(Foto: ANTARA/Sahrul Manda Tikupadang/11)
1 Oktober 2011, Singaraja ( Bali Post): Suasana di kampus Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Undiksha di Jalan Ahmad Yani, Singaraja, Jumat (30/9) kemarin pagi, sangat menegangkan. Jalan di depan kampus dan areal kampus dipenuhi batalion Infantri Yonif 900 Raider. Lalu lintas di Jalan Ahmad Yani pun lumpuh. Di dalam kampus, sejumlah mahasiswa dan dosen disandera oleh sekelompok orang bersenjata.
Batalion Infantri Yonif 900 Raider berupaya untuk membebaskan sandera. Pasukan Raider itu bergerak cepat dan berhasil membebaskan mahasiswa dan dosen yang disandera. Ketegangan itu terjadi ketika TNI-AD menggelar simulasi pembebasan sandera kampus FBS Undiksha, Jumat (30/9) kemarin.
Dalam simulasi itu pasukan batalion Infantri Yonif 900 Raider memperagakan gerak cepat pembebasan sandera di dalam kampus. Simulasi itu mengundang perhatian masyarakat. Dua unit mobil pertempuran jarak dekat juga dikerahkan, termasuk beberapa sepeda motor jenis trail yang memperagakan pengejaran terhadap bus yang membawa sandera.
Saat digelar simulasi, Jalan Ahmad Yani ditutup dari arah barat maupun timur. Simulasi itu dimulai dengan adegan penyanderaan mahasiswa dan dosen di dalam kampus. Pasukan TNI-AD bersenjata lengkap laras panjang langsung terjun menyelamatkan mahasiswa yang tersandera.
Tim negosiator 900 Raider sempat berupaya melakukan pendekatan dengan penyandera. Dalam negosiasi itu, kelompok bersenjata tersebut meminta uang tebusan senilai Rp 2 miliar. Meski permintaannya telah dipenuhi, namun penyandera yang belum diketahui dari kelompok mana tetap menyandera seorang mahasiswi dan dosen, yang selanjutnya dibawa kabur dengan menggunakan bus.
Pasukan TNI-AD dengan dikomandoi Dan Yonif 900 Raider, Letkol Agustinus Dedy Prasetya, langsung menurunkan tim penanggulangan teror, Gultor 900 Raider. Adegan kejar-kejaran antara pasukan loreng dengan kelompok bersenjata itu terjadi di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Singaraja, hingga terjadi macet.
Selanjutnya, bus pihak penyandera berhasil dicegat di depan Pasar Mumbul. Tanpa perlawanan, pasukan bersenjata tersebut berhasil dilumpuhkan. Dan Yonif 900 Raider Letkol Agustinus Dedy Prasetya mengatakan simulasi ini dilakukan sebagai bentuk uji kemampuan dan evaluasi Tim Gultor 900 Raider. ''Simulasi ini juga kami lakukan sebagai bentuk kesiapan dalam mengamankan KTT ASEAN,'' ujarnya.
Dandim 1609 Buleleng, Letkol Inf. Nugroho, juga mengatakan hal senada. Menurutnya, simulasi ini dilakukan sebagai bentuk kesiapan TNI-AD dalam menjaga wilayah teritorial. ''Upaya seperti ini juga bagian untuk meningkatkan kewaspadaan TNI-AD,'' katanya.
Sumber: Bali Post
Berita Pertahanan dan Keamanan, Industri Militer Indonesia dan Dunia, Wilayah Kedaulatan NKRI serta Berita Militer Negara Sahabat
Saturday, October 1, 2011
Friday, September 30, 2011
Tim Paskhas Diterjunkan ke Lokasi Pesawat
Sejumlah prajurit Paskhas TNI AU menyiapkan peralatan untuk mengevakuasi korban kecelakaan pesawat Cassa milik PT Nusantara Buana Air (NBA) yang jatuh, di Lanud Polonia Medan, Sumut, Jumat (30/9). Pihak TNI AU rencananya akan mengevakuasi dengan menggunakan helikopter setelah berhasil menemukan lokasi jatuhnya pesawat CASA 212 di kawasan Bahorok Kab Langkat, Sumut. (Foto: ANTARA/Septianda Perdana/Koz/Spt/11)
30 September 2011, Langkat (SURYA Onlin): Empat personel Pasukan Khas TNI Angkatan Udara diberangkatkan ke lokasi jatuhnya pesawat CASA 212-200 di kawasan Bahorok, Jumat (30/9/2011), sekitar pukul 14.15 WIB. Mereka akan menjadi tim pertama yang turun membuka jalan untuk proses evakuasi lebih lanjut.
Keempat personel dikirim Paskhas dikirim ke lokasi kecelakaan menggunakan helikopter TNI AU tipe HA-5103. Masing-masing yaitu Riyadi, Danar, Dian, dan Welrijohn. Keempatnya dibekali tali rappelling dan gergaji mesin.
Mereka diberangkatkan dari Lapangan SMPN 1 Bahorok. Kira-kira membutuhkan waktu 10 menit untuk sampai ke lokasi jatuhnya pesawat Casa.
Pesawat Cassa 212 NBA Tersangkut di Pohon Kondisi pesawat secara umum utuh dan tidak terbakar. Hanya bagian depan mengalami kerusakan. (Dok. Paskhas TNI AU)
Danar, seorang anggota Paskhas mengaku penyelamatan kecelakaan pesawat menggunakan jalur udara kali ini bukan pengalaman pertama baginya. “Kalau rappelling seperti ini sudah pernah beberapa kali, kalau di Sumut baru kali ini,” ungkapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, lokasi jatuhnya pesawat telah diketahui. Pesawat masih terlihat utuh dengan moncong yang rusak di pepohonan. Namun, beberapa helikopter yang sempat memantau belum bisa menurunkan personel karena kondisi medan yang terjal dan tidak ada lapangan untuk mendarat.
Sumber: Surya
30 September 2011, Langkat (SURYA Onlin): Empat personel Pasukan Khas TNI Angkatan Udara diberangkatkan ke lokasi jatuhnya pesawat CASA 212-200 di kawasan Bahorok, Jumat (30/9/2011), sekitar pukul 14.15 WIB. Mereka akan menjadi tim pertama yang turun membuka jalan untuk proses evakuasi lebih lanjut.
Keempat personel dikirim Paskhas dikirim ke lokasi kecelakaan menggunakan helikopter TNI AU tipe HA-5103. Masing-masing yaitu Riyadi, Danar, Dian, dan Welrijohn. Keempatnya dibekali tali rappelling dan gergaji mesin.
Mereka diberangkatkan dari Lapangan SMPN 1 Bahorok. Kira-kira membutuhkan waktu 10 menit untuk sampai ke lokasi jatuhnya pesawat Casa.
Pesawat Cassa 212 NBA Tersangkut di Pohon Kondisi pesawat secara umum utuh dan tidak terbakar. Hanya bagian depan mengalami kerusakan. (Dok. Paskhas TNI AU)
Danar, seorang anggota Paskhas mengaku penyelamatan kecelakaan pesawat menggunakan jalur udara kali ini bukan pengalaman pertama baginya. “Kalau rappelling seperti ini sudah pernah beberapa kali, kalau di Sumut baru kali ini,” ungkapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, lokasi jatuhnya pesawat telah diketahui. Pesawat masih terlihat utuh dengan moncong yang rusak di pepohonan. Namun, beberapa helikopter yang sempat memantau belum bisa menurunkan personel karena kondisi medan yang terjal dan tidak ada lapangan untuk mendarat.
Sumber: Surya
Tiga Kapal Selam TNI dari Korea
Kapal selam milik AL Korsel melakukan manuver. (Foto: South Korean Navy)
30 September 2011, Jakarta (Jurnas.com): Pengadaan tiga kapal selam untuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) akan disediakan dari Korea Selatan.
Pengadaan kapal selam yang sempat tertunda 2-3 tahun ini akan dipercepat untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI AL dalam rangka pengamanan wilayah laut Indonesia. "Pengadaannya kami datangkan dari Korea Selatan," kata Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno usai menghadiri Gelar Hiburan Prajurit dalam rangka HUT TNI yang jatuh pada 5 Oktober di Mabes AL Jakarta, Jumat (30/9).
KSAL menjelaskan, Korea dipilih untuk pengadaan kapal selam ini karena memiliki kemampuan sama dengan Eropa dalam menyediakan kebutuhan kapal selam yang diperlukan TNI AL. "Tapi harganya lebih murah," kata KSAL.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui Sekretaris Jenderal Kemhan Marsekal Madya Eris Herryanto mengatakan, pengadaan kapal selam ini sudah terlambat 2-3 tahun. Karenanya, pengadaan kapal selam ini akan dipercepat dari 30 bulan menjadi hanya 1,5 tahun. Alokasi kapal selam untuk mendukung TNI AL ini berjumlah tiga unit. "Harganya dalam rupiah Rp9,5 triliun untuk tiga unit," kata KSAL.
Kapal Perang Ditambah Lagi
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) akan melakukan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) berupa kapal perang dalam rangka menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah laut Indonesia.
TNI AL telah melakukan penjajakan ke sejumlah negara untuk pengadaan kapal dan persenjataannya tersebut. "Kami sudah lakukan tinjauan ke Eropa untuk melihat langsung (alutsista yang akan dibeli)," kata Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno usai menghadiri Gelar Hiburan Prajurit menyambut HUT TNI ke-66, 5 Oktober di Mabes AL Jakarta, Jumat (30/9).
KSAL menuturkan, dirinya telah melakukan perjalanan selama 10 hari ke negara-negara Eropa untuk meninjau langsung lokasi produsen alutsista terkait pengadaan alutsista bagi AL. "Ke Inggris untuk kapal perang jenis fregate, Spanyol kapal layar latih, Perancis kapal oseanografi," katanya.
Kapal oseanografi ini diperuntukkan bagi dinas hidrografi untuk menunjang tugasnya seperti membuat peta wilayah laut Indonesia. Selama ini, dinas hidrografi minim perhatian, padahal memiliki fungsi penting untuk mengetahui batas-batas wilayah laut Indonesia.
Untuk pengadaan mesin kapal, KSAL menambahkan, dirinya telah meninjau produsen alutsista di Jerman, sedangkan persenjataan untuk melengkapi kapal perang AL nantinya, dia telah melakukan peninjauan ke Belanda.
Dia berharap, pengadaan alutsista sebagai alat dukung AL dalam melaksanakan tugasnya ini dapat berjalan lancar dengan waktu tidak terlalu lama.
Sumber: Jurnas
30 September 2011, Jakarta (Jurnas.com): Pengadaan tiga kapal selam untuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) akan disediakan dari Korea Selatan.
Pengadaan kapal selam yang sempat tertunda 2-3 tahun ini akan dipercepat untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI AL dalam rangka pengamanan wilayah laut Indonesia. "Pengadaannya kami datangkan dari Korea Selatan," kata Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno usai menghadiri Gelar Hiburan Prajurit dalam rangka HUT TNI yang jatuh pada 5 Oktober di Mabes AL Jakarta, Jumat (30/9).
KSAL menjelaskan, Korea dipilih untuk pengadaan kapal selam ini karena memiliki kemampuan sama dengan Eropa dalam menyediakan kebutuhan kapal selam yang diperlukan TNI AL. "Tapi harganya lebih murah," kata KSAL.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui Sekretaris Jenderal Kemhan Marsekal Madya Eris Herryanto mengatakan, pengadaan kapal selam ini sudah terlambat 2-3 tahun. Karenanya, pengadaan kapal selam ini akan dipercepat dari 30 bulan menjadi hanya 1,5 tahun. Alokasi kapal selam untuk mendukung TNI AL ini berjumlah tiga unit. "Harganya dalam rupiah Rp9,5 triliun untuk tiga unit," kata KSAL.
Kapal Perang Ditambah Lagi
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) akan melakukan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) berupa kapal perang dalam rangka menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah laut Indonesia.
TNI AL telah melakukan penjajakan ke sejumlah negara untuk pengadaan kapal dan persenjataannya tersebut. "Kami sudah lakukan tinjauan ke Eropa untuk melihat langsung (alutsista yang akan dibeli)," kata Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno usai menghadiri Gelar Hiburan Prajurit menyambut HUT TNI ke-66, 5 Oktober di Mabes AL Jakarta, Jumat (30/9).
KSAL menuturkan, dirinya telah melakukan perjalanan selama 10 hari ke negara-negara Eropa untuk meninjau langsung lokasi produsen alutsista terkait pengadaan alutsista bagi AL. "Ke Inggris untuk kapal perang jenis fregate, Spanyol kapal layar latih, Perancis kapal oseanografi," katanya.
Kapal oseanografi ini diperuntukkan bagi dinas hidrografi untuk menunjang tugasnya seperti membuat peta wilayah laut Indonesia. Selama ini, dinas hidrografi minim perhatian, padahal memiliki fungsi penting untuk mengetahui batas-batas wilayah laut Indonesia.
Untuk pengadaan mesin kapal, KSAL menambahkan, dirinya telah meninjau produsen alutsista di Jerman, sedangkan persenjataan untuk melengkapi kapal perang AL nantinya, dia telah melakukan peninjauan ke Belanda.
Dia berharap, pengadaan alutsista sebagai alat dukung AL dalam melaksanakan tugasnya ini dapat berjalan lancar dengan waktu tidak terlalu lama.
Sumber: Jurnas
Sistem Pertahanan Udara Mersad Dioperasikan Iran
30 September 2011, Tehran (Berita HanKam): Iran mempersenjatai satuan pertahanan udara dengan sistem rudal pertahanan udara Mersad yang diproduksi di dalam negeri. Sistem ini meningkatkan kemampuan pertahanan defensif dalam menghadapi serangan udara musuh.
Perisai pertahanan udara Mersad dikembangkan oleh para ahli dan teknisi Iran tanpa bantuan pihak asing. Sebelumnya, Iran mengoperasikan rudal Hawk buatan Amerika Serikat yang diterima sebelum revolusi islam. Mersad dilengkapi teknologi radar modern, peluncur mutakhir dan perbaikan sistem pemandu dan akuisisi sasaran.
Sistem telah lolos uji coba dan telah menjadi bagian dari jaringan terintegrasi pertahanan udara Iran.
Sistem Mersad dilengkapi rudal Shahin dimana mampu melacak dan menghancurkan sasaran udara pada ketinggian 70 hingga 150 km. Satu unit sistem Mersad dipersenjatai tiga rudal Shahin.
Iran Tuntut Moskow
Rusia harus mengembalikan uang pembayaran pembelian sistem rudal permukaan-ke-udara S-300 ke Iran setelah menolak mengirimkan ke Iran. diberitakan kantor berita IRNA, Rabu (28/9).
Menteri Pertahanan Iran mengatakan negaranya meminta kompensasi dari pembatalan kontrak senilai 800 juta dolar. Iran telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Arbitrase Internasional atas wanprestasi Rusia mengirimkan sistem rudal S-300 pada awal bulan ini.
Moskow ditekan oleh Washington D.C. dan Tel Aviv untuk membatalkan penjualan S-300. Kemampuan S-300 mengancam kekuatan udara Tel Aviv, jika melakukan serangan udara pada fasilitas nuklir Iran.
Presiden Rusia Dmitry Medvedev meneken peraturan larangan penjualan sistem rudal S-300, kendaraan tempur, pesawat terbang, helikopter dan kapal perang ke Iran, 22 September 2010. Pelarangan ini mengadopsi Resolusi 1929 Dewan Keamanan PBB, melarang penjualan senjata konvensional ke Iran termasuk rudal, sistem rudal, tank, helikopter tempur, pesawat terbang dan kapal perang.
Tehran mengklaim telah mengembangkan sistem pertahanan udara sendiri setaraf dengan kemampuan S-300. Para ahli pertahanan meragukan kemampuan Iran membuat sistem S-300.
Percobaan Penembakan rudal Shahin dari Sistem Mersad
Sumber: FNA
Thursday, September 29, 2011
Yonif 700 Gelar Simulasi Pembebasan Sandera
Sejumlah anggota pasukan Raider Yonif 700 Kodam VII Wirabuana, membebaskan seorang sandera di Gedung Menara Bosowa, Makassar, Sulsel, Kamis (29/9). Simulasi pembebasan sandera dilakukan dalam rangka menyambut HUT TNI ke-66, untuk meningkatkan kemampuan pasukan raider dalam menjaga NKRI dari ancaman dalam negeri dan luar negeri. (Foto: ANTARA/Sahrul Manda Tikupadang/Koz/mes/11)
29 September 2011, Makassar (Fajar): Sedikitnya 20 teroris yang menamakan diri Gerakan Separatis Sulawesi Merdeka beraksi dan menyandera Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin di kantor Wali Kota Makassar, Kamis, 28 September.
Setelah disandera sekitar 30 menit di ruang kerjanya, Ilham akhirnya berhasil diselamatkan pasukan antiteror Yonif 700 Raider, setelah melalui baku tembak dengan 20 teroris yang melakukan penyanderaan. Para teroris yang melakukan penyanderaan itu dilumpuhkan hingga tewas dalam operasi penyelamatan yang dilakukan puluhan anggota Yonif 700 Raider.
Ilham berhasil dievakuasi menggunakan kendaraan militer jenis PJD, dengan pengawalan ketat. Sementara para teroris terkapar di lantai setelah ditembak mati. Aksi yang sama dilakukan pasukan Yonif 700 di menara Bosowa yang melakukan penyanderaan terhadap Manajemen Bosowa. Mereka juga dilumpuhkan dalam operasi yang berlangsung cepat.
Operasi militer bukan perang inilah menjadi gambaran dalam Latihan Pemeliharaan Raider Yonif 700 Raider, yang dilakukan Yonif 700 Raider di kantor Wali Kota dan Menara Bosowa. Latihan ini menyita perhatian ratusan pegawai dan warga yang sedang melintas di depan kantor waki kota dan menara Bosowa, apalagi dalam latihan itu diwarnai aksi tembak menembak menggunakan peluruh hampa.
Kendati sekadar latihan, namun pegawai maupun warga tetap dibuat kaget dan berdebar, begitu mendengar suara tembakan maupun ledakan yang dilakukan personil yang terlibat latihan. Pagi sebelumnya, mereka juga melakukan operasi militer di Pulau Lae-lae.
Asisten Operasi Kasdam VII Wirabuana, Kolonel Dwi Wahyu W menegaskan latihan tersebut menggambarkan skenario pembasmian teroris, yang lari ke wilayah kota saat upaya pembasmian di daerah tertentu dengan melakukan penyusupan.
"Ini adalah sikap penangkalan terhadap berbagai ancaman, karena tanpa adanya latihan berkala, ancaman yang muncul tidak akan bisa dituntaskan dengan baik. Makanya, latihan ini diarahkan bagaimana prajurit mengantisipasi teror yang mungkin terjadi," kata Wahyu.
Dia menyebut, TNI harus selalu siap untuk membantu pemerintah menciptakan daerah kondusif dan aman dari berbagai ancaman. Karena dengan terciptanya situasi kondusif, proses pembangunan bisa berjalan dengan baik.
Danyonif 700 Raider, Mayor Inf Febriel Buyung Sikumbang menambahkan kegiatan ini sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai ancaman radikalisme terhadap wilayah. "Kita harus membackup semua pihak, sehingga radikalisme bisa diantisipasi. Sulsel sendiri sejauh ini aman dan kita harapkan tetap aman," kata Febriel.
Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin menyatakan simulasi TNI merupakan bukti kesiapan anggota TNI dalam mengamankan dan menghadapi gejolak bangsa. "Kita tidak perlu ragukan kemampuan TNI, sekalipun ini hanya simulasi, tapi ini adalah bukti TNI siap dalam menghadapi berbagai ancaman," kata Ilham.
Operasi militer bukan perang ini rencananya akan ditutup Yonif 700 Raider di gedung FAJAR Graha Pena Jumat hari ini. Di lokasi ini, prajurit Yonif juga akan melakukan simulasi yang sama.
Sumber: Fajar
29 September 2011, Makassar (Fajar): Sedikitnya 20 teroris yang menamakan diri Gerakan Separatis Sulawesi Merdeka beraksi dan menyandera Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin di kantor Wali Kota Makassar, Kamis, 28 September.
Setelah disandera sekitar 30 menit di ruang kerjanya, Ilham akhirnya berhasil diselamatkan pasukan antiteror Yonif 700 Raider, setelah melalui baku tembak dengan 20 teroris yang melakukan penyanderaan. Para teroris yang melakukan penyanderaan itu dilumpuhkan hingga tewas dalam operasi penyelamatan yang dilakukan puluhan anggota Yonif 700 Raider.
Ilham berhasil dievakuasi menggunakan kendaraan militer jenis PJD, dengan pengawalan ketat. Sementara para teroris terkapar di lantai setelah ditembak mati. Aksi yang sama dilakukan pasukan Yonif 700 di menara Bosowa yang melakukan penyanderaan terhadap Manajemen Bosowa. Mereka juga dilumpuhkan dalam operasi yang berlangsung cepat.
Operasi militer bukan perang inilah menjadi gambaran dalam Latihan Pemeliharaan Raider Yonif 700 Raider, yang dilakukan Yonif 700 Raider di kantor Wali Kota dan Menara Bosowa. Latihan ini menyita perhatian ratusan pegawai dan warga yang sedang melintas di depan kantor waki kota dan menara Bosowa, apalagi dalam latihan itu diwarnai aksi tembak menembak menggunakan peluruh hampa.
Kendati sekadar latihan, namun pegawai maupun warga tetap dibuat kaget dan berdebar, begitu mendengar suara tembakan maupun ledakan yang dilakukan personil yang terlibat latihan. Pagi sebelumnya, mereka juga melakukan operasi militer di Pulau Lae-lae.
Asisten Operasi Kasdam VII Wirabuana, Kolonel Dwi Wahyu W menegaskan latihan tersebut menggambarkan skenario pembasmian teroris, yang lari ke wilayah kota saat upaya pembasmian di daerah tertentu dengan melakukan penyusupan.
"Ini adalah sikap penangkalan terhadap berbagai ancaman, karena tanpa adanya latihan berkala, ancaman yang muncul tidak akan bisa dituntaskan dengan baik. Makanya, latihan ini diarahkan bagaimana prajurit mengantisipasi teror yang mungkin terjadi," kata Wahyu.
Dia menyebut, TNI harus selalu siap untuk membantu pemerintah menciptakan daerah kondusif dan aman dari berbagai ancaman. Karena dengan terciptanya situasi kondusif, proses pembangunan bisa berjalan dengan baik.
Danyonif 700 Raider, Mayor Inf Febriel Buyung Sikumbang menambahkan kegiatan ini sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai ancaman radikalisme terhadap wilayah. "Kita harus membackup semua pihak, sehingga radikalisme bisa diantisipasi. Sulsel sendiri sejauh ini aman dan kita harapkan tetap aman," kata Febriel.
Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin menyatakan simulasi TNI merupakan bukti kesiapan anggota TNI dalam mengamankan dan menghadapi gejolak bangsa. "Kita tidak perlu ragukan kemampuan TNI, sekalipun ini hanya simulasi, tapi ini adalah bukti TNI siap dalam menghadapi berbagai ancaman," kata Ilham.
Operasi militer bukan perang ini rencananya akan ditutup Yonif 700 Raider di gedung FAJAR Graha Pena Jumat hari ini. Di lokasi ini, prajurit Yonif juga akan melakukan simulasi yang sama.
Sumber: Fajar
Indonesia Akan Bangun Simulator Sukhoi
29 September 2011, Bogor (ANTARA): Indonesia akan segera membangun simulator pesawat jet tempur Sukhoi untuk menempa keterampilan dan kemampuan para pilot pesawat tempur tersebut secara intensif, efektif dan efisien.
Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat kepada ANTARA usai peresmian simulator Super Puma NAS 332 di Bogor, Kamis mengatakan, "penjajakannya sudah lama dan akan mulai dimantapkan pada 2012,".
Ia menambahkan, pembangunan simulator itu akan diusahakan melibatkan PT Dirgantara Indonesia dengan beberapa perusahaan mancanegara.
"Perusahaan mancanegara kemungkinan bisa dari Rusia, China atau Kanada. Ini semua kita jajaki," kata Kasau.
Ia menegaskan, dengan adanya simulator tersebut maka keahlian dan kemampuan para pilot pesawat jet tempur Sukhoi TNI Angkatan Udara dapat terus diasah dan ditingkatkan dengan efektif dan efisien.
"Bayangkan jika kita berlatih dengan pesawat yang sesungguhnya. Berapa biaya yang harus dikeluarkan...bisa ratusan juta rupiah. Di Rusia pun pesawat Sukhoi tidak dipakai setiap hari," tutur Kasau.
Ia menambahkan, pembangunan simulator Sukhoi akan ditempatkan di Skuadron Udara 11 Pangkalan Udara Sultan Hassanuddin, Makassar.
"Ini untuk memudahkan para penerbang menjangkau simulator. Tidak seperti para penerbang Hawk yang berada di Pontianak yang harus ke Pekanbaru karena simulatornya di sana. Itu tidak efektif dan efisien. Jadi kita upayakan simulator dibangun tidak jauh dari pangkalan pesawat atau heli dimaksud," ujar Imam.
Indonesia selama ini mengirimkan penerbang Sukhoinya ke Rusia selaku produsen dan pengguna, atau China yang telah memiliki pabrik dan simulator Sukhoi.
Indonesia telah memiliki Sukhoi sejak 2003 dan kini telah memiliki 10 unit pesawat Sukhoi dengan berbagai jenis. Kini Indonesia tengah menjajaki pembelian enam unit lagi pesawat sejenis untuk memperkuat skuadron tempurnya.
Sumber: ANTARA News
Simulator NAS-332 Dioperasikan, Awak Penerbang Makin Mahir
Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat dan Komandan Wing 4 Pangkalan Udara Atang Sendjaya Kolonel Pnb Eding Sungkana menjajal simulator hellikopter Super Puma NAS 332 di Kompleks Pangkalan Udara Atang Sendjaya, Bogor, Kamis (29/9). (Foto: ANTARA/DispenAU-Eko ES/HO/ed/pd/11)
29 September 2011, Bogor: Indonesia salah satu negara pertama Asia Tenggara yang mengoperasikan helikopter buatan Aerospatiale, Perancis, dari seri Puma. Bahkan kita juga membuat mereka dalam lisensi. Kini efektivitas dan efisiensi menuju peningkatan kemahiran pilot dan navigatornya semakin baik karena simulator helikopter sedang itu sudah ada.
Kepala Staf TNI-AU, Marsekal TNI Imam Sufaat, meresmikan pemakaian simulator seri Super Puma (NAS-332) di dalam Gedung Simulator di Pangkalan Udara Utama TNI-AU Atang Sandjaja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.
"Simulator NAS-332 Super Puma ini merupakan yang pertama dimiliki TNI-AU. Ini sangat berguna, selain menghemat biaya latihan juga untuk melatih emerjensi, dan latihan terbang sesuai dengan silabus yang diajarkan," kata Sufaat.
Situasi dan kondisi yang ditampilkan layar monitor setara pandangan 3 dimensi dan efek-efek sejati bisa dihadirkan. Dengan begitu, awak pesawat terbang itu bisa berada dalam keadaan yang sangat mendekati kenyataannya sejatinya.
Ada keistimewaan dari simulator buatan Perancis yang dibeli Indonesia itu. Simulasi enam situasi dan kondisi penerbangan dengan berbagai variannya --terutama cuaca buruk dan pendaratan darurat di laut ataupun darat-- bisa dilakukan.
TNI AU Resmi Punya Simulator Heli Super Puma
TNI Angkatan Udara resmi memiliki simulator helikopter Super Puma NAS 332 untuk mendukung keterampilan dan kemampuan para penerbang helikopter matra udara.
Peresmian dilakukan di Wing 4 Pangkalan Udara Atang Sendjaya oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat di Bogor, Kamis.
Pembangunan simulator helikopter Super Puma itu dilakukan oleh empat pihak yakni PT Dirgantara Indonesia (perakitan, desain, instrumen avionik), DSL, Inggris (pengerjaan sistem komputer avionik, visual sistem), Belanda ("motion system") dan Amerika Serikat (radar).
Imam mengatakan, setelah lima tahun pembangunan simulator tersebut sangat bermanfaat untuk membina kemampuan dan keterampilan para penerbang helikopter. "Sangat efektif dan efisien termasuk untuk mengantisipasi situasi 'emergency'," katanya.
Ia mengatakan, penerbang yang sudah lama tidak terbang juga bisa menggunakan simulator untuk menempa kembali kemampuannya. Begitu juga, katanya, untuk penerbang baru, bisa menabung jam terbang sebelum menggunakan pesawat atau helikopter yang sesungguhnya.
"Simulator NAS-332 Super Puma ini merupakan yang pertama dimiliki TNI AU," kata Imam. Ia mengatakan, keberadaan Simulator NAS-332 Super Puma merupakan salah satu terobosan strategis dalam meningkatkan keahlian personel TNI AU khususnya helikopter.
Usai meresmikan simulator, Kasau didampingi Danlanud Marsekal Pertama TNI Tabri Santoso, pilot Danwing 4 Kolonel Pnb Eding menjajal simulator tersebut selama 20 menit.
Sumber: ANTARA New/Republika
29 September 2011, Bogor: Indonesia salah satu negara pertama Asia Tenggara yang mengoperasikan helikopter buatan Aerospatiale, Perancis, dari seri Puma. Bahkan kita juga membuat mereka dalam lisensi. Kini efektivitas dan efisiensi menuju peningkatan kemahiran pilot dan navigatornya semakin baik karena simulator helikopter sedang itu sudah ada.
Kepala Staf TNI-AU, Marsekal TNI Imam Sufaat, meresmikan pemakaian simulator seri Super Puma (NAS-332) di dalam Gedung Simulator di Pangkalan Udara Utama TNI-AU Atang Sandjaja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.
"Simulator NAS-332 Super Puma ini merupakan yang pertama dimiliki TNI-AU. Ini sangat berguna, selain menghemat biaya latihan juga untuk melatih emerjensi, dan latihan terbang sesuai dengan silabus yang diajarkan," kata Sufaat.
Situasi dan kondisi yang ditampilkan layar monitor setara pandangan 3 dimensi dan efek-efek sejati bisa dihadirkan. Dengan begitu, awak pesawat terbang itu bisa berada dalam keadaan yang sangat mendekati kenyataannya sejatinya.
Ada keistimewaan dari simulator buatan Perancis yang dibeli Indonesia itu. Simulasi enam situasi dan kondisi penerbangan dengan berbagai variannya --terutama cuaca buruk dan pendaratan darurat di laut ataupun darat-- bisa dilakukan.
TNI AU Resmi Punya Simulator Heli Super Puma
TNI Angkatan Udara resmi memiliki simulator helikopter Super Puma NAS 332 untuk mendukung keterampilan dan kemampuan para penerbang helikopter matra udara.
Peresmian dilakukan di Wing 4 Pangkalan Udara Atang Sendjaya oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat di Bogor, Kamis.
Pembangunan simulator helikopter Super Puma itu dilakukan oleh empat pihak yakni PT Dirgantara Indonesia (perakitan, desain, instrumen avionik), DSL, Inggris (pengerjaan sistem komputer avionik, visual sistem), Belanda ("motion system") dan Amerika Serikat (radar).
Imam mengatakan, setelah lima tahun pembangunan simulator tersebut sangat bermanfaat untuk membina kemampuan dan keterampilan para penerbang helikopter. "Sangat efektif dan efisien termasuk untuk mengantisipasi situasi 'emergency'," katanya.
Ia mengatakan, penerbang yang sudah lama tidak terbang juga bisa menggunakan simulator untuk menempa kembali kemampuannya. Begitu juga, katanya, untuk penerbang baru, bisa menabung jam terbang sebelum menggunakan pesawat atau helikopter yang sesungguhnya.
"Simulator NAS-332 Super Puma ini merupakan yang pertama dimiliki TNI AU," kata Imam. Ia mengatakan, keberadaan Simulator NAS-332 Super Puma merupakan salah satu terobosan strategis dalam meningkatkan keahlian personel TNI AU khususnya helikopter.
Usai meresmikan simulator, Kasau didampingi Danlanud Marsekal Pertama TNI Tabri Santoso, pilot Danwing 4 Kolonel Pnb Eding menjajal simulator tersebut selama 20 menit.
Sumber: ANTARA New/Republika
Wednesday, September 28, 2011
Latma Elang Malindo Ditutup
Komandan Yon 465 Paskhas Lanud Supadio, Mayor Psk Rana Nugraha (kanan), dan Komandan Pasukan Khas Udara (Paskau) Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM), Major Mohd Zairul Hisham B Muhammad Ibrahim (kiri), diangkat oleh sejumlah anggota Yon 465 Paskhas dan Paskau TUDM, usai upacara penutupan Latihan Bersama (Latma) Elang Malindo ke-24 di Lanud Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Rabu (28/9). Latma Elang Malindo ke-24 yang digelar oleh TNI AU dan TUDM selama sepuluh hari tersebut, melaksanakan sejumlah kegiatan bersama terkait operasi anti teror. (Foto: ANTARA/Jessica Wuysang/ss/ama/11)
28 September 2011, Pontianak (Pos Kota): Setelah 7 hari berturut-turut melaksanakan latihan bersama (latma), akhirnya Latihan antara TNI Angkatan Udara (TNI AU) dengan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDB) dengan sandi Latma Elang Malindo XXIV/11 ditutup secara resmi oleh Pangkoopsau I Marsekal Muda TNI Sunaryo, didampingi Panglima Divisi Udara 2 TUDM Major General Sabri Bin Adam pada suatu upacara militer di Apron Hanggar Lanud Supadio, Rabu (28/9).
Dalam sambutan tertulisnya Pangkoopsau I mengatakan Latma Elang Malindo XXIV/11 yang telah dilaksanakan mempunyai arti yang sangat penting dalam membina hubungan persahabatan antar kedua Angkatan Udara pada umumnya dan kedua Negara pada umumnya.
“Latihan bersama yang telah kita laksanakan. Tentunya memiliki berbagai manfaat bagi kedua Angkatan Udara, oleh karena itu program latihan bersama Elang Malindo diharapkan secara periodik tetap diadakan dengan tempat latihan bergantian,” tambah Pangkoopsau I Marsekal Muda TNI Sunaryo.
Disisi lain, lanjut Pangkoopsau I Marsekal Muda TNI Sunaryo, ini menjadi suatu momen penting untuk menjalin hubungan persahabatan antara kedua Angkatan Udara, TNI AU dan TUDM yang semakin erat. Saya yakin, latihan bersama ini memberikan kesempatan berharga bagi para prajurit serta personel pendukung lainnya untuk saling bertukar pengalaman dan bertukar informasi, baik dalam konteks latihan maupun kehidupan sebagai bangsa serumpun.
Sementara itu Panglima Divisi Udara 2 TUDM Major General Sabri Bin Adam mengatakan banyak sekali manfaat yang dapat kita petik dari Latihan Bersama ini salah satuanya adalah adanya kesamaan pandang antara TNI AU dengan TUDM dalam upaya meningkatkan kemampuan personel di kedua negara dan saling menjaga perbatasan di masingh-masing wilayah.
“Melalui latihan bersama ini, bukan saja menjadikan kerjasama antara TNI AU dan TUDM menjadi lebih lancar, tetapi lebih dari itu juga menjadikan hubungan diplomatik pemerintah Indonesia dan Malaysia akan terjaga dengan baik,” tambah Major General Sabri Bin Adam.
Hadir pada upacara penutupan Latma Elang Malindo XXIV/11 antara lain para pejabat TNI AU dan TUDM, Konsulat Malaysia,Asops Kodam XII/TPR, Asintel Kodam XII/TPR, Danlanal Pontianak, Dir Sabhara Polda Kalbar, General Manager Bandara Supadio, Kepala Sar Pontianak, para Komandan Satuan di jajaran Lanud Supadio,
Sumber: Pos Kota
28 September 2011, Pontianak (Pos Kota): Setelah 7 hari berturut-turut melaksanakan latihan bersama (latma), akhirnya Latihan antara TNI Angkatan Udara (TNI AU) dengan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDB) dengan sandi Latma Elang Malindo XXIV/11 ditutup secara resmi oleh Pangkoopsau I Marsekal Muda TNI Sunaryo, didampingi Panglima Divisi Udara 2 TUDM Major General Sabri Bin Adam pada suatu upacara militer di Apron Hanggar Lanud Supadio, Rabu (28/9).
Dalam sambutan tertulisnya Pangkoopsau I mengatakan Latma Elang Malindo XXIV/11 yang telah dilaksanakan mempunyai arti yang sangat penting dalam membina hubungan persahabatan antar kedua Angkatan Udara pada umumnya dan kedua Negara pada umumnya.
“Latihan bersama yang telah kita laksanakan. Tentunya memiliki berbagai manfaat bagi kedua Angkatan Udara, oleh karena itu program latihan bersama Elang Malindo diharapkan secara periodik tetap diadakan dengan tempat latihan bergantian,” tambah Pangkoopsau I Marsekal Muda TNI Sunaryo.
Disisi lain, lanjut Pangkoopsau I Marsekal Muda TNI Sunaryo, ini menjadi suatu momen penting untuk menjalin hubungan persahabatan antara kedua Angkatan Udara, TNI AU dan TUDM yang semakin erat. Saya yakin, latihan bersama ini memberikan kesempatan berharga bagi para prajurit serta personel pendukung lainnya untuk saling bertukar pengalaman dan bertukar informasi, baik dalam konteks latihan maupun kehidupan sebagai bangsa serumpun.
Sementara itu Panglima Divisi Udara 2 TUDM Major General Sabri Bin Adam mengatakan banyak sekali manfaat yang dapat kita petik dari Latihan Bersama ini salah satuanya adalah adanya kesamaan pandang antara TNI AU dengan TUDM dalam upaya meningkatkan kemampuan personel di kedua negara dan saling menjaga perbatasan di masingh-masing wilayah.
“Melalui latihan bersama ini, bukan saja menjadikan kerjasama antara TNI AU dan TUDM menjadi lebih lancar, tetapi lebih dari itu juga menjadikan hubungan diplomatik pemerintah Indonesia dan Malaysia akan terjaga dengan baik,” tambah Major General Sabri Bin Adam.
Hadir pada upacara penutupan Latma Elang Malindo XXIV/11 antara lain para pejabat TNI AU dan TUDM, Konsulat Malaysia,Asops Kodam XII/TPR, Asintel Kodam XII/TPR, Danlanal Pontianak, Dir Sabhara Polda Kalbar, General Manager Bandara Supadio, Kepala Sar Pontianak, para Komandan Satuan di jajaran Lanud Supadio,
Sumber: Pos Kota
Iran Berencana Bangun Kapal Induk
Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad memperkenalkan rudal Ghader di Tehran, Agustus lalu. (Foto: AP)
28 September 2011, Tehran (Berita HanKam): Wakil KASAL Iran Captain Mansour Maqsoudlou mengumumkan negaranya berencana merancang dan membuat kapal induk.
Rancangan awal kapal induk telah disetujui dan proses riset, rancang dan pembangunan kapal segera dimulai, ungkap Maqsoudlou dikutip IRNA, Rabu (28/9).
Angkatan Laut Iran telah membuat agenda untuk memproduksi kapal perang dari berbagai kelas, sebagian telah diproduksi massal dan sebagian dalam pengkajian.
Maqsoudlou menegaskan AL Iran mampu melakukan upgrade peralatan dan sistem di kapal perang.
Iran telah membangun kapal perusak 1420 ton pertama Jamaran, kapal dilengkapi radar modern dan sistem peperangan elektronik. Kapal telah dioperasikan angkatan laut melakukan patroli di perairan Teluk Persia.
Rudal Ghader Diproduksi Massal
Iran memproduksi massal rudal anti-kapal Ghader dan mengirimkan ke Angkatan Laut dan Korps Penjaga Revolusi Iran.
Rudal Ghader mempunyai jarak jelajah lebih dari 200 km. Rudal dirancang, dibuat dan diproduksi massal oleh para ahli dan teknisi Iran untuk menghancurkan kapal perang berukuran besar dan kapal induk.
Rudal dapat ditembakan dari udara, darat dan laut. Dilengkapi dengan auto-pilot digital, anti-jamming dan dapat diprogram. Ghader mampu melacak dan menemukan sasaran di laut pada ketinggian rendah dan mengkaramkan sasaran.
Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad pertama kali memperkenalkan rudal Ghader pada 23 Agustus 2011 di Tehran. Ahmadinejad mengklaim militer negaranya dapat melumpuhkan musuh ditanahairnya setelah Iran mengoperasikan rudal Ghader.
Produksi massal rudal Ghader oleh Iran membantah keraguan media Barat akan kemampuan Iran memproduksi rudal anti-kapal. Sebelumnya media Barat menuduh rudal Ghader bukan diproduksi oleh industri pertahanan Iran.
Sumber: Press TV/MEHR
28 September 2011, Tehran (Berita HanKam): Wakil KASAL Iran Captain Mansour Maqsoudlou mengumumkan negaranya berencana merancang dan membuat kapal induk.
Rancangan awal kapal induk telah disetujui dan proses riset, rancang dan pembangunan kapal segera dimulai, ungkap Maqsoudlou dikutip IRNA, Rabu (28/9).
Angkatan Laut Iran telah membuat agenda untuk memproduksi kapal perang dari berbagai kelas, sebagian telah diproduksi massal dan sebagian dalam pengkajian.
Maqsoudlou menegaskan AL Iran mampu melakukan upgrade peralatan dan sistem di kapal perang.
Iran telah membangun kapal perusak 1420 ton pertama Jamaran, kapal dilengkapi radar modern dan sistem peperangan elektronik. Kapal telah dioperasikan angkatan laut melakukan patroli di perairan Teluk Persia.
Rudal Ghader Diproduksi Massal
Iran memproduksi massal rudal anti-kapal Ghader dan mengirimkan ke Angkatan Laut dan Korps Penjaga Revolusi Iran.
Rudal Ghader mempunyai jarak jelajah lebih dari 200 km. Rudal dirancang, dibuat dan diproduksi massal oleh para ahli dan teknisi Iran untuk menghancurkan kapal perang berukuran besar dan kapal induk.
Rudal dapat ditembakan dari udara, darat dan laut. Dilengkapi dengan auto-pilot digital, anti-jamming dan dapat diprogram. Ghader mampu melacak dan menemukan sasaran di laut pada ketinggian rendah dan mengkaramkan sasaran.
Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad pertama kali memperkenalkan rudal Ghader pada 23 Agustus 2011 di Tehran. Ahmadinejad mengklaim militer negaranya dapat melumpuhkan musuh ditanahairnya setelah Iran mengoperasikan rudal Ghader.
Produksi massal rudal Ghader oleh Iran membantah keraguan media Barat akan kemampuan Iran memproduksi rudal anti-kapal. Sebelumnya media Barat menuduh rudal Ghader bukan diproduksi oleh industri pertahanan Iran.
Sumber: Press TV/MEHR
Paskhas dan Paskau Gagalkan Pembajakan Pesawat
Sejumlah anggota Tim Aksus Detasemen Bravo (Den Bravo) 90 Pasukan Khas (Paskhas) TNI AU dan Counter Terrorist Unit (CTU) Pasukan Khas Udara (Paskau) Tentara Udara Diraja Malaysia (TUDM) melakukan parameter tempur penyergapan saat Simulasi Operasi Pembebasan Sandera di Lanud Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Selasa (27/9). Simulasi yang diikuti sejumlah anggota Tim Aksus Den Bravo 90 Paskhas TNI AU dan CTU TUDM tersebut, merupakan puncak kegiatan dari Latihan Bersama (Latma) Elang Malindo ke-24. (Foto: ANTARA/Jessica Wuysang/ss/AMA/11)
27 September 2011, Sungai Raya, Kalbar (ANTARA News): TNI Angkatan Udara dan Tentara Udara Diraja Malaysia menggagalkan serangan teroris yang melakukan pembajakan pesawat F-27 Fokker di Bandara Supadio Pontianak.
"Beberapa teroris yang menyamar sebagai teknisi dan awak pesawat berhasil melakukan pembajakan pesawat F-27 Fokker yang melaksanakan penerbangan dari Malaysia dengan tujuan Jakarta," kata Komandan Lanud Supadio, Kolonel Penerbang, Kustono, di Sungai Raya, saat latihan bersama Elang Malindo di upron Lanud Supadio, Selasa.
Dia mengatakan, di tengah perjalanan, teroris memaksa pilot untuk mengubah tujuan ke Bandara Supadio Pontianak. Setelah pesawat "landing" di Bandara Supadio Pontianak, maka teroris membawa dua pilot menuju ke VIP room Bandara Supadio untuk dijadikan sandera.
Tiba-tiba, di kejauhan tepatnya melintas di atas runway pesawat Fokker F-27 yang membawa lima orang peterjun gabungan yang terdiri dari tiga orang sniper dari Den Bravo Paskhas dan tiga orang sniper dari CTU Paskau TUDM.
Mereka akan melaksanakan infiltrasi melalui "free fall day" DC yang telah ditentukan untuk melaksanakan pengamatan dan pengamanan dini terhadap area sasaran yang akan diserbu oleh unit anti teror.
"Kemudian masing-masing penerjun mendarat dan melanjutkan infiltrasi ke titik-titik yang dapat melingkupi sasaran tempat sandera ditahan. Setelah unit sniper menempatkan diri, unit sniper akan menghubungi pusat dan melaporkan situasi dan kondisi," katanya.
Sementara area sasaran yang sangat berguna dalam mendukung proses pembebasan sandera yang akan dilaksanakan unit AKSUS, kata Kustono yang agkan di udara, lanjutnya, pesawat CN 235 TUDM yang membawa unit gabungan Den Bravo Paskhas dan CTU Paskau melakukan strategi penyerangan.
Unit pembebasan sandera langsung keluar melalui ramp door dan bergerak dengan teknis menuju daerah sasaran. Sementara Pesawat CN 235 melaksanakan parking menghadap ke runway dengan tujuan untuk segera melaksanakan eksfiltrasi, sementara itu, unit pengaman akan melindungi pesawat dari ancaman.
Kedua unit tersebut melaksanakan serbuan secara serentak dengan mengutamakan unsur pendadakan, kecepatan dan ketepatan. Dan setelah gedung berhasil dikuasai dan sandera berhasil dibebaskan, unit ini langsung melaksanakan escape menuju pesawat CN 235 dengan di cover oleh sniper dan FPU.
Aksi teroris tersebut berhasil digagalkan berkat kerja sama dua negara (Indonesia-Malaysia) melalui pasukan khusus Den Bravo 90 Paskhas TNI AU (Indonesia) dan Unit CTU Paskau dari satuan khusus TUDM (Malaysia).
"Ini merupakan rangkaian simulasi pelaksanaan latihan bersama Elang Malindo XXIV/2011 di Lanud Supadio. Dalam operasi antiteror ini, unit ini melaksanakan infiltrasi dengan cara air landed dan kemudian melaksanakan pembebasan sandera," tuturnya.
Unit itu terdiri dari Counter Terorist Unit dan Force Protectino Unit. Dalam hal itu, CTU bertugas untuk melaksanakan pembebasan sandera dan FPU bertugas untuk melaksanakan pengamanan di sekitar pesawat.
Infiltrasi udara dilakukan dengan menggunakan pesawat Foker 27-01 TNI AU dan pesawat CN 235 TUDM.
"Hari ini merupakan latihan teakhir dari Elang Malindo 2011. Dan besok pagi, kita akan melakukan upacara penutupan," kata Kustono.
Sumber : Antara
27 September 2011, Sungai Raya, Kalbar (ANTARA News): TNI Angkatan Udara dan Tentara Udara Diraja Malaysia menggagalkan serangan teroris yang melakukan pembajakan pesawat F-27 Fokker di Bandara Supadio Pontianak.
"Beberapa teroris yang menyamar sebagai teknisi dan awak pesawat berhasil melakukan pembajakan pesawat F-27 Fokker yang melaksanakan penerbangan dari Malaysia dengan tujuan Jakarta," kata Komandan Lanud Supadio, Kolonel Penerbang, Kustono, di Sungai Raya, saat latihan bersama Elang Malindo di upron Lanud Supadio, Selasa.
Dia mengatakan, di tengah perjalanan, teroris memaksa pilot untuk mengubah tujuan ke Bandara Supadio Pontianak. Setelah pesawat "landing" di Bandara Supadio Pontianak, maka teroris membawa dua pilot menuju ke VIP room Bandara Supadio untuk dijadikan sandera.
Tiba-tiba, di kejauhan tepatnya melintas di atas runway pesawat Fokker F-27 yang membawa lima orang peterjun gabungan yang terdiri dari tiga orang sniper dari Den Bravo Paskhas dan tiga orang sniper dari CTU Paskau TUDM.
Mereka akan melaksanakan infiltrasi melalui "free fall day" DC yang telah ditentukan untuk melaksanakan pengamatan dan pengamanan dini terhadap area sasaran yang akan diserbu oleh unit anti teror.
"Kemudian masing-masing penerjun mendarat dan melanjutkan infiltrasi ke titik-titik yang dapat melingkupi sasaran tempat sandera ditahan. Setelah unit sniper menempatkan diri, unit sniper akan menghubungi pusat dan melaporkan situasi dan kondisi," katanya.
Sementara area sasaran yang sangat berguna dalam mendukung proses pembebasan sandera yang akan dilaksanakan unit AKSUS, kata Kustono yang agkan di udara, lanjutnya, pesawat CN 235 TUDM yang membawa unit gabungan Den Bravo Paskhas dan CTU Paskau melakukan strategi penyerangan.
Unit pembebasan sandera langsung keluar melalui ramp door dan bergerak dengan teknis menuju daerah sasaran. Sementara Pesawat CN 235 melaksanakan parking menghadap ke runway dengan tujuan untuk segera melaksanakan eksfiltrasi, sementara itu, unit pengaman akan melindungi pesawat dari ancaman.
Kedua unit tersebut melaksanakan serbuan secara serentak dengan mengutamakan unsur pendadakan, kecepatan dan ketepatan. Dan setelah gedung berhasil dikuasai dan sandera berhasil dibebaskan, unit ini langsung melaksanakan escape menuju pesawat CN 235 dengan di cover oleh sniper dan FPU.
Aksi teroris tersebut berhasil digagalkan berkat kerja sama dua negara (Indonesia-Malaysia) melalui pasukan khusus Den Bravo 90 Paskhas TNI AU (Indonesia) dan Unit CTU Paskau dari satuan khusus TUDM (Malaysia).
"Ini merupakan rangkaian simulasi pelaksanaan latihan bersama Elang Malindo XXIV/2011 di Lanud Supadio. Dalam operasi antiteror ini, unit ini melaksanakan infiltrasi dengan cara air landed dan kemudian melaksanakan pembebasan sandera," tuturnya.
Unit itu terdiri dari Counter Terorist Unit dan Force Protectino Unit. Dalam hal itu, CTU bertugas untuk melaksanakan pembebasan sandera dan FPU bertugas untuk melaksanakan pengamanan di sekitar pesawat.
Infiltrasi udara dilakukan dengan menggunakan pesawat Foker 27-01 TNI AU dan pesawat CN 235 TUDM.
"Hari ini merupakan latihan teakhir dari Elang Malindo 2011. Dan besok pagi, kita akan melakukan upacara penutupan," kata Kustono.
Sumber : Antara
Simulasi Operasi Pembebasan Sandera di Latma Elang Malindo
27 September 2011, Kubu Raya (ANTARA News): Sejumlah anggota Tim Aksus Detasemen Bravo (Den Bravo) 90 Pasukan Khas (Paskhas) TNI AU dan Counter Terrorist Unit (CTU) Pasukan Khas Udara (Paskau) Tentara Udara Diraja Malaysia (TUDM) melakukan parameter tempur penyergapan saat Simulasi Operasi Pembebasan Sandera di Lanud Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Selasa (27/9). Simulasi yang diikuti sejumlah anggota Tim Aksus Den Bravo 90 Paskhas TNI AU dan CTU TUDM tersebut, merupakan puncak kegiatan dari Latihan Bersama (Latma) Elang Malindo ke-24. (Foto: ANTARA/Jessica Wuysang/ss/ama/11)
Sejumlah anggota Tim Aksus Detasemen Bravo (Den Bravo) 90 Pasukan Khas (Paskhas) TNI AU dan Counter Terrorist Unit (CTU) Pasukan Khas Udara (Paskau) Tentara Udara Diraja Malaysia (TUDM) melakukan parameter tempur penyergapan saat Simulasi Operasi Pembebasan Sandera di Lanud Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Selasa (27/9). (Foto: ANTARA/Jessica Wuysang/ss/ama/11)
Sejumlah anggota Counter Terroris Unit (CTU) Pasukan Khas Udara (Paskau) Tentara Udara Diraja Malaysia (TUDM) melintasi pesawat CN 235 TUDM usai mengikuti Latihan Bersama (Latma) Elang Malindo. (Foto: ANTARA/Jessica Wuysang/ss/ama/11)
Sejumlah anggota Tim Aksus Detasemen Bravo (Den Bravo) 90 Pasukan Khas (Paskhas) TNI AU dan Counter Terrorist Unit (CTU) Pasukan Khas Udara (Paskau) Tentara Udara Diraja Malaysia (TUDM) melakukan parameter tempur penyergapan saat Simulasi Operasi Pembebasan Sandera di Lanud Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Selasa (27/9). (Foto: ANTARA/Jessica Wuysang/ss/ama/11)
Sejumlah anggota Counter Terroris Unit (CTU) Pasukan Khas Udara (Paskau) Tentara Udara Diraja Malaysia (TUDM) melintasi pesawat CN 235 TUDM usai mengikuti Latihan Bersama (Latma) Elang Malindo. (Foto: ANTARA/Jessica Wuysang/ss/ama/11)
Tuesday, September 27, 2011
Iraq Borong 18 F-16 Block 52 pada Fase Pertama
F-16 USAF terbang di udara Afghanistan, 8 Mei 2011. (Foto:U.S. Air Force/Master Sgt. William Greer)
27 September 2011, Jakarta (Berita HanKam): Iraq telah meneken kontrak pembelian 18 jet tempur F-16 Fighting Falcon untuk meningkatkan kemampuan Angkatan Udara, diungkapkan seorang Penasehat Perdana Menteri Iraq Nuri al-Maliki, Senin (26/9).
“Kontrak telah ditandatangani .. dan sebagian dari nilai kontrak telah ditransfer ke rekening perusahaan (Lockheed Martin),” ucap Ali al-Moussawi seorang penasehat al-Maliki.
Lockheed mengumumkan pemerintah Iraq dan Amerika Serikat telah menyetujui penjualan. Lockheed siap menjadikan Iraq negara ke-26 pengguna F-16.
Pejabat militer Iraq dan AS mengatakan penguatan angkatan udara salah satu prioritas utama Baghdad sebelum pasukan AS meninggalkan Iraq pada 31 Desember, setelah menduduki Iraq selama 8 tahun.
Nilai kontrak tidak diketahui, tetapi seorang perwira senior AS mengatakan pemerintah Iraq ditawari nilai kontrak pembelian pesawat sebesar 3 milyar dolar.
Iraq dan AS telah melakukan negosiasi untuk pembelian F-16 Block 52 yang dilengkapi sistem avionik dan persenjataan canggih serta paket pelatihan dan perawatan pesawat, diungkapkan seorang perwira AS.
Sepuluh pilot Iraq telah berlatih di AS dan pelatihan mereka akan selesai sebelum F-16 dikirimkan ke Iraq, menurut Jenderal Russ Handy Komandan USAF di Iraq.
Al-Maliki mengatakan pada 30 Juli, Iraq berencana membeli 36 F-16, dua kali lipat dari rencana semula untuk menopang lemahnya pertahanan udara.
Dua satuan pertahanan udara Iraq, Angkatan Udara dan Komando Udara Angkatan Darat hanya memiliki 158 pesawat, terdiri dari 89 helikopter dan 69 pesawat terbang serta sekitar 7500 prajurit.
Saat ini, tiga pesawat Cessna Caravan dipersenjatai rudal Hellfire tetapi bukan pesawat tempur, menurut seorang perwira AS.
Sumber: Reuters
27 September 2011, Jakarta (Berita HanKam): Iraq telah meneken kontrak pembelian 18 jet tempur F-16 Fighting Falcon untuk meningkatkan kemampuan Angkatan Udara, diungkapkan seorang Penasehat Perdana Menteri Iraq Nuri al-Maliki, Senin (26/9).
“Kontrak telah ditandatangani .. dan sebagian dari nilai kontrak telah ditransfer ke rekening perusahaan (Lockheed Martin),” ucap Ali al-Moussawi seorang penasehat al-Maliki.
Lockheed mengumumkan pemerintah Iraq dan Amerika Serikat telah menyetujui penjualan. Lockheed siap menjadikan Iraq negara ke-26 pengguna F-16.
Pejabat militer Iraq dan AS mengatakan penguatan angkatan udara salah satu prioritas utama Baghdad sebelum pasukan AS meninggalkan Iraq pada 31 Desember, setelah menduduki Iraq selama 8 tahun.
Nilai kontrak tidak diketahui, tetapi seorang perwira senior AS mengatakan pemerintah Iraq ditawari nilai kontrak pembelian pesawat sebesar 3 milyar dolar.
Iraq dan AS telah melakukan negosiasi untuk pembelian F-16 Block 52 yang dilengkapi sistem avionik dan persenjataan canggih serta paket pelatihan dan perawatan pesawat, diungkapkan seorang perwira AS.
Sepuluh pilot Iraq telah berlatih di AS dan pelatihan mereka akan selesai sebelum F-16 dikirimkan ke Iraq, menurut Jenderal Russ Handy Komandan USAF di Iraq.
Al-Maliki mengatakan pada 30 Juli, Iraq berencana membeli 36 F-16, dua kali lipat dari rencana semula untuk menopang lemahnya pertahanan udara.
Dua satuan pertahanan udara Iraq, Angkatan Udara dan Komando Udara Angkatan Darat hanya memiliki 158 pesawat, terdiri dari 89 helikopter dan 69 pesawat terbang serta sekitar 7500 prajurit.
Saat ini, tiga pesawat Cessna Caravan dipersenjatai rudal Hellfire tetapi bukan pesawat tempur, menurut seorang perwira AS.
Sumber: Reuters
Pengadaan Kapal Selam Terlambat 3 Tahun
ROKS Chang Bogo (SSK 61). (Foto: U. S. Navy/Photographer's Mate 1st Class David A. Levy)
27 September 2011, Jakarta (Koran Jakarta): Pengadaan kapal selam untuk TNI Angkatan Laut seharusnya sudah bisa dilakukan pada 2008. Namun, itu belum bisa diwujudkan dan terjadi keterlambatan karena kekurangan anggaran. Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui Badan Sarana Pertahanan sedang mengaji negara mana yang akan digandeng untuk pengadaan kapal selam.
"Dalam dua bulan mendatang Badan Sarana Pertahanan harus sudah memutuskan membeli dari negara mana kapal selam itu," kata Sekretaris Jenderal Kemhan Marsdya Eris Herriyanto saat membuka Rapat Koordinasi Penentu Kebijakan, Pengguna, dan Produsen Bidang Alutsista XIV dan Nonalutsista IV di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin (26/9).
Badan Sarana Pertahanan pula yang nantinya memutuskan proses pengadaannya. Bukan soal dari negara mana saja, tapi juga meminta spek dari pengguna, yakni TNI Angkatan Laut. Saat ini, lanjut Eris, masih dalam fase akan memutuskan perusahaan mana yang akan digandeng. "Tapi sekarang sudah dijaring sejumlah produsen yang tertarik," kata Eris.
Dia berharap pengadaan kapal jangan sampai tak terprogram dengan terperinci. Mengacu pada pengadaan pesawat tempur Korean Fighter Experience (KFX) yang harus disiapkan jauh-jauh hari, Eris mengatakan pengadaan kapal selam ini akan berpengaruh pada kemampuan industri pertahanan dalam negeri.
Setelah itu, baru membahas berapa kapal selam yang akan diproduksi. PT PAL sendiri sebagai produsen pengadaan dari dalam negeri masih belum bisa menjamin komitmen. Namun, pemerintah berharap ada teknologi yang bisa diserap Indonesia.
Selain kapal selam, ada sejumlah alutsista yang harus sudah tercantum dalam daftar pengadaan alutsista pada 2014, baik dalam percepatan minimun essential force (MEF) maupun pinjaman dalam negeri. Semua daftar pengadaan itu sebagian perlu direalisasikan dengan beberapa produsen luar negeri. "Ada beberapa yang sudah menandatangani nota kesepakatan. Kita tinggal menentukan agar transfer teknologi berjalan lancar," kata Eris.
Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Soeparno mengatakan idealnya, Indonesia membutuhkan enam kapal selam untuk menjaga wilayah perairan. TNI Angkatan Laut berharap tiga buah kapal selam itu bisa didatangkan pada 2014 mendatang. "Kami masih tunggu penetapannya, sedikit lagi. Diharapkan 2014 sudah masuk," katanya.
Pengadaan kapal selam bagi Indonesia merupakan hal penting. Apalagi saat ini Indonesia baru memiliki dua kapal selam buatan Jerman. Umurnya pun sudah cukup tua. "Idealnya kita punya enam kapal selam," ujarnya.
Sekretaris Dirjen Potensi Pertahanan Marsekal Pertama Leonardi mengatakan Kemhan sedang menjajaki kerja sama pengadaan kapal selam dengan Korea Selatan (Korsel). Indonesia dan Korsel sedang mempersiapkan strategi untuk bekerja sama membangun kapal selam bersama. Dua industri pertahanan kedua negara, PT Palindo dan Daewoo Shipbuilding and Marine, bahkan sudah sepakat untuk bekerja sama jika kedua negara sepakat membangun kapal selam.
"Untuk kapal selam, kita sedang mempersiapkan strateginya," kata Leonardi, akhir pekan lalu.
Mengutip laman Asian Defence News, Daewoo Shipbuilding and Marine merupakan perusahaan pembuat kapal selam terkemuka di Korsel. Perusahaan ini menguasai pasar kapal selam sejak 1991 hingga 1999. Perusahaan ini telah membuat sembilan kapal selam diesel seberat 1.200 ton bekerja sama dengan perusahaan kapal selam Jerman Howaldtswerke-Deutsche Werft.
Laman ini bahkan menulis bahwa Indonesia sudah bersedia membeli kapal selam dengan kontrak 1 miliar dollar AS atau sekitar 8,5 triliun rupiah dengan perusahaan ini. Harga satuan kapal selam ini diperkirakan mencapai 110 miliar won atau 879 miliar rupiah.
Lebih jauh, Sekjen Kemhan mengatakan adapun alutsista yang saat ini masuk daftar pengadaan adalah Peluru Kendali C-705 untuk digunakan dalam kapal-kapal patroli Kawal Cepat Rudal (KCR). TNI Angkatan Laut dipastikan tertarik. Pihak Kemhan juga sudah mengupayakan kerja sama dengan Sastind, perusahaan alutsista asal China, untuk melakukan alih teknologi. Peluru kendali ini memiliki jangkauan antara 110-120 kilometer.
Selanjutnya, tambah dia, program pengadaan seribu roket R-Han 122 untuk TNI Angkatan Darat dan Marinir yang ditargetkan terpenuhi pada 2014. Kemhan meminta ada komitmen dari industri pertahanan dalam negeri untuk bisa menyelesaikan tepat waktu.
Ada juga program pengadaan main batle tank yang bisa memberdayakan industri pertahanan dalam negeri. Lalu ada realisasi program kendaraan taktis (rantis) 3/4 ton, 2,5 ton, dan 5 ton yang semuanya dibuat di dalam negeri. Disiapkan juga pengadaan meriam 105 milimeter Howitzer dan program peningkatan kemampuan industri pertahanan untuk memproduksi amunisi berkaliber besar.
"Kita perlu konsisten menggunakan pinjaman dalam negeri dan rupiah murni untuk produksi alutsista dan non-alutsista," kata Eris.
Sumber: Koran Jakarta
27 September 2011, Jakarta (Koran Jakarta): Pengadaan kapal selam untuk TNI Angkatan Laut seharusnya sudah bisa dilakukan pada 2008. Namun, itu belum bisa diwujudkan dan terjadi keterlambatan karena kekurangan anggaran. Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui Badan Sarana Pertahanan sedang mengaji negara mana yang akan digandeng untuk pengadaan kapal selam.
"Dalam dua bulan mendatang Badan Sarana Pertahanan harus sudah memutuskan membeli dari negara mana kapal selam itu," kata Sekretaris Jenderal Kemhan Marsdya Eris Herriyanto saat membuka Rapat Koordinasi Penentu Kebijakan, Pengguna, dan Produsen Bidang Alutsista XIV dan Nonalutsista IV di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin (26/9).
Badan Sarana Pertahanan pula yang nantinya memutuskan proses pengadaannya. Bukan soal dari negara mana saja, tapi juga meminta spek dari pengguna, yakni TNI Angkatan Laut. Saat ini, lanjut Eris, masih dalam fase akan memutuskan perusahaan mana yang akan digandeng. "Tapi sekarang sudah dijaring sejumlah produsen yang tertarik," kata Eris.
Dia berharap pengadaan kapal jangan sampai tak terprogram dengan terperinci. Mengacu pada pengadaan pesawat tempur Korean Fighter Experience (KFX) yang harus disiapkan jauh-jauh hari, Eris mengatakan pengadaan kapal selam ini akan berpengaruh pada kemampuan industri pertahanan dalam negeri.
Setelah itu, baru membahas berapa kapal selam yang akan diproduksi. PT PAL sendiri sebagai produsen pengadaan dari dalam negeri masih belum bisa menjamin komitmen. Namun, pemerintah berharap ada teknologi yang bisa diserap Indonesia.
Selain kapal selam, ada sejumlah alutsista yang harus sudah tercantum dalam daftar pengadaan alutsista pada 2014, baik dalam percepatan minimun essential force (MEF) maupun pinjaman dalam negeri. Semua daftar pengadaan itu sebagian perlu direalisasikan dengan beberapa produsen luar negeri. "Ada beberapa yang sudah menandatangani nota kesepakatan. Kita tinggal menentukan agar transfer teknologi berjalan lancar," kata Eris.
Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Soeparno mengatakan idealnya, Indonesia membutuhkan enam kapal selam untuk menjaga wilayah perairan. TNI Angkatan Laut berharap tiga buah kapal selam itu bisa didatangkan pada 2014 mendatang. "Kami masih tunggu penetapannya, sedikit lagi. Diharapkan 2014 sudah masuk," katanya.
Pengadaan kapal selam bagi Indonesia merupakan hal penting. Apalagi saat ini Indonesia baru memiliki dua kapal selam buatan Jerman. Umurnya pun sudah cukup tua. "Idealnya kita punya enam kapal selam," ujarnya.
Sekretaris Dirjen Potensi Pertahanan Marsekal Pertama Leonardi mengatakan Kemhan sedang menjajaki kerja sama pengadaan kapal selam dengan Korea Selatan (Korsel). Indonesia dan Korsel sedang mempersiapkan strategi untuk bekerja sama membangun kapal selam bersama. Dua industri pertahanan kedua negara, PT Palindo dan Daewoo Shipbuilding and Marine, bahkan sudah sepakat untuk bekerja sama jika kedua negara sepakat membangun kapal selam.
"Untuk kapal selam, kita sedang mempersiapkan strateginya," kata Leonardi, akhir pekan lalu.
Mengutip laman Asian Defence News, Daewoo Shipbuilding and Marine merupakan perusahaan pembuat kapal selam terkemuka di Korsel. Perusahaan ini menguasai pasar kapal selam sejak 1991 hingga 1999. Perusahaan ini telah membuat sembilan kapal selam diesel seberat 1.200 ton bekerja sama dengan perusahaan kapal selam Jerman Howaldtswerke-Deutsche Werft.
Laman ini bahkan menulis bahwa Indonesia sudah bersedia membeli kapal selam dengan kontrak 1 miliar dollar AS atau sekitar 8,5 triliun rupiah dengan perusahaan ini. Harga satuan kapal selam ini diperkirakan mencapai 110 miliar won atau 879 miliar rupiah.
Lebih jauh, Sekjen Kemhan mengatakan adapun alutsista yang saat ini masuk daftar pengadaan adalah Peluru Kendali C-705 untuk digunakan dalam kapal-kapal patroli Kawal Cepat Rudal (KCR). TNI Angkatan Laut dipastikan tertarik. Pihak Kemhan juga sudah mengupayakan kerja sama dengan Sastind, perusahaan alutsista asal China, untuk melakukan alih teknologi. Peluru kendali ini memiliki jangkauan antara 110-120 kilometer.
Selanjutnya, tambah dia, program pengadaan seribu roket R-Han 122 untuk TNI Angkatan Darat dan Marinir yang ditargetkan terpenuhi pada 2014. Kemhan meminta ada komitmen dari industri pertahanan dalam negeri untuk bisa menyelesaikan tepat waktu.
Ada juga program pengadaan main batle tank yang bisa memberdayakan industri pertahanan dalam negeri. Lalu ada realisasi program kendaraan taktis (rantis) 3/4 ton, 2,5 ton, dan 5 ton yang semuanya dibuat di dalam negeri. Disiapkan juga pengadaan meriam 105 milimeter Howitzer dan program peningkatan kemampuan industri pertahanan untuk memproduksi amunisi berkaliber besar.
"Kita perlu konsisten menggunakan pinjaman dalam negeri dan rupiah murni untuk produksi alutsista dan non-alutsista," kata Eris.
Sumber: Koran Jakarta
Indonesia-India Patroli di Selat Malaka
(Foto: Koarmabar)
26 September 2011, Jakarta (ANTARA News): Indonesia dan India memulai patroli terkoordinasi di Selat Malaka.
Komandan Satuan Kapal Penyapu Ranjau Komando Armada RI Kawasan Barat (Dansatran Koarmabar), Letnan Kolonel Laut (P) Heribertus Yudho Warsono, sebagai Dansatgas Patroli Terkoordinasi India dan Indonesia (Patkor Indindo) ke-18/2011, mengemukakan hal itu susai menerima perwakilan Angkatan Laut India di Belawan, Sumatera Utara, Senin.
Kedatangan Kapal Perang Angkatan Laut India yaitu Indian Navy Ship (INS) Mahish L 15 dan INS Bangaram T 65, dengan komandannya Yasho Vijay Joshi sebagai Komandan Satgas Angkatan Laut India, menandai patroli terkoordinasi tersebut.
Dansatran Koarmabar Letkol Laut (P) H Yudho Warsono mengatakan Indonesia dan India mempunyai sejarah panjang dalam hubungan baik sebagai negara tetangga.
"Angkatan Laut kedua negara mempunyai tanggung jawab dalam pengamanan laut bersama, khususnya perairan internasional Selat Malaka," katanya.
Yudho menambahkan, "Melalui kegiatan Patroli Terkoordinasi TNI Angkatan Laut dengan Angkatan Laut India ini, diharapkan perairan Selat Malaka terbebas dari berbagai ancaman dan gangguan keamanan laut antara lain perompakan, penyelundupan, illegal logging, dan pencemaran,".
Patkor Indindo ke-18/2011 rencananya berlangsung selama 30 hari, dan akan ditutup di Port Blair India.
Dalam kegiatan pengamanan perairan Selat Malaka, TNI Angkatan Laut melibatkan unsur Kapal Republik Indonesia (KRI) Silas Papare-386 dan Pesawat udara Patroli Maritim P-850.
Sumber: ANTARA News
26 September 2011, Jakarta (ANTARA News): Indonesia dan India memulai patroli terkoordinasi di Selat Malaka.
Komandan Satuan Kapal Penyapu Ranjau Komando Armada RI Kawasan Barat (Dansatran Koarmabar), Letnan Kolonel Laut (P) Heribertus Yudho Warsono, sebagai Dansatgas Patroli Terkoordinasi India dan Indonesia (Patkor Indindo) ke-18/2011, mengemukakan hal itu susai menerima perwakilan Angkatan Laut India di Belawan, Sumatera Utara, Senin.
Kedatangan Kapal Perang Angkatan Laut India yaitu Indian Navy Ship (INS) Mahish L 15 dan INS Bangaram T 65, dengan komandannya Yasho Vijay Joshi sebagai Komandan Satgas Angkatan Laut India, menandai patroli terkoordinasi tersebut.
Dansatran Koarmabar Letkol Laut (P) H Yudho Warsono mengatakan Indonesia dan India mempunyai sejarah panjang dalam hubungan baik sebagai negara tetangga.
"Angkatan Laut kedua negara mempunyai tanggung jawab dalam pengamanan laut bersama, khususnya perairan internasional Selat Malaka," katanya.
Yudho menambahkan, "Melalui kegiatan Patroli Terkoordinasi TNI Angkatan Laut dengan Angkatan Laut India ini, diharapkan perairan Selat Malaka terbebas dari berbagai ancaman dan gangguan keamanan laut antara lain perompakan, penyelundupan, illegal logging, dan pencemaran,".
Patkor Indindo ke-18/2011 rencananya berlangsung selama 30 hari, dan akan ditutup di Port Blair India.
Dalam kegiatan pengamanan perairan Selat Malaka, TNI Angkatan Laut melibatkan unsur Kapal Republik Indonesia (KRI) Silas Papare-386 dan Pesawat udara Patroli Maritim P-850.
Sumber: ANTARA News
Kemhan Gelar Rakor Penentu Kebijakan, Pengguna dan Produsen Bidang Alutsista dan Non Alutsista
Dirjen Potensi Pertahanan Pos Hutabarat (kiri) dan Sekjen Kementerian Pertahanan Mardya TNI Eris Herryanto (kanan) saat memimpin Rapat Koordinasi Penentu Kebijakan, Pengguna dan Produsen Bidang Alutsista XIV dan Non Alutsista IV di Jakarta, Senin (26/9). Rakor ini membahas permasalahan program kegiatan bidang industri pertahanan dan perlunya keputusan-keputusan yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan di lapangan, terkait pembinaan industri pertahanan menuju kemandirian alutsista. (Foto: ANTARA/M Agung Rajasa/Koz/pd/11)
26 September 2011, Jakarta (DMC): Kementerian Pertahanan melalui Direktorat Teknik dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Dit Tekindhan Ditjen Pothan) menggelar Rapat Koordinasi Penentu Kebijakan, Pengguna dan Produsen Bidang Alutsista ke XIV dan Bidang Non Alutsista ke IV, Senin (26/9) di kantor Kemhan, Jakarta.
Rakor ini merupakan pertemuan tiga bulanan dari tiga pilar pembina industri pertahanan untuk mendukung kebutuhan sarana pertahanan, yaitu pemerintah dalam hal ini Kemhan sebagai penentu kebijakan, TNI sebagai pengguna dan industri sebagai produsen/penyedia jasa baik bidang Alutsista dan Non Alutsista.
Maksud dan tujuan Rakor ini adalah sebagai media koordinasi pelaku industri pertahanan guna mengevaluasi dan menindaklajuti program / kegiatan yang sedang berjalan serta merencanakan kegiatan ke depan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan industri pertahanan.
Rakor yang di pimpin oleh Sekjen Kemhan Mardya TNI Eris Herryanto, S.IP, M.A., ini akan membahas permasalahan program kegiatan bidang industri pertahanan dan perlunya keputusan – keputusan yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan di lapangan, terkait pembinaan industri pertahanan menuju kemandirian Alutsista.
Pertemuan ini diharapkan akan menghasilkan suatu keputusan maupun arahan semua kebijakan dan komitmen yang disepakati nantinya dapat mendukung tercapainya sasaran untuk memberdayakan dan memajukan industri pertahanan menuju kemandirian Alutsista dan Non Alutsista.
Selain dihadiri oleh pejabat dari Kemhan, hadir pula sejumlah pejabat perwakilan dari kementerian terkait yang mendukung Kemhan sebagai penentu kebijakan antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ristek dan Bappenas. Keikutsertaan kementerian terkait dalam Rakor ini diharapkan dapat memberikan respon dan masukan terkait dengan pelaksanaan kebijakan yang mendukung program pembinaan, pemberdayaan dan perkuatan industri pertahanan.
Selain tiga pilar dari pembina industri pertahanan, Rakor juga dihadiri oleh Tim Pokja dan Tim Asistensi Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Kehadiran Tim Pokja dan Tim Asistensi KKIP ini juga diharapkan dapat memberikan tanggapan dan masukannya sekaligus dapat memberikan hal – hal yang mungkin perlu diangkat pada level kebijakan KKIP sebagai pelaksana tugas Presiden dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemberdayaan industri pertahanan.
Jangan Sampai Gagal Beli Kapal Selam
Walau diakui sudah terlambat sampai tiga tahun, namun Kementerian Pertahanan sangat tidak ingin gagal membeli armada kapal selam untuk memperkuat jajaran kapal perang TNI-AL. Kini, tahapan pengadaan kapal-kapal perang itu sudah di tingkat Tim Evaluasi Pengadaan.
"Pengadaan kapal selam sudah telat dua hingga tiga tahun," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Eris dalam Rapat Koordinasi Penentu Kebijakan, Pengguna dan Produsen Bidang Alutsista ke XIV dan Bidang Non-Alutsista, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin.
Dia katakan, selain sudah ke tingkat TEP, Kemhan juga sudah melakukan penjaringan ke produsen kapal selam untuk melakukan kerja sama.
"Sudah kita jaring ke beberapa produsen. Jangan sampai program ini lewat begitu saja," katanya.
Tak hanya mengenai pengadaan kapal selam, rapat itu juga membahas realisasi program kerja sama pengembangan rudal C-705 yang telah dipilih TNI-AL sebagai senjata strategis yang akan dipasang di kapal Kawal Cepat Rudal (KCR).
"Letter of Intent" (LOI) tentang program transfer teknologi rudal C-705 telah ditandatangani di Kementerian Pertahanan oleh Dirjen Pothan Kemhan dan Sastind China pada 22 Maret 2011.
Program akuisisi alutsista dari luar negeri perlu dibarengi dengan upaya pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri (offset). Program offset telah dituangkan dalam Rencana Pengadaan Alutsista TNI Program Pengadaan Luar Negeri tahun anggaran 2011-2014.
Sumber: DMC/ANTARA News
26 September 2011, Jakarta (DMC): Kementerian Pertahanan melalui Direktorat Teknik dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Dit Tekindhan Ditjen Pothan) menggelar Rapat Koordinasi Penentu Kebijakan, Pengguna dan Produsen Bidang Alutsista ke XIV dan Bidang Non Alutsista ke IV, Senin (26/9) di kantor Kemhan, Jakarta.
Rakor ini merupakan pertemuan tiga bulanan dari tiga pilar pembina industri pertahanan untuk mendukung kebutuhan sarana pertahanan, yaitu pemerintah dalam hal ini Kemhan sebagai penentu kebijakan, TNI sebagai pengguna dan industri sebagai produsen/penyedia jasa baik bidang Alutsista dan Non Alutsista.
Maksud dan tujuan Rakor ini adalah sebagai media koordinasi pelaku industri pertahanan guna mengevaluasi dan menindaklajuti program / kegiatan yang sedang berjalan serta merencanakan kegiatan ke depan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan industri pertahanan.
Rakor yang di pimpin oleh Sekjen Kemhan Mardya TNI Eris Herryanto, S.IP, M.A., ini akan membahas permasalahan program kegiatan bidang industri pertahanan dan perlunya keputusan – keputusan yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan di lapangan, terkait pembinaan industri pertahanan menuju kemandirian Alutsista.
Pertemuan ini diharapkan akan menghasilkan suatu keputusan maupun arahan semua kebijakan dan komitmen yang disepakati nantinya dapat mendukung tercapainya sasaran untuk memberdayakan dan memajukan industri pertahanan menuju kemandirian Alutsista dan Non Alutsista.
Selain dihadiri oleh pejabat dari Kemhan, hadir pula sejumlah pejabat perwakilan dari kementerian terkait yang mendukung Kemhan sebagai penentu kebijakan antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ristek dan Bappenas. Keikutsertaan kementerian terkait dalam Rakor ini diharapkan dapat memberikan respon dan masukan terkait dengan pelaksanaan kebijakan yang mendukung program pembinaan, pemberdayaan dan perkuatan industri pertahanan.
Selain tiga pilar dari pembina industri pertahanan, Rakor juga dihadiri oleh Tim Pokja dan Tim Asistensi Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Kehadiran Tim Pokja dan Tim Asistensi KKIP ini juga diharapkan dapat memberikan tanggapan dan masukannya sekaligus dapat memberikan hal – hal yang mungkin perlu diangkat pada level kebijakan KKIP sebagai pelaksana tugas Presiden dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemberdayaan industri pertahanan.
Jangan Sampai Gagal Beli Kapal Selam
Walau diakui sudah terlambat sampai tiga tahun, namun Kementerian Pertahanan sangat tidak ingin gagal membeli armada kapal selam untuk memperkuat jajaran kapal perang TNI-AL. Kini, tahapan pengadaan kapal-kapal perang itu sudah di tingkat Tim Evaluasi Pengadaan.
"Pengadaan kapal selam sudah telat dua hingga tiga tahun," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Eris dalam Rapat Koordinasi Penentu Kebijakan, Pengguna dan Produsen Bidang Alutsista ke XIV dan Bidang Non-Alutsista, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin.
Dia katakan, selain sudah ke tingkat TEP, Kemhan juga sudah melakukan penjaringan ke produsen kapal selam untuk melakukan kerja sama.
"Sudah kita jaring ke beberapa produsen. Jangan sampai program ini lewat begitu saja," katanya.
Tak hanya mengenai pengadaan kapal selam, rapat itu juga membahas realisasi program kerja sama pengembangan rudal C-705 yang telah dipilih TNI-AL sebagai senjata strategis yang akan dipasang di kapal Kawal Cepat Rudal (KCR).
"Letter of Intent" (LOI) tentang program transfer teknologi rudal C-705 telah ditandatangani di Kementerian Pertahanan oleh Dirjen Pothan Kemhan dan Sastind China pada 22 Maret 2011.
Program akuisisi alutsista dari luar negeri perlu dibarengi dengan upaya pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri (offset). Program offset telah dituangkan dalam Rencana Pengadaan Alutsista TNI Program Pengadaan Luar Negeri tahun anggaran 2011-2014.
Sumber: DMC/ANTARA News
Monday, September 26, 2011
DPR Beri Dua Opsi Soal Hibah F-16
F-16 Fighting Falcon mendarat di Eielson Air Force Base, Alaska, 8 April 2011. (Foto: U.S. Air Force/Staff Sgt. Christopher Boitz)
26 September 2011, Jakarta (Koran Jakarta): Komisi I DPR memberi dua opsi kepada pemerintah terkait pengadaan pesawat tempur jenis F-16 dari Amerika Serikat (AS). Pertama, pemerintah diminta membeli enam pesawat tempur F-16 Block 52 yang merupakan pesawat jenis baru untuk menampilkan efek getar dan daya tangkal yang cukup. Kedua, menerima hibah dengan syarat bisa di-up grade dengan melibatkan BUMN industri pertahanan.
"Untuk yang pilihan pertama, kan anggarannya sudah dialokasikan sebesar 430 juta dollar AS, tinggal beli saja," kata anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo ketika dihubungi di Jakarta, Minggu (25/9). Pesawat baru itu juga memungkinkan untuk mengganti pesawat F-16 lama yang saat ini dimiliki Indonesia.
Untuk opsi kedua, kalau pemerintah memilih mengambil 24 pesawat F-16 Block 24 hasil hibah dari Amerika, ada dua syarat utama yang diajukan. Pertama, pesawat tersebut harus bisa di-up grade menjadi Block 52 agar sesuai dengan rencana strategis tentang minimum essential force (MEF).
Syarat kedua, up grade harus dilakukan di Indonesia dan melibatkan BUMN industri pertahanan sesuai dengan program nasional yang bertujuan mewujudkan kemandirian sistem pertahanan Indonesia. "Kemandirian ini sesuai dengan UU Industri Pertahanan yang sedang kita buat," katanya.
Kalau dua syarat itu tak bisa dipenuhi, Tjahjo akan tegas menolak rencana hibah tersebut. Sebaliknya, DPR akan tetap mendorong pemerintah membeli enam pesawat F-16 baru yang sebelumnya memang sudah dianggarkan.
Kalaupun ada opsi lain, Tjahjo mengatakan, Indonesia sebaiknya membeli pesawat tempur jenis Sukhoi buatan Rusia sebanyak satu skuadron atau 16 pesawat. Harganya hanya 800 juta dollar AS untuk satu skuadron. "Pemerintah kan masih punya plafon pinjaman State Credit dari Rusia sebesar 1,1 miliar dollar AS. Langsung bisa terbeli," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Azman Yunus mengatakan pihaknya menerima hibah 24 pesawat F-16 Block 24 jelas lebih menguntungkan. Selain secara kuantitas banyak, pesawat tersebut bisa di-up grade ke Block 32 dengan harga yang hampir sama dengan membeli enam pesawat F-16 Block 52.
Keuntungan lain, tambah dia, Indonesia juga akan mendapatkan enam pesawat sebagai suku cadangnya. Kondisinya jelas masih bagus, apalagi setelah nanti diadakan peningkatan kemampuan. Hibah pun memungkinkan Indonesia melakukan transfer teknologi dengan Amerika pada saat proses up grade.
Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Imam Sufaat mengatakan sulit melakukan up grade pesawat di Indonesia. Selain harus membawa ke-24 pesawat itu ke Indonesia, tentu biayanya sangat mahal. Kemampuan BUMN industri pertahanan pun masih meragukan. "Industri pertahanan kita belum memiliki peralatan lengkap untuk bisa meretrofit F-16," katanya.
Untuk membawa pesawat-pesawat itu ke Indonesia, sebenarnya ada dua kemungkinan, yakni membawanya memakai kapal atau meminta pilot Amerika untuk menerbangkannya ke Indonesia. "Kalau diangkut menggunakan kapal, biayanya akan sangat besar. Hampir sama dengan anggaran meretrofit pesawat itu. Kalaupun diterbangkan, pilot Amerika pasti tidak berani," katanya.
Sumber: Koran Jakarta
26 September 2011, Jakarta (Koran Jakarta): Komisi I DPR memberi dua opsi kepada pemerintah terkait pengadaan pesawat tempur jenis F-16 dari Amerika Serikat (AS). Pertama, pemerintah diminta membeli enam pesawat tempur F-16 Block 52 yang merupakan pesawat jenis baru untuk menampilkan efek getar dan daya tangkal yang cukup. Kedua, menerima hibah dengan syarat bisa di-up grade dengan melibatkan BUMN industri pertahanan.
"Untuk yang pilihan pertama, kan anggarannya sudah dialokasikan sebesar 430 juta dollar AS, tinggal beli saja," kata anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo ketika dihubungi di Jakarta, Minggu (25/9). Pesawat baru itu juga memungkinkan untuk mengganti pesawat F-16 lama yang saat ini dimiliki Indonesia.
Untuk opsi kedua, kalau pemerintah memilih mengambil 24 pesawat F-16 Block 24 hasil hibah dari Amerika, ada dua syarat utama yang diajukan. Pertama, pesawat tersebut harus bisa di-up grade menjadi Block 52 agar sesuai dengan rencana strategis tentang minimum essential force (MEF).
Syarat kedua, up grade harus dilakukan di Indonesia dan melibatkan BUMN industri pertahanan sesuai dengan program nasional yang bertujuan mewujudkan kemandirian sistem pertahanan Indonesia. "Kemandirian ini sesuai dengan UU Industri Pertahanan yang sedang kita buat," katanya.
Kalau dua syarat itu tak bisa dipenuhi, Tjahjo akan tegas menolak rencana hibah tersebut. Sebaliknya, DPR akan tetap mendorong pemerintah membeli enam pesawat F-16 baru yang sebelumnya memang sudah dianggarkan.
Kalaupun ada opsi lain, Tjahjo mengatakan, Indonesia sebaiknya membeli pesawat tempur jenis Sukhoi buatan Rusia sebanyak satu skuadron atau 16 pesawat. Harganya hanya 800 juta dollar AS untuk satu skuadron. "Pemerintah kan masih punya plafon pinjaman State Credit dari Rusia sebesar 1,1 miliar dollar AS. Langsung bisa terbeli," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Azman Yunus mengatakan pihaknya menerima hibah 24 pesawat F-16 Block 24 jelas lebih menguntungkan. Selain secara kuantitas banyak, pesawat tersebut bisa di-up grade ke Block 32 dengan harga yang hampir sama dengan membeli enam pesawat F-16 Block 52.
Keuntungan lain, tambah dia, Indonesia juga akan mendapatkan enam pesawat sebagai suku cadangnya. Kondisinya jelas masih bagus, apalagi setelah nanti diadakan peningkatan kemampuan. Hibah pun memungkinkan Indonesia melakukan transfer teknologi dengan Amerika pada saat proses up grade.
Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Imam Sufaat mengatakan sulit melakukan up grade pesawat di Indonesia. Selain harus membawa ke-24 pesawat itu ke Indonesia, tentu biayanya sangat mahal. Kemampuan BUMN industri pertahanan pun masih meragukan. "Industri pertahanan kita belum memiliki peralatan lengkap untuk bisa meretrofit F-16," katanya.
Untuk membawa pesawat-pesawat itu ke Indonesia, sebenarnya ada dua kemungkinan, yakni membawanya memakai kapal atau meminta pilot Amerika untuk menerbangkannya ke Indonesia. "Kalau diangkut menggunakan kapal, biayanya akan sangat besar. Hampir sama dengan anggaran meretrofit pesawat itu. Kalaupun diterbangkan, pilot Amerika pasti tidak berani," katanya.
Sumber: Koran Jakarta
TNI AL Operasi Bhakti SBJ di Batam
25 September 2011, Batam (ANTARA News): TNI AL menggelar Operasi Bhakti Surya Bhaskara Jaya ke-60 (atau SBJ-LX) di pulau-pulau wilayah barat Indonesia dengan Kapal Rumah Sakit KRI dr Soeharso-990.
Komandan Satgas SBJ, Kolonel Laut (P) Alex Syahrail saat menggelar operasi bhakti di Batam, Minggu mengatakan operasi tersebut dilaksanakan September hingga Oktober mulai dari Pontianak Kalimantan Barat, kemudian Kepulauan Riau yang meliputi Natuna, Tarempa (Anambas), Batam, kemudian ke Dumai (Riau) dan Kepulauan Bangka Belitung.
"Tujuan kami melayani warga masyarakat kepulauan yang selama ini kesulitan mendapatkaan pelayanan kesehatan," kata Alex.
Kegiatan SBJ-LX, kata Alex, meliputi pelayanan kesehatan umum, pengobatan gigi dan mulut, pelayanan KB, khitanan masal, operasi kecil (bedah minor), pengobatan katarak dan selaput mata, gondok, hernia, dan pengobatan lain.
"Jumlah tenaga medis yang kami turunkan terdiri dari 15 dokter spesialis, dan dokter umum, lima dokter gigi, satu apoteker, dan 81 paramedis," tambah dia.
Menurut Alex semua kegiatan dilakukan pada kapal yang memiliki 1 ruang UGD, 3 ruang bedah, 6 ruang poliklinik, 14 ruang P-jang Klinik dan 2 ruang perawatan dengan kapasitas masing-masing 20 tempat tidur.
"Selama perjalanan dari Pontianak hingga Batam, ribuan orang telah mendapatkan layanan kesehatan di kapal ini secara gratis," tmabah dia.
Selain pelayanan kesehatan, Alex menambahkan, juga akan dilaksanakan perbaikan sarana umum seperti MCK, sekolah, sarana olahraga dengan melibatkan instansi setempat.
Bantuan sosial berupa buku-buku pelajaran, seragam sekolah, alat tulis, diberikan langsung pada sekolah-sekolah yang membutuhkan.
"Bantuan juga diberikan kepada para nelayan berupa peralatan melaut seperti jaring," lanjut dia.
Alex mengatakan, hingga Selasa (27/9), KRI dr Soeharso masih akan memberikan pelayanan kesehatan di Batam sebelum bertolak ke Dumai.
"Operasi akan dilaksanakan sekitar lima puluh enam hari dan difokuskan pada kegiatan sosial kemanusiaan dan akan berakhir di Belitung Provinsi Bangka Belitung akhir Oktober," ucap Alex.
Sumber: ANTARA News
Sunday, September 25, 2011
DPR Setuju Pemerintah Beli 6 Pesawat Tempur
(Foto: Pentak Lanud Iswahjudi)
25 September 2011, Jakarta (VIVAnews): Komisi I Bidang Pertahanan DPR RI menyetujui pembelian enam unit pesawat tempur baru berjenis F-16 Block 52 senilai US$430 juta atau setara dengan Rp3,8 triliun. Dana pembelian sudah dianggarkan dari Rencana Strategis (Renstra) jangka pendek Kementerian Pertahanan anggaran tahun 2011.
"Kemenhan dengan persetujuan Komisi I telah memutuskan membeli enam buah pesawat tempur F-16 Block 52 baru. Anggarannya bahkan telah dialokasikan sebesar US$430 juta," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Tjahjo Kumolo, dalam rilis kepada VIVAnews, 24 September 2011.
Dipilihnya Block 52, lanjut Tjahyo, karena agar kehadiran pesawat tempur itu memiliki efek getar dan daya tangkal yang cukup. "Dan untuk menggantikan pesawat F-16 lama yang sudah dimiliki sebelumnya," ucapnya.
Kemudian, kata Tjahyo, adanya tawaran hibah pesawat F-18 (grounded) dari Amerika Serikat adalah kesempatan bagi Indonesia untuk menambah kuantitas pesawat tempur. Namun hal itu harus diberi dua syarat.
Syarat pertama, pesawat-pesawat tersebut harus dapat di up grade menjadi F-16 Block 52 sesuai dengan RENSTRA awal tentang minimum essential force (MEF). "Kedua, pesawat itu harus di up grade di Indonesia dengan melibatkan tenaga ahli Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP)," katanya.
Hal ini, sesuai dengan program nasional dalam rangka mewujudkan kemandirian sistim pertahanan Indonesia sesuai UU INSTRA yang sedang dalam proses penyelesaian.
"Kalau dua syarat itu tak bisa dipenuhi, maka Fraksi PDI Perjuangan akan tetap konsisten mempertimbangkan untuk menolak hibah dan mendorong pembelian dengan program membeli enam pesawat F-16 Block 52 baru, atau memilih membeli pesawat tempur jenis lain," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini.
Sebagai informasi, kata Tjahyo, jika membeli pesawat tempur Sukhoi satu skuadron sebanyak 16 pesawat, harganya sekitar US$800 juta. "RI masih punya plafon pinjaman State Credit dari Rusia sebesar US$1,1 miliar, langsung bisa terbeli atau kalau mau beli F-16 Block 52 kita juga punya alokasi anggaran 2012-2014 sebesar US$1 milyar," tuturnya.
"Apa Kita Mau Pesawat Tempur Rongsokan"
Komisi I Bidang Pertahanan DPR RI menyetujui pembelian 6 unit pesawat tempur baru jenis F-16 Block 52 senilai Rp3,8 triliun. Wakil Ketua Komisi I, Tubagus Hasanuddin, menyatakan bahwa pesawat tempur RI perlu direvitalisasi.
“Meski kita memiliki beberapa skuadron pesawat tempur, tapi pesawat tempur kita memang sudah tua. Harus ada penggantinya. Pesawat kan harus mengikuti perkembangan zaman,” kata Hasanuddin dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Minggu 25 September 2011.
Menurutnya, beberapa jenis pesawat tempur RI sudah harus diperbarui, seperti F5 untuk bantuan dekat tembakan ke darat, dan Hawk untuk melakukan patroli. Untuk itu, ujar Hasanuddin, DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk menganggarkan sejumlah dana.
“Anggaran sudah disiapkan. Kami sudah memprogram pembelian F-16 Block 52. Pesawat sekelas itu sudah cukup canggih,” tutur politisi PDIP itu. Sebelumnya, anggota Komisi I Tjahjo Kumolo menjelaskan, F-16 Block 52 dipilih karena kemampuannya yang memadai. “Kehadirannya memiliki efek getar dan daya tangkal yang cukup,” kata Tjahjo.
Namun, terang Hasanuddin, RI belum langsung memutuskan untuk mendatangkan F-16 Block 52, karena mendadak ada tawaran lain dari Amerika Serikat. “AS tiba-tiba menawarkan hibah pesawat F-16 grounded. Jadi pemerintah dan DPR masih membahas, apakah tetap akan membeli pesawat tempur baru, atau menerima tawaran hibah dari AS itu,” papar Hasanuddin.
Ia sendiri menilai, pembelian pesawat tempur baru lebih banyak manfaat dan keuntungannya bagi RI. Pasalnya, pesawat baru memiliki daya tahan lebih lama ketimbang pesawat grounded. “Pesawat baru bisa 30 tahun umurnya. Tapi pesawat grounded cuma 12 tahun,” kata Hasanuddin.
“Lagipula, pesawat hibah yang ditawarkan AS itu secara terbuka justru disimpan dan ditongkrongkan AS begitu saja seperti rongsokan di Gurun Arizona. Apa kita mau yang seperti itu?” ujar Hasanuddin. Lebih lanjut, ia menyatakan, biaya upgrade pesawat grounded bisa lebih mahal daripada membeli pesawat baru.
Hasanuddin menjelaskan, bila Indonesia menerima tawaran hibah dari AS, maka Indonesia akan mendapatkan 24 unit pesawat grounded. Sementara bila membeli yang baru, Indonesia hanya akan memperoleh 6 unit pesawat. “Tapi pesawat hibah adalah jenis Block 32 yang lebih rendah dari Block 52 yang sudah canggih,” kata dia.
Sumber: VIVAnews
25 September 2011, Jakarta (VIVAnews): Komisi I Bidang Pertahanan DPR RI menyetujui pembelian enam unit pesawat tempur baru berjenis F-16 Block 52 senilai US$430 juta atau setara dengan Rp3,8 triliun. Dana pembelian sudah dianggarkan dari Rencana Strategis (Renstra) jangka pendek Kementerian Pertahanan anggaran tahun 2011.
"Kemenhan dengan persetujuan Komisi I telah memutuskan membeli enam buah pesawat tempur F-16 Block 52 baru. Anggarannya bahkan telah dialokasikan sebesar US$430 juta," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Tjahjo Kumolo, dalam rilis kepada VIVAnews, 24 September 2011.
Dipilihnya Block 52, lanjut Tjahyo, karena agar kehadiran pesawat tempur itu memiliki efek getar dan daya tangkal yang cukup. "Dan untuk menggantikan pesawat F-16 lama yang sudah dimiliki sebelumnya," ucapnya.
Kemudian, kata Tjahyo, adanya tawaran hibah pesawat F-18 (grounded) dari Amerika Serikat adalah kesempatan bagi Indonesia untuk menambah kuantitas pesawat tempur. Namun hal itu harus diberi dua syarat.
Syarat pertama, pesawat-pesawat tersebut harus dapat di up grade menjadi F-16 Block 52 sesuai dengan RENSTRA awal tentang minimum essential force (MEF). "Kedua, pesawat itu harus di up grade di Indonesia dengan melibatkan tenaga ahli Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP)," katanya.
Hal ini, sesuai dengan program nasional dalam rangka mewujudkan kemandirian sistim pertahanan Indonesia sesuai UU INSTRA yang sedang dalam proses penyelesaian.
"Kalau dua syarat itu tak bisa dipenuhi, maka Fraksi PDI Perjuangan akan tetap konsisten mempertimbangkan untuk menolak hibah dan mendorong pembelian dengan program membeli enam pesawat F-16 Block 52 baru, atau memilih membeli pesawat tempur jenis lain," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini.
Sebagai informasi, kata Tjahyo, jika membeli pesawat tempur Sukhoi satu skuadron sebanyak 16 pesawat, harganya sekitar US$800 juta. "RI masih punya plafon pinjaman State Credit dari Rusia sebesar US$1,1 miliar, langsung bisa terbeli atau kalau mau beli F-16 Block 52 kita juga punya alokasi anggaran 2012-2014 sebesar US$1 milyar," tuturnya.
"Apa Kita Mau Pesawat Tempur Rongsokan"
Komisi I Bidang Pertahanan DPR RI menyetujui pembelian 6 unit pesawat tempur baru jenis F-16 Block 52 senilai Rp3,8 triliun. Wakil Ketua Komisi I, Tubagus Hasanuddin, menyatakan bahwa pesawat tempur RI perlu direvitalisasi.
“Meski kita memiliki beberapa skuadron pesawat tempur, tapi pesawat tempur kita memang sudah tua. Harus ada penggantinya. Pesawat kan harus mengikuti perkembangan zaman,” kata Hasanuddin dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Minggu 25 September 2011.
Menurutnya, beberapa jenis pesawat tempur RI sudah harus diperbarui, seperti F5 untuk bantuan dekat tembakan ke darat, dan Hawk untuk melakukan patroli. Untuk itu, ujar Hasanuddin, DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk menganggarkan sejumlah dana.
“Anggaran sudah disiapkan. Kami sudah memprogram pembelian F-16 Block 52. Pesawat sekelas itu sudah cukup canggih,” tutur politisi PDIP itu. Sebelumnya, anggota Komisi I Tjahjo Kumolo menjelaskan, F-16 Block 52 dipilih karena kemampuannya yang memadai. “Kehadirannya memiliki efek getar dan daya tangkal yang cukup,” kata Tjahjo.
Namun, terang Hasanuddin, RI belum langsung memutuskan untuk mendatangkan F-16 Block 52, karena mendadak ada tawaran lain dari Amerika Serikat. “AS tiba-tiba menawarkan hibah pesawat F-16 grounded. Jadi pemerintah dan DPR masih membahas, apakah tetap akan membeli pesawat tempur baru, atau menerima tawaran hibah dari AS itu,” papar Hasanuddin.
Ia sendiri menilai, pembelian pesawat tempur baru lebih banyak manfaat dan keuntungannya bagi RI. Pasalnya, pesawat baru memiliki daya tahan lebih lama ketimbang pesawat grounded. “Pesawat baru bisa 30 tahun umurnya. Tapi pesawat grounded cuma 12 tahun,” kata Hasanuddin.
“Lagipula, pesawat hibah yang ditawarkan AS itu secara terbuka justru disimpan dan ditongkrongkan AS begitu saja seperti rongsokan di Gurun Arizona. Apa kita mau yang seperti itu?” ujar Hasanuddin. Lebih lanjut, ia menyatakan, biaya upgrade pesawat grounded bisa lebih mahal daripada membeli pesawat baru.
Hasanuddin menjelaskan, bila Indonesia menerima tawaran hibah dari AS, maka Indonesia akan mendapatkan 24 unit pesawat grounded. Sementara bila membeli yang baru, Indonesia hanya akan memperoleh 6 unit pesawat. “Tapi pesawat hibah adalah jenis Block 32 yang lebih rendah dari Block 52 yang sudah canggih,” kata dia.
Sumber: VIVAnews
PDIP Masalahkan Pembelian Heli Rusia
Foto: Kedutaan Besar Federasi Rusia)
21 September 2011, Jakarta (VIVAnews): Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus Hasanuddin mengungkapkan enam heli MI-17 yang baru didatangkan dari Rusia ternyata peralatannya tidak lengkap. Menurut dia, berdasar keterangan sejumlah pihak berwenang di Kementerian Pertahanan, terjadi kenaikan harga, sehingga nilai uang saat kontrak ditandatangani tak lagi cukup untuk membeli helikopter dan seluruh perlengkapan.
"Kami mau pertanyakan lebih jauh, apakah benar duitnya tak cukup? Kenapa dulu tak minta tambahan anggaran ke DPR? Kenapa memilih memaksa membeli dengan keadaan kosong?" ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu di Jakarta, Rabu 21 September 2011.
Menurut dia, hal itu perlu diklarifikasi lebih lanjut ke Kementerian Pertahanan. "Sampai sekarang mereka belum pernah jelaskan ke kami. Akan ditanyakan kepada Menteri Pertahanan saat agenda bertemu hari Rabu," ujarnya.
Anggota Komisi I lainnya yang juga dari PDIP, Tritamtomo, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera mengaudit proses pembelian enam unit helikopter TNI AD itu. Menurutnya, berdasarkan temuan lapangan, heli-heli baru dari Rusia tersebut setidaknya tak memiliki enam alat pendukung utama seperti Global Positioning System (GPS), peredam kebisingan (dumper), alat komunikasi, transponder, dan senjata.
"Kami inginkan agar alutsista yang kita beli itu selalu bisa dioperasionalkan utk cegah tangkal setiap ancaman, kita harap siap dan siaga operasi," katanya. "Saya heran, bagaimana mungkin helikopter yang jenisnya disegani karena kualitasnya, tapi tanpa perangkat."
Menurut dia, seluruh kondisi tersebut bisa dicarikan solusi terbaik, termasuk mengajukan penambahan anggaran ke DPR dan Pemerintah. Namun, dia menilai Kemenhan tidak berinisiatif. Sehingga, menimbulkan kecurigaan di benak para anggota Komisi I bahwa ada proses yang tak beres dalam proses pengadaan.
"Ini sekarang sudah kita buka, silakan aparat yang berwenang menyelidikinya. Lebih afdol bila BPK segera mengaudit," kata Tritamtomo.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan bahwa tidak ada anggaran yang digelapkan oleh Kementeriannya. Hal itu telah disampaikan Purnomo di hadapan Komisi I DPR beberapa waktu lalu.
Enam Heli TNI Dipersoalkan, Ini Kata Menhan
(Foto: Kedutaan Besar Federasi Rusia)
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mempersilakan Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit pengadaan helikopter MI-17 milik TNI AD dari Rusia. Dia menilai proses pengadaan itu sudah sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal ini menanggapi pernyataan legislator asal PDI Perjuangan yang mempersoalkan peralatan heli yang tidak lengkap. Purnomo mengatakan kelengkapan peralatan heli merupakan persoalan teknis. "Itu bukan di level saya. Ada spektek namanya, spesifikasi teknis," jelasnya sebelum rapat kerja dengan Komisi I DPR, Rabu 21 September 2011.
Selain itu, heli itu milik AD, bukan Kementerian Pertahanan. Dengan demikian, persoalan ini perlengkapan menjadi kewenangan Mabes TNI.
"Sudah, itu masalah teknis, tidak usah debat. Kalau memang ada masalah ditelusuri saja. Buka saja dulu, ordernya apa, kemudian yang datang apa. Sudah selesai di situ."
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus Hasanuddin mengungkapkan enam heli MI-17 yang baru didatangkan dari Rusia ternyata peralatannya tidak lengkap.
Berdasar keterangan sejumlah pihak berwenang di Kementerian Pertahanan, lanjutnya, terjadi kenaikan harga sehingga nilai uang saat kontrak ditandatangani tak lagi cukup untuk membeli helikopter dan seluruh perlengkapan.
Sumber: VIVAnews
21 September 2011, Jakarta (VIVAnews): Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus Hasanuddin mengungkapkan enam heli MI-17 yang baru didatangkan dari Rusia ternyata peralatannya tidak lengkap. Menurut dia, berdasar keterangan sejumlah pihak berwenang di Kementerian Pertahanan, terjadi kenaikan harga, sehingga nilai uang saat kontrak ditandatangani tak lagi cukup untuk membeli helikopter dan seluruh perlengkapan.
"Kami mau pertanyakan lebih jauh, apakah benar duitnya tak cukup? Kenapa dulu tak minta tambahan anggaran ke DPR? Kenapa memilih memaksa membeli dengan keadaan kosong?" ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu di Jakarta, Rabu 21 September 2011.
Menurut dia, hal itu perlu diklarifikasi lebih lanjut ke Kementerian Pertahanan. "Sampai sekarang mereka belum pernah jelaskan ke kami. Akan ditanyakan kepada Menteri Pertahanan saat agenda bertemu hari Rabu," ujarnya.
Anggota Komisi I lainnya yang juga dari PDIP, Tritamtomo, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera mengaudit proses pembelian enam unit helikopter TNI AD itu. Menurutnya, berdasarkan temuan lapangan, heli-heli baru dari Rusia tersebut setidaknya tak memiliki enam alat pendukung utama seperti Global Positioning System (GPS), peredam kebisingan (dumper), alat komunikasi, transponder, dan senjata.
"Kami inginkan agar alutsista yang kita beli itu selalu bisa dioperasionalkan utk cegah tangkal setiap ancaman, kita harap siap dan siaga operasi," katanya. "Saya heran, bagaimana mungkin helikopter yang jenisnya disegani karena kualitasnya, tapi tanpa perangkat."
Menurut dia, seluruh kondisi tersebut bisa dicarikan solusi terbaik, termasuk mengajukan penambahan anggaran ke DPR dan Pemerintah. Namun, dia menilai Kemenhan tidak berinisiatif. Sehingga, menimbulkan kecurigaan di benak para anggota Komisi I bahwa ada proses yang tak beres dalam proses pengadaan.
"Ini sekarang sudah kita buka, silakan aparat yang berwenang menyelidikinya. Lebih afdol bila BPK segera mengaudit," kata Tritamtomo.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan bahwa tidak ada anggaran yang digelapkan oleh Kementeriannya. Hal itu telah disampaikan Purnomo di hadapan Komisi I DPR beberapa waktu lalu.
Enam Heli TNI Dipersoalkan, Ini Kata Menhan
(Foto: Kedutaan Besar Federasi Rusia)
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mempersilakan Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit pengadaan helikopter MI-17 milik TNI AD dari Rusia. Dia menilai proses pengadaan itu sudah sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal ini menanggapi pernyataan legislator asal PDI Perjuangan yang mempersoalkan peralatan heli yang tidak lengkap. Purnomo mengatakan kelengkapan peralatan heli merupakan persoalan teknis. "Itu bukan di level saya. Ada spektek namanya, spesifikasi teknis," jelasnya sebelum rapat kerja dengan Komisi I DPR, Rabu 21 September 2011.
Selain itu, heli itu milik AD, bukan Kementerian Pertahanan. Dengan demikian, persoalan ini perlengkapan menjadi kewenangan Mabes TNI.
"Sudah, itu masalah teknis, tidak usah debat. Kalau memang ada masalah ditelusuri saja. Buka saja dulu, ordernya apa, kemudian yang datang apa. Sudah selesai di situ."
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus Hasanuddin mengungkapkan enam heli MI-17 yang baru didatangkan dari Rusia ternyata peralatannya tidak lengkap.
Berdasar keterangan sejumlah pihak berwenang di Kementerian Pertahanan, lanjutnya, terjadi kenaikan harga sehingga nilai uang saat kontrak ditandatangani tak lagi cukup untuk membeli helikopter dan seluruh perlengkapan.
Sumber: VIVAnews
Subscribe to:
Posts (Atom)