Presiden Minta Intelijen dan TNI Optimal Cegah Aksi Terorisme

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) memimpin rapat koordinasi yang diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala BIN dan Gubernur, Kapolda, serta Pangdam dari seluruh Indonesia dengan metode teleconference di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/7). Rapat koordinasi tersebut membahas sejumlah agenda diantaranya situasi dan kondisi perekonomian negara, gelombang panas El Nino dan masalah terorisme dan keamanan negara. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/nz/09)

30 Juli 2009, Jakarta -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan seluruh unsur intelijen di Indonesia, mulai dari tingkat pusat hingga wilayah, mengoptimalkan kemampuan selama 24 jam penuh untuk mencegah aksi-aksi terorisme. TNI juga diminta ikut terlibat.

"Intelijen harus bekerja terus-menerus 24 jam dan tajam. Bukan hanya BIN, bukan hanya kepolisian, atau BAIS di TNI, tetapi semua unsur intelijen di seluruh Indonesia," kata Presiden saat melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah Menteri, Gubernur, Kapolda, dan Pangdam di Istana Negara, Kamis siang (30/7).

Presiden meminta seluruh unsur intelijen bekerja 24 jam untuk mengikuti, memantau, melakukan deteksi, dan pencegahan sehingga bibit-bibit terorisme tidak berkembang menjadi aksi pemboman.

"Intelijen awal dari segalanya. Kita juga harus punya kepedulian dan kewaspadaan," katanya.

Presiden mengatakan optimalisasi intelijen ini bukan untuk kepentingan politik atau kekuasaan seperti era sebelumnya, melainkan untuk kepentingan keselamatan negara. "Dulu barangkali. Intelijen untuk keselamatan negara, bukan untuk politik, bukan untuk kekuasaan," katanya.

Selain mengoptimalkan intelijen, Presiden juga meminta TNI terlibat untuk mencegah aksi terorisme. Menurut dia, meski TNI tidak lagi mengemban peran sosial politik seperti masa sebelumnya, tetapi undang-undang juga mengatur TNI dapat menjalankan operasi militer selain perang.

"Menurut undang-undang, TNI masih mendapat tugas untuk melaksanakan operasi militer selain perang, antara lain melawan teroris, itu sah," katanya.

TEMPO Interaktif