka Merah Putih dikibarkan di tiang bendera di geladak heli KRI Frans Kaisiepo-368. Acara penaikan bendera Sang Saka Merah Putih tersebut dengan diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya berlangsung dengan khidmat dan terasa megah.

Dengan berkibarnya Sang Saka Merah Putih di tiang bendera di geladak heli ini berarti KRI Frans Kaisiepo-368 telah sepenuhnya menjadi milik Republik Indonesia dan siap diberangkatkan ke Indonesia. Komandan KRI Frans Kaisiepo-368 adalah Letkol Laut (P) Wasis Priyono NRP 10057/P. (rakyatmerdeka)