Berita Pertahanan dan Keamanan, Industri Militer Indonesia dan Dunia, Wilayah Kedaulatan NKRI serta Berita Militer Negara Sahabat
Friday, March 5, 2010
AU Korsel Grounded Pesawat Tempurnya
05 Maret 2010 -- Pasca insiden tabrakan dua jet tempur F5E kursi tunggal dan F-5F kursi tandem di sebuah gunung dekan Gangneung, Provinsi Gangwon saat lakukan misi latihan.
Angkatan Udara Korea Selatan melakukan grounded sebagian besar jet tempurnya guna pengujian keselamatan. Insiden ini menewaskan tiga awak pesawat.
Armada F-5 akan digrounded hingga penyebab kecelakaan diketahui.
Jet tempur yang bertugas dekat perbatasan Korea Utara tetap melanjutkan misinya hingga tidak mengurangi kekuatan pertahanan Korsel, diutarakan juru bicara AU Korsel.
Tim investigasi kecelakaan melihat kemungkinan usia pesawat yang sudah tua.
AU Korsel menghadapi tingginya angka kecelakaan pesawat militernya. Insiden Kamis lalu pertama kalinya pada tahun ini.
Dibawah program modernisasi militer, Korea Selatan membeli 60 jet tempur F-15K dan berencana membeli 60 pesawat tambahan untuk mengantikan jet tempur tua.
AU Korsel merencanakan menggunakan 60 jet tempur serang ringan F/A-50, modifikasi dari varian jet latih supersonik T-50, guna menggantikan jet tempur F-4 dan F-5, sebagian besar dipensiunkan antara 2015 dan 2018.
Saat ini AU Korsel operasikan 250 F-4 dan F-5, yang telah dioperasikan hampir 30 tahun.
KOREA TIMES/@beritahankam
Kopassus Lobi AS Cabut Embargo
05 Maret 2010, Jakarta -- Amerika Serikat masih mengembargo latihan bersama dengan Komando Pasukan Khussus (Kopassus). Danjen Kopassus Mayjen Paulus F Lodewijk terbang ke Amerika Serikat untuk melobi pencabutan embargo tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menhan Letjen Sjafrie Sjamsuddin kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/3). "Masih ada pembatasan (latihan bersama), tapi pembatasan bukan dari kita. Silakan saja yang memulai mengadakan penyesuaian," ujar Sjafrie.
Ia mengaku tidak tahu apakah kedatangan Presiden Amerika Serikat pada 20-22 Maret mendatang akan membahasa persoalan tersebut. Yang terpenting, kata dia, Indonesia telah mengirimkan tim yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan dan Danjen Kopassus, untuk menormalisasi persoalan tersebut.
"Sekarang ada tim normalisasi, yang berangkat ke Amerika yang merupakan suatu proses kemajuan dalam rangka memberikan pencerahan tentang perkembangan kopassus saat ini. Kopassus sudah mempunyai suatu perubahan yang sangat mendasar," jelasnya.
Ia menolak memberikan komentar terkait pernyataan salah seorang Senator Amerika Serikat Patrick Leahy terkait alasan pembatasan akibat banyaknya oknum pelanggar HAM di tubuh Kopassus. Ia menegaskan bahwa semua proses hukum telah berjalan sesuai aturan.
Jika ada yang berkomentar demikian, ia menilai hal itu sebagai tuduhan tak berdasar.
"Kenapa anda menuntut sesuatu yang ga ada landasan hukumnya, itu berarti suatu alegasi. Yang kita bicarakan proses hukum. Mereka yang terkena proses hukum sudah diselesaikan secara hukum," tukasnya.
Meski mendapat pembatasan, ia menegaskan hal itu tak mempengaruhi profesionalisme TNI, khususnya Kopassus. Kopassus tetap menjalankan latihan bersama dengan negara lain, seperti Malaysia, Thailand, Singapura dan Australia.
"Ini bukan suatu halangan yang prinsip, profesionalisme tetap berjalan. TNI punya doktrin sendiri untuk tingkatkan profesionalitasnya," tandasnya.
MEDIA INDONESIA
TNI Pantau Pengejaran Kelompok Bersenjata di Aceh
Sejumlah anggota brimob memeriksa senjata mereka sesaat sebelum penyisiran pasca kontak tembak dengan kelompok bersenjata yang diduga teroris di Desa Lamkeubeu, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, NAD, Jumat (5/3). Pasca kontak tembak dengan kelompok teroris yang melukai 10 anggota brimob dan seorang warga sipil tewas, pasukan brimob kembali mengepung kawasan hutan lembah Seulawah tempat persembunyian kelompok tersebut. (Foto: ANTARA/Ampelsa/Koz/hp/10)
05 Maret 2010, Jakarta -- Kepala Pusat Penerangan TNI Marsekal Muda TNI Sagom Tamboen mengatakan, TNI terus memantau upaya Polri yang sekarang sedang mengejar anggota kelompok bersenjata di hutan Kabupaten Aceh Besar, Aceh.
"TNI sementara ini hanya menyikapi dengan cara memantau dan mengikuti perkembangan di lapangan yang saat ini dilakukan oleh rekan-rekan kepolisian," katanya di sela-sela rapat latihan gabungan penanganan terorisme di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat.
Ia menjelaskan, pengejaran kelompok bersenjata yang kabur ke dalam hutan saat ini tetap dilakukan oleh kepolisian.
"Apabila nanti eskalasi sudah sampai kepada penanganan oleh TNI sesuai dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam undang-undang, barulah kita ikut terlibat," ujarnya.
Menurut dia, hingga kini, Polri belum meminta bantuan TNI dan berharap agar kasus ini dapat selesai secara cepat.
Polri telah menahan 14 tersangka kasus latihan militer di hutan Jantho, Aceh Besar sedangkan satu tersangka tewas saat upaya penangkapan.
Barang bukti yang disita antara lain empat senjata api laras panjang, empat magazen isi peluru, atribut mirip militer dan sejumlah dokumen.
Polri menjerat para tersangka dengan UU terorisme karena unsur perencanaan dalam kasus ini telah memiliki bukti awal yang cukup sesuai hukum.
Di antara yang tertangkap terdapat satu tersangka yang diduga menjadi salah satu pelatuh dan pernah mengikuti latihan militer di negara lain.
Hingga kini, Polri belum dapat memastikan apakah kelompok itu terkait dengan kelompok senjata masa lalu di Aceh atau kelompok teroris yang berada di Jawa.
Polri akan membawa 14 tersangka itu ke Mabes Polri untuk menjalani proses hukum.
Tim Polri terus mengejar kelompok ini yang kabur ke hutan.
Dalam pengejaran kelompok ini, dua warga biasa tewas terkena peluru namun belum dapat dipastikan apakah peluru yang menewaskan keduanya berasal dari aparat atau kelompok mereka.
Polri menjelaskan, kedua warga itu berada di dalam hutan dan diduga terjebak di lokasi pengepungan.
Presiden: Pemberantasan Terorisme Tetap Agenda Penegakan Hukum
Sejumlah anggota Brimob turun dari mobil saat tiba di lokasi pengepungan pasca kontak tembak dengan kelompok bersenjata yang diduga teroris di Desa Lamkeubeu, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, NAD, Jumat (5/3). (Foto: ANTARA/Ampelsa/Koz/hp/10)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme tetap menjadi agenda dalam penegakan hukum dan keamanan di Indonesia.
Hal itu dikemukakan oleh Kepala Negara di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, saat memimpin rapat terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan mengenai penegakan hukum dan pencegahan terorisme.
"Rakyat kita ini menginginkan negara kita aman agar kegiatan mereka sehari-hari bisa dilakukan, apakah berdagang, bertani, dan lain-lain. Oleh karena itu, di mana pun mereka bekerja dan berpergian di seluruh tanah air harus merasa aman," kata Presiden.
Sementara itu, kata Presiden, dunia usaha dan semua aktivitas ekonomi juga memerlukan jaminan keamanan dalam negeri dan keamanan publik, artinya penegakan hukum.
Oleh karena itu, menurut Presiden, pemeliharaan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri tetap menjadi prioritas.
"Di sisi lain kita mengetahui bahwa ancaman terorisme di tingkat dunia masih ada. Sel-sel terorisme masih bekerja, baik di luar maupun di dalam negeri. Oleh karena itu, pihak kepolisian, jajaran BIN, dan TNI sesuai dengan UU yang mengaturnya benar-benar melakukan segala upaya untuk mencegah aksi terorisme ini. Dan mana kala tetap terjadi, dilakukan penindakan yang cepat dan tepat," jelasnya.
Sementara itu Tim gabungan dari Detasemen Khusus 88 Antiteror dan Kepolisian Aceh menangkap 15 orang yang diduga memiliki kaitan dengan terorisme di Pegunungan Jalin, Kecamatan Jantho, Kabupaten Aceh Besar.
Penangkapan telah dimulai sejak 20 Febuari lalu. Satu di antara mereka, yang berinisial AB dilaporkan tewas di tempat oleh media karena menyerang polisi.
Polisi juga menyita barang bukti berupa empat senjata api laras panjang, 24 magasin dan satu granat asap selain berbagai atribut seperti seragam rompi militer serta sejumlah dokumen.
ANTARA News
05 Maret 2010, Jakarta -- Kepala Pusat Penerangan TNI Marsekal Muda TNI Sagom Tamboen mengatakan, TNI terus memantau upaya Polri yang sekarang sedang mengejar anggota kelompok bersenjata di hutan Kabupaten Aceh Besar, Aceh.
"TNI sementara ini hanya menyikapi dengan cara memantau dan mengikuti perkembangan di lapangan yang saat ini dilakukan oleh rekan-rekan kepolisian," katanya di sela-sela rapat latihan gabungan penanganan terorisme di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat.
Ia menjelaskan, pengejaran kelompok bersenjata yang kabur ke dalam hutan saat ini tetap dilakukan oleh kepolisian.
"Apabila nanti eskalasi sudah sampai kepada penanganan oleh TNI sesuai dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam undang-undang, barulah kita ikut terlibat," ujarnya.
Menurut dia, hingga kini, Polri belum meminta bantuan TNI dan berharap agar kasus ini dapat selesai secara cepat.
Polri telah menahan 14 tersangka kasus latihan militer di hutan Jantho, Aceh Besar sedangkan satu tersangka tewas saat upaya penangkapan.
Barang bukti yang disita antara lain empat senjata api laras panjang, empat magazen isi peluru, atribut mirip militer dan sejumlah dokumen.
Polri menjerat para tersangka dengan UU terorisme karena unsur perencanaan dalam kasus ini telah memiliki bukti awal yang cukup sesuai hukum.
Di antara yang tertangkap terdapat satu tersangka yang diduga menjadi salah satu pelatuh dan pernah mengikuti latihan militer di negara lain.
Hingga kini, Polri belum dapat memastikan apakah kelompok itu terkait dengan kelompok senjata masa lalu di Aceh atau kelompok teroris yang berada di Jawa.
Polri akan membawa 14 tersangka itu ke Mabes Polri untuk menjalani proses hukum.
Tim Polri terus mengejar kelompok ini yang kabur ke hutan.
Dalam pengejaran kelompok ini, dua warga biasa tewas terkena peluru namun belum dapat dipastikan apakah peluru yang menewaskan keduanya berasal dari aparat atau kelompok mereka.
Polri menjelaskan, kedua warga itu berada di dalam hutan dan diduga terjebak di lokasi pengepungan.
Presiden: Pemberantasan Terorisme Tetap Agenda Penegakan Hukum
Sejumlah anggota Brimob turun dari mobil saat tiba di lokasi pengepungan pasca kontak tembak dengan kelompok bersenjata yang diduga teroris di Desa Lamkeubeu, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, NAD, Jumat (5/3). (Foto: ANTARA/Ampelsa/Koz/hp/10)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme tetap menjadi agenda dalam penegakan hukum dan keamanan di Indonesia.
Hal itu dikemukakan oleh Kepala Negara di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, saat memimpin rapat terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan mengenai penegakan hukum dan pencegahan terorisme.
"Rakyat kita ini menginginkan negara kita aman agar kegiatan mereka sehari-hari bisa dilakukan, apakah berdagang, bertani, dan lain-lain. Oleh karena itu, di mana pun mereka bekerja dan berpergian di seluruh tanah air harus merasa aman," kata Presiden.
Sementara itu, kata Presiden, dunia usaha dan semua aktivitas ekonomi juga memerlukan jaminan keamanan dalam negeri dan keamanan publik, artinya penegakan hukum.
Oleh karena itu, menurut Presiden, pemeliharaan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri tetap menjadi prioritas.
"Di sisi lain kita mengetahui bahwa ancaman terorisme di tingkat dunia masih ada. Sel-sel terorisme masih bekerja, baik di luar maupun di dalam negeri. Oleh karena itu, pihak kepolisian, jajaran BIN, dan TNI sesuai dengan UU yang mengaturnya benar-benar melakukan segala upaya untuk mencegah aksi terorisme ini. Dan mana kala tetap terjadi, dilakukan penindakan yang cepat dan tepat," jelasnya.
Sementara itu Tim gabungan dari Detasemen Khusus 88 Antiteror dan Kepolisian Aceh menangkap 15 orang yang diduga memiliki kaitan dengan terorisme di Pegunungan Jalin, Kecamatan Jantho, Kabupaten Aceh Besar.
Penangkapan telah dimulai sejak 20 Febuari lalu. Satu di antara mereka, yang berinisial AB dilaporkan tewas di tempat oleh media karena menyerang polisi.
Polisi juga menyita barang bukti berupa empat senjata api laras panjang, 24 magasin dan satu granat asap selain berbagai atribut seperti seragam rompi militer serta sejumlah dokumen.
ANTARA News
Komandan Lantamal III Diserahterimakan
Pejabat baru Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) III, Laksamana Pertama Iskandar Sitompul (kiri) bersalam komando dengan Panglima Komando Armada Barat Laksamana Muda TNI Marsetio (tengah) dan pejabat lama Danlantamal III Laksamana Pertama TNI Johnny E Awuy seusai upacara serah terima jabatan di Mako Lantamal III, Jakarta, Jumat (5/3). (Foto: ANTARA/Stringer/HO/Koz/spt/10)
05 Maret 2010, Jakarta -- Pangkalan Utama AL (Lantamal) III dituntut menjalankan tugas lebih intensif dalam mendukung tugas Armada Kawasan Barat (Armabar).
Hal ini disampaikan Panglima Armabar Laksda Marsetio dalam amanatnya saat serah terima jabatan Komandan Pangkalan Utama AL III dari Laksma Johnny E Awuy kepada Laksma Iskandar Sitompul di Jakarta, Jumat (5/3).
"Kita menyadari bahwa wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab Lantamal III merupakan wilayah perairan yang sangat strategis mengingat kandungan potensi sumber daya alam yang tinggi juga merupakan jalur ALKI I atau jalur pelayaran internasional. Untuk itu, perlu pengawasan yang lebih intensif dan tidaklah ringan," ujar Marsetio.
Lantamal III, kata dia, merupakan Komando Pelaksana Dukungan Koarmabar yang dituntut untuk mampu menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi bagi satuan-satuan operasional TNI AL. Lantamal III juga mempunyai tugas dan tanggung jawab menjaga dan menciptakan stabilitas perairan kawasan barat, khususnya daerah sekitar Selat Sunda sampai dengan perairan Bangka Belitung.
Letaknya yang berada di Ibu Kota juga menuntut Lantamal untuk memberikan tampilan terbaik.
Laksma Iskandar Sitompul yang merupakan lulusan AAL angkatan-25 sebelumnya menjabat sebagai Kadispenal. Sementara Johnny E Awuy selanjutnya akan menjadi Staf Ahli Panglima TNI Bidang Kawasan Khusus dan Lingkungan Hidup.
MEDIA INDONESIA
05 Maret 2010, Jakarta -- Pangkalan Utama AL (Lantamal) III dituntut menjalankan tugas lebih intensif dalam mendukung tugas Armada Kawasan Barat (Armabar).
Hal ini disampaikan Panglima Armabar Laksda Marsetio dalam amanatnya saat serah terima jabatan Komandan Pangkalan Utama AL III dari Laksma Johnny E Awuy kepada Laksma Iskandar Sitompul di Jakarta, Jumat (5/3).
"Kita menyadari bahwa wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab Lantamal III merupakan wilayah perairan yang sangat strategis mengingat kandungan potensi sumber daya alam yang tinggi juga merupakan jalur ALKI I atau jalur pelayaran internasional. Untuk itu, perlu pengawasan yang lebih intensif dan tidaklah ringan," ujar Marsetio.
Lantamal III, kata dia, merupakan Komando Pelaksana Dukungan Koarmabar yang dituntut untuk mampu menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi bagi satuan-satuan operasional TNI AL. Lantamal III juga mempunyai tugas dan tanggung jawab menjaga dan menciptakan stabilitas perairan kawasan barat, khususnya daerah sekitar Selat Sunda sampai dengan perairan Bangka Belitung.
Letaknya yang berada di Ibu Kota juga menuntut Lantamal untuk memberikan tampilan terbaik.
Laksma Iskandar Sitompul yang merupakan lulusan AAL angkatan-25 sebelumnya menjabat sebagai Kadispenal. Sementara Johnny E Awuy selanjutnya akan menjadi Staf Ahli Panglima TNI Bidang Kawasan Khusus dan Lingkungan Hidup.
MEDIA INDONESIA
Tiga Negara Tingkatkan Keamanan di Selat Malaka
05 Maret 2010, Jakarta -- Tiga negara pantai masing-masing Indonesia, Malaysia dan Singapura meningkatkan pengamanan di Selat Malaka menyusul indikasi ancaman terorisme terhadap kapal-kapal tanker yang melintasi selat tersebut.
Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat Laksamana Muda TNI Marsetio di Jakarta, Jumat, mengatakan, tiga negara termasuk Thailand telah memiliki kerja sama patroli terkoordinasi untuk mengamankan selat terpadat di dunia itu.
"Kita memiliki kepentingan yang sama dengan sejumlah negara untuk mengamankan Selat Malaka itu," katanya, usai memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) III Jakarta.
Ia menambahkan, keempat negara terus melakukan koordinasi untuk melakukan pengamanan di Selat Malaka baik dalam bentuk patroli bersama di laut maupun udara.
Sebelumnya, Asosiasi Perkapalan Singapura memperingatkan indikasi ancaman terorisme terhadap kapal-kapal tanker yang melintasi Selat Malaka. Berdasar indikasi tersebut, angkatan laut tiga negara telah meningkatkan pengamanannya di selat sepanjang 500 mil tersebut.
Patroli terkordinasi antara empat negara yakni Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand di Selat Malaka, telah terbukti berhasil menekan angka kejahatan laut di wilayah perairan tersebut hingga 70 persen.
AL Benarkan Ancaman Terorisme di Selat Malaka
Komandan Lantamal IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI SM Dorojatun membenarkan informasi mengenai ancaman terorisme di Selat Malaka.
"Kita terima informasi itu, sekitar dua hari yang lalu," kata Dorojatun usai serah terima jabatan Komandan Lanal Batam, Jumat.
Ia mengatakan informasi itu diterima dari AL Singapura dan Pasintel AL, yang bekerja bersama-sama.
Kelompok teroris diindikasikan akan membajak kapal tanker yang berlalu-lintas di Selat Malaka.
Meski begitu, ia mengatakan masyarakat tidak perlu panik dengan peringatan tindakan terorisme tersebut.
"Itu baru informasi, belum jelas pasti," kata dia.
TNI AL, kata dia, akan lebih waspada dalam operasinya di laut. Namun, tidak akan menambah jumlah personel penjagaan di Selat Malaka.
"Kita alert. Konsentrasi ditingkatkan," kata dia.
Saat ini, sebanyak 12-15 kapal TNI AL beroperasi di Selat Malaka, mulai dari Sabang hingga Natuna. Kapal-kapal tersebut akan dioptimalkan untuk menjaga perairan Selat Malaka, terkait informasi ancaman yang diterima.
Di tempat yang sama Direktur Polisi Air Polda Kepulauan Riau AKBP Yassin Kosasih juga membenarkan menerima peringatan kemungkinan tindakan terorisme di Selat malaka.
"Kita terima dua hari yang lalu," kata dia.
Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, kata dia, Polair menempatkan empat orang anggota Densus 88, enam orang anggota brigade bermobil dan 21 orang anggota Polair dalam kapal patroli 364 milik Polair.
"Anggota densus, juga dilengkapi sniper, untuk antisipasi saja," kata dia.
Namun, kata dia, masyarakat dan pemilik kapal yang lalu lalang di Selat Malaka tidak perlu panik.
ANTARA News
Taifib-1 Latihan Anti Teroris di Mal
05 Maret 2010, Surabaya -- Sejumlah personel pasukan khusus Bataliyon Intai Amfibi 1 (TAIFIB) Korps Marinir TNI AL, melepaskan tembakan kearah lawan, dalam latihan penanggulangan terorisme di atap gedung Tunjungan Plasa Surabaya, Jumat (5/3). Simulasi ini merupakan latihan peningkatan kemampuan pasukan khusus itu, sekaligus latihan untuk kesiapan penanggulangan ancaman terorisme di Indonesia. (Foto: ANTARA/Bhakti Pundhowo/Koz/hp/10)
Sejumlah personel pasukan ksusus Bataliyon Intai Amfibi 1 (TAIFIB) Korps Marinir TNI AL, melakukan stebo (evakuasi sandera dengan tali dan halikopter), dalam latihan penanggulangan terorisme di atap gedung Tunjungan Plasa Surabaya, Jumat (5/3). (Foto: ANTARA/Bhakti Pundhowo/Koz/hp/10)
Personel pasukan ksusus Bataliyon Intai Amfibi 1 (TAIFIB) Korps Marinir TNI AL, mengamankan seorang sandera, dalam latihan penanggulangan terorisme di atap gedung Tunjungan Plasa Surabaya, Jumat (5/3). (Foto: ANTARA/Bhakti Pundhowo/Koz/hp/10)
Sejumlah personel pasukan ksusus Bataliyon Intai Amfibi 1 (TAIFIB) Korps Marinir TNI AL, melakukan stebo (evakuasi sandera dengan tali dan halikopter), dalam latihan penanggulangan terorisme di atap gedung Tunjungan Plasa Surabaya, Jumat (5/3). (Foto: ANTARA/Bhakti Pundhowo/Koz/hp/10)
Personel pasukan ksusus Bataliyon Intai Amfibi 1 (TAIFIB) Korps Marinir TNI AL, mengamankan seorang sandera, dalam latihan penanggulangan terorisme di atap gedung Tunjungan Plasa Surabaya, Jumat (5/3). (Foto: ANTARA/Bhakti Pundhowo/Koz/hp/10)
Rusia - India Teken Kontrak Militer 4 Milyar Dolar
MiG-29K akan ditempatkan di kapal induk yang dibeli India dari Rusia. (Foto: MiG)
05 Maret 2010 -- Rusia dan India diharapkan menandatangani tiga kontrak militer senilai 4 milyar dolar, termasuk rekondisi kapal induk Admiral Gorshkov saat kunjungan Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin ke India, diberitakan harian Vedomosti Russian.
Kontrak senilai 2,35 milyar antara Rosoboronexport dan Kementrian Pertahanan India untuk rekondisi kapal induk Admiral Gorshkov dan 1 - 2 milyar dolar pengiriman jet tempur MiG-29K/KUB akan ditempatkan di kapal induk akan ditandatangani saat Putin di India 11 - 12 Maret.
Harian DNA India memberitakan India kemungkinan juga akan menandatangani kesepakatan reaktor nuklir di Kudankulam dan Haripur.
Kesepakatan selanjutnya termasuk pengembangan bersama jet tempur generasi kelima dan pesawat angkut serba guna yang sudah berjalan.
India dan Rusia menjalin kerjasama militer sejak lama. Pada 2010, kerjasama militer kedua negara meliputi 200 proyek, termasuk modernisasi kapal induk Admiral Gorshkov, alih teknologi untuk lisensi perakitan tank T-90 di India, produksi bersama rudal BrahMos dan pembelian peluncur roket multi laras Smerch oleh India.
RIA Novosti/@beritahankam
Kontrak senilai 2,35 milyar antara Rosoboronexport dan Kementrian Pertahanan India untuk rekondisi kapal induk Admiral Gorshkov dan 1 - 2 milyar dolar pengiriman jet tempur MiG-29K/KUB akan ditempatkan di kapal induk akan ditandatangani saat Putin di India 11 - 12 Maret.
Harian DNA India memberitakan India kemungkinan juga akan menandatangani kesepakatan reaktor nuklir di Kudankulam dan Haripur.
Kesepakatan selanjutnya termasuk pengembangan bersama jet tempur generasi kelima dan pesawat angkut serba guna yang sudah berjalan.
India dan Rusia menjalin kerjasama militer sejak lama. Pada 2010, kerjasama militer kedua negara meliputi 200 proyek, termasuk modernisasi kapal induk Admiral Gorshkov, alih teknologi untuk lisensi perakitan tank T-90 di India, produksi bersama rudal BrahMos dan pembelian peluncur roket multi laras Smerch oleh India.
RIA Novosti/@beritahankam
Anggaran Belanja Militer China Rp 722 Triliun buat 2010
5 Maret 2010, Beijing -- China mengumumkan kenaikan anggaran militer sebesar 7,5 persen dari belanja militer aktual tahun 2009, yaitu sebesar 532,1 miliar yuan atau Rp 722 triliun untuk tahun 2010. Kenaikan itu merupakan kenaikan anggaran militer terkecil dalam dua dekade terakhir.
Angka 7,5 persen itu memecah serangkaian kenaikan yang selalu dua digit, setidaknya dalam dua dekade terakhir. Angka itu juga kurang dari separuh rata-rata kenaikan sepanjang tahun 1999-2008 sebesar 15,9 persen. Data dari kabinet China menunjukkan bahwa terakhir kali kenaikan satu digit dalam anggaran militer adalah pada 1980-an.
Tahun lalu China mengumumkan kenaikan anggaran militer sebesar 14,9 persen dari tahun 2008 menjadi 480,7 miliar yuan (Rp 652,3 triliun).
”China berkomitmen terhadap perdamaian. Satu-satunya tujuan kekuatan militer China adalah untuk melindungi kedaulatan dan integritas wilayah China,” kata Li Zhaoxing, juru bicara Kongres Rakyat Nasional (NPC), Kamis (4/3), menjelang pembukaan rapat tahunan parlemen.
Li mengatakan, jumlah itu masuk akal mengingat luasnya wilayah dan banyaknya penduduk China. China, kata Li, telah menjaga belanja militer dengan menyeimbangkan konstruksi pertahanan dengan pembangunan ekonomi.
Sebagian besar anggaran itu, kata Li, akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan 2,3 juta personel militer China dan untuk modernisasi militer. ”Ini akan membantu China menghadapi sejumlah ancaman militer dan meningkatkan kapabilitas untuk bermacam-macam tugas militer,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa kenaikan itu hanya sebesar 1,4 persen dari produk domestik bruto China dibandingkan dengan lebih dari 4 persen di AS serta 2 persen di Inggris, Perancis, dan Rusia.
Meredam kritik
Para pakar soal militer China mengatakan, perlambatan angka kenaikan anggaran militer tampaknya dimaksudkan untuk meredam kritik dari dalam negeri yang mungkin muncul karena militer menikmati anggaran besar di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi.
Ni Lexiong, analis pertahanan pada Shanghai University, mengatakan, kecilnya kenaikan belanja militer sebagian karena terpukulnya perekonomian China, terutama dari sektor ekspor.
Para pemimpin China juga menyadari bahwa kenaikan yang terlalu besar akan memicu kekhawatiran dan kecurigaan di antara tetangga China. ”Penurunan itu menunjukkan bahwa China tidak ingin dilihat sebagai kekuatan militer agresif,” ujar Ni.
Cepatnya modernisasi serta tambahan pesawat tempur, kapal perang, dan kapal selam telah memicu kecurigaan di AS, Jepang, India, dan negara-negara lain di kawasan.
”Setidaknya dari sisi simbol, pesan yang ingin dikemukakan adalah pada saat perekonomian berat, militer pun harus mengencangkan ikat pinggang,” kata Tai Ming Cheung, peneliti pada Institute on Global Conflict and Cooperation, University of California.
Rencana kenaikan anggaran itu akan diajukan dalam sidang NPC yang dibuka pada Jumat ini untuk mendapat persetujuan.
KOMPAS
Indonesia Waspadai Ancaman Teroris di Selat Malaka
04 Maret 2010, Jakarta -- Indonesia menyatakan, waspada terhadap ancaman serangan teroris di Selat Malaka, kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Kamis malam.
Kepada ANTARA mengatakan, pihaknya telah meminta seluruh jajaran TNI dan pihak terkait untuk mewaspadai segala bentuk ancaman di Selat Malaka, termasuk ancaman terorisme.
"Saya sudah mendengar dan langsung berkoordinasi dengan Badan Intelijen dan meminta seluruh jajaran TNI dan pihak terkait untuk mewaspadai segala bentuk ancaman di Selat Malaka termasuk ancaman terorisme," katanya.
Asosiasi Perkapalan Singapura (SSA), Kamis menyatakan, angkatan laut negara itu telah menerima indikasi sebuah kelompok teror sedang berencana untuk menyerang kapal-kapal tanker minyak di Selat Malaka, antara Indonesia dan Malaysia.
Asosiasi itu dalam imbauannya mengatakan, Angkatan Laut Singapura merekomendasikan untuk meningkatkan pengamanan di atas kapal.
"Hal ini tidak mencegah kemungkinan serangan terhadap kapal-kapal besar dengan kargo yang berbahaya," demikian imbauan SSA yang diperoleh Reuters.
TNI Angkatan Laut hingga kini terus memperketat pengamanan di sepanjang wilayah Indonesia di Selat Malaka, dengan mengerahkan seluruh unsur-unsur tempurnya, baik yang tergabung dalam Gugus Keamanan Laut dan Gugus Tempur Laut.
Polri Selidiki Teroris Aceh di Selat Malaka
Polri masih menyelidiki kemungkinan teroris di Aceh melakukan aksi di Selat Malaka, menyusul indikasi serangan teroris terhadap kapal-kapal tanker yang melintas di selat terpadat di dunia itu.
"Kami akan selidiki dulu, secara utuh dan menyeluruh. Kami tidak ingin berandai-andai mereka akan begini dan begitu," kata Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri di Jakarta, Kamis malam.
Dikonfirmasi ANTARA, ia mengatakan, pihaknya akan melakukan upaya cegah dan tangkal terhadap pihak-pihak yang diduga teroris termasuk yang akan melakukan aksi terorisme di Selat Malaka.
"Biarkan kami melakukan penyelidikan secara utuh dan menyeluruh terhadap mereka (teroris-red), hingga didapat hasil yang pasti tentang keberadaan dan aksi mereka," ujar Bambang.
Ia menjamin, pihaknya akan melakukan langkah-langkah cegah ungkap dan tindak terhadap aksi-aksi yang dilancarkan para teroris di Aceh, termasuk di Selat Malaka.
Kapolri mengungkapkan, kepolisian hingga saat ini telah menangkap 14 orang yang diduga teroris di Aceh.
"Satu orang yang diduga teroris tewas saat penyergapan. Para pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka dijerat UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris," katanya.
ANTARA News
Wednesday, March 3, 2010
Komandan Sesko TNI Pindah Tongkat Komando
Serah terima jabatan Komandan Sesko TNI dilakukan di Lapangan Sesko, Jalan Maskumambang, Bandung, Rabu (3/3/2010). (Foto: detikFoto/Andri Haryanto)
03 Februari 2010, Bandung -- Bandung - Tongkat Komando Komandan Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI diserahterimakan dari Marsekal Madya Edy Harjoko kepada Laksamana Madya Moekhlas Sidik. Pergantian ini dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso.
Dalam penyampaiannya, Djoko mengatakan pergantian pimpinan Sesko ini adalah sebagai bentuk atas protes pembinaan organisasi. "Tujuannya agar kinerja organisasi dapat dicapai secara maksimal, sesuai dengan tuntutan tugas peran dan fungsi," kata Djoko dalam sambutannya di Lapangan Sesko, Jalan Maskumambang, Rabu (3/3/2010).
"Serah terima jabatan bukan suatu kelaziman, melainkan suatu kebutuhan dan keharusan," terang Djoko.
Sebagai salah satu badan pelaksana pusat Mabes TNI, kata Djoko, Sesko memiliki tugas bertanggung jawab membantu panglima TNI dalam menyelenggarakan pendidikan karir tertinggi prajurit.
"Sesko TNI harus selalu mengaktualisasikan dan merevitalisasikan diri dalam satu sistem mekanisme, dan secara kerja profesional, efektif dan efisien, melalui kurikulum pendidikan yang terencana dengan baik," ujarnya.
Ia menambahkan, dihadapkan kepada perkembangan lingkungan srategis yang sulit diprediksi, diperlukan analisis permasalahan yang tajam serta menyeluruh.
Djoko juga meminta, dinamika pemikiran Sesko TNI tersebut, harus terus dipelihara agar tidak mengalami kejenuhan dan stagnansi. "Sesko TNI tidak boleh bekerja hanya berdasarkan rutinitas progran semata. Sesko TNI dituntut untuk mampu mengembangkan dan membawa semangat serta inovasi kreatifitas yang tinggi," harapnya.
Acara yang dimulai tepat pukul 9.00 WIB ini berakhir sekitar pukul 10.00 WIB. Sesusai melantik serah terima tersebut, panglima meninjau lingkungan komplek Sesko TNI.
detikBandung
03 Februari 2010, Bandung -- Bandung - Tongkat Komando Komandan Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI diserahterimakan dari Marsekal Madya Edy Harjoko kepada Laksamana Madya Moekhlas Sidik. Pergantian ini dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso.
Dalam penyampaiannya, Djoko mengatakan pergantian pimpinan Sesko ini adalah sebagai bentuk atas protes pembinaan organisasi. "Tujuannya agar kinerja organisasi dapat dicapai secara maksimal, sesuai dengan tuntutan tugas peran dan fungsi," kata Djoko dalam sambutannya di Lapangan Sesko, Jalan Maskumambang, Rabu (3/3/2010).
"Serah terima jabatan bukan suatu kelaziman, melainkan suatu kebutuhan dan keharusan," terang Djoko.
Sebagai salah satu badan pelaksana pusat Mabes TNI, kata Djoko, Sesko memiliki tugas bertanggung jawab membantu panglima TNI dalam menyelenggarakan pendidikan karir tertinggi prajurit.
"Sesko TNI harus selalu mengaktualisasikan dan merevitalisasikan diri dalam satu sistem mekanisme, dan secara kerja profesional, efektif dan efisien, melalui kurikulum pendidikan yang terencana dengan baik," ujarnya.
Ia menambahkan, dihadapkan kepada perkembangan lingkungan srategis yang sulit diprediksi, diperlukan analisis permasalahan yang tajam serta menyeluruh.
Djoko juga meminta, dinamika pemikiran Sesko TNI tersebut, harus terus dipelihara agar tidak mengalami kejenuhan dan stagnansi. "Sesko TNI tidak boleh bekerja hanya berdasarkan rutinitas progran semata. Sesko TNI dituntut untuk mampu mengembangkan dan membawa semangat serta inovasi kreatifitas yang tinggi," harapnya.
Acara yang dimulai tepat pukul 9.00 WIB ini berakhir sekitar pukul 10.00 WIB. Sesusai melantik serah terima tersebut, panglima meninjau lingkungan komplek Sesko TNI.
detikBandung
Denjaka Ikut Latgab Waspada Nusa Dua 2010
Dan Denjaka menunjukkan maket kapal yang akan digunakan latihan kepada Asops Panglima TNI.
03 Februari 2010, Jakarta -- Dalam rangka melihat kesiapan prajurit Denjaka dalam mengikuti Latihan Gabungan TNI – POLRI “ Waspada Nusa Dua” / 2010 yang akan digelar selama 3 hari, mulai 11 sampai 13 Maret 2010 di Pulau Pabelokan yang terletak dalam gugusan kepulauan Seribu.
Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen TNI Supiadin HS mengunjungi Markas Komando Detasemen Jalamangkara (Denjaka) di Kesatrian Marinir Cilandak, Jakarta, Senin (1/3).
Selain itu, Asops Panglima TNI juga melihat kesiapan para prajurit anti teror aspek laut itu dalam mengikuti Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) MALINDO “Darsasa 7 AB” / 2010 yang akan dihelat mulai 24 Maret hingga 15 April 2010 di Selat Malaka, yaitu sebuah selat yang terletak di antara Semenanjung Malaya dan Pulau Sumatera.
Dalam kesempatan tersebut Pati berbintang dua itu menyatakan bahwa dengan terlaksananya Latgab TNI-POLRI, terbuka peluang TNI untuk membantu POLRI dalam memerangi Teroris di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ke dua, Tentara adalah alat perang namun perang bukan penyelesaian terakhir dari masalah politik.
Selain itu, ia juga meminta kepada seluruh prajurit Denjaka agar mampu menunjukkan kemampuan yang lebih tapi jangan merasa punya kemampuan yang lebih di dalam tim maupun satuan. Yang ke dua, keselamatan adalah faktor utama dalam melaksanakan latihan (Zero Accident).
MARINIR
03 Februari 2010, Jakarta -- Dalam rangka melihat kesiapan prajurit Denjaka dalam mengikuti Latihan Gabungan TNI – POLRI “ Waspada Nusa Dua” / 2010 yang akan digelar selama 3 hari, mulai 11 sampai 13 Maret 2010 di Pulau Pabelokan yang terletak dalam gugusan kepulauan Seribu.
Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen TNI Supiadin HS mengunjungi Markas Komando Detasemen Jalamangkara (Denjaka) di Kesatrian Marinir Cilandak, Jakarta, Senin (1/3).
Selain itu, Asops Panglima TNI juga melihat kesiapan para prajurit anti teror aspek laut itu dalam mengikuti Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) MALINDO “Darsasa 7 AB” / 2010 yang akan dihelat mulai 24 Maret hingga 15 April 2010 di Selat Malaka, yaitu sebuah selat yang terletak di antara Semenanjung Malaya dan Pulau Sumatera.
Dalam kesempatan tersebut Pati berbintang dua itu menyatakan bahwa dengan terlaksananya Latgab TNI-POLRI, terbuka peluang TNI untuk membantu POLRI dalam memerangi Teroris di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ke dua, Tentara adalah alat perang namun perang bukan penyelesaian terakhir dari masalah politik.
Selain itu, ia juga meminta kepada seluruh prajurit Denjaka agar mampu menunjukkan kemampuan yang lebih tapi jangan merasa punya kemampuan yang lebih di dalam tim maupun satuan. Yang ke dua, keselamatan adalah faktor utama dalam melaksanakan latihan (Zero Accident).
MARINIR
Tuesday, March 2, 2010
Batalyon 642/Kapuas Siaga di PLB Entikong
02 Maret 2010, Entikong -- Seorang warga Indonesia menunjukkan paspor miliknya usai diperiksa anggota TNI AD dari Yon 642 Kapuas, saat melintas di pintu lintas batas (border line) Indonesia-Sarawak malaysia, Entikong, Kalbar, Selasa (2/3). Pemeriksaan tersebut untuk mengantisipasi lalu lintas imigran gelap yang masuk ke Indonesia maupun ke Malaysia. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/ss/mes/10)
Sejumlah anggota TNI AD dari Yon 642 Kapuas, melakukan pemeriksaan surat dan kendaraan yang masuk ke wilayah Indonesia. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/ss/mes/10)
Seorang anggota TNI AD dari Yon 642 Kapuas siaga di samping barisan sejumlah pelintas batas di pintu lintas batas atau PLB (border line) Indonesia-Sarawak Malaysia, Entikong, Kalbar. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/ss/mes/10)
Sejumlah anggota TNI AD dari Yon 642 Kapuas, melakukan pemeriksaan surat dan kendaraan yang masuk ke wilayah Indonesia. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/ss/mes/10)
Seorang anggota TNI AD dari Yon 642 Kapuas siaga di samping barisan sejumlah pelintas batas di pintu lintas batas atau PLB (border line) Indonesia-Sarawak Malaysia, Entikong, Kalbar. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/ss/mes/10)
AU India Beli 42 Su-30MKI
Sukhoi Su-30MKI AU India. (Foto: mamboccv.com)
02 Februari 2010 -- India dan Rusia melakukan negosiasi kontrak baru senilai lebih dari 3 milyar dollar untuk pengiriman 42 jet tempur Sukhoi Su-30MKI ke Angkatan Udara India, dilaporkan harian India Daily News and Analysis, Selasa (2/2) mengutip sumber militer India.
Pembelian ini dimaksudkan menutupi kekurangan jumlah skuadron tempur di AU India yang dapat mengeliminasi ancaman potensial ungkap sebuah sumber di Kementrian Pertahanan India pada RIA Novosti.
AU India saat ini mengoperasikan sekitar 100 Su-30MKI, sebagian besar ditempatkan di pangkalan udara dekat perbatasan Cina dan Pakistan.
India pertama kali memesan 50 Su-30MKI dari Rusia pada 1996-98 dan menambah lagi 40 pesawat pada 2007. Perusahaan penerbangan India Hindustani Aeronautics Ltd (HAL) mendapatkan juga kontrak pembuatan 140 pesawat di India antara 2003 dan 2017 dibawah perjanjian lisensi produksi.
Skuadron tempur India sebagian besar terdiri dari jet tempur tua buatan Uni Sovyet MiG-21.
RIA Novosti/@beritahankam
02 Februari 2010 -- India dan Rusia melakukan negosiasi kontrak baru senilai lebih dari 3 milyar dollar untuk pengiriman 42 jet tempur Sukhoi Su-30MKI ke Angkatan Udara India, dilaporkan harian India Daily News and Analysis, Selasa (2/2) mengutip sumber militer India.
Pembelian ini dimaksudkan menutupi kekurangan jumlah skuadron tempur di AU India yang dapat mengeliminasi ancaman potensial ungkap sebuah sumber di Kementrian Pertahanan India pada RIA Novosti.
AU India saat ini mengoperasikan sekitar 100 Su-30MKI, sebagian besar ditempatkan di pangkalan udara dekat perbatasan Cina dan Pakistan.
India pertama kali memesan 50 Su-30MKI dari Rusia pada 1996-98 dan menambah lagi 40 pesawat pada 2007. Perusahaan penerbangan India Hindustani Aeronautics Ltd (HAL) mendapatkan juga kontrak pembuatan 140 pesawat di India antara 2003 dan 2017 dibawah perjanjian lisensi produksi.
Skuadron tempur India sebagian besar terdiri dari jet tempur tua buatan Uni Sovyet MiG-21.
RIA Novosti/@beritahankam
Tim Reaksi Cepat Konga XXVI-B2 FPC
02 Maret 2010, Lebanon -- Satgas Konga XXVI-B2 Indo Force Protection Company (FP Coy) yang tergabung sebagai pasukan Pemelihara Perdamaian (Peace Keeping Forces) United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL) melaksanakan latihan sekaligus menyiapkan Quick Response Team (QRT) atau biasa dikenal dengan Tim Reaksi Cepat.
Latihan ini merupakan bagian dari salah satu tugas pokok Satgas Indonesian FP Coy sebagai Tim Kawal Head Quarter di UNIFIL. Latihan Tim Reaksi Cepat itu dipimpin langsung oleh Dansatgas FPC Letkol Inf Fulad, sedangkan sebagai penanggung jawab di lapangan adalah Kapten Marinir R. Saragih yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Tim 2 Satgas Konga XXVI-B2 FPC.
Pelaksanaan latihan Quick Response Team (QRT) berlangsung di sekitar area Naqoura, Lebanon Selatan pada hari Senin (1/3).
Latihan ini untuk mengasah maupun memelihara kemampuan personel Satgas Kontingen Garuda XXVI-B2 dalam hal mengatasi ancaman di waktu yang sangat singkat, khususnya mengatasi ancaman jarak dekat terhadap Markas UNIFIL dengan tetap berpedoman pada Role of Engagement (RoE) maupun Standar Operating Procedure (SOP) yang telah di tetapkan oleh UNIFIL.
Latihan yang dilaksanakan untuk menguji kemampuan bergerak Tim Kawal Satgas Indo Force Protection Coy itu dibatasi maksimal dalam waktu 5 menit siap bergerak ke setiap tempat atau hotspot yang telah ditentukan dan berada di area Naqoura New Extention Camp.
Tim kawal yang terdiri dari 3 unit pada awalnya tetap melaksanakan tugas harian di area New Extention Camp dan bila terdapat panggilan dari Perwira jaga, maka Unit pertama yang menerima perintah untuk bergerak akan menuju Duty Officer Room untuk menerima petunjuk lebih lanjut dalam menjalankan tugas berikutnya.
Kecepatan tersebut ditentukan berdasarkan tingkat urgensitas yang dibutuhkan saat terjadinya perubahan situasi dan kondisi di area operasi yang menjadi tanggung jawab Satgas Indonesian Force Protection Company di Lebanon atau atas perintah langsung dari Force Commander selaku pemegang kekuasaan penuh untuk menggerakkan seluruh pasukan yang berada di Lebanon Selatan.
Dengan pelatihan tersebut secara rutin, Letkol Inf Fulad sebagai Komandan Satgas Indonesian Force Protection Company mengharapkan seluruh prajurit yang tergabung dalam Satgas Konga XXVI-B2 Indo FP Coy dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh UNIFIL dengan baik dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan.
Hasil kinerja yang ditunjukkan oleh setiap personel Satgas akan memberikan nilai tambah tersendiri bagi kontingen Indonesia di Lebanon dan tentunya hal tersebut akan berdampak positif bagi bangsa Indonesia di dunia internasional.
PUSPEN/POS KOTA
Kapal Perusak untuk TNI Diproduksi pada 2010
Korvet Nasional 104 M buatan PT PAL dilengkapi sejata antara lain, anti serangan udara, anti kapal selam, anti peperangan permukaan laut, anti peperangan elektronik serta bantuan tembakan kapal. (Foto: Budi Hartadi)
02 Maret 2010, Jakarta -- Kementerian Pertahanan menyatakan siap merealisasikan anggaran untuk pemenuhan alutsista pada 2010. TNI AL menyatakan telah mengajukan usulan pengadaan kapal perusak kawal rudal untuk segera direalisasikan tahun ini. TNI AL optimistis kapal ini akan siap diproduksi pada tahun yang sama.
Hal ini disampaikan oleh KSAL Laksamana Agus Suhartono kepada Media Indonesia, di Jakarta, Selasa (2/3).
"Itu sudah di Kementerian Pertahanan. Mungkin minggu depan sudah ada TEP (Tim Evaluasi Pelaksanaan) untuk menentukan siapa yang mengerjakan," kata Agus.
Pihaknya mengajukan satu buah kapal jenis PKR untuk permulaan. Pembuatan kapal yang dianggarkan senilai 170 juta euro ini akan dikerjakan oleh PT PAL yang akan bekerja sama dengan negara lain melalui kerjasama. Ada tiga negara yang diusulkan menjadi rekan kerja, yakni Belanda, Italia, dan Rusia. Ketiga opsi itu akan ditentukan oleh kementerian. Ia memperkirakan produksi kapal akan selesai pada 2012.
"Kita mengajukan opsi tapi kami hanya menilai dalam tataran teknis operasional. Yang menilai transfer of technology, loan agreement, masalah politis, dll itu Kemenhan. Jadi, mengadakan suatu barang itu dari mana sangat kompleks, tidak hanya masalah technical dan operasional requirement," tukasnya.
TNI AL juga sedang mengusahakan agar kontrak pengadaan dua buah kapal selam bisa diselesaikan tahun 2010. Ia menyatakan akan mengajukan tiga negara sebagai opsi bagi kementerian. Ia berharap akhir pemerintahan KIB II, dua kapal selam yang dibutuhkan sudah bisa dioperasikan di Indonesia.
"Kita belum (menentukan). Masih dalam proses," cetusnya.
MEDIA INDONESIA
02 Maret 2010, Jakarta -- Kementerian Pertahanan menyatakan siap merealisasikan anggaran untuk pemenuhan alutsista pada 2010. TNI AL menyatakan telah mengajukan usulan pengadaan kapal perusak kawal rudal untuk segera direalisasikan tahun ini. TNI AL optimistis kapal ini akan siap diproduksi pada tahun yang sama.
Hal ini disampaikan oleh KSAL Laksamana Agus Suhartono kepada Media Indonesia, di Jakarta, Selasa (2/3).
"Itu sudah di Kementerian Pertahanan. Mungkin minggu depan sudah ada TEP (Tim Evaluasi Pelaksanaan) untuk menentukan siapa yang mengerjakan," kata Agus.
Pihaknya mengajukan satu buah kapal jenis PKR untuk permulaan. Pembuatan kapal yang dianggarkan senilai 170 juta euro ini akan dikerjakan oleh PT PAL yang akan bekerja sama dengan negara lain melalui kerjasama. Ada tiga negara yang diusulkan menjadi rekan kerja, yakni Belanda, Italia, dan Rusia. Ketiga opsi itu akan ditentukan oleh kementerian. Ia memperkirakan produksi kapal akan selesai pada 2012.
"Kita mengajukan opsi tapi kami hanya menilai dalam tataran teknis operasional. Yang menilai transfer of technology, loan agreement, masalah politis, dll itu Kemenhan. Jadi, mengadakan suatu barang itu dari mana sangat kompleks, tidak hanya masalah technical dan operasional requirement," tukasnya.
TNI AL juga sedang mengusahakan agar kontrak pengadaan dua buah kapal selam bisa diselesaikan tahun 2010. Ia menyatakan akan mengajukan tiga negara sebagai opsi bagi kementerian. Ia berharap akhir pemerintahan KIB II, dua kapal selam yang dibutuhkan sudah bisa dioperasikan di Indonesia.
"Kita belum (menentukan). Masih dalam proses," cetusnya.
MEDIA INDONESIA
Indonesia Antisipasi Perang Dunia Maya
Simulasi perang dunia maya di West Point. (Foto: Michael Falco/The New York Times/Redux)
02 Maret 2010, Jakarta -- Indonesia tengah mempersiapkan sistem teknologi informasi terpadu untuk mengantisipasi perang melalui dunia maya (cyber war), yang telah dirintis sejumlah negara.
"Perang informasi, perang teknologi menjadi tantangan global saat ini. Karenanya kita tidak mungkin untuk mengabaikannya, kecuali membangun sistem teknologi informasi yang memadai, kuat dan solid," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan, salah satu komponen yang akan diperkuat adalah peran, fungsi dan teknologi media untuk menjadi sarana untuk mengantipasi perang informasi dan teknologi, perang melalui dunia maya.
"Media merupakan salah satu komponen pertahanan non militer yang dapat diberdayakan untuk mendukung sistem pertahanan negara yang kuat, salah satunya dengan memberdayakan media untuk mengantisipasi perang melalui dunia maya, perang teknologi informasi," tutur Sjafrie.
Terkait itu Kementerian Pertahanan akan mengadakan lokakarya yang melibatkan pengusaha dan pelaku media untuk merumuskan sistem teknologi informasi terpadu dalam menghadapi perang teknologi informasi melalui dunia maya.
Sjafrie menegaskan, selain perang konvensional yang harus tetap diantisipasi dengan pergelaran kekuatan militer memadai, ancaman perang inkonvensional seperti perang teknologi informasi, dunia maya, juga harus diantisipasi dan dikelola dengan baik.
"Kami memang belum bisa memodernisasi alat utama sistem senjata yang ada dengan maksimal, karena keterbatasan anggaran namun itu akan tetap kami lakukan bertahap, sambil mengantisipasi ancaman perang inkonvensional, sesuai perkembangan lingkungan strategis yang ada," katanya.
ANTARA News
02 Maret 2010, Jakarta -- Indonesia tengah mempersiapkan sistem teknologi informasi terpadu untuk mengantisipasi perang melalui dunia maya (cyber war), yang telah dirintis sejumlah negara.
"Perang informasi, perang teknologi menjadi tantangan global saat ini. Karenanya kita tidak mungkin untuk mengabaikannya, kecuali membangun sistem teknologi informasi yang memadai, kuat dan solid," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan, salah satu komponen yang akan diperkuat adalah peran, fungsi dan teknologi media untuk menjadi sarana untuk mengantipasi perang informasi dan teknologi, perang melalui dunia maya.
"Media merupakan salah satu komponen pertahanan non militer yang dapat diberdayakan untuk mendukung sistem pertahanan negara yang kuat, salah satunya dengan memberdayakan media untuk mengantisipasi perang melalui dunia maya, perang teknologi informasi," tutur Sjafrie.
Terkait itu Kementerian Pertahanan akan mengadakan lokakarya yang melibatkan pengusaha dan pelaku media untuk merumuskan sistem teknologi informasi terpadu dalam menghadapi perang teknologi informasi melalui dunia maya.
Sjafrie menegaskan, selain perang konvensional yang harus tetap diantisipasi dengan pergelaran kekuatan militer memadai, ancaman perang inkonvensional seperti perang teknologi informasi, dunia maya, juga harus diantisipasi dan dikelola dengan baik.
"Kami memang belum bisa memodernisasi alat utama sistem senjata yang ada dengan maksimal, karena keterbatasan anggaran namun itu akan tetap kami lakukan bertahap, sambil mengantisipasi ancaman perang inkonvensional, sesuai perkembangan lingkungan strategis yang ada," katanya.
ANTARA News
Gelar Latihan Intensif, Aceh Jadi Target
Ribuan amunisi yang diamankan polisi dipamerkan di Mapolres Bireuen. (Foto: rahmat hidayat/rakyat aceh/jpnn)
02 Maret 2010, Lhokseumawe -- Terkait penggrebekan dan pengepungan yang dilakukan aparat keamanan di Aceh Besar dan Bireuen, membuktikan jika jaringan teroris Jamaah Islamiah (JI) sudah bercokol di Aceh. Tak ada kata terlambat untuk mengatasi, asalkan mau membuka mata terhadap kegiatan teror berskala internasional tersebut.
“Teroris sudah ada di Aceh. Memang kenyataannya demikian. Sulit menampik kenyataan ini,” ujar Al Chaidar, kepada koran ini ketika dihubungi melalui telepon selular, kemarin. Pria yang juga salah satu pengajar di Universitas Malikussaleh Aceh Utara ini mengatakan, temuan bukti tersebut lebih kuat duagaan milik anggota Jamaah Islamiah (JI) dari pada milik Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Bahkan dia mengatakan pentolan dan tokoh-tokoh yang ada di Aceh kini telah berangkat ke Afghanistan.
“ Sebelumnya para anggota yang diduga Jamaah Islamiah (JI) ini melakukan tempat latihan di Aceh Besar dan di Aceh Tamiang. Kini telah hilang dan tidak kembali lagi,” katanya.
Bahkan dia mencontohkan dengan ditangkapnya seorang pelaku yang merampok toko emas di Kutablang, Kabupaten Bireun, beberapa waktu lalu, yang mana mengaku dana hasil rampokan itu digunakan untuk bom di Jakarta.
“Ini juga membuktikan kalau teroris itu telah ada di Aceh. Emang ini merupakan jaringan Nurdin M Top yang mana pernah pergi ke Aceh setelah Aceh dilanda gempa dan tsunami,” ujar Al Chaidar.
JI Aceh Ada Koneksi Internasional
Pasca tertangkapnya empat anggota Jamaah Islamiah di kawasan Jalin Jantho, Aceh Besar kemarin malam (24/2), pihak kepolisian mengendus ada koneksi jaringan teroris internasional. Tak ingin gegabah mengambil putusan, Mabes Polri pun dilibatkan untuk penyelidikan intensif. Bahkan Malaysia pun bisa dituding terlibat, karena ada temuan seragam militer negara tetangga tersebut.
"Informasi baru ada, tetapi, kita belum ungkap ke publik, karena masih harus berkoordinasi dengan Mabes Polri," ujar Kapolda Aceh Irjen Pol Aditya Warman usai sertijab Wakapolda Aceh yang baru dari Brigjen Bambang Suparno kepada Kombes Pol Surya Darma di Banda Aceh, Rabu (24/2).
Menurut Kapolda, berdasarkan pengembangan dari empat tersangka yang telah ditangkap dua hari lalu, pihaknya mendapat informasi baru bahwa kelompok jaringan ini diduga punya hubungan tidak hanya lokal melainkan nasional dan internasional dan sejauh mana perkembangannya masih terus dikembangkan.
Sejauh mana ujung pangkalnya dan keberadaan mereka di Aceh akan kami pelajari dan nantinya akan dicoba cross chek oleh Mabes Polri dengan jaringan JI yang ada selama ini. Bahkan salah satu yang berhasil ditangkap kemarin justru diduga telah dikenal selama ini di Aceh namun, masih terus didalami.
"Ini semua tidak saya ungkap disinilah, sebab masih akan dicocokkan dengan sumber lain yang berhasil di ungkap dan ada sejumlah tanda-tanda sudah dikenali sebelumnya pihak Mabes Polri,"
Terkait keberadaan kelompok ini di Aceh, tambah Kapolda, justru memprediksikan sudah lama, hanya lagi selama ini daerah Aceh sangat aman, dan dianggap legal, sehingga dengan mudah melakukan aktifitasnya bahkan sampai membesar dan itulah yang dikagetkan oleh aparat.
"Kita bukannya kecolongan, tetapi, dengan kondisi yang sudah kondusif justru dimanfaatkan untuk perbuatan lain dan untuk kepentingan apa," jelasnya.
Indikasi mereka punya senjata, Kapolda menyebutkan berdasarkan hasil penyelidikan aparatnya mengakui ada, tetapi itu yang belum ditemukan termasuk dari mana sumbernya serta alat-alat atribut seperti baju loreng milik angkatan darat Malaysia.
Rakyat Aceh
02 Maret 2010, Lhokseumawe -- Terkait penggrebekan dan pengepungan yang dilakukan aparat keamanan di Aceh Besar dan Bireuen, membuktikan jika jaringan teroris Jamaah Islamiah (JI) sudah bercokol di Aceh. Tak ada kata terlambat untuk mengatasi, asalkan mau membuka mata terhadap kegiatan teror berskala internasional tersebut.
“Teroris sudah ada di Aceh. Memang kenyataannya demikian. Sulit menampik kenyataan ini,” ujar Al Chaidar, kepada koran ini ketika dihubungi melalui telepon selular, kemarin. Pria yang juga salah satu pengajar di Universitas Malikussaleh Aceh Utara ini mengatakan, temuan bukti tersebut lebih kuat duagaan milik anggota Jamaah Islamiah (JI) dari pada milik Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Bahkan dia mengatakan pentolan dan tokoh-tokoh yang ada di Aceh kini telah berangkat ke Afghanistan.
“ Sebelumnya para anggota yang diduga Jamaah Islamiah (JI) ini melakukan tempat latihan di Aceh Besar dan di Aceh Tamiang. Kini telah hilang dan tidak kembali lagi,” katanya.
Bahkan dia mencontohkan dengan ditangkapnya seorang pelaku yang merampok toko emas di Kutablang, Kabupaten Bireun, beberapa waktu lalu, yang mana mengaku dana hasil rampokan itu digunakan untuk bom di Jakarta.
“Ini juga membuktikan kalau teroris itu telah ada di Aceh. Emang ini merupakan jaringan Nurdin M Top yang mana pernah pergi ke Aceh setelah Aceh dilanda gempa dan tsunami,” ujar Al Chaidar.
JI Aceh Ada Koneksi Internasional
Pasca tertangkapnya empat anggota Jamaah Islamiah di kawasan Jalin Jantho, Aceh Besar kemarin malam (24/2), pihak kepolisian mengendus ada koneksi jaringan teroris internasional. Tak ingin gegabah mengambil putusan, Mabes Polri pun dilibatkan untuk penyelidikan intensif. Bahkan Malaysia pun bisa dituding terlibat, karena ada temuan seragam militer negara tetangga tersebut.
"Informasi baru ada, tetapi, kita belum ungkap ke publik, karena masih harus berkoordinasi dengan Mabes Polri," ujar Kapolda Aceh Irjen Pol Aditya Warman usai sertijab Wakapolda Aceh yang baru dari Brigjen Bambang Suparno kepada Kombes Pol Surya Darma di Banda Aceh, Rabu (24/2).
Menurut Kapolda, berdasarkan pengembangan dari empat tersangka yang telah ditangkap dua hari lalu, pihaknya mendapat informasi baru bahwa kelompok jaringan ini diduga punya hubungan tidak hanya lokal melainkan nasional dan internasional dan sejauh mana perkembangannya masih terus dikembangkan.
Sejauh mana ujung pangkalnya dan keberadaan mereka di Aceh akan kami pelajari dan nantinya akan dicoba cross chek oleh Mabes Polri dengan jaringan JI yang ada selama ini. Bahkan salah satu yang berhasil ditangkap kemarin justru diduga telah dikenal selama ini di Aceh namun, masih terus didalami.
"Ini semua tidak saya ungkap disinilah, sebab masih akan dicocokkan dengan sumber lain yang berhasil di ungkap dan ada sejumlah tanda-tanda sudah dikenali sebelumnya pihak Mabes Polri,"
Terkait keberadaan kelompok ini di Aceh, tambah Kapolda, justru memprediksikan sudah lama, hanya lagi selama ini daerah Aceh sangat aman, dan dianggap legal, sehingga dengan mudah melakukan aktifitasnya bahkan sampai membesar dan itulah yang dikagetkan oleh aparat.
"Kita bukannya kecolongan, tetapi, dengan kondisi yang sudah kondusif justru dimanfaatkan untuk perbuatan lain dan untuk kepentingan apa," jelasnya.
Indikasi mereka punya senjata, Kapolda menyebutkan berdasarkan hasil penyelidikan aparatnya mengakui ada, tetapi itu yang belum ditemukan termasuk dari mana sumbernya serta alat-alat atribut seperti baju loreng milik angkatan darat Malaysia.
Rakyat Aceh
Intelijen belum Direformasi
02 Maret 2010, Jakarta -- Kasus keterlibatan seorang intel dari kesatuan Kostrad berinisial ES menjadi salah satu fakta belum adanya reformasi di tubuh intel. Akibatnya, pelaksanaan tugas terjadi tumpang tindih.
Hal ini disampaikan oleh pengamat militer UI Andi Widjojanto kepada Media Indonesia di Jakarta, Selasa (2/3). "Reformasi intel bisa dikatakan belum dimulai," ujarnya. Idealnya, sahut dia, intelijen itu membutuhkan tiga dinas dengan tugas yang tidak tumpang tindih. Pertama, dinas intelijen strategis yang melekat di Kementerian Pertahanan yang bertugas untuk mengantisipasi pendadakan strategis dari musuh di luar negeri.
Kedua, dinas intelijen nasional yang bertugas untuk pendadakan strategis dalam negeri. Unit-unit intelijen militer dipertahankan untuk memberi masukan taktis militer yang terkait pada perubahan cuaca, medan, musuh. Ketiga, intelijen yustisia yang dikerahkan untuk membantu proses penyelidikan perkara-perkara hukum. Kejadian yang terjadi dengan intel Kostrad, menurutnya, wujud dari pengambilan tugas intel nasional yang semestinya bukan bagian dari fungsinya sebagai intelijen militer. "Karena belum ada UU Intelijen Negara, saat ini tidak ada pengaturan yang jelas tentang fungsi dan tugas dinas-dinas intelijen," tukasnya.
Ia menyinggung reformasi di tubuh intelijen hanya pada struktur organisasi, tetapi tidak substansial pada tugas dan fungsi masing-masing bagian. Pada zaman kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, pemerintah sempat mengeluarkan Keppres 5/2002 tentang intel. Itu pun hanya dua hal yang dicantumkan dan sekedar mengatur BIN sebagai Koordinator Intel Negara.
"Presiden lainnya tidak pernah mengeluarkan aturan apapun untuk intel. Di masa SBY, UU Intel yang sudah masuk prolegnas 2004-2009 gagal diselesaikan. Dicoba lagi tahun ini, bagian dari prolegnas 2009-2014," tandasnya.
MEDIA INDONESIA
RI Jajaki Kembali Pelatihan Kopassus dengan AS
02 Maret 2010, Jakarta -- Pemerintah Indonesia sedang menjajaki kembali kemungkinan pelatihan bagi anggota Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat (Kopassus) di Amerika Serikat.
Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin kepada ANTARA News di Jakarta, Selasa mengatakan, Indonesia telah mengirimkan tim khusus untuk membahas kemungkinan dibuka kembali pelatihan bagi prajurit Kopassus di AS.
"Tim terdiri atas unsur Departemen Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, TNI dan Kopassus. Tim semalam sudah berangkat, untuk membicarakan berbagai kemungkinan" ungkapnya.
Kopassus menjalin kerja sama pendidikan dan latihan dengan sejumlah negara seperti AS. Namun, kerja sama itu terhenti menyusul embargo militer yang diterapkan AS terhadap Indonesia pada 1999.
Bahkan setelah AS mencabut embargo militernya terhadap Indonesia pada November 2005, pelatihan dan pendidikan bagi Kopassus masih belum diberikan pihak negara Paman Sam itu.
Padahal, pasca pencabutan embargo militer itu, AS telah membuka kembali kerja sama International Military Education and Training (IMET), Foreign Military Sales (FMS), Foreign Military Financing (FMF), maupun Defence Export dengan Indonesia.
"Namun, untuk Kopassus masih belum hingga kini," kata Sjafrie.
Ia mengatakan, salah satu agenda kemitraan komprehensif yang akan disepakati RI dan AS dalam serangkaian kunjungan Presiden AS Barack Obama ke Indonesia medio Maret mendatang adalah memantapkan kerja sama pertahanan kedua negara yang telah kembali berjalan sejak November 2005.
Pemerintah Indonesia akan memantapkan beberapa kerja sama pertahanan yang telah dijalin kembali dengan Amerika Serikat, pasca pencabutan embargo militer oleh negara itu pada November 2005, terutama bidang pendidikan dan latihan bagi prajurit dan perwira TNI.
"Salah satunya program IMET yang telah berjalan kembali, pasca embargo militer AS kepada Indonesia," kata Sjafrie.
ANTARA News
Dua F-5 AU Korsel Jatuh
2 Februari 2010 -- Dua jet tempur Angkatan Udara Korea Selatan mengalami kecelakaan di Gunung Hwangbyeong sekitar 20 km sebelah Barat Gangneung, Provinsi Gangwon pukul 12:20 waktu setempat diungkapkan seorang pejabat Kementrian Pertahanan, Selasa (2/2) pada Kantor Berita Yonhap.
AU Korsel mengerahkan dua helikopter penyelamat HH-60 ke lokasi kejadian.
Sejumlah pendaki melaporkan ke kantor pemadam kebakaran setempat menemukan serpihan jet tempur di dekat puncak gunung Hwangbyeong, menurut pejabat tersebut.
Jet tempur dari jenis F-5 hilang dari pantauan radar setelah 5 menit lepas landas dari Pangkalan Udara di Gangneung. Penyebab insiden kemungkinan besar disebabkan pandangan buruk karena cuaca berkabut menurut juru bicara AU Korsel.
Insiden ini ketujuh kalinya menimpa jet tempur tua F-5 AU Korsel sejak 2000. Dua pilot tewas setelah dua F-5 bertabrakan di Laut Kuning 2004. Kemudian empat awak pesawat tewas setelah jet tempur F-5 dan F-4E bertabrakan di tempat dan tahun yang sama. Dua F-5 bertabrakan di Pocheon pada November 2008.
Jet tempur F-5 pertama kali diproduksi pada 1970-an oleh Amerika Serikat, digunakan AU Korsel sejak 1980-an. Dilaporkan AU Korsel menggunakan 174 F-5 E/F.
YONHAP/@beritahankam
PAK FA Tidak Disertakan Pada Farnborough Air Show 2010
T-50 saat melakukan uji terbang pertama kalinya 29 Januari lalu. (Foto: Sukhoi)
2 Februari 2010 -- Rusia tidak akan menampilkan jet tempur generasi kelima T-50, pada pameran dirgantara internasional Farnborough di Inggris, musim panas ini ungkap Direktur Utama Sukhoi Mikhail Pogosyan.
Sukhoi harus melakukan uji terbang pada tiga jet tempur lainnya pada akhir 2010 atau awal 2011, ditambahkan Pogosyan setelah bertemu Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin.
T-50 berencana memulai uji terbang standar pada April, akan menghabiskan beberapa tahun menuntaskan program pengujian menurut sebuah sumber di Sukhoi.
Prototipe PAK FA yang disebut T-50 pertama kali mengudara dipiloti Sergey Bogdan selama 47 menit di Timur Jauh Rusia 29 Januari lalu. Uji terbang kedua dilakukan 12 Februari. Setelah serangkaian uji terbang di Komsomolsk-on-Amur, pesawat diangkut ke Pangkalan Udara Zhukovsky dekat Moskow untuk pengujian akhir.
(Grafis: RIA Novosti)
Rusia mengembangkan jet tempur generasi kelima sejak era 1990-an. Hanya tiga negara yang mengembangkan jet tempur generasi kelima, Amerika Serikat dengan F-22 Raptor dan F-35 JSF, Cina dan Rusia.
Rusia akan bekerjasama dengan India mengembangkan PAK FA. India akan melakukan modifikasi salah satunya jumlah awak pesawat menjadi dua orang. PAK FA dapat mengendong rudal didalam perutnya atau diluar.
AU Rusia dijadwalkan menerima pesawat pertama pada 2015. Harga pesawat perunit dibanderol 100 juta dolar lebih murah dari F-35 JSF. AU Rusia dan India berencana masing-masing membeli 100 pesawat.
RIA Novosti/@beritahankam
2 Februari 2010 -- Rusia tidak akan menampilkan jet tempur generasi kelima T-50, pada pameran dirgantara internasional Farnborough di Inggris, musim panas ini ungkap Direktur Utama Sukhoi Mikhail Pogosyan.
Sukhoi harus melakukan uji terbang pada tiga jet tempur lainnya pada akhir 2010 atau awal 2011, ditambahkan Pogosyan setelah bertemu Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin.
T-50 berencana memulai uji terbang standar pada April, akan menghabiskan beberapa tahun menuntaskan program pengujian menurut sebuah sumber di Sukhoi.
Prototipe PAK FA yang disebut T-50 pertama kali mengudara dipiloti Sergey Bogdan selama 47 menit di Timur Jauh Rusia 29 Januari lalu. Uji terbang kedua dilakukan 12 Februari. Setelah serangkaian uji terbang di Komsomolsk-on-Amur, pesawat diangkut ke Pangkalan Udara Zhukovsky dekat Moskow untuk pengujian akhir.
(Grafis: RIA Novosti)
Rusia mengembangkan jet tempur generasi kelima sejak era 1990-an. Hanya tiga negara yang mengembangkan jet tempur generasi kelima, Amerika Serikat dengan F-22 Raptor dan F-35 JSF, Cina dan Rusia.
Rusia akan bekerjasama dengan India mengembangkan PAK FA. India akan melakukan modifikasi salah satunya jumlah awak pesawat menjadi dua orang. PAK FA dapat mengendong rudal didalam perutnya atau diluar.
AU Rusia dijadwalkan menerima pesawat pertama pada 2015. Harga pesawat perunit dibanderol 100 juta dolar lebih murah dari F-35 JSF. AU Rusia dan India berencana masing-masing membeli 100 pesawat.
RIA Novosti/@beritahankam
RI-Vietnam Perangi Penangkapan Ikan Ilegal
Pejabat sementara Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Adi Putra Taher (kiri) didampingi Ketua Parlemen Vietnam Nguyen Phu Trong (kanan) dan Deputi Menteri Luar Negeri Hamzah Thayeb (tengah) menghadiri forum bisnis Indonesia- Vietnam di Jakarta, Senin (1/3). Forum dihadiri para pengusaha kedua negara tersebut membahas mengenai investasi, peluang dan kerjasama bisnis antara Indonesia dan Vietnam. (Foto: ANTARA/Prasetyo Utomo/Koz/mes/10)
2 Maret 2010, Jakarta -- Pengusaha Indonesia dan Vietnam sepakat menekan penangkapan ikan secara ilegal, yang kerap terjadi di perairan Indonesia. Pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal selama ini sulit dilakukan karena terjadi perbedaan persepsi antara Indonesia dan Vietnam.
Kesamaan persepsi tentang pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal tersebut dilakukan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pelaksana Tugas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Adi Putra Tahir dan Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) Vu Tien Loc di Jakarta, Senin (1/3). Acara ini disaksikan President of National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam Nguyen Phu Trong.
Ketua Kadin Komite Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam Juan Gondokusumo menjelaskan, banyak nelayan Vietnam yang tertangkap sewaktu memasuki perairan Indonesia. ”Mereka menganggap orang Indonesia gampang dikasih pungutan liar. Jadi, mereka bisa gampang masuk ke perairan kita,” kata dia.
Guna mengatasi hal itu, lanjut Juan, dibuat kesepakatan di antara kedua negara dengan memahami hukum yang berlaku di Indonesia dan Vietnam.
Menurut Adi, untuk mencapai kesepakatan itu, harus ada kesamaan persepsi terhadap aturan hukum yang berlaku di dua negara, termasuk aturan penangkapan ikan. ”Kemungkinan aturan penangkapan ikan di Vietnam lebih bebas,” ujar dia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad berpendapat, untuk menangani penangkapan ikan secara ilegal, baik pencurian ikan maupun penangkapan ikan yang tidak dilaporkan, dibutuhkan koordinasi antarpemerintah.
Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya memiliki 24 unit kapal patroli. Padahal, untuk mengawasi perairan Indonesia yang luasnya 81.000 kilometer persegi dibutuhkan setidaknya 70 kapal patroli.
Selama ini, menurut Juan, hubungan Indonesia-Vietnam cukup erat. Namun, investasi lebih didominasi oleh Indonesia.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri, Riset, dan Teknologi Rahmat Gobel dalam persiapan pameran EcoProducts Internasional mengatakan, investasi pada masa mendatang bukan hanya membangun pabrik, melainkan harus mengutamakan proses produksi ramah lingkungan.
KOMPAS
2 Maret 2010, Jakarta -- Pengusaha Indonesia dan Vietnam sepakat menekan penangkapan ikan secara ilegal, yang kerap terjadi di perairan Indonesia. Pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal selama ini sulit dilakukan karena terjadi perbedaan persepsi antara Indonesia dan Vietnam.
Kesamaan persepsi tentang pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal tersebut dilakukan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pelaksana Tugas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Adi Putra Tahir dan Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) Vu Tien Loc di Jakarta, Senin (1/3). Acara ini disaksikan President of National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam Nguyen Phu Trong.
Ketua Kadin Komite Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam Juan Gondokusumo menjelaskan, banyak nelayan Vietnam yang tertangkap sewaktu memasuki perairan Indonesia. ”Mereka menganggap orang Indonesia gampang dikasih pungutan liar. Jadi, mereka bisa gampang masuk ke perairan kita,” kata dia.
Guna mengatasi hal itu, lanjut Juan, dibuat kesepakatan di antara kedua negara dengan memahami hukum yang berlaku di Indonesia dan Vietnam.
Menurut Adi, untuk mencapai kesepakatan itu, harus ada kesamaan persepsi terhadap aturan hukum yang berlaku di dua negara, termasuk aturan penangkapan ikan. ”Kemungkinan aturan penangkapan ikan di Vietnam lebih bebas,” ujar dia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad berpendapat, untuk menangani penangkapan ikan secara ilegal, baik pencurian ikan maupun penangkapan ikan yang tidak dilaporkan, dibutuhkan koordinasi antarpemerintah.
Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya memiliki 24 unit kapal patroli. Padahal, untuk mengawasi perairan Indonesia yang luasnya 81.000 kilometer persegi dibutuhkan setidaknya 70 kapal patroli.
Selama ini, menurut Juan, hubungan Indonesia-Vietnam cukup erat. Namun, investasi lebih didominasi oleh Indonesia.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri, Riset, dan Teknologi Rahmat Gobel dalam persiapan pameran EcoProducts Internasional mengatakan, investasi pada masa mendatang bukan hanya membangun pabrik, melainkan harus mengutamakan proses produksi ramah lingkungan.
KOMPAS
KASAL: Indonesia Membutuhkan AL Yang Besar dan Kuat
2 Februari 2010, Surabaya -- Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan (Archipelagic State) terbesar di dunia memiliki wilayah laut yang berbatasan langsung dengan sepuluh negara tetangga. Secara kewilayahan, Indonesia memiliki luas wilayah yurisdiksi nasional kurang lebih 7,8 juta km2 dengan dua pertiga wilayahnya adalah laut seluas 5,9 juta km2 yang mencakup Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia 2,7 juta km2, laut wilayah, perairan kepulauan serta perairan pedalaman seluas 3,2 juta km2. Selain itu memiliki panjang garis pantai 81.000 km, serta memiliki 17.499 pulau.
“Dengan melihat kondisi dan konstelasi geografi Indonesia dalam tatanan dunia modern dan dikaitkan dengan konsep Geopolitik dan Geostrategi, membuat kita tidak dapat memungkiri kenyataan, bahwa Indonesia membutuhkan Angkatan Laut yang besar dan kuat. Seiring dengan hal tersebut, kita bertekad untuk mewujudkan visi TNI Angkatan Laut yang kuat dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia,” tegas Kasal Laksamana TNI Agus Suhartono dalam amanatnya pada upacara serah terima empat jabatan strategis dalam jajaran TNI AL di Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), Ujung Surabaya, Senin (1/3).
Keempat jabatan yang diserahterimakan tersebut adalah Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) dari Laksamana Muda (Laksda) TNI Ignatius D. Surarto kepada Laksda TNI Among Margono, S.E, Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Danseskoal) dari Laksda TNI Among Margono, S.E. kepada Laksda TNI Didi Setiadi, Gubernur Akademi Angkatan Laut (Gubernur AAL) dari Laksda TNI Didi Setiadi kepada Laksamana Pertama (Laksma) TNI Bambang Suwarto dan Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Danpuspenerbal) dari Laksma TNI Rudy Hendro Satmoko kepada Laksma TNI Halomoan Sipahutar, M.Sc.
Sebagai negara yang merdeka, menurut Kasal lebih lanjut, Indonesia harus mampu menjaga kedaulatannya demi menjamin pemanfaatan sumber daya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, serta menjaga martabat dan kehormatan negara di mata masyarakat dunia. Kedaulatan itu diimplementasikan dengan membuat peraturan perundang-undangan Nasional yang harus dihormati dan dipatuhi oleh siapa saja, termasuk dunia internasional.
Kedaulatan negara tersebut harus dijunjung tinggi dan ditegakkan oleh aparatur negara yang terkait. Dalam konteks tersebut, secara universal, TNI Angkatan Laut mengemban tugas itu, yaitu menjaga kedaulatan dan keamanan negara di laut. Artinya, TNI Angkatan Laut harus mampu melindungi wilayah dan mengamankan kekayaan alam bangsa Indonesia di laut seutuhnya, tegasnya.
Bertitik tolak dari penegasan tersebut, Kasal Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., menegaskan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Laut untuk melakukan introspeksi tentang sejauh mana tugas-tugas yang diemban telah dilaksanakan selama ini. “Sebagaimana kita ketahui bahwa tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut, dapat dilihat dari sejauh mana TNI Angkatan Laut mampu menjaga dan mengamankan wilayah Indonesia, dengan wujud nyatanya berupa jumlah unsur-unsur yang mampu digelar sesuai dengan jenis operasinya, serta seberapa besar jaminan keamanan laut yang mampu diberikan,” tegasnya sambil mengajak seluruh jajarannya untuk bersama-sama membangun TNI Angkatan Laut yang kuat dan mejadi kebanggaan bangsa Indonesia.
DISPENAL
Militer China Terkuat
Frigate kelas Guangzhou milik AL China.
2 Maret 2010, Beijing -- Kekuatan militer China harus didorong menjadi yang terkuat di dunia dan bergerak cepat untuk mengalahkan AS sebagai kekuatan militer global. Oleh karena itu, China harus menghilangkan sikap bersahaja terkait tujuan globalnya dan berlari cepat menjadi nomor satu.
Pandangan tersebut disampaikan perwira senior Angkatan Darat China (PLA), Kolonel Liu Mingfu, dalam bukunya yang mulai beredar hari Senin (1/3) berjudul The China Dream.
Buku berbahasa China itu memiliki 303 halaman dan merupakan tambahan suara dorongan agar China bersikap lebih tegas terhadap AS dalam masalah-masalah perdagangan, Tibet, hak asasi manusia, dan penjualan persenjataan ke Taiwan.
”Tujuan besar China pada abad ke-21 adalah menjadi nomor satu, kekuatan tertinggi. Jika China pada abad ke-21 tidak bisa menjadi nomor satu, tidak bisa menjadi kekuatan tertinggi, maka tidak bisa dihindarkan hal itu akan menjadikan China seorang yang tersesat dan terpinggirkan,” tulis Liu, yang merupakan guru besar di Universitas Pertahanan Nasional, yang ternama itu.
”Selama China berusaha naik menjadi nomor satu di dunia, bahkan kalaupun China lebih kapitalis ketimbang AS, AS akan tetap berusaha keras untuk menghentikannya,” tambah Liu sambil menegaskan bahwa pandangan-pandangan di dalam buku itu sepenuhnya merupa- kan pendapat pribadi. ”Kita memerlukan kebangkitan militer seperti halnya kebangkitan ekonomi.”
Buku Liu menambah kesaksian adanya tekanan di dalam negeri China kepada kepemimpinan Partai Komunis China untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi China yang cepat itu diterjemahkan lebih besar ke dalam pengaruh yang lebih kuat terhadap Barat, yang berjuang melawan kelesuan ekonominya.
Perwira PLA lain sebelumnya telah menyampaikan agar anggaran pertahanan China tahun ini bisa mengirimkan sebuah sinyal perlawanan terhadap Washington, setelah pemerintahan Obama melanjutkan rencana menjual persenjataan bernilai 6,4 miliar dollar AS ke Taiwan pada Januari lalu.
”Salah satu bagian opini publik di mana para pemimpin menaruh perhatian terhadapnya adalah pandangan para elite termasuk perwira PLA,” kata Alan Romberg, pakar China dan Taiwan di Henry L Stimson Center, di Washington DC.
Terkunci ketiga
Menurut Liu, China harus menggunakan pendapatannya yang terus meningkat untuk menjadi kekuatan militer terbesar dunia, sebegitu kuatnya sehingga AS ”tidak akan berani dan tidak akan mampu mencampuri konflik militer di Teluk Taiwan”.
Jika tujuan kekuatan militer China tidak bisa melampaui AS dan Rusia, maka China akan terkunci menjadi kekuatan militer peringkat ketiga, dan hal itu bisa bermakna memberikan sejumlah besar kantong uang kepada para pemilik peluru.
Persaingan antara China dan AS, ditegaskan Liu, adalah pertarungan untuk menjadi negara pemimpin, sebuah konflik tentang siapa yang bangkit dan jatuh untuk mendominasi dunia. ”Untuk mengamankan dirinya, untuk mengamankan dunia, China harus bersiap untuk menjadi penjaga dunia,” ungkapnya.
Pemerintah China berhati-hati dalam menanggapi pandangan soal pembangunan militernya karena tidak ingin merusak hubungan dengan mitra dagang utamanya, AS. Sikap pemerintah terhadap pandangan elitenya itu akan tercermin pada pengesahan anggaran pertahanan 2010, sekitar pekan ini.
KOMPAS
2 Maret 2010, Beijing -- Kekuatan militer China harus didorong menjadi yang terkuat di dunia dan bergerak cepat untuk mengalahkan AS sebagai kekuatan militer global. Oleh karena itu, China harus menghilangkan sikap bersahaja terkait tujuan globalnya dan berlari cepat menjadi nomor satu.
Pandangan tersebut disampaikan perwira senior Angkatan Darat China (PLA), Kolonel Liu Mingfu, dalam bukunya yang mulai beredar hari Senin (1/3) berjudul The China Dream.
Buku berbahasa China itu memiliki 303 halaman dan merupakan tambahan suara dorongan agar China bersikap lebih tegas terhadap AS dalam masalah-masalah perdagangan, Tibet, hak asasi manusia, dan penjualan persenjataan ke Taiwan.
”Tujuan besar China pada abad ke-21 adalah menjadi nomor satu, kekuatan tertinggi. Jika China pada abad ke-21 tidak bisa menjadi nomor satu, tidak bisa menjadi kekuatan tertinggi, maka tidak bisa dihindarkan hal itu akan menjadikan China seorang yang tersesat dan terpinggirkan,” tulis Liu, yang merupakan guru besar di Universitas Pertahanan Nasional, yang ternama itu.
”Selama China berusaha naik menjadi nomor satu di dunia, bahkan kalaupun China lebih kapitalis ketimbang AS, AS akan tetap berusaha keras untuk menghentikannya,” tambah Liu sambil menegaskan bahwa pandangan-pandangan di dalam buku itu sepenuhnya merupa- kan pendapat pribadi. ”Kita memerlukan kebangkitan militer seperti halnya kebangkitan ekonomi.”
Buku Liu menambah kesaksian adanya tekanan di dalam negeri China kepada kepemimpinan Partai Komunis China untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi China yang cepat itu diterjemahkan lebih besar ke dalam pengaruh yang lebih kuat terhadap Barat, yang berjuang melawan kelesuan ekonominya.
Perwira PLA lain sebelumnya telah menyampaikan agar anggaran pertahanan China tahun ini bisa mengirimkan sebuah sinyal perlawanan terhadap Washington, setelah pemerintahan Obama melanjutkan rencana menjual persenjataan bernilai 6,4 miliar dollar AS ke Taiwan pada Januari lalu.
”Salah satu bagian opini publik di mana para pemimpin menaruh perhatian terhadapnya adalah pandangan para elite termasuk perwira PLA,” kata Alan Romberg, pakar China dan Taiwan di Henry L Stimson Center, di Washington DC.
Terkunci ketiga
Menurut Liu, China harus menggunakan pendapatannya yang terus meningkat untuk menjadi kekuatan militer terbesar dunia, sebegitu kuatnya sehingga AS ”tidak akan berani dan tidak akan mampu mencampuri konflik militer di Teluk Taiwan”.
Jika tujuan kekuatan militer China tidak bisa melampaui AS dan Rusia, maka China akan terkunci menjadi kekuatan militer peringkat ketiga, dan hal itu bisa bermakna memberikan sejumlah besar kantong uang kepada para pemilik peluru.
Persaingan antara China dan AS, ditegaskan Liu, adalah pertarungan untuk menjadi negara pemimpin, sebuah konflik tentang siapa yang bangkit dan jatuh untuk mendominasi dunia. ”Untuk mengamankan dirinya, untuk mengamankan dunia, China harus bersiap untuk menjadi penjaga dunia,” ungkapnya.
Pemerintah China berhati-hati dalam menanggapi pandangan soal pembangunan militernya karena tidak ingin merusak hubungan dengan mitra dagang utamanya, AS. Sikap pemerintah terhadap pandangan elitenya itu akan tercermin pada pengesahan anggaran pertahanan 2010, sekitar pekan ini.
KOMPAS
Monday, March 1, 2010
Malaysia Bantah Terlibat dalam Latihan ala Militer di Aceh
Senjata api jenis AK bersama ribuan amunisi berhasil ditemukan aparat Polres Bireuen. Perlengkapan perang tersebut diduga milik anggota Jamaah Islamiah. (Foto: int/metroaceh)
01 Maret 2010, Kuala Lumpur -- Menteri Pertahanan Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membantah militer Malaysia terlibat dalam aktivitas teror di Aceh, Indonesia. Kendati demikian, Ahmad Zahid meminta pemerintah Indonesia menyelidiki masalah tersebut.
Ahmad Zahid mengomentari laporan yang menyebutkan dalam sebuah penggerebekan pekan lalu di Aceh, Kepolisian Indonesia menyita bayonet, uang, DVD, juga seragam militer Malaysia.
Seperti diwartakan The Star, Senin (1/3), Ahmad Zahid mengatakan pemerintah Malaysia tidak pernah terlibat dalam konflik di negara-negara tetangga. Hal tersebut diungkapkan Ahmad Zahid kepada wartawan setelah melepas tentara Malaysia di pangkalan udara Subang, Malaysia, untuk memimpin misi International Monitoring Team-Mindanao, kemarin (28/2).
Tim yang dikomandani Mayor Jenderal Datuk Baharun Hamzah tersebut kembali diterjunkan ke wilayah Mindanao, Filipina, selama satu tahun setelah sempat ditarik.
Kepolisian Daerah Aceh menggerebek tempat latihan militer liar di kawasan hutan Pegunungan Jalin, Jantho, Aceh Besar, pada 22 Februari. Dalam operasi tersebut, tiga orang ditangkap dan puluhan lainnya dalam pengejaran. Kepolisian Daerah Aceh menduga mereka bagian dari kelompok Jamaah Islamiyah.
TEMPO Interaktif
01 Maret 2010, Kuala Lumpur -- Menteri Pertahanan Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membantah militer Malaysia terlibat dalam aktivitas teror di Aceh, Indonesia. Kendati demikian, Ahmad Zahid meminta pemerintah Indonesia menyelidiki masalah tersebut.
Ahmad Zahid mengomentari laporan yang menyebutkan dalam sebuah penggerebekan pekan lalu di Aceh, Kepolisian Indonesia menyita bayonet, uang, DVD, juga seragam militer Malaysia.
Seperti diwartakan The Star, Senin (1/3), Ahmad Zahid mengatakan pemerintah Malaysia tidak pernah terlibat dalam konflik di negara-negara tetangga. Hal tersebut diungkapkan Ahmad Zahid kepada wartawan setelah melepas tentara Malaysia di pangkalan udara Subang, Malaysia, untuk memimpin misi International Monitoring Team-Mindanao, kemarin (28/2).
Tim yang dikomandani Mayor Jenderal Datuk Baharun Hamzah tersebut kembali diterjunkan ke wilayah Mindanao, Filipina, selama satu tahun setelah sempat ditarik.
Kepolisian Daerah Aceh menggerebek tempat latihan militer liar di kawasan hutan Pegunungan Jalin, Jantho, Aceh Besar, pada 22 Februari. Dalam operasi tersebut, tiga orang ditangkap dan puluhan lainnya dalam pengejaran. Kepolisian Daerah Aceh menduga mereka bagian dari kelompok Jamaah Islamiyah.
TEMPO Interaktif
Pangdam IV/Diponegoro: Prajurit Desersi Sedikit
Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Budiman (kiri), menyematkan tanda kehormatan Satya Lencana Kesetiaan, kepada empat prajurit TNI, pada upacara peringatan HUT ke-60 Kodam IV/Diponegoro, di Makodam IV/Diponegoro, di Semarang, Jateng, Senin (1/3). Dalam amanatnya, pangdam berpesan agar masalah disiplin prajurit harus selalu menjadi perhatian karena selama ini masih ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan sejumlah anggota TNI AD yang menyangkut masalah desersi, tindak pidana, asusila dan penyalahgunaan wewenang. (Foto: ANTARA/R. Rekotomo/Koz/mes/10)
01 Mar 2010, Semarang -- Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro Mayjen TNI Budiman menyatakan prajurit TNI yang desersi atau meninggalkan tugas tanpa izin pada tahun 2009 di wilayahnya relatif sedikit.
"Prajurit Kodam IV/Diponegoro yang desersi jumlahnya di bawah sepuluh orang," kata Pangdam usai menjadi inspektur upacara peringatan Hari Ulang Tahun Ke-60 Kodam IV/Diponegoro di Lapangan Parade Makodam di Semarang, Senin.
Ia menjelaskan, sedikitnya jumlah prajurit yang desersi dikarenakan sudah mulai ada peningkatan kesejahteraan bagi anggota TNI.
Selain itu, kata dia, kehidupan di wilayah Kodam IV/Diponegoro relatif sederhana sehingga tidak terlalu jauh perbedaan antara kondisi kesejahteraan prajurit dengan lingkungan di sekitarnya.
Pangdam mengungkapkan, rata-rata prajurit yang desersi tersebut memilih melarikan diri karena menolak menjalani hukuman setelah melakukan suatu pelanggaran hukum.
"Bagi prajurit yang desersi dan melarikan diri, kita tetap berusaha agar secepatnya dapat ditangkap dan kalau sampai batas waktu yang telah ditetapkan belum berhasil ditangkap maka yang bersangkutan akan diadili secara "inabsensia" dan kemudian dipecat," ujarnya.
Terkait hal tersebut, Pangdam mengatakan, pada masa mendatang pihaknya akan melakukan pembinaan satuan untuk meningkatkan kedisplinan, profesionalisme keprajuritan serta meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat.
Sejumlah prajurit TNI AD berbaris, pada upacara peringatan HUT ke-60 Kodam IV/Diponegoro dengan inspektur upacara Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Budiman, di Makodam IV/Diponegoro, di Semarang, Jateng. (Foto: ANTARA/R. Rekotomo/Koz/mes/10)
Sejumlah prajurit TNI AD mementaskan atraksi barongsay Naga Doreng, usai berlangsungnya upacara peringatan HUT ke-60 Kodam IV/Diponegoro. (Foto: ANTARA/R. Rekotomo/Koz/mes/10)
Upacara peringatan HUT Ke-60 Kodam IV/Diponegoro juga dihadiri oleh sejumlah mantan Pangdam IV/Diponegoro yakni Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, mantan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Tyasno Sudarto.
Tema peringatan HUT Ke-60 Kodam IV/Diponegoro kali ini adalah "Dengan semangat perjuangan Pangeran Duponegoro, prajurit Kodam IV/Diponegoro bertekad meningkatkan disiplin, profesionalisme keprajuritan dan manunggal dengan rakyat dalam rangka melaksanakan tugas pokok TNI".
Dalam upacara tersebut, Pangdam menyematkan Tanda Kehormatan Negara Republik Indonesia (TKNRI) Bintang Kartika Eka Paksi Nararya kepada Mayor Inf Katam, Kapten CBA Suratno (Satya Lancana Kesetiaan 24 tahun), Serka Joko Suyanto (Satya Lancana Kesetiaan 14 tahun), dan Kopda Sutikno (Satya Lancana Kesetiaan 8 tahun).
Upacara peringatan dilanjutkan dengan parade dan defile pasukan dan acara syukuran yakni pemotongan nasi tumpeng oleh Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Budiman.
ANTARA JATENG
01 Mar 2010, Semarang -- Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro Mayjen TNI Budiman menyatakan prajurit TNI yang desersi atau meninggalkan tugas tanpa izin pada tahun 2009 di wilayahnya relatif sedikit.
"Prajurit Kodam IV/Diponegoro yang desersi jumlahnya di bawah sepuluh orang," kata Pangdam usai menjadi inspektur upacara peringatan Hari Ulang Tahun Ke-60 Kodam IV/Diponegoro di Lapangan Parade Makodam di Semarang, Senin.
Ia menjelaskan, sedikitnya jumlah prajurit yang desersi dikarenakan sudah mulai ada peningkatan kesejahteraan bagi anggota TNI.
Selain itu, kata dia, kehidupan di wilayah Kodam IV/Diponegoro relatif sederhana sehingga tidak terlalu jauh perbedaan antara kondisi kesejahteraan prajurit dengan lingkungan di sekitarnya.
Pangdam mengungkapkan, rata-rata prajurit yang desersi tersebut memilih melarikan diri karena menolak menjalani hukuman setelah melakukan suatu pelanggaran hukum.
"Bagi prajurit yang desersi dan melarikan diri, kita tetap berusaha agar secepatnya dapat ditangkap dan kalau sampai batas waktu yang telah ditetapkan belum berhasil ditangkap maka yang bersangkutan akan diadili secara "inabsensia" dan kemudian dipecat," ujarnya.
Terkait hal tersebut, Pangdam mengatakan, pada masa mendatang pihaknya akan melakukan pembinaan satuan untuk meningkatkan kedisplinan, profesionalisme keprajuritan serta meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat.
Sejumlah prajurit TNI AD berbaris, pada upacara peringatan HUT ke-60 Kodam IV/Diponegoro dengan inspektur upacara Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Budiman, di Makodam IV/Diponegoro, di Semarang, Jateng. (Foto: ANTARA/R. Rekotomo/Koz/mes/10)
Sejumlah prajurit TNI AD mementaskan atraksi barongsay Naga Doreng, usai berlangsungnya upacara peringatan HUT ke-60 Kodam IV/Diponegoro. (Foto: ANTARA/R. Rekotomo/Koz/mes/10)
Upacara peringatan HUT Ke-60 Kodam IV/Diponegoro juga dihadiri oleh sejumlah mantan Pangdam IV/Diponegoro yakni Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, mantan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Tyasno Sudarto.
Tema peringatan HUT Ke-60 Kodam IV/Diponegoro kali ini adalah "Dengan semangat perjuangan Pangeran Duponegoro, prajurit Kodam IV/Diponegoro bertekad meningkatkan disiplin, profesionalisme keprajuritan dan manunggal dengan rakyat dalam rangka melaksanakan tugas pokok TNI".
Dalam upacara tersebut, Pangdam menyematkan Tanda Kehormatan Negara Republik Indonesia (TKNRI) Bintang Kartika Eka Paksi Nararya kepada Mayor Inf Katam, Kapten CBA Suratno (Satya Lancana Kesetiaan 24 tahun), Serka Joko Suyanto (Satya Lancana Kesetiaan 14 tahun), dan Kopda Sutikno (Satya Lancana Kesetiaan 8 tahun).
Upacara peringatan dilanjutkan dengan parade dan defile pasukan dan acara syukuran yakni pemotongan nasi tumpeng oleh Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Budiman.
ANTARA JATENG
Laksda Among Margono Jabat Pangarmatim
KSAL, Laksamana TNI Agus Suhartono SE (kiri), bersama Pangarmatim baru, Laksamana Muda TNI Among Margono SE (dua kanan) dan Pangarmatim lama, Laksamana Muda TNI Ignatius Dadiek Surarto (kanan) melakukan salam komando usai upacara serah terima jabatan (Sertijab) Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim), di Dermaga Ujung Koarmatim Surabaya, Senin (3/3). Jabatan Pangarmatim kini dipegang oleh Laksamana Muda TNI Agus Margono SE, menggantikan pejabat lama, Laksamana Muda TNI Ignatius Dadiek Surarto. (Foto: ANTARA/Bhakti Pundhowo/Koz/mes/10)
01 Maret 2010, Surabaya -- Laksamana Muda TNI Among Margono resmi menjabat Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim), menggantikan pejabat lama Laksda TNI Ignatius Dadiek Surarto.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Agus Suhartono memimpin langsung serah terima jabatan Pangarmatim dalam upacara militer di Dermaga Koarmatim Ujung, Surabaya, Senin (1/3).
Laksda TNI Ignatius Dadiek Surarto yang alumni AAL tahun 1977, tergolong sangat singkat menduduki posisi sebagai orang pertama di Koarmatim, yakni kurang dari tujuh bulan. Sebelum menjabat Pangarmatim, Laksda TNI Among Margono adalah Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), sementara Laksda Ignatius Dadiek Surarto mendapat promosi sebagai Asisten Operasi KSAL.
KSAL Laksamana TNI Agus Suhartono menyematkan tanda jabatan Pangarmatim kepada Laksda TNI Among Margono. (Foto: Serda Mar Kuwadi)
KSAL Laksamana TNI Agus Suhartono menandatangani berita acara serah terima jabatan Pangarmatim. Pangarmatim diserahterimakan dari Laksda TNI Ignatius Dadiek Surarto kepada Laksda TNI Among Margono. (Foto: Serda Mar Kuwadi)
KSAL Laksamana TNI Agus Suhartono menyerahkan Pataka Seskoal kepada Laksda TNI Didi Setiadi saat serah terima jabatan Komandan Seskoal. Komandan Seskoal diserahterimakan dari Laksda TNI Among Margono kepada Laksda TNI Didi Setiadi. (Foto: Serda Mar Kuwadi)
KSAL Laksamana TNI Agus Suhartono melakukan pemeriksaan pasukan saat upacara serah terima jabatan Pangarmatim, Gubernur AAL, Komandan Seskoal dan Komandan Puspenerbal. (Foto: Serda Mar Kuwadi)
Marching band dari Kadet AAL turut memeriahkan acara serah terima jabatan Komandan Puspenerbal, Komandan Seskoal, Pangarmatim dan Gubernur AAL. (Foto: Serda Mar Kuwadi)
Sejumlah Kadet AAL, Kowal, Marinir dan Pasukan Khusus turut serta dalam defile pasukan saat Serah Terima Jabatan Komandan Puspenerbal, Komandan Seskoal, Pangarmatim dan Gubernur AAL. (Foto: Serda Mar Kuwadi)
Pada kesempatan sama, KSAL juga sekaligus memimpin sertijab untuk tiga jabatan strategis di lingkungan TNI AL lainnya. Ketiga jabatan itu masing-masing Komandan Seskoal dari Among Margono kepada Laksda TNI Didi Setiadi yang sebelumnya menjabat Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL), sementara posisi Didi Setiadi diserahterimakan kepada Laksma TNI Bambang Suwarto.
Satu pergantian lainnya adalah Komandan Pusat Penerbangan TNI AL (Puspenerbal) dari Laksma TNI Rudi Hendro kepada pejabat baru Laksma TNI Halomoan Sipahutar.
Pangarmatim Laksda Among Margono yang lulusan AAL tahun 1978, sebelumnya pernah menduduki pos penting di lingkungan TNI AL, di antaranya Komandan Lantamal IV Tanjung Pinang, Wakil Asisten Perencanaan KSAL hingga terakhir Komandan Seskoal.
MEDIA INDONESIA
01 Maret 2010, Surabaya -- Laksamana Muda TNI Among Margono resmi menjabat Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim), menggantikan pejabat lama Laksda TNI Ignatius Dadiek Surarto.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Agus Suhartono memimpin langsung serah terima jabatan Pangarmatim dalam upacara militer di Dermaga Koarmatim Ujung, Surabaya, Senin (1/3).
Laksda TNI Ignatius Dadiek Surarto yang alumni AAL tahun 1977, tergolong sangat singkat menduduki posisi sebagai orang pertama di Koarmatim, yakni kurang dari tujuh bulan. Sebelum menjabat Pangarmatim, Laksda TNI Among Margono adalah Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), sementara Laksda Ignatius Dadiek Surarto mendapat promosi sebagai Asisten Operasi KSAL.
KSAL Laksamana TNI Agus Suhartono menyematkan tanda jabatan Pangarmatim kepada Laksda TNI Among Margono. (Foto: Serda Mar Kuwadi)
KSAL Laksamana TNI Agus Suhartono menandatangani berita acara serah terima jabatan Pangarmatim. Pangarmatim diserahterimakan dari Laksda TNI Ignatius Dadiek Surarto kepada Laksda TNI Among Margono. (Foto: Serda Mar Kuwadi)
KSAL Laksamana TNI Agus Suhartono menyerahkan Pataka Seskoal kepada Laksda TNI Didi Setiadi saat serah terima jabatan Komandan Seskoal. Komandan Seskoal diserahterimakan dari Laksda TNI Among Margono kepada Laksda TNI Didi Setiadi. (Foto: Serda Mar Kuwadi)
KSAL Laksamana TNI Agus Suhartono melakukan pemeriksaan pasukan saat upacara serah terima jabatan Pangarmatim, Gubernur AAL, Komandan Seskoal dan Komandan Puspenerbal. (Foto: Serda Mar Kuwadi)
Marching band dari Kadet AAL turut memeriahkan acara serah terima jabatan Komandan Puspenerbal, Komandan Seskoal, Pangarmatim dan Gubernur AAL. (Foto: Serda Mar Kuwadi)
Sejumlah Kadet AAL, Kowal, Marinir dan Pasukan Khusus turut serta dalam defile pasukan saat Serah Terima Jabatan Komandan Puspenerbal, Komandan Seskoal, Pangarmatim dan Gubernur AAL. (Foto: Serda Mar Kuwadi)
Pada kesempatan sama, KSAL juga sekaligus memimpin sertijab untuk tiga jabatan strategis di lingkungan TNI AL lainnya. Ketiga jabatan itu masing-masing Komandan Seskoal dari Among Margono kepada Laksda TNI Didi Setiadi yang sebelumnya menjabat Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL), sementara posisi Didi Setiadi diserahterimakan kepada Laksma TNI Bambang Suwarto.
Satu pergantian lainnya adalah Komandan Pusat Penerbangan TNI AL (Puspenerbal) dari Laksma TNI Rudi Hendro kepada pejabat baru Laksma TNI Halomoan Sipahutar.
Pangarmatim Laksda Among Margono yang lulusan AAL tahun 1978, sebelumnya pernah menduduki pos penting di lingkungan TNI AL, di antaranya Komandan Lantamal IV Tanjung Pinang, Wakil Asisten Perencanaan KSAL hingga terakhir Komandan Seskoal.
MEDIA INDONESIA
Sunday, February 28, 2010
Kasad Buka Penataran Terpusat Taktik Bertempur
28 Februari 2010, Bandung -– Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI George Toisutta, membuka penataran terpusat Taktik bertempur gelombang pertama yang diselenggarakan di Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif) Kodiklat Angkatan Darat di Cipatat Jawa Barat.
Peserta penataran berjumlah 353 orang terdiri dari komandan brigade, komandan batalyon, Kepala bagian latihan, perwira seksi latihan dan bintara pelatih dari seluruh Kotama serta Balakpus di jajaran Angkatan Darat yang berlangsung selama dua minggu.
Dalam amanatnya Kasad mengatakan, taktik bertempur merupakan seni dan ilmu untuk memberdayakan satuan guna memenangkan suatu pertempuran. Taktik bertempur akan mengalami evolusi, seiring dengan tujuan, karakteristik musuh, medan pertempuran, sistem persenjataan musuh, dan kemampaun satuan sendiri.
Ditambahkan, dihadapkan dengan realitas pelaksanaan tugas operasi yang dilaksanakan satuan TNI Angkatan Darat selama ini, yang sering melaksanakan operasi dalam rangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP), maka arah pembinaan latihan ke depan diarahkan untuk melaksanakan OMSP dengan titik berat Operasi Lawan Insurjensi (OLI).
Ditegaskan Kasad, penataran ini diantaranya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan prajurit TNI Angkatan Darat agar profesional dalam menghadapi tugas-tugas ke depan, yang semakin dinamis dan kompleks, dalam menjaga integritas dan keutuhan wilayah NKRI.
“Penataran ini bukan latihan untuk menyiapkan prajurit sebagai peraga-peraga untuk ditonton atau didemonstrasikan dengan memperlihatkan keindahan gerakan perorangan dan keindahan manuver satuan, tetapi untuk membentuk prajurit yang benar-benar tangguh dan handal dalam bertempur di medan pertempuran, sehingga hasil penataran ini perlu ditransformasikan kepada seluruh satuan jajaran TNI Angkatan Darat”, tegas Kasad.
“Untuk itu, perlu suatu perubahan tentang doktrin taktik bertempur TNI Angkatan Darat yang mampu menjawab tuntutan dan tantangan tugas pada masa kini dan masa yang akan datang. Upaya tersebut dilakukan dengan mengevaluasi dan memperbaiki taktik pertempuran yang kita miliki, dan segera mensosialisasikannya dalam pelaksanaan Penataran Terpusat Taktik Bertempur seperti sekarang ini”, tambah Kasad.
Usai pembukaan penataran terpusat taktik bertempur ini para peserta juga menerima pengarahan dari Kasad, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Johanes Suryo Prabowo, Komandan Kodiklat Angkatan Darat Letjen TNI Syaiful Rizal, dan Pangkostrad Letjen TNI Burhanudin Amin.
DISPENAD/POS KOTA
Lebanon Dihibahkan MiG-29 Minta Helikopter Mi-24
28 Februari 2010 -- Pemerintah Rusia menyetujui menghibahkan 10 helikopter Mi-24 menggantikan 10 MiG-29, sebelumnya dijanjikan dihibahkan ke Lebanon.
Setelah Presiden Lebanon Michel Sleiman bertemu timbalannya Presiden Rusia Dmitry Medvedev di Moskow, Kamis (25/2) untuk kunjungan dua hari. Kunjungan ini pertama kalinya dilakukan kepala pemerintahan Lebanon ke Rusia.
Angkatan Darat Lebanon sangat membutuhkan helikopter yang dapat dilengkapi roket dan peralatan militer canggih lainnya ungkap pernyataan Kantor Kepresidenan Lebanon, Sabtu (27/2).
Lebanon dan Rusia menandatangani kerjasama militer meliputi penyediaan peralatan militer untuk Angkatan Bersenjata Lebanon dan pelatihan perwira dan prajurit AB Lebanon.
Angkatan Udara Lebanon hanya mempunyai sejumlah jet tempur era 1950-an dan beberapaa helikopter era Perang Vietnam. Hibah MiG-29 oleh Rusia menampar hubungan militer Amerika Serikat dan Lebanon yang sudah berlangsung lama. Amerika Serikat hanya menawarkan hibah pesawat mesin tunggal Cessna Caravan untuk memperkuat AU Lebanon.
AFP/Press TV/@beritahankam
Subscribe to:
Posts (Atom)