Saturday, October 24, 2009

Tolong Perhatikan Warga Perbatasan RI-Timor Leste!


24 Oktober 2009, Kupang -- Kondisi umum masyarakat di wilayah perbatasan antara RI dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) sangat memprihatinkan. Kenyataannya, mereka hidup miskin dengan kualitas hidup yang sangat rendah menurut ukuran-ukuran standar yang berlaku.

Kinerja pemerintah di perbatasan juga masih sangat rendah, baik dalam menjalankan tugas pemerintahan maupun tugas umum pemerintahan, pengelolaan alokasi dana desa (ADD), tata administrasi, dan regulasi, kata Dr Yanuarius Koli Bau, MSi, dari Pusat Studi Perubahan Sosial dan Politik Lokal Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, di Kupang, Sabtu (24/10).

Yanuarius Koli Bau mengemukakan hal itu ketika memberi masukan dalam rapat koordinasi penanganan perbatasan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTT. Rakor tersebut dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Kawasan Perbatasan Negara dari aspek Penegasan Status Hukum Batas antara Negara.

"Kami sudah melakukan 16 kali penelitian lapangan sejak tahun 2002. Penelitian ini atas permintaan dari berbagai lembaga dalam dan luar negeri dengan tujuan yang berbeda-beda. Dari penelitian itu terdapat beberapa 'benang merah', antara lain kondisi kehidupan masyarakat di perbatasan yang sangat memprihatinkan," kata Koli Bau.

Dari penelitian itu pula terdapat sejumlah persoalan lain yang dihadapi masyarakat di perbatasan dengan negara Timor Leste, yakni masyarakat perbatasan mengidap konflik laten, baik antarwarga lokal, dengan warga baru, antarwarga baru, dengan pemerintah sipil dan militer serta lintas negara.

Dalam 10 tahun terakhir, misalnya, di enam kecamatan di Kabupaten Belu setidaknya terjadi 173 kasus konflik. "Penyebabnya bermacam-macam, seperti masalah tanah, hutan, air, ternak, kebijakan pemerintah, pilkada, dan urusan keseharian," katanya.

Semua persoalan ini menurut dia, biasanya diselesaikan dengan cara formal (customary law) dan hukum positif atau dibiarkan mereda sendiri tanpa penyelesaian.

Minimnya infrastruktur


Masalah lain yang dihadapi masyarakat di perbatasan adalah infrastruktur sepanjang perbatasan dan kecamatan lapisan pertama perbatasan masih sangat kurang. Lalu, jalan raya, kesehatan, fasilitas sekolah, kantor pemerintah (desa dan kecamatan), dan penerangan tidak memadai. Kantor penghubung di Napan dan Metamauk tidak memenuhi syarat untuk memberikan pelayanan yang memadai.

Koli Bau juga secara khusus menegaskan bahwa penanganan warga eks-Timor Timur atau yang disebut warga baru mengalami kesulitan tersendiri sebab data mengenai jumlah KK/jiwa masih berbeda di antara beberapa instansi.

Selain itu, tidak ada lahan untuk mencari nafkah, sedangkan mereka tidak memiliki keterampilan lain kecuali bertani. Terdapat pula potensi konflik di antara warga masyarakat melebihi mereka yang tidak mendiami wilayah perbatasan baik internal WNI maupun dengan negara tetangga, katanya.

Masukan-masukan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengambil langkah-langkah pembangunan di daerah-daerah yang berbatasan perbatasan dengan Timor Leste, seperti Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara, Kabupaten Kupang, dan Alor.

KOMPAS

Dephan Pelopor Reformasi Birokrasi


23 Oktober 2009, Jakarta -- Dephan harus menjadi pelopor dalam reformasi birokrasi terutama reformasi pengadaan. Dephan wajib melakukan penertiban tentang prosedur tata cara yang sesuai dengan anggaran yang terbatas. Sehingga anggaran dapat digunakan secara efektif dan efisien. Hal ini dikatakan Menteri Pertahanan masa Bhakti 2004-20009 Juwono Sudarsono pada saat serah terima memorandum pelaksanaan tugas Menteri Pertahanan RI dari Juwono Sudarsono kepada Purnomo Yusgiantoro, Kamis (22/10) di kantor Dephan, Jakarta.

Juwono Sudarsono mengatakan, Menhan RI yang baru Purnomo Yusgiantoro merupakan orang yang tepat dalam membuat perencanaan perbaikan ekonomi, persenjataan dan diplomasi. Karena tugas Dephan mendukung kerja Deparetemen Dalam Negeri (Depdagri) dalam menjaga NKRI dan Departemen Luar Negeri (Deplu) dalam melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Lima tahun lalu, Presiden berpesan kepada Juwono Sudarsono, ada dua hal penting yang harus dilakukan, yaitu menjaga netralitas TNI dalam kehidupan bernegara terutama di bidang politik dan pembenahan secara bertahap tentang pengadaan alutsista baik di Angkatan, Mabes TNI maupun Dephan.

Sedangkan kepada Menhan RI yang baru, Presiden berpesan tentang Total Defence, hal ini sangat diperlukan karena akar konflik yang terjadi di Indonesia sudah sangat luas tidak hanya sumber daya alam, makanan dan keamanan. Budget, dimana masalah pengadaan dan keekonomian Dephan terutama pengadaan alutsista. Selain itu Presiden mengingatkan agar dalam penggunaan anggaran, menhan dapat melihat kerangka yang lebih luas demi kepentingan nasional, baik kepentingan pertahanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan serah terima jabatan ini dihadiri Panglima TNI, Kas Angkatan, Aspers Mabes TNI, Aspers Kas Angkatan, Eselon I beserta istri dan eselon II staf Dephan, Dirut PT. Asabri dan Ketua YKPP.

DMC

Rusia Ingin Perkuat Hubungan dengan RI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyon (kanan) menunjukkan cenderamata berupa sebuah senjata laras panjang yang biasa digunakan untuk berburu yang diberikan oleh Presiden Rusia Dmitry Medvedev melalui Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Alexander Ivanov (kiri) di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Sabtu (24/10). Presiden Dmitry Medvedev memberikan cenderamata tersebut sebagai hadiah ulang tahun kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ke-60 tahun. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/hp/09)

24 Oktober 2009, Jakarta -- Pemerintah Rusia menginginkan hubungan kerja sama yang lebih kuat dengan Indonesia terutama menjelang ulang tahun ke-60 hubungan kedua negara tahun depan.

Hal itu disampaikan Dubes Rusia di Indonesia Alexander A Ivanov sebelum menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sabtu pagi, di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Ivanov menyampaikan hadiah ulang tahun untuk Yudhoyono dari Presiden Rusia Dimitri Medvedev berupa senapan berburu laras panjang.

"Kedua presiden sudah memiliki hubungan personal yang baik dan hadiah ini merupakan simbol persahabatan dan perhatian untuk memperkuat hubungan terutama menjelang perayaan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Rusia tahun depan," kata Ivanov.

Juru bicara Presiden Dino Patti Djalal mengatakan, saat Presiden berulang tahun ke-60 pada 9 September lalu, Presiden Medvedev sudah memberikan ucapan selama ulang tahun melalui telefon.

"Presiden Rusia menegaskan perhatiannya untuk membangun hubungan dengan partner strategisnya Indonesia," katanya.

Presiden Yudhoyono, Sabtu pagi, bertolak menuju Hua Hin, Thailand, untuk mengikuti KTT ASEAN yang berlangsung hingga Minggu (25/10).

Dino menjelaskan, setelah mendarat di Hua Hin, Presiden langsung ikut dalam pertemuan ASEAN + 3, dan setelah itu akan menghadiri ASEAN India Summit.

"Minggu besok, akan ada acara East Asia Summit. Beliau tidak bisa mengikuti seluruh kegiatan ASEAN pada Jumat (23/10), karena ada rapat paripurna pertama kabinet penuh," katanya.

ANTARA News

MiG-27 Bahadhur AU India Jatuh

MiG-27 Flogger (Bahadhur) milik Angkatan Udara India. (Foto: bharat-rakshak)

24 Oktober 2009 -- MiG-27 Flogger (Bahadhur) milik Angkatan Udara India jatuh saat melakukan latihan terbang rutin, Jumat (23/10) di Timur Laut India, dekat Pangkalan Udara Hashimara, Negara Bagian West Bengal.

Pilot berhasil keluar dari pesawat dengan selamat dan tidak ada korban di darat. Permintaan penyelidikan jatuhnya sudah dikeluarkan, ujar Menteri Pertahanan India.

Jatuhnya MiG-27 AU India untuk kedua kalinya pada tahun ini. Pada Mei lalu, MiG-27 jatuh di Barat Laut India menyebabkan 7 penduduk desa Konkani cedera sedangkan pilot selamat.

Insiden ini kesembilan kalinya menimpa pesawat temput AU India dalam tahun ini.

MiG-27 dibuat oleh bekas Uni Sovyet dipertengahan tahun 1970-an. India mendapatkan lisensi untuk memproduksi MiG-27 di India.

AU India mengoperasikan 8 skuadron MiG-27 Bahadhur. Saat ini dilakukan program upgrade agar MiG-27 mampu beroperasi hingga 10 tahun lagi.

RIA Novosti/@beritahankam

Panglima TNI Sambut Kedatangan Satgas Kongo


24 Oktober 2009, Cilangkap -- Panglima TNI, Jenderal TNI Djoko Santoso, menyambut kedatangan Satgas Kompi Zeni (Kizi) TNI Konga XX-F/MONUC 2009, di Plaza Mabes TNI Cilangkap, setelah bertugas selama setahun di Kongo.

Upacara penerimaan Satgas Konga XX-F dihadiri antara lain oleh Kasad, Kasal, Kasau, Kasum TNI, Irjen TNI, para Asisten Panglima TNI dan Kapuspen TNI.

Panglima TNI mengatakan, penugasan misi perdamaian dunia dibawah bendera PBB merupakan bentuk kepercayaan sekaligus pengakuan dunia internasional terhadap bangsa dan negara Indonesia, khususnya TNI. Oleh sebab itu sudah selayaknya terus kita jaga dan tingkatkan, melalui dedikasi, loyalitas dan berbagai keberhasilan nyata.

Keikutsertaan TNI dalam berbagai misi perdamaian dunia guna mewujudkan perdamaian abadi merupakan komitmen TNI terhadap amanat Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945, kemudian mengalir kedalam negara UU Nomor 3/2002 mengenai pertahanan negara dan UU nomor 34/2004 tentang TNI, menjadi landasan, jiwa, semangat dan nilai-nilai dasar perjuangan TNI, untuk ikut serta secara aktif dalam berbagai tugas dan misi perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia.

Tugas menjaga perdamaian dunia, kata Jenderal Djoko, merupakan tugas yang luhur dan mulia serta membanggakan. Bukan saja mengangkat citra satuan dan TNI, tetapi juga citra dan harumnya nama bangsa dan negara di forum internasional. Lebih dari itu, tugas selama satu tahun di Kongo, juga menjadi salah satu catatan sejarah nasional maupun dunia internasional.

Panglima TNI juga berpesan, laksanakan proses konsolidasi, tuntaskan semua kegiatan administrasi dan investigasi penugasan baik bidang personel, materiil, sarana dan prasarana, sosialisasikan pengetahuan dan ketrampilan yang positif dan bermanfaat selama pelaksanaan tugas kepada rekan maupun satuan, sebagai salah satu bagian dari pembinaan satuan dan peningkatan kualitas pengabdian, perkokoh kepribadian, jati diri dan identitas sebagai Prajurit Sapta Marga, asah pengetahuan dan ketrampilan serta pelihara kesiapan fisik dan mental guna menyongsong tantangan tugas selanjutnya.

Kontingen Garuda Kompi Zeni XX- F/ Monuc yang berjumlah 174 orang dengan Komandan Satgas Mayor Czi Sugeng Hariyadi Yogo Pranowo, telah bertugas selama satu tahun dalam penugasannya Satgas Kizi ini membuat perbaikan jalan Dungu-Duru sepanjang 80 meter, renovasi kantor Walikota Dungu dan perawatan Bandara Dungu, Kongo.

Puspen/Pos Kota

Pasukan Pengganti Pamtas RI - PNG Tiba di Papua


23 Oktober 2009, Jayapura -- Sekitar 1500 Prajurit TNI sebagai pasukan pengganti Pamtas RI-PNG pada hari Jumat (23/10) pukul 06.00 WIT tiba di Pelabuhan Jayapura dengan KRI Tanjung Kambani, nomor lambung 971. Pasukan Pengganti tersebut terdiri dari Satgas Yonif 713/ST dan Satgas Yonif 527/BY. Sejumlah pejabat Kodam XVII/Cenderawasih menyambut kedatangan pasukan tersebut yang akan melaksanakan tugas Pamtas menggantikan Yonif 725/WRG dan Yonif 511/DY yang sudah satu tahun melaksanakan tugas Pamtas RI-PNG di wilayah Papua.

Selanjutnya pada pukul 09.00 WIT setelah dilakukan pengecekan personil dan materiil, seluruh pasukan melaksanakan pergeseran secara bergelombang ke Buper Waena Jayapura untuk menerima pembekalan tentang tugas-tugas yang akan dilaksanakan sebagai pasukan Pengamanan Perbatasan RI-PNG. Untuk diketahui bersama Satgas Yonif 713/ST dipimpin oleh Letkol Inf Jhonny Djamaris dan Satgas Yonif 527/BY dipimpin oleh Letkol Inf Ramli. Rencananya mereka akan diterima oleh Pangdam XVII/Cenderawasih pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober.

Pendam 17/Dispenad

TNI Belum akan Tambah Pasukan ke Timika

Seorang pengemudi PT Freeport menggunakan rompi dan helm anti peluru saat bersiap mengangkut karyawan di Timika, Papua (23/10). Teror penembakan sering terjadi di areal perusahaan tambang emas dan tembaga Freeport di Timika dan telah berlangsung sejak empat bulan terakhir. Insiden terakhir terjadi pada Selasa (20/10) yang mengakibatkan tiga orang karyawan Freeport terluka, saat ini masih dalam penyelidikan pihak Kepolisian. (Foto: ANTARA/Oka Barta Koz/hp/09)

23 Oktober 2009, Jakarta -- Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengatakan, pihaknya belum akan melakukan penambahan pasukan menyusul terjadinya penembakan kembali terhadap bus karyawan PT Freeport Indonesia di ruas jalan mile 42 yang mengakibatkan dua karyawan terluka.

"Sampai sekarang, rencana itu belum ada. Kami akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk intensifkan Satuan Tugas Patroli bersama di bawah kendali kepolisian," katanya usai menerima Kontingen Garuda XX-F yang telah menyelesaikan misi perdamaian di Kongo, di bawah bendera PBB di Jakarta, Jumat.

Sementara itu, Mabes Polri akan mengirimkan tim khusus ke Papua guna mengamankan areal PT Freeport, Kabupaten Mimika, Papua.

Kepala Polri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri mengatakan, pasukan dengan kemampuan khusus tersebut akan dikirimkan untuk mengusut tuntas pelaku penembakan yang selama ini meresahkan.

"Kami terus lakukan langkah pencegahan dan penindakan. Baru kemarin kami kirim unit khusus ke Timika. Target kami adalah jangan sampai hal ini terjadi lagi," kata Kapolri.

Unit Khusus tersebut, kata Bambang Hendarso, merupakan tim dengan kemampuan dan spesifikasi khusus. Pengiriman unit khusus tersebut dilakukan Polri, karena medan di kawasan tersebut yang dikenal sangat sulit untuk dapat dilakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan.

"Kita sudah lihat pola-pola (penembakan) yang lalu. Maka sekarang kita kirimkan tiga tim khusus. Dan ini harus ada hasil," tegasnya.

Mengenai siapa sebenarnya pelaku penembakan tersebut, Kapolri masih belum mau memberikan keterangan lebih rinci.

Ia enggan berspekulasi meski kasus serupa sudah berulang kali terjadi di Papua. "Kita masih mengacu bahwa di sana ada pelaku bersenjata. Dan ini akan kita jadikan target untuk kita tangkap," tegasnya.

Selama ini beberapa wilayah di Papua memang rawan terjadi konflik bersenjata.

Kapolri mengatakan, ada dua wilayah di Papua yang dominan terjadi kasus penembakan, yakni di sekitar Pegunungan Jayawijaya dan Timika. "Di sekitar Jayawijaya relatif sudah berkurang. Hanya di Timika saat ini masih terus terjadi," katanya.

ANTARA News

Rusia Kembali Beli UAV Buatan Israel

UAV Hermes 450 buatan Israel. (Foto: israeli-weapons.com)

23 Oktober 2009 -- Departemen Dalam Negeri Rusia merencanakan membeli dua pesawat nirawak buatan Israel pada 2010, ungkap Kepala Direktorat Logistik Depdagri Mayor Jenderal Vladimir Lucyanov, Kamis (22/10). Ditambahkannya pesawat ini akan digunakan untuk operasi khusus.

Depdagri Rusia akan membeli juga beberapa jenis senjata dan peralatan tertentu dari luar negeri, tetapi dalam jumlah terbatas.

Departemen Pertahanan Rusia telah membeli 12 pesawat nirawak dari Israel senilai 53 juta dolar. Pesawat nirawak ini akan dioperasikan oleh Angkatan Darat Rusia.

Militer Rusia berminat memiliki pesawat nirawak buatan Israel setelah melihat kemampuannya melebihi buatan Rusia saat konflik di Georgia.

Militer Rusia diperkirakan membutuhkan lebih dari 100 pesawat nirawak dan sedikitnya 10 sistem pandu untuk memastikan keefektifan pengamatan di medan tempur.

Pemenuhan kebutuhan ini diharapkan oleh pemerintah Rusia dari industri militer Rusia sendiri. Pembelian pesawat dari Israel ditujukan untuk memacu industri militer Rusia memproduksi pesawat setaraf dengan buatan Israel.

RIA Novosti/@beritahankam

Pasukan Polri Kontingen Terbaik di Sudan

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri menyalami personel FPU. Personel FPU 2 ini didampingi sekitar 10 police advisor. Penasihat polisi ini akan dijadikan penghubung dan memonitor pelanggaran terhadap Darfur Peace Agreement. (Foto: detikFoto/Hery Winarno)

Jakarta -- Pasukan Polri "Forced Police Unit" atau FPU Indonesia I A yang bertugas di Darfur, Sudan, mendapatkan penghargaan sebagai kontingen terbaik dari "Police Commisioner".

"Pasukan FPU Indonesia I A telah mendapat pujian dan penghargaan dari komisioner polisi," kata Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Sulistyo Ishak di Jakarta, Jumat.

FPU Indonesia I A adalah kontingen Polri pertama yang ditugaskan di Darfur, Sudan, berdasarkan perintah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1769 tertanggal 31 Juli 2007.

Mandat tersebut diberikan kepada "United Nations African Mission in Darfur" atau UNAMID dengan perintah menggelar operasi pasukan perdamaian gabungan antara PBB dan Uni Afrika dengan kekuatan 25.987 personil terdiri dari berbagai unsur negara.

Sulistyo mengatakan FPU Indonesia I A telah kembali ke Tanah Air setelah bertugas selama kurang lebih satu tahun sejak 12 Oktober 2008 hingga 19 Oktober 2009.

Sulistyo menuturkan penghargaan terbaik bagi FPU Indonesia I A menandakan penilaian tertinggi dunia internasional terhadap peran aktif Indonesia khususnya Polri pada proses perdamaian di Sudan.

Penghargaan disampaikan dalam bentuk surat dari Kepala Kepolisian UNAMID, Micheal Fryer.

Kepala Kepolisian UNAMID menyatakan surat penghargaan mempresentasikan sikap negara Indonesia terhadap komitmen internasional untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan di Sudan.

Micheal Fryer juga berterimakasih kepada Polri karena keberanian, kesabaran dan ketekunannya menjaga ketertiban sehingga tercipta pemulihan perdamaian secara perlahan dan lancar di Sudan.

Jumlah pasukan perdamaian FPU Indonesia I A mencapai 140 orang yang dipimpin Komisaris Besar Pol Johni Asadoma, setelah selesai tugas kemudian Polri memberangkatkan kembali FPU Indonesia II.

Polri mengirimkan pasukan perdamaian keduanya sebanyak 150 personil terdiri dari 140 personil FPU II dan 10 orang "advisor team" yang diberangkatkan pada Jumat (16/10).

Misi pengamanan Afrika di Darfur sudah berlangsung sejak 1 Januari 2008 dengan melibatkan 19.555 personil militer dari Afrika, 3.772 anggota kepolisian dan 19 FPU dengan jumlah personil 140 orang per FPU.

ANTARA News

Rantis Dipangga di Pameran Teknologi di Lemjiantek

23 Oktober 2009, Malang -- Seorang anak menaiki prototipe kendaraan Taktis Dipangga dalam Pameran Teknologi di Lemjiantek, Karangploso, Malang, Jawa Timur, Jumat (23/10). Kendaraan hasil modifikasi dari mobil jenis jeep tersebut mampu digunakan di segala medan dan dilengkapi dengan senjata. (Foto: ANTARA/Ari Bowo Sucipto/Koz/hp/09)

Friday, October 23, 2009

Rusia Tetap Melanjutkan Kerjasama Militer Dengan Iran

Sistem rudal permukaan ke udara S-300. (Foto: aviation.com)

23 Oktober 2009 -- Rusia tidak mempunyai rencana menghentikan kerjasama militer dengan Iran diberitakan RIA Novosti, Rabu (22/10) mengutip pernyataan pejabat militer Rusia.

Pernyataan tersebut dikeluarkan untuk membantah pemberitaan media bahwa Rusia dapat membatalkan kontrak pengiriman sistem rudal permukaan ke udara S-300 ke Iran.

“Rusia memutuskan melanjutkan kerjasama militer dan teknis dengan Republik Islam Iran dengan secara ketat mematuhi hukum yang berlaku dan tanggung jawab internasional ,” ungkap jurubicara Federal Service untuk Kerjasama Militer dan Teknis.

Sistim hanud S-300 menjadikan F-16 Sufa milik AU Israel peti mayat terbang. (Foto: aviation.com)

Seperti diberitakan sebelumnya, Rusia berpontensi kehilangan keuntungan sekitar 1 milyar dolar ditambah dengan 300 - 400 juta dolar untuk membayar denda dan pinalti, jika membatalkan kontrak pengiriman sistem hanud S-300 ke Iran.

Israel dan Amerika Serikat menentang penjualan S-300 ke Iran karena akan mengurangi supremasi kekuatan udara Israel. Sistem hanud S-300 menjadikan jet tempur AU Israel F-16 dan F15 menjadi sasaran empuk jika melakukan serangan udara ke wilayah Iran.

Yang paling mereka khawatirkan, jika Iran membagi teknologi S-300 kepada sekutunya di Lebanon Hizbullah.

Selain melalui jalur diplomasi untuk mengagalkan pengiriman S-300 ke Iran, Israel sedang melakukan negosiasi pembelian jet tempur F-35 dengan Amerika Serikat.

RIA Novosti/@beritahankam

Djoko Berharap Kerja Sama TNI-Dephan Makin Baik

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Budiono memimpin Sidang Kabinet Paripurna pertama yang diikuti para Menerteri Kabiner Indonesia Bersatu (KIB), di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (23/10). (Foto: ANTARA/Ali Anwar/hp/09)

23 Oktober 2009, Jakarta -- Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso berharap kerja sama TNI dengan Departemen Pertahanan di bawah kepemimpinan Purnomo Yusgiantoro, akan semakin baik.

"Ya kami berharap apa yang selama ini sudah berjalan baik, dapat terus ditingkatkan," katanya menjawab ANTARA News di Jakarta, Jumat.

Djoko menambahkan, kerja sama yang baik antara Departemen Pertahanan dengan TNI sangat penting, terutama dalam merumuskan berbagai kebijakan sistem pertahanan nasional.

"Kerja sama yang makin baik, itu penting," katanya, singkat.

Purnomo Yusgiantoro sejak Kamis (22/10) resmi menjabat sebagai Menteri Pertahanan menggantikan Juwono Sudarsono.

Dalam program 100 harinya, Purnomo yang sebelumnya menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjanjikan pengelolaan anggara pertahanan seefektif dan seefisien mungkin.

"Anggaran pertahanan yang ada cukup besar, namun itu masih harus dibagikan di seluruh satuan kerja yang ada di Departemen Pertahanan, Mabes TNI dan mabes ketiga angkatan," katanya.

Jadi, perlu pengelolaan yang efektif dan efisien agar kebocoran anggaran dapat makin ditekan.

"Selama ini, tingkat kebocoran anggaran di Departemen Pertahanan sudah menurun siginifikan. Dan ini yang akan kami intensifkan," kata Purnomo.

Selain pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien, maka Purnomo juga berjanji untuk memperhatikan tingkat kesejahteraan prajurit dan kenaikan anggaran bagi pertahanan.

"Itu pasti, tetapi bertahap. Dan kita juga akan memfokuskan pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri," katanya.

Industri pertahanan dalam negeri harus sudah mulai meningkatkan orientasi ekspornya. "Sekarang ini sudah, namun itu harus lebih ditingkatkan lagi," demikian Purnomo.

Belasan tahun lalu, Purnomo pernah menjadi Wakil Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas, sehingga kehadirannya di Departemen Pertahanan yang menangani masalah pertahanan dan militer bukan merupakan hal yang asing baginya.

ANTARA News

Beda Pesan Presiden kepada Juwono dan Purnomo

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono berfoto bersama para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di tangga Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/10). Kepala Negara melantik 34 menteri dan tiga pejabat negara setingkat menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/ss/ama/09)

23 Oktober 2009, Jakarta -- Presiden SBY menitipkan dua pesan pada masing-masing person yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Meski demikian, ada perbedaan antara pesan yang dititipkan pada Juwono Sudarsono dan penggantinya, Purnomo Yusgiantoro.

Kepada Juwono, presiden menitipkan dua hal pokok yang harus dijaga. Yakni, netralitas TNI dan pembenahan secara bertahap tapi pasti terkait pengadaan alutsista.

"Presiden berpesan agar kita harus menjadi pelopor dalam reformasi birokrasi, termasuk reformasi pengadaan. Supaya ada prosedur atau tata cara supaya patuh pada anggaran," terang Juwono dalam sambutan perpisahan dalam sertijab Menhan di Jakarta, Kamis (22/10).

Sementara kepada Purnomo, SBY menitipkan dua agenda yang lebih luas. Pertama, perancangan pada total defense. Pemerintahan sekarang dituntut tidak sekedar memetakan ancaman konflik berdasarkan peperangan, tapi juga ancaman terhadap ketersediaan sumber daya alam dan ketahanan pangan.

"Yang kedua, adalah masalah keekonomian, terutama pengadaan alutsista. Di dalam sistem budgeting kita, tidak hanya disisi pendapatan APBN tapi juga di penerimaan. Inilah yang harus dilihat dari sisi yang lebih luas dan banyak yang harus diakomodasikan," terangnya, dalam acara yang sama.

Purnomo Janji Kelola Anggaran Pertahanan Seefisien Mungkin

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro berjanji akan mengelola anggaran pertahanan seefisien mungkin agar benar-benar mendukung sistem pertahanan nasional secara maksimal.

"Hal itu sesuai dengan pesan Presiden agar penggunaan anggaran pertahanan dikelola secara efektif dan efisien," katanya setelah menghadiri serah terima jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta, Kamis.

Purnomo mengatakan anggaran pertahanan yang ada harus dibagikan ke seluruh satuan kerja di Departemen Pertahanan dan Mabes TNI serta Mabes TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

"Jadi, ini harus dikelola dengan baik termasuk bagi pengadaan alat utama sistem senjata," katanya.

Purnomo menambahkan, untuk pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien pihaknya mengintensifkan pengawasan termasuk bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BPKP serangkaian audit yang dilakukan.

"Untuk pengadaan alat utama sistem senjata, kita akan intensifkan melalui "multi years budgeting", jadi dapat ditekan berbagai kemungkinan bocornya anggaran," ujarnya.

Purnomo mengatakan tingkat kebocoran anggaran di Departemen Pertahanan sudah menurun secara signifikan. "Dan ini yang akan kita teruskan," katanya.

Selain pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien, Purnomo juga berjanji untuk memperhatikan tingkat kesejahteraan prajurit dan kenaikan anggaran bagi pertahanan. "Itu pasti, tetapi bertahap. Dan kita juga akan memfokuskan pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri," katanya.

Industri pertahanan dalam negeri harus sudah mulai meningkatkan orientasi ekspornya. "Sekarang ini sudah, namun itu harus lebih ditingkatkan lagi," demikian Purnomo.

Agum Gumelar: Purnomo Sosok Tepat Jadi Menhan

Mantan Gubernur Lemhanas Agum Gumelar menilai pemilihan Purnomo Yusgiantoro menjadi menteri pertahanan (Menhan) dinilai tepat mengingat tuntutan demokrasi yang kian berkembang.

"Pemilihan Purnomo sebagai Menhan sudah sangat tepat," kata Agum Gumelar ketika dimintai tanggapan soal dipilihnya Purnomo sebagai Menhan, di Jakarta, Rabu (22/10).

Saat Agum menjadi gubernur Lemhanas, Purnomo Yusgiantoro menjabat sebagai wakil gubernur Lemhanas.

Agum yang terkesan membela Purnomo mengemukakan, kapasitas Purnomo cukup kuat untuk menjalankan posisi sebagai menteri pertahanan mengingat wawasannya dan karirnya di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu pernah menjadi wakil gubernur Lemhanas.

Menurut dia, pemahaman tantangan global dan persoalan pertahanan negara dalam prespektif intrernasional sangat dipahami oleh Purnomo, apalagi mengingat jabatan terakhirnya menjadi Menteri ESDM, di mana persoalan energi sebagai persoalan pertahanan negara.

"Bukan saatnya menilai sipil tidak mampu lagi karena sebenarnya banyak sipil yang paham mengenai pertahanan," kata mantan Menkopolkom di era Presiden Abdurrahman Wahid.

Dia pun menepis tudingan bahwa Purnomo bukan orang yang tepat duduk di menteri pertahanan mengingat catatannya yang dekat dengan kalangan militer.

MEDIA INDONESIA/ANTARA News

Kuwait Akan Beli Jet Tempur Rafale

Jet tempur Rafale. (Foto: airforce-technology.com)

23 Oktober 2009 -- Pemerintah Kuwait tertarik membeli jet tempur Rafale buatan pabrik pesawat Dassault Aviation Perancis untuk memperkuat angkatan udaranya dan berharap penandatanganan kontrak dengan Perancis segera.

Menteri Pertahanan Kuwait Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabah mengatakan berharap dapat menerima penawaran dari Perancis segera.

Sheik Jaber mengatakan kepada media setelah penandatanganan kesepakatan pertahanan baru dengan mitranya dari Perancis Menhan Herve Morin.

Awal tahun ini, Presiden Perancis Nicolas Sarkozy mengatakan telah dibicarakan kemungkinan pembelian lebih dari 28 jet tempur Rafale oleh Kuwait, dia berharap telah disepakati sebelum akhir tahun 2009.

Morin mengatakan grup teknis segera bertemu untuk menyelesaikan butir-butir kesepakatan.

Jika pembelian ini terealisasi penjualan Rafale ke luar Perancis adalah kedua kalinya, setelah sebelumnya pemerintah Brazilia memutuskan membeli Rafale untuk memodernisasi angkatan udaranya.

Airforce-technology/@beritahankam

19 Kapal Asing Ditahan, 4 Ditenggelamkan

Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Erwin TP Lumban Tobing, memeriksa kapal motor asal Thailand yang ditangkap di Dermaga Polair Polda Kalbar, Pontianak, Senin (13/4). Dua kapal motor KM. Minamas 7 atau POR Sakthavee 18 dan KM. Camar Laut 3 atau Sinsombat 18 yang ditangkap di Perairan Natuna oleh Kapal Patroli Lumba-Lumba 603 milik Polair Polda Kalbar tersebut, telah melakukan pelanggaran menangkap ikan tanpa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan di luar daerah yang diijinkan (Fishing Ground), serta melakukan pemalsuan identitas. (Foto: ANTARA/Jessica Wuysang/ss/ama/09)

23 Oktober 2009, Pontianak -- Dalam dua pekan terakhir ini, Departemen Kelautan dan Perikanan menahan 18 kapal nelayan Thailand dan 1 kapal nelayan Vietnam yang diduga kuat mencuri ikan di perairan Natuna dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut China Selatan. Selain itu, DKP telah menenggelamkan 4 kapal nelayan Vietnam yang tertangkap basah mencuri ikan di Laut Natuna, Selasa pekan lalu.

”Semua kapal asing itu ditangkap di wilayah teritorial Indonesia, kecuali kapal Thailand Rudenad III yang ditangkap di ZEE Laut China Selatan,” kata Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan DKP Aji Sularso saat dihubungi di Jakarta, Kamis (22/10).

Sebagian nama lambung kapal nelayan Thailand tersebut ditulis dalam bahasa Indonesia. Namun, setelah diperiksa, dokumen yang digunakan ternyata palsu. Diduga, ada jaringan di dalam negeri yang terlibat dalam pemalsuan dokumen kapal itu.

”Pasti ada fasilitatornya. Tidak mungkin mereka berani masuk wilayah teritorial menggunakan nama Indonesia dan memiliki dokumen palsu,” kata Aji.

Tentang kapal nelayan Vietnam yang ditenggelamkan, Aji mengatakan, ada lima kapal dengan 80 nelayan Vietnam yang ditangkap di Laut Natuna dua hari yang lalu. ”Semua anak buah kapal dikumpulkan di satu kapal dan langsung dipulangkan ke negara asal mereka, sedangkan empat kapal lainnya ditenggelamkan,” ujarnya.

”Penenggelaman kapal asing merupakan bagian dari upaya pemberantasan illegal fishing di perairan Indonesia dan ini ada payung hukumnya, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,” kata Aji, seraya menambahkan, dalam tiga bulan terakhir, sekitar 30 kapal asing ditenggelamkan karena menangkap ikan secara ilegal di teritorial Indonesia.

Menurut Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak Bambang Nugroho, potensi ikan di Laut Natuna pada musim utara saat ini sangat melimpah. Itulah sebabnya, meskipun gelombang laut sangat tinggi, kapal nelayan asing tetap nekat masuk dan mencuri ikan di perairan tersebut. ”Kapten kapal patroli kita sampai kewalahan karena begitu banyaknya kapal asing yang mencuri ikan,” katanya.

Hasil tangkapan turun


Di Cianjur, Jawa Barat, nelayan tradisional setempat mengeluh karena hasil tangkapan ikan mereka dalam beberapa pekan terakhir turun hingga 50 persen. Mereka menduga, ini akibat beroperasinya kapal-kapal berbendera asing.

Menurut Wakil Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Cianjur Asep Samudera, pihaknya sudah melaporkan adanya sejumlah kapal asing yang beroperasi di perairan Cianjur kepada pihak-pihak terkait.

”Tetapi, sampai sekarang belum ada penanganan yang berarti. Kapal-kapal asing tersebut tetap bebas beroperasi di wilayah operasi nelayan tradisional,” keluhnya.

KOMPAS

Pangdam Jaya Tinjau Latihan Menembak Senjata Kendaraan Tempur


22 Oktober 2009, Jakarta -- Menembak senjata kendaraan tempur merupakan kemampuan teknis yang harus dimiliki oleh personel Satuan Kavaleri dengan jabatan Tamtama Penembak Senjata Kendaraan Tempur maupun Komandan Kendaraan yang memimpin Kendaraan Tempur tersebut.

Batalyon Kavaleri- 7/Panser Khusus sebagai Satuan Kavaleri yang mengoperasikan kendaraan tempur jenis Commando V150 dan VAB melaksanakan latihan menembak senjata kendaraan tempur bertempat di lapangan tembak senjata berat Batujajar Bandung. Kamis (22/10).

Komandan Bataliyon Kavaleri-7/Sersus Letnan Kolonel Kav Ketut Adi Suastaputra memimpin langsung latihan menembak senjata Ranpur yang dilaksanakan meliputi menembak senjata Kanon V150 kaliber 90 mm dan senjata Senapan Mesin Sedang (SMS) M60 Coaxial serta M60 Penangkis Serangan Udara (PSU) kaliber 7,62 mm.

Penembakan dilaksanakan secara statis disesuaikan dengan jarak efektif dari masing-masing senjata dan medan latihan yang tersedia dimana sasaran Kanon V150 ditempatkan pada jarak 1000 meter dan SMS M60 Coaxial serta PSU pada jarak 600 meter.

Latihan menembak kali ini melibatkan seluruh personel dengan jabatan organik Danton, Baton, Danran, Danrubu dan Tabaknon serta Tabak SMS yang ada di satuan saat ini.

Dalam latihan menembak tersebut Komandan Batalyon menyampaikan bahwa, Ranpur yang dioperasikan seluruh Satuan Kavaleri, Ranpur V150 AP dan Intai memiliki beberapa kekhususan dalam pelaksanaan penembakan senjata Ranpur yang terdapat pada Ranpur tersebut.

Berbeda dengan Ranpur Tank ataupun APC roda rantai, Ranpur V150 Intai maupun AP memiliki 1 buah kubah senjata (weapon turret) sekaligus memiliki kubah penembakan senjata PSU (penangkis serangan udara) yang terpisah dengan kubah utama. Kubah tersebut dipersenjatai dengan senjata SMS M60 kaliber 7,62 mm yang merupakan additional mounting untuk mengatasi ancaman serangan udara musuh yang dapat pula berfungsi sebagai senjata anti Infanteri.

Danyon juga menambahkan, untuk mencapai kualifikasi mahir dalam kemampuan teknis menembak senjata Ranpur merupakan primary goal dalam setiap latihan yang dilaksanakan setiap tahun anggaran.

Penggunaan amunisi tajam dan dinamika yang terjadi selama penembakan merupakan faktor penentu tersendiri dalam menilai keberhasilan latihan.

Penilaian keberhasilan latihan menembak senjata Ranpur tidak semata-mata berdasarkan hasil perkenaan sasaran melainkan juga berdasarkan kemampuan dalam membidik sasaran dan melayani senjata serta mengatasi gangguan selama penembakan, jelasnya.

Pangdam Jaya/Jayakarta Mayor Jenderal TNI Darpito Pudyastungkoro, S.Ip. MM didampingi Asisten Operasi Kasdam Jaya Kolonel Inf G Supit dan Kepala Staf Pribadi Pangdam Jaya ikut menyaksikan latihan ini.

Dalam peninjauannya Pangdam Jaya merasa puas dengan kemampuan para prajurit Batalyon Kavaleri-7/Sersus yang telah sangat serius melaksanakan latihan menembak tersebut.

Pos Kota

Thursday, October 22, 2009

Kobangdikal Godok 111 Prajurit Terpilih TNI AL

Anggota Taifib sedang latihan terjun. (Foto: marinir)

22 Oktober 2009, Surabaya -- Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI AL (Kobangdikal) kembali mengelar empat pendidikan brevet yang memiliki keahlian khusus, masing-masing adalah Pendidikan Pasukan Katak (Dikpaska), Pendidikan Calon Awak Kapal Selam (Dikcawak Kasel), Pendidikan Juru Penyelam (Dikjursel), dan Pendidikan Intai Amfibi (Diktaifib) Marinir.

Keempat pendidikan brevet yang diikuti oleh 111 prajurit terpilih TNI AL itu, dibuka secara resmi oleh Wakil Komandan (Wadan) Kobangdikal Brigjen TNI (Mar) Arief Suherman di lapangan laut Seram, Kobangdikal, Surabaya, Rabu (21/10).

Dari 111 prajurit TNI AL terpilih itu, 31 orang diantaranya mengikuti Dikpaska, 29 orang mengikuti Dikcawak Kasel, 13 orang mengikuti Dikjursel,dan 38 orang mengikuti Diktaifib Marinir.

Mereka berhak mengikuti pendidikan brevet di Kobangdikal, setelah menjalani tes yang cukup berat selama hampir satu bulan baik fisik, mental maupun psykologinya. Selain itu mereka juga dihadapkan pada persaingan yang sangat ketat diantara sesama mereka sendiri.

Dalam amanat tertulisnya, Komandan Kobangdikal Laksamana Muda TNI Sumartono mengungkapkan, upaya TNI AL dalam rangka menyediakan SDM yang berkualitas dan profesional tidaklah mudah. Berbagai macam pendidikan termasuk keempat pendidikan brevet ini diadakan untuk memenuhi harapan tersebut.

Walaupun demikian, Dankobangdikal mengharapkan agar selain memiliki kualitas kemampuan yang ditampilkan dalam wujud profesionalisme, para prajurit harus memiliki integritas pribadi sebagai prajurit matra laut yang berkarakter bahariwan dan bermoral tinggi.

Dikaitkankan dengan kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, lanjut Dankobangdikal, kehadiran naval power akan memberikan tiga keunggulan sekaligus, yaitu keunggulan sebagai unsur defensif yang mematikan, unsur ofensif yang efektif dan detterence faktor yang baik, sehingga musuh akan takut dan mengurungkan niat jahatnya.

Pada bagian akhir amanatnya, Dankobangdikal meminta kepada 111 siswa dik brevet TNI AL untuk menyiapkan fisik dan mental untuk menghadapi berbagai latihan yang berat, sebab pendidikan ini mempunyai tantangan dan resiko tinggi, karena sebagian besar waktu digunakan untuk berlatih sesuai dengan tugas yang akan dijalani kelak.

KOBANGDIKAL

Indonesia Siap Kirimkan Polisi Perempuan Untuk PBB

Prajurit perempuan TNI yang bergabung dengan KONGA di Lebanon. (Foto: ANTARA)

22 Oktober 2009, New York -- Indonesia menyatakan siap memenuhi seruan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar mengirimkan lebih banyak polisi perempuan untuk berbagai penjaga perdamaian PBB di seluruh dunia.

"Kita mendukung seruan itu dan Indonesia memang punya keinginan untuk menambah anggota kepolisian perempuan bergabung dengan misi-misi PBB," kata Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB-New York Dubes Hasan Kleib kepada ANTARA di New York, Rabu.

Komentar Hasan terlontar menyusul imbauan Divisi Polisi Departemen Operasi Penjaga Perdamaian PBB (DPKO) soal penambahan personil polisi perempuan PBB.

Hasan Kleib bahkan memastikanb, Indonesia bisa segera menyiapkan personel-personel polisi perempuan untuk bergabung dengan misi penjaga perdamaian PBB.

"Jadi kita sekarang sedang menunggu posisi yang ditawarkan. Kita akan lihat dan kita cocokkan dengan ketersediaan personel dari Indonesia," katanya.

Saat ini, sekitar 150 polisi Indonesia tengah diperbantukan dalam misi penjaga perdamaian PBB di berbagai negara, dengan tugas membangun ketertiban dan aturan hukum di wilayah-wilayah yang sebelumnya dilanda konflik.

Dari jumlah itu, sembilan diantaranya adalah polisi perempuan, dengan enam diantaranya ditempatkan pada misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL), dua di Darfur (MONUC) dan satu di Sudan (UNMIS).

Wakil Penasehat Kepolisian PBB Ann-Marie Orler, Selasa (20/10) di Markas Besar PBB, New York, mengatakan PBB sedang berupaya memperkuat unit kepolisian pada misi-misi penjaga perdamaian di seluruh dunia.

Namun upaya itu tergantung kepada komitmen negara-negara anggota PBB dalam menyumbang personel polisi berkemampuan tinggi untuk menjalankan tugas-tugas kepolisian sesuai standard dan nilai-nilai PBB.

Pada Agustus 2009, Divisi Polisi DPKO meluncurkan program rekrutmenn polisi laki-laki dan perempuan dengan target meningkatkan jumlah perempuan dari sembilan persen menjadi 20 persen pada tahun 2014.

"Kami mendorong negara-negara anggota PBB untuk membuat kebijakan yang mengatur bahwa prosentase jumlah polisi perempuan yang diperbantukan sama dengan prosentase minimal yang mereka miliki di kepolisian nasionalnya," ujar Orler.

Untuk jangka panjang, PBB menginginkan perbandingan jumlah polisi laki-laki dan perempuan 50-20.

Saat ini PBB mempekerjakan 12.000 personel polisi laki-laki dan perempuan dari 100 negara di 17 misi PBB di berbagai belahan dunia, sedangkan total personel polisi yang diizinkan Dewan Keamanan ke operasi-operasi penjaga perdamaian PBB adalah 15.000 polisi.

ANTARA News

KRI Teluk Hading Angkut Satu Batalyon TNI AD Ke Gorontalo

KRI Teluk Hading-538.

22 Oktober 2009, Jakarta -- KRI Teluk Hading-538 dengan Komandan Mayor Laut (P) Nauldi Tangka pekan lalu berangkat dari dermaga Komando Lintas laut Jakarta mengangkut pasukan salah satu kesatuan TNI AD yang akan bertugas dalam rangka pembentukan satuan baru di Gorontalo, tiba di perairan Makasar, Rabu (22/10).

Kapal perang jenis Landhing ship Tank (LST ) tipe Frosch salah satu unsur Komando Lintas laut Militer (Klinlamil ) tersebut mengangkut pasukan beserta kelengkapananya sejumlah satu batalyon yang diembarkasi dari satuan di Jakarta, Surabaya dan Makassar dalam rangka pembentukan satuan baru TNI AD yang direncanakan dipusatkan di Gorontalo.

Kapal perang yang diawaki 71 personil dan diproduksi tahun 1979 tersebut sehari-hari dibawah pembinaan Satuan Lintas laut (Satlinalmil) Jakarta , dan sampai saat ini memiliki kemampuan sekitar 11 knot perjam dalam kecepatan ekonomis .

Setelah melaksanakan embarkasi pasukan sekitar satu kompi dari satuan TNI AD dan pengisian bekal ulang bahan bakar dan kebutuhan lainnya yang mendukung kegiatan operasi selanjutnya melaksnakan pergeseran pasukan menuju Gorontalo.

5 kapal perang Sementara itu dalam kegiatan operasi pergeseran pasukan ke wilayah Indonesia bagian Barat maupun wilayah timur sampai dengan angkutan pasukan di pulau-pulau yang berbatasan dengan negara tetangga , merupakan salah satu tugas Pokok Komando Lintas laut Militer .

Saat ini Komando lintas laut sedikitnya mengerahkan lima unsur kapal perang yang saat ini sedang melaksanakan pergeseran pasukan diantaranya KRI Teluk Amboina-503 dan KRI Tanjung Kambani-971 dan KRI Teluk Ratai-509 yang saat ini bertugas operasi pergeseran pasukan di perairan wilayah Indonesia Timur sampai ke pulau yang berbatasan dengan negara tetangga diantaranya Papua Nugini.

Kolinlamil dengan unsur-unsur yang sangat terbatas di pangkalan Satlinlamil Surabaya maupun di Satlinlamil Jakarta masih disipapkan beberapa unsur dalam rangka melaksanakan tugas ke Wilayah Barat Indonesia diantaranya operasi pergeseran pasukan ke pulau-pulau perbatasan wilayah Indonesia Barat diantaranya Pulau Natuna, Pulau Kalimantan dan beberapa pulau yang langsung berbatasan dengan negara tetangga .

Dispen Kolin

Isra Si Pengawas Laut : Radar Pantai Pertama Buatan LIPI


14 Oktober 2009 -- Alat yang terpancang di pinggir pantai itu tak lebih besar dari kotak es yang biasa dibawa para nelayan untuk menangkap ikan, tapi tak ada kapal besar yang bisa menghindarinya. "Kepalanya" yang berbentuk dua potongan silinder berwarna abu-abu secara kontinu menembakkan gelombang dengan modulasi FM-radio ke arah laut.

Begitu "menangkap" kapal laut yang mendekat, sinyal itu kembali memantul ke pantai. Dalam sekejap, keberadaan kapal laut itu sudah terlihat di layar monitor.

Begitulah cara kerja Isra, si radar pengawas laut. Isra (Indonesia Sea Radar) adalah radar buatan Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPET LIPI). Bersama Indra (Indonesian Radar), radar buatan tim RCS-247 (divisi radar dari perusahaan teknologi informasi Solusi247), Isra ditampilkan dalam Seminar Radar Nasional III Tahun 2009 di Bandung, Kamis pekan lalu. "Keduanya merupakan radar pertama buatan Indonesia," ujar Kepala Bidang Telekomunikasi PPET LIPI Mashury Wahab kepada Tempo.

Berbeda dengan Indra yang "lahir duluan", Isra merupakan jenis radar pengawas pantai (coastal surveillance radar). Sedangkan Indra dikembangkan sebagai radar navigasi kapal. "Selain itu, peranti lunak Indra harus mengikuti ketentuan International Maritime Organization (IMO), sedangkan ISRA tidak," kata Mashury.

Aplikasi dari radar ini, kata Mashury, paling tidak untuk memonitor lalu lintas kapal laut di pelabuhan. Radar ini bisa digunakan sebagai pemandu kapal-kapal besar yang berseliweran di pelabuhan tidak sampai bertabrakan atau mengantisipasi masuknya kapal laut pendatang ilegal. "Juga memonitor kapal laut di pinggir pantai, seperti daerah pantai di pulau terluar atau Selat Malaka yang rawan didatangi kapal asing tanpa izin," katanya.

Syahrul Aiman, Deputi Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI, menyatakan sampai 2014, LIPI mentargetkan pengembangan tiga radar pengawas pantai yang akan dipasang di tiga kawasan terujung pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. "Untuk sementara, LIPI baru mengembangkan radar darat untuk navigasi pantai," ujarnya. "Radar untuk militer masih akan dibahas."

Saat ini Isra memang masih dalam taraf uji coba. Tes pertama dilakukan di atas gedung LIPI di Sangkuriang, Bandung. Tes berikutnya akan dilaksanakan di pinggir laut di Cilegon, Banten, di dekat PLTU Suralaya pada akhir Mei.

Untuk tes dalam skala lebih besar tersebut, 20 peneliti dengan tim inti sebanyak enam orang telah menyelesaikan beberapa prototipe. Nantinya Isra akan diletakkan di beberapa tempat berbeda yang satu sama lain dihubungkan dengan jaringan. "Karena jangkauan setiap radar 64 kilometer, dengan menggabungkannya dalam satu jaringan, pemantauan radar itu akan mencakup ratusan kilometer," katanya.

Sejauh ini, tes menunjukkan radar bisa bekerja baik, tapi masih ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan sesuai prinsip cara kerja pantulan pada radar. Salah satunya, obyek yang dideteksi bisa memancarkan kembali sinyal yang dipancarkan oleh ISRA. "Misalnya, pantulan dari kapal kecil yang terbuat dari fiber pantulannya akan lebih kecil dibandingkan dengan kapal besar yang sebagian besar terbuat dari metal," katanya.

LIPI sengaja membatasi kemampuan pembacaan obyek kapal untuk menghindari radar berteknologi Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) itu mendeteksi semua jenis kapal mulai yang paling besar hingga perahu nelayan yang kecil. "Kita harus memilih daerah mana yang akan dilihat," katanya.

Nantinya Isra akan dipasang di atas menara setinggi 10 meter. Idealnya, kata Mashury, lebih tinggi lebih bagus namun tidak lebih dari 40 meter. "Kami harus memperhitungkan tamparan angin yang akan semakin kencang jika radar semakin tinggi," katanya.

Gangguan angin dan kondisi alam memang salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Isra sehingga Mashury berencana meningkatkan kemampuan radar itu dalam mendeteksi obyek, baik dari sisi jangkauan maupun kemampuan untuk mengurangi gangguan alam sekitar. Tekanan angin yang kencang, misalnya, dapat mengacaukan sinyal yang terbaca di alat penerima. Angin kencang juga bisa membahayakan kestabilan kaki pancangnya sehingga survei lokasi amat penting dilakukan sebelum menempatkan radar.

Meski belum sempurna betul, Mashury amat bangga dengan radar baru ini. Dengan bobot sekitar 150 kilogram, Isra memiliki peralatan elektronik yang semuanya dipasang di dalam badan radar. "Ini yang membedakan dengan produk lain yang menyimpan peralatan elektronik di tempat terpisah," katanya.

Sebagai radar pertama buatan dalam negeri, Isra dan Indra dibuat dengan semangat mandiri alias tidak bergantung pada komponen luar negeri. Itu sebabnya, sejak dirancang pada Mei 2006, radar ini sudah diwarnai dengan sejumlah komponen lokal asli buatan dalam negeri. Dari peranti lunaknya, komponen-komponen seperti filter, modul antena, konstruksi mekanik, dudukan antena, penggerak motor, sampai radome (kepala berbentuk dua potongan silinder yang menyelubungi antena radar).

Meski demikian, tim LIPI maupun RCS-247 tak bisa menghindari komponen impor karena radar membutuhkan banyak peralatan yang belum bisa dibuat di dalam negeri. Komponen impor yang digunakan antara lain peralatan pengatur frekuensi seperti penguat daya (power amplifier) dan low noise amplifier, penerima sinyal dengan gangguan noise yang dikurangi dan diletakkan di bagian penerima sinyal. "Konten lokal masih empat puluh persen, sisanya impor," katanya.

Antara 'Adik' dan 'Kakak'

Isra bisa dikatakan sebagai "adik kandung" Indra. Isra dirancang oleh para peneliti dari Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPET LIPI), sedangkan Indra, yang selesai dibuat pada 2008, merupakan hasil kreativitas divisi Radio & Communication System (RCS) dari PT Solusi 247.

Meski begitu, para ahli dari LIPI juga terlibat di dalam pembuatan Indra karena pada proyek Indra-1, LIPI juga sudah terlibat terutama pada pengukuran dan pengetesan. "Kami juga terlibat mengerjakan Indra-1 dan dalam waktu yang sama juga menggarap Isra," kata Mashury.

Keduanya membutuhkan waktu pengerjaan yang relatif sama, yaitu sekitar tiga tahun.

Pada tahap berikutnya, kedua radar ini akan berganti nama. "Nama radar Indra-1 nantinya akan diganti menjadi Indera, sedangkan Indra-2 adalah nama radar yang kemudian diganti menjadi Isra," ujarnya.

Persamaan di antara keduanya adalah teknologi yang diterapkan, yaitu Frequency-Modulated Continuous Wave (FM-CW). "Dengan teknologi ini, konsumsi daya dan ukuran radar menjadi lebih kecil dari radar pada umumnya," katanya.

Keuntungan lain teknologi ini adalah hemat biaya. Dibandingkan dengan radar yang menggunakan Integrated Maritime Surveillance System (IMSS), misalnya, ongkos radar buatan Indonesia ini jauh lebih murah.

Kalau rusak, kata Mashury, penggantian komponen radar IMSS lebih mahal. Begitu pula biaya perawatannya. "Kira-kira perbandingannya bisa menjadi satu berbanding 10," ujarnya.

Ini juga diakui oleh Chief Executive Officer PT Solusi 247 Beno K. Pradekso. Menurut Beno, harga radar buatan dalam negeri ini lebih murah ketimbang radar impor. "Harga belum bisa katakan, tapi yang pasti lebih murah dibandingkan radar serupa buatan luar negeri," ujar Beno.

Adapun perbedaan di antara kedua radar ini, "si kakak" didesain untuk disimpan di kapal laut. Jadi desainnya pun, menurut Mashury, disesuaikan dengan pengaruh ombak atau guncangan di atas kapal.

Sedangkan "si adik" dirancang untuk disimpan di pinggir pantai sehingga desainnya berdasarkan perhitungan terpaan angin. "Kegunaannya untuk memantau pergerakan kapal dari pinggir pantai dengan jangkauan mencapai hingga 64 kilometer," ujar dia.

Perbedaan lain adik-kakak ini juga terlihat dari desain radome, pelindung berbentuk silinder yang ditempatkan pada pemindai radar untuk mencegah risiko guncangan dan untuk melindungi radar dari efek cuaca. Jika pada Indra ditemukan lekuk-lekuk yang mengarah ke depan radar, pada ISRA tidak ada lekukan sedikit pun. "Bentuknya ini ada perhitungannya karena jangan sampai sinyal yang dikeluarkan berkurang kekuatannya karena sudut atau bentuk yang salah," ujarnya.

Ristek

Transisi XIV F-16 dan Transisi XII Hawk MK-53 Dibuka

Komandan Lanud Iswahjudi, Marsma TNI Bambang Samoedro, S.Sos menyematkan “Dragon Sierra” kepada perwakilan siswa Pendidikan Transisi XIV F-16 di Ruang Rapat Malanud Iswahjudi, Kamis (22/10). (Foto: Pentak Lanud Iswahjudi )

22 Oktober 2009, Madiun -- Guna meningkatkan kemampuan (skill) dan profesionalisme, sebanyak tiga penerbang tempur Lanud Iswahjudi melaksanakan pendidikan Transisi XIV untuk pesawat F-16/Fighting Falcon dan Transisi XII untuk pesawat Hawk MK-53. Pendidikan dibuka oleh Komandan Lanud Iswahjudi Marsekal Pertama TNI Bambang Samoedro, S.Sos di Ruang Rapat Malanud Iswahjudi, Kamis (22/10).

Ketiga penerbang tersebut terdiri dari dua penerbang Transisi F-16/Fighting Falcon yaitu Letda Pnb Ferry Rachman dan Letda Pnb Nasrul Mahlidar, bertindak sebagai Kepala Sekolah Kapten Pnb M. Anjar Legowo. Sedangkan untuk Transisi Hawk MK-53 diikuti satu penerbang yaitu Letda Pnb Kurniadi S. Djatmiko sebagai Kepala Sekolah Mayor Pnb Marda Sarjono.

Pada kesempatan tersebut, Komandan Lanud Iswahjudi, Marsma TNI Bambang Samoedro, S.Sos mengatakan bahwa, di skadron udara para penerbang digodok, ditempa dan diasah untuk mampu melaksanakan tugas negara melalui cockpit pesawat tempur. Oleh karena itu para penerbang tersebut diharapkan senantiasa meningkatkan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas.

“Saya berharap para penerbang tidak ragu-ragu dalam bertindak serta harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam rangka mengasah profesionalisme serta ketangguhan dalam menghadapi segala persoalan yang timbul, baik dalam lingkungan penugasan, keluarga maupun sosial kemasyarakatan”, lanjut Marsma TNI Bambang Samoedro, S.Sos.

Pendidikan Transisi XIV penerbang F-16 akan berlangsung sampai bulan Januari 2010 meliputi bina kelas 204 jam pelajaran dan bina terbang setiap siswa 168 jam terbang, terang Lettu Pnb Andri Setyawan sebagai Perwira Pendidikan.

Sementara untuk pendidikan Transisi XII penerbang Hawk MK-53 akan berlangsung hingga bulan September 2010 meliputi bina kelas sebanyak 222 jam pelajaran dan bina terbang 70 jam terbang, sebagai Perwira Pendidikan Lettu Pnb Dharma T. Gultom, jelasnya.

PENTAK LANUD ISWAHJUDI

Ristek Fasilitasi BUMNIS dengan Combat Management System (CMS)


21 Oktober 2009 -- Pengembangan SEWACO [sensor weapon and control] atau Combat Management System [CMS] telah dilakukan dan dipasang di kapal Patroli Cepat [PC] TNI-AL, khususnya untuk pendeteksian bawah laut.

Fasilitasi RISTEK dalam mendorong PT LEN Industri untuk realisasi CMS secara bertahap dengan MFDnya Multi Function Display] telah dibuktikan pada tahun 1998 yaitu pemasangan 10 unit untuk sonar di 10 kapal jenis Parchim.

Tahun 2009 ini telah dilakukan koordinasi antara MABESAL, RISTEK dan PT LEN Industri untuk sinkronisasi program baik dari segi anggaran, tahapan pencapaian kemampuan PT LEN Industri serta kesiapan kapal yang akan disediakan oleh TNI-AL.

Rencana dimaksud telah disepakati oleh masing-masing pihak sesuai fungsi, dimana tahapan MFD yang diterapkan pada kapal Parchim dikembangkan menjadi CMS yang dapat diapllikasi oleh Kapal Parchim, Sigma maupun Patroli Cepat, sedangkan tahap berikutnya adalah diarahkan menjadi IWS untuk kapal Van Speejk.

Pelaksanaan kesepakatan tersebut akan dapat direalisasi terutama semangat untuk pembuktian design ngineering dalam negeri, dimana ketiga pihak akan mengawal secara bersama khususnya untuk applikasi prototype CMS yang dapat berfungsi di kapal Parchim pada tahun 2009 ini.

Sehubungan dengan hal dimaksud, maka pada tanggal 15–16 Oktober 2009, telah diadakan kunjungan ke TNI AL Surabaya [Disenlekal, Dislitbangal, Asrena Kasal, Asdep PTE dan staf, GM PT LEN Industri dan staf] untuk melihat secara langsung kondisi Kapal Parchim untuk rencana pemasangan CMS Under Water Console. Kunjungan dilanjutkan pada kapal jenis Van Speejk dan Corvet yang diharapkan PT LEN Industri dapat mengantisipasi rencana kebutuhan dalam negeri untuk pengadaan peralatan kapal khususnya CMS.

Kapal eks hibah jerman timur kelas Parchim yang berjumlah 16 buah dengan kelengkapan sonar system, saat ini hanya dioperasikan untuk kapal patroli, dimana seharusnya kapal ini berfungsi untuk pendeteksian musuh melalui bawah laut. Kondisi ini telah berulang kali diupayakan oleh TNI-AL untuk dikembalikan sesuai fungsi, tetapi dikarenakan kondisi keuangan negara, maka realisasinya agak terhambat. Untuk itu telah diadakan kesepakatan dalam pemenuhan tersebut perlu sinergi program untuk memacu daya saing industri serta percepatan hasil akhir sesuai kebutuhan user. Upaya TNI-AL untuk melakukan perbaikan kapal dimaksud telah dibutktikan oleh pihak swasta nasional terutama untuk perbaikan transducer, sedangkan kemampuan PT LEN Industri untuk pengembangan CMS telah dilaksanakan melalui kegiatan yang difasilitasi oleh RISTEK sejak tahun 2008 s/d 2010.

Pengembangan CMS ini diarahkan pada kapal jenis Van Speejk, dengan pertimbangan secara fungsi kapal ini mempunyai kelengkapan yang masih memadai. Sudah barang tentu kegiatan ini perlu tahapan pencapaian bertahap yang diharapkan tahun 2009 ini hasil kerja PT LEN Industri dapat dilakukan di kapal Parchim.

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian mencakup :1) Konsep R & D CMS yang dikembangkan oleh PT.LEN Industri , perlu data based yang meliputi sonar, ownship data, speed lock dan Unit ekskusi dengan memberdayakan peralatan untuk penembakan torpedo dan Borja [CMS dlm skala luas ada bagian untuk udara, permukaan dan bawah air]. Kebutuhan untuk data based ini menjadi bagian dari kontribusi TNI-AL dan akan didukung sepenuhnya; 2) Perlu integrasi dan sinkronisasi antar kegiatan yang dilakukan oleh RISTEK, TNI-AL, Swasta nasional dan PT LEN Industri agar pemanfaatan anggaran dan output secara bertahap dapat dibuktikan; 3). Penyusunan pohon industri sebagai pijakan tahapan pekerjaan atau kegiatan akan disusun secara bersama yang nantinya dapat dipakai oleh masing-masing pihak sesuai fungsi; 4).Perlu segera diadakan koordinasi untuk penyatuan tujuan antara MABESAL [Disenlekal, Dislitbangal dan Asrena], PT BMP, PT LEN Industri dan RISTEK, dimana setiap kegiatan yang sedang berjalan perlu penyesuaian hasil akhir, dengan demikian tahun 2009 diharapkan dapat dibuktikan hasil kerja antar pihak yang lebih konkrit.

Ristek

Menkes: Kerjasama dengan Namru-2 Tak Dilanjutkan

Laboratorium Naval Medical Research Unit (NAMRU)-2 di Jl Percetakan Negara, Jakarta Pusat menjadi pembicaraan publik karena dituding menjadi kedok intelijen. 19 Ilmuwan Amerika tidak tampak di laboratorium, mereka kebanyakan sudah menjadi kepala bagian riset yang memiliki ruangan khusus.

22 Oktober 2009, Jakarta -- Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedianingsih mengatakan pemerintah sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja sama dengan laboratorium riset medis Angkatan Laut Amerika Serikat di Jakarta (Naval Medical Research Unit/NAMRU-2).

"Kerja sama dengan Amerika Serikat tetap dilanjutkan, tapi bukan NAMRU. Bentuknya nanti dilihat. Tapi bukan dengan militer. Bukan NAMRU. Kalau waktu itu sudah tidak, masa mau kembali lagi," kata Endang di kediamannya, Jalan Pendidikan Raya III/J55, Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Kamis pagi.

Ia mengatakan, kerja sama bidang kesehatan dengan negara lain hanya akan dilakukan dengan lembaga riset yang dikelola sipil, bukan militer. "Dan harus dilihat, apakah setara, transparan dan menguntungkan kedua belah pihak. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan," katanya.

Endang mengatakan akan melanjutkan kesepakatan kerja sama riset dengan Amerika Serikat yang sudah dirintis Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Tanggal 15 September lalu, Siti Fadilah Supari dan Sekretaris Kementerian Kesehatan dan Pelayanan Kemanusiaan AS Kathleen Sebelius menandatangani nota kesepahaman kerja sama pembentukan Pusat Riset Biomedis dan Kesehatan Publik Indonesia-AS di Washington DC.

Peneliti yang mendapatkan gelar master dan doktor bidang kesehatan masyarakat di Harvard University, Amerika Serikat, itu mengatakan kerja sama internasional bidang kesehatan sangat penting.

"Karena kita tidak mungkin bisa sendirian. Yang penting kita mencari kawan, bukan lawan, dan kita harus tetap dihormati dan dipenuhi haknya," katanya.

Republika

Pasukan Polri Kembali dari Sudan

(Foto: detikFoto/Hery Winarno)

22 Oktober 2009, Jakarta -- 130 personel Formed Police Unit Polri tiba di Indonesia. Mereka kembali ke Tanah Air setelah selama setahun ikut membantu menjaga perdamaian di Sudan.

Penerimaan pasukan digelar di Lapangan Bhayangkari di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Wakil Kapolri Komjen Makbul Padmanegara secara simbolis menerima kedatangan para pasukan, pagi tadi.

Selain 130 personel polisi bersenjata itu, ada juga delapan personel Police Advisor. Mereka merupakan bagian dari misi perdamaian di daerah konflik itu.

"Atas nama pimpinan Polri, saya ucapkan selamat. Pasukan ini merupakan polisi bersenjata pertama yang dikirim dalam misi perdamaian internasional. Ini misi sukses, banyak pernghargaan dari sejumlah pihak," ujar Wakapolri, Kamis (22/10/2009).

Formed Police Unit diberangkatkan pada Oktober 2008. Pasukan tersebut dipimpin oleh Kombes Johny Asadoma.

okezone

Rusia Rugi Milyaran Dolar Jika Batalkan Kontrak S-300 Iran

S-300PMU. (Foto: sinodefence.com)

22 Oktober 2009 -- Rusia akan mengalami kerugian signifikan bila keputusan memutuskan kontrak pengiriman sistem rudal permukaan ke udara S-300 ke Iran, ujar seorang pimpinan industri pertahanan Rusia yang namanya enggan disebutkan ke RIA Novosti, Rabu (21/10).

“Pemenuhan kontrak pengiriman S-300 ke Iran tergantung sepenuhnya kepada pimpinan negara,” ungkapnya.

Pakar militer Rusia Konstantin Makiyenko sebelumnya mengatakan keputusan memutuskan kontrak Rusia akan kehilangan keuntungan 1 milyar dolar ditambah 300 - 400 juta dolar pinalti dan denda.

Pimpinan industri pertahanan menekankan sistem S-300 merupakan senjata defensif.
Diberitakan pengiriman rudal S-300 ke Iran ditentang oleh Amerika Serikat dan Israel, dengan alasan akan menyebabkan terganggunya keseimbangan militer di kawasan Timur Tengah.

Dengan kehadiran rudal pertahanan udara S-300 di Iran akan membuat jet tempur yang dimiliki oleh Angkatan Udara Israel saat ini akan menjadi peti mati terbang jika melakukan serangan udara ke Iran.

Pemerintah Israel sedang melakukan negosiasi pembelian satu skuadron jet tempur F-35 JSF untuk AU Israel yang diproyeksikan dapat menghadapi sistem hanud S-300.

Kapal kargo Arctic Sea yang diberitakan membawa rudal S-300 ke Iran. (Foto: telegraph.co.uk)

Media Iran mengutip pernyataan pejabat senior pertahanan Iran, Rusia telah mengirimkan bagian elemen rudal S-300 ke Tehran dibawah kontrak 2005, tetapi pejabat industri persenjataan Rusia berulang kali menolak berita tersebut.

The Jerusalem Post (18/9) memberitakan Mossad terlibat hilangnya kapal kargo Arctic Sea pada Agustus lalu. Menurut sejumlah versi, kapal tersebut mengangkut rudal S-300 dengan tujuan Iran.

Versi terakhir dari S-300 adalah S-300PMU2 Favorit, mampu mengenai sasaran hingga 195 kilometer dan dapat mencegat pesawat terbang dan rudal balistik pada ketinggian dari 10 meter hingga 27 kilometer.

Kemampuan sistem ini dapat disandingkan dengan sistem pertahanan udara buatan Amerika Serikat MIM-104 Patriot.

RIA Novosti
/@beritahankam

Pulau Tenggelam, Kedaulatan Teritorial Utuh

(Foto: @beritahankam)

22 Oktober 2009, Jakarta -- Tenggelamnya pulau-pulau kecil terluar akibat kenaikan muka laut tidak akan menghilangkan kedaulatan teritorial negara. Titik pangkal terluar, yang menjadi patokan penarikan garis kedaulatan wilayah, tetap diakui global.

Posisi titik pangkal terluar di pulau terluar berada di bawah permukaan laut rata-rata. Sesuai dengan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982, titik itu batas tinggi kering saat air surut terendah, yang siklusnya berulang setiap 18,6 tahun.

”Kalau ada pulau tenggelam, negara akan kehilangan wilayah darat. Namun, tidak wilayah lautnya,” kata pakar hukum laut internasional Hasjim Djalal dalam diskusi kelautan yang diadakan kelompok pencinta alam Wanadri dan Rumah Nusantara di kantor Redaksi Kompas, Jakarta, Rabu (21/10). Sejumlah tokoh hadir, di antaranya, adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Sarwono Kusumaatmadja, Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksamana Muda Marsetio, dan Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Bakosurtanal Sobar Sutisna.

Pernyataan Hasjim menjawab kekhawatiran dan salah pengertian, termasuk kalangan birokrat, mengenai potensi menciutnya wilayah Indonesia menyusul perkiraan tenggelamnya 2.000 hingga 3.000 pulau akibat kenaikan muka laut dampak pemanasan global. ”Secara hukum, wilayah Indonesia tak akan berubah. Kecuali, negara menjual pulau miliknya,” kata dia.

Menurut Sobar, Indonesia memiliki 193 titik pangkal tempat menarik garis batas terluar kepulauan Indonesia, yang memiliki 92 pulau terluar. Seluruh data titik pangkal dan pulau terluar tersebut sudah didaftarkan kepada Sekretariat PBB.

”Hingga kini tidak ada keberatan dari negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia,” kata dia. Pendaftaran ke PBB sangat penting, mengantisipasi sengketa perbatasan yang mungkin muncul.

Efektifkan pengawasan

Menurut Hasjim, daripada khawatir kedaulatan negara berkurang, pemerintah lebih baik mengefektifkan pengawasan di laut dan pulau terluar. ”Kunjungi berkala, masukan dalam administrasi daerah, dan lakukan aktivitas pengamanan,” kata dia.

Pengawasan efektif, selain layak dilakukan, juga berefek global. ”Lakukan sesuatu, sebelum perkara muncul,” kata dia.

Dikatakan Laksamana Muda Marsetio, TNI AL terus meningkatkan patroli rutin di kawasan perbatasan. Salah satu kasus terpanas adalah sengketa Blok Ambalat, yang melibatkan angkatan bersenjata kedua pihak.

TNI AL juga melayani keberatan negara lain yang disampaikan lewat nota diplomatik.

Diskusi juga menyampaikan hasil dan rencana Ekspedisi Pulau Terdepan oleh Wanadri dan Rumah Nusantara. Dari 92 pulau terluar, mereka sudah mengunjungi 64 pulau dan menghasilkan dua buku.

”Kami akan lanjutkan sisa 28 pulau pada akhir bulan ini,” kata Ketua Bidang Eksternal Tim Ekspedisi Ipong Witono.

Kompas

Menhan: Ide Kerjasama Industri Pertahanan ASEAN Akan Disampaikan Pada Menhan Selanjutnya


20 Oktober 2009, Jakarta -- Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan akan membicarakan dengan Menhan selanjutnya mengenai ide kerjasama industri pertahanan seluruh negara ASEAN yang diusulkan oleh Menhan Malaysia di forum ADMM (ASEAN Defence Minister Meeting) November mendatang. Menurutnya rencana ini harus dikoordinasikan lagi dengan menteri-menteri perindustrian dan perdagangan masing-masing negara.

Hal itu dikatakan Menhan Juwono Sudarsono, Senin (19/10), saat menerima kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Tentera Malaysia (Panglima ATM) Jenderal Tan Sri Dato’ Azizan Ariffin, di kantor Dephan, Jakarta. Panglima Angkatan bersenjata Malaysia tersebut bertemu menhan Juwono didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso.

Kedatangannya mengunjungi Menhan Juwono dan Panglima TNI ini adalah merupakan kunjungan perkenalan karena dirinya baru dilantik menjadi Panglima ATM pada 1 September 2009 lalu. Dalam kunjungan perkenalan kali ini Panglima ATM tersebut berharap hubungan kerjasama angkatan bersenjata kedua negara yang telah terjalin diharapkan dapat terus terbina dan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Panglima ATM berharap latihan-latihan bersama kedua angkatan bersenjata yang selama ini sering dilakukan dapat terus diadakan demi mempererat hubungan pertahanan kedua negara. Panglima ATM Malaysia juga menegaskan kembali mengenai kemungkinan kerjasama di bidang industri pertahanan.

DMC

Terbang Malam Tingkatkan Profesionalisme Penerbang

Komandan Skadron Udara 14 Lanud Iswahjudi, Mayor Pnb Budi Achmadi dengan pesawat F-5 Tiger saat taxy akan melaksanakan latihan terbang malam.

21 Oktober 2009, Madiun -- Sebagai pangkalan operasi maka para penerbang Lanud Iswahjudi dituntut kesiapannya untuk mampu melaksanakan operasi dan latihan dalam segala kondisi, sehingga para penerbang tersebut memiliki keahlian dan kemampuan terbang yang profesional dan handal agar mampu melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Berkaitan dengan hal tersebut sejak hari Senin (19/10) hingga Kamis (22/10), pesawat tempur yang ber-home base di Lanud Iswahjudi yaitu F-16 Fighting Falcon di Skadron Udara 3, F-5 Tiger II di Skadron Udara 14 dan Hawk MK-53 di Skadron Udara 15, mengadakan latihan terbang malam yang dimulai pukul 18.00 sampai 22.00 WIB.

Terbang malam merupakan disertifikasi latihan yang merupakan salah satu program kerja Lanud Iswahjudi dalam upaya meningkatkan profesionalisme penerbang baik skill (keahlian) maupun kemampuan terbang (profesiensi). Disamping itu juga sebagai implementasi penekanan pimpinan TNI AU yaitu agar para penerbang senantiasa meningkatkan profesionalisme untuk mengantisipasi setiap tantangan tugas.

Bagi masyarakat sekitar Lanud Iswahjudi sendiri, latihan terbang malam tersebut merupakan suatu tontonan yang menarik terutama saat deru seru mesin dan kilatan lampu pesawat terpancar di kegelapan malam, baik saat pesawat akan mendarat maupun lepas landas yang dapat disaksikan di ujung landasanan pinggir jalan raya Maospati.

Dalam latihan terbang malam ini setiap skadron rata-rata terbang sebanyak empat sampai delapan sorties dengan rute Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Nganjuk dan Solo. Sedangkan bentuk latihannya meliputi NF (Night Flight), IF (Instrument Flight), ILS (Instrument Landing System) dan AI (Air Intercept).

PENTAK LANUD ISWAHJUDI

Hubungan Bilateral Indonesia-China


20 Oktober 2009, Jakarta -- Hubungan Bilateral di bidang pertahanan antara Indonesia dan China mengalami kemajuan pesat, terutama dalam hal pertukaran siswa dan pelatihan maupun alutsista serta di bidang industri pertahanan. Hal ini dikatakan Sekjen Dephan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin pada acara Dialog Bilateral Indonesia dan China, Senin (19/10) di kantor Dephan, Jakarta.

Sekjen mengatakan, hubungan kerjasama di bidang pertahanan antara Indonesia dan China dimulai sejak tahun 1949. Sejarah perkembangannya mengalami pasang surut dengan dinamika politik yang berkembang sampai dengan tahun 1990. Dimulai dengan kedatangan Sekjen Dephan China datang ke Indonesia tahun 2006, Indonesia dan China merintis konsultasi bilateral yang Pertama. Kemudian pertemuan Bilateral kedua dilanjutkan Maret 2007. Dan beberapa hari lalu pertemuan konsultasi bilateral ketiga diadakan di Beijing. Pertemuan tersebut dipimpin Sekjen Dephan dan Deputy Chief of General Staff China.

Dengan adanya kerjasama bidang pertahanan yang telah ditandatangani Menhan Indonesia dan China pada tahun 2007, Sekjen Dephan optimis bahwa Kerjasama bilateral antara kedua negara dapat lebih ditingkatkan.
Sekjen menjelaskan, China dalam bidang logistik juga terbukti serius dalam anggaran belanja angkatan bersenjatanya, sehingga ini memberikan pengaruh yang baik bagi keamanan dan stabilitas di kawasan. Tidak hanya itu, dengan kemajuan Angkatan Bersenjata China memberikan peluang bagi negara-negara tetangga dan Indonesia untuk dapat lebih memperat hubungan kerjasama di bidang kemiliteran dan logistik.

Kegiatan Dialog bilateral yang bertema “Military Logistyc” ini dihadiri Sekjen Dephan dan Deputy Minister Departemen Logistik Umum PLA Letjen TNI Li Maifu beserta stafnya.

DMC

Peringatan HUT ke-62 Korpaskhas di Libanon

21 Oktober 2009, Lebanon -- Satuan Tugas Kontingen Garuda TNI menggelar upacara HUT ke-62 Korpaskhas di lapangan apel Sudirman Camp Naqoura-Libanon, Senin (19/10) lalu. Bertindak sebagai Komandan Upacara adalah Kapten Psk Joko Sutopo.

Inspektur upacara, Komandan Satuan Tugas Force Headquaters Support Unit (FHQSU) TNI Kontingen Garuda XXVI-A, melakukan inspeksi pasukan. (Foto: detikFoto/Kapten Laut (KH) Hondor Saragih)

Dalam upacara peringatan HUT ke-62 Korpaskhas ini, bertindak sebagai komandan upacara adalah Kapten Psk Joko Sutopo. (Foto: detikFoto/Kapten Laut (KH) Hondor Saragih)

Dansatgas Konga XXVI-A memberikan sambutan. (Foto: detikFoto/Kapten Laut (KH) Hondor Saragih)

Pasukan upacara terdiri dari gabungan prajurit Kontingen Garuda XXIII-C dan XXVI-A. (Foto: detikFoto/Kapten Laut (KH) Hondor Saragih)

Usai upacara, prajurit Kontingen Garuda XXIII-C dan XXVI-A berfoto bersama. (Foto: detikFoto/Kapten Laut (KH) Hondor Saragih)