Iran Sedang Bangun Destroyer Generasi Baru

Destroyer INS Jamaran menembakan rudal Nour saat uji coba penembakan sistem persenjataan kapal pada 9 Maret 2010. (Foto: Reuters)

09 Oktober 2010 -- KASAL Iran Laksamana Muda Habibollah Sayyari mengatakan Iran sedang membangun destroyer Jamaran generasi baru, kutip kantor berita MEHR, Selasa (5/10). Informasi terperinci akan diumumkan pada saat yang tepat ucap Sayyari.

Iran juga sedang membuat sejumlah proyek militer lainnya, termasuk kapal selam kelas Qadir, dan beberapa sistem rudal.

Pada Februari lalu, Iran meluncurkan kapal perusak kawal rudal INS Jamaran. Kapal ini dirancang dan dikembangkan oleh Iran bobot sekitar kapal 1420 ton, dilengkapi radar modern serta berkemampuan melakukan peperangan elektronik. Kapal dapat membawa 120-140 personil, dipersenjatai rudal anti kapal dan rudal permukaan-udara dengan kecepatan maksimal hingga 30 knot.

MEHR/Berita HanKam

Wamenhan Kunjungi Kopassus

08 Oktober 2010, Jakarta -- Wamenhan Letjen TNI Syafri Samsudin beserta rombongan melakukan kunjungan ke Kopassus, Pasukan yang memiliki kemampuan khusus ini memiliki makna strategis dalam konteks pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Makopassus, Selasa (5/10). Suasana kunjungan ini berlangsung hangat dan akrab, diawal pembicaraanya Wamenhan mengatakan, tujuannya datang ke Kopassus adalah untuk berdialog tentang situasi pertahanan NKRI, kemudian dari hasil kunjungan ini tentu akan didapat masukan penting yang bisa menjadi bahan pertimbangan penting bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang tepat khususnya terkait dalam hal pertahanan wilayah ungkap Wamenhan. Wamenhan mengapresiasi dan memberikan rasa hormat kepada Kopassus yang masih setia dan akan selalu menjaga hak milik bangsa ini, serta Kopassus semakin profesional di dalam pelaksanaan setiap tugas baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam kesempatan itu Wamenhan menyerahkan berupa bantuan senjata tinggal kepada Kopassus kemudian dengan menggunakan mobil Wamenhan beserta rombongan berangkat meninggalkan Kopassus.

Pangab Selandia Baru Kunjungi Kopassus

Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus, menyambut secara resmi kedatangan Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) Selandia Baru Letjen Jeremiah Mateparae di Makopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Kamis (24/9). Kedatangan Pangab Selandia Baru diawali dengan Upacara Penghormatan Militer di Makopassus dan dilanjutkan dengan kunjungan resmi di Ruang Danjen Kopassus. Dalam pembicaraan tersebut, Danjen Kopassus menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan Pangab Selandia Baru yang merupakan kehormatan bagi TNI-AD khususnya Kopassus serta berharap kerjasama antara kedua Angkatan Bersenjata yang selama ini telah terjalin dengan baik dapat lebih ditingkatkan di masa yang akan datang. Sementara itu, Pangab Selandia Baru menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan yang hangat, akrab dan bersahabat serta menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini dan berharap hubungan kerjasama tersebut dapat ditingkatkan di masa mendatang dalam rangka mempererat kerjasama dan persahabatan antar angkatan bersenjata kedua negara. Pada akhir pertemuan, kedua Panglima AB bersepakat untuk melakukan pembahasan lebih lanjut guna merancang program kerja sama berupa pertukaran kunjungan, pendidikan dan latihan serta Armed Forces to Armed Forces Talk atau antar Angkatan/ Matra. Dalam kunjungan tersebut Pangab Selandia Baru didampingi Athan Selandia Baru di Jakarta dan dua orang analis pertahanan yaitu Mrs. Caroline Mc. Queen dan Mrs. Stacy Holland Belser.

Kopassus

650 Prajurit Yonif 405 Diberangkatkan ke Papua

Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Langgeng Sulistiyono menyalami sejumlah prajurit TNI AD dari Yonif 405/Surya Kusuma/Brigif 4 Dewaratna Banyumas, seusai upacara pemberangkatan pasukan, di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jateng, Jumat (8/10). Sebanyak 650 parjurit dari Yonif 405/Surya Kusuma/Brigif 4 Dewaratna Banyumas yang diberangkatkan dengan menumpang KRI Teluk Amboina itu akan bertugas selama satu tahun di perbatasan RI-Papua Nugini. (Foto: ANTARA/R. Rekotomo/Koz/nz/10)

09 Oktober 2010, Semarang -- Sebanyak 650 prajurit Batalyon Infanteri (Yonif) 405/Surya Kusuma diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (8/10), untuk menjalankan tugas menjaga daerah perbatasan Indonesia di Papua.

Upacara pelepasan ratusan prajurit yang diberangkatkan dengan menggunakan KRI Teluk Amboina 503 dipimpin Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Langgeng Sulistiyono.

Pangdam mengatakan tujuan prajurit Yonif 405 ditempatkan di Papua adalah untuk menjaga daerah perbatasan menggantikan prajurit dari Yonif 433 yang selesai menjalankan tugas sekitar satu tahun.

“Perbatasan menjadi salah satu titik pengamanan TNI agar tidak terjadi pelanggaran batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan ingin mengganggu kedaulatan negara Indonesia,” katanya.

Menurut dia, pemberangkatan ratusan prajurit Yonif 405 Surya Kusuma sudah diatur sesuai jadwal di Mabes TNI terkait dengan rotasi tugas dalam menjaga wilayah perbatasan NKRI.

Kepada prajurit yang bertugas di Papua, Pangdam berpesan agar bersungguh-sungguh memahami dan mampu mengaktualisasikan apa yang menjadi tugas pokok yang diberikan sehingga dapat menunjukkan sikap dan kemampuan terbaik.

“Tidak setiap prajurit TNI mendapat kesempatan bertugas menjaga perbatasan NKRI sehingga hal itu merupakan kebanggaan tiap prajurit,” ujarnya.

Koran Jakarta

Success to be Double Hulled in Singapore

HMAS Success. (Photo: Australia DoD)

08 October 2010 -- Singapore-based shipyard ST Marine has been selected by Defence to convert the Royal Australian Navy tanker HMAS Success to a double hulled vessel.

Double hulling will give Success two complete layers of watertight hull surface, creating greater safety.

The conversion will take place in Singapore where the ship has a scheduled visit while on deployment in Asia.

International Maritime Organisation standards require fuel tankers to be double hulled as a method of preventing or reducing spills following the sinking of the MV Erika off the coast of France in 1999, resulting in one of the world's greatest environmental disasters.

Three elements contributed to ST Marine's winning tender: the company came in under budget; work of this type will never again be carried out in Australia; and no Australian company had ever undertaken this type of work.

The money saved on this project will be re-directed towards the priority repair and maintenance work required on HMAS Kanimbla and HMAS Manoora, for which a precautionary Operational Pause was recently initiated by the Chief of Navy. This work will occur concurrently at Garden Island, Sydney.
The on-going repair and maintenance of Navy ships happens in Australia and will stay in Australia. This includes the regular and on-going repair and maintenance of HMAS Success.

This year Defence will spend approximately $79 million on ship repair and maintenance in the Sydney region. In 2011 Defence has budgeted to spend $81 million on ship repair and maintenance in the Sydney region.

Next year Defence will also issue tenders for five-year contracts for the repair and maintenance of Navy ships at Garden Island. This work will all occur in Australia and is worth about half a billion dollars over the five years.

HMAS Success was launched in Sydney in 1984 and is the largest ship built in Australia for the Royal Australian Navy and also the largest ever built in the port of Sydney.

Australia DoD

Industri Pertahanan Harus di Bawah Kemenhan

Panser Anoa buatan PT. PINDAD. (Foto: matanews)

09 Oktober 2010, Jakarta -- Komisi I DPR mendukung usaha Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) untuk merancang Undang-Undang Revitalisasi Industri Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional. RUU tersebut diperlukan untuk menguatkan industri pertahanan agar tidak gampang kolaps.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq berharap dalam RUU tersebut juga diatur agar industri pertahanan berada langsung di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan), tidak lagi ditangani lintas sektoral seperti yang sekarang terjadi.

“Jika industri pertahanan berada di bawah Kemenhan, mereka tak akan mudah kolaps karena didukung langsung oleh pemerintah,” kata Mahfudz yang ditemui di Gedung DPR, Jumat (8/10).

Meski demikian, RUU tersebut harus benar-benar disiapkan dan harus banyak didiskusikan agar arahnya jelas. Juga diperlukan sosialisasi ke masyarakat untuk mendapat banyak masukan.

“Pembicaraannya saya pikir masih panjang. Paling mungkin RUU itu bisa diusulkan menjadi program legislasi nasional tahun 2011,” kata Mahfudz. Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin juga setuju RUU Industri Strategis segera dirumuskan.

Selain memperkuat industri pertahanan, RUU tersebut bisa menjadi payung agar orientasi pengadaan alutsista tidak digunakan untuk kebutuhan sesaat. “Pengadaan alutsista harus menjadi kebutuhan negara.

Artinya harus melalui UU karena kita punya pengalaman yang pa hit dengan Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN),” katanya. Hasanuddin mengatakan kalau dari dulu IPTN terus berkembang, mungkin pada tahun 2015 Indonesia sudah mampu membuat pesawat tempur.

Nyatanya IPTN tidak dikelola dengan baik oleh negara. “Ujung-ujungnya menjadi kolaps. Teknisinya pergi ke Brasil. Sekarang kalau kita mau membeli pesawat dari sana, yang bikin orang Indonesia,” katanya. Oleh sebab itu, dia setuju dengan niat KKIP membuat RUU industri strategis.

Ke depan, RUU itu harus mencantumkan beberapa poin yang bertujuan memperkuat industri pertahanan. Pertama, harus ada kebijakan bagaimana membantu industri pertahanan agar mampu mandiri dengan mempermudah bantuan modal, khususnya oleh perbankan.

Kedua, harus ada iktikad baik dari pengguna, yakni TNI dan Polri, untuk membeli dan mau menggunakan produk mereka. Ketiga, negara pun harus mau memasarkan perlengkapan itu ke luar negeri.

Koran Jakarta

KRI Lemadang Patroli di Perairan Natuna

09 Oktober 2010, Pontianak -- Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Pontianak, Kolonel Laut (S) Parno menyatakan, saat ini Kapal Republik Indonesia Lemadang 806 sedang meningkatkan patroli di perairan Natuna guna mencegah masuknya teroris luar dan pencurian ikan.

"KRI Lemadang 806 menggantikan KRI Pati Unus 384 yang telah melakukan patroli di perairan tersebut demi menjaga keamanan di perairan Indonesia yang berbatasan langsung dengan perairan China Selatan," kata Parno di Pontianak, Jumat.

Ia menjelaskan, patroli tersebut sifatnya hanya meningkatkan kewaspadaan terkait ancaman keamanan di wilayah laut Indonesia. "Meskipun perairan Kalbar tidak terlalu rawan terhadap ancaman masuknya teroris maupun pencurian ikan, tetapi tidak ada salahnya meningkatkan kewaspadaan," kata Parno.

KRI Lemadang 806 merupakan kapal patroli cepat kelas Todak milik TNI-AL. Bertugas sebagai armada patroli cepat yang beroperasi di laut dangkal, dan sebagai kapal perang anti kapal permukaan, kata Danlanal Pontianak.

"Sudah menjadi tugas TNI-AL, yakni menjaga kedaulatan Negara Kesatuan RI, terutama di kawasan perairan yang rawan terjadi pelanggaran hukum," kata Parno.

Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ada tiga wilayah perairan Indonesia yang menjadi primadona pencurian ikan bagi nelayan asing karena kaya akan ikan dan sumber daya kelautan lainnya, yaitu perairan Natuna, perairan Arafura, dan perairan utara Sulawesi Utara.

Pelaku pencurian ikan di perairan Indonesia, yaitu nelayan asal Vietnam, Thailand, RRC dan nelayan dari Malaysia.

Perairan Kalbar termasuk dalam Zona III bersama Natuna, Karimata dan Laut China Selatan dengan potensi ikan tangkap sebanyak satu juta ton per tahun. Jenis ikan bervariasi seperti tongkol, tenggiri dan cumi-cumi.

Luas areal perairan Kalbar sampai Laut China Selatan seluas 26.000 km, meliputi 2.004.000 hektare perairan umum, 26.700 hektare perairan budi daya tambak dan 15.500 hektare laut.

ANTARA News

Kasad: Tak Ada Masalah Keamanan di Perbatasan

Sejumlah prajurit TNI AD dari Yonif 405/Surya Kusuma/Brigif 4 Dewaratna Banyumas meneriakan yel-yel kesatuannya, pada upacara pemberangkatan pasukan yang dipimpin Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Langgeng Sulistiyono, di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jateng, Jumat (8/10). Sebanyak 650 parjurit dari Yonif 405/Surya Kusuma/Brigif 4 Dewaratna Banyumas yang diberangkatkan dengan menumpang KRI Teluk Amboina itu akan bertugas selama satu tahun di perbatasan RI-Papau Nugini. (Foto: ANTARA/R. Rekotomo/Koz/nz/10)

08 Oktober 2010, Surabaya -- Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI George Toisutta, mengaku tidak ada masalah mengenai keamanan negara di wilayah perbatasan.

Hal tersebut ditegaskannya di hadapan wartawan ketika ditemui di sela-sela upacara serah terima jabatan (Sertijab) Pangdam V/Brawijaya yang kini dipegang Mayor Jenderal TNI Gatot Nurmantio, Jumat, di Surabaya.

"TNI selalu siap di setiap wilayah perbatasan dan sampai saat inhi tidak ada masalah disana. Sebab semua tahu bahwa TNI siap kapan saja demi negara dan bangsa," ujar George.

Ia mengemukakan, saat ini anggotanya tengah berkonsentrasi membantu korban bencana alam banjir bandang di Wasior, Kabupaten Wondama, Papua Barat. Bantuan tersebut diantaranya mengirimkan pasukan menolong proses evakuasi hingga aktifitas di tempat pengungsian.

"Pasukan, khususnya AD, saat ini kita kerahkan membantu proses evakuasi di wilayah bencana alam Wasior hingga batas waktu yang belum ditentukan," papar jenderal bintang empat tersebut.

George juga mengungkapkan, persoalan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki TNI AD saat ini tidak ada masalah. Bahkan, kata dia, pihaknya mengaku bangga dengan peralatan tempur yang dimilikinya.

"Meski sudah tua, tapi kita harus bangga karena bisa merawatnya dengan baik dan sungguh-sungguh. Kalau dipakai saat ini, masih bisa dibanggakan. Hanya saja, kalau mau bersaing dengan negara sahabat, harusnya punya yang lebih modern," jelas dia.

Sebelumnya, di hadapan ribuan prajurit, KSAD menekankan bahwa TNI AD sebagai alat pertahanan negara harus berpijakan pada keputusan yang diambil oleh negara.

Selain itu, Kodam V/Brawijaya memikul peran dan tanggung jawab yang sangat besar, terutama dalam upaya menjamin integeritas serta membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

"Oleh karena itu, hendaknya perli dipahami bahwa Pembinaan Teritorial sebagau pola yang digunakan TNI AD untuk memberdayakan wilayah pertahanan di darat, pada hakikatnya adalah upaya terpadu dengan Aparatur Pemerintah Daerah beserta seluruh masyarakat dalam rangka menciptakan suasana kondusif bagi terlaksananya pembangunan," katanya menambahkan.

ANTARA News

Burhanudin Amin dan Pengembangan Kostrad

Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo menyelesaikan ujian menembak guna mendapatkan brevet kehormatan Taipur Kostrad di Makodif-I Kostrad Cilodong, Bogor, Jabar, Rabu (6/10). Pangkostrad Letjen TNI Burhanudin Amin menyematkan brevet kehormatan Taipur Kostrad kepada sepuluh Pati TNI AD termasuk Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo yang akan menjadi Pangkostrad selanjutnya pada November 2010 sesuai Surat Keputusan Panglima TNI No:2Kep/642/IX/2010 tanggal 28 September 2010. (Foto: ANTARA/Andika Wahyu/ss/ama/10)

09 Oktober 2010 -- Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad Letnan Jenderal Burhanudin Amin tak lama lagi akan digantikan oleh Mayor Jenderal Pramono Edhie Wibowo, Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi. Pertengahan November 2010 serah terima jabatan akan dilangsungkan.

Burhanudin Amin juga telah menyematkan brevet Intai Tempur (Taipur) kepada Pramono Edhie Wibowo, Rabu (6/10). Penerimaan brevet adalah tanda warga kehormatan satuan Taipur Kostrad. Kostrad beranggotakan 33.342 prajurit, yang merupakan pasukan pemukul terbesar di TNI.

Tanggal 5 November mendatang Burhanudin akan genap berusia 58 tahun. Masa pensiunnya telah tiba. Ia justru memaknai masa pensiunnya ini sebagai kemerdekaan. Yang jelas, Burhanudin enggan masuk ke dunia politik, yang menurut dia, kerjanya tengkar semata. Disiplin juga tidak ada.

”Saya ini anak petani. Ibu saya buta huruf, ayah saya hanya sampai kelas II SD,” cerita Burhanudin kepada Kompas.

Pria yang lahir di Pagar Alam, Sumatera Selatan, ini percaya, tekad orangtuanya dan pendidikan agama yang kuat yang menjadi dasar kekuatannya untuk maju. Saat SMP ia sudah harus khatam 30 juz Al Quran. ”Setelah itu, ayah yakin atas dasar agama anak-anaknya. Jadi saya SMA di Xaverius. Sebelumnya SD Nahdlatul Ulama, SMP-nya negeri,” ceritanya.

Ditanya apa yang membuatnya memutuskan untuk jadi tentara, Burhanudin menganggap, cita-cita itu datang begitu saja. Burhanudin, yang menjadi taruna Akademi ABRI—sekarang Akademi Militer—tahun 1976, bercerita, ia masuk Akabri dengan kemampuan sendiri dan tidak pakai saudara. Lulus Akabri, ia memulai karier di Poso.

Saat ditelepon Kepala Staf TNI AD Jenderal George Toisutta untuk menjadi Panglima Kostrad pun, ia tenang saja. Padahal, tidak sedikit jenderal yang saat itu berusaha menduduki posisi strategis itu. Ia sering mendapat telepon, mulai dari jenderal yang minta supaya anaknya jangan ditempatkan jauh-jauh supaya mudah kalau ada seleksi untuk Kontingen Garuda ke Lebanon. Ada juga yang mengirim SMS minta ditempatkan di wilayah yang ia inginkan. Ini belum termasuk beberapa perwira yang akan sekolah yang mengirim pesan ”minta petunjuk”. ”Saya, tugas 34 tahun, tidak pernah tugas di daerah saya sendiri,” tandasnya.

Kostrad yang terdiri dari dua divisi akan mengembangkan sebuah divisi baru tanpa pemindahan lokasi, yaitu Divisi Lintas Udara. Selain karena adanya perlengkapan tersendiri, penyatuan Linud tersebut dianggap akan mempermudah komando pengendalian. Kostrad juga tengah membentuk divisi ke-3 yang akan direalisasikan awal tahun 2011 dengan cakupan wilayah Indonesia timur. Tugas itu yang harus diemban oleh Pramono Edhie Wibowo.

KOMPAS

Airbus Military A330 MRTT Obtains Military Certification

06 October 2010 -- Airbus Military has obtained certification for the A330 Multi Role Tanker Transport from Spanish military certification authority Instituto Nacional de Tecnología Aerospacial (INTA). This paves the way for first delivery of the aircraft to the Royal Australian Air Force (RAAF) in the coming weeks. The A330 MRTT is now the only certified new-generation tanker and transport being offered to the world’s air forces.

The military certificate was presented by INTA Director for Testing and Certification Bartolomé Marqués to Airbus Military, SVP Head of Engineering and Technology, Miguel Angel Morell on 5th October in Madrid. It covers the design and operation of all the military systems added to the aircraft in addition to the basic civil design, and especially the hose and drogue, as well as the all-new Airbus Military designed Aerial Refuelling Boom System (ARBS).

This approval follows the civil Supplemental Type Certificate (STC) for the conversion from the basic passenger A330-200 awarded by the European Aviation Safety Agency (EASA) earlier in the year.

Airbus Military Managing Director Domingo Ureña said: “I would like to thank all and everyone who has worked hard on achieving this certification. This is an enormously gratifying moment for all. It confirms the A330 MRTT has satisfactorily demonstrated its global military airworthiness and the maturity of all its systems, and its full readiness to enter service with its customers. The combination of the proven A330 airframe with the most advanced, and now certified, refuelling systems in the world, including our ARBS, will transform the conduct of aerial refuelling operations, while also providing full transport capability.”

Airbus Military conducted more than 280 A330 MRTT flights and nearly 170 more on an A310 demonstrator to obtain the certification, and performed nearly 1,600 wet and dry contacts with receiver aircraft. Additionally more than 600 contacts were made with the A330 MRTT acting as receiver. Altogether more than one million pounds (450 tonnes) of fuel were transferred. Aircraft to which the A330 MRTT has now transferred fuel include F-16 and F-18 fighters, the E-3 AWACS with its large radome, and another A330 MRTT in a process known as buddy-buddy refuelling.

Airbus Military will deliver two MRTTs to the RAAF before the end of the year. The aircraft, equipped with two underwing hose-and-drogue refuelling pods and the Aerial Refuelling Boom System (ARBS), will be operated by 33 Squadron at RAAF Amberley. They can also carry 270 passengers in a two-class configuration.

A total of 28 A330 MRTTs have been ordered by the Air forces of four nations (Australia, the United Arab Emirates, Saudi Arabia and the United Kingdom).

About the A330 MRTT

The Airbus Military A330 MRTT is the most advanced and most cost-effective tanker/transport aircraft flying today. The large 111 tonnes / 245,000 lb basic fuel capacity of the successful A330-200 airliner, from which it is derived, enables the A330 MRTT to excel in Air-to-Air Refuelling missions without the need for any additional fuel tank The A330 MRTT is offered with a choice of proven air refuelling systems including an advanced Airbus Military Aerial Refuelling Boom System, and/or a pair of under-wing hose and drogue pods, and/or a fuselage refuelling unit.

Thanks to its true wide-body fuselage, the A330 MRTT can also be used as a pure transport aircraft able to carry up to 300 troops, or a payload of up to 45 tonnes/99,000 lb. It can also easily be converted to accommodate up to 130 stretchers for Medical Evacuation (MEDEVAC). In summary the A330 MRTT is the most efficient aircraft of its kind.

Airbus Military Airbus Military is the only military and civic transport aircraft manufacturer to develop, produce, sell and support a comprehensive family of airlifters ranging from three to 45 tonnes of payload. Within Airbus, Airbus Military is responsible for the A400M programme, as well as the Multi Role Tanker Transport (MRTT) A330 and for further military derivatives based on Airbus civil aircraft. Together with the smaller C295, CN235 and C212, Airbus Military is the global leader in the market segments for light and medium-sized military transport aircraft. Altogether Airbus Military has sold more than 1,000 aircraft with over 650 flying with more than 100 operators worldwide.

Airbus Military

Hujan Iringi Sertijab Pangdam V Brawijaya

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI George Toisutta (tengah), memberikan tongkat Komando pada Mayjend TNI Gatot Normantyo saat upacara serah terima jabatan Panglima Kodam V/Brawijaya di Markas Komando Daerah Militer V/Brawijaya (Makodam), Surabaya, Jumat (8/10). Mayjend TNI Gatot Normantyo menggantikan Mayjend TNI Suwarno yang menduduki jabatan barunya sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Kementerian Pertahanan. (Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat/Koz/pd/10)

08 Oktober 2010, Surabaya -- Tongkat komando Panglima Daerah Militer V/Brawijaya, Jumat (8/10/2010) resmi berpindah tangan. Ini setelah dilakukan serah terima jabatan (sertijab) dari panglima sebelumnya Mayjend TNI Suwarno, S.IP, MSC kepada Mayjend TNI Gatot Nurmantiyo.

Sertijab Pangdam V/Brawijaya ini dilakukan di lapangan upacara Makodam V/Brawijaya, sejak pagi diwarnai hujan. Meski hujan, para undangan tampak hadir, Gubernur Jatim Soekarwo, Kapolda Irjen Pol Badrodin Haiti, pejabat Muspida Provinsi Jawa Timur lainnya dan tokoh masyarakat Jawa Timur.

Selain itu perwira di lingkungan Kodam V/Brawijaya juga ikut dalam sertijab ini. Sebagai Inspektur dalam sertijab ini adalah Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI George Toisutta.

Dalam sambutannya, George Toisutta mengatakan, mutasi pejabat di lingkungan organisasi militer adalah hal yang wajar.

"Pergantian pejabat Kodam V/Brawijaya ini adalah hal yang wajar dan lazim dilakukan sebagai bagian dari tour of duty dan tour of area yang menjadi bagian dari dinamika kehidupan organisasi," ujarnya.

George juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Mayjend TNI Suwarno atas pelaksanaan tugas dan pengabdiannya membina kesatuan dan wilayah Kodam V/Brawijaya.

"Jenderal telah berupaya melaksanakan tugas dengan baik sehingga Kodam V/Brawijaya mampu ikut mendorong terciptanya kondisi daerah yang kondusif," tuturnya.

Di akhir sambutannya, George mengucapkan selamat kepada Mayjend TNI Gatot Nurmantiyo atas jabatan sebagai Pangdam V/Brawijaya.

"Saya percaya berbekal pengalaman, Jenderal akan mampu memimpin Kodam V/Brawijaya ini dan melanjutkan serta meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai oleh pejabat sebelumnya," ujarnya.

Saat ini sertijab telah dilakukan. Tapi prosesi acara masih berlangsung. Saat ini reog Ponorogo unjuk kebolehan di depan perwira Kodam V/Brawijaya dan undangan.

berita jatim

Komite Kebijakan Industri Pertahanan

07 Oktober 2010 -- Industri pertahanan mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pertahanan, sehingga perlu didorong dan ditumbuhkembangkan agar mampu memenuhi kebutuhan alat peralatan untuk mendukung sistem pertahanan negara. Industri pertahanan negara perlu sinergitas sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) industri pertahanan yaitu pemerintah, industri dan pengguna.

Dalam rangka pelaksanaan, pengendalian dan kebijakan nasional industri pertahanan, maka dibentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dengan Perpres Nomor 42 Tahun 2010. KKIP ini nantinya akan mengkoordinasikan terkait perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan nasional industri pertahanan.

KKIP memiliki tugas dalam hal mengkoordinasikan kerja sama luar negeri dalam rangka memajukan dan mengembangkan industri pertahanan serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan industri pertahanan. Saat ini KKIP telah memulai operasional, pembentukan kelompok-kelompok kerja sudah dapat dibentuk sesuai kebutuhan. Keanggotaan Pokja nantinya diisi oleh Pejabat atau personel dari Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan pihak terkait lainnya. Sebagaimana diatur dalam Perpres 42/2010, pembentukan, susunan keanggotaan, tata kerja, pengangkatan, pemberhentian, anggota Pokja ditetapkan Menhan.

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro menjelaskan, sesuai tertuang di dalam Perpres 42 Tahun 2010 telah diatur tugas-tugas KKIP, meliputi perumusan kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang industri pertahanan, mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional indsutri pertahanan.

Adapun keanggotaan KKIP terdiri dari Menhan sebagai Ketua merangkap anggota, Menteri BUMN sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, Wamenhan selaku Sekretaris merangkap anggota, serta anggota yang terdiri dari Menteri Perindustrian, Menteri Ristek, Panglima TNI dan Kapolri.

Agar penyiapan bahan perumusan kebijakan strategis di bidang industri pertahanan dapat terwujud sesuai keinginan pemerintah, industri dan pengguna, maka perlu dilaksanakan sidang pertemuan KKIP. Sidang KKIP tersebut dijadikan suatu wadah untuk menampung aspirasi dari instansi terkait sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh industri pertahanan dalam negeri.

Sidang I KKIP penentu dilaksanakan pada Kamis, 7 Oktober 2010 bertempat di Aula Bhineka Tunggal Ika Kantor Kementerian RI. Selain itu sidang ini akan mengagendakan penetapan Grand Strategi KKIP dan Penetapan Tim Pokja.

Pada kesempatan Sidang I KKIP tersebut juga diadakan penyerahan prototype Alat Komunikasi (Alkom) dan Maket Roket hasil Litbang dari Menristek, Suharna Surapranata Kepada Menhan, Purnomo Yusgiantoro dan dilanjutkan penyerahan prototype Alkom dari Menhan kepada Panglima TNI.

Roket D230/R-Han-122

Sebagai langkah awal Kementerian Riset dan Teknologi sejak tahun 2007 telah berupaya membangun kembali Teknologi Kedirgantaraan untuk keperluan pertahanan serta mendorong kemandirian Industri Dalam Negeri. Keberadaan program pengembangan teknologi kedirgantaraan ini diawali dengan memadukan tingkat potensi kapabilitas dan kapasitas baik unsur BUMNKIP, LPNK, Balitbanghan, Dislitbang TNI dan Perguruan Tinggi yang diwadahi melalui konsorsium.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menjaga keberlanjutan program pengembangan teknologi R-Han 122 ini, Kemenristek dan Kemhan telah sepakat bahwa konsorsium harus focus pada perbaikan kualitas. Keberpihakan kebijakan sudah dapat dipastikan, mengingat tingkat kompleksitas dan senstivitas pengmbangan teknologi kedirgantaraan untuk pertahanan dan sebagai komitmen untuk memenuhi hal tersebut Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pertahanan telah bersepakat mengawal Penelitian dan Pengembangan R-Han 122 ini dalam kurun 5 Tahun (2011-2015) yang akan diproduksi 1.000 Roket dan tahun 2011 akan direalisasikan 200 unit R-Han 122 oleh Kemenristek dan Kemhan. Dengan demikian cita-cita nasional ini akan secara jelas dapat terealisir untuk memenuhi kemandirian industri pertahanan dalam negeri termasuk industry pendukungnya yang selanjutnya hasil sinergi dalam bentuk program bersama ini dapat dibuktikan pada latihan gabungan TNI.

Alkom ManPack Fiscor – 100

Bermula dari keinginan TNI untuk mengembangkan dan memproduksi alkom militer butan dalam negeri, pada tahun 2001 hingga 2003 Puslitbang TNI bekerjasama dengan PT. LEN Industri dalam program RUK Kementerian Riset dan Teknologi mengembangkan alkom radio anti sadap dan anti jamming. Kegiatan ini menghasilkan prototype alkom VHF FH dengan kecepatan hopping 1 hop/sec. Selanjutnya di tahun 2007 PT LEN industry berhasil melakukan rancang bangun mandiri alkom manpack HF Spread Spectrum Frecuency Hopping, dengan kecepatan hopping 5 hop/sec. Pada tahun 2008, melalui penyempurnaan alkom tersbut dapat mencapai kecepatan hop/sec. Alkom radioma manpack inilah yang kemudian diberi nama “FISCOR-100”.

Setalah melalui berbagai penyempurnaan dari tahun 2008 hingga 2010, maka dihasilkanlah produk nasional Alkom Manpack HF FISCOR -100 dengan spesifikasi mode hopping 5, 10, 20 dan 50 hop/second dan random hop speed, yang tidak dimiliki alkom militer lainnya. Saat ini, FISCOR – 100 sedang dalam proses sertifikasi uji litbang di Dislitbang TNI AD, dengan TKDN mencapai lebih dari 85 %.

Diharapkan dengan diserahterimakan peralatan sebanyak 20 unit kepada Kementerian Pertahanan, alkom tersebut dapat diteruskan ke TNI/angkatan agar dapat diuji coba dan dimanfaatkan untuk mendukung tugas TNI/Angkatan. Demi untuk penyempurnaan produk, maka PT LEN industri selaku pabrikan, sangat mengharapkan adanya berbagai masukan dan feedback membangun dari TNI/angkatan.

Humasristek

302 SAF Personnel Honoured for Counter-Piracy in the Gulf of Aden

RSS Endurance deploying a Rigid Hull Inflatable Boat to conduct surveillance operations as part of its counter-piracy efforts in the Gulf of Aden.

08 October 2010 -- Deputy Prime Minister and Minister for Defence Teo Chee Hean presented the Singapore Armed Forces (SAF) Overseas Service Medal (OSM) to 302 servicemen at a ceremony held this afternoon at Changi Naval Base, in recognition of their contributions to the international counter-piracy efforts in the Gulf of Aden (GoA). The recipients included 300 servicemen who were part of an SAF task group that had just returned from the GoA, and two officers who served as part of a Combined Task Force (CTF) 151 command team, led by the Republic of Korea Navy (ROKN), from Apr to Sep this year.

Recognising the high state of readiness and camaraderie shown by the task group, Mr Teo said: "Your ability to integrate Navy, Air Force and Army personnel to carry out challenging operations in unfamiliar conditions is testimony to the high standards of professionalism in the SAF and the tough and realistic training that you go through to prepare for such missions." Reaffirming Singapore's commitment to the international counter-piracy efforts in the GoA, Mr Teo announced at the ceremony that a Fokker-50 Maritime Patrol Aircraft will be deployed from Dec 2010 to Feb next year to provide maritime air surveillance operations in the GoA, and that the SAF had also accepted an invitation to command CTF 151 for the second time from Mar to Jun 2011. He added that another SAF task group comprising a Landing Ship Tank (LST) with two Super Pumas (SPs) will be deployed to the GoA in the second half of 2011. This will be the third time that the SAF is deploying a task group to the GoA.

The returning SAF task group, which comprised RSS Endurance, an LST with two SPs on board, was deployed in June this year. Commending the SAF task group on its contributions, Deputy Commander Combined Maritime Forces, Commodore Tim Fraser said, "I would like to convey my sincere thanks and admiration for the men and women of the Singapore Armed Forces Task Group for playing a significant role in the operations. In the conduct of their missions, they have demonstrated the professionalism and commitment that we have all come to expect and respect from the SAF."

Speech by Deputy Prime Minister and Minister for Defence Teo Chee Hean at the Overseas Service Medal Presentation Ceremony.

Mindef

KRI Kalakay Angkut Banpres Untuk Wasior

08 Oktober 2010, Surabaya -- Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Kalakay-818 yang sedang melaksanakan tugas membantu penanganan korban banjir di Kabupaten Teluk Wondama, Distrik Wasior, Papua. Hari ini mengangkut 6 ton bahan kontak bantuan dari Presiden (Banpres) untuk warga Wasior dari Manokwari, Jumat (8/10).

Bahan kontak banpres ini diangkut dengan pesawat Hercules dari Bandara Udara (Bandara) Halim Perdana Kusuma , Jakarta menuju Bandara Manokwari. Hal tersebut dilakukan karena Bandara Wasior belum bisa berfungsi secara normal. Banpres tersebut diturunkan di Bandara Manokwari yang kemudian diangkut menggunakan KRI Kalakay -818 untuk sampai ke Wasior.

Bahan Kontak Banpres tahap pertama yang diangkut dengan KRI. Kalakay-818 sebanyak 6 ton yang terdiri dari pakaian untuk anak-anak dan dewasa kurang lebih 4 koli, selimut 2 Koli, mie instant 900 dos, biskuit 65 dos, Sardines 70 dos, susu 100 dos dan beras 50 karung. Jumlah keseluruhan Banpres adalah 30 ton, yang terangkut 6 ton selebihnya 22 ton masih berada di gudang menunggu KRI.Kalakay-818 untuk kembali mengangkut Banpres itu. Dua ton lagi dijadwalkan hari ini akan diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju Manokwari kemudian diteruskan ke lokasi bencana.

Untuk mengatasi persoalan tersebut , Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) kini telah menyiapkan 3 Kapal perangnya lagi untuk membantu korban banjir di Kabupaten Teluk Wondama, Wasior ini. Ketiga Kapal Perang itu antara lain KRI. Dr. Soeharso-990, KRI. Teluk Ende-517, dan KRI fatahilah-361.

Ketiga kapal itu merupakan kapal yang berbeda tipe dan fungsinya. Seperti KRI. dr. Soeharso-990 merupakan kapal rumah sakit apung yang dilengkapi dengan peralatan medis dan tenaga medis yang memadai untuk sebuah operasi tempur maupun operasi Bhakti Sosial seperti bencana alam. KRI Teluk Ende -517 merupkan Kapal Perang jenis Landing Ship Tank (LST) yang siap mengangkut personel, bahan kontak dan peralatan berat lainnya untuk membantu pemulihan sarana dan prasana pasca bencana. Sedangkan KRI. Fathilah-361 adalah kapal jenis Corvete yang siap untuk melaksanakan pengamanan.

KRI.dr. Soeharso-990 saat ini masih berada di Pangkalan Koarmatim Ujung dan siap untuk diberangkatkan. Sementara dua KRI yang lain, yaitu KRI Teluk Ende -517 dan KRI fatahilah-361 sudah berada di perairan wilayah Timur Indonesia.

Dispenarmatim

Pembuatan Destroyer HMS Duncan

08 Oktober 2010 -- Para pekerja di galangan kapal BAE Govan, Glasgow, Skotlandia, sedang membangun HMS Duncan destroyer tipe 45. Panjang kapal 152.4 meter dan lebar 21,2 meter, bobot standar 7350 ton dan bobot penuh 7800 ton.







(Foto: Getty Images)

Berita HanKam

TNI Diminta Fokus Beli Kapal Perang

KRI Sultan Hasanuddin-366 korvet kelas SIGMA terbaru TNI AL, PT. PAL sedang membangun satu korvet kelas SIGMA. (Foto: Dispenarmatim)

08 Oktober 2010, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia harus lebih fokus memperkuat dirinya dengan membeli kapal-kapal perang modern serta kapal selam canggih di samping kapal-kapal patroli super cepat yang dilengkapi peralatan sergap mumpuni.

"Kita melakukan bukan untuk siap perang dengan negara lain, tapi demi menjaga kedaulatan dan mengamankan kekayaan alam serta manusia," kata anggota Komisi I DPR RI Fayakhun Andriadi di Jakarta, Jumat.

Melihat komitmen pemerintah yang terus didorong DPR RI, ia yakin kekuatan pokok minimum atau 'minimum essential force' (MEF) TNI akan terpenuhi selama 2011-2015.

"MEF TNI dipastikan tercapai dalam periode 2011-1015 dengan anggaran sebesar Rp150 triliun, jika semua berjalan sesuai rencana strategi pertahanan,," kata Anggota Fraksi Partai Golkar ini kepada ANTARA.

Optimismenya itu juga dikaitkannya dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah menyetujui MEF tersebut.

"Berarti sesuai rencana itu, Rp93 triliun sudah bisa ditangani oleh Pemerintah. Tinggal Rp57 triliun (yang dibutuhkan), dan itu pun sudah ditegaskan akan menjadi prioritas oleh Presiden," ungkap.

Fayakhun Andriadi menjelaskan pula, terus menurunnya MEF sangat berimbas pada pertahanan Indonesia.

"Itu bisa dilihat pada persenjataan TNI yang tidak diperbarui, karena anggaran yang terbatas," ungkapnya.

Penurunan MEF tersebut, menurutnya, terjadi sejak dekade 1980-an, karena ada anggapan ketika itu yang mengatakan, berapapun dikasih dana, TNI siap.

"Di situlah mulai terjadi penurunan Alutsista TNI. Inilah yang kita perbaiki bersama. Dan sekarang ada target yang diberikan oleh Pemerintah kepada TNI soal MEF," ujarnya.

Tetapi ia kembali mengingatkan, dengan MEF tersebut, TNI harus lebih memfokuskan pada pengadaan dan pembelian kapal perang, kapal selam serta kapal patroli guna memperkuat sekaligus mengamankan wilayah maritim Indonesia.

Ia juga mengingatkan banyak aksi kejahatan, termasuk yang berskala transnasional terjadi di perairan kita.

"Khusus 'illegal fishing', terjadi pencurian terbesar-besaran di laut. Setiap tahun, kerugian negara minimal sebesar Rp40 triliun. Belim lagi aktivitas 'illegal logging' dan aksi penyelundupan, 'trafficking' dst," ungkapnya.

Fayakhun Andriadi memperkirakan, kalau pencurian ikan saja bisa diminimalisasi ini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur maupun pembangunan berbagai fasilitas publik.

ANTARA News

Paskhas Diterjunkan ke Wasior

Direktur Operasi Badan SAR Nasional Marsma TNI Teddy Sutedjo memberikan pengarahan kepada prajurit Pasukan Khas Bataliyon 468 Sarotama TNI AU Kabupaten Biak Numfor Jumat (8/10) yang dikirim ke Wasior, Kabupaten Teluk Wondama untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir bandang di Wasior. Berdasarkan data korban meninggal mencapai 106 orang dan ratusan orang luka-luka. (Foto: ANTARA/Muhsidin/Koz/pd/10)

08 Oktober 2010, Biak -- Sebanyak 10 prajurit Pasukan Khas (Paskhas) TNI AU Bataliyon 468 Sarotama, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Jumat, dikirim ke Wasior, Kabupaten Teluk Wondama untuk membantu evakuasi korban banjir bandang.

Komandan regu Paskhas Pelda Suyanto di Biak mengakui pengiriman prajurit Paskhas ke lokasi banjir bandang Wasior. Regu tersebut bergabung dengan tim SAR untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan mengevakuasi korban banjir.

Ia mengatakan, untuk membantu kelancaraan kegiatan memberikan bantuan kemanusiaan ke Wasior pihaknya bersama tim SAR nasional berangkat dari Kabupaten Biak Numfor menuju lokasi bencana menggunakan kapal laut.

Selama bertugas di lokasi bencana Wasior, lanjut Suyanto, ke-10 prajurit Paskhas akan membantu penanganan tanggap darurat untuk bantuan kemanusiaan bagi para korban baik terkait makanan, tempat tinggal maupun kesehatan.

Salah satu rumah warga yang masih berdiri kokoh diantara puing-puing bangunan yang terseret arus banjir bandang di Kota Wasior, Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Selasa (5/10). Korban tewas akibat banjir bandang di kota Wasior yang sudah ditemukan sebanyak 83 orang dan 64 orang masih dinyatakan hilang. (Foto: ANTARA/Jhuda/hp/hm/10)

Disinggung peralatan yang dibawa, menurut Suyanto, selain kebutuhan logistik berupa bahan makanan, mereka prajurit membawa alat-alat komunikasi serta berbagai jenis kebutuhan di lapangan.

"Warga korban banjir bandang di Wasior hingga saat ini masih sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan," ungkap Suyanto.

Bencana banjir bandang di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat terjadi Senin (4/10) mengakibatkan seratusan warga meninggal dan ratusan luka-luka serta kerugian material cukup besar akibat rusaknya rumah penduduk, perkantoran pemerintah serta fasilitas umum lainnya.

ANTARA News

F-16 AU Israel

F-16 AU Israel bersiap lepas landas di pangkalan udara Nevatim dekat kota Beersheva, Rabu (6/10). (Foto: Getty Images)


Satu jet tempur F-16 AU Israel terlihat di hangar di pangkalan udara Nevatim dekat kota Beersheva, Rabu (6/10). (Foto: Getty Images)

Berita HanKam

Wow, India Akan Beli 300 Pak Fa

08 Oktober 2010 -- India berencana memborong 300 jet tempur generasi kelima dan 45 pesawat angkut dari Rusia, diumumkan Menteri Pertahanan India, Kamis (7/10), kutip kantor berita RIA Novosti.

India dan Rusia bekerjasama mengembangkan jet tempur generasi kelima PAK FA, India akan mengembangkan sendiri berbeda dengan prototipe yang dibuat oleh Sukhoi.

India akan mengembangkan berkursi tandem sesuai permintaan AU India. Kedua negara merencanakan menampilkan jet tempur kursi tunggal dan tandem 2015-2016.

Kedua negara berencana membagi biaya pengembangan 50%.

Harian The Times of India memberitakan India menganggarkan lebih dari 25 milyar dolar guna membeli jet tempur ini.

RIA Novosti/Berita HanKam

Pengadaan Produk Nonspesifikasi Tiadakan Subkontraktor

Tenda peleton TNI produksi CV. Maju Mapan. (Foto: CV Maju Mapan)

8 Oktober 2010, Jakarta -- Pemerintah berupaya meniadakan keterlibatan subkontraktor dalam pengadaan komponen produk nonspesifikasi industri pertahanan. Sebab, keberadaan subkontraktor berpotensi membuka mark-up anggaran pembiayaan.

"Kita usahakan subkontrak untuk produk non spesifik industri pertahanan dihindari. Karena industri di mana pun masih dilakukan seperti itu, misal pesawat boing kita menerima penugasan buat bagian produk sayap," kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar usai sidang pertama Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (7/10). Sebaliknya, produk komponen pertahanan yang memiliki spesifikasi bisa dilakukan melalui order.

Sidang KKIP dipimpin oleh Ketua KKIP yang juga Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dihadiri Wakil Menteri Pertahanan yang juga Sekretaris KKIP Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, serta beberapa anggota KKIP, antara lain Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Suharna Surapranata, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan para Kepala Staf (KAS) TNI. Sidang KKIP untuk menghasilkan rumusan pelaksanaan dan penegndalian kebijakan industri pertahanan nasional.

Sementara itu, tiga Badan Usaha Milik Negera Indusri Pertahanan (BUMNIP), seperti PT Pindad, PT PAL dan PTDI masih mengembangkan joint operation melalui order komponen yang bersifat spesifik. Misalnya, PT PAL menjalin kerja sama dengan industri dalam negeri dan luar negeri.

Mustafa mengatakan, mengembangkan jaringan kerjasama di dalam dan luar negeri akan dikembangkan Indonesia untuk meningkatkan produksi industri dalam negeri. Selain itu, Indonesia akan menguatkan sistem menejemen dan evaluasi pengelolaan industri pertahanan. "Konsep-konsep seperti inilah yang nantinya kita, kembangkan," ujarnya.

Purnomo mengatakan, KKIP punya tugas dan tanggung jawab untuk mengoordinasikan kerja sama luar negeri dalam rangka mengembangkan industri pertahanan. Selain itu, KKIP melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan industri pertahanan, seperti yang diatur dalam Perpres Nomor 42/2010. "Saat ini KKIP telah mulai operasional, pembentukan kelompok-kelompok kerja sudah dapat dibentuk sesuai kebutuhan," katanya.

Sementara itu, Sjafrie menjelaskan, fokus KKIP untuk memantapkan strategi pembangunan industri prtahanan dalam negeri, antara lain, kemampuan dan pengembangan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, baik bagi TNI, Polri maupun aparat pemerintah lain.

Ia menyatakan, pemerintah akan selalu berupaya mendorong kemandirian alat utama sistem senjata (alutsista) dalam negeri. Caranya, pemerintah menyertakan industri strategis nasional milik BUMN maupun swasta untuk satu sinergi memproduksi alutsista maupun nonalutsista.

Namun begitu, dikatakan Sjafrie, dalam setiap pengadaan hendaknya mengikutsertakan beberapa syarat lainnya untuk diajukan kepada para penyedia barang, antara lain, lisensi menjadi milik Kemhan dan manajemennya dikendalikan oleh Kemenhan. "Dengan kebijakan itu, kemandirian industri pertahanan dalam negeri tersebut, akan dapat berlangsung dalam waktu cepat," katanya.

Kualitas persenjataan

Secara terpisah, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar Fayakhun Andriadi menyatakan, persenjataan milik TNI dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan bahkan tidak ada pembaruan sama sekali.

"Pertahanan kita mulai menurun sejak TNI dipimpin oleh Jenderal (Purn) Leonardus Benyamin Moerdani. MEF menurun karena hanya Moerdani mengatakan berapapun TNI dikasih dana, TNI siap. Di situlah mulai terjadi penurunan alutsista TNI. Sekarang ada target yang harus diberikan oleh pemerintah kepada TNI soal MEF," ujarnya.

Dengan adanya Minimum Essential Force TNI sebear Rp 150 triliun untuk periode 2011-2015, maka sudah saatnya untuk memperbaharui persenjataan TNI.

Suara Karya

Pindad Produksi Panser Kanon

Panser kanon PINDAD skala model. (Foto: Masmass)

07 Oktober 2010, Jakarta -- PT Pindad akan memproduksi panser yang dipersenjatai dengan kanon 90 mm atau Panser Tarantula.Pembangunan panser tersebut bekerja sama dengan Pemerintah Korea Selatan dan Prancis.

Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengatakan rencana tersebut merupakan bagian penguatan industri pertahanan dalam negeri yang telah dicanangkan pemerintah. “Jika sebelumnya PT Pindad sudah bisa membangun Panser Anoa, nantinya akan dibangun juga Panser Tarantula yang dilengkapi dengan misil,”ujarnya seusai sidang pertama Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, kemarin.

Sidang tersebut juga diikuti Panglima TNI Laksamana TNIAgus Suhartono,Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Riset dan Teknologi Suharna Suryapranata Seperti diketahui, PT Pindad telah berhasil memproduksi Panser APS-2 6x6 (Anoa) yang dipersenjatai dengan senapan mesin. Bahkan tahun 2008,Kementerian Pertahanan telah memesan 150 Panser Anoa kepada PT Pindad untuk memperkuat TNI AD dan digunakan pasukan TNI untuk misi perdamaian di Lebanon.

Purnomo melanjutkan, pemerintah sangat mendukung upaya industri pertahanan dalam negeri untuk mengembangkan kemampuan produksinya.Karena saat ini, lanjut Purnomo, pemerintah sedang berusaha melakukan revitalisasi industri pertahanan nasional untuk meningkatkan kemandirian, sistem persenjataan, serta perlengkapan dan peralatan pertahanan.

Selain upaya produksi Panser Tarantula oleh PT Pindad, lanjut Purnomo, untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri TNI AD juga sedang memesan produksi non-alutsista (alat utama sistem senjata) berupa payung terjun statis dari Tulung Agung untuk memperkuat divisi lintas udara. “Pembeliannya melalui pinjaman dalam negeri dan merupakan usaha kita untuk terus menggunakan produksi dalam negeri,”ujarnya.

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu juga menyebutkan bahwa KKIP membahas pula rencana pembuatan undang-undang (RUU) revitalisasi industri strategis pertahanan keamanan nasional. Pendanaan terhadap komite ini akan masuk dalam undang-undang tersebut. “RUU ini belum final karena masih diproses, masih akan diajukan ke sekretariat negara dan diharmonisasi untuk diajukan dengan ampres. Itu pun harus masuk dulu ke prolegnas (DPR),”ujarnya.

Sementara itu,Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin menambahkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014, total kebutuhan dana untuk perawatan dan pengadaan alutsista mencapai Rp150 triliun. Namun dana yang dialokasikan sekitar Rp100 triliun. “Ada kekurangan sekitar Rp50 triliun untuk digunakan lima tahun,”ujarnya.

Untuk menutupi kekurangan tersebut, lanjut Sjafrie, harus ada dasar hukum agar Kementerian Keuangan memiliki pijakan dalam mencari sumber pembiayaan alternatif. “Dari 50 triliun tersebut sudah diadakan pemilahan, untuk 2011 ditentukan 11 triliun. Nah inilah yang harus dicarikan legalitasnya agar Kemenkeu mempunyai dasar mencarikan anggaran. Legalitasnya dalam bentuk peraturan presiden.

Tapi itu porsinya Kemenkeu. Mereka yang mencari alternatif,” katanya. Namun dia menegaskan pendanaan pengadaan alutsista bertumpu pada pendanaan dalam negeri. “Presiden minta supaya setiap pengadaan alutsista itu tak selalu menggunakan kredit ekspor,”ujarnya. Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar menambahkan, dalam proses revitalisasi ini, subkontrak-subkontrak dihindari, kecuali untuk produk komponen yang spesifik.

Subkontrak-subkontrak yang tidak sehat dan berimplikasi pada penggelembungan anggaran tidak boleh ada lagi.Langkah ini untuk membuat industri pertahanan menjadi lebih kompetitif. “Yang akan menjadi perhatian ke depan akan dikoreksi secara radikal, tidak boleh ada lagi subkontak.Kita lebih memilih dengan mengambangkan joint operation,”tegasnya.

SINDO

Strategi Industri Pertahanan

KRI Barakuda produksi PT. PAL Surabaya.

08 Oktober 2010, Jakarta -- Komite Kebijakan Industri Pertahanan akan membentuk strategi besar industri pertahanan. Industri pertahanan seharusnya bisa menggerakkan ekonomi nasional.

”Tentang pendanaan akan masuk dalam Rancangan Undan-Undang tentang Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan dan Keamanan Nasional, yang akan dibahas tim teknis,” ungkap Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, yang juga Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), seusai sidang pertama KKIP, Kamis (7/10) di Jakarta. Sidang itu dihadiri Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar, Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata, Menteri Perindustrian MS Hidayat, dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

Menurut Purnomo, KKIP menyusun langkah mendatang untuk merevitalisasi industri pertahanan. Industri pertahanan Indonesia kolaps tahun 1997-1998. Karena itu, KKIP merancang kebijakan untuk memajukan industri pertahanan.

Mustafa mengatakan, pembenahan itu termasuk dengan cara menghindari penggunaan subkontraktor yang selama ini ditengarai membuat biaya operasional tinggi. ”Subkontraktor berimplikasi pada mark up. Ini jadi concern agar industri strategis lebih kompetitif,” katanya.

Selain itu, secara operasional industri strategis tersebut juga akan melakukan kerja sama, baik dengan industri dalam negeri maupun dari luar negeri. Sekretaris KKIP, yang juga Wakil Menhan, Sjafrie Sjamsoeddin menambahkan, saat ini kerja sama itu juga sedang berjalan. Ia memberikan contoh, PT PAL bekerja sama dengan Belanda membuat kapal perusak kawal rudal. PT Pindad juga bekerja sama dengan Perancis dan Korea Selatan untuk membuat panser Tarantula dengan canon 90 mm. Selain itu, PT Dirgantara Indonesia juga bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk membuat 18 helikopter Bell 412.

Terkait pendanaan yang selalu menjadi kendala, Menhan memastikan, hal ini masih akan dibahas dalam RUU Revitalisasi Industri. Menurut Sjafrie, pemerintah akan mengusahakan sumber dana lain selain kredit ekspor. Karena itu, tengah digodok bentuk alternatif, seperti surat utang negara atau pinjaman dari dalam negeri.

Dalam RUU itu juga akan diatur soal pemesanan dan produksi. Konsekuensinya, industri strategis harus mampu meningkatkan produktivitasnya. Namun, peningkatan ini diakui sangat membutuhkan suntikan modal dari perbankan. ”Tujuannya, industri pertahanan harus dapat menciptakan pergerakan dalam ekonomi nasional,” kata Sjafrie.

Berdasarkan kebutuhan lima tahun ke depan, untuk mencapai pemenuhan kebutuhan pokok minimal, dibutuhkan Rp 150 triliun.

KOMPAS

Pejabat AS Hindari soal Pembelian Senjata

08 Oktober 2010, Jakarta -- Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Ekonomi, Energi, dan Bisnis Jose W Fernandez enggan mengomentari keganjilan harga dalam pembelian senjata ke AS.

Ditemui seusai diskusi ”Antikorupsi dan Transparansi” di Unika Atma Jaya, Jakarta, Kamis (7/10), Fernandez mengatakan, perbedaan harga jual yang mencolok antarnegara dalam pembelian senjata ke AS merupakan hal biasa.

”Kalau membeli barang ada perbedaan harga yang diberikan kepada satu pembeli dengan pembeli lain, itu adalah hal biasa,” kata Fernandez seusai tanya jawab dengan mahasiswa.

Ketika ditanya lebih lanjut soal adanya perbedaan harga mencolok dalam pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari AS yang dibeli oleh sesama negara ASEAN dengan kualitas dan kuantitas yang sama, Fernandez enggan menerangkan lebih lanjut.

Sejumlah pengamat militer mengatakan, negara ASEAN seperti Indonesia dan Thailand kerap membeli persenjataan dengan harga lebih mahal dari AS dan sekutunya untuk jenis yang sama jika dibandingkan dengan Singapura.

Dalam pelbagai publikasi militer internasional, seperti penerbitan kelompok Jane Defense, kerap didapati perbedaan harga beli senjata dari negara berkembang, semisal sesama negara ASEAN, yang membeli alutsista dari AS dan negara blok Barat.

Saat ditanya tentang sanksi hukum terhadap Lockheed Industry yang diduga memberikan suap kepada almarhum Pangeran Bernard, suami Ratu Juliana, dari Belanda pada medio 1970-an, Fernandez tidak memberikan jawaban tegas. Kasus itu menjadi skandal besar di dunia dan nyaris membuat Lockheed Industry bangkrut.

”Semua perusahaan terkait militer di Amerika Serikat harus mengikuti undang-undang yang melarang pemberian suap,” kata Fernandez singkat.

Sebelumnya Fernandez mengatakan, AS sudah memiliki undang-undang yang melarang perusahaan swasta memberikan suap dalam bentuk apa pun kepada pejabat negara asing yang dibuat pada era Presiden Richard M Nixon tahun 1970.

Dia mengakui, AS pun tidak kebal dari praktik korupsi. ”Kami berada di peringkat ke-21 dunia dalam transparansi dan korupsi,” ujarnya.

Secara keseluruhan, Fernandez mengatakan, transparansi dan pemberantasan korupsi akan membangkitkan minat asing untuk berinvestasi di Indonesia.

KOMPAS

TNI AL-RAN Tingkatkan Kerja Sama Pengamanan Perbatasan

KRI Wiratno dan HMAS Maryborough patroli bersama saat mengelar latma tahun ini.

07 Oktober 2010, Surabaya -- TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Australia (Royal Australian Navy/RAN) meningkatkan kerja sama dalam memelihara keamanan di perbatasan laut kedua negara.

Hal itu terlihat dari kunjungan pejabat RAN, Commodore David Gwyther, ke markas Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) di kawasan Ujung, Surabaya, Kamis.

Kedatangan Gwther diterima langsung oleh Panglima Koarmatim, Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto di Gedung Gajah Mada, Ujung, Surabaya.

Dalam kunjungan singkat itu, Gwyther menyampaikan maksud dan tujuan melakukan kunjungan kerja di Koarmatim, di antaranya membahas pelaksanaan latihan militer bersama.

"Kami menyadari latihan bersama ini sangat penting dalam meningkatkan hubungan kerja sama antara TNI-AL dengan RAN," katanya.

Hubungan armada laut kedua negara tersebut sudah teruji, terutama dalam menjaga dan memelihara keamanan di perbatasan.

Kunjungan kehormatan itu diakhiri dengan tukar-menukar cendera mata dari kedua belah pihak dengan disaksikan para pejabat yang hadir.

Sebelumnya, Panglima Koarmatim menerima kunjungan kerja Duta Besar Slowakia untuk Indonesia, Steven Roskopal, di tempat yang sama.

Bambang didampingi para pejabat teras Koarmatim, di antaranya Kepala Staf Koarmatim Laksamana Pertama TNI Arief Rudianto,para asisten, komandan satuan kapal, dan para kepala satuan kerja lainnya.

Sementara itu, Dubes Slowakia didampingi tiga orang staf kedutaan saat meninjau langsung Pangkalan TNI-AL di Ujung itu.

"Dubes Slowakia berkeinginan mempererat hubungan kerja bilateral dengan Indonesia," kata Bambang mengenai kunjungan Steven Roskopal itu.

ANTARA News

Wamenhan: Jangan Remehkan Industri Swasta Pendukung Pertahanan

Tenda peleton produksi CV Maju Mapan. (Foto: CV Maju Mapan)

07 Oktober 2010, Jakarta -- Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin minta agar industri swasta pendukung pertahanan jangan diremehkan hingga tidak mampu berkembang maksimal.

"Industri swasta pendukung pertahanan atau alat utama sistem senjata, justru telah mampu memenuhi kebutuhan militer luar negeri," katanya, kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Disela-sela kunjungan kerjanya ke beberapa industri swasta pendukung alat utama sistem senjata di Tulungagung, Jawa Timur ia mencontohkan, CV Maju Mapan yang telah memproduksi payung terjun hingga diekspor ke Kamboja.

"Untuk Indonesia, TNI Angkatan Darat telah memesan sekitar 500 payung terjung bagi Satuan Lintas Udara Kostrad," ungkap Sjafrie.

Seluruh produk payung terjun CV Maju Mapan telah melalui beberapa uji kelayakan di dalam dan luar negeri.

"Jadi, jangan diremehkan. Mereka memiliki kualitas yang tidak kalah dengan produk serupa dari produsen negara lain," katanya, menambahkan.

Selain payung terjun, maka CV Maju Mapan juga telah mampu memproduksi peralatan dan perlengkapan perorangan seperti ransel, velbed, dan rompi. Bahkan perusahaan ini juga telah banyak memproduksi tenda peleton, tenda komando dan tenda dapur lapangan.

Sjafrie menegaskan, pemerintah dan pihak terkait hendaknya mampu mendorong potensi produktif industri swasta pendukung pertahanan sehingga kualitas dan kuantitas produksi serta pengembangannya dapat ditingkatkan.

"Sehingga kedepan, industri pertahanan nasional secara keseluruhan akan semakin berkembang, tidak saja dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri tetapi juga di luar negeri," katanya.

ANTARA News

Pangdam II Sriwijaya Berangkatkan Prajurit ke Papua

(Foto: Kodam II/Sriwijaya)

07 Oktober 2010, Bandarlampung -- Pangdam II Sriwijaya Mayor Jenderal TNI Agus Gunaedi Pribadi memberangkatkan 650 personel TNI ke Papua dalam rangka pengamanan terbatas di provinsi itu.

"Kesekian kalinya, Kodam II/Sriwijaya mendapat kepercayaan dari pimpinan TNI guna melaksanakan tugas operasi di daerah perbatasan," kata Pangdam, saat memberikan pengarahan kepada prajurit TNI sebelum pemberangkatan ke Papua, di Dermaga A Pelabuhan Panjang, Bandarlampung, Kamis.

Dalam kehidupan militer, lanjut dia, tugas operasi dimaknai sebagai suatu kebanggaan dan kehormatan. Karena itu, personel yang tergabung harus memiliki semangat pengabdian dan rela berkorban tanpa pamrih.

Pangdam Sriwijaya menjelaskan, Provinsi Papua yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea (Nugini) masih mengandung berbagai permasalahan dan ancaman, terutama berkenaan dengan masalah separatisme dan pelintas batas yang hingga kini belum terselesaikan dengan tuntas.

"Kehadiran Satgas Ops Pamtas Yonif 141/AYJP, diharapkan dapat membantu mengamankan wilayah perbatasan terhadap pelintas batas yang memasuki Wilayah Indonesia, dan adanya orang-orang tertentu yang berniat memisahkan Papua dari NKRI," terang dia.

Berkenaan dengan masalah separatisme, lanjutnya, hingga saat ini sebagian masyarakat di Wilayah Papua masih dihantui oleh perasaan was-was, takut dan trauma karena berbagai aksi teror atau pun intimidasi yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Aksi-aksi tersebut, selain telah mengganggu rasa aman dan ketenteraman masyarakat juga merupakan ancaman terhadap keutuhan wilayah NKRI," ucap Pangdam Sriwijaya menegaskan.

TNI, lanjut jenderal berbintang dua itu, tidak akan pernah membiarkan gerakan separatisme tumbuh di bumi pertiwi, karena gerakan tersebut jelas-jelas melawan hukum, menyengsarakan rakyat dan mengingkari kesepakatan nasional bangsa Indonesia.

Mencermati situasi tersebut, lanjutnya, seluruh prajurit setibanya di Papua untuk segera melakukan adaptasi dengan lingkungan di mana ditempatkan, guna mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan terutama masyarakat.

"Laksanakan analisa situasi dengan cepat, tepat dan akurat agar terhindar dari kesalahan dalam pengambilan keputusan," ujarnya.

Terkait kekhawatiran dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), Pangdam II Sriwijaya itu menegaskan, HAM bukanlah untuk ditakuti, tetapi wajib ditaati dan dihormati.

"Jangan ragu-ragu dalam bertindak bila semua prosedur telah dilakukan dengan benar," pesannya.

Sementara itu, suasana haru ketika keluarga masing-masing prajurit melepas keberangkatan dengan menaiki tanggal KRI Tanjung Kambani-971.

Mereka baik orang tua, istri, anak, kekasih dan kerabat melepas dengan pelukan dan lambaian tangan sambil meneteskan air mata.

ANTARA News

Keberadaan Kodam XII/Tanjungpura di Kalimantan Sangat Strategis

(Foto: TNI AD)

6 Oktober 2010, Jakarta -- Kembalinya Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura ke Kalimantan Barat punya arti penting dan strategis untuk pertahanan negara dan keamanan serta ekonomi, maupun sosial budaya. Pasalnya, keberadaan Kodam Tanjungpura otomatis akan meningkatkan sistem pertahanan, yang berimplikasi terhadap stabilitas keamanan, ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

Mayjen TNI Moeldoko, merupakan jenderal bintang dua yang pertama menjabat sebagai Pangdam XII/Tanjungpura. Ia resmi memulai tugas-tugasnya yang baru sebagai Pangdam XII/Tanjungpura sejak 2 Juli 2010.

"Keberadaan Kodam di Kalbar merupakan kebijakan yang sangat tepat dan strategis dari berbagai segi, terutama dari segi pertahanan dan keamanan," ujar Moeldoko di Kalimantan, baru-baru ini.

Ia optimis Kodam XII Tanjungpura mampu memerankan keberadaan kodam sehingga memiliki arti yang sangat penting dan strategis bagi masyarakat.

Konsekuensi logis berdirinya Kodam di Kalbar sebagai pengamanan dan pertahanan perbatasan yang sudah terbagun, sehingga kedepan, pengamanan perbatasan kalbar dengan Sarawak, Malaysia sepanjang lebih dari 900 kilometer ini akan jauh lebih baik, efisien dan efektif jika dibandingkan sebelumnya.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI George Toisutta menjelaskan, pembentukan Kodam XII/Tanjungpura melalui proses perencanaan matang, sebelum 2010. "Tapi, pemekarannya baru terjadi pada 2010," ujarnya.

Pembentukan Kodam XII/Tanjungpura juga bukan atas kemauan TNI sepihak, pemekaran komando TNI di Kalimantan atas persetujuan pemerintah dan Dewn Perwakilan Rakyat (DPR) RI. "Pemerintah ikut menyetujui pembentukan Kodam membawahi kawasan Kalimantan Tengah dan Barat.

Selain itu, Markas Besar TNI AD juga membantah bahwa pembentukan Kodam XII/Tanjungpura di Kalbar sebagai upaya menandingi kekuatan negara tetangga seperti Malaysia di kawasan perbatasan.

"Mungkin pemikiran lama seperti itu. Karena kalau kita berhadap-hadapan maka akan ada perlombaan persenjataan," kata George. Saat ini, pemerintah Indonesia mempunyai kebijakan, yaitu semua anggaran difokuskan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kalaupun dibentuknya Kodam XII/Tanjungpura di Kalbar, merupakan suatu kebutuhan, mengingat luasnya wilayah dan pertumbuhan penduduk.

Pembentukan Kodam Tanjungpura menggunakan anggaran seminimal mungkin dari pemerintah. Sementara ini, personelnya hanya menggeser jajaran TNI yang sudah bertugas di Kodam Tanjungpura.

Kodam Tanjungpura berpusat di Pontianak yang membawahi Kalimantan Tengah dan Barat. Sebanyak 3.000 personilnya merupakan pindahan dari Kodam VI/Tanjungpura, sebelumnya adanya pemekaran Kodam V/Mulawarman dan Kodam XII/ Tanjungpura.

Personel TNI berpangkat perwira menengah hingga prajurit, berasal Kodam dan Mabes TNI. Secara bertahap, TNI akan melakukan penambahan kesatuan Korem, Kodim, Koramil dan batalyon.

Evaluasi

Di awal kepemimpinannya di Kodam XII/Tanjungpura, Moeldoko menyatakan segera melakukan evauasi pengamanan di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat.

Saya akan mengevaluasi pengamanan dan penjagaan kawasan perbatasan oleh TNI dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ujarnya.

Dalam melakukan evaluasi itu, Moeldoko terlebih dahulu melakukan pendekatan dan berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat Kalbar untuk tukar-menukar pendapat terkait pengamanan di sepanjang kawasan perbatasan. "Setelah selesai evaluasi, baru saya akan melaporkan yang sesungguhnya kepada pimpinan TNI," katanya.

Saat ini untuk perbatasan Indonesia - Malaysia Timur di wilayah Kalbar sepanjang 857 kilometer telah berdiri sekitar 31 pos pengamanan.

Pemberdayaan perbatasan

Selain pembentukan komando militer, pengamat pertahanan Yusron Ihza Mahendra menyarankan perlunya penyeimbangan pembangunan perbatasan. Masyarakat di wilayah perbatasan sudah saatnya diberdayakan dan disejahterakan dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI karena utuhnya wilayah NKRI.

"Ini sudah merupakan harga mati yang harus diperjuangkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan, seperti di kawasan Kalimantan," ujar dia.

Sebenarnya, ia mengatakan, masalah perbatasan sudah lama menjadi pembicaraan masyarakat, maupun pengamat dan politisi. Namun, hingga kini persoalannya belum tuntas juga, bahkan sebagian wilayah perbatasan sudah diambil negara tetangga, seperti kasus Pulau Sipadan dan Ligitan.

Persoalan perbatasan memang menyangkut masalah keutuhan NKRI dan masyarakat daerah perbatasan mempunyai hak yang sama atas pembangunan. Wilayah perbatasan merupakan pintu gerbang wajah Indonesia dari luar sehingga harus di benahi, disolek, di-make up seindah dan sebaik mungkin agar orang melihat Indonesia dengan kesan yang positif dan maju.

Menurut Yusron, perbatasan harus menjadi etalase atau jendela terhadap dunia luar dan bukan sebagai halaman belakang yang kumuh. Saat ini persoalan pelik terkait perbatasan Indonesia adalah bergesernya patok perbatasan.

"Ada indikasi bahwa pemindahan patok perbatasan bukan hanya dilakukan oleh warga negara tetangga, melainkan oleh warga Indonesia sendiri," ujar Yusron.

Alasannya, tindakan itu karena masyarakat yakin akan hidup lebih layak jika wilayahnya menjadi bagian wilayah negara tetangga, seperti yang terjadi di Kalimantan Utara.

Yusron Ihza Mahendra juga mengusulkan cara mengatasi masalah-masalah perbatasan ini. Untuk perbatasan laut, peningkatan kinerja patroli perbatasan mungkin cukup.

Namun, untuk wilayah perbatasan darat atau pulau-pulau terdepan, perlakuannya tidak cukup hanya dengan patroli, tetapi harus melibatkan warga setempat. Sementara itu, untuk perbatasan darat, pemerintah perlu membangun jalan raya dan mengombinasikannya dengan pengembangan perkebunan dan lain-lain sehingga daerah perbatasan itu dapat berkembang dan masyarakat pun dapat hidup layak.

Adapun wilayah perbatasan laut dapat dikembangkan dengan cara mengembangkan sumber daya laut di sekitar pulau-pulau terdepan.

Suara Karya

Presiden Minta Sinergi TNI-Polri Ditingkatkan

Sejumlah personel Brimob melakukan penyisiran pencarian kawanan perampok bersenjata yang dikabarkan bersembunyi di kawasan perkebunan sawit, di Desa Bantan, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumut, Selasa (5/10). Dari 14 orang kawanan perampok bersenjata, sembilan orang berhasil ditangkap pihak kepolisian dan enam orang diantaranya tewas tertembak saat dilakukan penyergapan. (Foto: ANTARA/Irsan Mulyadi/ss/ama/10)

06 Oktober 2010, Jakarta -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RI pada masa mendatang semakin meningkatkan sinergi dalam menanggulangi aksi-aksi terorisme di Tanah Air. Tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang bagi tentara nasional harus bisa dilakukan dengan cepat dan tepat.

”Saya instruksikan kepada segenap aparatur pemerintahan di daerah, termasuk para tokoh masyarakat, bersama Polri dan Komando Teritorial TNI, untuk berperan aktif menjaga kondisi keamanan di daerah. Kesiagaan dan tindakan cepat jajaran Polri dan TNI di seluruh penjuru Tanah Air juga sangat diperlukan,” ujar Presiden Yudhoyono pada peringatan Hari Ulang Tahun Ke-65 TNI di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (5/10).

Acara itu dihadiri Wakil Presiden Boediono, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono beserta tiga kepala staf TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, serta tamu undangan lainnya.

”Akhir-akhir ini kita kembali menghadapi sejumlah gangguan keamanan, yaitu aksi-aksi kelompok teroris dan benturan fisik antarmasyarakat di berbagai daerah. Benturan fisik antarkomponen masyarakat sesungguhnya dapat dicegah. Perselisihan antarkelompok masyarakat mestilah dicarikan solusinya secara damai,” ujar Presiden.

Oleh karena itu, lanjut Presiden, pihaknya meminta jajaran pemerintah daerah, bersama Polri, untuk bersikap dan bertindak proaktif, menggunakan pendekatan dan cara yang efektif mencegah dan mengatasi gangguan- gangguan sosial dan keamanan.

”Kita harus memastikan hukum di negeri ini tetap berdiri tegak untuk mengayomi dan melindungi masyarakat. Tidak boleh ada sekelompok orang atau sekelompok massa yang dengan mudahnya membuat kerusuhan, keonaran, dan memaksakan kehendaknya dengan kekerasan kepada pihak lain, bahkan menyerang aparat negara,” ujar Presiden.

Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri Agum Gumelar menekankan pentingnya intelijen dalam penanggulangan teror. ”Intelijen harus kuat untuk penanggulangan teror karena mereka di tempat gelap, kita di tempat terang,” katanya.

Menurut dia, saat ini yang diperlukan dalam bidang intelijen adalah koordinasi antara Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis TNI, dan intelijen yang dimiliki Polri.

Sementara itu, mantan Panglima TNI Djoko Santoso mengatakan, dalam sistem demokrasi ini pengelolaan keamanan ada di tangan polisi. Dalam sistem demokrasi juga, intelijen militer tidak boleh memata-matai publik. Masalahnya, pengaturan itu melalui Undang-Undang Intelijen belum selesai.

Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq di Jakarta, Selasa, mengatakan akan diadakan rapat gabungan antara Komisi I, Komisi III, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk membahas pemberantasan terorisme secara terpadu.

KOMPAS