Ade Bagja: Pindad Sanggup Produksi Tank Tempur Utama

Leopard 2. (Foto: KMW)

5 April 2012, Jakarta: Kepala Divisi Persenjataan PT Pindad, Ade Bagja, menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah melalui Kementerian Pertahanan membeli 100 tank Leopard dari Pemerintah Belanda.

Namun, jelas Ade, Pindad juga sanggup apabila nantinya diinstruksikan memproduksi alat utama sistem kesenjataan jenis tank tempur utama (main battle tank) tersebut. ”Apakah sanggup buat Leopard? maka jawabannya harus karena itu tantangan dan kami harus menjawab tantangan tersebut,” ujar Ade di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (5/4).

Keyakinan itu menurut Ade, berkaca dari keberhasilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang industri pertahanan itu memproduksi kendaraan lapis baja periode 2003-2004 lalu. Ade menyatakan, saat itu banyak yang meragukan kemampuan Pindad membuat kendaraan lapis baja. ”Banyak yang bilang dari sisi teknologi sumberdaya manusia, kami tak bisa memproduksi kendaraan lapis baja. Tapi nyatanya dengan kerja keras dan kerja cerdas, kami membuktikan bahwa kami bisa,” katanya.

Ade menilai, rencana pembelian 100 tank Leopard sesuai dengan kebutuhan peralatan pertahanan nasional saat ini. ”Setiap peralatan pertahanan itu ada peruntukannya. Jadi kenapa harus tank Leopard? Pasti hal itu sudah melewati pertimbangan matang sesuai kebutuhan saat ini,” katanya.

Kementerian Pertahanan telah mengganggarkan dana hingga US$280 juta untuk pembelian tank Leopard buatan Jerman yang digunakan militer Belanda. Anggaran pembelian diambil dari alokasi dana bidang pertahanan tahun anggaran 2010-2014.

Namun parlemen Belanda sampai saat ini masih belum menyetujui niat Pemerintah Indonesia yang ingin membeli 100 tank Leopard. Ini lantaran parlemen Negeri Kincir Angin itu khawatir Leopard nantinya akan digunakan dalam aktivitas militer yang berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM.

PT. Pindad Siap Penuhi Program Revitalisasi Alutsista Nasional

Direksi PT Pindad menyatakan siap melaksakan program revitalisasi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang dicanangkan pemerintah.

Kepala Divisi Persenjataan PT. Pindad, Ade Bagja, menilai, program revitalisasi tersebut menjadi tantangan sendiri bagi pihaknya untuk memenuhi kebutuhan pertahanan nasional. ”Revitalisasi adalah program Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang merupakan program pemerintah juga dan sebetulnya dengan adanya program ini kami ditantang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada,” ujar Ade usai pertemuan dengan perwakilan negara sahabat di Kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Jakarta, Kamis (5/4).

Ade mengungkapkan, dalam program ini, PT Pindad yang bergerak dalam industri peralatan militer memang diberikan kesempatan untuk memenuhi sejumlah porsi dari program revitalisasi Alutsista.

Sehingga nantinya sambung Ade, PT Pindad akan melakukan pengkajian terhadap peralatan senjata yang dibutuhkan untuk mendukung revitalisasi tersebut. ”Sehingga PT Pindad bisa membantu kemandirian pertahanan nasional,” katanya.

Sumber: Jurnas

RI – Perancis Harapkan Dapat Perluas Cakupan Kegiatan Dalam Kerjasama Pertahanan

5 April 2012, Jakarta: Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Kamis (5/4), menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Perancis untuk Indonesia Mr. Bertrand Lortholary di Kantor Kemhan, Jakarta. Kunjungan Dubes Perancis ini merupakan kunjungannya pertama kali kepada Menhan karena sebagai Duta Besar Perancis untuk Indonesia yang baru, dirinya baru beberapa minggu berada di Jakarta.

Dijelaskan oleh Dubes Perancis untuk Indonesia bahwa saat ini kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Perancis berjalan sangat erat lebih dari beberapa tahun yang lalu. Dan kedua negara juga senantiasa melihat kemungkinan untuk memperdalam dan memperluas cakupan dalam hal kerjasama pertahanan. Pada 29 Februari lalu juga telah ditandatangani kerjasama teknis antara Kementerian Pertahanan RI dengan Perancis yang merupakan langkah yang cukup besar dalam peningkatan kerjasama pertahanan kedua negara.

Dubes Perancis melanjutkan bahwa saat ini kesadaran untuk membangun kerjasama lebih erat diantara kedua negara termasukd alam bidang pertahanan sangat disadari oleh pengambil keputusan di Perancis. Karena itulah dirinya mengharapkan diadakannya pertemuan-pertemuan antara kedua petinggi di bidang pertahanan di masa mendatang untuk mempererat kerjasama tersebut.

Menhan Purnomo Yusgiantoro berharap hubungan kerjasama kedua negara ini dapat lebih dikukuhkan dengan memperluas cakupan kegiatan dalam hal kerjasama pertahanan termasuk di bidang pendidikan. Dubes Perancis juga mengundang Menhan Purnomo Yusgiantoro untuk datang ke Perancis menghadiri Army Show yang akan diadakan pada tanggal 11 – 15 Juni 2012.

Saat menerima Dubes Perancis untuk Indonesia, Menhan Purnomo Yusgiantoro didampingi Staf Ahli Menhan Bidang Ekonomi Dr Ir Eddy Herjanto SE, M.Sc, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Brigjen TNI Hartind Asrin dan Kepala Biro TU Setjen Kemhan Brigjen TNI Drs. Herry Noorwanto, MA.

Sumber: Kemhan

Waaslog Kasal Tinjau Perbaikan KRI Jajaran Koarmatim

5 April 2012, Surabaya: Wakil Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Laut (Waaslog Kasal) Laksamana Pertama TNI Sayid Anwar bersama Kepala Dinas Material Angkatan Laut (Kadismatal) Laksamana Pertama TNI Sugianto Suwardi meninjau tiga Kapal Perang Republik Indonesia jajaran Koarmatim yang sedang melaksanakan perbaikan mesin di dok PT. PAL dan dok milik TNI AL, Kamis (5/4).

Ketiga kapal perang tersebut adalah KRI Pulau Raas-722 yang berada dibawah jajaran Satuan Kapal Ranjau, KRI Teluk Banten-516 dari Satuan Kapal Amfibi dan KRI Hasan Basri-382 dari Satuan Kapal Eskorta Koarmatim. Saat ini ketiga kapal perang tersebut sedang melaksanakan perbaikan mesin. KRI Pulau Raas melaksanakan perbaikan mesin di dok Yogjakarta milik TNI AL yang berada di Pangkalan Koarmatim, sedangkan KRI Teluk Banten dan KRI Hasan Basri diperbaiki mesinnya masing-masing di dok Pare-Pare milik PT. PAL dan di dermaga Semenanjung Barat PT.PAL.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat dari dekat mengenai tingkat perbaikan yang sedang dilaksanakan oleh ketiga KRI. Saat ini ada beberapa KRI telah berusia tua dengan permesinan yang mengalami penurunan kemampuan. Dan dengan pertimbangan mengingat proses pengadan KRI memerlukan waktu dan biaya yang besar, perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat dilaksanakan untuk mempertahankan kesiapan teknis KRI. Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah melaksanakan perbaikan mesin atau repowering.

Dalam kegiatan kunjungan tersebut diikuti para pejabat Koarmatim antara lain Asisten Logistik Pangarmatim Kolonel Laut (T) Eddy Suhardono, Kasat Harmatim Kolonel Laut (T) Sudi Samiyono dan beberapa pejabat dari Mabesal.

Sumber: Dispenarmatim

Dua Unsur Kapal Patroli Koarmatim Ikuti Latma Ausindo-12

5 April 2012, Surabaya: Sebanyak dua unsur Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) yang berada dijajaran Satuan Kapal Patroli (Satrol) Koarmatim akan mengikuti Latihan Bersama Patroli Kordinasi Australia Indonesia (Patkor Ausindo)-12 tahun 2012. Kedua unsur Satrol tersebut adalah KRI Kakap-811 dengan Komandan Mayor Laut (P) Himawan dan KRI Tongkol-813 dengan Komandan Mayor Laut (P) Bimo Aji.

Rencananya kedua unsur KRI tersebut akan melaksanakan perjalanan Lintas Laut (Linla) dari Dermaga Koarmatim Ujung Surabaya, Kamis (05/04), menuju Kupang Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya kapal perang tersebut akan bertolak menuju Darwin Australia, kemudian bergabung dengan unsur-unsur angkatan laut Australia Royal Australian Navy (RAN). Selain melaksanakan Latma Patkor Ausindo-12, kedua kapal patroli itu juga akan mengikuti latihan bersama antar unsur kapal patroli dengan sandi Cassowary Exercise (Cassoex)-12 tahun 2012.

Cassoex merupakan salah satu bentuk latihan bersama antara TNI AL dengan Angkatan Laut Australia RAN. Latihan tersebut rencananya akan dilaksanakan pada akhir bulan April sampai dengan pertengahan bulan Mei tahun 2012 di perairan Darwin. Cassoex – 12 ini merupakan latihan yang kelima kali digelar, dimana RAN sebagai tuan rumah dan juga merupakan lanjutan dari Patkor Ausindo 2012.

Sebelumnya Latma Cassowary yang pertama dilaksanakan pada tahun 1998 dengan rute Makassar – Ambon, kedua dilaksanakan di Darwin pada tahun 2006, ketiga pada tahun 2008 yang melibatkan KRI Hiu–804 dan HMAS Armidale–P83 dengan rute Kupang – Laut Sawu – Kupang, keempat pada tahun 2010 yang melibatkan KRI Untung Surapati–372, KRI Kerapu–812 dan HMAS Pirie–P87 serta HMAS Broome–P90.

Sumber: Dispenarmatim

Inggris Kembali Memasok Alutsista ke Indonesia

5 April 2012, Jakarta: Kementerian Pertahanan berencana mengakuisisi tiga korvet kelas Nakhoda Ragam pesanan Brunei Darussalam buatan galangan kapal BAE System, Inggris. Korvet ditolak oleh Brunei Darussalam dengan alasan masalah teknis. Brunei dan BAE System telah mencapai kesepakatan pada Juni 2007 tetapi korvet tetap tidak dioperasikan oleh Angkatan Laut Brunei. Ditenggarai faktor ketidaktersedian sumber daya manusia untuk mengoperasikan kapal perang berukuran besar di AL Brunei, alasan mendasar dari kekisruhan ini.

Ketiga korvet ditambatkan di James Fisher, Barrow, Inggris dan BAE Systems mendapatkan kontrak merawat kapal. Lurssen ditunjuk pemerintah Brunei sebagai agen menjual ketiga korvet tersebut.

Korvet telah ditawarkan ke pemerintah Aljazair, tetapi kesepakatan pembelian tidak terjadi. Aljazair lebih memilih mengakuisisi “real frigate” kelas FREMM dari Perancis.

Kemhan berdalih pembelian ketiga korvet ini sebagai jembatan dari keterlambatan pembuatan kapal PKR dan beroperasinya kapal selam baru dari Korea Selatan. Direncanakan kapal PKR dan kapal selam baru dioperasikan setelah 2014. Hasil observasi di TNI, TNI AL dan Kemhan kapal layak operasional dan kondisi baru.

”Komisi I DPR-RI berencana meninjau ketiga korvet tersebut saat kunjungan kerja ke Eropa”, diungkapkan Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq pada Berita Hankam.

Pembelian korvet ini lebih ditujukan mengejar target pencapaian MEF pada 2014, dibandingkan membangun TNI AL “Besar dan Kuat”. Kemampuan korvet masih dibawah kemampuan tempur frigate milik negara sahabat di kawasan. Meskipun belum dioperasikan, usia korvet mencapai 10 tahun, lebih berumur dibandingkan korvet SIGMA.

Meningkatnya anggaran belanja alutsista tidak dibarengi keputusan politis belanja alutsista modern dan gahar. Rencana pembelian helikopter anti-kapal selam SH-2 Sea-Sprite perlu dikaji, helikopter jenis ini tidak digunakan lagi oleh Amerika Serikat dan ditolak oleh Australia karena masalah teknis. Pembelian tiga kapal selam kelas Chang Bogo, sebelumnya ditolak keras oleh pihak TNI AL, lebih memilih kelas Kilo. Rencana pembelian 12 kelas Kilo menimbulkan kepanikan di kawasan Asia Tenggara dan Oceania. Hadirnya tiga kapal selam Chang Bogo baru ditanggapi dingin oleh kawasan, dipandang tidak mempengaruhi konstelasi kekuatan militer di kawasan.

Rencana pembelian korvet kelas Nakhoda Ragam, membuka pintu kembali bagi Inggris menjadi pemasok alutsista ke Indonesia. Lebih satu dasawarsa, Inggris terpental menjadi pemasok alutsista.

Daftar Alutsista Indonesia dari Inggris Periode 1980-1999

Mesin
- 1979-1981 4 unit turbin gas Olympus untuk tiga frigate kelas Fatahillah buatan Belanda dan satu frigate latih kelas Dewantara dari Yugoslavia
- 1994-1997 50 unit mesin diesel Phaser-180 untuk modernisasi ranpur Saladin dan Saracen

Pesawat Tempur
- 1980-1981 8 unit pesawat latih/tempur ringan Hawk Mk-53 senilai 46 juta dolar
- 1981 4 unit pesawat latih/tempur ringan Hawk Mk-53 senilai 37 juta dolar
- 1983 5 unit pesawat latih/tempur ringan Hawk Mk-53
- 1984 3 unit pesawat latih/tempur ringan Hawk Mk-53
- 1996-1998 24 unit pesawat tempur ringan 8 Hawk Mk-109 dan 16 Hawk Mk-209 senilai 442 juta dolar (offset 35%)
- 1999-2000 16 unit pesawat tempur ringan Hawk-209 senilai 266 juta, sejumlah komponen untuk 6 unit pesawat terakhir diembargo

Kapal Perang
- 1985-1986 3 unit frigate kelas Tribal/Type-81 (Kelas Martha Kristina Tiyahahu) bekas pakai AL Inggris
- 1992 1 unit kapal jenis BCM kelas Rover (KRI Arun) bekas pakai AL Inggris

Ranpur
- 1995-1996 35 unit tank ringan Scorpion-90
- 1996-1996 35 unit kendaraan pengangkut pasukan Stormer, termasuk versi CP, ARV, bridgelayer dan ambulance
- 1998-1999 45 unit tank ringan Scorpion-90 senilai 134 juta dolar

Radar
- 1988-1989 2 unit radar Racal-2459 untuk 2 kapal patroli PB-57 (Kelas Singa)
- 1993-1994 2 unit radar AR-325

Sistem Tempur
- 1985-1986 21 unit sistem rudal permukaan-ke-udara Rapier senilai 100 juta poundsterling (termasuk offset dan alih teknologi)
- 1986-1987 21 unit sistem rudal permukaan-ke-udara Rapier senilai 100 juta poundsterling (termasuk offset dan alih teknologi)
- 1987 9 unit sistem rudal permukaan-ke-udara Rapier senilai 60 juta poundsterling (termasuk offset dan alih teknologi)

Rudal
- 1985-1986 300 unit rudal permukaan-ke-udara Rapier-1, dioperasikan Detasemen Rudal TNI AD
- 1985-1986 50 unit rudal permukaan-ke-udara Sea Cat untuk frigate kelas Tribal
- 1986-1987 400 unit rudal permukaan-ke-udara Rapier-1, dioperasikan Detasemen Rudal TNI AD
- 1987 120 unit rudal permukaan-ke-udara Rapier-1, dioperasikan Detasemen Rudal TNI AD

Sumber: SIPRI/KEMHAN
@Berita HanKam

Empat BUMN Industri Pertahanan Jajaki Kerja Sama dengan Negara Sahabat

(Foto: Berita HanKam)

5 April 2012, Jakarta: Empat perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri pertahanan menjajaki kerja sama dengan sejumlah negara sahabat dan investor asing. Keempat perusahaan BUMN yaitu PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT GMF Aero Asia dan PT PAL Indonesia yang diwakili oleh para petingginya masing-masing melakukan penjajakan melalui pertemuan yang difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.

Wakil Menteri Luar Negeri RI, Wardana saat membuka pertemuan di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Kamis (5/4), menyatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menginformasikan perkembangan terbaru dari industri pertahanan Indonesia kepada investor asing dan negara sahabat.

”Melalui pertemuan ini, peruhasahaan yang bergerak dalam industri strategis di Indonesia bisa mengungkapkan potensi bisnisnya sehingga diharapkan ada peningkatan kerja sama,” ujar Wardana.

Wardana menjelaskan, kiprah keempat perusahaan BUMN dalam industri strategis dan pertahanan tersebut tak perlu diragukan lagi. Ia menilai, keempat BUMN telah berkontribusi besar bagi industri nasional.

Sementara Direktur Jenderal Informasi Publik Kemlu RI, AM. Fachir, menyatakan, pertemuan tersebut mampu menjadi ajang interaksi antara BUMN yang ada di Indonesia dengan para Duta Besar negara sahabat untuk mengggali lebih dalam kesempatan kerja sama bisnis.

”Semoga presentasi yang disampaikan hari ini bisa memberi informasi bagi Duta Besar untuk menjalin kerja sama bisnis dengan BUMN Indonesia,” katanya.

Kazakhstan Jajaki Kerjasama dengan PT DI

Kazakhstan menjajaki kerja sama strategis industri penerbangan dengan PT Dirgantara Indonesia (PTDI), termasuk opsi pembelian sejumlah pesawat produksi industri dirgantara Indonesia.

"Persiapan kerja sama itu telah diawali dengan peninjauan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Kazakhstan, Kayrat Sarybay, bersama rombongannya ke PTDI awal minggu ini," kata Kepala Humas PTDI Rakhendi Triyatna di Bandung, Kamis.

Manurut dia, Sarybay mengunjungi PTDI pada Selasa (3/4) untuk mempersiapkan agenda pembicaraan RI-Kazakhstan saat pemimpin negara itu, Nursultan Nazarbayev, datang ke Indonesia bulan ini.

Ia mengatakan, Kazakhstan menyatakan tertarik dengan paparan PTDI tentang kemampuan dan kompetensi dalam membuat pesawat terbang dan berbagai jenis persenjataan.

Pada kesempatan itu, katanya, badan usaha milik negara bidang industri pertahanan lain juga menyampaikan presentasi masing-masing, termasuk PT Pindad, PT Dahana, PT LEN Industri dan PT INTI.

Sumber: Jurnas

Hasil Rapat Kerja Komisi I di DPR-RI dengan High Level Committee

KDB Nakhoda Ragam (28) salah satu dari tiga korvet milik Brunei diusulkan oleh Kemhan diakuisisi untuk memperkuat armada TNI AL. Ketua Komisi I DPR-RI mengatakan anggota Komisi I akan meninjau kondisi korvet saat melakukan kuker ke Eropa. Aljazair membatalkan pembelian ketiga korvet ini dan mengalihkan ke frigate kelas FREMM.

4 April 2012: Laporan hasil rapat kerja dengan Komisi I DPR-RI tanggal 26 Maret 2012 sebagai berikut :
a. Peserta rapat yang hadir, antara lain Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) selaku Ketua HLC, Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI, Pramono Edhie Wibowo, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksmana TNI Soeparno, Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI Imam Sufaat, SIP Sekjen Kemhan, Marsdya TNI, Eris Herryanto dan sejumlah Anggota Komisi I DPR RI.

b. Materi Rapat

1) Pengadaan Pesawat Sukhoi

Pihak Pemerintah memberikan penjelasan tentang pengadaan pesawat Sukhoi, dijelaskan oleh Ketua HLC kepada anggota Komisi I DPR bahwa, Kontrak pengadaan pesawat Sukhoi ini belum efektif maka belum ada pengeluaran dana dari kas negara. Selain itu posisi dari pengadaan pesawat Shukoi ini menunggu persetujuan pencairan tanda bintang oleh DPR.

Terdapat hal-hal yang menyangkut administratif yang dilakukan oleh pengguna baik itu TNI AU sampai dengan Mabes TNI merupakan suatu pengantar surat yang tidak ada korelasinya dengan proses di kementerian, karena prinsip yang digunakan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan pinjaman pemerintah yang dilakukan adalah menggunakan koridor Government to Government dan Government to Producen.

Khusus pengadaan Sukhoi Kemhan tidak mempunyai hubungan lain selain dengan Rosobronexport sebagai institusi pemerintah Rusia yang ditugasi untuk menjual barang militer buatan Rusia yang dijual ke luar negeri.

Pengadaan pesawat Sukhoi ini menggunakan State Credit merupakan shoping list yang didalamnya tidak terdapat pesawat Sukhoi, karena pemerintah tidak mengakomodasi Sukhoi melainkan pengadaan kapal selam.

Didalam penggunaan State Credit ini dapat digunakan setinggi-tingginya 1 Milyar US Dolar. Tetapi Kemhan tidak membeli kapal selam sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan lain, maka ada sisa 700 Juta US Dolar.

Kemhan telah mengajukan rekomendasi hasil sisa 700 Juta Dolar ini dapat membeli Sukhoi, tetapi hal ini tidak disetujui oleh Federal Service on Military Technical Coorporation di Rusia. Maka pengadaan Sukhoi ini tetap menggunakan Kredit Komersial biasa. Tetapi pengadaan dari suku cadang dari pesawat Sukhoi ini dapat menggunakan State Credit dari Rusia tersebut.

2) Pengadaan 3 Unit Multi Role Light Fregat (MRLF)

Statusnya adalah satu proses usulan dalam memenuhi kebutuhan alutsista bergerak hingga 2014 sebagai alternatif pengganti pengadaan Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) dan Kapal Selam yang tidak dapat selesai pada tahun 2014. Maka dilaksanakan suatu oberservasi dan perlu pendalaman teknis. Pengadaan ini tidak melalui proses Transfer of Technology. Posisi kapal ini di Inggris dan hasil observasi di TNI, TNI AL, Kemhan dinyatakan layak operasional dan kondisi baru

3) Pengadaan Main BattleTank (MBT) Leopard

Belum dilaksanakan penawaran antara pihak penjual (pemerintah Jerman) dan pembeli (pihak Kemhan RI). Telah diadakan oberservasi spesifikasi teknis dan berbagai kajian teknis dan taktis serta kajian kondisi medan yang ada di Indonesia, maka telah disimpulkan bahwa pengadaan MBT diharapkan bisa membeli Leopard. Status didalam pengadaan ini terdapat dua alternatif, Pertama G to G dengan pemerintah Belanda, dimana teknis penjualan ini dengan kedua Kementerian Pertahanan. Kemudian hal ini diteruskan dengan penentuan titik harga, dimana pembayaran ini dilakukan antara Kemenkeu RI dengan Kemenkeu Belanda. Namun masih memerlukan fase soliditas antara pemerintah dan parlemen Belanda, diharapkan awal April telah mendapatkan kepastian baik itu dari pemerintah Belanda maupun dari persetujuan dari DPR RI.

Kedua, Pemerintah dengan pabrikan, seperti diketahui Jerman adalah Original Manufacture maka pemerintah akan membeli Tank pendukung dari Pabrikan di Jerman setelah diadakjan obeservasi oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), maka ini diperoleh kepastian bahwa produsen yang menjual yang terdiri dari persenjataannya dari Rheimentall, kemudian Platform Infrastructure-nya adalah KMW. Sedangkan mesinnya semuanya berasal dari Jerman. Pemerintah Jerman telah memberikan satu kepastian bahwa apabila manajemen dapat berjalan maka dukungan politik dari pemerintah Jerman ini dapat diberikan, maka ini dapat dijadikan suatu pembanding terhadap penggunaan Leopard yang digunakan oleh satuan angkatan darat Jerman.

4) Pengadaan Pesawat Tanpa Awak (UAV)

Status dari kontrak pengadaan dari 4 Unit pesawat tanpa awak belum efektif, belum ada dana yang keluar dari Negara, posisinya masih menunggu pencairan tanda bintang dari DPR RI. Pembelian UAV adalah pemikiran sebelum tahun 2004 dan baru masuk kedalam kegiatan dan perencanaan alokasi Pinjaman Luar Negeri (PLN) pada tahun 2005 -2009. Pesawat ini dibuat oleh perusahaan integrator dari Philipina dengan menggunakan (teknologi gabungan dari mesin Italia) dan Israel (Teknologi Surveillance).

Pengadaan pesawat tanpa awak senilai 16 Juta US Dolar apabila kita bisa menyutujui dan sampai kepada kontrak efektif akan menerima dalam waktu 18 bulan setelah kontrak efektif.

c. Mekanisme Rapat

1) Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI yang bersifat terbuka untuk umum dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI, Pramono Edhie Wibowo, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksmana TNI Soeparno, Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI Imam Sufaat, SIP Sekjen Kemhan, Marsdya TNI, Eris Herryanto dan sejumlah Anggota Komisi I DPR RI.

2) Agenda Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI ini khusus membahas, pertama, rencana Modernisasi Alutsista dalam rangka kebutuhan TNI 2014 dengan menggunakan Alokasi Pinjaman Pemerintah (APP) atau Pinjaman Luar Negeri (PLN). Kedua, penyampaian penjelasan dari pihak pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan sekaligus selaku Ketua High Level Committee (HLC) kepada Komisi I DPR RI mengenai dinamika dalam perencanaan pengadaan Alutsista TNI.

3) Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI di buka secara resmi oleh Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq.

4) Pada kesempatan Raker Komisi I DPR tersebut, Wamenhan atau ketua HLC memberikan penjelasan terhadap tugas HLC didalam melaksanakan rencana program pengadaan Alutsista dalam rangka mendukung kebutuhan alutsista TNI untuk jangka waktu 2010-2014, dan penjelasan atau klarifikasi seputar pengadaan beberapa alutsista seperti pesawat tempur Sukhoi.

d. Kesimpulan Rapat

1) Komisi I DPR RI mendukung daftar pengadaan Alutsista TNI TA. 2010-2014 yang sumber pembiayaannya dialokasikan dari Alokasi Pinjaman Pemerintah (APP) Kemhan/TNI TA. 2010-2014 sebesar USD 5,7 Miliar.

2) Komisi I DPR RI menerima dan memahami penjelasan mengenai dinamika dalam perencanaan pengadaan Alutsista TNI, namun demikian Komisi I DPR RI memberikan saran/masukan sebagai berikut:
a) Mengupayakan dilakukannya amandemen terhadap daftar State Loan Agreement Tahun 2007 antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Federasi Rusia, sehingga pengadaan 6 unit Sukhoi SU-30 MK2 dapat menggunakan skema pembiayaan State Credit.

b) Memperhitungkan dengan cermat kondisi dan spesifikasi, dislokasi serta proyeksi biaya pemeliharaan dan perawatan dalam pengadaan MBT Leopard 2A6.

c) Memperhatikan dengan serius dampak penggunaan pesawat intai tanpa awak (UAV) terhadap kerahasiaan pertahanan dan keamanan RI.

d) Memastikan kelayakan pembelian 3 unit kapal perang kelas Multi Role Light Fregat (MRLF) oleh TNI AL.

3) Komisi I DPR RI mendesak Kemhan/TNI untuk terus melakukan pembenahan terhadap sistem adminstrasi dalam pengadaan Alutsista TNI.

4) Sehubungan dengan kesimpulan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menhan, Menkeu, dan Meneg PPN/Kepala Bappenas tanggal 30 Januari 2012, Komisi I DPR RI akan menyelesaikan pembahasan terkait permohonan pencabutan dana bertanda bintang untuk pengadaan barang/jasa melalui PHLN/KE, sebelum penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2011 – 2012.

Sumber: Kemhan

Dubes RI Sambut KRI Sultan Iskandar Muda di Port Said Mesir

4 April 2012, Kairo: Selesai menjalakan misi perdamaian dunia dalam Satuan Tugas Maritim TNI Kontingen Garuda XXVIII-C Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Lebanon Selatan (UNIFIL - United Nation Interim Force in Lebanon), KRI Sultan Iskandar Muda (SIM)-367 dalam perjalanan kembali ke tanah air singgah di pelabuhan Port Said, Mesir, mendapat sambutan hangat dari Duta Besar RI, Nurfaizi Suwandi, didampingi Wakil Kepala Perwakilan RI,Burhanuddin Badruzzaman, Atase Pertahanan RI Kolonel Laut (P) R. Teguh Isgunanto dan LO -Pejabat Angkatan Laut Mesir, Kapten Ahmed Fathy serta jajaran staf KBRI Cairo (03/04/12).

Kapten KRI Letkol Laut (P) Agus Hariadi kepada Dubes Nurfaizi melapor mengenai plaksanaan tugas utama yang telah dilakukan oleh pasukan Indonesia di daerah perairan Beirut selama 7 bulan, yakni membantu Angkatan Laut Pemerintah Lebanon dalam menegakkan kedaulatan negaranya secara mandiri, mengamankan garis pantai, mencegah masuknya senjata dan materiallainnya secara illegal ke dan dari Lebanon oleh pihak tertentu berdasarkan mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701 tahun 2006. Dalam pelaksanaan tugas itu, Indonesia bekerja sama dengan kapal-kapal perang Turki, Brasil dan Jerman.

Pada kesempatan itu, Dubes RI menyatakan rasa bangga dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas peran KRI beserta Kapten dan krunya dalam melaksanakan amanat pembukaan UUD 1945,”….turut serta menjaga perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..”, dengan telah bertugas menjaga perdamaian di medan konflik internasional di Lebanon, yang berada di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.

KRI Sultan Iskandar Muda merupakan salah satu kapal terbaru yang dimiliki TNI AL, berjenis korvet kelas SIGMA ("Ship Integrated Geometrical Modularity Approach") buatan Schelde Naval Shipbuilding, Vlissingen Belanda. Di jajaran Alutsista TNI AL, KRI Sultan Iskandar Muda-367 masuk dalam jajaran Satuan Kapal Eskorta Komando Armada RI Kawasan Timur (Satkorarmatim). Kapal ini memiliki berat 1.700 ton, panjang 90,71 m. lebar 13,2 m, kecepatan 28 knots dengan tenaga penggerak Diesel STC MAN. Dilengkapi torpedo 3A244S dengan dua peluncur, meriam, peluru kendali dan persenjataan elektronik. Satgas ini diperkuat oleh 100 prajurit TNI AL, terdiri dari 33 Perwira, 48 Bintara, dan 19 Tamtama.

Dalam pelayarannya menuju Indonesia, KRI SIM selain singgah di Port Said Mesir, juga bersandar di pelabuhan Jeddah, Saudi Arabia; Salalah, Oman; dan Colombo, Srilanka, yang semua perjalanan itu akan ditempuh dalam waktu 33 hari diperkirakan pertengahan Mei tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. .

Pada siang hari, Atase Pertahanan RI Kolonel Laut (P) R. Teguh Isgunanto bersama Kapten KRI Letkol Laut (P) Agus Hariadi melakukan pertemuan dengan Komandan Pangkalan Port Said, Rear Admiral, Mohamed M Hosni Al Husaeny menyampaikan atas nama Kepala Perwakilan RI untuk Mesir mengucapkan terima kasih atas kerjasa sama dapat bersinggah KRI SIM di pangkalan Port Said, guna mengisi kelengkapan logistik untuk menuju Indonesia.

Sumber: KBRI Kairo

Satran Koarmatim Bersihkan “Ranjau” Di Perairan Paiton

4 April 2012, Surabaya: Satuan Kapal Ranjau Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) melaksanakan latihan penyebaran ranjau laut melalui udara dengan menggunakan pesawat TNI AL jenis Cassa dari Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) Juanda Surabaya, Selasa (3/4). Latihan tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan Gladi Tugas Tempur (Glagaspur) Tingkat-III Terpadu yang melibatkan unsur-unsur Kapal Perang Republik Indonesi (KRI) di jajaran Koarmatim, pesawat udara dan helikopter.

Droping ranjau laut melalui udara dilaksanakan di daerah latihan TNI AL yang berada di perairan Paiton Probolinggo, Jawa Timur. Pesawat Cassa TNI AL yang membawa simulator ranjau laut melaksanakan manuver terbang rendah diatas perairan Paiton dengan ketinggian 500 feet. Setelah mendapatkan titik kordinat yang telah ditentukan sebagai area penebaran ranjau, pesawat kemudian melaksanakan simulasi dropping ranjau laut melalui rampah pesawat intai maritim tersebut.

Secara umum gladi penebaran ranjau tersebut berhasil dengan baik tanpa ada kesulitan yang berarti. Pada kesempatan yang sama dua unsur laut dari Satuan Kapal Ranjau Koarmatim yaitu KRI Pulau Rengat-711 dan KRI Pulau Rupat-712 melaksanakan latihan perburuan dan penyapuan ranjau disekitar perairan tersebut. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan personel Satran Koarmatim dalam aspek peperangan ranjau laut.

Sumber: Dispenarmatim

TNI Sudah Musnahkan 16.581 Stok Ranjau Darat

Korban ranjau darat di Kamboja menjadi pengamen jalanan di Angkor Siem Reap. (Foto: Lars Stenger)

4 April 2012, Yogyakarta: Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah memusnahkan 16.581 stok ranjau darat yang tersimpan dalam gudang senjatanya, kata Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Febrian Ruddyard.

"Namun, tidak semua stok ranjau darat milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) dimusnahkan. Beberapa stok ranjau darat tersebut masih dimanfaatkan untuk kegiatan pelatihan militer," katanya dalam seminar tentang pelarangan ranjau darat di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, TNI akan memanfaatkan 2.454 ranjau darat untuk latihan, jumlah yang masih diperbolehkan dalam Konvensi Ottawa.

Ia menjelaskan, sejak perjanjian pelarangan ranjau dalam Konvensi Ottawa sebanyak 45 juta ranjau darat telah dimusnahkan di 159 negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut menandatangani perjanjian tersebut.

"Masalah ranjau darat bukan sekadar senjata perang di perbatasan tetapi bisa membuat masyarakat sipil menjadi korban setelah perang. Biasanya peta ranjau itu hilang dan ranjaunya pun tidak pernah dimusnahkan," katanya.

Lars Strenger dari Jesuit Refugee Service, mengatakan sampai saat ini terhitung 73.576 orang yang menjadi korban ranjau darat dan 70-80 persen diantaranya berasal dari masyarakat sipil dan sebagian besar korbannya anak-anak.

Sejak Konvensi Ottawa ditandatangani, kata dia, korban akibat ranjau darat berkurang dari sekitar 20.000 menjadi 4.000 orang per tahun.

Tahun 2011, korban ranjau darat tercatat 4.191 orang atau sekitar 12 orang per hari.

"Ranjau darat wajib dimusnahkan agar tidak menimbulkan korban masyarakat sipil yang rentan dan miskin yang harus menghadapi dampak buruk dari perang," katanya.

Sumber: ANTARA News

Panglima TNI Pimpin Penyematan Brevet Hiu Kencana

Komandan kapal selam KRI Nenggala-402 Kol (Laut) Purwanto (kiri) menyematkan brevet kehormatan Hiu Kencana kepada Menhan Purnomo Yusgiantoro (kedua kiri), Kapolri Jenderal Timur Pradopo (tengah) dan KSAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo (kanan) di kapal selam KRI Nanggala 402 yang menyelam di kedalaman 45 meter di Selat Sunda, Banten, Rabu (4/4). Selain sebagai bentuk penghargaan kepada para pejabat terkait, penyematan brevet juga dimaksudkan sebagai bentuk pengokohan soliditas TNI/Polri. (Foto: ANTARA/Asep Fathulrahman/Koz/Spt/12)

4 April 2012, Serang: Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., bertindak selaku Inspektur Upacara pada penyematan Brevet Kehormatan Hiu Kencana kepada Menhan RI Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo, dan Kasad Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, di dermaga Indah Kiat Banten, Jawa Barat, Rabu (4/4).

Brevet tersebut disematkan oleh Komandan Satuan Selam TNI AL Kolonel Laut Jefri Stanley Sangel, S.H., di dalam kapal selam KRI Nanggala-402 yang menyelam pada kedalaman 45 Meter di bawah permukaan laut perairan Selat Sunda, Provinsi Banten. Hingga saat ini, warga kehormatan kapal selam telah mencapai 116 orang termasuk Panglima TNI dan Kasau yang telah menerima Brevet Hiu Kencana dan menjadi warga kehormatan TNI AL sejak tahun 2010.

Dalam amanatnya Panglima TNI menyatakan, bahwa pada hakekatnya Brevet Kehormatan Hiu Kencana merupakan wujud penghargaan, penghormatan, dan kepercayaan yang diberikan khusus oleh Keluarga Besar Awak Kapal Selam jajaran TNI Angkatan Laut. Panglima TNI menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Keluarga Besar Satuan Kapal Selam TNI AL, yang telah mengangkat Menhan RI, Kapolri, dan Kasad, sebagai warga Kehormatan Satuan Kapal Selam TNI AL, yang ditandai dengan disematkannya Brevet Hiu Kencana.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kanan) disaksikan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono (kiri) memegang monitor periskop di ruang kontrol Kapal Selam KRI Nenggala 402 saat berlayar di kedalaman 45 meter di Selat Sunda, Banten, Rabu (4/4). Kapal yang baru mengalami moderenisasi tersebut kembali dioperasikan dengan kemampuan membawa senjata strategis seperti torpedo, ranjau laut, serta rudal laut ke darat. (Foto: ANTARA/Asep Fathulrahman/ss/Spt/12)

Brevet Hiu Kencana sebagai suatu kualifikasi khusus yang merupakan kebanggaan bagi prajurit Awak Kapal Selam jajaran TNI AL. Tentunya, kekhususan tersebut harus dapat dimaknai sebagai wujud tanggung jawab kehormatan dan kepercayaan yang diberikan oleh Negara secara utuh.

Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan, menjadi prajurit Satuan Kapal Selam tidak hanya memiliki kebanggaan dengan Brevet Hiu Kencana yang tersemat di dadanya semata, melainkan juga bangga dengan segala pengorbanan dan dedikasi dalam mendharma baktikan dirinya demi tugas mulia sebagai penegak kedaulatan negara. Kebanggaan itu harus senantiasa ada dan terus digelorakan dalam diri setiap prajurit Hiu Kencana dalam rangka memelihara dan meningkatkan semangat, militansi, jiwa juang, dan etos kerja dalam menunaikan tugas.

Hadir pada acara tersebut, Kasal Laksamana TNI Soeparno, Kasau Marsekal TNI Imam Sufaat, Koorsahli Panglima TNI Mayjen TNI Hotma Marbun, Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Among Margono, S.E., Aspers Panglima TNI Marsda TNI Bambang Wahyudi, S.IP., Askomlek Panglima TNI Laksda TNI Slamet Yulistiyono, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Widjonarko, S.Sos., M.M., M.Sc, Danseskoal Laksda TNI Arief Rudianto, S.E., Pangarmabar Laksda TNI Didik Hendriawan, MPA., M.B.A., Pangarmatim Laksda TNI Agung Pramono, S.H., M.Hum, Kasdam III/Siliwangi Brigjen TNI Sudirman, dan Wakapuspen TNI Kolonel Czi Suratmo serta Wakil Gubernur Banten H. Rano Karno.

Sumber: Puspen TNI

Menhan: Indonesia Tambah Tiga Kapal Selam pada 2015

Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono (kanan) bersama Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (tengah) dan KSAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo (kiri) berada di kapal selam KRI Nenggala 402 saat berlayar di kedalaman 45 meter di Selat Sunda, Banten, Rabu (4/4). (Foto: ANTARA/Asep Fathulrahman/ss/Spt/12)

4 April 2012, Serang (ANTARA News) - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, Indonesia akan menambah tiga kapal selam dari dua yang sudah ada saat ini dalam upaya pengamanan wilayah laut Indonesia.

"Sekarang kapal selam yang ada dua, kita akan tambah lagi tiga kapal selam yang sekarang masih dipesan di Korea. harapannya 2015 sudah bisa beroperasi," kata Purnomo Yusgiantoro usai menerima Brevet Hiu Kencana di Kapal Selam KRI Nanggala-402 di Perairan Selat Sunda di Cilegon, Banten, hari ini.

Ia mengatakan, ada tiga kapal selam yang sedang diorder di Korea untuk melengkapi jumlah kapal selam yang dimilki Indonesia. Sehingga, target pada Tahun 2015 Indonesia sudah memiliki lima kapal selam dalam upaya memperkuat pengamanan wilayah maritim Indonesia termasuk memperkuat kapal-kapal Angkatan Laut yang dipermukaan.

Sementara itu Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno mengatakan, kapal selam yang dipesan Indonesia di Korea ada tiga dengan harapan setelah 2014 sudah diterima satu kapal, selanjutnya satu lagi kapal selam diharapkan bisa dioperasikan pada awal 2015 dan tahun selanjutnya satu kapal dikerjasamakan dengan Korea.

Dengan demikian, target hingga 2015 jumlah kapal selam yang dimiliki Indonesia menjadi lima.

"Harapan kita 2015 kita sudah memiliki lima kapal selam yang siap dioperasikan," kata Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno saat mendampingi Menhan Purnomo Yusgiantoro, Kapolri Jendral Pol Timur Pradopo dan Kasad Jendral TNI Pramono Edhie Wibowo usai menerima kehormatan Brevet Hiu Kencana.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menyematkan brevet kehormatan Hiu Kencana kepala Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Kapolri Jend Pol. Timur Pradopo dan Kasad Jend TNI Pramono Edhie Wibowo.

Penyematan brevet kehormatan Hiu Kencana tersebut, dilaksanakan dalam upacara militer yang berlangsung di kapal selam KRI Nenggala-402 pada kedalaman 45 meter di bawah permukaan laut perairan Selat Sunda, Banten.

Sumber: ANTARA News

Gelombang Pertama Pasukan AS Tiba di Darwin, Kapal Selam AS Ditempatkan di Perth

Kontigen pertama USMC yang ditempatkan di Robertson Barracks, Darwin. (Foto: Australia DoD)

4 April 2012, Darwin: Gelombang pertama marinir Amerika Serikat berjumlah 200 personel telah tiba di Darwin, Australia, Rabu. Pasukan marinir AS ini akan berada di Australia selama enam bulan sebelum digantikan pasukan baru. Selama di Australia, mereka akan berlatih bersama angkatan bersenjata negeri Kangguru.

Dalam jumpa pers bersama Menhan Smith, Perdana Menteri Julia Gillard dan Menteri Utama Northern Territory Paul Henderson mengatakan penempatan pasukan AS itu adalah sebuah evolusi dari kegiatan dan pelatihan yang sudah dilakukan angkatan bersenjata kedua negara.

Ketiga pejabat itu juga mengatakan peristiwa ini merupakan babak baru dalam 60 tahun kerja sama pertahanan Australia-AS. ”Tidak akan pernah ada pangkalan militer AS di Australia,” kata Paul, Rabu.

Kedua negara telah mengikat kerja sama pertahanan dan Amerika Serikat akan menempatkan 2.500 prajuritnya di Australia pada 2017. Rencana ini mengganggu China namun para pemimpin AS dan Australia menekankan bahwa kerja sama kedua negara bukan untuk mengimbangi kekuatan China.

Menhan Smith mengatakan negara-negara tetangga, terutama Indonesia dan China, tertarik dengan prospek latihan militer gabungan. “Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, itu [latihan gabungan] adalah hal yang baik," kata Smith pada radio ABC.

"Ia (Presiden Yudhoyono) juga mengatakan bahwa ia melihat adanya prospek latihan gabungan tidak hanya dengan Australia tetapi juga dengan AS dan wilayah-wilayah lain seperti China," kata Smith.

Sebagai bagian dari ekspansi hubungan militer, pekan lalu Australia mengatakan akan mengizinkan AS menggunakan teritori mereka untuk mengoperasikan pesawat pengintai jarak jauh. Washington juga dilaporkan menempatkan pesawat-pesawat dan kapal selam penyerang bertenaga nuklir di kota Perth, Australia Barat.

Pekan lalu, Australia membantah sejumlah laporan terkait rencana pembangunan pangkalan Angkatan Udara AS di Pulau Cocos, Samudera Hindia. Surat kabar Washington Post mengabarkan rencana itu dan menilai pangkalan itu bisa menjadi titik strategis untuk mengirim pesawat pengintai ke Laut China Selatan.

Stephen Smith mengatakan rencana pangkalan AS di Pulau Cocos itu sebagai prospek jangka panjang. “Pengerahan pasukan di Australia Utara sudah disampaikan PM Gillard November 2011 saat Presiden Barack Obama berkunjung ke Australia.

Sumber: Jurnas

Persiapan Unjuk Kemampuan Penerbang TNI AU di Lanud Halim

Tim akrobatik Jupiter. (Foto: Lanud Adisutjipto)

4 April 2012, Jakarta: Persiapan demi persiapan dilaksanakan secara terus-menerus dan terpusat oleh Penerbang-penerbang TNI AU saat melaksanakan rapat bersama, time trial dan uji coba holding point, entry point serta escape procedure di Terminal Selatan Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Selasa (03/04), setelah melaksanakan ferry flight ke Lanud Halim, dari Skadron Udara masing-masing.

Menurut Kasubdispenum Dinas Penerangan AU Kolonel Pnb Agung Sasongkodjati, kegiatan demontrasi yang akan dilaksanakan pada hari-H bertujuan untuk menampilkan sebagian kemampuan dan kekuatan serta kehandalan yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara di dalam mengemban tugas- tugas Negara demi pertahanan Indonesia.

Selanjutnya dikatakan, macam-macam kegiatan demonstrasi yang akan dilaksanakan berupa demo udara yang terdiri dari kegiatan terbang pesawat banner, fly-pass, free fall, aerobatic, demo operasi udara, dynamic show dan bomb burst, nantinya akan dilaksanakan secara terpusat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

“Hari ini seperti yang direncanakan, ada beberapa pesawat yang akan melakukan latihan seperti pesawat Heli Colibri dengan durasi waktu tiga puluh menit menit mulai pukul sembilan pagi hari, melaksanakan manuver over the field, selain itu, Jupiter Aerobatic Team juga akan uji coba holding point, fly-pass oleh pesawat F-16”, kata perwira Penerbang F-16 ini dengan bangga.

Sumber: TNI AU

Kopaska TNI AL “Infiltrasi” Ke Guam AS

3 April 2012, Surabaya: Sebanyak dua Tim Komando Pasukan Katak TNI AL yang terlibat dalam Latihan Bersama (Latma) Flash Iron 12-01 melaksanakan latihan “Infiltrasi” (penyusupan ke daerah lawan) di Home Base Naval Special Warfare Unit (NSWU)-1 Guam Amerika Serikat, Senin (02/04). Latihan ini dilaksanakan melalui dua aspek, yakni aspek laut dan udara. Kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan Latma Flash Iron 12-01 antara Kopasaka TNI AL dan US. Navy Seal.

Komandan Satkopaska Koarmatim dan Komandan Satkopaska Koarmabar turun langsung untuk memimpin timnya dalam misi “penyusupan” ke daerah lawan. Tim Kopaska melakukan latihan infiltrasi dari udara menggunakan sebuah helikopter tempur jenis Black Hawk milik US. Navy. Awalnya tim Kopaska melakukan droping pasukan dari markas NSWU-1, kemudian terbang dengan Black Hawk diatas udara kepulauan Pasifik. Setelah mencapai titik kordinat yang telah ditentukan, pada ketinggian 6.000 feet, tim Kopaska melaksanakan penerjunan Military Free Fall (MFF).


Dalam penerjunan tersebut, para penerjun tempur Kopaska membentuk formasi di udara secara berkelompok. Satu persatu para penerjun tempur itu mencapai landasan dengan mendarat mulus tanpa ada yang keluar dari kelompoknya. Setelah melaksanakan penerjunan tahap pertama dengan ketinggian 6.000 feet, kemudian tim Kopaska melanjutkan latihan penerjunan Military Free Fall berikutnya dengan ketinggian 8.000 feet dan 10.000 feet. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan dalam mengemban misi penyusupan ke daerah lawan secara diam-diam untuk kepentingan pengumpulan data intelejen dan penghancuran obyek vital musuh.

Selanjutnya tim gabungan dari Satkopaska Koarmatim dan Satkopaska Koarmabar melakukan latihan infiltrasi melalui laut dari Perairan Guam dengan melakukan penyelaman tempur (Combat Diving). Bersama dengan Navy Seal, Tim Kopaska melaksanakan gladi Combat Diving dengan menggunakan Alat Selam (Alsel) Open dan Close. Sebagai penyelam tempur, tim Kopaska banyak melaksanakan latihan penyelaman menggunakan Alsel Close dan Semi Close.


Diperlukan kemampuan khusus dan latihan untuk dapat mengoperasikan Alsel Close dan Semi Close, karena peralatan selam tersebut tidak menggunakan oksigen seperti Alsel Open pada umumnya. Dalam latihan Combat Diving tersebut, tim Kopaska dan Navy Seal saling melaksanakan transfer ilmu dan pengalaman tentang penyelaman bawah air. Masing-masing pihak mendapatkan keuntungan dari latihan bersama itu, dengan mendapatkan pengetahuan baru tentang pengetahuan, teknik, dan taktik penyelaman bawah air.

Latihan ini melibatkan dua tim pasukan katak yang berjumlah 24 orang. Mereka terdiri dari satu tim Kopaska Koarmatim, yang dipimpin oleh Komandan Satuan Komando Pasukan Katak (Dansatkopaska) Koarmatim Kolonel Laut (P) Yeheskil Katiandagho dan satu tim pasukan katak dari Koarmabar yang dipimpin Dansatkopaska Koarmabar Kolonel Laut (P) R. Eko Suyatno serta tim Navy Seal dari NSWU-1.

Sumber: Dispenarmatim

India Resmi Mengoperasikan Kapal Selam Tenaga Nuklir

Kapal selam tenaga nuklir K-152. (Foto: RIA Novosti)

4 April 2012, New Delhi: Angkatan Laut India secara resmi mengoperasikan kapal selam tenaga nuklir K-152, Rabu (4/4). Upacara peresmian dilakukan di pelabuhan Visakhapatnam, ungkap sumber di Kementerian Pertahanan India.

India mengontrak kapal selam nuklir kelas Shchuka-B Project 971 (Akula) senilai 900 juta dolar dari Rusia untuk sepuluh tahun. Kapal selam diberi nama INS Chakra dan akan didampingi kapal selam tenaga nuklir INS Arihant produksi perdana industri dalam negeri.

India menjadi operator kapal selam tenaga nuklir keenam di dunia, setelah Amerika Serikat, Rusia, Perancis, Inggris dan China.

AL India mengoperasikan empat kapal selam konvesional kelas Shishumar INS Shishumar, INS Shankush, INS Shalki, dan INS Shankul serta sepuluh kapal selam konvesional kelas Sindhughosh INS Sindhughosh, INS Sindhudhvaj, INS Sindhuraj, INS Sindhuvir, INS Sindhuratna, INS Sindhukesari, INS Sindhukirti, INS Sindhuvijay, INS Sindhurakshak, dan INS Sindhushastra.

India memesan enam kapal selam kelas Scorpène senilai 3,9 milyar dolar pada 2005. Keenam kapal selam dibangun di Mazagon Docks, Mumbai berdasarkan kesepakatan alih teknologi dengan DCNS, Perancis. Kapal selam pertama akan diterima AL India pada Desember 2012, tiga tahun lebih lambat dari jadwal sebelumnya, ungkap Menteri Pertahanan India A.K. Antony dihadapan parlemen pada awal tahun lalu. Keterlambatan disebabkan masalah teknis saat pembangunan kapal selam.

Kapal selam Shchuka-B Project 971 dirancang oleh CDB-143 Malakhit Design Bureau dan dibuat di Amur Shipbuilding Plant in Komsomolsk-on-Amur. Panjang kapal selam 114,3 meter dengan bobot di permukaan 8140 ton dan saat menyelam 12.770 ton. Kapal selam diawaki 73 orang (31 perwira) dapat menyelam sedalam 600 meter, mempunyai kecepatan dipermukaan 11,6 knot dan saat menyelam 30 knot.

Kapal selam dipersenjatai tabung torpedo 4x533 mm dan 4x650 mm, menggotong 28 rudal, torpedo atau ranjau laut.

K-152 mengalami insiden fatal saat melakukan uji pelayaran pada 2008. Insiden ini menewaskan 20 orang dan mencederai 21 orang karena menghirup gas Freon yang terlepas dipicu oleh sistem pemadam kebakaran.

Sumber: RIA Novosti
@Berita HanKam

Siswa Pendidikan Kapal Selam Tambah Porsi Latihan Fisik

Sejumlah prajurit TNI-AL awak kapal selam KRI Nanggala-402 berada di atas lambung kapal setibanya di Dermaga Koarmatim, Ujung, Surabaya, Jatim, Senin (6/2). Kapal selam tersebut kembali bergabung dengan TNI AL usai menjalani perbaikan menyeluruh di galangan kapal Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Okpo, Korea Selatan. (Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat/Koz/12)

3 April 2012, Surabaya: Puluhan siswa Pendidikan Calon Awak Kapal Selam TNI AL angkatan ke-46 menambah tambahan porsi latihan fisik berupa renang sejauh 1.000 meter, selain lari beban sejauh 10 km.

Latihan ketahanan fisik di Kolam Renang Jala Krida Tirta Kesatrian Bumimoro, Surabaya, diikuti seluruh siswa yang terdiri dari empat orang perwira pertama, satu bintara dan 10 tamtama ini.

Komandan Sekolah Kapal Selam Kodikopsla Kobangdikal Mayor Laut (P) Wirawan Ady Prasetya, program pendidikan calon awak kapal selam cukup unik, selain pendidikannya diadakan hanya setahun satu kali, siswanya juga paling sedikit jika dibanding pendidikan brivet lainnya.

"Masa pendidikannya juga paling lama yakni sembilan bulan, sedangkan pendidikan brivet lainnya berkisar 5-7 bulan," katanya.

Saat ini, para siswa memasuki pendidikan bulan keempat atau tahap kedua yang akan dijalani selama tiga bulan.

Pada tahap pertama, siswa dibekali tentang pengetahuan dan pendidikan dasar kapal selam, kemudian pada tahap kedua mendalami kejuruan kapal selam sesuai dengan korps masing-masing.

Selanjutnya pada tiga bulan terakhir atau tahap tiga, para siswa akan merasakan langsung berada di dalam kapal selam untuk melaksanakan latihan dan praktik di Satuan Kapal Selam Koarmatim.

"Untuk menunjang pendidikan yang masih panjang, kebugaran fisik calon awak kapal selam perlu dijaga, salah satunya dengan lari beban dan renang rutin," tambah Wirawan.

Kasal Terima Kunjungan Commander Submarine Group Seven US Navy

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Soeparno menerima kunjungan dari Commander Submarine Group Seven US Navy, Task Force 74/54 Rear Admiral Phillip G. Sawyer di Markas Besar Angkatan Laut Mabesal (Mabesal), Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (03/04).

Kasal menyambut hangat RADM Phillip G. Sawyer, dan berharap kunjungan ini dapat meningkatkan persahabatan serta kerja sama yang selama ini telah terjalin antara kedua negara, khususnya antara TNI AL dan US Navy. RADM Phillip G. Sawyer juga mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat selama lawatannya di Indonesia, dan mengungkapkan bahwa ini merupakan kali pertama mengunjungi Indonesia.

Dalam pertemuannya ini, kedua pejabat berharap semakin terjalin kerja sama antara TNI AL dengan US Navy khususnya antara armada kapal selam kedua negara, baik dalam bentuk latihan maupun pendidikan. Pada kesempatan yang sama Kasal mengungkapkan bahwa dirinya juga merupakan perwira TNI AL yang meniti karier sebagai Perwira di satuan Kapal Selam, untuk itu Kasal mengundang para personel Kapal Selam dari U.S Navy untuk datang mengunjungi Indonesia pada kesempatan mendatang.

Rear Admiral Phillip G. Sawyer merupakan perwira alumni United States Naval Academy tahun 1983 dan menjabat sebagai Commander Submarine Group Seven US Navy pada Juni 2011. Selain itu, sama halnya dengan Kasal Laksamana TNI Soeparno, Perwira Tinggi US Navy ini juga merupakan Perwira yang dianugerahi bintang kehormatan Legion Of Merit dari pemerintah AS.

Turut hadir mendampingi Kasal dalam kesempatan tersebut Asisten Operasi (Asops) Kasal Laksamana Muda TNI Hari Bowo, S.E, M.Sc., Asisten Pengamanan (Aspam) Kasal Ir. I Putu Yuli Adnyana, dan para pejabat Mabesal terkait lainnya.

Sumber: ANTARA Jatim/Dispenal

Enam Pesawat Super Tucano Dipastikan Tiba Agustus

Model EMB-314 Super Tucano. (Foto: Berita HanKam)

4 April 2012. Malang: Enam pesawat EMB-314 Super Tucano buatan Brasil akan tiba pada Agustus 2012 di Pangkalan TNI Angkatan Udara Abdurahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Kepastian itu dikatakan Panglima Komando Operasi TNI-AU II (Pangkoopsau II), Marsekal Muda Ismono Widjajanto, di Malang usai upacara serah terima jabatan (Sertijab) Komandan Lanud (Danlanud) Abduracham Saleh, Selasa.

"Pengiriman pesawat buatan Brasil ini akan dilakukan secara bertahap, dan dari total 18 pesawat taktis yang dipesan, enam pesawat dipastikan tiba bulan Agustus 2012," katanya.

Sedangkan untuk penerbang yang akan mengawaki pesawat itu, akan diambilkan dari penerbang lama pesawat tempur taktis lama OV-10F Bronco yang ada di berbagai skadron udara.

"Kedatangan pesawat tempur Super Tocano ini akan menggantikan pesawat tempur taktis OV-10 F Bronco buatan North American Rockwell Amerika Serikat yang sudah dinyatakan grounded, dan tiba kali pertama ke Indonesia ketika itu tahun 1976," katanya.

Sementara itu, dengan adanya Komandan Lanud baru yakni Kolonel Pnb Gutomo SIP yang menggantikan Komandan Marsekal Pertama Agus Dwi Putranto yang menjadi Kepala Staf Komando Operasi (Kas Koops) TNI AU II, diharapkan mampu menjadi orang yang tepat dengan kedatangan pesawat ini.

"Memimpin Lanud Abdurahman Saleh membutuhkan orang yang tepat. Karena merupakan salah satu pangkalan induk yang memiliki peran penting dalam melaksanakan operasi militer perang maupun operasi militer selain perang," kata Ismono.

Dengan adanya peran penting itu, Lanud Abdurahman Saleh dipilih menjadi pangkalan yang menerima dan mengoperasikan pesawat Super Tucano.

"Dengan adanya total 18 pesawat Super Tocano, maka tugas Danlanud yang baru adalah harus menyiapkan sebanyak 27 pilot Super Tucano," katanya.

Sumber: ANTARA Jatim

KRI Yos Sudarso Kapal Kombatan Pertama Bersandar di Pelabuhan Nusantara Pulau Baai

2 April 2012, Jakarta: Gelar Operasi Siaga Tempur Laut Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) dengan sandi Arung Pari-2012 dibawa kendali Komandan Gugus Tempur Laut Koarmabar (Danguspurlaarmabar) Kolonel Laut (P) Tri Wahyudi Sukarno, SE., yang onboard di KRI Yos Sudarso-353 sedang beroperasi di perairan Provinsi Bengkulu melaksanakan bekal ulang pelabuhan Nusantara Pulau Baai Kota Bengkulu dalam rangka melanjutkan operasi di perairan Selat Sunda dan perairan wilayah Barat Sumatera, baru-baru ini.

KRI. Yos Sudarso-353 dengan Komandan Kolonel Laut (P) Khisdianto merupakan kapal kombatan jenis Frigate TNI Angkatan Laut yang pertama kali bisa masuk dan sandar di pelabuhan Nusantara Pulau Baai Kota Bengkulu, yang telah 13 tahun alur masuk ke pelabuhan mengalami pendangkalan karena sedimentasi pasir laut yang tinggi.

Sementara itu, Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Bengkulu Letkol Laut (P) Gandawilaga beserta jajarannya sebagai unsur pendukung operasional, telah menyiapkan segala dukungan dalam menerima kunjungan dan bekal ulang KRI Yos Sudarso-353 di pelabuhan Nusantara Pulau Baai Kota Bengkulu. KRI Yos Sudarso-353 saat sandar di pelabuhan Nusantara Pulau Baai Kota Bengkulu melaksanakan kegiatan open ship kepada masyarakat, pemuda-pemudi serta pelajar Kota Bengkulu untuk dikunjungi dan melihat secara langsung ke dalam KRI. Yos Sudarso-353.

Kehadiran KRI Yos Sudarso-353 mendapat sambutan yang sangat antusias dari masyarakat dan menjadi kebanggaan serta memotivasi minat para pemuda-pemudi dan pelajar Kota Bengkulu untuk bergabung masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut.

Sumber: Koarmabar

Dansatkopaska Koarmatim Pimpin Pasukannya CQC

2 April 2012, Surabaya: Komandan Satuan Komando Pasukan Katak (Dansatkopaska) Koarmatim, Kolonel Laut (P) Yeheskil Katiandagho memimpin pasukannya berlatih Pertempuran Diruang Tertutup Close Quarters Combat (CQC). Pertempuran tersebut merupakan rangkaian kegiatan Latihan Bersama (Latma) Flash Iron 12-01 di markas Navy Seal, Guam, Amerika Serikat, belum lama ini Kamis (29/03). Dalam latihan CQC itu, Dansatkopaska Koarmatim memimpin satu tim pasukannya dari Surabaya, bersama Dansatkopaska Koarmabar Kolonel Laut (P) R. Eko Suyatno dan anak buahnya.

Latihan pertempuran di ruang tertutup (CQC) merupakan salah satu materi yang dilaksanakan dalam kegiatan Latma Flash Iron 12-01. Kemampuan dalam pertempuran jarak dekat wajib dikuasi oleh personel Kopaska guna mendukung tugas dalam menjalankan operasi laut khusus Maritime Interdiction Operation (MIO) pembebasan sandera di dalam kapal dan pertempuran kota Urban Warfare ketika membebaskan sandera di dalam gedung.



Dalam latihan CQC itu Dansatkopaska Koarmatim membawa satu tim personelnya yang berjumlah kurang lebih 7 orang. Disimulasikan dalam gladi tempur itu Dansatkopaska Koarmatim beserta timnya melakukan pergerakan di dalam kapal Ship Movement, guna mencari dan melumpuhkan pembajak yang sedang menyandera tawanan di dalam kapal. Dalam operasinya, tim Kopaska dilengkapi rompi anti peluru, helm baja dan senjata laras panjang serta pistol. Satu tim Kopaska tersebut terdiri dari komandan tim, pengawas (obsever), pasukan dan penembak jitu atau sniper.

Akhir dari drama penyanderaan tersebut, yakni sandera dapat diselamatkan dan para pembajak dapat dilumpuhkan. Selanjutnya dalam skenario itu tim Kopaska melakukan penanganan tawanan Personal Handling terhadap pembajak yang berhasil mereka lumpuhkan. Latma Flash Iron 12-01 diikuti oleh 2 tim pasukan katak yang terdiri dari 24 orang berasal dari Satkopaska Koarmatim dan Satkopaska Koarmabar serta personel Navy Seal yang berada di Naval Special Warfare Unit-1 (NSWU-1) Guam (AS).

Latihan ini dimulai sejak tanggal 24 Maret di Markas NSWU-1, Guam (AS). Rencananya latihan akan berlangsung selama 23 hari yaitu sampai 16 April 2010. Materi Latma Flash Iron 12-01 secara umum meliputi beberapa hal diantaranya penerjunan udara (Military Free Fall), pertempuran diruang tertutup (Close quarters combat), peperangan laut menggunakan kedaraan air cepat (Maritime Craft Areal Delivery System), penyelam tempur (Combat Diving) dan manufer lapangan (Final Training Exercise).

Sumber: Dispenarmatim

Pangarmatim Lepas Glagaspur III Tahun 2012

2 April 2012, Surabaya: Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Agung Pramono, S.H., M.Hum melepas keberangkatan Satgas Gladi Tugas Tempur (Glagaspur) Tingkat III (L-3 Terpadu) Tahun 2012 dalam suatu upacara militer di Dermaga Madura Koarmatim, Senin (2/3). Hadir dalam Upacara tersebut Kepala Staf Koarmatim Laksamana Pertama TNI Djoko Teguh Wahojo, Komandan Gugus Tempur Laut Armatim Laksamana Pertama TNI Ari Soedewo, S.E dan para pejabat Koarmatim lainnya.

L-3 Terpadu merupakan latihan tempur laut tertinggi dilingkungan TNI AL yang melibatkan beberapa unsur kapal perang dari berbagai satuan, antara lain 4 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dari Satuan Kapal Eskorta , 2 KRI dari Satuan Kapal Cepat, 2 KRI dari Satuan Kapal Bantu, 3 KRI dari Satuan Kapal Patroli, 2 KRI dari Satuan Kapal Ranjau dan satu kapal selam dari Satuan Kapal Selam Koarmatim. Selain itu juga melibatkan 1 pesawat Cassa dan 1 Helikopter Bolco dari Pusnerbal Juanda.

Latihan yang melibatkan 14 kapal perang dari berbagai jenis dan type ini, untuk manuvra lapangannya digelar mulai tanggal 2 sampai dengan 6 April 2012. Dalam latihan ini bertindak sebagai Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) adalah Kolonel Laut (P) Yudo Margono, yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Satuan Kapal Eskorta Koarmatim.

Pangarmatim dalam sambutannya mengatakan, bahwa penjabaran tugas TNI AL dihadapkan kepada perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis dengan segala bentuk tantangan yang ditimbulkan, memerlukan suatu kebijakan pembinaan latihan yang sesuai dan dapat mendukung pencapaian tugas pokok. Kebijakan pembinaan latihan TNI AL, lanjut Pangarmatim, pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari kebijakan dan strategi TNI AL yang diarahkan untuk mampu mengikuti dinamika perkembangan lingkungan strategis yang terjadi.

“Mencermati dan menyikapi secara tepat perubahan lingkungan strategis merupakan suatu keharusan bagi kita, karena implikasi dari berbagai perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat profesionalisme prajurit yang pada akhirnya dapat menentukan pelaksanaan tugas TNI AL, khususnya Koarmatim dimasa yang akan datang,” tegas Pangarmatim.

Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit matra laut dalam mengawaki dan menggunakan peralatan tempur. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai, yaitu agar setiap prajurit mampu melaksanakan peperangan dan pertahanan dalam tugas tempur laut yang meliputi peperangan anti kapal selam, peperangan anti kapal permukaan air, pertahanan udara, prosedur komunikasi taktis, dan pembekalan di laut. Disamping itu, para prajurit Koarmatim diharapkan mampu melaksanakan peperangan dengan melibatkan beberapa unsur udara dalam formasi tugas tempur laut serta mampu mengaplikasikan pelajaran teori kepelautan serta pengenalan doktrin-doktrin peperangan laut.

Sebelum melaksanakan manuvra lapangan (Manlap), Satgas telah melaksanakan berbagai latihan posko (Latposko) di Pusat Latihan Kapal Perang (Puslatkaprang) Kolatarmatim dan Pusat Latihan Elektronika dan Pengendalian Senjata (Puslatlekdalsen) Kobangdikal. Sementara itu, daerah latihan meliputi Pangkalan Surabaya, Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dan Laut Jawa.

Sumber: Dispenarmatim

Komisi I Kuker ke Pabrik Leopard, Ceko, Polandia dan Afsel

Leopard 2. Komisi I akan berkunjung ke pabrik Leopard di Jerman serta meninjau korvet kelas Ragam di Inggris, ungkap Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq pada Berita Hankam (2/4). (Foto: KMW)

2 April 2012, Jakarta: Komisi I DPR yang mengawasi bidang pertahanan dan luar negeri akan melakukan kunjungan kerja ke empat negara yakni Ceko, Polandia, Jerman dan Afrika Selatan.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap KBRI serta masalah pertahanan khususnya di Jerman.

"Agenda Kunker Komisi I, RDP dengan KBRI sebagai mitra Komisi I, pertemuan dengan komisi luar negeri parlemen ybs, kunjungan ke industri pertahanan. Kunjungan ke Afrika Selatan, Ceko plus Polandia dan Jerman, selama masa reses," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq kepada mediaindonesia.com, Senin (2/4).

Mahfudz sendiri akan memimpin rombongan kunker Afrika Selatan. Namun, ia belum mau membeberkan tanggal berapa rombongannya akan terbang ke Afrika.

Mahfudz hanya menjelaskan acara akan berlangsung selama 3 hari dan perjalanan memakan waktu 2 hari.

Sementara untuk kunker ke Jerman yang akan diberangkatkan 13 April, Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman akan memimpin rombongan ke negara Jerman.

Di sana Komisi I akan mengawasi KBRI sambil bertemu parlemen Jerman dan membahas soal tank Leopard yang akan dibeli oleh Kemenhan RI.

"Di sana (Jerman) kita akan ketemu dengan masyarakat Indonesia, selain itu kita juga lakukan pengawasan terhadap KBRI. Kemudian, bertemu dengan parlemen Jerman, kita akan membahas soal pertahanan dan persenjataan. Karena kita akan beli Leopard dan di sana yang menguasai langsung," kata Hayono.

Untuk rombongan ke negara Ceko, Hayono mengatakan pimpinan rombongan adalah Wakil Ketua Komisi I Agus Gumiwang. Rombongan tersebut rencananya berangkat pada 14 April. Di Ceko juga akan melakukan kunjungan ke KBRI sebagai bentuk pengawasan sekaligus ke Parlemen Ceko sebagai kunjungan balasan.

"Soal urgensinya, kita akan adakan penjajakan soal persenjataan, karena beberapa peralatan kan buatan sana. Misalnya kendaraan angkut prajurit Anoa. Akan coba dilihat apakah Pindad bisa bekerja sama dengan perusahaan persenjataan di sana," terang Hayono.

Sumber: Media Indonesia

Al Muzzammil: Panja Definisikan Industri Pertahanan

(Foto: Berita HanKam)

2 April 2012, Senayan: Sejumlah kemajuan telah tercapai dalam pembahasan RUU Industri Pertahanan antara Panja RUU Industri Pertahanan dengan Kemenhan dalam RDP yang berlangsung di ruang Komisi I DPR hari ini.

Dalam rapat ini, antara DPR dan pemerintah mencoba mendefinisikan apa yang dimaksudkan dengan industri pertahanan yang hendak diatur itu.

"Kita (DPR dan pemerintah) mencoba merumuskan mengenai visi substansi industri pertahanan yang hendak diatur itu," ujar anggota Panja RUU Industri Pertahanan Al Muzzammil Yusuf di DPR, Senin (2/4).

Menurut Al Muzzammil, dari rumusan itu setidaknya ada tiga poin kunci di dalamnya untuk dijabarkan. Pertama, industri pertahanan itu penjualnya adalah negara.

"Yang berpartisipasi di dalamnya, bisa perusahaan BUMN maupun swasta. Tetapi izin penjualan dari produksi alutsista yang dihasilkan itu harus oleh negara, lewat Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Jadi, kalau dia buat kapal cepat, oleh pihak swasta misalnya, kemudian perlu dipasang senjata, saat akan dijual kepihak lain harus mendapat izin dari negara lewat KKIP," ujarnya.

Kedua, kata politisi PKS ini, menyangkut lembaga swasta yang direkomendasikan berpartisipasi dalam pengembangan industri pertahanan, harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu.

"Siapa lembaga swasta yang akan kita izinkan terlibat dalam industri pertahanan, maka KKIP yang kan memberi dan mengeluarkan rekomendasinya," ujarnya.

Ketiga, menyangkut integrasi produk, antara BUMN dengan swasta yang bermacam-macam harus dilakukan integrasi.

"Yang melakukan tugas dan fungsi integrasi produk swasta dan BUMN ini adalah pihak BUMN. Misalnya, ada perusahaan memproduksi buat mur, baut, untuk senjata. Nah, yang melakukan integrasi dari produk senjata yang dibuat itu misalnya, maka pengintegrasi itu perusahaan negara," ujarnya.

Keempat, menyangkut struktur modal. "Struktur modal, seberapa besar swasta itu ikut terlibat. Nah, poin keempat ini yang belum kita sepakati dalam RDP ini, karena di situ ada industri utama, industri penunjang, dan ada penyupalai bahan baku. Struktur kepemilikan modal swasta atau BUMN ini belum kita sepakati. Jadi, industri pertahanan itu nantinya ada yang swasta dan negara. Kemudian dinaungi dalam satu atap namanya KKIP. KKIP ini disebut sebagai Industri Pertahanan Nasional. Karena modal negara yang terbatas, maka tidak semuanya dapat dikerjakan BUMN dan mesti melibatkan swasta," ujarnya.

Sumber: Jurnal Parlemen

Asops Koopsau I Survei Rute Demo Udara

Heli EC-120 B Colibri akan melakukan pengecekan rute demo udara. (Foto: Pentak Lanud Halim)

2 April 2012, Jakarta: Survei rute dilaksanakan menjelang pelaksanaan gladi terpusat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma oleh Asisten Operasi Panglima Koopsau I Kolonel Pnb Ismed dengan menggunakan pesawat Helikopter EC-120 B Colibri HL-1205 dari Skadron Udara 7 Lanud Suryadarma, Kalijati, Subang dengan Captain-Pilot Lettu Pnb Antonius dan Co-Pilot Lettu Pnb Nodhi Bayu, Senin (2/4).

“Pesawat Heli Colibri memang memiliki kelebihan tersendiri, dengan bentuk dan keunikan ini para awak pesawat memiliki jangkauan pandangan yang lebih jauh dibandingkan dengan jenis pesawat lainnya,” ujar Captain-Pilot Lettu Pnb Antonius sebelum melaksanakan survei rute demo udara.

Menurut dia, penerbangan kali ini selain untuk pengecekan rute namun juga untuk holding dan check point. Kegiatan pengecekan rute ini selain Asops Pangkoopsau I, ada Letkol Pnb Yani Amirullah selaku Staf coordinator Demo Udara pada peringatan HUT TNI AU ke-66 pada tanggal 09 April 2012 nantinya.

Sumber: PRLM

Juwono: Pengadaan Sukhoi Era Megawati Keluar Jalur

Sukhoi TNI AU. (Image: mars.slupsk.pl)

2 April 2012, Jakarta: Mantan Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono angkat bicara mengenai kabar bermasalahnya pengadaan tujuh pesawat Sukhoi pada era Presiden Megawati Sukarnoputri lalu.

Juwono mengakui, skema pengadaan dan pembelian jet tempur pada pemerintahan Presiden Megawati keluar dari prosedur yang biasa dilalui Kementerian Pertahanan (Kemhan). "Skema pembeliannya waktu itu (Sukhoi) dilaksanakan lewat Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Menteri Perindustrian. Sehingga keluar dari jalur Kemhan," ujar Juwono ditemui di sela Konferensi Keamanan Lingkungan Asia Tenggara di Jakarta, Senin (2/4).

Pernyataan itu, didasarkan atas keterangan yang ia terima saat ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan sejak dimulainya Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I pasca berakhirnya Kabinet Gotong Royong era Presiden Megawati tahun 2004 lalu.

"Waktu saya ambil alih Kemhan tahun 2004, memang ada sisa persoalan dari masa lampau termasuk soal Sukhoi," katanya.

Saat itu ungkap Juwono, ia menerima informasi TNI tidak mempunyai anggaran untuk membeli pesawat asal Rusia tersebut. Menyikapi situasi ini sambung Juwono, Menteri Pertahanan era Presiden Megawati, Matori Abdul Djalil lalu menyarankan pengadaan atau pembelian di luar jalur APBN.

"Pak Matori sudah menyarankan ada cara pembelian di luar jalur APBN, agar (bisa) dibiayai tiga pesawat Sukhoi," katanya. Mantan Gubernur Lemhanas ini melanjutkan, adapun pengadaan empat pesawat Sukhoi lainnya diupayakan melalui jalur state credit atau kredit negara.

Namun Juwono menyatakan lagi, pengadaan atau pembelian pesawat Sukhoi era Presiden Megawati sudah selesai. Pasalnya, saat menduduki kursi Menteri Pertahanan, Juwono pernah mendapat tagihan dari Bulog dan Pertamina untuk melakukan pembayaran.

"Yang dulu saya lihat sudah diselesaikan. Karena waktu itu saya dapat tagihan dari Bulog dan Pertamina untuk membayar (pengadaan pesawat) yang (sebelumnya) ditalangi Bulog dan Pertamina. Waktu itu anggaran Kemhan masih kecil yaitu Rp21 triliun," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pengadaan pesawat Sukhoi 30MK2 pada tahun 2003-2004 era Presiden Megawati Soekarnoputri diduga bermasalah. Pengadaan pesawat itu dilakukan dengan biaya di luar APBN.

Dugaan Mark-up Pembelian Sukhoi Era Megawati Harus Diusut

Dugaan penggelembungan harga (mark-up) pembelian enam unit pesawat tempur Sukhoi 30-MK dari Rusia harus diusut tuntas. Termasuk ketika pembelian Sukhoi dilakukan era Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2003. "Siapa pun yang melakukan korupsi, kapan pun harus diusut tuntas. Kalau terjadi mark-up adanya komisi-komisi (upah) yang tidak jelas itu harusnya juga diusut untuk menghilangkan kecurigaan-kecurigaan, dan tuduhan-tuduhan politik," kata pengamat politik, Ikrar Nusa Bakti, saat dihubungi, Minggu (1/4).

Ikrar menilai ada kejanggalan pembelian enam unit Sukhoi oleh Kementerian Pertahanan. Pasalnya, Sukhoi dibeli melalui perusahaan perantara, sementara pembelian alat utama sistem senjata biasanya melalui kerja sama G to G (government to government).

Ditambah lagi, Sukhoi diduga dibeli melalui perusahaan yang pernah bermasalah hukum sebelumnya. "Salah satu importirnya pernah punya kasus pembelian senjata, lantas kenapa diberi kepercayaan memainkan peran broker," ujar peneliti LIPI ini.

Ia melihat adanya selisih harga dengan pembelian Sukhoi sebelumnya. Ia pun mendesak penyelidikan dilakukan, apakah selisih harga tersebut merupakan bagian dari keharusan pembayaran pemerintah atau untuk mendapatkan komisi atau keuntungan khusus.

Ia menunggu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan merilis besaran kerugian negara dalam kasus dugaan mark-up ini. Walau BPK sendiri memiliki kerja sama atau MoU sendiri dengan Kementerian Pertahanan. "Susahnya itu, bahwa kadang-kadang sikap TNI menggunakan unsur kerahasiaan negara, sehingga tidak memungkinkan penyidik mengusut lebih jauh," kata Ikrar.

Sebelumnya diberitakan, Koalisi LSM menemukan ketidakwajaran harga pembelian enam unit Sukhoi senilai US$470 juta tersebut. Pasalnya, menurut data di Kementerian Pertahanan, harga satu unit Sukhoi US$54,8 juta. Dengan harga tersebut, jika dikalkulasi Pemerintah RI hanya akan menggelontorkan US$328,8 juta.

Sementara jika mengacu harga jual Rosoboronexport sebagai lembaga pengekspor, negara maksimal mengeluarkan US$420 juta untuk enam unit Sukhoi. Koalisi LSM juga mempertanyakan keterlibatan PT Trimarga Rekatama sebagai agen pembelian Sukhoi.

Padahal, pembelian harus dilakukan secara G to G. Atas dugaan mark-up ini, Presiden telah mempersilakan BPK melakukan audit investigasi pembelian Sukhoi sejak sebelum 2004.

Sumber: Jurnas

Ekspedisi Penjelajahan Perbatasan di Wilayah Kalimantan Demi Tetap Tegaknya Kedaulatan Negara

Menhut Zulkifli Hasan (duduk tengah) bersama peserta Ekspedisi Khatulistiwa 2012 meneriakkan yel-yel usai memberikan pembekalan di Situ Lembang, Bandung, Jabar, Selasa (27/3). Ekspedisi yang diikuti 600 peserta terdiri dari personel TNI, mahasiswa dan anggota Wanadri itu selain akan melakukan penjelajahan hutan Kalimantan, juga akan melakukan penelitian dan pencatatan flora dan fauna serta kekayaan alam yang belum terjamah. (Foto: ANTARA/Saptono/Spt/12)

1 April 2012, Jakarta: Ekspedisi penjelajahan perbatasan di wilayah perbatasan NKRI mempunyai nilai strategis demi tetap tegaknya kedaulatan Negara, hal tersebut dikatakan oleh Wakil AsistenTeritorial Kepala Staf Angkatan Darat (Waaster Kasad ) BrigadirJenderal TNI Iskandar MS pada pembekalan peserta Ekspedisi Khatulistiwa 2012 bertempat di Aula Ricky Samuel, SituLembang, Bandung, Jawa Barat, (30/3).

Nilai strategis dari pelaksanaan Ekpedisi Khatulistiwa 2012 karena kegiatan tersebut dapat dijadikan sebagai diplomasi territorial diperbatasan dan untuk menggugah serta menggairahkan semangat bela Negara. Ada tiga butir pokok perihal bela Negara yaitu bela Negara merupakan hak, merupakan kewajiban dan sebagai tanggung jawab serta kehormatan bagi setiap warga Negara .

Ekspedisi Khatulistiwa ini juga dapat untuk menanamkan jiwa patriotisme, rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan guna menciptakan kondisi juang yang tangguh demi tetap tegaknya NKRI. Kegiatan ini juga dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan Negara, keamanan di wilayah perbatasan NKRI sehingga tercapai stabilitas keamanan disepanjang perbatasan RI dan Negara lain.

Waaster Kasad mengharapkan kegiatan ini dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran yang diinginkan. Ketahui permasalahan yang ada diperbatasan, antara lain kesenjangan ekonomi, pergeseran batas wilayah Negara, segala bentuk penyelundupan, sarana dan prasarana serta sumber daya alam yang ada di wilayah Kalimantan.

Sumber: Kopassus

Empat Hari Tentara Wilayah ASEAN Kumpul di Jakarta

2 April 2012, Jakarta: Perwakilan angkatan bersenjata Negara-negara ASEAN, kecuali Brunei, selama empat hari ini berkumpul di Jakarta untuk mengikuti Konferensi Keamanan Lingkungan Regional Asia Tenggara yang pertama digelar di Indonesia.

Selain itu, tentara dari China, Australia, dan Timor Leste pun turut serta dalam kegiatan yang membahas isu-isu pelibatan tentara dalam menangani permasalahan lingkungan hidup. "Peran Militer dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan Negara sangat Besar, termasuk dalam menjaga kualitas lingkungan hidup," ucap Balthasar Kambuaya, Menteri Lingkungan Hidup, Senin (2/4/2012) di Jakarta, usai membuka konferensi.

Hadir dalam kegiatan ini mantan Menteri Pertahanan Yuwono Sudarsono, Deputi Duta Besar AS untuk ASEAN Joshua Cartin, dan Direktur Logistik, Teknik, dan Keamanan Komando Pasifik AS Brigjen Kevin O 'Connel. Kegiatan berlangsung hingga 5 April besok.

Acara ini akan disambung dengan penyusunan program langkah strategis kerjasama TNI dan KemLH dalam mengantisipasi ancaman Kerusakan lingkungan terhadap kedaulatan Negara, pada tahun ini.

Sumber: KOMPAS

TNI Dirikan 44 Pos Pengamanan Perbatasan

Pos Perbatasan (POSTAS) konstruksi baja produk dalam negeri. (Foto: Krakatau Steel)

2 April 2012, Balikpapan: TNI AD mendirikan 44 pos penjagaan di wilayah Kalimantan untuk mengamankan perbatasan Indonesia- Malaysia.

Saat ini 29 pos yang didirikan dengan jumlah personel 16–48 anggota untuk setiap pos. Tahun ini akan ada penambahan 15 pos yang akan dibangun di sisi barat Kalimantan Timur (Kaltim) yakni Kabupaten Kutai Barat. “Selain membangun 15 pos penjagaan di bagian barat perbatasan, kami juga akan menambah satu batalion pasukan,” ungkap Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Subekti didampingi Kasdam Brigjen Sudjatmiko seusai melepas 650 personel Kostrad untuk pengamanan perbatasan di Pelabuhan Semayang Balikpapan kemarin.

Panjang perbatasan Kaltim dengan Malaysia sekitar 1.038 kilometer.Kodam VI Mulawarman membawahi dua provinsi yakni Kaltim dan Kalsel. Sedangkan panjang perbatasan di wilayah Kalimantan Barat Pontianak-Malaysia 966 kilometer.“ Panjang seluruh perbatasan Malaysia-Kalimantan sekitar 2.004 kilometer,” katanya. Perwira Penerangan Kodam VI Mulawarman Mayor Ashwari menambahkan, tentara yang bertugas di perbatasan saat-saat ini menyambut gembira penugasan tersebut.

Pemerintah menyediakan tunjangan yang besarnya 100% dari gaji.“100% itu belum termasuk tambahan uang lauk pauk dan lain-lainnya,” kata Mayor Ashwari.

Kostrad Jaga Perbatasan RI-Malaysia

Tugas mengamankan perbatasan langsung Indonesia-Malaysia diserahterimakan dari Batalyon Infanteri 621 Manuntung (Yonif 621/Mtg) kepada Batalyon 413 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Yonif 413 Kostrad), Minggu.

"Tugas mereka mencegah dan memberantas semua yang ilegal, seperti 'illegal logging' atau 'illegal mining'," tegas Panglima Kodam VI/Mulawarman Mayor Jenderal TNI Subekti pada acara serah terima yang berlangsung dalam upacara militer di Pelabuhan Semayang.

Yonif 621/Mtg telah bertugas selama setahun di perbatasan. Mereka berpatroli di sepanjang batas Indonesia-Malaysia mulai dari Pulau Sebatik, di pegunungan Muller hingga ke Krayan. Mereka mengamankan batas antara Indonesia dengan Sabah, Malaysia.

Di sisi barat, batalyon infanteri yang bermarkas di Kandangan, Kalimantan Selatan itu berjaga di sepanjang Kutai Barat dengan Sabah dan sebagian Sarawak.

Panjang perbatasan Indonesia-Malaysia pada bagian Kalimantan Timur adalah 1.038 kilometer. Pada jarak itu, yang hampir seluruhnya berada di punggungan pegunungan Muller yang berhutan lebat sehingga TNI harus membangun 79 pos pengamanan untuk mengawal kawasan itu.

Sebagian pos tersebut dekat dengan pemukiman penduduk, sebagian lagi terpencil namun strategis.

Ada pula pos yang "terkenal" di perbatasan, yakni pos-pos yang kerap didatangi para pejabat, baik para pejabat militer maupun pejabat sipil setaraf menteri adalah Pos Pamtas di Krayan, Nunukan, dan Pos Pamtas Bersama Indonesia-Malaysia, juga di Pulau Sebatik.

Pada Pos Pamtas Bersama itu kedua pihak baik TNI-AD maupun Tentera Darat Tentera Diraja Malaysia (TDM) membangun markasnya bersisian dan sering menggelar berbagai kegiatan bersama, termasuk patroli perbatasan bersama.

Bila pos di Krayan hanya bisa didatangi lewat udara, lebih kurang 40 menit dari Nunukan atau Tarakan, pos di Pulau Sebatik sudah bisa dicapai tak lebih 10 menit dengan helikopter.

Menurut Mayor Ashwari Jadi, Perwira Penerangan Kodam VI Mulawarman, tentara yang bertugas ke perbatasan di masa sekarang biasanya menyambut dengan gembira penugasan itu.

"Pemerintah menyediakan tunjangan yang besarnya 100 persen gaji, ditambah uang lauk pauk, dan lain-lain," kata Mayor Ashwari. Sebab itu, sepulang dari perbatasan, seorang tamtama bisa mengantongi uang hingga Rp30-40 juta.

"Apalagi kalau dia tidak merokok, semakin banyak yang bisa dihemat," ujar Ashwari.

Sumber: SINDO/ANTARA News Kaltim