Myanmar Beli 50 Jet Latih K-8 Dari Cina

Jet latih J-8 (K-8) AU Cina. (Foto: sinodefence.com)

19 Juli 2010 -- Angkatan Udara Myanmar membeli 50 jet latih K-8 Karakorum dari Cina, diberitakan situs Irrawaddy.org Selasa (15/6) mengutip sebuah sumber AU Myanmar di pangkalan udara Meikhtila.

Jet latih K-8 dikirimkan ke Myanmar dalam keadaan terurai melalui jalur laut dari Cina. Pesawat akan dirakit di Pusat Produksi dan Perawatan Pesawat Terbang di Meikhtila.

Kesepakatan pembelian 50 K-8 setelah KASAU Myanmar Letnan Jenderal Myat Hein berkunjung ke Cina pada November tahun lalu. Myanmar telah membeli 12 jet latih K-8 pada 1998-1999, ditempatkan di Pangkalan Udara Taungoo di Divisi Pegu.

Menurut sumber sama, “Dua alasan pembelian jet latih K-8, guna pelatihan atau/untuk COIN.”

Jet tempur K-8 Karakorum atau Hongdu JL-8 hasil kerjasama Cina dan Pakistan, dipersenjatai rudal udara-udara dan roket.

AU Myamar menandatangani kontrak pembelian 20 jet tempur MiG-29 Fulcrum senilai 570 juta dolar akhir 2009. Jet tempur MiG-29 akan dikirimkan ke Myanmar dalam terurai dengan kapal pada Juli dan September tahun ini, dan akan dirakit di Meikhtila.

Pemerintah Junta Militer Myanmar telah membeli 280 jet tempur dan latih dari Cina, Rusia, Yugoslavia dan Polandia.

AU Myanmar didirikan pada 1947 sebelum Myanmar merdeka. Myanmar mempunyai 10 markas komando angkatan udara; lanud Bassein di divisi Irrawaddy, lanud Mingaladon di divisi Rangoon, lanud Myitkyina di negara bagian Kachin, lanud Myike di divisi Tenasserim, lanud Namsang di negara bagian Shan, lanud Taungoo di divisi Pegu, pusat latihan terbang Meikhtila (Shante), lanud Magwe di divisi Magwe, lanud Homemalin di divisi Sagaing dan pusat pelatihan darat Meikthila di divisi Mandalay.

Helikopter militer Myanmar jatuh

Empat orang tewas dan seorang luka berat dalam insiden jatuhnya helikopter militer buatan Rusia Mi-1 di hutan dekat kota Pindaya di negara bagian Shan, Rabu (16/6) diberitakan kantor berita AFP Kamis (17/6) mengutip seorang pejabat pemerintah Myanmar.

Insiden ini tidak diberitakan media milik pemerintah Myanmar.

Pada 2001, sebuah helikopter militer jatuh menewaskan sekretaris dua junta militer Letnan Jenderal Tin Oo serta sejumlah pejabat tinggi Myanmar. Pemerintah Myanmar tidak mengumumkan penyebab insiden ini.

The Irrawaddy/Berita HanKam

Two CN235s for the Navy of Mexico Ferried to Their Mexican Base

15 June 2010 -- The two CN235s aircraft ordered by the Mexican Navy departed Airbus Military’s facility of San Pablo (Seville) with destination to the Navy’s air base of Tapachula, on Friday 11th June.

These two CN235s, in their Maritime Patrol version (MPA), will join the fleet of seven C212 MPAs already in service with the Mexican Navy. With their greater range, higher resistance and a more modern technology which eases crew workload, they will allow the Navy to expand their maritime traffic surveillance, as well as their border and other control missions, to name a few applications.

Like the C212, the CN235 is fitted with the Fully Integrated Tactical (FITS) mission system. It will allow the Navy of Mexico to detect, track and classify small boats used for drug trafficking and smuggling. It also will be able to control the Exclusive Economic Zone or to carry out search and rescue missions. The Mexican Navy was the first to operate the FITS from 2004. This system analyses the information provided by several different surveillance sensors and provides it to the crew in an intelligent way. It is displayed on two operator consoles and a cockpit tactical display on the CN235.

About CN235

Able to carry up to six tonnes of payload and a maximux cruise speed of 240 kt (450 km/h), the CN235 is able to take off from and land on short, semi-prepared runways with soft surfaces thanks to its Short Take Off and Landing (STOL) characteristics and the strong landing gear with tandem low-pressure tyre. Its excellent handling qualities, high manoeuvrability and fast engine (two General Electric GE CT7-9CE-3,1750 shp) response allow safe critical operations at a very low altitude. Outstanding reliability and supportability result in high aircraft availability and the lowest life cycle cost (LCC) in its class. The CN235 MPA is in operation with the USCG, the Irish Air Corps and the Civil Guard in Spain, among others.

About FITS

FITS is in widespread service on Airbus Military aircraft with air arms in Chile, Ireland, and United States among others, and is now also operational with the Spanish and Brazilian Air Forces who both selected Airbus Military for the major upgrades of their ageing P-3 aircraft fleets

Airbus Military

KSAL Bantah Persingkat Jabatan Pangarmatim

Sejumlah anggota Komando pasukan Katak (Kopaska) saat defile pasukan pada upacara serah terima jabatan Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) dan Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL) di Dermaga Koarmatim Ujung, Surabaya, Jumat (18/6). Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto dilantik menjadi Pangarmatim menggantikan Laksamana Muda TNI Among Margono, yang berpindah tugas sebagai Asisten Kasal Bidang Perencanaan dan Anggaran (Asrena Kasal), sementara Laksamana Pertama TNI Hari Bowo menggantikan Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto sebagai Gubernur AAL. (FOTO ANTARA/M Risyal Hidayat/ss/ama/10)

18 Juni 2010, Surabaya - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Agus Suhartono membantah telah mempersingkat jabatan Laksamana Muda TNI Among Margono sebagai Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) dan memberikannya kepada Laksmana Muda TNI Bambang Suwarto.

"Tidak ada kesengajaan untuk mempercepat jabatan Pangarmatim. Semua ini karena kebutuhan organisasi," katanya usai memimpin upacara serah terima jabatan Pangarmatim dan Gubernur AAL di markas Koarmatim, Dermaga Ujung, Surabaya, Jumat.

Among Margono menjabat Pangarmatim sejak 3 Maret 2010. Namun, pada 18 Juni 2010 jabatan tersebut ditinggalkannya setelah KSAL menunjuk Bambang Suwarto, yang sebelumnya menjabat Gubernur AAL, sebagai penggantinya.

Selanjutnya Among Margono akan menempati pos barunya sebagai Asisten KSAL Bidang Perencanaan. Menurut KSAL, pergantian jabatan itu karena kebutuhan yang mendesak.

"Kami butuh orang yang benar-benar memahami tentang perencanaan pembangunan kekuatan TNI-AL. Siapa orangnya? Ya, tentu saja Pangarmatim," katanya.

Ia mengaku faham betul dengan kemampuan Among Margono. "Dulu, ketika saya menjabat Asrena (Asisten KSAL Bidang Perencanaan), dia (Bambang Suwarto) wakil saya. Jadi, dia sangat ahli di bidang perencanaan," kata Agus Suhartono.

Apalagi dalam waktu dekat ini, lanjut KSAL, jabatan Asrena akan berada di bawah Kementerian Pertahanan langsung sehingga langkahnya memilih Among Margono tidak salah.

Percepatan jabatan Pangarmatim juga berpengaruh pada jabatan Gubernur AAL. Bambang Suwarto menjabat Gubernur AAL juga dalam waktu yang relatif singkat, yakni sejak 1 Maret 2010.

Jabatan yang ditinggalkannya itu kemudian ditempati oleh Laksamana Pertama TNI Hari Bowo yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Komando Armada RI Kawasan Barat.

ANTARA Jatim

Binsat Marinir

18 Juni 2010, Sidoarjo -- Sejumlah prajurit Korps Marinir dari Pasmar-1, melakukan kerjasama saat melewati halang rintang, saat Pra Lomba Pembinaan Satuan (Binsat) Kormar, di Brigif-1 Marinir, Gedangan Sidoarjo, Jatim, Jumat (18/6). Pra Lomba Binsat yang diikuti Batalyon Taifib-1 Marinir, Batalyon Infanteri-5 dan Batalyon Arhanud-1 Marinir tersebut, bertujuan untuk melatih kesiapan fisik dan mental tempur para prajurit Korps Marinir. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/Koz/mes/10)

Seorang prajurit Korps Marinir dari Pasmar-1, tersangkut kawat berduri, ketika melewati halang rintang merayap di bawah kawat berduri, saat Pra Lomba Pembinaan Satuan (Binsat) Kormar, di Brigif-1 Marinir, Gedangan Sidoarjo, Jatim, Jumat (18/6). (Foto: ANTARA/Eric Ireng/Koz/mes/10)

Sejumlah Kapal dan Pesawat TNI-AL akan Dimusnahkan

USS Solano County (LST-1128) dibeli Indonesia diberi nama KRI Teluk Langsa (LST-501). Kapal dibangun di galangan kapal Chicago Bridge & Iron Co., Seneca, IL., mulai 23 November 1944 selesai 19 Februari 1945. Kapal diberi nama USS LST-1128, dioperasikan AL AS 9 Maret 1945, ditempatkan di wilayah Asia-Pasifik saat PD II. Kapal diganti namanya menjadi USS Solano County, dipensiunkan AL AS 1 November 1958. (Foto: navsource.org/Robert Hurst)

18 Juni 2010, Surabaya -- Sebanyak 12 unit kapal perang dan 16 unit pesawat milik TNI Angkatan Laut (AL) akan dimusnahkan untuk kemudian digantikan dengan armada baru.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Agus Suhartono di Surabaya, Jumat, mengatakan, pemusnahan kapal dan pesawat sudah masuk dalam cetak biru (blue print) program pembangunan kekuatan armada dan personel TNI-AL periode 2010-2014.

"Untuk tahap pertama ini ada empat unit kapal perang dari 12 yang akan kami hapus. Semua kapal yang kami hapus tersebut jenis LST (landing ship tank) buatan Amerika Serikat tahun 1942," katanya usai memimpin upacara serah terima jabatan Pangarmatim dan Gubernur AAL.

"Meskipun dihapus, tidak mengurangi kekuatan armada TNI-AL karena kami juga telah membangun kapal-kapal perang jenis LST dan LDP (landing dock platform)," katanya menambahkan.

Demikian halnya dengan pesawat udara milik TNI-AL. Dari 21 unit pesawat jenis Nomad, hanya lima unit yang dipertahankan untuk kegiatan latihan.

"Selebihnya, 16 unit yang akan dihapus selama periode 2010-2012 itu. Untuk pesawat, kami sudah memesan tiga unit CN-235 ke PT DI (Dirgantara Indonesia). Mudah-mudahan dua tahun lagi sudah bisa masuk ke TNI-AL," kata Agus Suhartono.

Ia mengemukakan, kapal dan pesawat yang sudah tua itu sudah tidak ekonomis lagi untuk dioperasikan karena biaya perawatannya sangat tinggi sehingga menjadi prioritas utama untuk dimusnahkan. "Untuk kru, nanti bisa mengawaki kapal atau pesawat yang baru," katanya.

Pemusnahan itu dilakukan dengan cara dipotong menjadi beberapa bagian. "Kemudian, bagian-bagian itu dilebur dan dijual. Dan, hasil penjualannya dikembalikan kepada negara," katanya.

ANTARA News

Wamenhan Pimpin Delegasi RI Kunjungan ke Turki Bahas Kerjasama Industri Pertahanan

17 Juni 2010, Turki -- Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin selaku Pimpinan Delegasi RI melakukan kunjungan kerja ke Turki pada tanggal 12 sampai 17 Juni 2010. Dalam kunjungan tersebut, Wamenhan yang juga selaku Pimpinan Delegasi Bidang Pertahanan didampingi oleh Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan Brigjen TNI (Mar) Ir Syaiful Anwar, M.Bus MA, dan Dirtekind Ditjen Ranahan Kemhan Laksma TNI Sudi Haryono. Turut serta pula Staf Ahli Kepresidenan bidang Pangan dan energi Yusuf Gunawan selaku pimpinan delegasi bidang Pangan dan Energi.

Wamenhan mengatakan, kunjungan tersebut dimaksudkan untuk membicarakan hal-hal yang akan menjadi agenda pembicaraan kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Turki pada akhir bulan Juni tahun ini. Selain itu, kunjungan juga dimaksudkan dalam rangka merampungkan kesepakatan - kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Turki yang akan ditandatangani pada saat kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Turki nantinya.

Lebih lanjut Wamenhan mengatakan, topik pembicaraan yang dibahas antara Delegasi Indonesia dengan pemerintah Turki meliputi kerja sama bidang pertahanan, masalah pangan dan geothermal. Mengenai kerja sama di bidang pertahanan, antara lain dibicarakan kerjasama dalam pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) dan Industri Pertahanan Non- Alutsista (IPNAS).

Dijelaskan Wamenhan, untuk kerjasama Alutsista, yang menjadi fokus utama adalah kerjasama antara PT. PINDAD dan PT Dirgantara Indonesia (DI) dengan industri pertahanan Turki. Sedangkan kerjasama Industri pertahanan Non-Alutsista adalah produksi non-Alutsista nasional yang selama ini telah mengekspor produk-produknya berupa alat perlengkapan militer ke berbagai negara seperti pakaian militer, sepatu, ikat pinggang, webbing set atau jaring samaran, tenda dan berbagai perlengkapan perorangan lainnya termasuk ransum berupa nasi kaleng, makanan dan minuman ringan dalam kaleng lainnya.

Wamenhan mengungkapkan, hasil kunjungan Delegasi RI ke Turki tersebut, khususnya di bidang pertahanan meliputi draft akhir dokumen kerjasama antara Indonesia dan Turki yang sudah siap ditandatangani oleh Menteri Pertahanan kedua negara saat mendampingi kunjungan Presiden RI ke Turki nanti.

Draft akhir dokumen kerjasama antara Indonesia dan Turki tersebut berupa : pertama, Kesepakatan Kerjasama di bidang industri pesawat tempur antara PT. DI telah siap melakukan kerjasama dengan Turkey Aerospace Industry (TAI) untuk kerjasama dalam pengadaan Alutsista sistem pertahanan udara. Kedua, Kesepakatan kerjasama di bidang industri matra darat antara PT. PINDAD telah siap melakukan kerjasama dengan FNSS Defence System Inc. dari pihak Turki.

Dari dua kesepakatan tersebut, bentuk kerjasama yang dapat dilakukan adalah joint production dan Transfers of Technology (ToT) antara dua Industri pertahanan tersebut, baik dari pihak Indonesia maupun dari pihak Turki. Sedangkan, untuk kontrak pengadaan Alutsista yang perlu diadakan, masih belum final dan masih membutuhkan pembicaraan teknis untuk menentukan produk-produk apa saja yang akan dijadikan basis kerjasama nantinya.

Menurut Wamenhan, pembicaraan lanjutan masih harus dilakukan, sebab kesepakatan yang telah dicapai saat ini dan akan ditandatangani oleh Menhan kedua negara nanti, masih perlu ditindak lanjuti dengan kesepakatan teknis lebih lanjut oleh pihak terkait yang mengelola industri pertahanan kedua negara, khususnya di bidang persenjataan udara maupun darat. Pihak PT. PINDAD yang turut hadir dalam pertemuan tersebut dan sekaligus anggota Delegasi adalah Dirut PT. PINDAD Ade Avianto Soedarsono, sedangkan pihak PT . DI juga dihadiri oleh Dirut PT.DI Budi Santoso.

Sementara itu, untuk produk pertahanan non-Alutsista yang berada di bawah IPNAS pada dasarnya pihak Turki sudah menyepakati untuk adanya pembelian ke Indonesia, namun masih perlu pembahasan lebih lanjut secara teknis yang detail untuk merealisasikan kebutuhan pihak Turki atas produk IPNAS tersebut.

Kerjasama Bidang Pangan dan Geothermal

Disamping membicarakan tentang kerjasama Pertahanan, Delegasi Indonesia juga telah mencapai kesepakatan dalam bidang pangan dan geothermal dengan pemerintah Turki. Dalam pembicaraan kerjasama pangan dan geothermal antara delegasi RI dengan pihak Turki, Delegasi Indonesia di bidang Pangan dan Energi dipimpin oleh Staf Khusus Presiden Bidang Pangan dan Energi Yusuf Gunawan didampingi oleh Kabulog Sutarto Alimoeso, dan Kepala Pusat Sumber Daya Geologi Hadiyanto.

Menurut, Yusuf Gunawan Delegasi di bidang Pangan dan Energi bersama dengan counterpart Kabulog dan Kapus Sumber Daya Geologi mengadakan pertemuan dengan pihak Pemerintah Turki guna membicarakan jual beli produk hasil pertanian dan sumber daya energi kedua negara.

Pada kesempatan tersebut, dijelaskan lebih lanjut oleh Yusuf Gunawan bahwa pihak Bulog Indonesia menawarkan hasil pertanian Indonesia kepada Turki seperti Kakao, Kopi, Beras. Teh dan lain-lain. Dilain pihak Turki juga akan menawarkan produk – produk pertaniannya seperti kapas, tepung terigu dan lain-lain.

Disisi lain, kerjasama bidang sumber daya geothermal sudah siap ditandatangani meliputi dua kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua negara yang akan ditandatangani oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral pada saat kunjungan Presiden RI ke Turki pada akhir bulan ini.

DMC

TNI-AL Butuh Tambahan Enam Helikopter

Sejumlah pesawat Casa 212 milik Skuadron Udara 600 Wing Udara 1 Puspenerbal, melakukan flypass, usai upacara HUT Ke-54 Penerbangan TNI AL di Apron Lanudal Juanda, Surabaya, Kamis (17/6). Kegiatan yang diikuti seluruh unsur TNI AL tersebut melibatkan sejumlah pesawat pengintai Nomad, pesawat angkut Casa, pesawat latih Tobago dan pesawat heli. (Foto: ANTARA/Eric Ireng)

17 Jun 2010, Sidoarjo -- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) membutuhkan tambahan enam unit helikopter untuk memperkuat jajaran armada udaranya.

"Kebutuhan enam heli itu sudah kami masukkan dalam program kerja Trimatra Terpadu 2010-2014," kata Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Agus Suhartono di Sidoarjo, Kamis.

Ia menyebutkan enam unit helikopter tersebut terdiri atas tiga unit helikopter anti-kapal selam dan tiga unit lainnya anti-kapal perang permukaan.

Untuk jenisnya, sampai sekarang Mabes TNI-AL masih melakukan pengkajian.

"Sebaiknya, jangan tanya jenis dulu. Fungsinya saja dulu. Soal jenis, tergantung kemampuan keuangan negara," katanya saat ditemui usai memimpin upacara Hari Ulang Tahun ke-54 Pusat Penerbangan TNI-AL.

Selain itu, TNI-AL juga membutuhkan pesawat jenis CN-235 untuk mendukung pasukan tempur udara di jajaran TNI-AL.

"Keinginan kami secepatnya. Tapi tergantung kemampuan keuangan negara," katanya di Pangkalan Udara TNI-AL, Juanda, Sidoarjo, itu.

KSAL menegaskan, Pusat Penerbangan TNI-AL itu merupakan kekuatan utama TNI-AL karena merupakan bagian dari program kerja Trimatra Terpadu TNI.

"Akan tetap menjalankan fungsinya secara maksimal, kendati terkendala kemampuan keuangan negara," katanya.
Agus menambahkan, untuk membesarkan Pusat Penerbangan TNI-AL, pihaknya juga menjalin kerja sama dengan TNI Angkatan Udara sesuai mekanisme dan prosedur dalam program kerja Trimatra Terpadu.

"Kami punya 'Collibri' (jenis helikopter), sedangkan TNI-AU punya suku cadang dan tenaga mekanik. Tentunya, ini saling mendukung," katanya.

ANTARA Jatim

KSAL: Fungsi Penerbangan TNI-AL Belum Maksimal

Laksamana TNI Agus Suhartono (kanan) salam komando dengan Komandan Pusat Penerbangan TNI AL, Laksma TNI Halomoan Sipahutar, usai penyematan brevet sebagai warga Penerbangan TNI AL di Base Ops Lanudal Juanda, Surabaya, Kamis (17/6). Penyematan brevet tersebut dilakukan sebelum pelaksanaan upacara HUT Ke-54 Penerbangan TNI AL. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/Koz/pd/10)

17 Juni 2010, Sidoarjo -- Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Agus Suhartono, mengatakan bahwa hingga kini fungsi dan peran Pusat Penerbangan TNI-AL belum maksimal.

"Kami menyadari kemampuan penerbangan TNI-AL relatif masih kecil sehingga belum mampu melaksanakan enam fungsi Penerbangan TNI-AL," katanya dalam upacara Hari Ulang Tahun Ke-54 Penerbangan di Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut, Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis.

Enam fungsi Penerbangan TNI-AL itu adalah peperangan anti kapal selam, peperangan anti kapal permukaan, pengamatan laut terbatas, intai maritim, pendaratan pasukan darat lintas helikopter, dan dukungan logistik cepat.

"Belum lagi terjadinya beberapa musibah yang mengakibatkan institusi TNI harus kehilangan alusista (alat utama sistem pertahanan) dan personel penerbangan yang profesional di bidangnya," katanya.

Oleh sebab itu, KSAL meminta kepada jajaran Penerbangan TNI-AL untuk selalu melakukan evaluasi kesiapan teknis alustista dengan memperhatikan aspek keselamatan guna mewujudkan program zero accident.

KSAL, Laksamana TNI Agus Suhartono (kanan) melakukan mencermati bagian dari pesawat heli jenis Bell-412, dipandu pilot Mayor Laut (P) Ludi, sesaat sebelum menerbangkan pesawat dalam rangka penyematan brevet sebagai warga Penerbangan TNI AL di Base Ops Lanudal Juanda, Surabaya, Kamis (17/6). (Foto: ANTARA/Eric Ireng/Koz/pd/10)

Dalam catatan sejarah, Penerbangan TNI-AL telah berperan besar dalam berbagai pertempuran laut, seperti Operasi Trikora, Operasi Dwikora, Operasi Jayawijaya, Penumpasan PGRS/Paraku, Operasi Seroja, dan Operasi Surya Bhaskara Jaya.

Selain itu, Penerbangan TNI-AL juga berperan dalam tugas-tugas kemanusiaan, seperti bencana gempa bumi dan tsunami di Nangroe Aceh Darussalam dan Nias serta bencana alam lainnya di Tanah Air.

Sementara itu, HUT Ke-54 Penerbangan TNI-AL diwarnai dengan aksi demonstrasi kekuatan armada udara dan prajurit di depan KSAL dan tamu undangan lainnya.

Menurut keterangan Komandan Pusat Penerbangan TNI-AL, Laksaman Pertama TNI Halomoan Sipahutar, atraksi tersebut melibatkan sejumlah unit pesawat dan helikopter, di antaranya Colibri Ec-120, Bolcow NBO-105, Bell-412, Nomad, dan Casa NC-212 ditambah personel dari Pasukan Khusus Batalion Intai Amfibi-1 Marinir.

Atraksi tersebut diwarnai insiden pingsannya seorang perempuan berusia sekitar 40 tahun beberapa saat setelah terdengar letusan bom.

Perempuan yang duduk di jajaran kursi undangan itu kaget dan terkejut. Personel pun segera membawa perempuan itu ke RSAL Soekantyo Jahja, Juanda.

ANTARA News

Kapal Riset AS Okeanos Masuki Indonesia

Kapal riset Amerika Serikat (AS) Okeanos Explorer. (Foto: NOAA)

17 Juni 2010, Jakarta -- Kapal riset Amerika Serikat (AS) Okeanos Explorer dari National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA) mulai memasuki wilayah perairan Indonesia di Jakarta Utara pada Jumat (18/06).

"Dijadwalkan kapal ini akan bersama-sama kapal Republik Indonesia (RI) dari BPPT, Baruna Jaya IV, melakukan eksplorasi kolaboratif di laut dalam perairan Sangihe-Talaud, Sulawesi Utara," kata Ketua Corporate Branding and Marine Communication, Conservation International (CI) Indonesia Elshinta Suyoso-Marsden di Jakarta, Kamis.

Kegiatan ini, kata dia, merupakan bagian dari kerjasama kemitraan jangka panjang RI-AS untuk bersama memajukan Ilmu Kelautan, Teknologi, dan Pendidikan yang penting bagi ekonomi dan lingkungan bagi kehidupan di bumi ini.

Eksplorasi bersama ini merepresentasikan berbagai inisiatif yang pertama kalinya dilakukan oleh kedua negara yang memiliki persamaan karakteristik yaitu memiliki wilayah laut yang sangat luas di dunia, ujar Elshinta.

Pada ekspedisi internasional Okeanos Explorer untuk pertama kalinya ini akan bersama-sama dilakukan eksplorasi wilayah laut dalam yang belum pernah disibak kerahasiaannya ini selama sekitar dua bulan.

Okeanos juga akan mengirimkan berbagai data yang diperoleh dari penjelajahan laut dalam itu secara seketika (real time) berupa tampilan gambar-gambar hidup dan data lainnya secara langsung kepada para pakar, peneliti dan ilmuwan yang menonton dari kedua Pusat Komando Penelitian (Expedition Command Center/ ECC) di Jakarta dan Seattle, AS.

Peresmian ECC akan dilakukan oleh Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta disaksikan oleh Dubes AS untuk Indonesia dan para mitra peneliti dari institusi riset ilmiah lainnya.

Diharapkan eksplorasi ini dapat menghasilkan penemuan baru, memetakan dasar laut, memahami lokasi gunung bawah laut dari sisi geologi, biologi dan spesies.

Para Ilmuwan yang diperkirakan akan berpartisipasi dalam ekspedisi ilmiah tersebut (data Kementerian Ristek 2009) antara lain Sugiharto Wirasantosa, Budi Sulistyo dari BRKP, KKP, Yusuf Surachman Djajadihardja dan Ridwan Djamaluddin dari BPPT.

Kemudian Haryadi Permana dari Pusat Penelitian Geoteknologi, LIPI, Noorsalam Nganro, Hasanuddin Abidin, dan Sofyan Hadi dari Institut Teknologi Bandung, Hamdan Abidin dari Pusat survei Geologi, Kementerian ESDM, Dede Yuliadi dari Dishidros Mabes TNI AL dan Iswinardi dari Ditwilhan, Kemenhan.

Sedangkan tujuh ilmuwan AS diantaranya Stephen Randolph Hammond sebagai Chief Scientist dari NOAA; Russell Eugene Brainard, Adjuct Faculty dari Coral reef Ecosystem Division, NOAA; Patricia Barb Fryer, Planetary Scientist dari University of Hawaii, Hawaii Institute of Geophysics and Planetology, James Francis Holden dari Dept. of Microbiology, University of Massachussets.

Timothy Mitchell shank dari Biology Dept, Woods Hole Oceanographyc Institution, Verena Julia Tunniciffe, Professor dari Dept. of Biology, School of Earth & Ocean Sciences, University of Victoria, Canada, dan Laurence alan Mayer, Professor dari Hydrographic Center University of New Hampshire.

ANTARA News

TNI Kaji Ikut Pemilu

Sertijab dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso. (Kiri-kanan) Brigjend TNI Waris, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dan Mayjen Marciano Norman berfoto bersama. (Foto: Abror Rizki)

17 Juni 2010, Jakarta -- Tentara Nasional Indonesia mulai mengkaji keikutsertaan prajurit untuk memilih dalam pemilihan umum. Pembahasan ini merupakan langkah awal pengembalian hak kewarganegaraan prajurit TNI.

”Jalannya masih panjang,” kata Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Rabu (16/6) di Jakarta, seusai Upacara Serah Terima Jabatan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dari Mayjen Marciano Norman kepada Brigjen Waris.

Menurut Panglima TNI, keikutsertaan prajurit TNI dalam pemilu masih harus dibahas bersama di antara para panglima dan kepala staf angkatan di dalam tubuh TNI. Selain itu, perlu dilakukan penelitian, baik secara internal maupun eksternal.

”Masih dalam pengkajian untuk menentukan sikap apakah TNI akan ikut Pemilu 2014 atau tidak. Jadi, saya tidak bisa jawab sekarang,” kata Djoko. Menurut Djoko, banyaknya wacana yang berkembang di luar TNI-lah yang membuat pengkajian ini dilakukan. ”Banyak wacana yang berkembang. Oleh karena itu, akan dibahas,” kata Djoko.

Pembahasan tentang hak memilih tersebut rencananya akan dilakukan di Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI, pekan ini. Hasil pengkajian awal Sesko TNI ini akan menjadi bahan dalam seminar internal dan belum menjadi naskah berbentuk rekomendasi.

”Masalahnya bukan apakah prajurit TNI itu boleh memilih atau tidak. Akan tetapi, kapan hak pilih itu akan dikembalikan,” kata pengamat militer dari Universitas Indonesia, Andi Widjajanto. Menurut Andi, sejak 2002, pengembalian hak pilih ini telah dibahas. Hak memilih adalah hak warga negara prajurit dan negara tidak memiliki alasan untuk menahannya secara permanen.

”Saat itu, ada konsensus untuk sementara tak memberikan hak kewarganegaraan bagi anggota TNI,” kata Andi. Saat itu, dikhawatirkan pemberian hak pilih bagi anggota TNI akan memecah belah soliditas internal serta akan mengakibatkan politisasi TNI, misalnya ketika partai politik menggunakan individu anggota TNI.

Kesiapan individu

Pertanyaan yang harus diperhatikan adalah kesiapan individu prajurit. Apakah telah ada pelajaran kewarganegaraan yang cukup dalam kurikulum pendidikan militer selama ini. Apakah prajurit bisa mengidentifikasikan dirinya antara posisi sebagai prajurit dan warga negara. ”Nanti apakah seorang prajurit akan bertanya kepada komandannya, pilih partai apa. Padahal, atasannya itu posisinya sama-sama sebagai warga negara,” kata Andi.

Menganggap pengembalian hak pilih ini sebagai keharusan, Andi mengusulkan kalau hak pilih prajurit TNI itu diberikan pada tingkatan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) terlebih dahulu. Alasannya, pilkada memiliki skala lebih kecil sehingga mudah diamati konsekuensi yang akan timbul. Pemilihan wali kota dan kabupaten hanya akan melibatkan jumlah prajurit yang lebih sedikit. Ini membuat dampaknya secara politis bisa terukur.

Menurut Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Aslizar Tanjung, pembahasan ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Namun, menurut dia, pembahasan tersebut dilakukan tidak dalam sebuah kesempatan khusus. ”Akan masuk pembahasan rutin,” katanya.

Andi Widjajanto menyambut pembahasan ini sebagai langkah awal dalam sebuah proses yang formal. Dengan adanya kajian ini bisa dilakukan penjadwalan, misalnya, mulai kapan pendidikan tentang hak-hak warga negara mulai diberikan dan kapan prajurit bisa mulai ikut pemilu. ”Bayangan saya, 2010-2014 itu civic education, 2014 tidak ikut pemilu nasional dulu, habis itu baru ikut pilkada. Tahun 2019 baru ikut pemilu nasional.” katanya.

KOMPAS

Rusia Ikuti Tender Sistem Hanud Turki

Sistem pertahanan udara (Hanud) S-400. (Foto: RIA Novosti/Anton Denisov)

17 Juli 2010 -- Rusia siap mengikuti tender pembelian sistem pertahanan udara oleh Turki. Rusia akan menawarkan sistem rudal permukaan-udara S-300 dan S-400, ungkap CEO Rosoboronexport Anatoly Isaikin.

Tender akan diikuti juga oleh perusahaan pembuat SAM negara Barat.

Isaikin tidak menjelaskan modifikasi spesifikasi SAM yang ditawarkan pada Turki.

Pakar militer Turki mengatakan Ankara tertarik pada rudal buatan Rusia, yang dapat secara effektif melindungi perbatasan negara di wilayah Selatan.

Sistem rudal S-300 versi terbaru, dinamakan S-300PMU1, mampu mencegat dan melumat sasaran berupa rudal balistik dan pesawat pada ketinggian rendah dan tinggi pada jarak lebih dari 150 km.

Sistem rudal S-400 mampu menghadapi secara simultan enam sasaran pada jarak 400 km dan ketinggian hingga 40 km, termasuk pesawat terbang, rudal jelajah dan rudal balistik.

RIA Novosti/Berita HanKam

Latpratugas SAR

16 Juni 2010, Surabaya -- Foto diambil dari helikopter Bolcow-105, Dua Kapal Perang melakukan metode bujur sangkar meluas (square) dengan luas 16 Nm dalam pencarian korban Kapal Motor (KM) Joko Tingkir yang tenggelam di sekitar tanjung Jangkar, kawasan Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu(16/6). Ini merupakan serangkaian simulasi latihan Pratugas SAR Unsur KRI Koarmatim yang tergabung unsur dari 4 Kapal perang (KRI Teluk Penyu, KRI Pulau Rupat, KRI Untung Suropati, dan KRI Singa), 1 Helikopter Bolcow-105, 1 Tim Kopaska, dan 1 Tim SAR, dengan tujuan memantabkan operasi SAR jika sewaktu-waktu ada kecelakaan. (Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat/ss/pd/10)

DFC UNIFIL Kunjungi Sudirman Camp

Upacara penyambutan Deputy Force Commander (DFC) UNIFIL Brigjen Santi Bofanti. (Foto: Puspen TNI)

14 Juni 2010, Naqoura, Lebanon -- Deputy Force Commander (DFC) UNIFIL yang baru, Brigjen Santi Bofanti berkunjung ke Markas Satgas Indo Force Headquarter Support Unit Konga XXVI-B1 dan Satgas Indo Force Protection Company Konga XXVI-B2 di Sudirman Camp, Naqoura, Libanon Selatan. Pejabat nomor dua di UNIFIL tersebut juga melihat peralatan tempur yang dimiliki pasukan Garuda.

Deputy Force Commander (DFC) UNIFIL Brigjen Santi Bofanti juga meninjau Ranpur VAB serta 'ANOA' yang dimiliki pasukan Garuda. (Foto: Puspen TNI)

Deputy Force Commander (DFC) UNIFIL Brigjen Santi Bofanti mendapat penjelasan singkat mengenai persenjataan-persenjataan yang dimiliki pasukan Garuda. (Foto: Puspen TNI)

Deputy Force Commander (DFC) UNIFIL Brigjen Santi Bofanti meninjau persenjataan yang dimiliki Satgas Indo Force Headquarter Support Unit (FHQSU) Konga XXVI-B1 dan Satgas Indo Force Protection Company (FPC) Konga XXVI-B2. (Foto: Puspen TNI)

detikFoto

RI – Korea Selatan Selenggarakan Joint Committee and Logistic Meeting Ke – XVII

Model pesawat generasi 4.5 yang dikembangkan oleh Korea Selatan, diberitakan Indonesia akan bekerjasama mengembangkan jet tempur dengan kemampuan siluman ini. (Foto: aviationweek)

16 Juni 2010, Jakarta -– Sejak ditandatanganinya deklarasi bersama kemitraan Strategis antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea Selatan (Korsel) oleh Presiden kedua negara pada tahun 2006, masing-masing pihak berkomitmen untuk mengembangkan kerjasama di berbagai bidang.

Khusus kerjasama dibidang pertahanan, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI dan Kementerian Pertahanan Nasional Republik Korsel juga terus memantapkan diri untuk meningkatkan program kerjasama yang sudah ada maupun yang belum terjalin. Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan kedua negara ini kembali menyelenggarakan forum pertemuan tahunan Joint Committee and Logistic Meeting yang Ke – XVII tahun 2010, Rabu, (16/6) di Kantor Kemhan RI, Jakarta.

Sebelumnya pada bulan Juli tahun 2009 yang lalu Kemhan RI dan Kemhan Republik Korea Selatan juga telah berhasil menyelengarakan pertemuan Logistic Meeting XVI di Kota Seoul, Korea Selatan.

Forum Joint Committee and Logistic Meeting yang Ke – XVII yang di adakan saat ini langsung dibuka oleh sambutan tertulis Sekretaris Jenderal Kemhan RI, Marsdya TNI Eris Herryanto, M.A, yang dibacakan oleh Sesditjen Ranahan Kemhan RI, Laksma TNI Susilo.

Dalam sambutannya, Sekjen Kemhan mengatakan didalam deklarasi bersama kemitraan strategis tahun 2006, khusus menyangkut bidang pertahanan telah menitik beratkan kepada pentingnya untuk mempromosikan dan memfasilitasi kerjasama dalam produksi, alih teknologi dan bentuk rencana kerjasama lainnya.

Sekjen menambahkan, hal tersebut yang pada prosesnya juga dapat dilakukan masing-masing pihak baik melalui imbal beli, maupun pemasaran bersama antar kedua negara.

Diutarakan juga oleh Sekjen Kemhan RI, bahwa melalui logistic meeting sebelumnya kedua kementerian pertahanan, telah berhasil melaksanakan beberapa kegiatan kerjasama pertahanan. Hal tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya kerjasama produksi, pemeliharaan, hibah dan proses alih teknologi alutsista.

Terkait pentingnya proses kerjasama alih teknologi atau Transfer Of Technology (ToT) kedua negara, Sekjen Kemhan RI menjelaskan proses tersebut akan dapat mendorong peningkatan kemampuan industri pertahanan dalam negeri untuk menghasilkan produk yang sesuai spesfikasi yang diajukan oleh TNI sebagai user.

Sekjen Kemhan berharap melalui kegiatan pertemuan Joint Committee and Logistic Meeting kali ini lebih dapat meningkatkan kerjasama yang sudah ada, sehingga lebih berimbang dalam hal volume produksi bersama, alih teknologi maupun nilai ekonomisnya sehingga membawa hasil yang bermanfaat bagi kedua negara.

“ Saya mengharapkan dalam logistic meeting ini terdapat interaksi dan komunikasi yang dapat dilakukan kedua pihak agar dapat kita jadikan wahana untuk saling membangun inspirasi dan selanjutnya mengembangkan dan meningkatkan kerjasama yang konstruktif antara pemerintah dan industri pertahanan kedua negara,” Harap Sekjen Kemhan RI.

Adapun beberapa perhatian yang menjadi agenda dalam pertemuan Logistic Meeting XVII mencakup pembahasan draft Memorandum of Understanding MoU terkait beberapa kerjasama bidang industri pertahanan. Salah satunya adalah, draft MoU kerjasama pengembangan produksi pesawat Fighter KF-X, Draft MoU Mutual Logistic Support dan draft MoU Jaminan Kualitas Asuransi dari pada sistem pengadaan barang dan jasa.

Disamping pembahasan draft MoU, Forum Joint Committee and Logistic Meeting yang Ke – XVII juga membahas rencana kerjasama terkait sistem pengadaan melalui alih teknologi atau Transfer Of Technology (ToT), dan maintenance beberapa peralatan sistem senjata seperti Ranpur Amphibi, Panser Kanon dan Kapal Selam. Kerjasama ToT ini juga mencakup sistem alat komunikasi (Radio System Project) antara PT. LEN Indonesia dengan LIG Net 1.

Pada kesempatan pertemuan Joint Committee and Logistic Meeting yang Ke – XVII tahun ini, Delegasi Kementerian Pertahanan Korea Selatan diketuai oleh Direktur Jenderal Biro Promosi Industri Pertahanan, Program Akuisisi Pertahanan Administrasi (Director General For Defense industry Promotion of Defense Acquisition Program Administration / DAPA ) Dr. CHOI Chang-gon. Sedangkan delegasi Kementerian Pertahanan RI di ketuai oleh Sekjen Kemhan, Marsdya TNI Eris Herryanto, M.A.

Turut hadir dalam Joint Committee and Logistic Meeting yang Ke – XVII RI – Korsel, beberapa perwakilan dari industri pertahanan strategis dari kedua negara, diantaranya PT, Pindad, PT. Dirgantara Indonesia, PT. LEN, Doosan DST, LIG Next 1, dan Daewoo.

DMC

TNI AL Berupaya Lengkapi Kebutuhan Alutsista

Dua Sea Raider milik Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL, melintas di perairan Surabaya, Rabu (16/6). Mabes TNI AL menyusun rencana strategis jangka panjang selama lima tahun ke depan, diantaranya pengadaan sejumlah alutsista baru (dua unit kapal selam pada 2014, sejumlah kapal tempur dan pesawat udara). Pengadaan tersebut untuk mengganti alutsista lama yang sudah tidak digunakan. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/ss/pd/10)

16 Juni 2010, Surabaya -- Jajaran TNI Angkatan Laut terus berupaya melengkapi kebutuhan alutsista, guna mendukung tugas operasi pengamanan laut dan wilayah perairan Indonesia.

Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Among Margono kepada wartawan di Surabaya, Rabu, mengatakan penambahan alat utama sistem senjata (alutsista) di lingkungan TNI AL disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

"Kegiatan operasi pengamanan laut terus meningkat dari hari ke hari dan itu diperlukan dukungan alutsista yang memadai," katanya usai memimpin gelar "admiral inspection" di Markas Koarmatim di Dermaga Ujung, Surabaya, Rabu.

Among Margono mengemukakan Mabes TNI AL telah menyusun rencana strategis jangka panjang selama lima tahun ke depan, termasuk di dalamnya pengadaan sejumlah alutsista baru.

"Sejumlah alutsista itu, seperti pengadaan dua unit kapal selam pada 2014, sejumlah kapal tempur dan pesawat udara. Pengadaan itu untuk mengganti alutsista lama yang sudah tidak digunakan," ujarnya.

Untuk pengadaan kapal tempur, lanjut Pangarmatim, Mabes TNI bekerja sama dengan PT PAL, sementara untuk pesawat udara dengan PT Dirgantara Indonesia.

Combat Boat milik Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/ss/pd/10)

Gelar "admiral inspection" atau inspeksi laut merupakan salah satu tradisi yang dilakukan menjelang pergantian Kepala Staf TNI AL maupun Panglima Komando Armada RI.

Kegiatan tersebut menjadi ajang perpisahan pimpinan TNI AL dengan para prajurit, sekaligus memperkenalkan pimpinan yang baru.

Dalam kegiatan itu, Pangarmatim Laksda TNI Among Margono yang didampingi calon penggantinya Laksda TNI Bambang Suwarto, melakukan inspeksi kapal perang dan prajurit dengan menggunakan Kapal Perang RI Mulga-832.

Serah terima jabatan Pangarmatim dijadwalkan berlangsung pada Jumat (18/6) dan dipimpin langsung Kasal Laksamana TNI Agus Suhartono.

Laksda TNI Among Margono yang baru menjabat Pangarmatim pada awal Maret 2010, selanjutnya mendapat promosi jabatan sebagai Asisten Perencanaan (Asrena) Kasal di Markas Besar TNI AL.

Sementara penggantinya Laksda TNI Bambang Suwarto, juga baru menjabat Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL) pada awal Maret 2010. Keduanya saat itu juga dilantik bersamaan oleh Kasal Laksamana Agus Suhartono.

ANTARA Jatim

Panglima TNI: Keamanan Presiden/wapres Adalah Segalanya

Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso (tengah) berjalan bersama Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang baru Brigjend TNI Waris (kiri) dan pejabat lama Komandan Paspampres Mayjend TNI Marciano Norman (kanan) seusai acara serah terima jabatan di Mako Paspampres, Tanah Abang, Jakarta, Rabu (16/6). Mayjend TNI Marciano Norman selanjutnya akan mengemban tugas baru sebagai Panglima Kodam Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/ed/nz/10)

16 Juni 2010, Jakarta -- Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso menegaskan, keamanan, keselamatan dan kehormatan presiden dan wakil presiden aadalah segalanya bagi Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

"Dalam konteks kenegaraan dan hubungan antarbangsa Presiden adalah simbol ekspresif suatu bangsa/negara yang menuntut pengamanan khusus tersendiri," katanya, saat memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Paspampres dari Mayjen TNI Marciano Norman kepada Brigjen TNI Waris di Jakarta, Rabu.

Panglima TNI menekankan, keamanan dan keselamatan presiden bersifat fundamental yang langsung maupun tidak langsung ikut menentukan citra dan kehormatan bangsa dan negara.

Tugas pokok sebagai Paspampres harus dilaksanakan sempurna bahkan hingga mengorbankan jiwa dan raga. "Laksanakan tugas pokok dengan penuh disiplin, loyalitas, profesional, dedikatif, kreatif sesuai prosedur yang berlaku," ujarnya.

Tak hanya itu, prajurit Paspampres juga harus senantiasa mengasah dan mempertajam naluri kewaspadaan dan ketanggapsegeraan menghadapi setiap gelagat mencurigakan di setiap tugasnya.

"Ingat pilihan yang tersedia hanya satu, yakni keamanan, keselamatan dan kehormatan presiden/wakil presiden diatas segala-galanya," kata Djoko.

Panglima TNI juga memintan agar prajurit Paspampres senantiasa memelihara dan meningkatkan kesamaptaan fisik dan olah keterampilan atau profesionalisme sesuai tuntutan dan tantangan tugas pokok Paspampres yang dihadapi.

"Ingat, bagaimana pun citra diri, kehormatan TNI bahkan bangsa dan negara sebagian ada di pundak para prajurit Paspampres," kata Djoko.

Upacara serah terima jabatan Komandan Paspampres dihadiri seluruh pejabat TNI dan sejumlah rekanan, dimeriahkan dengan defile satuan-satuan Paspampres.

Paspampres adalah salah satu badan pelaksana pusat Mabes TNI yang langsung berada di bawah kendali Panglima TNI, dengan tugas pokok yang sangat khusus, sangat strategis dan bersifat personal atau VVIP.

Paspampres dengan semboyannya "Setia Waspada" terdiri atas tiga satuan operasional yakni Grup A yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengamankan Presiden RI, Grup B mempunyai tugas dan tanggungjawab mengamankan Wakil Presiden RI.

Sedangkan Grup C mempunyai tugas dan tanggungjawab mengamankan Tamu Negara setingkat Kepala Negara dan pelatihan serta pembinaan bagi personil baru Paspampres.

ANTARA News

Brigjen TNI Waris Jabat Komandan Paspampres

Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso (tengah) bersalam komando dengan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang baru Brigjend TNI Waris (kiri) dan pejabat lama Komandan Paspampres Mayjend TNI Marciano Norman seusai acara serah terima jabatan di Mako Paspampres, Tanah Abang, Jakarta, Rabu (16/6). Mayjend TNI Marciano Norman selanjutnya akan mengemban tugas baru sebagai Panglima Kodam Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/ed/nz/10)

16 Juni 2010, Jakarta -- Brigjen TNI Waris resmi menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menggantikan Mayjen TNI Marciano Norman yang akan menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya.

Upacara serah terima jabatan komandan Paspampres dipimpin langsung Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso di Markas Komando Paspampres di Jakarta, Rabu.

Brigjen TNI Waris yang merupakan lulusan Akabri 1981 itu, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kodam Jaya.

Sebelumnya, pria kelahiran Malang, Jawa Timur itu pernah menjalani beberapa penugasan antara lain Wakil Komandan Yonif 507/BS Kodam V/Brw, Kasdim 0809/Kediri Rem 082/CPY, Danyonif 315/Rem 061/SK Dam III/Slw.

Bagi ayah dua anak ini, lingkungan Paspampres tidak asing lagi mengingat Waris sempat bertugas sebagai Komandan Satuan Protokol Paspampres, Dansatpam Grup Paspampres, Danyon Pam Grup B Paspampres.

Bahkan setelah menjabat Komandan Kodim 0814/Rem 082 Kodam V/Brw, Brigjen Waris kembali ke Paspampres sebagai Wakil Komandan Grup B Paspampres, dan Wakil Komandan Grup A Paspampres.

Setelah itu, Waris dipercaya sebagai Danbrigif 13/1 Kostrad, Komandan Mensis Secapa, Asops Kasdam IM, Danrindam II/Swj, Irkostrad, Kasdivif 1 Kostrad.

Dalam amanatnya Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengatakan, tugas pokok sebagai Paspampres harus dilaksanakan dengan sempurna, bila perlu mengorbankan jiwa dan raga.

"Laksanakan setiap tugas dengan penuh disiplin dan loyalitas, profesionalisme dedikatif dan kreatif setiap saat, sesuai standar pengamanan baku," katanya.

ANTARA News

Kasad Tinjau Latma Garuda Shield 2010

(Foto: AP)

16 Juni 2010, Bandung -- Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI George Toisutta meninjau latihan bersama Garuda Shield 2010 di Pusdikif Cipatat, Bandung, Selasa (15/6).

Latihan bersama ini diikuti oleh Angkatan Darat tujuh negara yaitu Indonesia, Amerika Serikat, Thailand, Filipina, Bangladesh, Brunai Darussalam, dan Nepal; dengan materi latihan Gladi Posko, Gladi Lapang, dan Latihan bantuan kemanusiaan, akan berlangsung 12 hari; tulis Dispenad dalam siaran persnya.

Dalam pengarahannya Kasad menegaskan, Latihan Bersama Garuda Shield 2010 diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalitas peserta latihan sesuai standar PBB atau Standard Generic Training Module (SGTM), meningkatkan interoperability di antara peserta latihan, dan menyiapkan sarana capacity building bagi negara pengirim pasukan PBB atau Troop Contributing Countries (TCC), serta meningkatkan hubungan antarnegara peserta latihan.

Menurut Kasad, pengalaman mengikuti latihan ini, akan memberikan pemahaman dan keseragaman bagi peserta latihan dalam pelaksanaan operasi pemulihan keamanan PBB. Perlu disadari bahwa, menjadi pasukan perdamaian PBB, merupakan kehormatan bagi seorang prajurit. Oleh karenanya ikuti seluruh materi latihan ini dengan baik, serta tanyakan bila ada segala sesuatu yang belum dimengerti. Ciptakan suasana persahabatan dan kebersamaan, serta tingkatkan rasa saling pengertian antarprajurit Angkatan Darat peserta latihan, katanya.

Jenderal bintang empat itu meminta peserta untuk melaksanakan latihan ini dengan sungguh-sungguh, dengan selalu memperhatikan faktor keamanan, baik keamanan personel maupun materiil serta manfaatkan latihan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan militer. Perlu disadari, meskipun selama pelaksanaan latihan sering dijumpai berbagai kekurangan, namun hendaknya hal tersebut jangan menjadi alasan untuk tidak melakukan latihan dengan baik. Lakukan inovasi yang cerdas guna mengoptimalkan pelaksanaan latihan agar mencapai sasaran yang telah ditentukan, pintanya.

Pelita

War Game MEF TNI AU di Seskoau

16 Juni 2010, Bandung -- Komandan Seskoau Marsekal Muda TNI Ign Basuki menerima kunjungan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Sukirno di Gedung Utama Seskoau Lembang Bandung Barat, (14/6). Kedatangan Wakasau ke Seskoau dalam rangka mewakili Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat,S.Ip. membuka kegiatan War Game Minimum Essential Force (Kemampuan Pokok Minimum) TNI AU.

Dalam sambutanya Kasau mengatakan, War Game MEF TNI AU merupakan titik awal dalam pelaksanaan perencanaan kemampuan pokok minimum yang berorientasi pada kebutuhan operasional TNI Angkatan Udara untuk Rencana Strategis berikutnya. Ini berarti seluruh kegiatan War Game MEF TNI AU, harus dapat memberikan gambaran perencanaan pembangunan TNI AU selanjutnya yang berkesinambungan dan berlanjut.

Dikaitkan dengan tugas serta dinamika perubahan yang berlangsung dengan cepat, maka tantangan tugas TNI Angkatan Udara di masa depan semakin kompleks. Oleh karena itu jika dalam perencanan pembangunan TNI AU tidak berorientasi pada operasi yang akan dilaksanakan, maka pembangunan TNI AU tidak akan dapat memenuhi sasaran, tujuan serta tugas pokok TNI., demikian diutarakan Kasau.

Selanjutnya menurut Marsekal TNI Imam Sufaat, kegiatan ini juga merupakan upaya meningkatkan kesiapan operasional TNI Angkatan Udara, yang prioritasnya difokuskan pada tercapainya kemanpuan pokok minimum TNI AU. Dengan demikian, kesiapan operasional minimum dan tuntutan akan kualitas SDM TNI Angkatan Udara dapat kita capai dan dapat diandalkan.

Pada akhirnya Kasau mengharapkan agar para Asisten dan pejabat TNI AU dapat menyimak setiap detail pelaksanaan jalannya exercise ini, karena dari kegiatan latihan yang dilaksanakan ini dapat diambil masukan tentang kekurangan kita dalam menyiapkan rencana kebutuhan kemampuan pokok minimum TNI AU.

Kegiatan exercise War Game MEF TNI AU berlangsung selama satu hari bertempat di Gedung War Gaming Seskoau Lembang Bandung. Hadir pada acara tersebut Irjen AU, Aspres Kasau, Dan Seskoau, Wasrena Kasau, para pejabat TNI AU dan Undangan dari Dephan, Mabes TNI, Mabes AD dan Mabes AL serta dari Sesko TNI.

Pen Seskoau

Latma Garuda IV AU India, Perancis dan Singapura Dimulai

16 Juni 2010 -- Enam jet tempur Sukhoi Su-30MKI didukung satu pesawat angkut berat IL-76 serta tiga pesawat tanker udara IL-78, membelah langit Perancis mulai Senin (14/6) menandai dimulainya latihan bersama (Latma) Angkatan Udara India, Perancis dan Singapura.

Latma Garuda IV diadakan di pangkalan AU Perancis Istres di bagian Utara kota Marseille, Perancis, akan berakhir 25 Juni. Lanud Istres dibangun sebelum Perang Dunia II, salah satu pangkalan jet tempur dan helikopter terbaik di dunia, dilengkapi fasilitas perbaikan dan latihan darat. Landasan terbang Istres diklaim yang terpanjang di Eropa.

AU Perancis menyertakan jet tempur Rafael dan Mirage 2000. Pertama kalinya, AU Singapura berpartisipasi dalam Latma Garuda, mengirimkan jet tempur F-16 Block-52.
Selama latihan akan dilakukan berbagai macam misi udara, termasuk pasukan khusus AU India akan melakukan penerjunan bersama Pasukan Khusus Perancis.

Latma kali ini bertepatan dengan perundingan tahap akhir antara India dan Perancis guna mencapai kesepakatan kontrak upgrade 56 jet tempur Mirage 2000 AU India senilai 10.000 crore Rupee. Enam pesawat akan diupgrade di Perancis, sisanya 50 pesawat diupgrade di India oleh Hindustan Aeronautics Limited (HAL) berdasarkan transfer of technology.

Mirage 2000 AU India akan diupgrade dengan memasang avionik dan persenjataan baru, diperkirakan usia pakai menjadi dua dekade lagi.

Mirage 2000 pertama tiba di India pada pertengahan 1980-an dan telah digunakan berbagai operasi termasuk konflik di Kargil 1999.

India dan Perancis terlibat sejumlah proyek militer saat ini. Enam kapal selam kelas Scorpene senilai 20.000 crore Rupee sedang dibangun di galangan kapal Mazagon Docks.

Defence Research and Development Organisation (DRDO) India dan perusahaan Perancis Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) akan bekerjasama membuat rudal jarak pendek permukaan-ke-udara. Perancis menawarkan jet tempur Rafale dalam program gigantik pembelian 126 jet tempur oleh AU India senilai 10,4 milyar dolar.

India Times/@Berita HanKam

Indonesia Setuju Menukar Panser dengan Sedan Proton Malaysia

Proton Neo salah satu produk Proton yang dipasarkan di Indonesia melalui PT. Proton Edar. (Foto: paultan.org)

15 Juni 2010, Jakarta -- Rencana pembelian panser produksi Pindad oleh Malaysia yang akan menggunakan pola trade off (barter) dengan mobil sedan Proton nampaknya akan terealisasi. Indonesia sudah setuju untuk menukar sebagian nilai jual panser dengan produk mobil buatan produsen asal Malaysia itu.

Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika Kementerian Perindustrian Budi Dharmadi mengatakan nantinya mobil sedan keluaran Proton akan digunakan sebagai armada taksi oleh pihak swasta. "Sudah ada beberapa operator taksi yang berminat untuk memanfaatkannya," kata Budi akhir pekan lalu.

Sayangnya, Budi belum bersedia untuk membeberkan secara rinci siapa saja operator taksi yang sudah menyatakan minatnya itu. Budi hanya mengatakan pihak kementerian hanya memfasilitasi industri untuk bisa meningkatkan kompetisinya. "Nantinya masalah tukar menukar ini murni dilakukan secara bussiness to bussiness antara kedua belah pihak," jelas Budi.

Seperti diketahui, Malaysia melakukan order panser kepada PT Pindad (Persero) senilai US$ 80 juta. Sebelumnya Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan Malaysia telah berminat memesan panser dari Indonesia dengan syarat sebagian dari nilai pembelian itu ditukar (trade off) dengan produk asal Malaysia.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan order panser ini membuktikan bahwa industri pertahanan Indonesia sudah diakui keberadaannya oleh negara lain.

Budi menambahkan, dengan adanya trade off ini akan menguntungkan bagi kedua belah pihak. "Produk panser Indonesia lebih dikenal oleh negara lain sehingga kompetensinya meningkat. begitu juga sebaliknya," tambah Budi.

Pembicaraan Barter Panser-Sedan Masih Menggelinding

Presiden Direktur PT Proton Edar Indonesia Ricky Poo ketika dikonfirmasi oleh KONTAN mengatakan pihak Proton Indonesia belum mengetahui secara rinci mengenai rencana barter Proton dengan panser buatan PT Pindad (Persero) ini.

"Sampai saat ini saya masih kurang tahu mengenai hal ini. Karena ini masih diskusi antara menteri dengan menteri," ujarnya kepada KONTAN Senin (14/6).

Sementara itu, General Manager Marketing PT Proton Edar Indonesia Mazlan Mohamad Zain menambahkan saat ini pembicaraan mengenai rencana trade off Proton dengan panser buatan Pindad memang masih menjadi pembicaraan di tingkat pemerintah. "Ini masih menjadi pembahasan antara goverment to goverment, masih di tingkat atas. Jadi kami belum mengetahui mekanismenya akan seperti apa," jelasnya.

Mazlan hanya mengatakan, Rabu (16/6) besok direksi Proton Indonesia akan mengadakan rapat dengan manajemen Proton pusat di Kuala Lumpur. Mazlan bilang, kemungkinan dalam pertemuan ini nantinya baru akan diadakan pembahasan mengenai hasil negosiasi dan mekanisme trade off antara Proton dengan Pindad.

Seperti diketahui, Malaysia melakukan order panser kepada Pindad senilai US$ 80 juta. Sebelumnya Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan Malaysia telah berminat memesan panser dari Indonesia dengan syarat sebagian dari nilai pembelian itu ditukar (trade off) dengan produk asal Malaysia.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan order panser ini membuktikan bahwa industri pertahanan Indonesia sudah diakui keberadaannya oleh negara lain.

KONTAN

Komisi I DPR RI Minta Pembinaan Industri Pertahanan di Bawah Kemhan

15 Juni 2010, Jakarta -- Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen dan pembinaan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP), Komisi I DPR RI meminta kepada pemerintah untuk segera merumuskan kemungkinan pembinaan BUMNIP berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemhan). Hal ini dimaksudkan agar BUMNIP dapat lebih berkonsentrasi terhadap peningkatan kualitas produk – produk di bidang pertahanan.

Permintaan Komisi I DPR RI tersebut merupakan salah satu dari tujuh point kesimpulan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, Senin (14/6) di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jakarta.

Rapat juga dihadiri Kasad Jenderal TNI George Toisutta, Kasal Laksamana TNI Agus Suhartono, Kasau Marsekal TNI Imam Sufa'at S, Ip, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Harriyanto, S.IP, M.A dan sejumlah pejabat di jajaran Kemhan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan.

Dalam kesimpulan yang dibacakan oleh Ketua Komisi I DPR RI selaku pimpinan rapat Kemal Aziz Stamboel, Komisi I DPR RI juga meminta kepada pemerintah melalui Kemhan, agar sedapat mungkin pemenuhan kebutuhan Alutsista baik dalam rangka pengadaan maupun pemeliharaan, semaksimal mungkin dilakukan dengan memberdayakan BUMNIP yang ada dengan mengoptimalkan produk lokal industri strategis.

Komisi I DPR meminta kepada pemerintah untuk mensederhanakan matarantai mekanisme pengadaan Alutsista dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari end user dan sesuai dengan aturan yang berlaku serta mempersiapkan langkah – langkah pemberdayaan dengan melibatkan sektor perbankan nasional.

Berkaitan dengan peningkatan kualitas produk – produk oleh BUMNIS, Komisi I DPR RI meminta kepada pemerintah untuk melakukan kajian mendalam tentang berbagai kemungkinan kerjasama kemitraan. Beberapa Negara mitra saat ini memiliki potensi bagi dilakukannya kerjasama pengembangan Alutsista yang mendukung dilaksanakannya transfer of technology bagi pengembangan kemampuan industri strategis pertahanan nasional dengan meningkatkan local content atau produk dalam negeri.

Sementara itu, terkait dengan penyelesaiaan berbagai masalah pertanahan di lingkungan Kemhan dan Mabes TNI, Komisi I DPR RI sepakat untuk meningkatkan anggaran sertifikasi tanah asset Negara yang digunakan oleh TNI TA. 2011 dan seterusnya yang tidak mengganggu anggaran Kemhan dan Mabes TNI yaitu bersifat on top.

Sehubungan dengan upaya untuk memerangi tindak terorisme, Komisi I DPR RI minta kepada pemerintah untuk segera mempersiapkan payung hukum untuk keterlibatan satuan anti terror yang ada di jajaran TNI dan Polri agar tercipta efisiensi dan koordinasi yang baik dalam menghadapi aksi terorisme.

Dalam rangka untuk meletakan dasar – dasar bagi penyelenggaraan keamanan dan penyelenggaraan pertahanan nasional, Komisi I DPR RI minta pemerintah untuk segera mempersiapkan RUU Kamnas.

Terakhir, dalam kesimpulan rapat tersebut, Komisi I DPR RI mendukung prinsip kerjasama di bidang pertahanan antara RI dengan Negara lain termasuk dengan Amerika sepanjang tidak merupakan beban terhadap politik luar negeri serta diiringi dengan adanya prinsip kesetaraan, kepentingan bersama kedua negara dan saling menghormati.

Sementara itu, menjawab beberapa pertanyaan anggota Komisi I DPR RI terkait dengan pembinaan dan pemberdayaan BUMNIP, Menhan menjelaskan bahwa pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri merupakan salah satu prioritas dari program pemerintah KIB II.

Menhan mengatakan, pemerintah telah menyelesaikan master plan tentang revitalisasi industri pertahanan, dimana dalam master plant tersebut memuat berbagai langkah – langkah dalam upaya mendukung pemberdayaan BUMNIP. “Disini juga disebutkan ada master list barang yang dapat diproduksi di dalam negeri dan yang tidak dapat diproduksi dalam negeri”, tambah Menhan sambil menunjukan buku master plan hasil Workshop Revitalisasi Industri Pertahanan pada akhir tahun 2009.

Lebih lanjut Menhan menjelaskan, dalam master plan juga dijelaskan apabila pengadaan Alutsista untuk TNI tidak dapat diprosuksi didalam negeri dan terpaksa diadakan dari luar negeri, maka pedoman yang dilakukan ada empat yaitu pertama semaksimal mungkin dilakukan dengan joint produksi, kedua semaksimal mungkin dilakukan transfer of teknologi , ketiga local content ditingkatkan, dan keempat menggunakan pendanaan dalam negari.

Menhan mengatakan, setelah menyelesaikan master plan tentang revitalisasi industri pertahanan, dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri pemerintah juga telah membuat Peraturan Presiden (Perpres) tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Melalui Perpres tersebut diharapkan akan mempertegas siapa yang menjadi penjurunya.

Namun demikian menurut Menhan, KKIP tersebut diharapkan tidak hanya dikukuhkan dalam bentuk Perpres, Kemhan berharap KKIP dapat dikukuhkan dalam suatu Undang Undang tentang Industri pertahanan.

DMC

Aksi Pasukan Katak Koarmabar

15 Juni 2010 -- Satuan Pasukan Katak Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) sedang melakukan Aksi Cast (Lompat) menggunakan Kapal Angkatan Laut Tanjung Tamiang jenis Combat Boat dengan manuver berkecepatan tinggi, untuk mengelabui lawan .Kegiatan tersebut sebagai bentuk infiltrasi/penyusupan pasukan katak ke daerah sasaran yang berada di pantai supaya tidak diketahui lawan. Serial ini merupakan salah satu materi latihan dalam Geladi Tugas Tempur Setingkat K-2 yang dilaksanakan Satuan Pasukan Katak Koarmabar di Pantai Salira, Banten. Senin (29/3).

Koarmabar

DPR Dukung Kerjasama di Bidang Pertahanan

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kedua kiri), dan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso (kedua kanan), menghadiri rapat kerja dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/6). Rapat tersebut antara lain membahas sejumlah masalah aktual terkait dengan tugas dan wewenang Menhan dan Panglima TNI. (Foto: ANTARA/Ismar Patrizki/ed/10)

15 Juni 2010, Jakarta -- Komisi I DPR mendukung prinsip kerjasama di bidang pertahanan antara Republik Indonesia dengan negara lain, termasuk dengan Amerika Serikat, sepanjang searah dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia dengan diiringi prinsip kesetaraan, kepentingan bersama kedua negara, dan saling menghormati.

Demikian salah satu butir kesimpulan rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI yang dipimpin Kemal Azis Stamboel (F-PKS), didampingi Agus Gumiwang Kartasasmita (F-PG), Hayono Isman (F-PD), dan TB. Hasanuddin (F-PDIP) di Nusantara II, Senin (14/6).

Tjahjo Kumolo (F-PDIP) pada kesempatan itu, mendorong pemerintah untuk segera mempersiapkan pembentukan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional, dalam rangka meletakkan dasar-dasar bagi penyelenggaraan keamanan dan penyelenggaraan pertahanan nasional.

Lebih lanjut, Ramadhan Pohan (F-PD) menanyakan perkembangan masalah revitalisasi industri pertahanan, khususnya kerja sama kita dengan China. Ia pun meminta agak pihak DPR dilibatkan dalam kerjasama pertahanan.

Sementara itu dalam upaya memerangi tindak terorisme, Tri Tamtomo (F-PDIP) minta pemerintah untuk segera mempersiapkan payung hukum bagi sinergi dan perlibatan berbagai satuan anti terror yang terdapat di jajaran TNI dan POLRI. Hal ini ditujukan agar tercipta efisiensi dan koordinasi yang baik dalam menghadapi aksi terorisme.

Menanggapi pernyataan anggota, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro mewakili Kementerian Pertahanan menyambut baik, permintaan agar revitalisasi kerja sama militer dengan China segera dilaksanakan.

Namun, untuk mempercepat revitalisasi kerja sama militer dengan negeri tirai bambu tersebut, diperlukan ratifikasi Defence Cooperation Agreement (DCA). “Jadi DCA-nya ratifikasi, DCA dengan China bisa dipercepat juga,” ujar Purnomo.

Dalam hal kerjasama pertahanan dan militer, Pemerintah Indonesia menyatakan tidak akan mengemis pada Amerika Serikat, khususnya pemulihan kerja sama pasukan khusus kedua negara. Kementerian Pertahanan RI dan TNI menegaskan tidak mau mengiba-iba agar kerja sama (pasukan khusus) itu dibuka kembali oleh pihak AS.

"Latihan (Kopassus) itu tidak ada urgensinya. Sebenarnya kerja sama antarmiliter Indonesia-AS terus berjalan sejak 2001 saat embargo ke kita diangkat," ujar Purnomo.

Melalui forum itu, kata dia, hubungan antarkedua negara sebetulnya tidak pernah bermasalah. Meski hubungan militer RI-AS telah berjalan normal secara umum, Indonesia tidak ingin mengukuhkan bentuk kerja sama itu melalui payung hukum "Defence Cooperation Agreement" (DCA). Menhan Purnomo tidak ingin menandatangani DCA jika Indonesia tidak diposisikan setara dengan AS.

"Enggak pernah ada yang mempersoalkan kok, saya sering ketemu militer dan perwakilan pemerintah AS, mereka tidak pernah menyoalkan Kopassus. Kalau pun Kopassus tidak bisa latihan dengan pasukan khusus militer AS, kan tetap bisa latihan dengan pasukan khusus Australia, kemarin kita baru latihan bersama di Perth," katanya mengungkapkan.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menyatakan kerja sama militer antarkedua negara semakin kerap dilakukan setelah 2008. Namun memang diakui untuk Kopassus, kerja sama latihan masih belum terealisasi meski sejumlah petinggi militer dan pemerintahan AS menunjukkan keinginan mereka membuka kembali kerja sama dengan Kopassus. "Mudah-mudahan berhasil. Memang masih ada hambatan di kongres sana. Namun, kami tidak mau mengemis-ngemis," kata Djoko menandaskan.

DPR RI

Atasi Berbagai Kontinjensi Koopsau I Gelar Operasi Udara

F-5 Tiger TNI AU direncanakan akan dioperasikan 10 tahun lagi. (Foto: indosmarin.com)

15 Juni 2010 -- Hari ini, Komando Operasi Angkatan Udara atau Koopsau memperingati HUT-nya yang ke-59 tahun. Selama kurun waktu itu, Koopsau telah melaksanakan tugas pokoknya dan menggelar operasi udara guna mengatasi berbagai kerawanan di seluruh persada Nusantara. Sehubungan dengan itu, Pelita melakukan wawancara dengan Panglima Koopsau I Marsekal Muda TNI Eddy Suyanto, ST.

Apa tugas pokok Koopsau I dan potensi atau ancaman nyata yang dihadapi jajaran Koopsau I?
Koopsau I adalah Komando Utama Pembinaan dan Operasi yang berkedudukan di bawah Kepala Staf Angkatan Udara dan Panglima TNI. Berdasarkan analisa perkembangan lingkungan strategis, dikaitkan dengan kemungkinan ancaman, maka kemungkinan kontinjensi yang mungkin timbul dan berdampak langsung terhadap wilayah Koopsau I, lebih banyak mengarah ke bidang operasi militer selain perang atau OMSP.

Bisakah Panglima jelaskan bentuk ancaman tersebut?
Hal itu berupa gangguan keamanan dari gerakan separatis bersenjata di Aceh, aksi terorisme, kerusuhan sosial berupa konflik komunal dapat terjadi sebagai akibat sengketa pemekaran wilayah, permasalahan Pilkada, dan masalah SARA. Khususnya di daerah bekas konflik yang masih menyisakan rasa dendam, terutama di Kalbar. Konflik vertikal dapat terjadi sebagai akibat adanya perlawanan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dilakukan dalam bentuk unjukrasa.

Bentuk ancaman yang lain?
Aksi anarkisme, yaitu adanya kegiatan kelompok yang memperjuangkan terbentuknya negara Islam di Indonesia. Dalam kegiatannya menggunakan dalih syiar agama dan memanfaatkan kontroversi kebijakan AS untuk menggalang aksi solidaritas Islam melakukan aksi teror. Adanya kegiatan kelompok-kelompok LSM atau NGO yang selalu bersikap menentang kebijakan pemerintah, dengan tujuan melemahkan kredibilitas pemerintahan. Kelompok ini sering memanfaatkan isu-isu pelanggaran HAM, korupsi, lingkungan hidup, dan demokratisasi untuk mendapatkan simpati internasional.

Juga gangguan keamanan laut oleh kapal asing, perompakan, kejahatan lintas negara (human trafficking, illegal logging, illegal mining, illegal fishing, small arms and light weapons trafficking) masih terus berlanjut terutama di perairan Selat Malaka. Gangguan keamanan udara, potensi gangguan berupa penerbangan tanpa izin dan penerbangan provokasi dari negara tertentu dengan memanfaatkan wilayah udara yang belum atau tidak termonitor (blind spot area) oleh radar sipil atau militer.

Gangguan keamanan di perbatasan darat. Beberapa permasalahan umum yang terjadi diantaranya adalah penyelundupan bahan pokok, illegal logging, penyelundupan senjata dan narkotika, pencurian sumberdaya, penyelundupan tenaga kerja ilegal, penyerobotan wilayah oleh masyarakat yang berada di perbatasan dengan cara memindahkan patok batas wilayah serta beberapa kegiatan ilegal lainnya. Gangguan keamanan di darat ini dapat menjadi penyebab terbesar permasalahan keamanan dalam negeri ataupun keutuhan NKRI.

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan di pulau-pulau terluar NKRI dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penyelundupan senjata, perdagangan manusia, dan narkoba.

Bagaimana Koopsau I menghadapi dan mengantisipasinya?
Sesuai dengan tugasnya, Koopsau I bertugas menyelenggarakan pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan operasional Satuan-satuan TNI AU dalam jajarannya, dan melaksanakan operasi-operasi udara dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Koopsau I merencanakan dan melaksanakan tindakan dalam menghadapi kontinjensi yang mungkin terjadi di wilayah tanggung jawab Koopsau I. Koopsau I dalam menghadapi dan mengantisipasinya dengan menggelar berbagai operasi udara.

Bidang Operasi Militer untuk Perang atau OMP, Koopsau I menggunakan Konsep Operasi Pertahanan atau menggelar kekuatan udara menganut Bare Base Concept didasarkan pada arah datangnya ancaman. Konsep Operasi Serangan untuk menghancurkan, mengalihkan perhatian, dan menahan tindakan musuh; dan Konsep Operasi Blokade untuk menunda menghancurkan atau menangkal kekuatan musuh.

Bidang Operasi Militer Selain Perang atau OMSP, Koopsau I menggelar berbagai Operasi Dukungan Udara, antara lain, Operasi mengatasi separatis, Operasi Melawan Aksi Teroris, Operasi Mengatasi Pelanggaran Wilayah, Operasi Menanggulangi Bencana, Operasi Pengamanan ALKI, Operasi Pengamanan Selat Malaka dan Selat Singapura, Operasi Pengamanan Pulau Kecil Terluar dan sebagainya.

Apa potensi ancaman potensial yang dihadapi jajaran Koopsau I?
Dari semua bentuk operasi yang dilaksanakan Koopsau I, baik OMP maupun OMSP adalah kemungkinan untuk menghadapi kontinjensi. Artinya, semua menjadi ancaman potensial yang harus siap dihadapi. Demikian juga ancaman seperti tersebut di atas merupakan ancaman potensial, sehingga operasi yang dilaksanakan menjadi operasi rutin setiap tahunnya dalam menghadapi ancaman potensial tersebut.

Mohon Panglima jelaskan mengenai latihan-latihan yang dilakukan Koopsau I.
Pembinaan kemampuan untuk kesiapan operasional, diupayakan dengan berbagai bentuk latihan antara lain latihan perorangan, dilaksanakan di tingkat Skadron, seperti Latihan Transisi, Konversi, Kaptensi, Profisiensi, Spesialisasi, Refreshing, dan Instruksi. Latihan Satuan, dilaksanakan di tingkat Lanud atau Wing yang diarahkan untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan keterampilan yang telah dimiliki serta melatih kerjasama di lingkungan kesatuan sendiri dan kesatuan lain, seperti latihan pengamanan pertahanan pangkalan dan alutsista, latihan yang dilaksanakan oleh Lanud induk yang mempunyai Skadron Udara contohnya adalah Lanud PBR Bido Gesit, Lanud SPO Alap Gesit, Lanud HLM Rajawali Perkasa, Lanud ATS Manyar Trampil, Lanud SDM Walet Trampil.

Latihan Antar-Satuan, dilaksanakan di tingkat Komando, dimaksudkan untuk melatih satuan dari berbagai kesenjataan dari tingkat matra secara terintegrasi guna meningkatkan dan memelihara kemampuan atau kesiapan operasi seperti Latihan Operasi Jalak Sakti dan Latihan Survival Tempur Madhi Yudha.

Juga Latihan Bersama, diselenggarakan Mabesau dengan negara-negara sahabat seperti Latma Camar Indopura, Latma Elang Malindo, Latma Elang Thainesia, Latma Manyar Indopura, dan Latma Cope West.

Pelita

59 Tahun Koopsau Mengabdi Masih Banyak yang Harus Diperbuat

15 Juni 2010 -- Pertumbuhan dan perkembangan Komando Operasi Angkatan Udara atau Koopsau perlu terus dibina dan ditingkatkan. Penambahan alutsista modern yang dioperasikan oleh prajurit-prajurit Koopsau seperti pesawat F-16 Fighting Falcon, F-5 Tiger, Hawk 100/200, serta Sukhoi SU-27 dan SU-30; membuktikan TNI Angkatan Udara ingin terus meningkatkan kekuatan dan kemampuan sesuai dengan perkembangan teknologi.

Sejarah pertumbuhan Koopsau sebagai Komando Utama dan Operasional TNI Angkatan Udara tidak dapat dilepaskan dari sejarah pertumbuhan TNI Angkatan Udara khususnya, serta pertumbuhan TNI pada umumnya dengan terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada tanggal 5 Oktober 1945, maka dibentuk pula TKR Jawatan Penerbangan yang bertugas membina Pangkalan Udara dan mengoperasikan pesawat bekas milik penjajah setelah pemulihan kedaulatan Negara Republik Indonesia tahun 1950, kata Kapen Koopsau I Mayor Sus Drs Dede Nasrudin kepada Pelita.

Walaupun secara organisasi, Koopsau dibentuk pertengahan tahun 1951, tetapi operasi udara telah dilakukan jauh sebelumnya. Operasi udara pertama dilakukan tanggal 29 Juli 1947 berupa penyerangan terhadap kedudukan Belanda di tiga kota yaitu Salatiga, Ambarawa, dan Semarang. Operasi udara pertama itu dipercayakan kepada Kadet Penerbang Sutardjo Sigit, Suharnoko Harbani, dan Mulyono dengan menggunakan pesawat Cureng, Guntei, dan Hayabusa.

Operasi udara kedua terjadi dua setengah bulan kemudian yakni tanggal 17 Oktober 1947 dengan menerjunkan 13 sukarelawan di daerah yang dikuasai musuh di Kotawaringin, Kalimantan Tengah. Operasi Udara selanjutnya adalah operasi penumpasan pemberontakan DI/TII, PRRI/Permesta, RMS, G-30-S/PKI, Operasi Trikora untuk merebut kembali Irian Barat, Operasi Seroja, dan Operasi Bhakti dalam rangka menegakkan kedaulatan Republik Indonesia.

***

Peranan segenap warga Koopsau selama ini telah mengangkat citra TNI Angkatan Udara. Sejak berdiri, Komando Operasi telah mengalami beberapa kali perubahan nama, dari Komando Operasi (Koopsau) menjadi Komando Group Komposisi (KGK), kembali menjadi Komando Operasi kemudian berubah lagi menjadi Komando Paduan Tempur Udara (Kopatdara), dan sejak tahun 1985 sampai sekarang kembali dengan nama Koopsau.

Ketika reorganisasi TNI Angkatan Udara tanggal 1 April 1985, organisasi Koopsau ikut mengalami perubahan. Kopatdara dibagi menjadi Koopsau I yang bermarkas di Jakarta dan Koopsau II bermarkas di Makassar, Sulsel.

Koopsau I membawahi wilayah Indonesia Barat dengan Pangkalan-pangkalan Udaranya Lanud Halim Perdanakusuma, Lanud Atang Sanjaya, Lanud Husein, Lanud Suryadarma, Lanud Wiriadinata, Lanud Astra Kestra, Lanud Tanjungpandan, Lanud Tanjungpinang, Lanud Palembang, Lanud Pekanbaru, Lanud Medan, Lanud Padang, Lanud Sukani, Lanud Singkawang II, Lanud Maemun Saleh, Lanud Supadio, Lanud Ranai, Lanud Wirasaba, dan Lanud Sultan Iskandar Muda. Saat ini Pangkoopsau I dijabat Marsda TNI Eddy Suyanto, ST.
Sedangkan Koopsau II membawahi wilayah Indonesia Timur dengan pangkalan udara meliputi Lanud Sultan Hasanuddin, Lanud Iswahjudi, Lanud Abdulrachman Saleh, Lanud Samsudin Noor, Lanud Balikpapan, Lanud Sutan Iskandar, Lanud Tarakan, Lanud Manuhua, Lanud Eltari, Lanud Baucau, Lanud Samratulangi, Lanud Wolter Mongonsidi, Lanud Morotai, Lanud Patimura, Lanud Ngurah Rai, Lanud Rembiga, Lanud Dumatubun, Lanud Surabaya, Lanud Jayapura, Lanud Adi Sumarmo, dan Lanud Merauke. Pangkoopsau II saat ini dijabat Marsda TNI R Agus Munandar.

Banyak yang telah dilakukan Koopsau, tetapi lebih banyak lagi yang harus diperbuat Koopsau demi tetap utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dirgahayu Koopsau, semoga tetap jaya.

Abhibuthi Antarikshe!

Pelita

Lagi, Marinir Kirim Pasukan ke Ambalat

(Foto: detikFoto/Serda Mar Kuwadi)

14 Juni 2010, Jakarta -- Dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI, Korps Marinir mengirim ratusan prajurit yang tergabung dalam Satgasmar Ambalat XI, pekan lalu. Pengiriman pasukan ini merupakan bagian dari rotasi rutin Satgas Marinir yang ditempatkan di blok Ambalatm, kata Kadispen Kormar Letkol Marinir Sumarto, Senin (14/6).

Pengiriman pasukan yang menggantikan Satuan Tugas Marinir (Satgasmar) Ambalat X ini diawali dengan upacara pelepasan pasukan oleh Komandan Pasmar-2 Brigadir Jenderal TNI (Mar) Sturman Panjaitan di Lapangan Brigif-2 Marinir Bhumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan.

Komandan Korps Marinir dalam amanatnya yang dibacakan orang nomor satu di jajaran Pasmar-2 itu mengatakan, penugasan di blok Ambalat disamping rotasi rutin yang dilaksanakan Korps Marinir, juga merupakan tugas untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI. Batas wilayah laut yang selama ini menjadi konflik antara Indonesia dengan negara tetangga harus dipertahankan demi tegaknya martabat bangsa.

Dengan situasi dan kondisi wilayah blok Ambalat yang secara umum berstatus rawan terkendali, masih terjadi insiden-insiden kecil untuk mengganggu stabilitas keamanan perbatasan, menunjukan bahwa wilayah tersebut masih perlu penanganan dan pengamanan yang sangat serius. Dari latar belakang itulah, TNI khususnya TNI AL dan Marinir sebagai komponen pertahanan negara menugaskan prajurit terbaiknya untuk menjadi kekuatan utama dalam pengamanan wilayah perbatasan termasuk blok Ambalat Kalimantan Timur, tegasnya.

Dankormar juga mengharapkan kepada seluruh anggota Satgasmar Ambalat XI agar semua pembekalan pengetahuan dan keterampilan yang telah diberikan, dapat diterapkan dan diaplikasikan di daerah operasi berkaitan dengan permasalahan wilayah penugasan yang akan ditempati.

Hadir dalam kesempatan itu Kas Pasmar-2 Kolonel Marinir RM Trusono, para Asisten Kaspasmar-2, dan para pejabat di jajaran Pasmar-2.

Pelita

DPR Tuding Pengadaan Alutsista Bertele-tele

Pembelian Super Tucano tidak jelas meskipun tim TNI AU sudah merekomendasikan Super Tucano sebagai pengganti OV-10 Bronco, dan telah diajukan ke Kementrian Pertahanan.

14 Juni 2010, Jakarta -- Dewan Perwakilan Rakyat menuding proses pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) bertele-tele sehingga dikhawatirkan memakan biaya ekonomi tinggi. DPR berharap pemerintah menyederhanakan proses sehingga pengadaan tidak berakhir mubazir.

Salah satu yang mempermasalahkan panjangnya birokrasi adalah anggota DPR Komisi I dari FPG Enggartyasto Lukita di Jakarta, Senin (14/6).

"Jenjang birokrasi dari proses realisasi anggaran di Kemenhan/TNI begitu panjang. Saya minta tolong dievaluasi kebutuhan anggaran itu. Mereka bukan bicara anggaran murni sekian, karena bicara sumber anggaran itu adalah urusan kami dan pemerintah. Mereka harus menjelaskan untuk dibelikan apa anggaran itu sehingga jelas," ujarnya.

Ia berharap aturan yang menghambat pengadaan bisa diubah. Ia tidak ingin tim evaluasi pengadaan yang berada di Kemenhan sebagai tim penilai akhir tidak menganulir pengajuan alutsista dari pengguna akhir. Tim semestinya bekerja secara administratif saja.

"Kalau peraturan sifatnya masih berupa permen, itu masih bisa diubah. Saya setuju dengan prinsip kehati-hatian tapi jangan sampai menjadi proses biaya ekonomi tinggi," tukasnya.

Atas hal ini, Menhan Purnomo Yusgiantoro menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian menjadi junjungan utama dalam pengadaan alutsista. Salah-salah melangkah, dirinya bahkan hingga tingkat direktur bisa berada di terali besi.

Namun, ia pun ingin agar DPR juga memberikan fakta jika ada tim yang mempersulit pengadaan dan bahkan mengambil untung. Ia berjanji pihaknya tak akan segan-segan menindak bawahannya yang melampaui kewenangan.

"Kalau kaitan internal, nanti kami jelaskan soal mekanismenya. Tapi, kalau ada usulan soal dugaan tim yang menyulitkan pengadaan, saya akan terjunkan audit investigasi. Saya minta datanya dulu. Siapapun yang melakukan begitu akan kami usut. Kami minta datanya supaya jelas," tukasnya.

MI.com

Lockheed Martin F-35 STOVL Variant Flies Supersonic

14 June 2010, PATUXENT RIVER, Md., -- The Lockheed Martin [NYSE: LMT] F-35 Joint Strike Fighter short takeoff/vertical landing (STOVL) variant flew faster than the speed of sound for the first time June 10, achieving a significant milestone. The aircraft accelerated to Mach 1.07 (727 miles per hour) on the first in a long series of planned supersonic flights.

"For the first time in military aviation history, supersonic, radar-evading stealth comes with short takeoff/vertical landing capability," said Bob Price, Lockheed Martin's F-35 U.S. Marine Corps program manager. "The supersonic F-35B can deploy from small ships and austere bases near front-line combat zones, greatly enhancing combat air support with higher sortie-generation rates." The F-35B will enter service for the Marines, the United Kingdom's Royal Air Force and Royal Navy, and the Italian Air Force and Navy.

The supersonic milestone was achieved on the 30th flight of the F-35B known as BF-2. U.S. Marine Corps pilot Lt. Col. Matt Kelly climbed to 30,000 feet and accelerated to Mach 1.07 in the off-shore supersonic test track near Naval Air Station Patuxent River. Future testing will gradually expand the flight envelope out to the aircraft's top speed of Mach 1.6, which the F-35 is designed to achieve with a full internal weapons load of more than 3,000 pounds. All F-35s are designed to launch internal missiles at maximum supersonic speed, as well as launch internal guided bombs supersonically. During the flight, Kelly accomplished 21 unique test points, including several Integrated Test Blocks to validate roll, pitch, yaw and propulsion performance.

BF-2 is the third F-35 to achieve supersonic flight. Two F-35A conventional takeoff and landing variants also have broken the sound barrier.

The F-35 program has about 900 suppliers in 45 states, and directly and indirectly employs more than 127,000 people. Thousands more are employed in the F-35 partner countries, which have invested more than $4 billion in the project. Those countries are the United Kingdom, Italy, the Netherlands, Turkey, Canada, Australia, Denmark and Norway.

Three F-35 variants are under development – the F-35A CTOL variant to replace U.S. Air Force F-16s and A-10s, as well as aircraft employed by seven allied nations; the F-35B STOVL variant to replace U.S. Marine Corps AV-8B Harriers and F/A-18s, U.K. Royal Air Force and Royal Navy Harrier GR.7s, GR.9s and Sea Harriers, and Italian Harriers; and the F-35C carrier variant to replace U.S. Navy F/A-18s.

The F-35 Lightning II is a 5th generation fighter, combining advanced stealth with fighter speed and agility, fully fused sensor information, network-enabled operations, advanced sustainment, and lower operational and support costs. Lockheed Martin is developing the F-35 with its principal industrial partners, Northrop Grumman and BAE Systems. Two separate, interchangeable turbofan engines are under development: the Pratt & Whitney F135 and the GE Rolls-Royce Fighter Engine Team F136.

Headquartered in Bethesda, Md., Lockheed Martin is a global security company that employs about 136,000 people worldwide and is principally engaged in the research, design, development, manufacture, integration and sustainment of advanced technology systems, products and services. The Corporation reported 2009 sales of $45.2 billion.

Lockheed Martin