TNI AL Bangun Markas Batalion Marinir 10 di Pulau Setokok, Batam

Penandatanganan Prasasti Yonif-10 Marinir oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Marsetio.(Foto: Korps Marinir)

5 Mei 2013, Batam: TNI AL membangun Markas Batalion Marinir 10 di Pulau Setokok, Kota Batam, sebagai salah satu upaya meningkatkan keamanan di kawasan terdepan Indonesia yang berbatasan dengan negara-negara kawasan ASEAN.

"Batalion Marinir 10 seluas 37 hektare ini menjadi salah satu lokasi paling strategis untuk pertahanan kemanan di wilayah perbatasan," kata Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Marsetio saat peletakan batu pertama pembangunan di Pulau Setoko, Rabu (5/6).

Ia mengatakan karakteristik Batam dan Kepri pada umumnya yang terdiri dari banyak pulau dan berbatasan dengan beberapa negara tetangga sangat strategis untuk dibangun satuan markas pengamanan untuk pertahanan NKRI.

"Indonesia merupakan negara maritim terbesar, sehingga perlu pembangunan batalion yang ideal seperti di Kepri ini. Apalagi wilayah Kepri juga mencakup perairan Laut China Selatan yang menjadi titik konflik antara beberapa negara Asean dengan China," kata dia kepada Antara.

Ia mengatakan pembangunan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) 2013 tersebut akan selesai pada sekitar Februari 2014 nanti.

"Untuk tahap awal Batalion ini akan diisi 600 pasukan TNI AL yang akan diperkuat dengan satuan-satuan kecil dengan kehalian khusus," kata Marsetio.

Fasilitas yang dibangun pada markas tersebut, kata dia, meliputi pembangunan gedung batalion, pembangunan gedung kompi markas, pembangunan tiga gedung kompi senapan, pengerjaan pembangunan gedung gudang senjata, pembangunan rumah dinas, pembangunan mess perwira, dan pembangunan garasi angkutan.

"Termasuk nantinya juga akan dibangun dermaga, lapangan tembak dan heliped. Sebagian pekerjaan akan dilakukan dengan swakelola," kata dia.

Ia mengatakan, dengan pembangunan Batalion Marinir 10 tersebut akan mengurani ancama terhadap NKRI diwilayah provinsi Kepulauan Riau dan sekitarnya.

"Pembangunan batalyon marinir di Batam juga atas intruksi langsung dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat mengunjungi Pulau Nipah yang masuk wilayah Kota Batam," kata Marsetio.

Peletakan batu pertama pembangunan Batalion Marinir 10, juga dihadiri sejumlah petinggi TNI, Anggota Komisi I DPR, Gubernur Kepulauan Riau dan sejumlah pejabat lain.

Acara juga dimeriahkan dengan atraksi terjun payung oleh sejumlah prajurit TNI AL.

Sumber: Investor

Latihan Paskhas TNI AU di Pantai Singkawang

5 Mei 2013, Singkawang: Dua prajurit Yon 465 Paskhas TNI AU melakukan ujicoba penembakan persenjataan udara Hanud Paskhas, di Pantai Kura-Kura Singkawang, Kalbar, Rabu (5/6). Latihan penembakan persenjataan Hanud Korpaskhas TA 2013 tersebut, bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan serta kesiapsiagaan operasi prajurit Paskhas pada pertahanan udara terutama saat pengamanan VVIP. (Foto: ANTARA/Jessica Helena Wuysang/ed/ama/13)

37 Unit Tank BMP-3F Perkuat Korps Marinir

Tank BMP-3F milik Korps Marinir dipamerkan di Indo Defense 2012. (Foto: Berita HanKam)

5 Mei 2013, Batam: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Marsetio mengatakan sejumlah alat utama sistem senjata (alutsista) TNI AL yang dipesan dari dalam dan luar negeri akan tiba pada 2013.

"Alutsista yang sedang dibangun di dalam dan luar negeri akan datang secara bertahap, baik itu kapal perang, pesawat, helikopter maupun tank. Kekuatan TNI AL akan semakin kuat," kata Marsetio usai peletakan batu pertama Pembangunan Batalyon Marinir 10 di Pulau Setokok Kota Batam, Rabu.

Marsetio mengatakan, beberapa alutsista yang akan datang tahun ini antara lain 37 unit tank BMP-3F asal Rusia untuk Korps Marinir, dan kapal perang buatan dalam dan luar negeri.

"Sebelumnya, Marinir sudah mendapatkan 17 unit tank BMP-3F dan akhir tahun ini akan ditambah lagi 37 unit. Tahun depan, sejumlah pesanan alutsista lain akan terus datang lagi," kata dia.

Ia mengatakan, Markas Besar TNI AL telah memesan sejumlah peralatan tempur dari industri strategis di dalam dan luar negeri, antara lain tiga kapal selam dari Korea Selatan, empat "LST" (Landing Ship Tank) dari PAL, kapal cepat rudal (KRC) dari Palindo Marine Batam dan kapal fregat dari Inggris.

"Selain itu, masih ada kapal hidrografi, 11 helikopter antikapal selam, dan kapal latih Kadet AAL pengganti KRI Dewaruci," papar Marsetio.

Pengadaan peralatan tempur baru itu untuk mendukung tugas-tugas TNI AL yang semakin berat dan kompleks dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"TNI butuh persenjataan dan peralatan tempur yang banyak untuk menjalankan semua tugas pengamanan perairan NKRI dari segala ancaman yang ada. Dengan datanganya peralatan tersebut, maka TNI AL akan semakin kuat dan disegani," ujar Kasal.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan optimistis pencapaian kekuatan pokok minimal dapat dilakukan pada 2019 atau lebih cepat lima tahun dari target yang telah ditentukan pada 2024.

"Pada awalnya pencapaian 'Minimum Essential Forces' (MEF) ditargetkan selesai dalam tiga kali renstra (2009-2024). Namun, ternyata bisa dicapai dalam dua kali renstra (2009-2019). Saya yakin MEF bisa tercapai pada 2019," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, pencapaian MEF yang lebih cepat lima tahun dari yang ditargetkan itu merupakan sebuah terobosan dan keberhasilan berkat besarnya APBN yang digelontorkan ke Kemhan, meski pada 2012 lalu pencapaian MEF tak sesuai rencana.

Sumber: ANTARA News Kepri

Indonesia Naikkan Anggaran Pertahanan

1 Juni 2013, Singapura: Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengatakan Pemerintah dan DPR sepakat untuk menaikkan anggaran pertahanan guna mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang itu.

"Kami yakin anggaran (pertahanan--red) akan tetap bahkan mungkin dinaikkan pada tahun-tahun depan," kata Purnomo dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Keamanan ke-12 atau Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu.

Anggaran militer Indonesia mendapat prioritas rendah dengan alokasi rata-rata di bawah 1 persen dari PDB hingga 10 tahun setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi bahkan pada 2001 tercatat pengeluaran untuk militer 0,60 persen dari APBN, katanya.

"Akibatnya terjadi gap untuk memenuhi keperluan pokok pasukan dan ini merupakan tantangan bagi kami," kata dia.

Menhan Purnomo berbicara dalam sesi ketiga The Shangri-La Dialogue bertema "Modernisasi Militer dan Transparansi Strategik" bersama dengan Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith dan Menteri Negara untuk Pertahanan Inggris Philip Hammond.

Dalam pertemuan yang berlangsung sejak 31 Mei hingga 2 Juni, dia menjelaskan modernisasi militer dalam konteks reformasi nasional, modernisasi militer sebagai bagian dari pembangunan nasional, serta modernisasi militer dan transparansi strategik.

"Di Indonesia modernisasi militer merupakan unsur kunci reformasi militer, yang jadi bagian reformasi nasional mulai 1998," katanya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak krisis finansial Asia pada 1997-1998. Pemerintah saat itu memperketat anggaran dan memberikan prioritas pada pemulihan ekonomi. Pada pertengahan 2000-an Indonesia akhirnya dapat mengatasi krisis dan ekonomi mulai tumbuh. Prioritas anggaran saat itu diberikan pada pembangunan sosial terutama pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan.

Menurut Menhan, perundang-undangan yang direformasi sengat jelas menekan bahwa pertahanan nasional Indonesia berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan rakyat, lingkungan hidup, hukum nasional dan juga prinsip-prinsip serta norma-norma internasional. Ini menjadi acuan tingkah laku atau bahkan tata perilaku tentara Indonesia.

Sumber: ANTARA News