Berita Pertahanan dan Keamanan, Industri Militer Indonesia dan Dunia, Wilayah Kedaulatan NKRI serta Berita Militer Negara Sahabat
Saturday, May 15, 2010
Indobatt Latihan Kesiapsiagaan di Lebanon
15 Mei 2010, Lebanon -- Bunyi dentuman bom yang memekakkan telinga terdengar, diikuti bunyi sirene menggema di seluruh compound Satgas Batalyon Mekanis Konga XXIII-D/Unifil (Indonesian Battalion/ Indobatt), suara perintah untuk berlindung dari pengeras suara memecah kesunyian malam Lebanon Selatan.
Serentak, seluruh Prajurit TNI Satgas Indobatt lari keluar dari korimex mencari tempat perlindungan berbentuk kubu pertahanan (shelter) dengan berpakaian lengkap loreng, membawa senjata dan ransel, siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi.
Hal ini merupakan bagian dari skenario latihan yang dilaksanakan di seluruh Multinational Brigade Sector East UNIFIL, Jumat malam (14/5) untuk rencana kontinjensi, yaitu rencana gerakan penarikan mundur pasukan dari bumi Lebanon Selatan, jika keadaan makin memburuk dan tak terkendali.
Menurut Kasi Operasi Indobatt – Kapten Inf Arfan Johan, latihan ini secara intern telah lebih dahulu dilaksanakan di masing-masing Kompi Indobatt pada 12 Mei 2010 di Kompi A dan B.
Pada 13 Mei 2010 di Kompi C, D dan Bantuan, yang puncaknya adalah pada l 14 Mei 2010 di drill tempur, di seluruh batalyon yang tergabung dibawah naungan Sektor Timur UNIFIL termasuk Spain Signal Unit yang juga bermarkas di lantai 4 Mayon Indobatt turut serta dalam latihan tersebut.
Dasar dilaksanakannya kegiatan ini adalah adanya Frago Sector East tentang pelaksanaan Portaleza Plan untuk seluruh jajaran Sector East UNIFIL, yang bertujuan agar Satgas Yon Mekanis Konga XXIII-D/UNIFIL memiliki kesiapsiagaan yang tinggi dan selalu siap gerak pada situasi dan kondisi yang bersifat pendadakan.
Penentuan waktu pelaksanaan latihan kesiapsiagaan ditentukan oleh satuan atas, dalam hal ini Kasi Operasi Sektor mewakili Komandan, selanjutnya Sektor memberitahukan ke seluruh jajaran yang berada di bawah Sector East.
Setelah menerima instruksi latihan, Komandan Satgas memberikan instruksi kepada Kasi Operasi untuk memberikan perintah kepada masing-masing Kompi secara bersamaan, untuk melaksanakan latihan kesiapsiagaan di compound masing-masing sesuai dengan Protap dan ketentuan yang berlaku.
Menurut Wadan Satgas Indobatt – Letkol Mar Guslin yang meninjau langsung latihan ini dari Kompi B UN Posn 8-33 Syekh Abba Tomb, latihan ini memberikan banyak bahan evaluasi bagi pimpinan untuk mengantisipasi kejadian serupa yang menuntut kecepatan dan ketepatan pergerakan pasukan.
Dengan digelarnya latihan yang sangat berharga ini, Satgas dapat mengetahui kekurangan-kekurangan apa saja yang perlu diminimalisasi baik dari segi kesiapan personel maupun kendaraan tempur, senjata bantuan, alat komunikasi dan perhubungan serta perlengkapan di dalam shelter yang ternyata masih ditemukannya ketiadaan peta di dalam shelter maupun obat-obatan yang sudah kadaluarsa penggunaannya.
Puspen TNI
Jangan Olok-olok Indonesia, Sir!
Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kiri) tengah mendengarkan paparan Presiden Direktur PT Pindad Adik A Soedarsono mengenai produk munisi kaliber besar buatan pabrik industri pertahanan dalam negeri itu di Turen, Malang, Jawa Timur, Sabtu (8/5). (Foto: KOMPAS/Wisnu Dewabrata)
15 Mei 2010 -- Dalam perjalanan menuju salah satu pabrik munisi kaliber besar atau MKB PT Pindad di Turen, Malang, Jawa Timur, kepada Presiden Direktur PT Pindad Adik A Soedarsono dan Kompas, Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksamana Muda Gunadi bergurau ringan.
Menurut Gunadi, selama ini pemerintah biasa membeli MKB dari sejumlah produsen luar negeri. Namun, karena harganya yang mahal, ditambah alokasi anggaran negara yang juga kecil, pembelian setiap tahun selalu sedikit.
”Gara-gara mesannya selalu sedikit begitu, pihak penjual ada yang bergurau. Mereka tanya, ini kok belinya cuma segini? Sebenarnya yang membeli ini negara atau pemberontak?” ujar Gunadi tertawa miris diikuti Adik.
Bersama rombongan Gunadi, Adik, dan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kompas berkesempatan mengikuti acara kunjungan kerja, Sabtu (8/5) pekan lalu.
Pengadaan MKB rutin untuk memenuhi kebutuhan ketiga matra angkatan TNI. Misalnya, peluru-peluru mortir dan meriam atau munisi kaliber 105 mm dan 155 mm untuk pasukan artileri dan infanteri. Atau bom jatuh (udara ke darat) untuk jet tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara.
Meski begitu, seiring rencana pemerintah menggenjot alokasi anggaran belanja pertahanan lima tahun ke depan, dari besaran 0,7 persen menjadi 1,2-1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, hal itu diyakini secara otomatis juga akan menggenjot besaran anggaran pembelian senjata, termasuk munisi, baik kaliber besar maupun kecil (MKB atau MKK).
Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memprediksi kenaikannya signifikan, bahkan bisa meningkat sampai separuh dari total alokasi anggaran pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan biasanya. Namun, dirasakan, jika pemerintah masih bergantung pada MKB produksi luar negeri, kenaikan tersebut dipercaya tidak akan berpengaruh banyak, mengingat harga pasar senjata internasional yang juga tinggi.
”Kalau kita pesan dari dalam negeri, harganya pasti lebih murah dan kita bisa beli banyak. Selain itu, roda perekonomian kita juga bisa lebih berputar karena industri pendukung dalam negeri lainnya juga bisa hidup. Apalagi PT Pindad ternyata selama ini mampu dan punya kapasitas menganggur (idle capacity) untuk memproduksi MKB,” ujar Sjafrie.
Adik membenarkan hal itu. Dia bahkan memastikan PT Pindad sudah memiliki dan menguasai alat serta teknologi pembuatan MKB sejak awal 1990-an. Fasilitas produksi MKB bahkan sudah didirikan di Turen sejak 1992, sementara mesin dan peralatannya sudah dibeli dari Swedia sejak 1997. Dia juga mengklaim siap jika pemerintah serius ingin memesan MKB dari PT Pindad.
Memproduksi
Selama ini, untuk jenis munisi kaliber kecil (MKK), PT Pindad mampu memproduksi dan memasok 114 juta butir berbagai kaliber MKK per tahun untuk kebutuhan TNI. Selain itu, pihaknya, menurut Adik, juga memiliki cadangan stok bahan baku amunisi sampai 2 ton yang bisa diolah menjadi munisi kaliber berapa pun sesuai pesanan. Sebagai ilustrasi, untuk membuat granat tangan, per butir hanya dibutuhkan kurang dari 30 gram mesiu saja. PT Pindad mampu membuat MKB sampai kaliber 155 mm.
”Kami ini ibarat dapur. Bapak mau pesan nasi goreng atau bubur ayam, ya, silakan pesan. Kami mampu membuatnya. Dahulu kami diminta Pak Habibie (mantan Presiden BJ Habibie) memproduksi sistem persenjataan FFAR (Forward Firing Aircraft Rocket). Alatnya sudah kami adakan, beli dari Swedia. Khusus untuk membuat MKB. Namun, sampai sekarang order munisinya enggak pernah turun,” ujar Adik.
Selain kemampuan produksi, PT Pindad, menurut Adik, sampai sekarang juga tidak bermasalah dengan dukungan finansial. Hal itu mengingat untuk pesanan yang dikerjakan selama ini, terkait kebutuhan dalam negeri atau pemerintah, PT Pindad mendapat dukungan dari pihak perbankan nasional. Sekarang tinggal menyinkronkan saja kedua hal tadi dengan dukungan kebijakan pemerintah dalam arti komitmen untuk membeli dari PT Pindad.
Klaim Adik, pernyataan Sjafrie, serta lontaran ”gurauan pahit” yang dipaparkan Gunadi sebelumnya, seharusnya bisa ”diolah” menjadi ibarat pepatah lama, ”bak gayung bersambut, kata berbalas”. Secara teknologi dan pengalaman, industri pertahanan dalam negeri, seperti PT Pindad, punya kemampuan dan bisa diandalkan. Selain itu, dukungan dan komitmen pendanaan serta kepastian daya serap pasar, dalam hal ini TNI, juga bisa dijamin. Apalagi komitmen anggaran dari pemerintah pun juga dinaikkan.
Sekarang tinggal komitmen bersama membangun dan membesarkan industri pertahanan dalam negeri. Memang tidak mudah. Namun, jauh lebih baik daripada terus bergantung pada bangsa lain, apalagi sampai diolok-olok, padahal sudah membeli dengan harga mahal. Jadi, mulai sekarang, hati-hati bicara, Sir. Kalau cuma MKB, industri kami mampu bikin sendiri.
KOMPAS
15 Mei 2010 -- Dalam perjalanan menuju salah satu pabrik munisi kaliber besar atau MKB PT Pindad di Turen, Malang, Jawa Timur, kepada Presiden Direktur PT Pindad Adik A Soedarsono dan Kompas, Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksamana Muda Gunadi bergurau ringan.
Menurut Gunadi, selama ini pemerintah biasa membeli MKB dari sejumlah produsen luar negeri. Namun, karena harganya yang mahal, ditambah alokasi anggaran negara yang juga kecil, pembelian setiap tahun selalu sedikit.
”Gara-gara mesannya selalu sedikit begitu, pihak penjual ada yang bergurau. Mereka tanya, ini kok belinya cuma segini? Sebenarnya yang membeli ini negara atau pemberontak?” ujar Gunadi tertawa miris diikuti Adik.
Bersama rombongan Gunadi, Adik, dan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kompas berkesempatan mengikuti acara kunjungan kerja, Sabtu (8/5) pekan lalu.
Pengadaan MKB rutin untuk memenuhi kebutuhan ketiga matra angkatan TNI. Misalnya, peluru-peluru mortir dan meriam atau munisi kaliber 105 mm dan 155 mm untuk pasukan artileri dan infanteri. Atau bom jatuh (udara ke darat) untuk jet tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara.
Meski begitu, seiring rencana pemerintah menggenjot alokasi anggaran belanja pertahanan lima tahun ke depan, dari besaran 0,7 persen menjadi 1,2-1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, hal itu diyakini secara otomatis juga akan menggenjot besaran anggaran pembelian senjata, termasuk munisi, baik kaliber besar maupun kecil (MKB atau MKK).
Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memprediksi kenaikannya signifikan, bahkan bisa meningkat sampai separuh dari total alokasi anggaran pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan biasanya. Namun, dirasakan, jika pemerintah masih bergantung pada MKB produksi luar negeri, kenaikan tersebut dipercaya tidak akan berpengaruh banyak, mengingat harga pasar senjata internasional yang juga tinggi.
”Kalau kita pesan dari dalam negeri, harganya pasti lebih murah dan kita bisa beli banyak. Selain itu, roda perekonomian kita juga bisa lebih berputar karena industri pendukung dalam negeri lainnya juga bisa hidup. Apalagi PT Pindad ternyata selama ini mampu dan punya kapasitas menganggur (idle capacity) untuk memproduksi MKB,” ujar Sjafrie.
Adik membenarkan hal itu. Dia bahkan memastikan PT Pindad sudah memiliki dan menguasai alat serta teknologi pembuatan MKB sejak awal 1990-an. Fasilitas produksi MKB bahkan sudah didirikan di Turen sejak 1992, sementara mesin dan peralatannya sudah dibeli dari Swedia sejak 1997. Dia juga mengklaim siap jika pemerintah serius ingin memesan MKB dari PT Pindad.
Memproduksi
Selama ini, untuk jenis munisi kaliber kecil (MKK), PT Pindad mampu memproduksi dan memasok 114 juta butir berbagai kaliber MKK per tahun untuk kebutuhan TNI. Selain itu, pihaknya, menurut Adik, juga memiliki cadangan stok bahan baku amunisi sampai 2 ton yang bisa diolah menjadi munisi kaliber berapa pun sesuai pesanan. Sebagai ilustrasi, untuk membuat granat tangan, per butir hanya dibutuhkan kurang dari 30 gram mesiu saja. PT Pindad mampu membuat MKB sampai kaliber 155 mm.
”Kami ini ibarat dapur. Bapak mau pesan nasi goreng atau bubur ayam, ya, silakan pesan. Kami mampu membuatnya. Dahulu kami diminta Pak Habibie (mantan Presiden BJ Habibie) memproduksi sistem persenjataan FFAR (Forward Firing Aircraft Rocket). Alatnya sudah kami adakan, beli dari Swedia. Khusus untuk membuat MKB. Namun, sampai sekarang order munisinya enggak pernah turun,” ujar Adik.
Selain kemampuan produksi, PT Pindad, menurut Adik, sampai sekarang juga tidak bermasalah dengan dukungan finansial. Hal itu mengingat untuk pesanan yang dikerjakan selama ini, terkait kebutuhan dalam negeri atau pemerintah, PT Pindad mendapat dukungan dari pihak perbankan nasional. Sekarang tinggal menyinkronkan saja kedua hal tadi dengan dukungan kebijakan pemerintah dalam arti komitmen untuk membeli dari PT Pindad.
Klaim Adik, pernyataan Sjafrie, serta lontaran ”gurauan pahit” yang dipaparkan Gunadi sebelumnya, seharusnya bisa ”diolah” menjadi ibarat pepatah lama, ”bak gayung bersambut, kata berbalas”. Secara teknologi dan pengalaman, industri pertahanan dalam negeri, seperti PT Pindad, punya kemampuan dan bisa diandalkan. Selain itu, dukungan dan komitmen pendanaan serta kepastian daya serap pasar, dalam hal ini TNI, juga bisa dijamin. Apalagi komitmen anggaran dari pemerintah pun juga dinaikkan.
Sekarang tinggal komitmen bersama membangun dan membesarkan industri pertahanan dalam negeri. Memang tidak mudah. Namun, jauh lebih baik daripada terus bergantung pada bangsa lain, apalagi sampai diolok-olok, padahal sudah membeli dengan harga mahal. Jadi, mulai sekarang, hati-hati bicara, Sir. Kalau cuma MKB, industri kami mampu bikin sendiri.
KOMPAS
Hut Yon Zipur 10
15 Mei 2010, Pasuruan -- Sejumlah personel Batalyon Zeni Tempur 10 Devisi Infanteri 2 Kostrad melakukan penyergapan terhadap pelaku kejahatan di Kota Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (15/5). Untuk memperingati hari ulang tahun Koprs Batalyon Zeni Tempur 10 Devisi Infanteri 2 Kostrad Pasuruan melakukan atraksi keterampilan bela diri, kesenian, dan teknis penyergapan terhadap pelaku kejahatan kota. (Foto: ANTARA/Musyawir/ed/pras/10)
KVH Receives $2 Million Order for TACNAV II Military Navigation Systems
14 May 2010, MIDDLETOWN, R.I., -- KVH Industries, Inc., (Nasdaq: KVHI) announced today that it has received a $2 million order for its TACNAV(R) II tactical navigation system for use by an international customer. Shipment of this order is expected to begin in the second quarter of 2011 and conclude in early 2014.
"KVH's TACNAV II tactical navigation system is an important tool for navigation and coordination of vehicles operating in critical military situations," explains Dan Conway, KVH's vice president of business development. "The system is crucial to keeping soldiers safe and out of harm's way, serving as a resource for navigation, battle management, and even as a backup to GPS. This order reaffirms the value of KVH's TACNAV products in the international market, and adds to our steady foundation of revenue for the coming years."
The TACNAV II tactical navigation system is an easy-to-integrate, affordable solution for battle management and weapon systems. Ideal for virtually any platform, the system offers a compact design, continuous heading and pointing data output, and a flexible architecture that allows it to function as either a standalone navigation module or as the heart of an expanded, multifunctional TACNAV system. With its precision fiber optic gyro (FOG) and an optional compass sensor providing a complete backup to GPS, the TACNAV II can integrate with a host of applications, including navigation and data consolidation for Battle Management Systems (BMS).
About KVH Industries, Inc.
KVH Industries is a leading manufacturer of solutions that provide global high-speed Internet, television and voice services via satellite to mobile users at sea, on land, and in the air. KVH is also a premier manufacturer of high performance sensors and integrated inertial systems for defense and commercial guidance and stabilization applications. The company is based in Middletown, RI, with facilities in Tinley Park, IL, Kokkedal, Denmark, and Singapore.
This press release may contain certain forward-looking statements that involve risks and uncertainties. For example, the statements regarding the company's financial and product development goals for 2010 and beyond are forward-looking statements. The actual results realized by the company could differ materially from the statements made herein. Factors that might cause such differences include, but are not limited to: uneven military sales cycles; unforeseen changes in competing technologies and products; and worldwide economic variances. Additional factors are discussed in the company's most recent Form 10-Q filed with the SEC. Copies are available through the company's Investor Relations department and website, www.kvh.com. KVH does not assume any obligation to update its forward-looking statements to reflect new information or developments.
KVH
U.S. 7th Fleet Controls Tomahawk Launch from 5,000 Miles Away
Sailors aboard the Los Angeles class attack submarine USS Cheyenne (SSN 773) wave to family members as the submarine pulls into port returning from deployment in support of Operation Iraqi Freedom. Operation Iraqi Freedom is the multi-national coalition effort to liberate the Iraqi people, eliminate Iraq's weapons of mass destruction and end the regime of Saddam Hussein. (Photo: U.S. Navy/Mate Airman Benjamin D. Glass)
15 May 2010, USS CHEYENNE, At Sea (NNS) -- Los Angeles-class attack submarine USS Cheyenne (SSN-773) in conjunction with Commander, U.S. 7th Fleet and members of Naval Special Warfare Group (NSWG) 3 successfully fired a Block IV-E Tomahawk Land Attack Missile May 5.
The missile launch took place off the southern coast of California into China Lake Test Range and marks the first time a forward-deployed operational command acted as the Tomahawk strike coordinator and primary missile controller for an operational test launch.
"The Navy's ability to conduct strike operations on re-locatable targets is currently very challenging," said Master Chief Fire Controlman (SW) David Brewer, U.S. 7th Fleet Tomahawk strike coordinator. "By proving an operational commander's ability to use the Tactical Tomahawk Command and Control System's ability to receive real-time targeting coordinates and applying them to a tactical Tomahawk missile in flight will significantly improve the Navy's ability to shape the battlefield and project power from the sea, particularly, when naval surface strike is the only fires option available to the commander."
"I am proud of the work we have accomplished during this exercise," he said. "With this being the staff's first time providing real time operations in flight, the job by the entire team was exceptional. The training value gained from a live firing event has no substitute, and will absolutely improve C7F's ability to conduct actual launch operations when required.
NSWG-3 provided updated target data used by 7th Fleet to modify the missile's flight path, resulting in a destroyed target. The test launch demonstrated a complex strike capability and was a tremendous success for all involved.
"Teamwork is critical in naval fires," Brewer said. "This test launch is the ultimate use of different operational assets we provided during this exercise to achieve common goal. "
This test continues the Navy's formal government testing of the Tactical Tomahawk Weapons Systems from surface/sub-surface launch platforms.
The Tomahawk missile is ship and submarine launched and was first employed operationally during Desert Storm. Since then, the missile has been heralded for its accuracy and lethality in numerous operations. The tactical Tomahawk boasts several enhancements as demonstrated today, which increase warfighter effectiveness and responsiveness, while significantly reducing acquisition and life cycle costs.
USN
15 May 2010, USS CHEYENNE, At Sea (NNS) -- Los Angeles-class attack submarine USS Cheyenne (SSN-773) in conjunction with Commander, U.S. 7th Fleet and members of Naval Special Warfare Group (NSWG) 3 successfully fired a Block IV-E Tomahawk Land Attack Missile May 5.
The missile launch took place off the southern coast of California into China Lake Test Range and marks the first time a forward-deployed operational command acted as the Tomahawk strike coordinator and primary missile controller for an operational test launch.
"The Navy's ability to conduct strike operations on re-locatable targets is currently very challenging," said Master Chief Fire Controlman (SW) David Brewer, U.S. 7th Fleet Tomahawk strike coordinator. "By proving an operational commander's ability to use the Tactical Tomahawk Command and Control System's ability to receive real-time targeting coordinates and applying them to a tactical Tomahawk missile in flight will significantly improve the Navy's ability to shape the battlefield and project power from the sea, particularly, when naval surface strike is the only fires option available to the commander."
"I am proud of the work we have accomplished during this exercise," he said. "With this being the staff's first time providing real time operations in flight, the job by the entire team was exceptional. The training value gained from a live firing event has no substitute, and will absolutely improve C7F's ability to conduct actual launch operations when required.
NSWG-3 provided updated target data used by 7th Fleet to modify the missile's flight path, resulting in a destroyed target. The test launch demonstrated a complex strike capability and was a tremendous success for all involved.
"Teamwork is critical in naval fires," Brewer said. "This test launch is the ultimate use of different operational assets we provided during this exercise to achieve common goal. "
This test continues the Navy's formal government testing of the Tactical Tomahawk Weapons Systems from surface/sub-surface launch platforms.
The Tomahawk missile is ship and submarine launched and was first employed operationally during Desert Storm. Since then, the missile has been heralded for its accuracy and lethality in numerous operations. The tactical Tomahawk boasts several enhancements as demonstrated today, which increase warfighter effectiveness and responsiveness, while significantly reducing acquisition and life cycle costs.
USN
RI-Rusia Matangkan Kerja Sama Antiteror
Anggota Densus 88 berjaga di sekitar lokasi peyergapan terduga teroris di Desa Baki Pandeyan, Kecamatan Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (13/5). Densus 88 mengamankan tiga orangyang diduga teroris dan sejumlah barang bukti diantaranya, satu pucuk senjata laras panjang, satu pucuk senjata laras pendek, 10 dus peluru, cd dan kaset. (Foto: ANTARA/Hasan Sakri Ghozali/Koz/10)
15 Mei 2010, Jakarta -- Indonesia dan Rusia akan mematangkan kerja sama antiteror dengan pembentukan kelompok kerja bersama kedua negara, kata Kepala Desk Antiteror Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Ansyaad Mbai di Jakarta, Sabtu.
Ansyaad Mbai mengemukakan, kedua negara sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman tentang kerja sama kedua pihak dalam pemberantasan terorisme, pada tiga bulan silam.
"Bulan depan, kedua negara akan membentuk kelompok kerja bersama sebagai tindak lanjut nota kesepahaman yang telah disepakati. Pertemuan pertama akan dilakukan di Rusia," ungkap Ansyaad.
Indonesia telah menjalin kerja sama serupa dengan sejumlah negara. Selain negara-negara ASEAN, kerja sama antiteror juga dilakukan bersama sejumlah negara Asia Selatan seperti India, Pakistan dan beberapa negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Afghanistan dan Kuwait.
Bentuk kerja sama yang dilakukan meliputi pertukaran data dan informasi intelijen, dan langkah-langkah persuasif seperti deradikalisasi, untuk menetralisasikan paham-paham radikal yang dianut para teroris, tutur Ansyaad.
Ia mengatakan, meski telah memiliki kerja sama dengan sejumlah negara , Indonesia masih belum setara dengan negara-negara tersebut, karena sanksi hukuman yang lemah bagi teroris.
"Di negara lain, hukumannya bisa bertahun-tahun, tiba di Indonesia hanya dihukum beberapa bulan. Ini kan timpang. Sehingga kerja sama yang dijalin juga belum maksimal dan efektif," kata Ansyaad.
ANTARA News
15 Mei 2010, Jakarta -- Indonesia dan Rusia akan mematangkan kerja sama antiteror dengan pembentukan kelompok kerja bersama kedua negara, kata Kepala Desk Antiteror Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Ansyaad Mbai di Jakarta, Sabtu.
Ansyaad Mbai mengemukakan, kedua negara sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman tentang kerja sama kedua pihak dalam pemberantasan terorisme, pada tiga bulan silam.
"Bulan depan, kedua negara akan membentuk kelompok kerja bersama sebagai tindak lanjut nota kesepahaman yang telah disepakati. Pertemuan pertama akan dilakukan di Rusia," ungkap Ansyaad.
Indonesia telah menjalin kerja sama serupa dengan sejumlah negara. Selain negara-negara ASEAN, kerja sama antiteror juga dilakukan bersama sejumlah negara Asia Selatan seperti India, Pakistan dan beberapa negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Afghanistan dan Kuwait.
Bentuk kerja sama yang dilakukan meliputi pertukaran data dan informasi intelijen, dan langkah-langkah persuasif seperti deradikalisasi, untuk menetralisasikan paham-paham radikal yang dianut para teroris, tutur Ansyaad.
Ia mengatakan, meski telah memiliki kerja sama dengan sejumlah negara , Indonesia masih belum setara dengan negara-negara tersebut, karena sanksi hukuman yang lemah bagi teroris.
"Di negara lain, hukumannya bisa bertahun-tahun, tiba di Indonesia hanya dihukum beberapa bulan. Ini kan timpang. Sehingga kerja sama yang dijalin juga belum maksimal dan efektif," kata Ansyaad.
ANTARA News
Tentara Malaysia Keluhkan Minimnya Kewenangan
15 Mei 2010, Pontianak -- Tentara Diraja Malaysia mengeluhkan minimnya kewenangan pemeriksaan di pos lintas batas Malaysia dan Indonesia. Itu menjadi kendala dalam upaya meminimalisasi penyelundupan antarkedua negara.
Demikian salah satu hal yang mengemuka dalam pertemuan antara Briged 3 Tentara Diraja Malaysia (TDM) dan Komando Resor Militer 121/Alambhana Wanawai, Kalimantan Barat, di Camp Penrisen 3 Briged, Kuching, Negara Bagian Serawak, Malaysia, Kamis (13/5). Hadir dalam pertemuan tersebut Panglima Briged 3 TDM Brigadir Jenderal Dato’ Mohammad Ramli dan Komandan Korem 121/Abw Kolonel Toto Rinanto serta para komandan batalyon dari kedua negara.
Hasil pertemuan itu disampaikan Toto yang dihubungi Kompas dari Pontianak kemarin. ”Para komandan TDM di perbatasan mengatakan hal itu ketika kami menyampaikan adanya beberapa kali penyelundupan, baik dari Serawak ke Kalbar maupun sebaliknya,” ujarnya.
Upaya penyelundupan
Seperti diberitakan, dalam sebulan terakhir terjadi beberapa kali upaya penyelundupan. Dua kasus di antaranya adalah penyelundupan (total) 8,116 kilogram sabu dari Serawak ke Kalbar melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalbar. Selain itu, penyelundupan puluhan laptop dari Serawak ke Kalbar oleh jajaran Polres Sanggau.
Di wilayah bebas (free zone)— perbatasan—antara Jagoibabang, Kabupaten Bengkayang, Kalbar, dan Serikin, Negara Bagian Serawak, juga terjadi penyelundupan 9.000 telur penyu dari Pemangkat, Kabupaten Sambas, ke Serikin. Sebelum terungkapnya kasus ini oleh Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Kalbar, penyelundupan sudah berlangsung sekitar satu bulan dengan total telur penyu yang diselundupkan 36.000 butir.
Menurut Toto, para komandan batalyon TDM mengaku hanya memiliki kewenangan pengamanan wilayah perbatasan. Padahal, sebelum ada pos lintas batas antarnegara, aparat kemiliteranlah yang memiliki hak penuh pengamanan di perbatasan Malaysia.
Patroli
Untuk meminimalisasi penyelundupan dan penyeberangan imigran gelap, tentara kedua negara sepakat meningkatkan intensitas patroli. ”Kami dari TNI dan TDM akan meningkatkan patroli rutin di wilayah perbatasan. Kami akan melakukan dua kali patroli terkoordinasi, masing-masing pada Juni dan Desember 2010,” kata Toto.
Patroli terkoordinasi adalah patroli bersama di wilayah perbatasan antara TDM dan TNI. Dalam patroli Juni mendatang, penanggung jawab patroli berasal dari TDM. Dalam patroli Desember mendatang, TNI yang menjadi penanggung jawab.
”Kami berharap patroli terkoordinasi dan patroli rutin di wilayah perbatasan yang tidak memiliki pos lintas batas bisa meminimalisasi penyelundupan dan kegiatan ilegal lainnya,” ujar Toto.
Ia menambahkan, pihak TDM berharap masyarakat Indonesia tidak mencurigai TDM atas kasus-kasus tersebut.
KOMPAS
Friday, May 14, 2010
Dansatgas POM TNI Konga XXV-B/UNIFIL Tinjau Daerah Operasi Dari Udara
Markas Satgas POM TNI di UN Pos 7-3 Marjayoun, Libanon, dari udara. (Foto: Puspen TNI)
14 Mei 2010, Lebanon -- Komandan Satgas (Dansatgas) POM TNI Kontingen Garuda XXV-B/UNIFIL (United Nations Interim Forces In Lebanon), Letkol Cpm Ekoyatma Parnowo didampingi oleh Perwira Penghubung (Liaison Officer) - Kapten POM Edi Cahyadi, Dantim PM - Kapten POM Muhammad Achyar dan Perwira Penerangan - Lettu Laut (KH) Muhammad Dahlan serta Komandan Spainair (unit Hellycopter Batalion Spanyol) - Kapten Rudriguez, melakukan peninjauan melalui udara di atas daerah operasi Satgas POM TNI pada hari Kamis (13/5).
Penerbangan peninjauan udara yang berlangsung selama satu jam dan pada ketinggian sekitar 200 feet di atas permukaan laut bertujuan untuk mendapatkan image udara yang up to date dari setiap titik patroli dan titik pengecekan di darat. Ini merupakan peninjauan kedua yang dilakukan oleh Satgas POM TNI, dimana sebelumnya telah dilaksanakan pada bulan Desember 2009 lalu.
Dengan hasil peninjauan udara tersebut akan dapat digunakan dalam mendukung kelancaran kegiatan operasional di lapangan yang dinamis. Hal ini jelas akan membantu dalam memperhitungkan kelebihan dan kekurangan dari check poin yang ada, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan komandan dalam mengambil kebijaksanaan berkaitan dengan operasional prajurit POM TNI di lapangan.
Dansatgas POM TNI sangat senang dengan hasil peninjauan udara tersebut, karena seluruhnya berjalan lancar dan aman serta terdukung oleh cuaca yang cerah dan cukup stabil. Hal ini sangat membantu kegiatan pengambilan citra udara terhadap target-target yang telah ditentukan sebelumnya.
Ke depan telah diprogramkan adanya joint exercise atau latihan bersama antara Satgas POM TNI, Unit Hellycopter Batalion Spanyol dan Kompi Medis China atau Chinmedcoy untuk kerja sama dalam bidang Casevac (casualty evacuation) atau evakuasi kecelakaan dan Medivac (medical evacuation) atau evakuasi medis. Dalam kerja sama ini setiap unsur akan berperan sesuai fungsinya, dimana Satgas POM TNI akan bergerak di bagian pengawalan dan pengamanan, unit hellycopter akan menjalankan fungsinya dalam pengangkutan evakuasi dan Chinmedcoy yang bergerak mengambil tindakan medis selama proses evakuasi berlangsung.
Marjayoun, salah satu kota kecil di Libanon. Peninjauan udara ini bertujuan untuk mendapatkan image udara yang up to date dari setiap titik patroli dan titik pengecekan di darat. (Foto: Puspen TNI)
Dansatgas POM TNI Konga XXV-B/UNIFIL Letkol Cpm Ekoyatma Parnowo meninjau daerah operasi dari udara dengan didampingi Perwira Penghubung Kapten POM Edi Cahyadi, Dantim PM Kapten POM Muhammad Achyar dan Perwira Penerangan Lettu Laut (KH) Muhammad Dahlan serta Komandan Spainair Kapten Rudriguez. (Foto: Puspen TNI)
Peninjauan dari udara daerah operasi Satgas POM TNI ini berlangsung selama satu jam pada ketinggian sekitar 200 feet di atas permukaan laut. (Foto: Puspen TNI)
Puspen TNI
14 Mei 2010, Lebanon -- Komandan Satgas (Dansatgas) POM TNI Kontingen Garuda XXV-B/UNIFIL (United Nations Interim Forces In Lebanon), Letkol Cpm Ekoyatma Parnowo didampingi oleh Perwira Penghubung (Liaison Officer) - Kapten POM Edi Cahyadi, Dantim PM - Kapten POM Muhammad Achyar dan Perwira Penerangan - Lettu Laut (KH) Muhammad Dahlan serta Komandan Spainair (unit Hellycopter Batalion Spanyol) - Kapten Rudriguez, melakukan peninjauan melalui udara di atas daerah operasi Satgas POM TNI pada hari Kamis (13/5).
Penerbangan peninjauan udara yang berlangsung selama satu jam dan pada ketinggian sekitar 200 feet di atas permukaan laut bertujuan untuk mendapatkan image udara yang up to date dari setiap titik patroli dan titik pengecekan di darat. Ini merupakan peninjauan kedua yang dilakukan oleh Satgas POM TNI, dimana sebelumnya telah dilaksanakan pada bulan Desember 2009 lalu.
Dengan hasil peninjauan udara tersebut akan dapat digunakan dalam mendukung kelancaran kegiatan operasional di lapangan yang dinamis. Hal ini jelas akan membantu dalam memperhitungkan kelebihan dan kekurangan dari check poin yang ada, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan komandan dalam mengambil kebijaksanaan berkaitan dengan operasional prajurit POM TNI di lapangan.
Dansatgas POM TNI sangat senang dengan hasil peninjauan udara tersebut, karena seluruhnya berjalan lancar dan aman serta terdukung oleh cuaca yang cerah dan cukup stabil. Hal ini sangat membantu kegiatan pengambilan citra udara terhadap target-target yang telah ditentukan sebelumnya.
Ke depan telah diprogramkan adanya joint exercise atau latihan bersama antara Satgas POM TNI, Unit Hellycopter Batalion Spanyol dan Kompi Medis China atau Chinmedcoy untuk kerja sama dalam bidang Casevac (casualty evacuation) atau evakuasi kecelakaan dan Medivac (medical evacuation) atau evakuasi medis. Dalam kerja sama ini setiap unsur akan berperan sesuai fungsinya, dimana Satgas POM TNI akan bergerak di bagian pengawalan dan pengamanan, unit hellycopter akan menjalankan fungsinya dalam pengangkutan evakuasi dan Chinmedcoy yang bergerak mengambil tindakan medis selama proses evakuasi berlangsung.
Marjayoun, salah satu kota kecil di Libanon. Peninjauan udara ini bertujuan untuk mendapatkan image udara yang up to date dari setiap titik patroli dan titik pengecekan di darat. (Foto: Puspen TNI)
Dansatgas POM TNI Konga XXV-B/UNIFIL Letkol Cpm Ekoyatma Parnowo meninjau daerah operasi dari udara dengan didampingi Perwira Penghubung Kapten POM Edi Cahyadi, Dantim PM Kapten POM Muhammad Achyar dan Perwira Penerangan Lettu Laut (KH) Muhammad Dahlan serta Komandan Spainair Kapten Rudriguez. (Foto: Puspen TNI)
Peninjauan dari udara daerah operasi Satgas POM TNI ini berlangsung selama satu jam pada ketinggian sekitar 200 feet di atas permukaan laut. (Foto: Puspen TNI)
Puspen TNI
Latihan Kamhanlan Lanud Supadio
14 Mei 2010, Pontianak -- Pasukan Satuan Tempur Batalyon 465 Paskhas berhasil melaksanakan perebutan Pangkalan TNI AU Supadio dari pasukan separatis. Dan pasukan separatis tersebut berhasil dilumpuhkan dan diindikasikan beberapa anggota separatis masih hidup dan berlari di pemukiman penduduk yang letaknya disekitar Lanud Supadio.
Mengetahui situasi seperti itu maka pasukan mendapat perintah dari Danlanud Supadio untuk melaksanakan pengejaran dilanjutkan dengan patroli disekitar Lanud khususnya daerah yang telah diinformasikan oleh pihak intelejen. Kemudian melaksanakan gelar pertahanan Pangkalan Horizontal maupun Vertikal.
Menurut informasi intelejen dicurigai ada 5 orang separatis berada di daerah Kampung Parit Jepang yang letaknya tidak jauh dari Lanud Supadio dengan perlengkapan bersenjata campuran. Oleh sebab itu maka pasukan Hanlan agar waspada dan melakukan pengejaran terhadap sekelompok separatis tersebut.
Sejerus kemudian pasukan Hanlan dari Lanud Supadio mengejar dan mengepung anggota separatis yang telah diketahui keberadaannya namun demikian anggota separatis yang sudah terjepit berhasil meledakkan dan membakar rumah penduduk. Namun demikian tim Pemadam Kebakaran (PK) dari Lanud Supadio dengan sigap dapat memadamkan api.
Anggota Separatis yang telah terjepit berhasil dihancurkan dan dikuasai, dengan hasil 4 orang berhasil ditembak mati dan langsung ditangani oleh pihak Rumkit Tk III Lanud Supadio, dan satu orang berhasil ditangkap hidup beserta mengamankan 2 pucuk senjata AK 47 dengan 1.200 amunisi dan 7 buah granat, 260 Grm TNT. Anggota separatis yang dihidup dibawa ke Markas Pomau untuk diinterogasi oleh anggota Pomau dan Intelpam Lanud Supadio.
Kejadian tersebut bukanlah kejadian sebenarnya namun hanya skenario Latihan Kamhanlan yang termasuk didalam Latihan Alap Gesit Mandau Terbang Tahun 2010 yang masih berlangsung di Lanud Supadio, Selasa (11/5).
”Dengan adanya latihan seperti ini diharapkan agar seluruh anggota dapat mengetahui dan memahami akan tugas dan tanggung jawabnya apabila skenario latihan ini benar-benar terjadi. Oleh sebab itu keseriusan dan kepatuhan akan instruksi pimpinan di lapangan harus betul-betul diikuti oleh seluruh anggota sehingga latihan ini berjalan sesuai skenario latihan,” kata Danlanud disela-sela latihan.
Latihan Kamhanlan ini diawali dengan apel kesiapan personel di gudang persenjataan Lanud Supadio. Kemudian anggota mengambil senjata laras panjang SS 1 buatan PT. Pindad dan amunisi yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sedikitnya 53 personel ikut serta dalam latihan Kamhanlan yang dilaksanakan tahun ini.
Pentak Lanud Supadio
Simulasi Latihan Alap Gesit 2010
14 Mei 2010, Pontianak -- Sekelompok pemberontak yang menamakan dirinya Negara Borneo Merdeka (NBM) yang mendapat dukungan dari negara Panda mampu memukul mundur pasukan darat yang berada di wilayah Singkawang dan berdasarkan informasi dari intelijen hari ke hari mereka mendapat dukungan dari simpatisan di wilayah Utara Kalbar.
Untuk menghambat pergerakan pemberontak maka Skadron Udara 1 melaksanakan tembakan berupa penyekatan udara dengan menggunakan 1 flight Hawk 100/200 pada hari H jam J ke Satgasud yang menggelar kekuatannya di Satlakopsud Supadio.
Pada pelaksanaan misi operasi penyekatan udara unsur tempur Hawk 100/200 dari Skadron Udara 1 mampu melaksanakan penetrasi berupa penghancuran jembatan sehingga memutus jalur logistik dan komunikasi musuh serta menekan maju pasukan darat NBM yang disinyalir bergerak ke wilayah Pontianak.
Pada saat misi operasi penyekatan udara, 1 pesawat Hawk 100/200 tertembak jatuh oleh kekuatan darat NBM pada bagian wing pesawat namun penerbang mampu menyelamatkan diri dengan melaksanakan eject di daerah operasi, berdasarkan informasi intelejen diketahui posisi jatuhnya penerbang dan segera di informasikan untuk melaksanakan tindakan penyelamatan penerbang dan pengamanan atau penghancuran alutsista.
Mengingat jatuhnya pesawat di daerah konfrontasi maka upaya penyelamatan dengan menggerakkan 1 Helly SAR yang mendapatkan Air Cover dari 1 flight Hawk 100/200 menuju daerah jatuhnya pesawat. Helly Escort diperlukan karena masih adanya kekuatan musuh dengan bersenjatakan ringan dan sedang.
Tim SAR PUR dari Batalyon 465 Paskhas berhasil menemukan korban dan melaksanakan penyelamatan untuk mendapatkan pertolongan lanjutan ke Rumkit TK III Lanud Supadio. Sementara 1 flight Hawk 100/200 yang telah melaksanakan Air Cover berdasarkan informasi dari Air Traffic Control Bandara Supadio 1 pesawat mengalami emergency berupa Temperatur Control Failure dan melaksanakan Straight in landing. Upaya penerbang dalam menyelamatkan pesawat sehingga dapat mendarat di Landasan Supadio dilaksanakan dengan baik meskipun keluar dari landasan. Penyelamatan penerbang yang masih berada di dalam Cockpit pesawat dilaksanakan oleh Crash Team dan evakuasi medis dilaksanakan oleh team kesehatan lapangan Rumkit TK III dan pengamanan alutsista dilaksanakan oleh POM AU Lanud Supadio.
Kejadian tersebut, bukanlah kejadian yang sebenarnya namun merupakan skenario latihan satuan Alap Gesit 2010, Selasa (11/5). Dimana Lanud Supadio diasumsikan sebagai Satlakopsud dalam Operasi Darat Gabungan Mandau Terbang 2010. Materi latihan ini dititik beratkan kepada pembuatan produk staf (Renlibat Satlakopsud Supadio), Operasi Dukungan Udara (Air Interdiction dan Close Air Support), SAR Tempur, penanganan medis, kemampuan interpretasi informasi intelijen TNI AD serta pembuatan laporan purna tugas.
”Pada Latihan Alap Gesit ini disimulasikan pada kondisi yang sesungguhnya yang mana Lanud Supadio ikut mendukung operasi gabungan TNI. Selain itu latihan ini juga untuk menguji kesiapsiagaan dan kecepatan seluruh satuan di jajaran Lanud Supadio serta mengevaluasi kembali protap yang ada apa masih layak atau perlu direvisi guna meningkatkan kemampuan operasional, keselamatan terbang dan kerja sehingga mencapai zero accident,” jelas Danlanud Supadio Kolonel Pnb Imran Baidirus, S.E yang menyaksikan langsung kegiatan Latihan Alap Gesit 2010.
Pentak Lanud Supadio
Untuk menghambat pergerakan pemberontak maka Skadron Udara 1 melaksanakan tembakan berupa penyekatan udara dengan menggunakan 1 flight Hawk 100/200 pada hari H jam J ke Satgasud yang menggelar kekuatannya di Satlakopsud Supadio.
Pada pelaksanaan misi operasi penyekatan udara unsur tempur Hawk 100/200 dari Skadron Udara 1 mampu melaksanakan penetrasi berupa penghancuran jembatan sehingga memutus jalur logistik dan komunikasi musuh serta menekan maju pasukan darat NBM yang disinyalir bergerak ke wilayah Pontianak.
Pada saat misi operasi penyekatan udara, 1 pesawat Hawk 100/200 tertembak jatuh oleh kekuatan darat NBM pada bagian wing pesawat namun penerbang mampu menyelamatkan diri dengan melaksanakan eject di daerah operasi, berdasarkan informasi intelejen diketahui posisi jatuhnya penerbang dan segera di informasikan untuk melaksanakan tindakan penyelamatan penerbang dan pengamanan atau penghancuran alutsista.
Mengingat jatuhnya pesawat di daerah konfrontasi maka upaya penyelamatan dengan menggerakkan 1 Helly SAR yang mendapatkan Air Cover dari 1 flight Hawk 100/200 menuju daerah jatuhnya pesawat. Helly Escort diperlukan karena masih adanya kekuatan musuh dengan bersenjatakan ringan dan sedang.
Tim SAR PUR dari Batalyon 465 Paskhas berhasil menemukan korban dan melaksanakan penyelamatan untuk mendapatkan pertolongan lanjutan ke Rumkit TK III Lanud Supadio. Sementara 1 flight Hawk 100/200 yang telah melaksanakan Air Cover berdasarkan informasi dari Air Traffic Control Bandara Supadio 1 pesawat mengalami emergency berupa Temperatur Control Failure dan melaksanakan Straight in landing. Upaya penerbang dalam menyelamatkan pesawat sehingga dapat mendarat di Landasan Supadio dilaksanakan dengan baik meskipun keluar dari landasan. Penyelamatan penerbang yang masih berada di dalam Cockpit pesawat dilaksanakan oleh Crash Team dan evakuasi medis dilaksanakan oleh team kesehatan lapangan Rumkit TK III dan pengamanan alutsista dilaksanakan oleh POM AU Lanud Supadio.
Kejadian tersebut, bukanlah kejadian yang sebenarnya namun merupakan skenario latihan satuan Alap Gesit 2010, Selasa (11/5). Dimana Lanud Supadio diasumsikan sebagai Satlakopsud dalam Operasi Darat Gabungan Mandau Terbang 2010. Materi latihan ini dititik beratkan kepada pembuatan produk staf (Renlibat Satlakopsud Supadio), Operasi Dukungan Udara (Air Interdiction dan Close Air Support), SAR Tempur, penanganan medis, kemampuan interpretasi informasi intelijen TNI AD serta pembuatan laporan purna tugas.
”Pada Latihan Alap Gesit ini disimulasikan pada kondisi yang sesungguhnya yang mana Lanud Supadio ikut mendukung operasi gabungan TNI. Selain itu latihan ini juga untuk menguji kesiapsiagaan dan kecepatan seluruh satuan di jajaran Lanud Supadio serta mengevaluasi kembali protap yang ada apa masih layak atau perlu direvisi guna meningkatkan kemampuan operasional, keselamatan terbang dan kerja sehingga mencapai zero accident,” jelas Danlanud Supadio Kolonel Pnb Imran Baidirus, S.E yang menyaksikan langsung kegiatan Latihan Alap Gesit 2010.
Pentak Lanud Supadio
Northrop Grumman-Built Submarine California Celebrates Pressure Hull Complete Milestone
NEWPORT NEWS, Va., May 13, 2010 (GLOBE NEWSWIRE) -- Northrop Grumman Corporation's (NYSE:NOC) Shipbuilding sector accomplished the "pressure hull complete" milestone on the Virginia-class submarine California (SSN 781), May 10.
"Pressure hull complete" signifies the hull sections being joined to form a single unit. It is the last major milestone before the ship's christening and launch later this year at the company's Newport News, Va. shipyard.
"Pressure hull completion is a major milestone in the shipbuilding process; it's a significant accomplishment and a proud moment for our shipbuilders," said Becky Stewart, vice president of submarine programs for Northrop Grumman. "We're one step closer to delivering California to the Navy and making her an active part of the fleet."
California, the eighth ship of the Virginia class, is named after the "Golden State." It is being constructed at the company's Shipbuilding sector in Newport News. The ship's keel was laid in May 2009. When delivered to the Navy in 2011, California will be the most modern and sophisticated attack submarine in the world, providing undersea supremacy well into the 21st century. Northrop Grumman Shipbuilding is teamed with General Dynamics Electric Boat to build Virginia class submarines.
Northrop Grumman Corporation is a global defense and technology company whose 120,000 employees provide innovative systems, products, and solutions in information and services, electronics, aerospace and shipbuilding to government and commercial customers worldwide.
CONTACT: Lauren A. Green
Northrop Grumman Shipbuilding
(757) 380-3581
Lauren.Green@ngc.com
Northrop Grumman
Menhan RI Bahas Peningkatan Peranan Pasukan Indonesia di PBB
14 Mei 2010, Jakarta -- Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro berencana membahas peningkatan peranan dari keberadaan pasukan TNI maupun Kepolisian Indonesia dalam operasi pasukan penjaga perdamaian di Forum Badan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa saat menghadiri pertemuan bilateral dengan para petinggi PBB setingkat Under Secretary General (USG), seperti USG For Peacekeeping Operation (PKO), USG For Field Support dan USG For Humanitarian Affairs beserta staf pada tanggal, 12-13 Mei 2010 di Markas Besar PBB, New York, Amerika.
Adapun pertemuan bilateral dengan sejumlah petinggi USG ini merupakan tindak lanjut dari workshop dengan judul “The Role of the United Nations in Multidimensional Peacekeeping Operations and Post-Conflict Peacebuilding, Towards and Asean Perspective” yang diselenggarakan di Jakarta, Indonesia bulan Maret 2010.
Setidaknya ada tiga topik yang menyangkut peningkatan peranan Indonesia di PBB yangakan dibahas dalam pertemuan bilateral tersebut. Pertemuan dengan USG for PKO membahas peningkatan partisipasi indonesia dalam multidimensional peacekeeping operation baik secara kualitas maupun kuantitas serta juga menjajaki lebih lanjut kerjasama yang dapat dilakukan terkait dengan inisiatif indonesia yang ingin mendorong pendirian ASEAN Peacekeeping Center.
Terkait dengan hal itu Menhan menjelaskan tentang pendirian Peacekeeping Center atau pusat pelatihan pasukan TNI yang akan terlibat dalam PKO, akan dibangun di daerah Sentul, Bogor, Indonesia, bertujuan untuk penyiapan pasukan PKO untuk PBB yang lebih baik dengan standar internasional, serta pembentukan pasukan Standby Force untuk menangani masalah desester realief, (bencana alam). Diharapkan Peacekeeping Centre tersebut akan menjadi pusat pelatihan bagi pasukan PKO yang berasal dari negara-negara ASEAN.
Sedangkan persoalan yang di bahas pada kesempatan pertemuan dengan USG for Field Support, Menhan menyampaikan peluang yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemitraan antara PBB dengan Industri Pertahanan Indoenesia. Disamping itu Menhan juga menyampaikan kepada jajaran USG for Field Support perihal rencana pengembangan industri pertahanan Indonesia untuk memproduksi Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) dan peralatan non Alutsista.
Rencana pengembangan tersebut dilaksanakan guna mendukung pemenuhan kebutuhan alutsista dan non alutsista di Indonesia, negara-negara yang ada di ASEAN dan negara berkembang, serta negara maju sekalipun. Dalam konteks ini Indonesia berfokus kepada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, melalui pembangunan industri pertahanan nasional
Topik lainnya yang dibahas pada forum pertemuan bilateral dengan jajaran USG for Humanitarian Affairs adalah peningkatan kemitraan antara UN-OCHA dengan Pemerintah Indonesia dan tukar pikiran mengenai operasi militer selain perang.
Selain itu negara Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim dirasakan perlu mengembangkan pembentukan pasukan wanita dalam misi humanitarian untuk menghadapi berbagai bemtuk korban bencana, baik bencana alam, perang maupun bencana humanitarian lainnya khususnya terhadap wanita dan anak-anak. Mengingat perempuan Indonesia juga telah berbuat banyak karena partisipasinya, dan perempuan telah menjadi semakin aktif bekerja untuk perdamaian karena perempuan dapat menanggapi secara naluriah untuk memelihara umat manusia demi kelangsungan hidupnya. Diharapkan nantinya Indonesia akan menjadi negara pelopor bagi negara-negara yang memiliki penduduk dengan masyarakat muslim.
Partisipasi Indonesia dalam Operasi Perdamaian ini merupakan refleksi dari kontribusi aktif Indonesia untuk terciptanya tatanan dunia atas dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Disamping itu pengerahan pasukan TNI sebagai bagian dari Misi Penjaga Perdamaian PBB untuk kembali menegaskan sikap dan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia. Sejalan dengan komitmen partisipasi Pemerintah Indonesia, diharapkan dapat memberikan bobot di bidang hubungan internasional dan kontribusi untuk pelaksanaan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
Turut pejabat lain yang mengikuti delegasi Indonesia mendampingi Menhan kunjungan kerja di PBB, Staf Ahli Menhan Bidang Ideologi dan Politik, Dr. Agus Brotosusilo, SH, MA. Staf Khusus Presiden RI bidang Pangan dan Energi, Suharso Mursidi, Prof. DR. Jusuf Gunawan, DR. Ir. Ignatius Indiarto.
DMC
Alokasi Tambahan Anggaran Dalam APBN-P Untuk Kemhan Masih Sangat Kurang
(Foto: primaironline.com)
14 Mei 2010, Jakarta -- Alokasi APBN tahun 2010 untuk Kemhan/TNI sebesar Rp 42 triliun, dengan rincian Rp 5 triliun untuk pemeliharaan dan perawatan alutsista TNI , Rp 21 triliun untuk gaji dan sebagian lagi untuk belanja rutin, serta untuk tunjangan kesejahteraan prajurit/PNS. Dari Rp 5 triliun yang dikhususkan untuk pemeliharaan dan perawatan alutsista TNI masih kurang dan tidak mencukupi. Oleh sebab itu Kemhan mengajukan tambahan anggaran pada APBN-P 2010 sebesar Rp 5 triliun untuk pemeliharaan dan perawatan alutsista TNI.
Dalam peraturan Menteri Keuangan terkait dengan tunjangan perbatasan terbagi dalam tiga kriteria. Pertama Prajurit/PNS yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau-pulau kecil terluar tanpa penduduk mendapat tunjangan sebesar Rp 150% dari gaji pokok. Kedua , Prajurit/PNS yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau-pulau kecil terluar berpenduduk mendapat tunjangan 100% dari gaji pokok. Ketiga, Prajurit/PNS yang tinggal di wilayah perbatasan mendapat 75% dari gaji pokok. Keempat, Prajurit/PNS yang bertugas secara mobile dengan kegiatan patroli di wilayah perbatasan mendapat 50% dari gaji pokok.
Hasil rapat Komisi I DPR menyetujui tambahan anggaran untuk APBN-P Kemhan sebesar Rp 360 miliar. Dari anggaran yang disetujuI tersebut Rp 152,9 miliar untuk tunjangan prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan dengan jumlah personel 9.940 orang. Selebihnya dioptimalkan guna memenuhi kebutuhan pokok Minimum Essencial Force (MEF)
Presiden SBY saat memimpin rapat terbatas bidang pertahanan di Kemhan mengatakan, pemerintah menyadari peningkatan anggaran pertahanan negara tidak dapat sekaligus dalam jangka waktu 1-2 tahun, tetapi bertahap secara multiyear budgeting. Dengan demikian pada tahun 2014 anggaran pertahanan negara termasuk TNI dan Polri akan semakin mendekati sasaran, yakni tercapainya kekuatan minimum atau minimum essential forces. Alokasi anggaran belanja naik dari 1,2% s.d 1,5% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Anggaran tersebut akan diproyeksikan untuk membangun kekuatan dan postur pertahanan serta persenjataan TNI. Oleh karena itu pemerintah akan menyusun konsep pertahanan negara yang akan menjadi dokumen strategis dalam pengelolaan pertahanan negara, termasuk TNI dalam lima tahun mendatang. Dokumen tersebut akan menjadi penuntun dan rujukan bagi kebijakan pembangunan kekuatan dan mekanisme pertahanan negara.
Sesuai Direktif Presiden 4 Mei 2010 terbagi dalam empat kriteria. Pertama, Anggaran Pertahanan untuk tahun 2011- 2015, akan ditingkatkan menjadi 1,0% sampai dengan 1,5% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Untuk saat ini kenaikan Anggaran Pertahanan untuk tahun 2010 adalah 0,7%. Kedua, Pengembangan personil mengikuti konsep zero growth (dinamis) dan right sizing. Ketiga, pengadaan alutsista diutamakan produksi dalam negeri. Keempat, pengadaan dari luar negeri hanya jenis alutsista yang betul-betul belum dapat diproduksi di dalam negeri dan sebanyak-banyaknya melakukan transfer tekhnology.
Sementara itu, Menhan Purnomo Yusgiantoro menjelaskan, konsep pertahanan negara akan memberlakukan konsep zero growth (dinamis) dalam pengembangan SDM di tubuh TNI melalui strategi right sizing dan strategi restrukturisasi. Konsep strategi right sizing adalah upaya untuk menjaga kekuatan saat personel yang masuk dan keluar sama, sedangkan strategi restrukturisasi diwujudkan dengan melakukan penyesuaian armada dan kesatuan.
DMC
14 Mei 2010, Jakarta -- Alokasi APBN tahun 2010 untuk Kemhan/TNI sebesar Rp 42 triliun, dengan rincian Rp 5 triliun untuk pemeliharaan dan perawatan alutsista TNI , Rp 21 triliun untuk gaji dan sebagian lagi untuk belanja rutin, serta untuk tunjangan kesejahteraan prajurit/PNS. Dari Rp 5 triliun yang dikhususkan untuk pemeliharaan dan perawatan alutsista TNI masih kurang dan tidak mencukupi. Oleh sebab itu Kemhan mengajukan tambahan anggaran pada APBN-P 2010 sebesar Rp 5 triliun untuk pemeliharaan dan perawatan alutsista TNI.
Dalam peraturan Menteri Keuangan terkait dengan tunjangan perbatasan terbagi dalam tiga kriteria. Pertama Prajurit/PNS yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau-pulau kecil terluar tanpa penduduk mendapat tunjangan sebesar Rp 150% dari gaji pokok. Kedua , Prajurit/PNS yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau-pulau kecil terluar berpenduduk mendapat tunjangan 100% dari gaji pokok. Ketiga, Prajurit/PNS yang tinggal di wilayah perbatasan mendapat 75% dari gaji pokok. Keempat, Prajurit/PNS yang bertugas secara mobile dengan kegiatan patroli di wilayah perbatasan mendapat 50% dari gaji pokok.
Hasil rapat Komisi I DPR menyetujui tambahan anggaran untuk APBN-P Kemhan sebesar Rp 360 miliar. Dari anggaran yang disetujuI tersebut Rp 152,9 miliar untuk tunjangan prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan dengan jumlah personel 9.940 orang. Selebihnya dioptimalkan guna memenuhi kebutuhan pokok Minimum Essencial Force (MEF)
Presiden SBY saat memimpin rapat terbatas bidang pertahanan di Kemhan mengatakan, pemerintah menyadari peningkatan anggaran pertahanan negara tidak dapat sekaligus dalam jangka waktu 1-2 tahun, tetapi bertahap secara multiyear budgeting. Dengan demikian pada tahun 2014 anggaran pertahanan negara termasuk TNI dan Polri akan semakin mendekati sasaran, yakni tercapainya kekuatan minimum atau minimum essential forces. Alokasi anggaran belanja naik dari 1,2% s.d 1,5% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Anggaran tersebut akan diproyeksikan untuk membangun kekuatan dan postur pertahanan serta persenjataan TNI. Oleh karena itu pemerintah akan menyusun konsep pertahanan negara yang akan menjadi dokumen strategis dalam pengelolaan pertahanan negara, termasuk TNI dalam lima tahun mendatang. Dokumen tersebut akan menjadi penuntun dan rujukan bagi kebijakan pembangunan kekuatan dan mekanisme pertahanan negara.
Sesuai Direktif Presiden 4 Mei 2010 terbagi dalam empat kriteria. Pertama, Anggaran Pertahanan untuk tahun 2011- 2015, akan ditingkatkan menjadi 1,0% sampai dengan 1,5% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Untuk saat ini kenaikan Anggaran Pertahanan untuk tahun 2010 adalah 0,7%. Kedua, Pengembangan personil mengikuti konsep zero growth (dinamis) dan right sizing. Ketiga, pengadaan alutsista diutamakan produksi dalam negeri. Keempat, pengadaan dari luar negeri hanya jenis alutsista yang betul-betul belum dapat diproduksi di dalam negeri dan sebanyak-banyaknya melakukan transfer tekhnology.
Sementara itu, Menhan Purnomo Yusgiantoro menjelaskan, konsep pertahanan negara akan memberlakukan konsep zero growth (dinamis) dalam pengembangan SDM di tubuh TNI melalui strategi right sizing dan strategi restrukturisasi. Konsep strategi right sizing adalah upaya untuk menjaga kekuatan saat personel yang masuk dan keluar sama, sedangkan strategi restrukturisasi diwujudkan dengan melakukan penyesuaian armada dan kesatuan.
DMC
Northrop Grumman Awarded $186.6 Million Contract to Continue the Design of Gerald R. Ford (CVN 78)
NEWPORT NEWS, Va., May 12, 2010 (GLOBE NEWSWIRE) -- Northrop Grumman Corporation (NYSE:NOC) has been awarded a $186.6 million cost plus fixed fee contract from the U.S. Navy to continue the engineering and design effort for the nation's newest nuclear-powered aircraft carrier, USS Gerald R. Ford (CVN 78).
The company's Shipbuilding sector is the prime contractor. This planned contract modification funds additional design, planning and system integration activities and analysis to support CVN 78 construction.
"This planned contract modification is essential to continuing the ship design to support construction," said Mike Shawcross, vice president of aircraft carrier construction program. "Now that the design is in the three-dimensional product model our effort is focused on the production of instructions for the shops and ship assembly. We're excited to continue progress on the engineering and construction of CVN 78."
Named after the 38th president of the United States, Gerald R. Ford (CVN 78) is the first ship of the new Gerald R. Ford class whose keel was laid Nov. 14, 2009. The Ford class will continue the legacy of highly capable U.S. Navy nuclear-powered aircraft carrier ship platforms. Enhancements incorporated into the design include flight deck changes, improved weapons handling systems, and a redesigned island, all resulting in increased aircraft sortie rates. It will also include new nuclear power plants; increased electrical power generation capacity; allowance for future technologies; and reduced workload for the sailors, translating to a smaller crew size and reduced operating costs for the Navy.
Northrop Grumman Corporation is a leading global security company whose 120,000 employees provide innovative systems, products, and solutions in aerospace, electronics, information systems, shipbuilding and technical services to government and commercial customers worldwide.
CONTACT: Lauren Green
Northrop Grumman Shipbuilding
(757) 380-3581
Lauren.Green@ngc.com
Northrop Grumman
Penutupan latihan Penyegaran Anggota Paspampres tahun 2010
13 Mei 2010, Jakarta -- "Setia Waspada" Latihan Penyegaran Paspampres tahun 2010 diikuti oleh seluruh Prajurit Paspampres dibagi dalam enam gelombang dan berlangsung selama enam pekan secara resmi ditutup oleh Wadan Paspampres Marsekal Pertama TNI Amarullah mewakili Komandan Paspampres Mayjen TNI Marciano Norman Pada Rabu (13/5) di Lapangan Sumantri Ciomas Bogor Jawa Barat. Bertindak sebagai Komandan Upacara Komandan Detasemen Latihan Grup C Mayor Kavaleri Urip P.
Upacara Penutupan Latihan Penyegaran tersebut dihadiri oleh Pabandya Latga Sops TNI Kolonel Inf Paryanto, Pejabat Sesmilpres Kolonel Kavaleri Sugeng, Komandan Korem Bogor Kolonel Inf Agus Sutomo dan Pejabat dari Kepolisian serta Irjen dan Para Asisten Danpaspampres.
Komandan Grup C Letnan Kolonel Psk Lintong Siregar selaku Komandan Latihan kepada Wadan Paspampres dalam laporannya bahwa latihan penyegaran anggota Paspampres tahun 2010 hasil yang dicapai dari berbagai materi yang diberikan terkait dengan materi dasar keprajuritan maupun materi fungsi Paspampres telah memenuhi target mampu dilaksanakan dengan baik, dilaporkan juga oleh Komandan Latihan selama latihan tidak terdapat kendala yang menghambat jalannya latihan, sehingga latihan dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
Dalam amanatnya Komandan Paspampres yang dibacakan oleh Wakil Komandan Paspampres Marsekal Pertama TNI Amarullah menyatakan bahwa rangkaian kegiatan “Latihan Penyegaran” Paspampres yang telah dilaksanakan saat ini adalah untuk meningkatkan interaksi sosial serta meningkatkan komunikasi sesama anggota Paspampres baik kepada atasan, sesama rekan maupun kepada anggota bawahan. Padatnya penugasan satuan akan berdampak pada melemahnya penerapan nilai-nilai dasar keprajuritan dan aturan dasar pengamanan VVIP sesuai dengan tugas yang Paspampres emban. Kita cenderung terlena dalam melaksanakan tugas akibat rutinitas penugasan yang justru akan bertolak belakang dengan Prinsip Pengamanan VVIP. Jika hal ini tidak ditingkatkan dalam pola pembinaan dan peningkatan satuan maka akan membuka celah kepada hal-hal yang akan membahayakan dalam pelaksanaan tugas pokok operasi pengamanan VVIP.
Lebih lanjut Komandan Paspampres dalam amanatnya menyampaikan bahwa nilai-nilai dasar Prajurit TNI dan dasar-dasar pengamanan VVIP serta hubungan kebersamaan yang harmonis antara pimpinan dengan bawahan akan terwujud Tri Setya yaitu setia kepada atasan, setia kepada sasama rekan dan setia kepada bawahan akan berdampak positif pada tingkat keberhasilan tugas sehingga akan membawa nama baik Paspampres khususnya serta TNI pada umumnya dalam mengamankan simbol-simbol negara.
Yang harus terus diingat oleh prajurit sekalian bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas Paspampres tidak terlepas dari kepedulian kita akan hal-hal yang mendasar seperti kemampuan jasmani, mental kepribadian yang setia dan waspada serta kemampuan teknik dan taktik dalam mengamankan VVIP. “Kepedulian itu kita wujudkan dalam bentuk kemauan kita untuk senantiasa mengasah diri, belajar dan berlatih setiap saat sehingga dapat menutup celah sekecil mungkin terhadap terjadinya kelengahan dan kelalaian yang dapat berakibat fatal terhadap keamanan dan keselamatan VVIP yang menjadi tanggung jawab kita bersama.”Jelas Komandan Paspampres.
Komandan Upacara Mayor Kavaleri Urip P dalam upacara penutupan Latihan Penyegaran Paspampres yang dipimpin oleh Wadan Paspampres Marsekal Pertama TNI Amarullah, Rabu (12/5).
Wadan Paspampres Marsekal Pertama TNI Amarullah melepas tanda peserta latihan penyegaran pelaku dan pelatih di Lapangan Sumantri Bogor, Rabu(12/5).
Harapan Komandan Paspampres peran serta dari unsur pimpinan juga harus menonjol dalam mengendalikan unsur satuannya, temukan secara dini permasalahan yang mungkin muncul dan adakan langkah-langkah penyelesaian yang proporcional serta tetap memegang teguh aturan yang berlaku sehingga permasalahan yang mungkin muncul dengan melakukan langkah-langkah penyelesaian yang proporcional serta tetap memegang teguh aturan yang berlaku sehingga permasalahan sekecil apapun dapat terselesaikan tanpa menunggu permasalahan tersebut menjadi lebih besar.
Hal terpenting dalam membentuk solidaritas satuan menghadapi tantangan tugas, salah satunya dari kesamaan visi dan misi antara satuan dan personel yang menjadi awaknya. Solidaritas tersebut tidak akan terwujud apabila sesama personel tidak terjalin ikatan emosi yang kuat dan memiliki kesamaan pandang terhadap tugas yang dipikulkan kepadanya. ”Oleh karena itu melalui Latihan Penyegaran ini kita sama-sama berharap akan terwujudnya solidaritas satuan yang kokoh dan terbangunnya ikatan emosi yang kuat di antara kita semua sehingga tugas-tugas kita mendatang dapat kita tuntaskan dengan hasil yang gemilang”.Harap Komandan Paspampres.
Sebelum mengakhiri amanatnya Komandan Paspampres menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya latihan penyegaran ini serta kepada segenap prajurit Paspampres yang telah berhasil melaksanakan rangkaian kegiatan latihan ini dengan baik.
Paspampres
Australian Army Skill at Arms Meeting (AASAM)
1 PVT Priyantono Bambang Indonesia, at the Australian Army Skill at Arms Meeting (AASAM). (Photo: Australian DoD)
14 May 2010 -- This year's Australian Army Skill at Arms Meeting (AASAM), conducted at Puckapunyal Military Range, is designed to pitch the best soldiers against each other in a tough combat-like environment. This focus ensures the contest is more representative of the skills required of a modern fighting soldier.
Since 1984, AASAM has been Australia's premier military shooting tournament, with a worldwide reputation. The activity is open to all ADF members and also attracts similar champions from international Defence Forces.
This year includes teams from Thailand, France, Singapore, Canada, Brunei, Philippines, East Timor, Papua New Guinea and Indonesia.
Irrespective of nationality, the common language is marksmanship. The competition will be judged through a series of team and individual events encompassing both day and night shooting from close quarters out to 400 metres. Contestants will fire the pistol, rifle and machine gun as standard issue for their Defence Force.
The competition decides the champion shot of the ADF, as well as providing a venue to determine who is the best shooting unit and formation in the Australian Army. The international aspect of the competition determines the best individual shooter and competing nation.
Matches are designed to replicate some of the conditions and stressors of current operational environments and is an excellent means to validate current doctrine and evaluate training standards.
Sergeant Habdi of the Indonesian Army shooting team, is carried to the dias to receive his International Champion shot from the Chief of the Australian Army, Lieutenant General Ken Gillespie. (Photo: Australian DoD)
Australian DoD
14 May 2010 -- This year's Australian Army Skill at Arms Meeting (AASAM), conducted at Puckapunyal Military Range, is designed to pitch the best soldiers against each other in a tough combat-like environment. This focus ensures the contest is more representative of the skills required of a modern fighting soldier.
Since 1984, AASAM has been Australia's premier military shooting tournament, with a worldwide reputation. The activity is open to all ADF members and also attracts similar champions from international Defence Forces.
This year includes teams from Thailand, France, Singapore, Canada, Brunei, Philippines, East Timor, Papua New Guinea and Indonesia.
Irrespective of nationality, the common language is marksmanship. The competition will be judged through a series of team and individual events encompassing both day and night shooting from close quarters out to 400 metres. Contestants will fire the pistol, rifle and machine gun as standard issue for their Defence Force.
The competition decides the champion shot of the ADF, as well as providing a venue to determine who is the best shooting unit and formation in the Australian Army. The international aspect of the competition determines the best individual shooter and competing nation.
Matches are designed to replicate some of the conditions and stressors of current operational environments and is an excellent means to validate current doctrine and evaluate training standards.
Sergeant Habdi of the Indonesian Army shooting team, is carried to the dias to receive his International Champion shot from the Chief of the Australian Army, Lieutenant General Ken Gillespie. (Photo: Australian DoD)
Australian DoD
Lockheed Martin F-35 Program Receives Major Award For 'Cutting-Edge Design'
(Photo: JSF.mil)
FORT WORTH, Texas, May 13th, 2010 -- The Lockheed Martin [NYSE: LMT] F-35 Lightning II program has been recognized for its “cutting-edge design and technology” with an award from the American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA).
The AIAA Foundation Board of Trustees presented the AIAA Foundation Award for Excellence to the F-35 program during the 2010 AIAA Aerospace Spotlight Awards Gala on May 12 in Washington, D.C. AIAA is the world’s largest technical society dedicated to the global aerospace profession.
“This award reflects the dedication and innovation of those who have made the F-35 Lightning II fighter a reality and signifies a bright future as the program ramps up flight test and commences operational training in the months ahead,” said U.S. Air Force Major General C.D. Moore, the acting program executive officer for the F-35 Lightning II Program Office.
According to the award citation, the Foundation Award for Excellence recognizes the “cutting-edge design and technology of – and global collaboration involved in – the Joint Strike Fighter, enabling a unique battlespace capability for the future.” The AIAA Foundation Board of Trustees annually recognizes unique contributions and extraordinary accomplishments by organizations or individuals in aeronautics and astronautics.
“This award acknowledges the commitment of the F-35 team, and the revolutionary technology that make the F-35 the fighter of the future,” said Tom Burbage, Lockheed Martin executive vice president and general manager of F-35 Program Integration.
The F-35 Lightning II is a 5th generation fighter, combining advanced stealth with fighter speed and agility, fully fused sensor information, network-enabled operations, advanced sustainment, and lower operational and support costs. Lockheed Martin is developing the F-35 with its principal industrial partners, Northrop Grumman and BAE Systems. Two separate, interchangeable F-35 engines are under development: the Pratt & Whitney F135 and the GE Rolls-Royce Fighter Engine Team F136.
Headquartered in Bethesda, Md., Lockheed Martin is a global security company that employs about 136,000 people worldwide and is principally engaged in the research, design, development, manufacture, integration and sustainment of advanced technology systems, products and services. The Corporation reported 2009 sales of $45.2 billion.
Media Contacts:
John R. Kent
Office: 817-763-3980
Email: john.r.kent@lmco.com
Chris Geisel
Office: 817-763-2643
Email: christian.g.geisel@lmco.com
Lockheed Martin
FORT WORTH, Texas, May 13th, 2010 -- The Lockheed Martin [NYSE: LMT] F-35 Lightning II program has been recognized for its “cutting-edge design and technology” with an award from the American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA).
The AIAA Foundation Board of Trustees presented the AIAA Foundation Award for Excellence to the F-35 program during the 2010 AIAA Aerospace Spotlight Awards Gala on May 12 in Washington, D.C. AIAA is the world’s largest technical society dedicated to the global aerospace profession.
“This award reflects the dedication and innovation of those who have made the F-35 Lightning II fighter a reality and signifies a bright future as the program ramps up flight test and commences operational training in the months ahead,” said U.S. Air Force Major General C.D. Moore, the acting program executive officer for the F-35 Lightning II Program Office.
According to the award citation, the Foundation Award for Excellence recognizes the “cutting-edge design and technology of – and global collaboration involved in – the Joint Strike Fighter, enabling a unique battlespace capability for the future.” The AIAA Foundation Board of Trustees annually recognizes unique contributions and extraordinary accomplishments by organizations or individuals in aeronautics and astronautics.
“This award acknowledges the commitment of the F-35 team, and the revolutionary technology that make the F-35 the fighter of the future,” said Tom Burbage, Lockheed Martin executive vice president and general manager of F-35 Program Integration.
The F-35 Lightning II is a 5th generation fighter, combining advanced stealth with fighter speed and agility, fully fused sensor information, network-enabled operations, advanced sustainment, and lower operational and support costs. Lockheed Martin is developing the F-35 with its principal industrial partners, Northrop Grumman and BAE Systems. Two separate, interchangeable F-35 engines are under development: the Pratt & Whitney F135 and the GE Rolls-Royce Fighter Engine Team F136.
Headquartered in Bethesda, Md., Lockheed Martin is a global security company that employs about 136,000 people worldwide and is principally engaged in the research, design, development, manufacture, integration and sustainment of advanced technology systems, products and services. The Corporation reported 2009 sales of $45.2 billion.
Media Contacts:
John R. Kent
Office: 817-763-3980
Email: john.r.kent@lmco.com
Chris Geisel
Office: 817-763-2643
Email: christian.g.geisel@lmco.com
Lockheed Martin
Thursday, May 13, 2010
Dana Penelitian LIPI Minim
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) menerima kunjungan kehormatan dari Utusan Khusus Pemerintah Amerika Serikat bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bruce Alberts di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/5). Presiden SBY dan Bruce Alberts melakukan pertemuan dan membicarakan soal hubungan bilateral kedua negara terutama di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/hp/10)
13 Mei 2010, Bogor -- Ketua Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Dr Rosichon Ubaidillah, mengungkapkan dana penelitian di lembaganya sangat minim.
"Dana penelitian di LIPI sangat minim, dari Rp490 Miliar yang diberikan pemerintah tiap tahun, hanya 30 persen untuk penelitian, sisanya digunakan untuk biaya rutin seperti gaji dan perawatan," katanya, Rabu.
Ditemui di Pusat Penelitian (Puslit) Biologi LIPI, kompleks "Cibinong Science Center" (CSC) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rosichon menyatakan kondisi tersebut sudah berlangsung sejak 1998.
Sebelumnya alokasi dana yang diberikan diperuntukkan bagi gaji hanya 30 persen dan 70 persen untuk penelitian.
"Kini kondisi ini sudah berbalik, anggaran lebih banyak terserap untuk bayar gaji dan perawatan sisanya untuk penelitian. Nilai ini tidak cukup untuk sebuah penelitian," ujarnya.
Menurut Rosichon, minimnya anggaran penelitian ini berdampak tidak baik bagi dunia penelitian di Indonesia.
Ia menyebutkan, minimnya dana penelitian akan menurunkan kualitas-kualitas penelitian.
"Karena biaya penelitian semakin tinggi, sementara dana yang diberikan sangat minim. Sehingga target output-ouput yang kita sasar tidak tercapai maksimal," ungkapnya.
Ia mengatakan, kondisi tersebut mengkhawatirkan, karena Indonesia akan kalah dari negara tetangga.
"Indonesia tidak hanya akan kalah dengan Malaysia atau Singapura tapi dengan Vietnam, negara Indonesia akan jauh tertinggal," ujarnya.
Bagi para peneliti kondisi ini sangat mengkhawatirkan, sebagai negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati tapi perhatian pada dunia penelitian keanekaragaman hayati sangat minim sekali, ujarnya.
Namun, para peneliti tidak putus asa, dengan dana seadanya peneliti tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan anggaran yang diberikan.
Rosichon mengatakan, minimnya perhatian ini pulalah yang menyebabkan banyak para peneliti Indonesia yang memiliki kompetensi tinggi lebih memilih bertahan tinggal diluar negeri.
Para peneliti merasa lebih enak tinggal di luar negeri karena kesejahteraannya terjamin dengan besarnya penghasilan yang diperoleh.
Ia menyebutkan ada beberapa peneliti dari LIPI yang memilih tinggal di luar negeri karena alasan kesejahteraan yang belum terjamin di negeri sendiri.
Rosichon berharap, pemerintah memberikan porsi yang pas untuk penguatam sumber daya manusia sarana dan prasarana penelitian dan kesejahteraan.
Ia menambahkan, perhatian tidak harus dengan menaikkan gaji saja, perhatian dapat diberikan dengan menyediakan fasilitas laboratorium dan fasilitas penelitian lainnya.
"Peneliti sifatnya kesenangan, karena sudah melekat dihidupnya, berada di laboratorium dilengkapi dengan peralatan sudah membuat kita nyaman bekerja. Itu saja sudah cukup, tapi ini belum ada," katanya.
Ia mencontohkan saja, gedung Herbarium Bogoriense merupakan pemberian pemerintah Jepang, berikut dengan asetnya.
Sementara bantuan pemerintah Indonesia untuk gedung tersebut hanya untuk fasilitas pelengkap.
Dari sudut pandang ini terlihat, bahwa pemerintah masih minim memberikan perhatian untuk kemajuan negerinya sendiri.
ANTARA News
13 Mei 2010, Bogor -- Ketua Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Dr Rosichon Ubaidillah, mengungkapkan dana penelitian di lembaganya sangat minim.
"Dana penelitian di LIPI sangat minim, dari Rp490 Miliar yang diberikan pemerintah tiap tahun, hanya 30 persen untuk penelitian, sisanya digunakan untuk biaya rutin seperti gaji dan perawatan," katanya, Rabu.
Ditemui di Pusat Penelitian (Puslit) Biologi LIPI, kompleks "Cibinong Science Center" (CSC) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rosichon menyatakan kondisi tersebut sudah berlangsung sejak 1998.
Sebelumnya alokasi dana yang diberikan diperuntukkan bagi gaji hanya 30 persen dan 70 persen untuk penelitian.
"Kini kondisi ini sudah berbalik, anggaran lebih banyak terserap untuk bayar gaji dan perawatan sisanya untuk penelitian. Nilai ini tidak cukup untuk sebuah penelitian," ujarnya.
Menurut Rosichon, minimnya anggaran penelitian ini berdampak tidak baik bagi dunia penelitian di Indonesia.
Ia menyebutkan, minimnya dana penelitian akan menurunkan kualitas-kualitas penelitian.
"Karena biaya penelitian semakin tinggi, sementara dana yang diberikan sangat minim. Sehingga target output-ouput yang kita sasar tidak tercapai maksimal," ungkapnya.
Ia mengatakan, kondisi tersebut mengkhawatirkan, karena Indonesia akan kalah dari negara tetangga.
"Indonesia tidak hanya akan kalah dengan Malaysia atau Singapura tapi dengan Vietnam, negara Indonesia akan jauh tertinggal," ujarnya.
Bagi para peneliti kondisi ini sangat mengkhawatirkan, sebagai negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati tapi perhatian pada dunia penelitian keanekaragaman hayati sangat minim sekali, ujarnya.
Namun, para peneliti tidak putus asa, dengan dana seadanya peneliti tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan anggaran yang diberikan.
Rosichon mengatakan, minimnya perhatian ini pulalah yang menyebabkan banyak para peneliti Indonesia yang memiliki kompetensi tinggi lebih memilih bertahan tinggal diluar negeri.
Para peneliti merasa lebih enak tinggal di luar negeri karena kesejahteraannya terjamin dengan besarnya penghasilan yang diperoleh.
Ia menyebutkan ada beberapa peneliti dari LIPI yang memilih tinggal di luar negeri karena alasan kesejahteraan yang belum terjamin di negeri sendiri.
Rosichon berharap, pemerintah memberikan porsi yang pas untuk penguatam sumber daya manusia sarana dan prasarana penelitian dan kesejahteraan.
Ia menambahkan, perhatian tidak harus dengan menaikkan gaji saja, perhatian dapat diberikan dengan menyediakan fasilitas laboratorium dan fasilitas penelitian lainnya.
"Peneliti sifatnya kesenangan, karena sudah melekat dihidupnya, berada di laboratorium dilengkapi dengan peralatan sudah membuat kita nyaman bekerja. Itu saja sudah cukup, tapi ini belum ada," katanya.
Ia mencontohkan saja, gedung Herbarium Bogoriense merupakan pemberian pemerintah Jepang, berikut dengan asetnya.
Sementara bantuan pemerintah Indonesia untuk gedung tersebut hanya untuk fasilitas pelengkap.
Dari sudut pandang ini terlihat, bahwa pemerintah masih minim memberikan perhatian untuk kemajuan negerinya sendiri.
ANTARA News
Ataollah Salehi: Kapal Perang Iran Dipersenjatai Rudal Buatan Sendiri
Mayor Jenderal Ataollah Salehi meninjau penembakan rudal buatan Iran saat latihan perang Vellayat-89. (Foto: MEHR/Yunos Khani)
13 Mei 2010 -- Komandan Senior Iran Mayor Jenderal Ataollah Salehi mengatakan pada wartawan Rabu (12/05), Iran mampu memproduksi peralatan dan perlengkapan militer sendiri, Iran telah mempersenjatai kapal perang angkatan laut dengan rudal produksi sendiri.
Angkatan Bersenjata Iran melakukan latihan perang Vellayat-89 selama delapan hari, dimulai Rabu (05/05) di Selat Hormuz dan Samudara India bagian Utara.
Menteri Pertahanan Iran Ahmad Vahidi mengatakan latihan perang ini dihadiri perwakilan negara tetangga, Iraq, Qatar dan Oman.
Iran melakukan uji penembakan berbagai jenis rudal produksi dalam negeri, torpedo, berbagai jenis persenjataan, peralatan dan perlengkapan buatan dalam negeri, termasuk kapal selam, kapal-kapal militer, helikopter, pesawat terbang, pesawat nirawak dan sistem pertahanan udara dalam latihan perang ini.
Iran meluncurkan program pengembangan persejataan sejak Amerika Serikat melakukan embargo senjata pada tahun 1980-an. Angkatan Bersenjata Iran dipersenjatai alutsista tercanggih saat itu buatan Amerika Serikat dan negara barat lainnya. Iran merupakan sekutu utama Amerika Serikat saat berkuasanya Shah Reza Pahlevi.
Rudal Nour ditembakkan dari kapal perang Jamaran keduanya buatan Iran. (Foto: MEHR/Yunos Khani)
FNA/MEHR/@beritahankam
13 Mei 2010 -- Komandan Senior Iran Mayor Jenderal Ataollah Salehi mengatakan pada wartawan Rabu (12/05), Iran mampu memproduksi peralatan dan perlengkapan militer sendiri, Iran telah mempersenjatai kapal perang angkatan laut dengan rudal produksi sendiri.
Angkatan Bersenjata Iran melakukan latihan perang Vellayat-89 selama delapan hari, dimulai Rabu (05/05) di Selat Hormuz dan Samudara India bagian Utara.
Menteri Pertahanan Iran Ahmad Vahidi mengatakan latihan perang ini dihadiri perwakilan negara tetangga, Iraq, Qatar dan Oman.
Iran melakukan uji penembakan berbagai jenis rudal produksi dalam negeri, torpedo, berbagai jenis persenjataan, peralatan dan perlengkapan buatan dalam negeri, termasuk kapal selam, kapal-kapal militer, helikopter, pesawat terbang, pesawat nirawak dan sistem pertahanan udara dalam latihan perang ini.
Iran meluncurkan program pengembangan persejataan sejak Amerika Serikat melakukan embargo senjata pada tahun 1980-an. Angkatan Bersenjata Iran dipersenjatai alutsista tercanggih saat itu buatan Amerika Serikat dan negara barat lainnya. Iran merupakan sekutu utama Amerika Serikat saat berkuasanya Shah Reza Pahlevi.
Rudal Nour ditembakkan dari kapal perang Jamaran keduanya buatan Iran. (Foto: MEHR/Yunos Khani)
FNA/MEHR/@beritahankam
ComFut system from EADS Defence & Security completes test phase in Granada, Sierra Nevada.
* EADS Defence & Security has delivered 36 systems to the Spanish Army.
* Testing of the complete system at high altitude and extremely cold temperatures has been satisfactorily concluded.
* The evaluation phase will continue in Toledo until the system’s final validation, which is scheduled for the end of June.
The Spanish Future Soldier System ComFut (Combatiente del Futuro) is nearing the finishing line. In March, EADS Defence & Security (DS) in Spain delivered 36 equipment sets to the Spanish Army as specified in the Design and Development (D+D) contract signed with the Ministry of Defence. These sets have been used to train the first 25 soldiers from the AcademÃa de InfanterÃa (Infantry Academy) on the ComFut system. The soldiers carried out user tests in flat and mountainous terrain from 12 to 14 April. The system evaluation trials will continue in Toledo until its final validation at the end of June.
Enrique Barrientos, the CEO of DS in Spain, commented: “The tests being carried out are of fundamental importance, as they will enable us to make final adjustments to the system so that it meets the Spanish Army’s requirements. Our objective is to equip future soldiers with technological innovations that will enhance their safety, efficiency and mobility as well as enabling them to perform their missions in a modern environment of networked operations.”
ComFut is divided into seven subsystems: weaponry, power supply, firing efficiency, information & communication, survivability, sustainability and preparation.
The system was designed and developed using lighter and more resistant state-of-the-art materials for ballistic protection in the helmet and the bullet-proof vest. Likewise, new textile materials help to reduce infrared (IR) and thermal signatures, improve camouflage and provide better protection against Nuclear, Biological, Chemical and Radiological (NBCR) attacks.
The information & communication subsystem comprises a radio terminal and a ruggedised PDA-type wireless laptop computer. The radio incorporates a GPS tracking function and is designed to handle voice and data transmission. This facilitates communication between members of the squad and connects them with the higher command levels. The cordless PDA provides soldiers with information on the positions of any allied and enemy troops that have been located and the direction in which they are moving. It permits the transmission and reception of messages, alerts, mission data and so on. All these elements significantly improve the soldiers’ protection.
The firing efficiency subsystem is an optronic weapon system that improves the soldier's capacity to detect the enemy thanks to equipment such as a thermal camera, laser pointers and image intensifiers. The weapon sensors are integrated via a wireless connection with a visor mounted on the helmet. This is essential in ensuring the soldier’s safety, as it enables him to aim and fire from behind cover without having to show himself.
ComFut transforms soldiers into intelligence sensors and target acquisition organisms who are fully integrated in the military command and control structure.
EADS Defence & Security (DS) is a systems solutions provider for armed forces and civil security worldwide. Its portfolio ranges from sensors and secure networks through missiles to aircraft and UAVs as well as global security, service and support solutions. In 2009, DS – with around 21,000 employees – achieved revenues of € 5.4 billion. EADS is a global leader in aerospace, defence and related services. In 2009, EADS generated revenues of €42.8 billion and employed a workforce of about 119,000.
EADS
Susunan Organisasi Markas Besar TNI Berdasarkan Perpres RI No 10 Tahun 2009
Markas Besar TNI terdiri atas:
(a) unsur pimpinan: Panglima TNI
(b) unsur pembantu pimpinan:
1. Staf Umum TNI;
2. Inspektorat Jenderal TNI;
3. Staf Ahli Panglima TNI;
4. Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI;
5. Staf Intelijen TNI;
6. Staf Operasi TNI;
7. Staf Personalia TNI;
8. Staf Logistik TNI;
9. Staf Teritorial TNI;
10. Staf Komunikasi dan Elektronika TNI; dan
11. Staf Khusus Polisi Militer.
(c) unsur pelayanan:
1. Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI;
2. Pusat Pengendalian Operasi TNI; dan
3. Sekretariat Umum TNI.
(d) Badan Pelaksana Pusat:
1. Sekolah Staf dan Komando TNI;
2. Komando Pendidikan dan Latihan TNI;
3. Akademi TNI;
4. Badan Intelijen Strategis TNI;
5. Pasukan Pengamanan Presiden;
6. Badan Pembinaan Hukum TNI;
7. Pusat Penerangan TNI;
8. Pusat Kesehatan TNI;
9. Badan Perbekalan TNI;
10. Pusat Pembinaan Mental TNI;
11. Pusat Keuangan TNI;
12. Pusat Sejarah TNI;
13. Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI;
14. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian;
15. Pusat Pengkajian Strategi TNI;
16. Pusat Pengembangan Kepemimpinan TNI;
17. Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
18. Pasukan Pemukul Reaksi Cepat; dan
19. Komando Garnisun Tetap.
(e) Komando Utama Operasi TNI:
1. Komando Pertahanan Udara Nasional;
2. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan;
3. Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat;
4. Komando Pasukan Khusus;
5. Komando Daerah Militer;
6. Komando Armada;
7. Komando Lintas Laut Militer; dan
8. Komando Operasional TNI Angkatan Udara.
Sumber: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
@beritahankam
(a) unsur pimpinan: Panglima TNI
(b) unsur pembantu pimpinan:
1. Staf Umum TNI;
2. Inspektorat Jenderal TNI;
3. Staf Ahli Panglima TNI;
4. Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI;
5. Staf Intelijen TNI;
6. Staf Operasi TNI;
7. Staf Personalia TNI;
8. Staf Logistik TNI;
9. Staf Teritorial TNI;
10. Staf Komunikasi dan Elektronika TNI; dan
11. Staf Khusus Polisi Militer.
(c) unsur pelayanan:
1. Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI;
2. Pusat Pengendalian Operasi TNI; dan
3. Sekretariat Umum TNI.
(d) Badan Pelaksana Pusat:
1. Sekolah Staf dan Komando TNI;
2. Komando Pendidikan dan Latihan TNI;
3. Akademi TNI;
4. Badan Intelijen Strategis TNI;
5. Pasukan Pengamanan Presiden;
6. Badan Pembinaan Hukum TNI;
7. Pusat Penerangan TNI;
8. Pusat Kesehatan TNI;
9. Badan Perbekalan TNI;
10. Pusat Pembinaan Mental TNI;
11. Pusat Keuangan TNI;
12. Pusat Sejarah TNI;
13. Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI;
14. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian;
15. Pusat Pengkajian Strategi TNI;
16. Pusat Pengembangan Kepemimpinan TNI;
17. Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
18. Pasukan Pemukul Reaksi Cepat; dan
19. Komando Garnisun Tetap.
(e) Komando Utama Operasi TNI:
1. Komando Pertahanan Udara Nasional;
2. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan;
3. Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat;
4. Komando Pasukan Khusus;
5. Komando Daerah Militer;
6. Komando Armada;
7. Komando Lintas Laut Militer; dan
8. Komando Operasional TNI Angkatan Udara.
Sumber: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
@beritahankam
Tugas Panglima TNI Berdasarkan Perpres RI No 10 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi TNI
Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
Panglima TNI adalah pimpinan TNI yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bertugas :
a. memimpin TNI; b. melaksanakan kebijakan pertahanan negara; c. menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer; d. mengembangkan doktrin TNI; e. menyelenggarakan penggunaan kekuatan TNI bagi kepentingan operasi militer; f. menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta memelihara kesiagaan operasional; g. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pertahanan negara; h. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya; i. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara; j. menggunakan komponen cadangan setelah dimobilisasi bagi kepentingan operasi militer; k. menggunakan komponen pendukung yang telah disiapkan bagi kepentingan operasi militer; dan l. melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sumber: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
@beritahankam
Panglima TNI adalah pimpinan TNI yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bertugas :
a. memimpin TNI; b. melaksanakan kebijakan pertahanan negara; c. menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer; d. mengembangkan doktrin TNI; e. menyelenggarakan penggunaan kekuatan TNI bagi kepentingan operasi militer; f. menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta memelihara kesiagaan operasional; g. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pertahanan negara; h. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya; i. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara; j. menggunakan komponen cadangan setelah dimobilisasi bagi kepentingan operasi militer; k. menggunakan komponen pendukung yang telah disiapkan bagi kepentingan operasi militer; dan l. melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sumber: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
@beritahankam
Tugas Pembantu Pimpinan Berdasarkan Perpres RI No 10 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi TNI
Unsur Pembantu Pimpinan pada tingkat Markas Besar TNI adalah staf yang bertugas membantu pembinaan postur dan penggunaan kekuatan TNI serta bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
1. Staf Umum TNI (SUM TNI) dipimpin oleh Kepala Staf Umum TNI (Kasum TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
Bertugas:
Membantu Panglima TNI mengkoordinasikan tugas-tugas staf dalam penggunaan kekuatan dan pembinaan TNI serta komponen kekuatan pertahanan negara lainnya yang meliputi fungsi perencanaan, intelijen, operasi, personel, logistik, komunikasi dan elektronika, serta teritorial.
2. Inspektorat Jenderal TNI (Itjen TNI) dipimpin oleh Inspektur Jenderal TNI (Irjen TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI. Irjen TNI dibantu oleh Wakil Irjen TNI (Wairjen TNI) dan 3 orang Inspektorat.
Bertugas:
Membantu Panglima TNI menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) terhadap daya guna, hasil guna, tepat guna, tertib hukum dan tertib tindak di bidang pembinaan kesiapsiagaan, penggunaan, dan pembangunan kekuatan serta perbendaharaan di lingkungan TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
3. Staf Ahli Panglima TNI (Sahli Panglima TNI) terdiri dari 10 Perwira Tinggi Bintang Dua dan 13 Perwira Tinggi Bintang Satu yang bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
Bertugas:
Membantu memberikan saran kepada Panglima TNI sesuai dengan bidang keahliannya untuk mengolah dan menelaah secara akademis masalah nasional dan internasional yang terkait dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
4. Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI (Srenum TNI) dipimpin oleh Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI (Asrenum Panglima TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Asrenum Panglima TNI dibantu oleh Wakil Asrenum Panglima TNI disingkat Waasrenum Panglima TNI.
Bertugas:
Membantu Panglima TNI merumuskan kebijakan dan perencanaan strategis pengembangan kekuatan TNI, merumuskan kebijakan sistem dan metode, sistem informasi, penelitian dan pengembangan, menyiapkan program dan anggaran pengendalian program dan anggaran, pelaksanaan anggaran serta kerjasama internasional TNI dalam rangka pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
5. Staf Intelijen TNI (Sintel TNI) dipimpin oleh Asisten Intelijen Panglima TNI (Asintel Panglima TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Asintel Panglima TNI dibantu oleh Wakil Asintel Panglima TNI (Waasintel Panglima TNI).
Bertugas:
Membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang intelijen meliputi penyelenggaraan kegiatan dan pembinaan intelijen pertahanan negara dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
6. Staf Operasi TNI (Sops TNI) dipimpin oleh Asisten Operasi Panglima TNI disingkat Asops Panglima TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Asops Panglima TNI dibantu oleh Wakil Asops Panglima TNI (Waasops Panglima TNI).
Bertugas:
Membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang operasi meliputi penggunaan kekuatan dan pelatihan yang bersifat integratif, kerjasama keamanan perbatasan, survei dan pemetaan, dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
7. Staf Personalia TNI (Spers TNI) dipimpin oleh Asisten Personalia Panglima TNI (Aspers Panglima TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Aspers Panglima TNI dibantu oleh Wakil Aspers Panglima TNI (Waaspers Panglima TNI).
Bertugas:
Membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang personel dan tenaga manusia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
8. Staf Logistik TNI (Slog TNI) dipimpin oleh Asisten Logistik Panglima TNI (Aslog Panglima TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Aslog Panglima TNI dibantu oleh Wakil Aslog Panglima TNI (Waaslog Panglima TNI).
Bertugas:
Membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang logistik meliputi materiil/bekal, fasilitas dan jasa dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
9. Staf Teritorial TNI (Ster TNI) dipimpin oleh Asisten Teritorial Panglima TNI (Aster Panglima TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Aster Panglima TNI dibantu oleh Wakil Aster Panglima TNI disingkat (Waaster Panglima TNI).
Bertugas:
Membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang kegiatan dan pemberdayaan wilayah pertahanan guna mewujudkan daya tangkal
dan daya dukung wilayah dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
10. Staf Komunikasi dan Elektronika TNI (Skomlek TNI) dipimpin oleh Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI (Askomlek Panglima TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Askomlek Panglima TNI dibantu oleh Wakil Askomlek Panglima TNI (Waaskomlek Panglima TNI).
Bertugas:
Membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang komunikasi dan elektronika, termasuk perang elektronika dan teknologi komputer dalam rangka pendukung tugas pokok TNI.
11. Staf Khusus Polisi Militer (Ssuspom TNI) dipimpin oleh Perwira Staf Khusus Polisi Militer (Pa Ssuspom TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
Bertugas:
Membantu Panglima TNI dalam merumuskan kebijakan di bidang Kepolisian Militer.
Sumber: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
@beritahankam
1. Staf Umum TNI (SUM TNI) dipimpin oleh Kepala Staf Umum TNI (Kasum TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
Bertugas:
Membantu Panglima TNI mengkoordinasikan tugas-tugas staf dalam penggunaan kekuatan dan pembinaan TNI serta komponen kekuatan pertahanan negara lainnya yang meliputi fungsi perencanaan, intelijen, operasi, personel, logistik, komunikasi dan elektronika, serta teritorial.
2. Inspektorat Jenderal TNI (Itjen TNI) dipimpin oleh Inspektur Jenderal TNI (Irjen TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI. Irjen TNI dibantu oleh Wakil Irjen TNI (Wairjen TNI) dan 3 orang Inspektorat.
Bertugas:
Membantu Panglima TNI menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) terhadap daya guna, hasil guna, tepat guna, tertib hukum dan tertib tindak di bidang pembinaan kesiapsiagaan, penggunaan, dan pembangunan kekuatan serta perbendaharaan di lingkungan TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
3. Staf Ahli Panglima TNI (Sahli Panglima TNI) terdiri dari 10 Perwira Tinggi Bintang Dua dan 13 Perwira Tinggi Bintang Satu yang bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
Bertugas:
Membantu memberikan saran kepada Panglima TNI sesuai dengan bidang keahliannya untuk mengolah dan menelaah secara akademis masalah nasional dan internasional yang terkait dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
4. Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI (Srenum TNI) dipimpin oleh Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI (Asrenum Panglima TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Asrenum Panglima TNI dibantu oleh Wakil Asrenum Panglima TNI disingkat Waasrenum Panglima TNI.
Bertugas:
Membantu Panglima TNI merumuskan kebijakan dan perencanaan strategis pengembangan kekuatan TNI, merumuskan kebijakan sistem dan metode, sistem informasi, penelitian dan pengembangan, menyiapkan program dan anggaran pengendalian program dan anggaran, pelaksanaan anggaran serta kerjasama internasional TNI dalam rangka pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
5. Staf Intelijen TNI (Sintel TNI) dipimpin oleh Asisten Intelijen Panglima TNI (Asintel Panglima TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Asintel Panglima TNI dibantu oleh Wakil Asintel Panglima TNI (Waasintel Panglima TNI).
Bertugas:
Membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang intelijen meliputi penyelenggaraan kegiatan dan pembinaan intelijen pertahanan negara dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
6. Staf Operasi TNI (Sops TNI) dipimpin oleh Asisten Operasi Panglima TNI disingkat Asops Panglima TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Asops Panglima TNI dibantu oleh Wakil Asops Panglima TNI (Waasops Panglima TNI).
Bertugas:
Membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang operasi meliputi penggunaan kekuatan dan pelatihan yang bersifat integratif, kerjasama keamanan perbatasan, survei dan pemetaan, dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
7. Staf Personalia TNI (Spers TNI) dipimpin oleh Asisten Personalia Panglima TNI (Aspers Panglima TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Aspers Panglima TNI dibantu oleh Wakil Aspers Panglima TNI (Waaspers Panglima TNI).
Bertugas:
Membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang personel dan tenaga manusia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
8. Staf Logistik TNI (Slog TNI) dipimpin oleh Asisten Logistik Panglima TNI (Aslog Panglima TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Aslog Panglima TNI dibantu oleh Wakil Aslog Panglima TNI (Waaslog Panglima TNI).
Bertugas:
Membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang logistik meliputi materiil/bekal, fasilitas dan jasa dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
9. Staf Teritorial TNI (Ster TNI) dipimpin oleh Asisten Teritorial Panglima TNI (Aster Panglima TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Aster Panglima TNI dibantu oleh Wakil Aster Panglima TNI disingkat (Waaster Panglima TNI).
Bertugas:
Membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang kegiatan dan pemberdayaan wilayah pertahanan guna mewujudkan daya tangkal
dan daya dukung wilayah dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
10. Staf Komunikasi dan Elektronika TNI (Skomlek TNI) dipimpin oleh Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI (Askomlek Panglima TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Askomlek Panglima TNI dibantu oleh Wakil Askomlek Panglima TNI (Waaskomlek Panglima TNI).
Bertugas:
Membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang komunikasi dan elektronika, termasuk perang elektronika dan teknologi komputer dalam rangka pendukung tugas pokok TNI.
11. Staf Khusus Polisi Militer (Ssuspom TNI) dipimpin oleh Perwira Staf Khusus Polisi Militer (Pa Ssuspom TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
Bertugas:
Membantu Panglima TNI dalam merumuskan kebijakan di bidang Kepolisian Militer.
Sumber: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
@beritahankam
Tugas Unsur Pelayanan Berdasarkan Perpres RI No 10 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi TNI
Unsur Pelayanan adalah satuan-satuan kerja di tingkat Pusat yang bertugas melayani kegiatan administrasi personel, logistik, instalasi, urusan dalam dan administrasi umum di lingkungan Markas Besar TNI dan/atau Markas Besar Angkatan.
1. Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI (Satkomlek TNI) dipimpin oleh Komandan Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI (Dansatkomlek TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
Bertugas:
Menyelenggarakan dukungan komunikasi dan elektronika bagi komando dan pengendalian Panglima TNI dalam pelaksanaan operasi TNI.
2. Pusat Pengendalian Operasi TNI (Pusdalops TNI) dipimpin oleh Kepala Pusat Pengendalian Operasi TNI (Kapusdalops TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
Bertugas:
Menyiapkan dukungan fasilitas komando dan pengendalian operasi TNI serta menyelenggarakan sistem informasi di lingkungan Markas Besar TNI.
3. Sekretariat Umum TNI (Setum TNI) dipimpin oleh Kepala Sekretariat Umum TNI (Kasetum TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
Sumber: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
@beritahankam
1. Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI (Satkomlek TNI) dipimpin oleh Komandan Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI (Dansatkomlek TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
Bertugas:
Menyelenggarakan dukungan komunikasi dan elektronika bagi komando dan pengendalian Panglima TNI dalam pelaksanaan operasi TNI.
2. Pusat Pengendalian Operasi TNI (Pusdalops TNI) dipimpin oleh Kepala Pusat Pengendalian Operasi TNI (Kapusdalops TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
Bertugas:
Menyiapkan dukungan fasilitas komando dan pengendalian operasi TNI serta menyelenggarakan sistem informasi di lingkungan Markas Besar TNI.
3. Sekretariat Umum TNI (Setum TNI) dipimpin oleh Kepala Sekretariat Umum TNI (Kasetum TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
Sumber: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
@beritahankam
Tugas Badan Pelaksana Pusat Berdasarkan Perpres RI No 10 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi TNI
Badan Pelaksana Pusat ( Balakpus) adalah satuan-satuan kerja tingkat Markas Besar TNI dan Markas Besar Angkatan yang bertugas sebagai staf dan pelaksana kegiatan di tingkat
pusat dalam lingkup Markas Besar TNI atau Markas Besar Angkatan.
1. Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI) dipimpin oleh Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI (Dansesko TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Dansesko TNI dibantu oleh Wakil Dansesko TNI, 6 orang Direktur, 1 orang Koordinator Dosen (Kordos), dan 1 orang Komandan Korps Siswa (Dankorsis).
Bertugas:
Menyelenggarakan pendidikan pengembangan umum tertinggi TNI, pendidikan operasi gabungan di lingkungan TNI, pembinaan bidang manajemen, melaksanakan evaluasi dan pengembangan di bidang yang berkaitan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas TNI, menyelenggarakan latihan gabungan untuk Kotama Ops TNI serta mengadakan kerjasama akademik dengan lembaga pendidikan militer dalam negeri maupun luar negeri serta Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Sesko TNI.
2. Komando Pendidikan dan Latihan TNI (Kodiklat TNI) dipimpin oleh seorang Komandan Komando Pendidikan dan Latihan TNI (Dankodiklat TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Dankodiklat TNI dibantu oleh Wakil Dankodiklat TNI, 1 orang Inspektur, 4 orang Direktur dan 4 orang Komandan.
Kodiklat TNI menyelenggarakan pembinaan pendidikan dan latihan TNI yang bersifat tri matra dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
3. Akademi TNI dipimpin oleh Komandan Jenderal Akademi TNI (Danjen Akademi TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Danjen Akademi dibantu oleh 2 orang Direktur Akademi TNI.
Akademi TNI bertugas menyelenggarakan pendidikan pertama Perwira TNI yang bersifat Integratif dalam rangka menyiapkan kader Pemimpin TNI.
4. Badan Intelijen Strategis TNI (Bais TNI) Kepala Badan Intelijen Strategis TNI (Kabais TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Kabais TNI dibantu oleh Wakil Kabais TNI disingkat Waka Bais TNI, 7 orang Direktur Bais TNI, dan 3 orang Komandan Satuan disingkat Dansat, Atase Pertahanan, serta Penasehat Militer Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kabais TNI dibantu oleh Wakil Kabais TNI (Waka Bais TNI), 7 orang Direktur Bais TNI, dan 3orang Komandan Satuan disingkat Dansat, Atase Pertahanan, serta Penasehat Militer Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
5. Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dipimpin oleh Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Danpaspampres dibantu Wakil Danpaspampres disingkat (Wadanpaspampres).
Bertugas:
Melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan tamu negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan beserta keluarganya serta tugas protokoler kenegaraan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
6. Badan Pembinaan Hukum TNI (Babinkum TNI) dipimpin oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI (Kababinkum TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Kababinkum TNI dibantu oleh Wakil Kababinkum TNI (Waka Babinkum TNI), 2 orang Oditur dan 1 orang Kapusmasmil.
Bertugas:
Membantu Panglima TNI dalam menyelenggarakan pembinaan hukum dan hak asasi manusia di lingkungan TNI, pembinaan penyelenggaraan oditurat, dan pemasyarakatan militer dalam lingkungan peradilan militer.
7. Pusat Penerangan TNI (Puspen TNI) dipimpin oleh Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Kapuspen TNI dibantu oleh Wakil Kapuspen TNI (Wakapuspen TNI).
Bertugas:
Menyelenggarakan transformasi penerangan TNI secara terpadu dan mengembangkan sistem informasi penerangan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
8. Pusat Kesehatan TNI (Puskes TNI) dipimpin oleh Kepala Pusat Kesehatan TNI disingkat (Kapuskes TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Kapuskes TNI dibantu oleh Wakil Kapuskes TNI (Wakapuskes TNI).
Bertugas:
Menyelenggarakan dukungan kesehatan secara terpadu dan integratif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI.
9. Badan Perbekalan TNI (Babek TNI) dipimpin oleh Kepala Badan Perbekalan TNI (Kababek TNI) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI,dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
Bertugas:
Menyelenggarakan pembekalan materiil TNI terpusat dan integratif dalam rangka pelaksanaan dukungan operasi TNI.
10. Pusat Pembinaan Mental TNI (Pusbintal TNI) dipimpin oleh Kepala Pusat Pembinaan Mental TNI (Kapusbintal TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
Bertugas:
Menyelenggarakan pembinaan mental integratif di lingkungan TNI dalam rangka penyiapan kemampuan dan kekuatan TNI.
11. Pusat Keuangan TNI (Pusku TNI) dipimpin oleh Kepala Pusat Keuangan TNI (Kapusku TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
Bertugas:
Menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara di lingkungan TNI.
12. Pusat Sejarah TNI (Pusjarah TNI) Kepala Pusat Sejarah TNI (Kapusjarah TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
Bertugas:
Menyelenggarakan pembinaan kesejarahan dan tradisi TNI dalam rangka pengembangan dan pemeliharaan jiwa korsa dan semangat keprajuritan
13. Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI (Pusinfolahta TNI) dipimpin oleh Kepala Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI (Kapusinfolahta TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
Bertugas:
Menyiapkan informasi dan pengolahan data tentang pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI, menyelenggarakan fungsi pembinaan sistem aplikasi informasi TNI bagi Pimpinan dan Staf di lingkungan TNI, serta pembinaan sistem komputer dan komunikasi data dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI.
14. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP TNI) oleh Kepala Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (Ka PMPP TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
Bertugas:
Menyelenggarakan pembekalan dan pelatihan bagi personel TNI yang dipersiapkan sebagai Military Observer, Kontingen dan penugasan luar negeri untuk tugas operasi perdamaian dunia.
15. Pusat Pengkajian Strategi TNI (Pusjianstra TNI) dipimpin oleh Kepala Pusat Pengkajian Strategi TNI (Kapusjianstra TNI)yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
Bertugas:
Menyelenggarakan fungsi pembinaan pengkajian strategi TNI bagi Pimpinan dan Staf di lingkungan TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
16. Pusat Pengembangan Kepemimpinan TNI (Pusbangpim TNI) dipimpin oleh Kepala Pusat Pengembangan Kepemimpinan TNI disingkat Kapusbangpim TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
Bertugas:
Menyelenggarakan fungsi pembinaan pengembangan kepemimpinan di dalam dan di luar lingkungan TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
17. Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) dipimpin oleh Komandan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (Dan PRCPB) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Dan PRCPB dibantu oleh Wakil Komandan PRCPB (Wadan PRCPB) dan 3 orang Komandan Satuan Tugas (Dansatgas).
Bertugas:
Mengatasi dampak bencana alam yang terjadi dengan melakukan kegiatan proses evakuasi dan hospitalisasi serta penyaluran dan pendistribusian logistik secara cepat dan tepat guna selama tanggap darurat agar jalannya roda pemerintahan yang mengalami
bencana segera dapat normal kembali.
18. Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) oleh Komandan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (Dan PPRC) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Dan PPRC dibantu oleh Wakil Komandan PPRC disingkat (Wadan PPRC).
Bertugas:
Melaksanakan tindakan cepat terhadap ancaman nyata, selamalamanya tujuh hari di wilayah darat Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam rangka menangkal, menyanggah awal, atau menghancurkan musuh.
19. Komando Garnisun Tetap (Kogartap) dipimpin oleh Komandan Komando Garnisun Tetap (Dankogartap) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Dankogartap dibantu oleh Kepala Staf Kogartap (Kaskogartap).
Bertugas:
Memelihara dan menegakkan ketentuan-ketentuan pokok kemiliteran untuk meningkatkan soliditas persatuan dan kesatuan antar satuan di wilayah Garnisun.
Sumber: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
@beritahankam
pusat dalam lingkup Markas Besar TNI atau Markas Besar Angkatan.
1. Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI) dipimpin oleh Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI (Dansesko TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Dansesko TNI dibantu oleh Wakil Dansesko TNI, 6 orang Direktur, 1 orang Koordinator Dosen (Kordos), dan 1 orang Komandan Korps Siswa (Dankorsis).
Bertugas:
Menyelenggarakan pendidikan pengembangan umum tertinggi TNI, pendidikan operasi gabungan di lingkungan TNI, pembinaan bidang manajemen, melaksanakan evaluasi dan pengembangan di bidang yang berkaitan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas TNI, menyelenggarakan latihan gabungan untuk Kotama Ops TNI serta mengadakan kerjasama akademik dengan lembaga pendidikan militer dalam negeri maupun luar negeri serta Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Sesko TNI.
2. Komando Pendidikan dan Latihan TNI (Kodiklat TNI) dipimpin oleh seorang Komandan Komando Pendidikan dan Latihan TNI (Dankodiklat TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Dankodiklat TNI dibantu oleh Wakil Dankodiklat TNI, 1 orang Inspektur, 4 orang Direktur dan 4 orang Komandan.
Kodiklat TNI menyelenggarakan pembinaan pendidikan dan latihan TNI yang bersifat tri matra dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
3. Akademi TNI dipimpin oleh Komandan Jenderal Akademi TNI (Danjen Akademi TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Danjen Akademi dibantu oleh 2 orang Direktur Akademi TNI.
Akademi TNI bertugas menyelenggarakan pendidikan pertama Perwira TNI yang bersifat Integratif dalam rangka menyiapkan kader Pemimpin TNI.
4. Badan Intelijen Strategis TNI (Bais TNI) Kepala Badan Intelijen Strategis TNI (Kabais TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Kabais TNI dibantu oleh Wakil Kabais TNI disingkat Waka Bais TNI, 7 orang Direktur Bais TNI, dan 3 orang Komandan Satuan disingkat Dansat, Atase Pertahanan, serta Penasehat Militer Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kabais TNI dibantu oleh Wakil Kabais TNI (Waka Bais TNI), 7 orang Direktur Bais TNI, dan 3orang Komandan Satuan disingkat Dansat, Atase Pertahanan, serta Penasehat Militer Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
5. Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dipimpin oleh Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Danpaspampres dibantu Wakil Danpaspampres disingkat (Wadanpaspampres).
Bertugas:
Melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan tamu negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan beserta keluarganya serta tugas protokoler kenegaraan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
6. Badan Pembinaan Hukum TNI (Babinkum TNI) dipimpin oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI (Kababinkum TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Kababinkum TNI dibantu oleh Wakil Kababinkum TNI (Waka Babinkum TNI), 2 orang Oditur dan 1 orang Kapusmasmil.
Bertugas:
Membantu Panglima TNI dalam menyelenggarakan pembinaan hukum dan hak asasi manusia di lingkungan TNI, pembinaan penyelenggaraan oditurat, dan pemasyarakatan militer dalam lingkungan peradilan militer.
7. Pusat Penerangan TNI (Puspen TNI) dipimpin oleh Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Kapuspen TNI dibantu oleh Wakil Kapuspen TNI (Wakapuspen TNI).
Bertugas:
Menyelenggarakan transformasi penerangan TNI secara terpadu dan mengembangkan sistem informasi penerangan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
8. Pusat Kesehatan TNI (Puskes TNI) dipimpin oleh Kepala Pusat Kesehatan TNI disingkat (Kapuskes TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Kapuskes TNI dibantu oleh Wakil Kapuskes TNI (Wakapuskes TNI).
Bertugas:
Menyelenggarakan dukungan kesehatan secara terpadu dan integratif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI.
9. Badan Perbekalan TNI (Babek TNI) dipimpin oleh Kepala Badan Perbekalan TNI (Kababek TNI) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI,dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
Bertugas:
Menyelenggarakan pembekalan materiil TNI terpusat dan integratif dalam rangka pelaksanaan dukungan operasi TNI.
10. Pusat Pembinaan Mental TNI (Pusbintal TNI) dipimpin oleh Kepala Pusat Pembinaan Mental TNI (Kapusbintal TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
Bertugas:
Menyelenggarakan pembinaan mental integratif di lingkungan TNI dalam rangka penyiapan kemampuan dan kekuatan TNI.
11. Pusat Keuangan TNI (Pusku TNI) dipimpin oleh Kepala Pusat Keuangan TNI (Kapusku TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
Bertugas:
Menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara di lingkungan TNI.
12. Pusat Sejarah TNI (Pusjarah TNI) Kepala Pusat Sejarah TNI (Kapusjarah TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
Bertugas:
Menyelenggarakan pembinaan kesejarahan dan tradisi TNI dalam rangka pengembangan dan pemeliharaan jiwa korsa dan semangat keprajuritan
13. Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI (Pusinfolahta TNI) dipimpin oleh Kepala Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI (Kapusinfolahta TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
Bertugas:
Menyiapkan informasi dan pengolahan data tentang pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI, menyelenggarakan fungsi pembinaan sistem aplikasi informasi TNI bagi Pimpinan dan Staf di lingkungan TNI, serta pembinaan sistem komputer dan komunikasi data dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI.
14. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP TNI) oleh Kepala Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (Ka PMPP TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
Bertugas:
Menyelenggarakan pembekalan dan pelatihan bagi personel TNI yang dipersiapkan sebagai Military Observer, Kontingen dan penugasan luar negeri untuk tugas operasi perdamaian dunia.
15. Pusat Pengkajian Strategi TNI (Pusjianstra TNI) dipimpin oleh Kepala Pusat Pengkajian Strategi TNI (Kapusjianstra TNI)yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
Bertugas:
Menyelenggarakan fungsi pembinaan pengkajian strategi TNI bagi Pimpinan dan Staf di lingkungan TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
16. Pusat Pengembangan Kepemimpinan TNI (Pusbangpim TNI) dipimpin oleh Kepala Pusat Pengembangan Kepemimpinan TNI disingkat Kapusbangpim TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
Bertugas:
Menyelenggarakan fungsi pembinaan pengembangan kepemimpinan di dalam dan di luar lingkungan TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
17. Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) dipimpin oleh Komandan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (Dan PRCPB) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Dan PRCPB dibantu oleh Wakil Komandan PRCPB (Wadan PRCPB) dan 3 orang Komandan Satuan Tugas (Dansatgas).
Bertugas:
Mengatasi dampak bencana alam yang terjadi dengan melakukan kegiatan proses evakuasi dan hospitalisasi serta penyaluran dan pendistribusian logistik secara cepat dan tepat guna selama tanggap darurat agar jalannya roda pemerintahan yang mengalami
bencana segera dapat normal kembali.
18. Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) oleh Komandan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (Dan PPRC) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Dan PPRC dibantu oleh Wakil Komandan PPRC disingkat (Wadan PPRC).
Bertugas:
Melaksanakan tindakan cepat terhadap ancaman nyata, selamalamanya tujuh hari di wilayah darat Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam rangka menangkal, menyanggah awal, atau menghancurkan musuh.
19. Komando Garnisun Tetap (Kogartap) dipimpin oleh Komandan Komando Garnisun Tetap (Dankogartap) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Dankogartap dibantu oleh Kepala Staf Kogartap (Kaskogartap).
Bertugas:
Memelihara dan menegakkan ketentuan-ketentuan pokok kemiliteran untuk meningkatkan soliditas persatuan dan kesatuan antar satuan di wilayah Garnisun.
Sumber: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
@beritahankam
Subscribe to:
Posts (Atom)