10 Juli 2010, Surabaya -- Seiring program restrukturisasi untuk penyelamatan industri strategis, PT PAL tetap melayani pemesanan kapal. Bahkan, pada 2010 sedikitnya ada 14 pesanan kapal yang diharapkan bisa menjaga aktivitas produksi.
Kepala Bidang Restrukturisasi PT PAL Bambang Hardianto mengatakan, 14 unit kapal tersebut di antaranya lima unit jenis bulk carrier. “Sekitar enam di antaranya merupakan pesanan luar negeri. Nanti kita cek lagi. Tapi, intinya dengan penggarapan tersebut kita ingin kinerja produksi perusahaan tetap aktif dan bisa dipertahankan,” katanya kemarin.
SINDO
Berita Pertahanan dan Keamanan, Industri Militer Indonesia dan Dunia, Wilayah Kedaulatan NKRI serta Berita Militer Negara Sahabat
Saturday, July 10, 2010
Pengamanan Pulau Terluar Diperketat
(Foto: ANTARA)
10 Juli 2010, Makassar -- Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Bambang Suwanto meminta kepada seluruh satuannya untuk memperketat pengamanan pulaupulau terluar NKRI.
Bambang mengungkapkan, wilayah terdepan tersebut dianggap paling rawan dijadikan sebagai objek ataupun jalur human trafficking lintas negara serta aksi teroris yang bisa membahayakan kedaulatan Indonesia. “Pulau-pulau itu bisa saja dijadikan jalur human trafficking atau teroris. Ini sangat rawan dan kami tidak boleh lengah,”ujar mantan Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL) ini kemarin.
Penjelasan Bambang tersebut diungkapkan usai memimpin upacara sertijab Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) VI dari Laksamana Pertama TNI Bambang Wahyudin kepada Brigadir Jenderal TNI Marinir Chaidier Patonnory di Mako Lantamal VI Makassar, kemarin. Selain mewaspadai pulau terdepan Indonesia,TNI AL juga fokus pada pengamanan sejumlah objek vital di lepas laut yang dikhawatirkan bisa menjadi sasaran para pelaku teroris.
Salah satu contohnya adalah kilang pengeboran minyak yang berada di lepas pantai. Pangarmatim mengatakan, gejala teroris bisa diantisipasi dengan rutin melakukan patroli laut dan memperketat pengamanan di lokasi-lokasi yang disinyalir rawan. “Yang paling rawan itu perbatasan pulau terluar, misalnya Sebatik dan Ambalat. Lalu lintas laut sekarang ini juga sangat ramai sehingga kami harus serius menjaga keamanan laut,”ujarnya.
Meski demikian, lanjut Bambang, pengamanan laut bukan hanya dibebankan kepada TNI AL, melainkan tugas bersama untuk menjaga keutuhan NKRI. Khusus wilayah Lantamal VI Makassar, Bambang mengingatkan kepada seluruh personilnya untuk mewaspadai aksi illegal logging dan illegal fishingyang sekarang dianggap banyak melintasi Selat Malaka dan Selat Makassar.
Jenderal bintang dua ini menambahkan, Lantamal VI merupakan salah satu kekuatan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang memiliki tugas pokok dukungan logistik dan administrasi bagi unsur-unsur proporsional TNI AL. Laksamana Pertama TNI Bambang Wahyudin dimutasi menduduki jabatan barunya sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL).
Sementara sebelum menjabat Danlantamal VI, Brigadir Jenderal TNI Marinir Chaidier Patonnory sebelumnya menjabat Kepala Pos Badan Intelijen Negara (BIN) Wilayah Sulbar. Chaidier merupakan lulusan taruna AAL tahun 1981.Penugasan pertama dilaluinya sebagai Danton Yonif I Pasmar I,kemudian Danlanal Ambon tahun 2002, serta Kaposwil BIN Sulawesi Barat. Pria berkumis ini menegaskan, dia akan memperjuangkan kesejahteraan prajurit dan membina mental serta SDN yang dimiliki seluruh prajuritnya di Lantamal VI.
SINDO
10 Juli 2010, Makassar -- Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Bambang Suwanto meminta kepada seluruh satuannya untuk memperketat pengamanan pulaupulau terluar NKRI.
Bambang mengungkapkan, wilayah terdepan tersebut dianggap paling rawan dijadikan sebagai objek ataupun jalur human trafficking lintas negara serta aksi teroris yang bisa membahayakan kedaulatan Indonesia. “Pulau-pulau itu bisa saja dijadikan jalur human trafficking atau teroris. Ini sangat rawan dan kami tidak boleh lengah,”ujar mantan Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL) ini kemarin.
Penjelasan Bambang tersebut diungkapkan usai memimpin upacara sertijab Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) VI dari Laksamana Pertama TNI Bambang Wahyudin kepada Brigadir Jenderal TNI Marinir Chaidier Patonnory di Mako Lantamal VI Makassar, kemarin. Selain mewaspadai pulau terdepan Indonesia,TNI AL juga fokus pada pengamanan sejumlah objek vital di lepas laut yang dikhawatirkan bisa menjadi sasaran para pelaku teroris.
Salah satu contohnya adalah kilang pengeboran minyak yang berada di lepas pantai. Pangarmatim mengatakan, gejala teroris bisa diantisipasi dengan rutin melakukan patroli laut dan memperketat pengamanan di lokasi-lokasi yang disinyalir rawan. “Yang paling rawan itu perbatasan pulau terluar, misalnya Sebatik dan Ambalat. Lalu lintas laut sekarang ini juga sangat ramai sehingga kami harus serius menjaga keamanan laut,”ujarnya.
Meski demikian, lanjut Bambang, pengamanan laut bukan hanya dibebankan kepada TNI AL, melainkan tugas bersama untuk menjaga keutuhan NKRI. Khusus wilayah Lantamal VI Makassar, Bambang mengingatkan kepada seluruh personilnya untuk mewaspadai aksi illegal logging dan illegal fishingyang sekarang dianggap banyak melintasi Selat Malaka dan Selat Makassar.
Jenderal bintang dua ini menambahkan, Lantamal VI merupakan salah satu kekuatan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang memiliki tugas pokok dukungan logistik dan administrasi bagi unsur-unsur proporsional TNI AL. Laksamana Pertama TNI Bambang Wahyudin dimutasi menduduki jabatan barunya sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL).
Sementara sebelum menjabat Danlantamal VI, Brigadir Jenderal TNI Marinir Chaidier Patonnory sebelumnya menjabat Kepala Pos Badan Intelijen Negara (BIN) Wilayah Sulbar. Chaidier merupakan lulusan taruna AAL tahun 1981.Penugasan pertama dilaluinya sebagai Danton Yonif I Pasmar I,kemudian Danlanal Ambon tahun 2002, serta Kaposwil BIN Sulawesi Barat. Pria berkumis ini menegaskan, dia akan memperjuangkan kesejahteraan prajurit dan membina mental serta SDN yang dimiliki seluruh prajuritnya di Lantamal VI.
SINDO
Akmil Minim Anggaran
Taruna Akmil. (Foto: TNI AD)
10 Juli 2010, Magelang -- Kunjungan kerja (kunker) Komisi I DPR RI ke Akademi Militer (Akmil) melihat bahwa anggaran pendidikan pada institusi lembaga tersebut masih sangat kurang. Bahkan jika dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam, anggaran di Akmil jauh ketinggalan.
"Kalau kita melihat anggaran di negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei misalnya, pemerintah mereka menganggarkan sebesar Rp 40 hingga Rp 70 ribu per anak. Sementara di tempat kita, pemerintah hanya menganggarkan sebesar Rp 20 ribu per anak," kata Ketua Komisi I DPR Kemal Azis Stamboel (F-PKS) usai meninjau Akademi Militer di Magelang, kemarin. Untuk mencetak generasi muda yang cerdas, tandas dia, pemenuhan gizi harus diperhatikan.
"Bagaimana orang bisa berpikir, kalau untuk makan saja kurang. Oleh karena itu, kita sebagai lembaga mitra, akan mendesak pemerintah melalui Kementerian Pertahanan untuk menambah anggaran, khususnya untuk perbaikan sumber daya manusia," tegasnya.
Kemal Azis Stamboel: apresiasi gelar kesarjanaan Akademi TNI
Ketua komisi I DPR RI berikan apresiasi dan dorongan terhadap pemberian gelar kesetaraan kesarjanaan yg diberikan pada taruna akademi tahun 2007 lulus Juli 2011 namun belum terealisir hingga saat ini.
"Sudah waktunya DPR beri apresiasi terhadap program kurikulum yang sudah disiapkan," ujar Kemal Azis Stamboel, kemarin saat kunjungan kerja ke provinsi DI Yogjakarta.
Menurut kemal, kurikulum perlu disiapkan dari segi kepadatan kurikulum, standar tolak pengajarannya, substansi permasalahan yang cukup dalam dan peralatan pendukung memadai.
"Jika dasar kurikulum tersebut dipakai sebagai salah satu ukuran, maka perlu dipertimbangkan diperoleh gelar kesarjanaannya," tegasnya.
Lebih lanjut tandas kemal, hasil temuan kunker komisi I DPR terhadap belum teralisirnya gelar kesarjanaan ini bisa menjadi bahan pembahasan anggaran untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi institusi lembaga pendidikan TNI. (
DPR RI
10 Juli 2010, Magelang -- Kunjungan kerja (kunker) Komisi I DPR RI ke Akademi Militer (Akmil) melihat bahwa anggaran pendidikan pada institusi lembaga tersebut masih sangat kurang. Bahkan jika dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam, anggaran di Akmil jauh ketinggalan.
"Kalau kita melihat anggaran di negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei misalnya, pemerintah mereka menganggarkan sebesar Rp 40 hingga Rp 70 ribu per anak. Sementara di tempat kita, pemerintah hanya menganggarkan sebesar Rp 20 ribu per anak," kata Ketua Komisi I DPR Kemal Azis Stamboel (F-PKS) usai meninjau Akademi Militer di Magelang, kemarin. Untuk mencetak generasi muda yang cerdas, tandas dia, pemenuhan gizi harus diperhatikan.
"Bagaimana orang bisa berpikir, kalau untuk makan saja kurang. Oleh karena itu, kita sebagai lembaga mitra, akan mendesak pemerintah melalui Kementerian Pertahanan untuk menambah anggaran, khususnya untuk perbaikan sumber daya manusia," tegasnya.
Kemal Azis Stamboel: apresiasi gelar kesarjanaan Akademi TNI
Ketua komisi I DPR RI berikan apresiasi dan dorongan terhadap pemberian gelar kesetaraan kesarjanaan yg diberikan pada taruna akademi tahun 2007 lulus Juli 2011 namun belum terealisir hingga saat ini.
"Sudah waktunya DPR beri apresiasi terhadap program kurikulum yang sudah disiapkan," ujar Kemal Azis Stamboel, kemarin saat kunjungan kerja ke provinsi DI Yogjakarta.
Menurut kemal, kurikulum perlu disiapkan dari segi kepadatan kurikulum, standar tolak pengajarannya, substansi permasalahan yang cukup dalam dan peralatan pendukung memadai.
"Jika dasar kurikulum tersebut dipakai sebagai salah satu ukuran, maka perlu dipertimbangkan diperoleh gelar kesarjanaannya," tegasnya.
Lebih lanjut tandas kemal, hasil temuan kunker komisi I DPR terhadap belum teralisirnya gelar kesarjanaan ini bisa menjadi bahan pembahasan anggaran untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi institusi lembaga pendidikan TNI. (
DPR RI
Perancis Potong Anggaran Pertahanan, Mirage 2000 Batal Diupgrade
Jet tempur/pembom Mirage 2000D AU Perancis. (Foto: Hugo Mambour/AviaScribe 2001)
10 Juli 2010 -- Pemerintah Perancis berencana menunda program upgrade jet tempur/pembom Mirage 2000D senilai 888 juta dolar, bagian dari upaya mengendalikan defisit anggaran belanja.
Pemotongan anggaran belanja militer kurang dari empat persen, jika anggaran pension tidak dihitung.
Revisi anggaran pertahanan 2011 menjadi 38,18 milyar dolar, 38,62 milyar dolar 2012, dan 39,2 milyar dolar 2013.
Menteri Pertahanan Perancis Herve Morin mengatakan dihadapan parlemen komite pertahanan minggu ini, pemerintah berencana juga membatalkan pembelian pesawat jenis MRTT (Multi Role Tanker Transport) dan level 4 SCCOA sistem komando dan kontrol udara nasional, diberitakan situs Defense News.
Pemotongan anggaran tidak mempengaruhi program utama pertahanan Perancis, seperti kapal selam serang tenaga nuklir Barracuda, frigate FREMM, jet tempur Rafale dan kendaraan lapis baja VCBI, pesawat angkut A400M.
UPI/Berita HanKam
10 Juli 2010 -- Pemerintah Perancis berencana menunda program upgrade jet tempur/pembom Mirage 2000D senilai 888 juta dolar, bagian dari upaya mengendalikan defisit anggaran belanja.
Pemotongan anggaran belanja militer kurang dari empat persen, jika anggaran pension tidak dihitung.
Revisi anggaran pertahanan 2011 menjadi 38,18 milyar dolar, 38,62 milyar dolar 2012, dan 39,2 milyar dolar 2013.
Menteri Pertahanan Perancis Herve Morin mengatakan dihadapan parlemen komite pertahanan minggu ini, pemerintah berencana juga membatalkan pembelian pesawat jenis MRTT (Multi Role Tanker Transport) dan level 4 SCCOA sistem komando dan kontrol udara nasional, diberitakan situs Defense News.
Pemotongan anggaran tidak mempengaruhi program utama pertahanan Perancis, seperti kapal selam serang tenaga nuklir Barracuda, frigate FREMM, jet tempur Rafale dan kendaraan lapis baja VCBI, pesawat angkut A400M.
UPI/Berita HanKam
Prajurit Satkat Koarmatim Latihan Bertahan Hidup di Laut
09 Juli 2010, Surabaya -- Sebagai prajurit matra laut, disamping memiliki profesionalisme dalam mengawaki alutsista juga harus dituntut bisa beradaptasi dengan laut sesuai dengan lingkup tugas dan pengabdiannya.
Seperti yang dilaksanakan pagi itu, sebanyak 20 prajurit berpangkat bintara dan tamtama dari jajaran Satuan Kapal Cepat Komando Armada RI Kawasan Timur (Satkat Koarmatim) hari ini Jumat (9/7) melaksanakan latihan bertahan hidup di laut (Sea Survival) di perairan kolam Koarmatim Ujung Surabaya.
Tujuan diselenggarakan latihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme personel Satkat Koarmatim dalam hal pengetahuan dan keterampilan tentang ketahanan hidup di laut atau air, sehingga mampu mendukung tugas unsur Satkat Koarmatim Materi yang diberikan dalam latihan ini yaitu teori di kelas meliputi, pengetahuan umum, dasar sea survival, kedaruratan, sumber makanan dan alat penolong. Adapun materi praktek yang diberikan diantaranya, dasar renang, ketahanan dan kemampuan di air atau laut serta penggunaan alat penolong.
60 anggota Taifib latihan renang
Sebanyak 60 anggota Intai Amfibi (Taifib) Pasmar-1 melaksanakan latihan renang laut di Kolam Basis Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) Ujung Surabaya, Jumat (9/7). Perlengkapan renang yang digunakan diantaranya pelampung, kaca mata, karet pelindung kepala dan fin. Begitu memasuki air laut, seluruh peserta berlomba renang untuk mencapai finis yang jaraknya sekitar 1000 meter. Dari 60 peserta latihan, tidak ada satu anggota Taifib pun yang berhenti di tengah jalan, tapi seluruhnya sampai finis. Kegiatan latihan renang yang dilaksanakan ini, merupakan pembinaan satuan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi azasinya sebagai pasukan Intai Amfibi, yaitu pasukan yang memang disiapkan untuk mengamankan tumpuan pantai dalam operasi serbuan amfibi.
Dispenarmatim
Balon Udara AL AS MZ-3A
10 Juli 2010 -- Pesawat balon udara AL AS MZ-3A mendarat di bandara Lake Font, New Orleans, Louisiana. Penjaga Pantai AS meminta bantuan AL AS mendeteksi minyak bumi yang dapat membahayakan hewan liar dengan kendaraan udara milik AL AS. (Foto: USN/ Mass Communication Specialist 2nd Class Andrew Geraci)
Brigjen TNI (Mar) Chaidier Pattonory Danlantamal VI
Pagarmatim, Laksda TNI Bambang Suwarto (tengah) melakukan salam komando dengan Danlantamal VI Makassar yang baru, Brigjen TNI Marinir, Chaidier Patonnory (kiri) dan Danlantamal VI lama, Laksma TNI Bambang Wahyudin (kanan) usai Sertijab Danlantamal VI Makassar, Jumat (9/7). Brigjen TNI Marinir, Chaidier Patonnory menggantikan Laksma TNI Bambang Wahyudin sebagai Danlantamal VI Makassar. (Foto: ANTARA/Yusran Uccang/10)
09 Juli 2010, Makassar -- Brigjen TNI (Mar)) Chaedier Pattonary resmi menjabat Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VI setelah serah terima jabatan dari Laksamana Pertama TNI Bambang Wahyudin.
Serahterima jabatan berlangsung di Dermaga Layang Lantamal VI dengan Irup Panglima Komando Armada Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto, di Makassar, Jumat.
Dalam sambutannya, Pangarmatim menyatakan serah terima jabatan merupakan hal yang biasa terjadi dan merupakan wujud dinamika organisasi yang memiliki makna kesinambungan kepemimpinan dalam melaksanakan manajemen sesuai peran, tuga dan fungsinya.
Sejumlah pasukan khusus TNI AL berbaris saat mengikuti Sertijab Danlantamal VI Makassar di Markas Lantamal VI Makassar, Jumat (9/7). Pasukan khusus tersebut merupakan gabungan pasukan penyergapan dari perairan dan pasukan pentergapan dari daratan. (Foto: ANTARA/Yusran Uccang/10)
Lantamal sebagai salah satu komponen kekuatan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) memiliki tugas pokok menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi bagi unsur-unsur operasional TNI AL serta melaksanakan pembinaan potensi maritim menjadi kekuatan pertahanan dan keamanan negara di laut.
Lantamal VI juga berfungsi sebagai satuan pendukung logistik satuan operasi untuk kapal, pesawat, pasukan, keamanan laut dan pemberdayaan wilayah pertahanan.
"Kedudukan Lantamal sangat strategis dan hal itu berdasarkan atas fakta-fakta deklarasi Juanda pada 1957 menetapkan Indonesia sebagai negara Kepulauan ," katanya.
Maka seluruh laut dan kepulauan (laut diantara pulau-pulau) menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi kedaulatan NKRI. Namun, Indonesia juga berkewajiban memberikan alur laut untuk kepentingan umum sebagai hak lintas damai.
ANTARA News
09 Juli 2010, Makassar -- Brigjen TNI (Mar)) Chaedier Pattonary resmi menjabat Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VI setelah serah terima jabatan dari Laksamana Pertama TNI Bambang Wahyudin.
Serahterima jabatan berlangsung di Dermaga Layang Lantamal VI dengan Irup Panglima Komando Armada Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto, di Makassar, Jumat.
Dalam sambutannya, Pangarmatim menyatakan serah terima jabatan merupakan hal yang biasa terjadi dan merupakan wujud dinamika organisasi yang memiliki makna kesinambungan kepemimpinan dalam melaksanakan manajemen sesuai peran, tuga dan fungsinya.
Sejumlah pasukan khusus TNI AL berbaris saat mengikuti Sertijab Danlantamal VI Makassar di Markas Lantamal VI Makassar, Jumat (9/7). Pasukan khusus tersebut merupakan gabungan pasukan penyergapan dari perairan dan pasukan pentergapan dari daratan. (Foto: ANTARA/Yusran Uccang/10)
Lantamal sebagai salah satu komponen kekuatan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) memiliki tugas pokok menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi bagi unsur-unsur operasional TNI AL serta melaksanakan pembinaan potensi maritim menjadi kekuatan pertahanan dan keamanan negara di laut.
Lantamal VI juga berfungsi sebagai satuan pendukung logistik satuan operasi untuk kapal, pesawat, pasukan, keamanan laut dan pemberdayaan wilayah pertahanan.
"Kedudukan Lantamal sangat strategis dan hal itu berdasarkan atas fakta-fakta deklarasi Juanda pada 1957 menetapkan Indonesia sebagai negara Kepulauan ," katanya.
Maka seluruh laut dan kepulauan (laut diantara pulau-pulau) menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi kedaulatan NKRI. Namun, Indonesia juga berkewajiban memberikan alur laut untuk kepentingan umum sebagai hak lintas damai.
ANTARA News
Udara Kepulauan Riau Masih Dikontrol Singapura
Radar Bandara Hang Nadim. (Foto: MOHD RIYAN HIDAYAT)
09 Juli 2010, Tanjungpinang -- Lalu lintas udara Indonesia di Kepulauan Riau masih dalam kontrol Singapura karena perjanjian internasional pada masa lalu, kata Panglima Komando Operasi TNI AU I, Marsekal Muda TNI Eddy Suyanto, di Tanjungpinang, Jumat.
"Memang benar masih ada wilayah udara Indonesia yang dikontrol Singapura. Itu akibat suatu perjanjian yang masih mengikat," katanya setelah pelantikan Komandan Pangkalan Utama TNI AU Tanjungpinang, Letnan Kolonel Pnb Andi M Amran.
.
Menurutnya, sebenarnya untuk kepentingan pertahanan udara dalam negeri, Indonesia mampu mengontrol seluruhnya tanpa harus oleh Singapura. "Kami akan terus membicarakan agar bisa diatur sendiri," ujar Eddy.
Lalu lintas penerbangan dalam negeri di Kepri sampai saat ini masih bergantung pada petugas menara pengendali lalu lintas Singapura.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia.
Pasal 6 UU No 1/2009 menyebutkan, dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara NKRI, pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara.
"Kami berharap kita bisa mengatur wilayah udara kita sendiri untuk kepentingan pertahanan keamanan negara," harap Pangkoops TNI AU I.
ANTARA News
09 Juli 2010, Tanjungpinang -- Lalu lintas udara Indonesia di Kepulauan Riau masih dalam kontrol Singapura karena perjanjian internasional pada masa lalu, kata Panglima Komando Operasi TNI AU I, Marsekal Muda TNI Eddy Suyanto, di Tanjungpinang, Jumat.
"Memang benar masih ada wilayah udara Indonesia yang dikontrol Singapura. Itu akibat suatu perjanjian yang masih mengikat," katanya setelah pelantikan Komandan Pangkalan Utama TNI AU Tanjungpinang, Letnan Kolonel Pnb Andi M Amran.
.
Menurutnya, sebenarnya untuk kepentingan pertahanan udara dalam negeri, Indonesia mampu mengontrol seluruhnya tanpa harus oleh Singapura. "Kami akan terus membicarakan agar bisa diatur sendiri," ujar Eddy.
Lalu lintas penerbangan dalam negeri di Kepri sampai saat ini masih bergantung pada petugas menara pengendali lalu lintas Singapura.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia.
Pasal 6 UU No 1/2009 menyebutkan, dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara NKRI, pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara.
"Kami berharap kita bisa mengatur wilayah udara kita sendiri untuk kepentingan pertahanan keamanan negara," harap Pangkoops TNI AU I.
ANTARA News
Boeing Submits NewGen Tanker Proposal to US Air Force
(Photo: unitedstatestanker.com)
09 July 2010, ST. LOUIS -- The Boeing Company [NYSE: BA] today submitted a proposal to the U.S. Air Force to provide the service with a next-generation aerial refueling tanker aircraft. Based on Boeing's 767 commercial airplane, the NewGen Tanker would replace 179 of the 400 Eisenhower-era KC-135 aircraft currently in the Air Force fleet.
The 8,000-page NewGen Tanker proposal, hand-delivered to the KC-X program office at Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, offers an American-made, 767-based multi-mission tanker that will satisfy all 372 mandatory Air Force requirements and be capable, survivable, and combat-ready at the lowest cost to the taxpayer. The proposal was created by an integrated "One Boeing" team from various sites across the company, including employees from the Commercial Airplanes; Defense, Space & Security; and Engineering, Operations & Technology organizations.
"We are honored to support our U.S. Air Force customer and submit this proposal to meet the critical mission needs of this nation," said Dennis Muilenburg, president and CEO of Boeing Defense, Space & Security. "Boeing has more than 60 years of experience developing, manufacturing and supporting tankers for America's warfighters, and we're ready to build the NewGen Tanker now. This revolutionary tanker will deliver widebody capabilities in a narrowbody footprint, operate in any theater or from any base, and -- with the lowest operating cost of any tanker in the competition -- save the Air Force and the American taxpayers billions of dollars."
"As the only company in this competition with rich experience in developing and manufacturing derivative aircraft for the warfighter, Boeing brings the talent and resources of our existing team and facilities to fully meet the requirements of the U.S. Air Force," said Jim Albaugh, president and CEO of Boeing Commercial Airplanes. "With our Boeing commercial and defense teams and a proven supplier network, we have delivered more than 1,000 commercial derivative aircraft to U.S. government customers and military customers around the world. Add to that our experience as the only company to deliver a combat-tested aerial refueling boom, and we are ready to provide the right tanker for the Air Force and the best value for taxpayers."
Based on the proven Boeing 767 commercial aircraft, the NewGen Tanker is a widebody, multi-mission aircraft updated with the latest and most advanced technology and capable of meeting or exceeding the Air Force's needs for transport of fuel, cargo, passengers and patients. It includes state-of-the-art systems to meet the demanding mission requirements of the future, including a digital flight deck featuring Boeing 787 Dreamliner electronic displays and a cockpit-design philosophy that places the pilot in command rather than allowing computer software to limit combat maneuverability. The NewGen Tanker also features an advanced KC-10 boom with an expanded refueling envelope, increased fuel offload rate and fly-by-wire control system.
More cost-effective to own and operate than the larger and heavier Airbus A330 Tanker being offered by the European Aeronautic Defence and Space Co. (EADS), the Boeing NewGen Tanker will save American taxpayers more than $10 billion in fuel costs alone over its 40-year service life because it burns 24 percent less fuel. The Boeing tanker also will cost 15 to 20 percent less to maintain than the A330, which means it will save taxpayers hundreds of millions of dollars in maintenance costs.
Nationwide, the NewGen Tanker will support approximately 50,000 total U.S. jobs with Boeing and more than 800 suppliers in more than 40 states. That is tens of thousands more jobs in the United States than an Airbus A330 tanker that is designed and largely manufactured in Europe.
Boeing has the capacity and capability to meet the production rate at whatever level the Air Force determines -- with a low-risk approach to manufacturing that relies on a trained and experienced U.S. work force and existing Boeing facilities in Washington state and Kansas. Boeing will use a proven and cost-effective in-line production system similar to that used on the company's successful P-8 program for the U.S. Navy.
In addition to building the U.S. Air Force KC-135 and KC-10 fleets, Boeing has delivered four KC-767Js to the Japan Air Self-Defense Force and is on contract to deliver four KC-767As to the Italian Air Force.
To learn more about the NewGen Tanker and Boeing's bid for the KC-X tanker competition, visit www.UnitedStatesTanker.com.
A unit of The Boeing Company, Boeing Defense, Space & Security is one of the world's largest defense, space and security businesses specializing in innovative and capabilities-driven customer solutions, and the world's largest and most versatile manufacturer of military aircraft. Headquartered in St. Louis, Boeing Defense, Space & Security is a $34 billion business with 68,000 employees worldwide.
Boeing
09 July 2010, ST. LOUIS -- The Boeing Company [NYSE: BA] today submitted a proposal to the U.S. Air Force to provide the service with a next-generation aerial refueling tanker aircraft. Based on Boeing's 767 commercial airplane, the NewGen Tanker would replace 179 of the 400 Eisenhower-era KC-135 aircraft currently in the Air Force fleet.
The 8,000-page NewGen Tanker proposal, hand-delivered to the KC-X program office at Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, offers an American-made, 767-based multi-mission tanker that will satisfy all 372 mandatory Air Force requirements and be capable, survivable, and combat-ready at the lowest cost to the taxpayer. The proposal was created by an integrated "One Boeing" team from various sites across the company, including employees from the Commercial Airplanes; Defense, Space & Security; and Engineering, Operations & Technology organizations.
"We are honored to support our U.S. Air Force customer and submit this proposal to meet the critical mission needs of this nation," said Dennis Muilenburg, president and CEO of Boeing Defense, Space & Security. "Boeing has more than 60 years of experience developing, manufacturing and supporting tankers for America's warfighters, and we're ready to build the NewGen Tanker now. This revolutionary tanker will deliver widebody capabilities in a narrowbody footprint, operate in any theater or from any base, and -- with the lowest operating cost of any tanker in the competition -- save the Air Force and the American taxpayers billions of dollars."
"As the only company in this competition with rich experience in developing and manufacturing derivative aircraft for the warfighter, Boeing brings the talent and resources of our existing team and facilities to fully meet the requirements of the U.S. Air Force," said Jim Albaugh, president and CEO of Boeing Commercial Airplanes. "With our Boeing commercial and defense teams and a proven supplier network, we have delivered more than 1,000 commercial derivative aircraft to U.S. government customers and military customers around the world. Add to that our experience as the only company to deliver a combat-tested aerial refueling boom, and we are ready to provide the right tanker for the Air Force and the best value for taxpayers."
Based on the proven Boeing 767 commercial aircraft, the NewGen Tanker is a widebody, multi-mission aircraft updated with the latest and most advanced technology and capable of meeting or exceeding the Air Force's needs for transport of fuel, cargo, passengers and patients. It includes state-of-the-art systems to meet the demanding mission requirements of the future, including a digital flight deck featuring Boeing 787 Dreamliner electronic displays and a cockpit-design philosophy that places the pilot in command rather than allowing computer software to limit combat maneuverability. The NewGen Tanker also features an advanced KC-10 boom with an expanded refueling envelope, increased fuel offload rate and fly-by-wire control system.
More cost-effective to own and operate than the larger and heavier Airbus A330 Tanker being offered by the European Aeronautic Defence and Space Co. (EADS), the Boeing NewGen Tanker will save American taxpayers more than $10 billion in fuel costs alone over its 40-year service life because it burns 24 percent less fuel. The Boeing tanker also will cost 15 to 20 percent less to maintain than the A330, which means it will save taxpayers hundreds of millions of dollars in maintenance costs.
Nationwide, the NewGen Tanker will support approximately 50,000 total U.S. jobs with Boeing and more than 800 suppliers in more than 40 states. That is tens of thousands more jobs in the United States than an Airbus A330 tanker that is designed and largely manufactured in Europe.
Boeing has the capacity and capability to meet the production rate at whatever level the Air Force determines -- with a low-risk approach to manufacturing that relies on a trained and experienced U.S. work force and existing Boeing facilities in Washington state and Kansas. Boeing will use a proven and cost-effective in-line production system similar to that used on the company's successful P-8 program for the U.S. Navy.
In addition to building the U.S. Air Force KC-135 and KC-10 fleets, Boeing has delivered four KC-767Js to the Japan Air Self-Defense Force and is on contract to deliver four KC-767As to the Italian Air Force.
To learn more about the NewGen Tanker and Boeing's bid for the KC-X tanker competition, visit www.UnitedStatesTanker.com.
A unit of The Boeing Company, Boeing Defense, Space & Security is one of the world's largest defense, space and security businesses specializing in innovative and capabilities-driven customer solutions, and the world's largest and most versatile manufacturer of military aircraft. Headquartered in St. Louis, Boeing Defense, Space & Security is a $34 billion business with 68,000 employees worldwide.
Boeing
Boeing F-15 Silent Eagle Demonstrator Makes 1st Flight
09 July 2010, ST. LOUIS -- The Boeing Company [NYSE: BA] Silent Eagle flight demonstrator aircraft F-15E1 completed a successful first flight on July 8 from Lambert St. Louis International Airport. During the 80-minute flight, F-15E1 opened and closed its left-side Conformal Weapons Bay, which contained an AIM-120 Instrumented Test Vehicle (ITV) missile. The ITV was not launched.
"The Silent Eagle demonstration flight validated our initial engineering design approach," said Boeing F-15 Development Programs Director Brad Jones. "Our intent was to verify all systems are operational in a flight environment. This flawless flight allows us to move into the next phase. In the next couple of weeks, we will ferry F-15E1 to the test range and launch an AIM-120."
"Everything about the flight went according to plan," said Boeing F-15 Chief Test Pilot Dan Draeger. "We saw nothing unusual during the flight, and we cleared the desired flight envelope needed to fire the missile at the test range; that is pretty much unheard of on a first flight."
The Silent Eagle is an innovative design solution developed in response to international customer requirements for a cost-effective, high-performance fighter aircraft to defend against future threats. The F-15SE offers unique aerodynamic, avionic and Radar Cross Section reduction features that provide the user with maximum flexibility to dominate the ever-changing advanced threat environment. The aircraft's Conformal Weapons Bays can carry a variety of air-to-air missiles and air-to-ground weapons.
Boeing
TNI AU Perlu Pangkalan di Batam
Bandara Hang Nadim Batam. (Foto: Batam today)
09 Juli 2010, Tanjungpinang -- Panglima Komando Operasi TNI AU I, Marsekal Muda TNI Eddy Suyanto, mengatakan TNI AU sangat memerlukan ada Pangkalan Udara TNI AU di Batam, Kepulauan Riau.
"Sebetulnya saat ini sudah sangat dibutuhkan Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) di Batam untuk menunjang operasional," kata Eddy Suyanto setelah serah terima jabatan Komandan Lanud Tanjungpinang dari Letnan Kolonel (Pnb) Nandang Sukarna kepada Letnan Kolonel Pnb Andi M Amran di Tanjungpinang, Jumat.
Menurut Panglima Komando Operasi TNI AU I, kebutuhan tersebut sudah dituangkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara dalam keputusannya pada tahun 2004 silam dan belum terealisai sampai saat ini.
"Lahan sudah ada. Namun, jauh dari Bandara Hang Nadim Batam. Kami meminta kepada pemerintah daerah agar bisa disediakan lahan di dekat bandara agar bisa menunjang operasi," harap Eddy.
Lahan yang ada dan cukup jauh dari bandara tersebut menurut dia bisa digunakan untuk asrama prajurit.
Mengenai status lanud tersebut nantinya menurut dia tidak perlu ditingkatkan tipenya menjadi tipe A, cukup disdamakan dengan Lanud Tanjungpinang yang masih tipe C.
"Statusnya tidak perlu ditingkatkan, namun sistem persenjataan atau alat utama sistem senjatanya yang harus ditingkatkan," ujarnya.
Sementara itu, Pelakasana Tugas Gubernur Kepulauan Riau, HM Sani sangat mendukung keinginan dari TNI AU.
"Kami mendukung dan saya akan bicarakan dengan pihak Otorita Batam dan unsur terkait lainnya agar bisa dicarikan lahan di dekat bandara," kata Sani.
ANTARA News
09 Juli 2010, Tanjungpinang -- Panglima Komando Operasi TNI AU I, Marsekal Muda TNI Eddy Suyanto, mengatakan TNI AU sangat memerlukan ada Pangkalan Udara TNI AU di Batam, Kepulauan Riau.
"Sebetulnya saat ini sudah sangat dibutuhkan Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) di Batam untuk menunjang operasional," kata Eddy Suyanto setelah serah terima jabatan Komandan Lanud Tanjungpinang dari Letnan Kolonel (Pnb) Nandang Sukarna kepada Letnan Kolonel Pnb Andi M Amran di Tanjungpinang, Jumat.
Menurut Panglima Komando Operasi TNI AU I, kebutuhan tersebut sudah dituangkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara dalam keputusannya pada tahun 2004 silam dan belum terealisai sampai saat ini.
"Lahan sudah ada. Namun, jauh dari Bandara Hang Nadim Batam. Kami meminta kepada pemerintah daerah agar bisa disediakan lahan di dekat bandara agar bisa menunjang operasi," harap Eddy.
Lahan yang ada dan cukup jauh dari bandara tersebut menurut dia bisa digunakan untuk asrama prajurit.
Mengenai status lanud tersebut nantinya menurut dia tidak perlu ditingkatkan tipenya menjadi tipe A, cukup disdamakan dengan Lanud Tanjungpinang yang masih tipe C.
"Statusnya tidak perlu ditingkatkan, namun sistem persenjataan atau alat utama sistem senjatanya yang harus ditingkatkan," ujarnya.
Sementara itu, Pelakasana Tugas Gubernur Kepulauan Riau, HM Sani sangat mendukung keinginan dari TNI AU.
"Kami mendukung dan saya akan bicarakan dengan pihak Otorita Batam dan unsur terkait lainnya agar bisa dicarikan lahan di dekat bandara," kata Sani.
ANTARA News
Friday, July 9, 2010
DPR Usulkan Perubahan Pola Pembelian Alutsista
09 Juli 2010, Jakarta -- Anggota Komisi I DPR Enggartiasto Lukita mengatakan, pengadaan alat utama sistem senjata TNI sebaiknya melalui proses pembelian sekaligus secara utuh sehingga bisa langsung dimanfaatkan dan harganya lebih efisien.
"Pengadaan alutsista (alat utama sistem senjata) melalui proses pembelian sekaligus mekanisme pembayarannya bisa dilakuakn dengan pola multi years selama lima tahun," kata Enggartiasto, di Jakarta, Jumat (9/7).
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan, pengadaan peralatan utama sistem senjata TNI sekaligus secara utuh alatnya bisa langsung dimanfaatkan, komponennya kompatibel, serta harganya bisa lebih efisien.
Sedangkan pola pembayarannya, menurut dia, dilakukan dengan secara bertahap selama lima tahun dengan pola yang bersumber dari APBN.
Menurut dia, guna membahas gagasan pembelian alutsista sekaligus secara utuh ini kata dia, Komisi I DPR akan membahasnya bersama-sama dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Menteri Keuangan. "Karena untuk pembayaran dengan pola multiyears harus ada konfirmasi dengan Menteri Keuangan," katanya.
Enggar menjaskan, selama ini pembelian alutsista dilakukan dengan cara sebagian-sebagian yang disesuaikan dengan kondisi anggaran negara. Namun risikonya, kata dia, pembelian dengan cara sebagian-sebagian itu harganya lebih mahal, komponennya belum tentu kompartibel antara satu bagian dan bagian lain, serta alatnya belum bisa langsung dimanfaatkan. "Karena itu, Komisi I DPR menggagas perubahan pola pembelian alutsista," katanya.
Komisi I DPR melakukan kunjungan kerja ke Mako Kolinlamil dan Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, serta sebelumnya ke Mako Brigif II Marinir, di Cilandak Jakarta, Kamis (8/7). Menurut Enggar, kunjungan kerja itu dilakukan untuk melihat langsung kondisi prajurit TNI dan alutsista yang ada saat ini.
MI.com
AL AS dan Peru Berlatih Peperangan Anti Kapal Selam
USS Klakring (FFG 42). (Foto: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Brien Aho)
09 Juli 2010 -- Angkatan Laut Amerika Serikat dan AL Peru melakukan latihan bersama peperangan anti kapal selam bertajuk Silent Forces Exercise (SIFOREX) 2010 mulai Selasa (6/7) di Callao, Peru.
Satuan kapal selam AL Peru bertindak sebagai tuan rumah dalam latihan ini.
SIFOREX difokuskan dalam operasi peperangan anti kapal selam.
Satuan kapal permukaan AL Peru menurunkan frigate BAP BAP Bolognesi (FM 57) dan BAP Villavicencio (FM 52) sedangkan AL Amerika Serikat diwakili Destroyer Squadron (DESRON) 40 menyertakan USS Klakring (FFG 42), skuadron helikopter anti kapal selam HSL 42, skuadron patroli VP 45, berlatih melawan tiga kapal selam diesel AL Peru tipe 209 BAP Arica (SS 32), BAP Pisagua (SS 33) dan BAP Chipana (SS 34).
Latihan akan dilakukan di perairan Peru hingga 11 Juli.
DESRON 40 bertugas selama enam bulan di Amerika Latin dan Karibia bagian dari Southern Seas 2010.
Southcom/Berita HanKam
09 Juli 2010 -- Angkatan Laut Amerika Serikat dan AL Peru melakukan latihan bersama peperangan anti kapal selam bertajuk Silent Forces Exercise (SIFOREX) 2010 mulai Selasa (6/7) di Callao, Peru.
Satuan kapal selam AL Peru bertindak sebagai tuan rumah dalam latihan ini.
SIFOREX difokuskan dalam operasi peperangan anti kapal selam.
Satuan kapal permukaan AL Peru menurunkan frigate BAP BAP Bolognesi (FM 57) dan BAP Villavicencio (FM 52) sedangkan AL Amerika Serikat diwakili Destroyer Squadron (DESRON) 40 menyertakan USS Klakring (FFG 42), skuadron helikopter anti kapal selam HSL 42, skuadron patroli VP 45, berlatih melawan tiga kapal selam diesel AL Peru tipe 209 BAP Arica (SS 32), BAP Pisagua (SS 33) dan BAP Chipana (SS 34).
Latihan akan dilakukan di perairan Peru hingga 11 Juli.
DESRON 40 bertugas selama enam bulan di Amerika Latin dan Karibia bagian dari Southern Seas 2010.
Southcom/Berita HanKam
Singapura Pilih M-346
M-346 Master. (Foto: Finmeccanica)
09 Juli 2010 -- Singapura mengumumkan memilih jet latih Alenia Aermacchi M-346, menyingkirkan KAI/Lockheed Martin T-50 dari kompetisi, diberitakan situs Flightglobal.com, Kamis (8/7).
“Korea Selatan telah diinformasikan bahwa T-50 tidak lagi menjadi kandidat, meskipun Singapura belum menandatangani kontrak dengan Aermachhi,” menurut sumber di industri pertahanan Singapura.
“Kami berharap pengumuman resmi dalam beberapa minggu ini.”
M-346 akan menggantikan jet latih Douglas TA-4 Skyhawk.
Kedua kalinya T-50 disisihkan M-346, sebelumnya Uni Emirat Arab memilih M-346. Meskipun sampai saat ini UEA belum menandatangani kontrak pembelian 48 pesawat.
Alenia Aermacchi telah mendapatkan kontrak dari AU Italia, pesawat pertama akan diserahkan Desember 2010.
Flightglobal/Berita HanKam
09 Juli 2010 -- Singapura mengumumkan memilih jet latih Alenia Aermacchi M-346, menyingkirkan KAI/Lockheed Martin T-50 dari kompetisi, diberitakan situs Flightglobal.com, Kamis (8/7).
“Korea Selatan telah diinformasikan bahwa T-50 tidak lagi menjadi kandidat, meskipun Singapura belum menandatangani kontrak dengan Aermachhi,” menurut sumber di industri pertahanan Singapura.
“Kami berharap pengumuman resmi dalam beberapa minggu ini.”
M-346 akan menggantikan jet latih Douglas TA-4 Skyhawk.
Kedua kalinya T-50 disisihkan M-346, sebelumnya Uni Emirat Arab memilih M-346. Meskipun sampai saat ini UEA belum menandatangani kontrak pembelian 48 pesawat.
Alenia Aermacchi telah mendapatkan kontrak dari AU Italia, pesawat pertama akan diserahkan Desember 2010.
Flightglobal/Berita HanKam
Tim Komisi I DPR RI Mengunjungi Yonkav 7/Sersus
Panser Anoa milik Kodam Jaya. (Foto: Kodam Jaya)
08 Juli 2010, Jakarta -- Tim dari Komisi I DPR RI mengunjungi Markas Batalyon Kavaleri 7/ Panser Khusus Kodam Jaya/Jayakarta untuk melihat langsung kesiapanya melaksanakan tugas Piace Keeping keluar negeri yang diterima langsung oleh Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Marciano Norman di Cijantung Jakarta Timur, Kamis(8/7).
Dalam menerima kunjungan kerja Komisi I tersebut Pangdam Jaya didampingi oleh Irdam Jaya, Asisten Operasi, Asisten Logistik, Asisten Perencanaan, Pa Ahli Bidang Sosial Budaya, Kazidam, Kabekang dan Kapendam Jaya, sedang tim Komisi I dipimpin oleh Mayjen TNI (Pur) Tritamtomo yang juga didampingi antara lain Tantowi Yahya, Yoris Nuwawea dan anggota lainya.
Dalam paparanya Letkol Kav Agustinus Purboyo Danyonkav-7/Sersus menyampaikan kondisi personel, kendaraan tempur, senjata yang dimilikinya untuk mendukung pelaksanaan misi tugas Piace Keeping diluar negeri termasuk hambatan dan upaya mengatasinya, yang langsung mendapat reaksi dari para anggota Dewan yang membidangi masalah pertahanan tersebut. Yoris berjanji setelah ini akan memperjuangkan di lembaganya untuk memperbarui Ranpur maupun Senjata di Yonkav-7/Sersus.
Setelah mendengarkan paparan, para anggota Dewan melihat dari dekat kondisi Kendaraan Tempur yang dimiliki Yonkav-7/Sersus . Kunjungan diakhiri dengan tukar menukar cindera mata antara Pangdam Jaya/Jayakarta dengan ketua komisi I Tritamtomo.
Kodam Jaya
08 Juli 2010, Jakarta -- Tim dari Komisi I DPR RI mengunjungi Markas Batalyon Kavaleri 7/ Panser Khusus Kodam Jaya/Jayakarta untuk melihat langsung kesiapanya melaksanakan tugas Piace Keeping keluar negeri yang diterima langsung oleh Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Marciano Norman di Cijantung Jakarta Timur, Kamis(8/7).
Dalam menerima kunjungan kerja Komisi I tersebut Pangdam Jaya didampingi oleh Irdam Jaya, Asisten Operasi, Asisten Logistik, Asisten Perencanaan, Pa Ahli Bidang Sosial Budaya, Kazidam, Kabekang dan Kapendam Jaya, sedang tim Komisi I dipimpin oleh Mayjen TNI (Pur) Tritamtomo yang juga didampingi antara lain Tantowi Yahya, Yoris Nuwawea dan anggota lainya.
Dalam paparanya Letkol Kav Agustinus Purboyo Danyonkav-7/Sersus menyampaikan kondisi personel, kendaraan tempur, senjata yang dimilikinya untuk mendukung pelaksanaan misi tugas Piace Keeping diluar negeri termasuk hambatan dan upaya mengatasinya, yang langsung mendapat reaksi dari para anggota Dewan yang membidangi masalah pertahanan tersebut. Yoris berjanji setelah ini akan memperjuangkan di lembaganya untuk memperbarui Ranpur maupun Senjata di Yonkav-7/Sersus.
Setelah mendengarkan paparan, para anggota Dewan melihat dari dekat kondisi Kendaraan Tempur yang dimiliki Yonkav-7/Sersus . Kunjungan diakhiri dengan tukar menukar cindera mata antara Pangdam Jaya/Jayakarta dengan ketua komisi I Tritamtomo.
Kodam Jaya
TNI AU Uji Coba Rudal Buatan Cina
Para pejabat Dephan, Mabes TNI dan para Pejabat TNI Angkatan Udara mengamati Louncer QW-3 usai dilaksanakan uji coba penembakan di Pantai Selatan Kabupaten Pacitan, Jum’at (10/6/2010). (Foto: Pen Korpaskhasau)
08 Juli 2010, Garut -- Pasukan Khas TNI Angkatan Udara menggelar uji coba rudal jenis QW-3 di Instalasi Uji Terbang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) yang berada di Cilauteureun, Desa Pamalayan, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (8/7). Rudal ini rencananya dijadikan tambahan alat utama sistem persenjataan TNI AU.
Rudal yang diujicobakan ini sebanyak empat buah. Sasaran tembaknya adalah pesawat yang menggunakan remot control. Tujuan kegiatan ini untuk mengetahui ketepatan maksimal sasaran tembak. “Hasil uji coba tadi cukup berhasil bisa menembak maksimal sasaran,” ujar Kepala Penerangan Pasukan Khas TNI AU Lanud Sulaeman, Letnan Kolonel Sus Ahmad Nairiza, kepada Tempo.
Menurut Nairiza, rudal buatan Cina ini adalah salah satu bentuk pertahanan udara generasi terbaru. Rudal ini memiliki bobot sekitar 16 kilogram, panjang 1,5 meter dan berdiameter 71 milimeter. Peluru kendalai ini dapat menembak sasaran maksimal dengan jarak sekitar 15 kilometer.
Senjata baru ini memiliki keunggulan dibandingan dengan jenis lainnya yakni menggunakan sistem mainpad atau rudal panggul. Soalnya rudal ini bisa ditembakkan oleh pasukan yang berada di darat yang diarahkan ke udara untuk menembak pesawat musuh.
Selain itu, rudal ini juga memiliki anti jamming atau tidak terpengaruh oleh panas lain. Sasaran tembaknnya langsung mencari sumber panas yang berasal dari pesawat. “Rudal ini tahan terhadap flare yang diluncurkan oleh pesawat sasaran,” ujar Nairiza.
Dia mengaku, setelah dilakukan uji coba, rudal buatan Cina itu cocok untuk dijadikan alutsista TNI. Namun, dia tidak dapat memastikan berapa banyak rudal ini akan dimiliki oleh TNI AU. “Saya tidak tahu itu kebijakan pimpinan,” katanya.
TEMPO Interaktif
08 Juli 2010, Garut -- Pasukan Khas TNI Angkatan Udara menggelar uji coba rudal jenis QW-3 di Instalasi Uji Terbang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) yang berada di Cilauteureun, Desa Pamalayan, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (8/7). Rudal ini rencananya dijadikan tambahan alat utama sistem persenjataan TNI AU.
Rudal yang diujicobakan ini sebanyak empat buah. Sasaran tembaknya adalah pesawat yang menggunakan remot control. Tujuan kegiatan ini untuk mengetahui ketepatan maksimal sasaran tembak. “Hasil uji coba tadi cukup berhasil bisa menembak maksimal sasaran,” ujar Kepala Penerangan Pasukan Khas TNI AU Lanud Sulaeman, Letnan Kolonel Sus Ahmad Nairiza, kepada Tempo.
Menurut Nairiza, rudal buatan Cina ini adalah salah satu bentuk pertahanan udara generasi terbaru. Rudal ini memiliki bobot sekitar 16 kilogram, panjang 1,5 meter dan berdiameter 71 milimeter. Peluru kendalai ini dapat menembak sasaran maksimal dengan jarak sekitar 15 kilometer.
Senjata baru ini memiliki keunggulan dibandingan dengan jenis lainnya yakni menggunakan sistem mainpad atau rudal panggul. Soalnya rudal ini bisa ditembakkan oleh pasukan yang berada di darat yang diarahkan ke udara untuk menembak pesawat musuh.
Selain itu, rudal ini juga memiliki anti jamming atau tidak terpengaruh oleh panas lain. Sasaran tembaknnya langsung mencari sumber panas yang berasal dari pesawat. “Rudal ini tahan terhadap flare yang diluncurkan oleh pesawat sasaran,” ujar Nairiza.
Dia mengaku, setelah dilakukan uji coba, rudal buatan Cina itu cocok untuk dijadikan alutsista TNI. Namun, dia tidak dapat memastikan berapa banyak rudal ini akan dimiliki oleh TNI AU. “Saya tidak tahu itu kebijakan pimpinan,” katanya.
TEMPO Interaktif
F-5 Tiger Laksanakan Terbang Jelajah Medan
08 Juli 2010, Madiun -- Satu flight pesawat tempur F-5 Tiger dari Skadron Udara 14 Lanud Iswahjudi selama kurang lebih satu minggu melaksanakan Terbang Jelajah Medan ke wilayah Timur Indonesia. Selain Terbang Jelajah Medan, pesawat tempur tersebut juga melaksanakan Operasi Pagar Camar 2010.
Pemberangkatan latihan dan operasi tersebut disaksikan oleh Komandan Lanud Iswahjudi, Marsekal Pertama TNI Ismono Wijayanto beserta para pejabat di Shelter Skadron Udara 14, Kamis (8/7) yang akan bergabung dengan pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dari Skadron Udara 3 yang sudah lebih dahulu melaksanakan operasi hanud di Kupang Nusa Tenggara Timur.
Terbang Jelajah Medan dimaksudkan untuk melatih para penerbang tempur dalam bernavigasi menuju Pangkalan-Pangkalan Udara yang telah ditentukan. Sedang Operasi Pagar Camar melaksanakan patroli udara di wilayah Timur Indonesia dengan tujuan mengamankan Yurisdiksi wilayah udara nasional dari pelanggaran penerbangan pesawat asing.
Dalam latihan dan operasi ini melibatkan satu flight pesawat tempur F-5 Tiger dari Skadron Udara 14 Lanud Iswahjudi serta 59 ground crew yang akan mendukung pelaksanaan terbang jelajah medan.
Selama pelaksanaan terbang jelajah tersebut Pangkalan-Pangkalan Udara yang disinggahi meliputi Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar, Lanud Samratulangi, Manado dan Lanud Balikpapan serta Lanud Eltari Kupang.
Skuadron 1 tingkatkan kemampuan
Lebih kurang 1 minggu lebih langit di atas Kota Pontianak yang biasanya sunyi, mendadak terdengar gelegar suara pesawat tempur yang lepas landas. Ini dikarenakan pesawat Hawk 100/200 yang berhome base di Skadron Udara 1 sedang melaksanakan Latihan terbang malam.
Komandan Lanud Supadio Kolonel Pnb Imran Baidirus S.E. mengatakan latihan terbang malam ini guna meningkatkan profesional para penerbang dalam mengantisipasi kemungkinan akan terjadi gangguan, ancaman serta pelanggaran wilayah kedaulatan hukum nasional oleh pihak lain. Untuk meningkatkan dan mempertahankan kemampuan serta tetap terpeliharanya keahlian terbang, para penerbang tentunya membutuhkan latihan yang berkesinambungan dengan kondisi cuaca maupun situasi siang ataupun malam sehingga para penerbang dapat mengatasi berbagai tantangan tugas yang dihadapi.
”Bagi para penerbang tempur, terbang malam bukan merupakan hal yang luar biasa namun perlu untuk pembiasaan terutama pada saat lepas landas dan mendarat yang sangat mengandalkan instrumen yang ada disamping visual dengan alat bantu lampu penerangan yang ada di dua sisi landasan, untuk itu para penerbang dituntut lebih teliti dan hati-hati dalam menerbangkan pesawat serta melakukan manuver-manuver tertentu,” tambah Danlanud.
Hal senada juga disampaikan Komandan Skadron Udara 1 Letkol Pnb Tjahya Elang Migdiawan. Menurutnya latihan terbang malam ini salah satu latihan yang penting bagi para penerbang maupun ground crew sehingga dapat meningkatkan kemampuan operasional Skadron Udara 1. ”Latihan terbang malam ini juga melatih dan dapat dijadikan barometer untuk mengukur kemampuan kesiapan personel yang ada, baik kesiapan para penerbang, alutsista serta kesiapan teknisi dalam penyiapan pesawat,” tambahnya.
Latihan terbang malam ini, lanjut Danskadron melibatkan satuan-satuan kerja di Lanud Supadio, Skadron Udara 1, Batayon 465 Paskhas serta pihak Bandara Supadio. Dalam latihan ini direncanakan berlangsung 30 Juni s.d. 15 Juli 2010.
Pentak Lanud Iswahjudi/Pentak Lanud Supadio
DPR Dahulukan Peremajaan Alutista dan Kesejahteraan Prajurit
Sejumlah anggota Komisi l DPR pimpinan Hayono Isman mengunjungi Markas Komando Brigif II Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (8/7). Mereka mengecek kesiapan Posmar II Korps Marinir yang bertugas mempertahankan keutuhan NKRI terhadap segala bentuk gangguan. (Foto: ANTARA/Herka Yanis Pangaribowo/ama/10)
08 Juli 2010, Jakarta -- Peremajaan alat utama sistem senjata (alutsista) dan perbaikan kesejahteraan prajurit menjadi prioritas bagi Komisi I DPR RI untuk dibenahi. Ini mengemuka setelah beberapa anggota Komisi yang membidangi pertahanan ini mengadakan kunjungan ke markas Korps Marinir TNI Angkata Laut, Kamis (8/7).
Dalam kunjungan tersebut, Korps Marinir yang dipimpin Komandan Mayjen TNI M Alfan Baharuddin memaparkan beberapa kebutuhan mendesak korps yang harus dipenuhi. Di antaranya, alutsista yang sudah tua dan perlu peremajaan, termasuk kendaraan tempur.
"Alutsista kita, tank-tank dari 1960 masih beroperasi. Kami mohon dapat persetujuan pengadaan kendaraan tempur baru dan penghapusan ranpur yang sudah tidak layak tempur," ujarnya kepada rombongan anggota dewan yang dipimpin Hayono Isman (F-PD).
Selain itu, ia juga menyebut kesejahteraan prajurit masih perlu ditingkatkan. "Perbaikan kesejahteraan prajurit perlu diupayakan terus," imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Enggartiasto Lukita dari Fraksi Partai Golkar mengusulkan, sistem penganggaran yanng selama ini tahunan, dibuat menjadi lima tahun agar lebih efektif dan penyerapan anggaran untuk pengadaan alutsista lebih baik. "Kalau terintegrasi bisa lebih didayagunakan. Anggaran akan terpakai maksimal," ujarnya.
Selain alutsista, lanjut dia, perbaikan kesejahteraan prajurit juga harus menjadi prioritas. "Uang lauk pauk saat ini tidak layak lagi. Apa yang terjadi kalau mereka ditekan untuk latihan, sementara gizinya rendah? Akibatnya, nanti pada usia pensiun kesehatannya terganggu. Alutsista dan kesejahteraan harus diprioritaskan," tutupnya.
MI.com
08 Juli 2010, Jakarta -- Peremajaan alat utama sistem senjata (alutsista) dan perbaikan kesejahteraan prajurit menjadi prioritas bagi Komisi I DPR RI untuk dibenahi. Ini mengemuka setelah beberapa anggota Komisi yang membidangi pertahanan ini mengadakan kunjungan ke markas Korps Marinir TNI Angkata Laut, Kamis (8/7).
Dalam kunjungan tersebut, Korps Marinir yang dipimpin Komandan Mayjen TNI M Alfan Baharuddin memaparkan beberapa kebutuhan mendesak korps yang harus dipenuhi. Di antaranya, alutsista yang sudah tua dan perlu peremajaan, termasuk kendaraan tempur.
"Alutsista kita, tank-tank dari 1960 masih beroperasi. Kami mohon dapat persetujuan pengadaan kendaraan tempur baru dan penghapusan ranpur yang sudah tidak layak tempur," ujarnya kepada rombongan anggota dewan yang dipimpin Hayono Isman (F-PD).
Selain itu, ia juga menyebut kesejahteraan prajurit masih perlu ditingkatkan. "Perbaikan kesejahteraan prajurit perlu diupayakan terus," imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Enggartiasto Lukita dari Fraksi Partai Golkar mengusulkan, sistem penganggaran yanng selama ini tahunan, dibuat menjadi lima tahun agar lebih efektif dan penyerapan anggaran untuk pengadaan alutsista lebih baik. "Kalau terintegrasi bisa lebih didayagunakan. Anggaran akan terpakai maksimal," ujarnya.
Selain alutsista, lanjut dia, perbaikan kesejahteraan prajurit juga harus menjadi prioritas. "Uang lauk pauk saat ini tidak layak lagi. Apa yang terjadi kalau mereka ditekan untuk latihan, sementara gizinya rendah? Akibatnya, nanti pada usia pensiun kesehatannya terganggu. Alutsista dan kesejahteraan harus diprioritaskan," tutupnya.
MI.com
KRI Dewaruci Ikut "The Tall Ship Race"
09 Juli 2010, London -- KRI Dewaruci dengan pimpinan Letkol Suharto dan diawaki 88 prajurit TNI AL meneruskan perjalanan muhibah menuju Belgia untuk mengikuti kegiatan "The Tall Ship Race 2010 in Aalborg, Denmark" pada 13 Juli hingga 7 Agustus mendatang.
"KRI Dewaruci yang juga membawa 88 kadet Akademi Angkatan Laut itu meninggalkan pelabuhan Le Havre Perancis, setelah berlabuh selama tiga hari, " ujar Sekretaris III Pensosbud KBRI Paris, Gustaf Sirait, kepada koresponden Antara London, Jumat.
Setelah mengikuti "The Tall Ship Race 2010", KRI Dewaruci akan kembali ke Perancis untuk berlabuh di Perlabuhan Cherbourg, pada tanggal 14-17 Agustus dan selanjutnya menuju Belanda guna mengikuti kegiatan "Sail Amsterdam" di Belanda.
Menurut Gustaf Sirait, selama berlabuh di Pelabuhan Le Havre, KRI Dewaruci mengadakan berbagai kegiatan, baik di kapal maupun di darat, antara lain "cocktail" di dek Dewaruci, kunjungan kehormatan ke Wali Kota Le Havre, pawai "marching band", pertandingan bola dengan AL di Le Havre, serta kunjungan ke KBRI Paris.
Dalam acara "cocktail" yang dihadiri pejabat Angkatan Laut Perancis, Wakil Wali Kota Le Havre, dan masyarakat setempat, Acting Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Paris, Stephanus Yuwono, menyampaikan KRI Dewaruci mengarungi berbagai benua mengantarkan para taruna dan kadet TNI AL menjadi pelaut dan prajurit yang tangguh.
"Hal itu sangat berguna dalam menjaga wilayah perairan Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia," ujarnya.
Muhibah KRI Dewaruci tidak hanya menjadi ajang pelatihan bagi taruna TNI AL, namun juga untuk mempromosikan kebudayaan dan kesenian Indonesia.
Selain itu diharapkan mereka menjadi prajurit yang tangguh dan profesional serta mampu menjadi duta-duta kebudayaan di negara-negara yang disinggahi.
Menurut Stephanus Yuwono, melalui kebudayaan, kerja sama people-to-people contact antara masyarakat Indonesia dan Perancis khususnya, dan negara yang disinggahi semakin meningkat, pada gilirannya mampu menciptakan perdamaian dan keamanan dunia.
Dalam acara "cocktail" tersebut, para taruna mempersembahkan kesenian Indonesia berupa tari-tarian seperti Tari Perang, Rantak, Saman, Reog Ponorogo, dan Rampak Gendang.
"Hal ini menunjukkan para taruna KRI Dewaruci, selain menjadi prajurit yang tangguh juga mampu menjadi duta kesenian dan kebudayaan dalam rangka mempromosikan Indonesia di luar negeri," ujarnya.
Acara yang berlangsung meriah itu diakhiri tari Poco-poco dengan mengajak seluruh hadirin untuk ikut serta, meskipun dengan langkah dan gerakan yang masih kaku, mereka terlihat antusias mencoba berpoco-poco, bahkan acara tetap berlanjut meski sudah ditutup pembawa acara.
Di sela-sela acara, Letkol Suharto mengundang pengunjung melihat-lihat kapal yang berusia 58 tahun tersebut dan berkenalan dengan para taruna dan awak kapal.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Le Havre menyampaikan terima kasih kepada Letkol Suharto atas kunjungan Dewaruci.
"Selama 15 kali menghadiri kunjungan muhibah kapal asing, tampaknya kunjungan Dewaruci merupakan yang paling meriah," katanya, memuji.
Apalagi, para taruna juga menunjukkan kebolehannya bermain "marching band" yang disertai atraksi di kota Le Havre yang menarik dan mengundang kekaguman masyarakat setempat yang sudah lama menunggu kedatangan KRI Dewaruci di Le Havre.
Selama berlabuh, KRI Dewaruci juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melihat-lihat kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat Le Havre.
Kunjungan KRI Dewaruci sebelumnya dilakukan pada tahun 2003 dan 2005.
Jumpa Try Sutrisno
Sementara itu, pada saat berkunjung ke KBRI Paris, para taruna bertemu mantan Wakil Presiden Try Sutrisno yang berada di Perancis dalam rangka keikutsertaan siswa Sekolah Krida Nusantara, Bandung yang tergabung dalam Krida Art Group (KAG) mengikuti "Festival de la Paix" di kota Saint Georges Des Coteaux, Perancis.
Dalam kesempatan tersebut, Try Sutrisno memberikan wejangan kepada para taruna yang disebutnya sebagai "cucu-cucu taruna" itu, bahwa keikutsertaan berlayar dengan KRI Dewaruci memberikan pengalaman dan wawasan sangat berharga dalam hidup para taruna.
"Dalam kaitan ini, keimanan para taruna diharapkan juga akan bertambah mengingat kesempatan untuk mengagumi, memikirkan dan merenungkan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa Tuhan semakin terbuka," katanya.
Para taruna dan staf KBRI Paris menyimak wejangan mantan Wakpres itu yang mengingatkan para taruna selalu menghormati kedua orang tua dan para tetua sebagai bekal dalam menjalani hidup dan kehidupan.
ANTARA News
Thursday, July 8, 2010
Komisi 1 DPR Kunjungi Mako Brigif II Marinir
08 Juli 2010, Jakarta -- Sejumlah anggota Komisi l DPR pimpinan Hayono Isman mengunjungi Markas Komando Brigif II Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (8/7). Mereka mengecek kesiapan Posmar II Korps Marinir yang bertugas mempertahankan keutuhan NKRI terhadap segala bentuk gangguan. (Foto: ANTARA/Herka Yanis Pangaribowo/ama/10)
Sejumlah anggota pasukan TNI Angkatan Laut bersiap saat Komisi I DPR mengunjungi Markas Komando Brigif II Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan. (Foto: ANTARA/Herka Yanis Pangaribowo/ama/10)
Sejumlah anggota pasukan TNI Angkatan Laut menembakkan gentril senjata (Howitzer). (Foto: ANTARA/Herka Yanis Pangaribowo/ama/10)
Sejumlah anggota pasukan TNI Angkatan Laut bersiap saat Komisi I DPR mengunjungi Markas Komando Brigif II Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan. (Foto: ANTARA/Herka Yanis Pangaribowo/ama/10)
Sejumlah anggota pasukan TNI Angkatan Laut menembakkan gentril senjata (Howitzer). (Foto: ANTARA/Herka Yanis Pangaribowo/ama/10)
Unifil Gelar Latihan DMS di Lebanon Selatan
Kegiatan yang digelar setahun sekali oleh UNIFIl ini untuk menilai sejauh mana kesiapan Satgas-satgas di jajaran UNIFIL. (Foto: Puspen TNI)
08 Juli 2010, Lebanon -- United Nations Interim Force In Lebanon (Unifil) menggelar latihan DMS (Deployment Maximum Strenght) yang diselenggarakan secara serentak oleh seluruh jajaran UNIFIL dengan melibatkan satuan-satuan yang tergabung dalam Multinational Brigade Sector East dan Multinational Brigade Sector West pada hari Selasa dan Rabu (6 – 7 Juli 2010), di seluruh Area Of Responsibility (AOR) masing-masing Satgas.
Sebelas satuan tugas operasional yang berada dibawah kendali komando UNIFIL terlibat langsung dalam gelar pasukan. Turut serta di dalam kegiatan ini adalah Lebanese Armed Forces (LAF) dan satuan pendukung lainnya seperti Helly Squadron, Cavalry Squadron dan Recce Unit.
Sesuai dengan tujuan latihan yang tertuang pada rencana pelaksanaan, bahwa latihan DMS ini dilaksanakan bersamaan untuk menilai sejauh mana kesiapan Satgas-satgas di jajaran UNIFIL. Utamanya di dalam memaksimalkan jumlah kegiatan operasional di lapangan berupa patroli, Observation Post (Pos Pengamatan), maupun Check Point di AOR masing-masing. Sampai dengan tingkat level tiga, dimana dua per-tiga kekuatan pasukan UNIFIL secara operasional tersebar di seluruh posisi yang menjadi hot-spot (posisi dengan tingkat konflik yang sangat tinggi) dari tiap-tiap satuan tugas.
Menurut penjelasan Dansatgas Indobatt Konga XXIII-D/Unifil, Letkol Inf Andi Perdana Kahar, bahwa Indobatt sebagai salah satu Satgas operasional dibawah Komando Sektor Timur bersama-sama dengan empat Batalyon lainnya di jajaran Sektor Timur UNIFIL, yakni Spain Battalion, Nepal Battalion, Indian Battalion dan Malaysia Contingent Seceast melaksanakan latihan ini. Ada 458 personel Indobatt diantara kurang lebih 12.000 prajurit Peacekeeper UNIFIL sebagai pelaku serta 57 kendaraan tempur (Ranpur) dan kendaraan ringan (Ranri) Indobatt yang terlibat dalam latihan ini serta empat Kompi Mekanis Indobatt sebagai pelaksana pengerahan pasukan digaris depan dalam kegiatan operasional di sektor yang dipertanggungjawabkan.
Lebih lanjut dikatakan, konsep latihan yang dilaksanakan ini dibagi secara bertahap yakni jumlah kegiatan operasi dimulai pada hari Selasa (6/7) dan hari Rabu (7/7) merupakan puncak pengerahan pasukan di seluruh Indobatt AOR. Indonesia Battalion (Indobatt) melaksanakan tujuh puluh delapan kali patroli, Observation Post serta Check Point dengan mengerahkan segenap kekuatan dari kompi-kompi berupa kendaraan tempur maupun kendaraan ringan.
Dalam kegiatan ini, Indobatt mengerahkan 57 kendaraan tempur (Ranpur) dan kendaraan ringan (Ranri). Kegiatan ini Indobatt melaksanakan 78 kali patroli, Observation Post serta Check Point dengan mengerahkan segenap kekuatan dari kompi-kompi berupa kendaraan tempur maupun kendaraan ringan. (Foto: Puspen TNI)
“Kegiatan ini merupakan latihan puncak yang setiap tahunnya digelar oleh UNIFIL. Bertujuan untuk meyakinkan kemampuan maksimal Satgas dalam pelaksanaan tugas pokok sebagai pasukan pemelihara perdamaian di Lebanon, sekaligus memaksimalkan pengawasan terhadap seluruh area operasi yang menjadi tanggung-jawab masing-masing Batalyon. Secara umum pelaksanaan latihan DMS yang dilaksanakan di area operasi Indobatt berjalan dengan aman, sukses dan lancar”, tambah Dansatgas.
Pada kesempatan itu pula, Letkol Inf Andi Perdana Kahar melaporkan dalam paparannya kepada Major General Alberto Asarta Cuevas (Force Commander and Head of Mission UNIFIL) yang didampingi Brigjen (SPA) Juan Gomez de Salazar Minguez (Komandan Sektor Timur UNIFIL) yang datang berkunjung di Panorama Point Kafer-Kela, jumlah pasukan Indobatt yang tergelar selama pelaksanaan latihan, peningkatan jumlah patroli yang dilaksanakan serta kendala-kendala apa saja yang terjadi, utamanya dalam sistem komunikasi pada beberapa tempat (hot-spot) Indobatt, termasuk area Panorama Point yang disebabkan oleh kondisi medan dengan lereng perbukitan yang landai berlekuk-lekuk serta oleh cuaca yang dapat berubah secara tiba-tiba.
Puspen TNI/Pos Kota/detikFoto
08 Juli 2010, Lebanon -- United Nations Interim Force In Lebanon (Unifil) menggelar latihan DMS (Deployment Maximum Strenght) yang diselenggarakan secara serentak oleh seluruh jajaran UNIFIL dengan melibatkan satuan-satuan yang tergabung dalam Multinational Brigade Sector East dan Multinational Brigade Sector West pada hari Selasa dan Rabu (6 – 7 Juli 2010), di seluruh Area Of Responsibility (AOR) masing-masing Satgas.
Sebelas satuan tugas operasional yang berada dibawah kendali komando UNIFIL terlibat langsung dalam gelar pasukan. Turut serta di dalam kegiatan ini adalah Lebanese Armed Forces (LAF) dan satuan pendukung lainnya seperti Helly Squadron, Cavalry Squadron dan Recce Unit.
Sesuai dengan tujuan latihan yang tertuang pada rencana pelaksanaan, bahwa latihan DMS ini dilaksanakan bersamaan untuk menilai sejauh mana kesiapan Satgas-satgas di jajaran UNIFIL. Utamanya di dalam memaksimalkan jumlah kegiatan operasional di lapangan berupa patroli, Observation Post (Pos Pengamatan), maupun Check Point di AOR masing-masing. Sampai dengan tingkat level tiga, dimana dua per-tiga kekuatan pasukan UNIFIL secara operasional tersebar di seluruh posisi yang menjadi hot-spot (posisi dengan tingkat konflik yang sangat tinggi) dari tiap-tiap satuan tugas.
Menurut penjelasan Dansatgas Indobatt Konga XXIII-D/Unifil, Letkol Inf Andi Perdana Kahar, bahwa Indobatt sebagai salah satu Satgas operasional dibawah Komando Sektor Timur bersama-sama dengan empat Batalyon lainnya di jajaran Sektor Timur UNIFIL, yakni Spain Battalion, Nepal Battalion, Indian Battalion dan Malaysia Contingent Seceast melaksanakan latihan ini. Ada 458 personel Indobatt diantara kurang lebih 12.000 prajurit Peacekeeper UNIFIL sebagai pelaku serta 57 kendaraan tempur (Ranpur) dan kendaraan ringan (Ranri) Indobatt yang terlibat dalam latihan ini serta empat Kompi Mekanis Indobatt sebagai pelaksana pengerahan pasukan digaris depan dalam kegiatan operasional di sektor yang dipertanggungjawabkan.
Lebih lanjut dikatakan, konsep latihan yang dilaksanakan ini dibagi secara bertahap yakni jumlah kegiatan operasi dimulai pada hari Selasa (6/7) dan hari Rabu (7/7) merupakan puncak pengerahan pasukan di seluruh Indobatt AOR. Indonesia Battalion (Indobatt) melaksanakan tujuh puluh delapan kali patroli, Observation Post serta Check Point dengan mengerahkan segenap kekuatan dari kompi-kompi berupa kendaraan tempur maupun kendaraan ringan.
Dalam kegiatan ini, Indobatt mengerahkan 57 kendaraan tempur (Ranpur) dan kendaraan ringan (Ranri). Kegiatan ini Indobatt melaksanakan 78 kali patroli, Observation Post serta Check Point dengan mengerahkan segenap kekuatan dari kompi-kompi berupa kendaraan tempur maupun kendaraan ringan. (Foto: Puspen TNI)
“Kegiatan ini merupakan latihan puncak yang setiap tahunnya digelar oleh UNIFIL. Bertujuan untuk meyakinkan kemampuan maksimal Satgas dalam pelaksanaan tugas pokok sebagai pasukan pemelihara perdamaian di Lebanon, sekaligus memaksimalkan pengawasan terhadap seluruh area operasi yang menjadi tanggung-jawab masing-masing Batalyon. Secara umum pelaksanaan latihan DMS yang dilaksanakan di area operasi Indobatt berjalan dengan aman, sukses dan lancar”, tambah Dansatgas.
Pada kesempatan itu pula, Letkol Inf Andi Perdana Kahar melaporkan dalam paparannya kepada Major General Alberto Asarta Cuevas (Force Commander and Head of Mission UNIFIL) yang didampingi Brigjen (SPA) Juan Gomez de Salazar Minguez (Komandan Sektor Timur UNIFIL) yang datang berkunjung di Panorama Point Kafer-Kela, jumlah pasukan Indobatt yang tergelar selama pelaksanaan latihan, peningkatan jumlah patroli yang dilaksanakan serta kendala-kendala apa saja yang terjadi, utamanya dalam sistem komunikasi pada beberapa tempat (hot-spot) Indobatt, termasuk area Panorama Point yang disebabkan oleh kondisi medan dengan lereng perbukitan yang landai berlekuk-lekuk serta oleh cuaca yang dapat berubah secara tiba-tiba.
Puspen TNI/Pos Kota/detikFoto
Aslog Pangarmabar Tinjau Perbaikan Kapal Perang
08 Juli 2010, Jakarta -- Asisten Logistik (Aslog) Pangarmabar, Kolonel Laut (T) Ir. Bambang Nariyono melakukan peninjauan ke salah satu unsur Koarmabar yang tergabung dalam Satuan Kapal Patroli (Satrolarmabar) yakni KRI Lemadang-806 yang sedang melaksanakan perbaikan di salah satu fasilitas dock perkapalan Tanjung Priok, Kamis (8/7).
Kegiatan ini dilaksanakan untuk melihat secara langsung proses perbaikan dan pemeliharaan KRI Lemadang-806. Dalam peninjauan tersebut Aslog Pangarmabar didampingi Kepala Dinas Pemeliharaan Kapal Armabar Kolonel Laut (T) A. Hari Supriyanto dan Kepala Dinas Matrial dan Perbekalan Armabar Kolonel Laut (T) Agus Santoso.
Dispenarmabar
Kegiatan ini dilaksanakan untuk melihat secara langsung proses perbaikan dan pemeliharaan KRI Lemadang-806. Dalam peninjauan tersebut Aslog Pangarmabar didampingi Kepala Dinas Pemeliharaan Kapal Armabar Kolonel Laut (T) A. Hari Supriyanto dan Kepala Dinas Matrial dan Perbekalan Armabar Kolonel Laut (T) Agus Santoso.
Dispenarmabar
TNI Berniat Latih Santri Sebagai Prajurit
08 Juli 2010, Kediri -- Tentara Nasional Indonesia (TNI) berencana melatih para santri dengan latihan khusus yang dipersiapkan sebagai komponen cadangan dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Komponen tentang pertahanan negara itu ada tiga, yaitu TNI, cadangan rakyat terlatih, dan sumber daya alam. Untuk cadangan rakyat terlatih, di antaranya diperoleh dari para santri," kata Komandan Korem 082/CPYJ Mojokerto, Kolonel Infanteri Sumardi, di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis.
Kolonel Sumardi yang ditemui usai seminar tentang peran pesantren dalam membangun pertahanan nasional memperingati satu abad atau 100 tahun PP Lirboyo, Kediri, tersebut mengatakan peran para santri cukup penting.
"Peran santri sangat penting. Jika suatu saat negara membutuhkan, mereka dapat dilatih untuk menjadi komponen cadangan, dengan program kegiatan seperti wajib militer," katanya.
Ia menilai, perjuangan para santri sudah terbukti sejak zaman dahulu, sebelum kemerdekaan RI. Mereka siap mengorbankan jiwa dan raga untuk kepentingan negara ini.
Pihaknya justru menyayangkan banyaknya sorotan dari berbagai pihak yang mengatakan pesantren sebagai sarang teroris. Sorotan tersebut tidak terlepas dari terungkapnya beberapa teroris yang mempunyai latar belakang pendidikan pesantren.
"Saya sangat tidak setuju dengan itu. Sebetulnya salah jika ada yang menyampaikan bahwa pesantren sebagai sarang teroris," ujarnya menegaskan.
Wacana untuk melatih para santri dan menjadikanya sebagai calon prajurit, kata Kolonel Sumardi, masih dalam pembahasan internal. Saat ini, pihaknya masih membahas tentang rencana, program, hingga realisasinya.
Jika pembahasan di kalangan internal tersebut usai, dipastikan akan segera dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk diajukan.
"Jika pembahasan itu sudah usai, kami segera mengirimkannya ke DPR," katanya.
Sayangnya, saat disinggung dengan rencana Satuan Polisi Pamong Praja yang akan dipersenjatai, ia menolak untuk berkomentar. Ia menilai, hal tersebut masih sebatas wacana, sehingga TNI tidak akan menanggapinya.
Sementara itu, pengasuh PP Lirboyo Kediri, KH Idris Marzuki menilai peran pesantren untuk ikut membangun pertahanan nasional cukup besar.
"Kami berharap, pesantren juga mampu menjadi benteng dari berbagai hal yang negatif, sehingga mampu membangun pertahanan nasional," kata Mbah Idris (sebutan akrab KH Idris Marzuki).
Kegiatan seminar tentang peran pesantren tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memperingati satu abad PP Lirboyo. Selain seminar, banyak agenda lainnya yang sudah dijadwalkan, antara lain berbagai festival, temu alumni, serta musyawarah pondok pesantren.
Selain mendatangkan para alumni sejak pondok ini berdiri tahun 1910 oleh KH Abdul Karim di Kelurahan Lirboyo, Kota Kediri, kegiatan ini juga dibanjiri para pejabat baik tingkat daerah, provinsi, hingga pusat. Diagendakan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden RI juga akan hadir dalam kegiatan musyawarah pondok pesantren pada 17-18 Juli mendatang.
ANTARA News
"Komponen tentang pertahanan negara itu ada tiga, yaitu TNI, cadangan rakyat terlatih, dan sumber daya alam. Untuk cadangan rakyat terlatih, di antaranya diperoleh dari para santri," kata Komandan Korem 082/CPYJ Mojokerto, Kolonel Infanteri Sumardi, di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis.
Kolonel Sumardi yang ditemui usai seminar tentang peran pesantren dalam membangun pertahanan nasional memperingati satu abad atau 100 tahun PP Lirboyo, Kediri, tersebut mengatakan peran para santri cukup penting.
"Peran santri sangat penting. Jika suatu saat negara membutuhkan, mereka dapat dilatih untuk menjadi komponen cadangan, dengan program kegiatan seperti wajib militer," katanya.
Ia menilai, perjuangan para santri sudah terbukti sejak zaman dahulu, sebelum kemerdekaan RI. Mereka siap mengorbankan jiwa dan raga untuk kepentingan negara ini.
Pihaknya justru menyayangkan banyaknya sorotan dari berbagai pihak yang mengatakan pesantren sebagai sarang teroris. Sorotan tersebut tidak terlepas dari terungkapnya beberapa teroris yang mempunyai latar belakang pendidikan pesantren.
"Saya sangat tidak setuju dengan itu. Sebetulnya salah jika ada yang menyampaikan bahwa pesantren sebagai sarang teroris," ujarnya menegaskan.
Wacana untuk melatih para santri dan menjadikanya sebagai calon prajurit, kata Kolonel Sumardi, masih dalam pembahasan internal. Saat ini, pihaknya masih membahas tentang rencana, program, hingga realisasinya.
Jika pembahasan di kalangan internal tersebut usai, dipastikan akan segera dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk diajukan.
"Jika pembahasan itu sudah usai, kami segera mengirimkannya ke DPR," katanya.
Sayangnya, saat disinggung dengan rencana Satuan Polisi Pamong Praja yang akan dipersenjatai, ia menolak untuk berkomentar. Ia menilai, hal tersebut masih sebatas wacana, sehingga TNI tidak akan menanggapinya.
Sementara itu, pengasuh PP Lirboyo Kediri, KH Idris Marzuki menilai peran pesantren untuk ikut membangun pertahanan nasional cukup besar.
"Kami berharap, pesantren juga mampu menjadi benteng dari berbagai hal yang negatif, sehingga mampu membangun pertahanan nasional," kata Mbah Idris (sebutan akrab KH Idris Marzuki).
Kegiatan seminar tentang peran pesantren tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memperingati satu abad PP Lirboyo. Selain seminar, banyak agenda lainnya yang sudah dijadwalkan, antara lain berbagai festival, temu alumni, serta musyawarah pondok pesantren.
Selain mendatangkan para alumni sejak pondok ini berdiri tahun 1910 oleh KH Abdul Karim di Kelurahan Lirboyo, Kota Kediri, kegiatan ini juga dibanjiri para pejabat baik tingkat daerah, provinsi, hingga pusat. Diagendakan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden RI juga akan hadir dalam kegiatan musyawarah pondok pesantren pada 17-18 Juli mendatang.
ANTARA News
Lagi, Usul Kodam
08 Juli 2010, Makassar -- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tengah mengkaji pemisahan komando daerah militer di kawasan timur Indonesia. Penambahan kodam di daerah yang terdiri dari 10 provinsi ini bertujuan untuk memperkuat kendali militer.
”Kemungkinan penambahan kesatuan di Indonesia bagian timur memang ada. Namun, TNI AD tengah mengkaji apakah bentuknya kodam atau hanya diperlukan komando resor militer (korem) ataupun komando distrik militer (kodim),” tutur Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal George Toisutta seusai memimpin upacara serah terima jabatan Panglima Kodam VII/Wirabuana di Lapangan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (7/7).
Dalam upacara tersebut, Mayor Jenderal Hari Krisnomo yang menjabat sebagai Panglima Kodam sejak Januari 2010 digantikan oleh Brigadir Jenderal Amril Amir. Amril sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kodam VII/Wirabuana, sedangkan Hari mendapat tugas baru sebagai Asisten Logistik Panglima TNI.
Rencana penambahan kesatuan di kawasan timur Indonesia muncul setelah TNI AD sukses memecah kodam di Kalimantan menjadi dua pada 28 Juni lalu. Saat ini keberadaan Kodam VII/Wirabuana, Kodam XVI/Pattimura, dan Kodam XVII/Cenderawasih dianggap kurang efektif menjaga keamanan di 10 provinsi di kawasan timur Indonesia.
Menurut George, ada dua hal yang mendasari pengkajian TNI terhadap perlunya penambahan kesatuan. Selain terkendala infrastruktur jalan, munculnya sejumlah provinsi hasil pemekaran, seperti Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat, turut menjadi pertimbangan. ”Bayangkan, Pulau Jawa saja memiliki kodam di setiap provinsi meski luas wilayah dan tingkat kerawanannya jauh lebih kecil,” ungkap George.
Namun, mantan Pangdam VII/Wirabuana Mayor Jenderal (Purn) Arief Budi Sampurno menilai, pembentukan kodam di Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara tidak perlu meski ketiga daerah itu sudah menjadi provinsi.
Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, dalam membangun kekuatan TNI harus berdasarkan rencana strategis. Pertama, bagaimana ancamannya. Kedua, strategi pertahanan yang hendak dipakai. Ketiga, ketersediaan anggaran.
”Gimana bisa bangun kalau tidak ada anggaran?” ungkap Sjafrie di Balikpapan.
KOMPAS
”Kemungkinan penambahan kesatuan di Indonesia bagian timur memang ada. Namun, TNI AD tengah mengkaji apakah bentuknya kodam atau hanya diperlukan komando resor militer (korem) ataupun komando distrik militer (kodim),” tutur Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal George Toisutta seusai memimpin upacara serah terima jabatan Panglima Kodam VII/Wirabuana di Lapangan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (7/7).
Dalam upacara tersebut, Mayor Jenderal Hari Krisnomo yang menjabat sebagai Panglima Kodam sejak Januari 2010 digantikan oleh Brigadir Jenderal Amril Amir. Amril sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kodam VII/Wirabuana, sedangkan Hari mendapat tugas baru sebagai Asisten Logistik Panglima TNI.
Rencana penambahan kesatuan di kawasan timur Indonesia muncul setelah TNI AD sukses memecah kodam di Kalimantan menjadi dua pada 28 Juni lalu. Saat ini keberadaan Kodam VII/Wirabuana, Kodam XVI/Pattimura, dan Kodam XVII/Cenderawasih dianggap kurang efektif menjaga keamanan di 10 provinsi di kawasan timur Indonesia.
Menurut George, ada dua hal yang mendasari pengkajian TNI terhadap perlunya penambahan kesatuan. Selain terkendala infrastruktur jalan, munculnya sejumlah provinsi hasil pemekaran, seperti Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat, turut menjadi pertimbangan. ”Bayangkan, Pulau Jawa saja memiliki kodam di setiap provinsi meski luas wilayah dan tingkat kerawanannya jauh lebih kecil,” ungkap George.
Namun, mantan Pangdam VII/Wirabuana Mayor Jenderal (Purn) Arief Budi Sampurno menilai, pembentukan kodam di Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara tidak perlu meski ketiga daerah itu sudah menjadi provinsi.
Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, dalam membangun kekuatan TNI harus berdasarkan rencana strategis. Pertama, bagaimana ancamannya. Kedua, strategi pertahanan yang hendak dipakai. Ketiga, ketersediaan anggaran.
”Gimana bisa bangun kalau tidak ada anggaran?” ungkap Sjafrie di Balikpapan.
KOMPAS
Wamenhan Apresiasi Pemda Kaltim Terkait Sarana Pertahanan
08 Juli 2010, Balikpapan -- Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin memberikan apresiasi kepada jajaran pemerintah daerah tingkat I Kalimatan Timur yang telah memberikan perhatian konkrit terkait dengan sarana dan prasarana pertahanan yang menjadi bagian dari kebutuhan postur pertahanan yang juga kontekstual dengan strategi pertahanan.
Apresiasi tersebut disampaikan Wamenhan kepada Gubernur Kaltim H. Awang Faroek Ishak beserta jajaran pimpinan daerah Kaltim dalam kunjungan kerjanya di kantor Walikota Balikpapan, Rabu (7/7). Kunjungan ini dilaksanakan disela-sela kunjungan Wamenhan meninjau Tim Pengendali Pengambialihan Aktivitas Bisnis TNI di Kodam VI Mulawarman.
Atas nama Menhan, Wamenhan menyampaikan terimakasih kepada Gubernur dan jajaran pemerintah daerah Kaltim yang telah memberikan perhatian dan dukungan untuk moril dan opersional TNI yang menjadi tanggungjawab negara dan pemerintah yang sampai saat ini belum dapat diberikan secara maksimal.
Lebih lanjut Wamenhan menyampaikan, bahwa kunjungannnya ke Kaltim tersebut dalam rangka untuk mengobservasi sejauh mana kebijakan - kebijakan pertahanan dapat mendukung kebijakan ekonomi baik dalam skala nasional maupun daerah. "Kebijakan tersebut menjadi perhatian utama Kemhan pada tahun 2010 ini, yaitu bahwa kebijakan pertahanan negara yang dikeluarkan adalah bagaimana kebijakan pertahanan itu dapat mendukung kesejahteraan", tambahnya.
Wamenhan menjelaskan, beberapa aspek yang dapat dilihat adalah bagaimana komponen utama atau TNI dapat bekerja tidak hanya untuk kepentingan menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa secara makro, tetapi konkritnya secara mikro dapat membangun suatu wilayah pertahanan yang mendukung kebijakan daerah dalam membangun ekonomi.
Wamenhan mengungkapkan, kunjungannya ke Kaltim ini berdasarkan pada beberapa pertimbangan diantaranya selain secara geografis Kaltim ada kaitannya dengan wilayah perbatasan, juga secara kekuatan sumber daya di Kaltim ini merupakan suatu daya tarik pembangunan yang memerlukan suatu akses stabilitas.
Untuk itu, lebih lanjut Wamenhan mengundang Gubernur dan jajaran pimpinan daerah Kaltim untuk dapat duduk bersama dalam rangka membicarakan hal - hal yang terkait dengan pembangunan wilayah perbatasan dari aspek pertahanan dan stabilitas secara makro.
Kemhan akan menfasilitasi pertemuan tersebut dengan mengundang beberapa stake holder para pemangku kebijakan yang berhubungan dengan kontekstual pembangunan wilayah perbatasan yang saat ini menjadi perhatian utama Kemhan.
Sebelumnya, Gubernur Kaltim H. Awang Faroek Ishak menyampaikan kepada Wamenhan, bahwa jajaran pemerintah provinsi bersama - sama dengan kabupaten kota di Kaltim telah melaksanakan beberapa kerjasama dengan pihak TNI dalam rangka mendukung sarana dan prasarana pertahanan untuk operasional TNI.
Dijelaskan Gubernur, bahwa setelah pemekaran daerah, ada lima kabupaten dan kota baru. Kehadiran pemerintahan kabupaten dan kota yang baru itu hampir semuanya sudah mengembangkan Kodim dan Lanal baru. Dalam pembangunan Kodim dan Lanal tersebut mulai tanah, bangunan kantor, sarana mobilitas dan rumah dinasnya dibantu oleh pemerintah daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga telah membantu memberikan lahan untuk pusat latihan gabungan TNI, membantu pembangunan pusat latihan tempur Angkatan Darat di Ambarawa, membantu pembangunan markas brigade baru di Bulungan dan pembangunan batalion - batalion baru serta kerjasama membangun Pos Lintas Lantas Laut di Nunukan dengan Angkatan Laut.
Saat melakukan kunjungan kerja ke Kaltim, Wamenhan didampingi oleh Dirjen Potensi Pertahanan Kemhan Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA, dan Karo Humas Setjen Kemhan Brigjen TNI I Wayan Midhio.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah Kaltim juga menyampaikan apresiasi kegiatan sosialisasi bela negara berupa ceramah yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan bekerjasama dengan Dinas Pemuda Olahraga kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan.
Wamenhan kunjungi Makodam VI/Mulawarman, tinjau sosialisasi pengambilalihan aktivitas bisnis TNI
Usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Kaltim, selanjutnya Wamenhan mengunjungi Markas Kodam VI/Mulawarman. Dalam Kunjungannya Wamenhan didampingi Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemhan Mayjen TNI Suryadi selaku ketua Tim Pengendali PAB TNI dan Silmi Karim. Kedatangan Wamenhan tersebut disambut oleh Pangdam VI/Mlw Mayjen TNI Tan Aspan serta didampingi para pejabat Kodam VI/Mlw, Danlanal Balikpapan, Danlanud Balikpapan. Dalam kunjungannya Wamenhan memberikan pengarahan kepada perwakilan anggota Koperasi TNI di Balikpapan.
Dalam pengarahannya, Wamenhan menjelaskan tentang kewenangan bisnis mana yang boleh dijalankan oleh anggota TNI baik secara institusi ataupun secara perorangan. Pengarahan ini dilaksanakan dalam rangka Rapat Penataan Fungsi Koperasi, Yayasan dan Penataan Pemanfaatan BMN sebagai fungsi pengambilalihan aktivitas bisnis TNI di Aula Makodam VI Mulawarman.
Pada saat ini Kemhan telah dan sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang Aktivitas Bisnis diseluruh Kotama TNI termasuk Kodam VI/Mulawarman. Di Kodam VI/Mulawarman sosialisasi berlangsung sejak Selasa (6/7) dan berakhir Rabu (7/7) yang diikuti sebanyak 138 orang, terdiri dari personel Satminkal yang ada di Balikpapan, Samarinda, Tanah Grogot dan Kutai Kartanegara khususnya petugas yang menangani Barang Milik Negara (BMN), serta Pengurus Koperasi dan Pengurus Yayasan yang merupakan objek dari pelaksanaan penataan aktivitas bisnis TNI.
DMC
DMI Singapura Kunjungi Kopassus
07 Juli 2010, Jakarta -- Komandan satuan 81/Kopassus Kolonel Inf Santos G. Matondang, bertempat di Sat 81/Kopassus menerima kunjungan kehormatan delegasi Defence Military Inteligence (DMI) Singapura yang dipimpin Brigjen Tan Meng Dui didampingi 3 orang perwira stafnya antara lain ME6 Simon Chang, ME5 Daniel Ong, ME4 Louis Tan serta Atase Pertahanan Singapura Kolonel Tham Chong Yean, Rabu (07/7).
Dalam kunjungannya ke Sat 81/Kopassus, Staf DMI melihat static show dan paparan tentang Satuan antiteror 81/Kopassus yang dilanjutkan dengan foto bersama di gedung Masat 81. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Intelijen militer Singapura Brigjen Tan Meng Dui mengucapkan terima kasih kepada Dansat 81/Kopassus beserta perwira stafnya atas penerimaan yang cukup hangat dan diharapkan agar kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini antara Militer Indonesia dan Militer Singapura dapat lebih ditingkatkan.
Kopassus
Dalam kunjungannya ke Sat 81/Kopassus, Staf DMI melihat static show dan paparan tentang Satuan antiteror 81/Kopassus yang dilanjutkan dengan foto bersama di gedung Masat 81. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Intelijen militer Singapura Brigjen Tan Meng Dui mengucapkan terima kasih kepada Dansat 81/Kopassus beserta perwira stafnya atas penerimaan yang cukup hangat dan diharapkan agar kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini antara Militer Indonesia dan Militer Singapura dapat lebih ditingkatkan.
Kopassus
Maroko Terima C-27J Pertama
C-27J Spartan AU Maroko. (Foto: alenia-aeronautica.it)
08 Juli 2010 -- Finmeccanica salah satu unit Alenia Aeronautica, telah mengirimkan pesawat angkut taktis C-27J pertama dari empat pesawat yang dipesan Maroko, menurut sebuah sumber terpecaya, dikutip situs Defensenews.com, Rabu (07/07).
Maroko menandatangani kontrak pembelian 4 C-27J senilai 130 juta euro (163,8 juta dolar) pada September 2008, menjadikan pembeli pertama di luar anggota NATO.
Italia, Yunani, Bulgaria, Lithuania, Rumania, Slovakia dan Amerika Serikat telah memesan C-27J.
Alenia telah mengirimkan 34 pesawat, termasuk Italia 12 dan Yunani 10.
Defense News/Berita HanKam
08 Juli 2010 -- Finmeccanica salah satu unit Alenia Aeronautica, telah mengirimkan pesawat angkut taktis C-27J pertama dari empat pesawat yang dipesan Maroko, menurut sebuah sumber terpecaya, dikutip situs Defensenews.com, Rabu (07/07).
Maroko menandatangani kontrak pembelian 4 C-27J senilai 130 juta euro (163,8 juta dolar) pada September 2008, menjadikan pembeli pertama di luar anggota NATO.
Italia, Yunani, Bulgaria, Lithuania, Rumania, Slovakia dan Amerika Serikat telah memesan C-27J.
Alenia telah mengirimkan 34 pesawat, termasuk Italia 12 dan Yunani 10.
Defense News/Berita HanKam
Anggota KRI Teluk Sampit-515 Bersihkan Meriam
7 Juli 2010, Surabaya -- Di kapal perang kesiapan senjata menjadi prioritas utama untuk mencapai kemenangan dalam pertempuran di laut, salah satunya meriam 40 mm yang berada di KRI Teluk Sampit-515. Ketidaksiapan senjata, akan menjadi bencana besar bagi setiap ABK kapal dalam menghadapi serangan lawan.
Karena pertempuran di laut medanya terbuka, tidak ada tempat untuk sembunyi maupun berlindung seperti di darat. Agar senjata setiap saat bisa dioperasionalkan perlu adanya perawatan, salah satunya dengan cara membersihkannya pada bagian-bagian yang vital. Seperti pagi itu, Rabu (7/7), dua orang anggota KRI Teluk Sampit-515 membersihkan laras meriam kaliber 40 mm.
Apa yang dikerjakan oleh dua ABK kapal tersebut, merupakan panggilan tugas yang harus dilaksanakan setiap hari dan sepanjang tahun. Sehingga diharapkan, senjata yang diawaki tersebut dalam kondisi selalu siap pakai bila sewaktu-waktu digunakan.
Dispenarmatim
Rusia Modernisasi 200 Tank T-72 Libya
08 Juli 2010 -- Rusia akan memodernisasi 200 tank T-72 Angkatan Darat Libya menurut sumber industri pertahanan Rusia, pada RIA Novosti Rabu (07/07).
Tripoli dan Moskow akan menandatangani kesepakatan kerjasama militer-teknis senilai 1,3 milyar euro tahun ini, termasuk modernisasi 200 T-72 yang telah dioperasikan sejak era-Uni Sovyet.
Perundingan telah dilakukan kedua negara sejak 2006, bagian dari upaya pemulihan kerjasama bilateral dalam bidang militer-teknis.
Libya salah satu pembeli terbesar persenjataan buatan Rusia dalam paruh abad 20.
Tripoli membeli dari bekas Uni Sovyet lebih dari 2000 tank, 2000 kendaraan lapis baja, sekitar 450 unit artileri, jet tempur dan jumlah besar senapan sejak awal era-1970an.
Rusia menghadapi persaingan ketat dengan negara-negara Barat dalam menjual senjata ke Libya sejak PBB mengakhiri sangsi 2003.
Tank T-72 mulai diproduksi 1971, pertama kali terlihat publik 1977. Uni Sovyet memberikan lisensi pembuatan T-72 pada Czechoslovakia, India, Polandia dan bekas Yugoslavia.
RIA Novosti/Berita HanKam
Gubernur AAU Keluhkan Kesetaraan Gelar Belum Terealisir
07 Juli 2010, Yogyakarta -- Dihadapan Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi I DPR yang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi D.I. Yogyakarta, Gubernur Akademi Angkatan Udara (AAU) Marsekal Muda TNI Sru Artjarjo Andreas mengeluhkan belum teralisasinya penetapan gelar kesarjanaan.
Karena selama ini, menurut Andreas pendidikan berjalan selama 3 tahun, dan dimulai angkatan karbol, dan tahun 2007 pendidikan berjalan selama 4 tahun setingkat D-IV dengan rencana pemberian gelar Sarjana Sains Terapan Pertahanan.
“Namun ketika karbol angkatan 2007 selesai pendidikan dan akan dilantik Juli 2011, penetapan pengakuan pemberian gelar kesarjanaan oleh Ditjen Kementerian Pendidikan Nasional bagi lulusan AAU, Akademi Militer dan AAL yang dikoordinir Akademi TNI belum terealisasi,”tegasnya di Jogja, Rabu (7/7)
Ia menambahkan, hal ini disebabkan, karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang menjembatani antara pendidikan kedinasan di lingkungan TNI dengan Kementerian Pendidikan Nasional.
Menanggapi permasalahan tersebut anggota Tim Kunker Guntur Sasono (F-PD) melihat, pengakuan gelar yang belum diakui sangat memprihatinkan. "Ketika selesai tetapi ijazahnya tidak diakui oleh masyarakat, ini harus menjadi perhatian bersama," tegasnya.
Ia pun menekankan pada perwira TNI, untuk lebih aktif mengikuti jenjang S-2, mengingat adanya keluhan akan minim nya perwira yang mengikuti jenjang beasiswa S-2.
Effendy Choirie dari Fraksi PKB juga mendukung untuk segera terealisirnya pengakuan gelar setingkat S-1. "Semua harus digerakkan bersama, sehingga para perwira tidak lagi susah cari gelar," tandasnya.
Menurutnya, nama lembaga pendidikan boleh tetap Akademi namun kesetaraannya tetap harus setingkat S-1.
Sedangkan Danlanud Adisutjipto Marsma TNI Hadiyan Sumintaatmadja keluhkan minimnya suku cadang dan gedung yang rusak akibat gempa tetapi hingga saat ini belum diperbaiki.
DPR RI
Lanal Yogyakarta siapkan konsep Pusat Maritim Nasional
08 Juli 2010, Yogyakarta -- Letak Provinsi DIY yang berbatasan dengan laut lepas sebagai jalur pelebaran samudera dan perdagangan internasional, Komandan Pangkalan Laut (Danlanal) DIY, Kolonel laut IR. Antar Setiabudi menilai gelar pasukan melalui kehadiran posal - posal di wilayah pantai selatan DIY menjadi penting.
Lanal DIY saat ini juga tengah menyusun konsep Pusat Maritim Nasional. "Kekayaan alam yang berlimpah di samudera indonesia tapi belum termanfaatkan,maka diperlukan pioneering oleh TNI AL sebagai prime-over pembangunan sektor kelautan / maritim," katanya saat menerima tim kunjungan kerja komisi I DPR RI yang dipimpin Ketua komisi I DPR Kemal Azis Stamboel (F-PKS), Jogja, Rabu (7/7).
Wilayah laut lepas pantai selatan banyak terdapat kakap biru yang saat ini belum dikelola dengan baik, Pemerintah DIY telah menyiapkan lahan seluas 200 hektar di Kulonprogo sebagai tempat perdagangan ikan dengan meminta bantuan lanal dalam penyusunan konsep.
Sebetulnya lahan yang dibutuhkan Lanal DIY hanya sekitar 50 hektar, namun disekelilingnya nanti akan dikonsep memaduserasikan kesejahteraan dengan pertahanan keamanan. Sehingga yang dibangun nanti bukan hanya sekedar pangkalan tp akan dibuat beberapa fasilitas umum menunjang kesejahteraan masyarakat sekitar.
Lanal yang ada di kemudian hari akan berubah menjadi lanal kelas A operasional dengan mengemban tugas-tugas khusus yang tetap melekat. Antar memahami, bila saat ini daerah kulonprogo digunakan untuk bertani, maka reorientasi dan tranformasi kultural dari kontinental agraris menjadi maritim diperlukan strategi budaya yang tepat. "Tidak mudah merubah mindset dari bertani menjadi industri," katanya.
Konsep Pusat Maritim Nasional yg tengah digodok Lanal DIY dimulai tahun 2005 namun sempat terhambat ketika ada perubahan KSAL tahun 2007. Konsep itu menurut Antar juga telah diajukan ke Mabes TNI dan ditolak.
Penolakan terjadi karena Mabes menganggap Markas Komando Pangkalan TNI AL di Surabaya akan berpindah ke Jogjakarta. "Padahal lebih sederhana, Makolantanal tetap di Surabaya dan pangkalan di DIY," ujarnya. Berdasarkan level base, tandas Antar, pangkalan induk bisa saja berada di tengah kota sedangkan yang berhadapan langsung dengan laut dijadikan pangkalan aju (depan).
Menanggapi hal tersebut, AL-Muzammil (F-PKS) mengaku di DPR belum pernah mendengar konsep pembangunan pangkalan di Kulonprogo. Sedangkan Guntur Sasono (F-PD) memandang konsep maritim yang telah disiapkan pemerintah DIY belum waktunya dilaksanakan, mengingat adanya keterbatasan anggaran. "Saya melihat dari kondisi makro anggaran TNI, maka belum waktunya untuk dilaksanakan," katanya. Namun pihaknya juga tidak ragu memback up masalah tersebut apabila pengimplementasian konsep tersebut sesuai.
DPR RI
Lanal DIY saat ini juga tengah menyusun konsep Pusat Maritim Nasional. "Kekayaan alam yang berlimpah di samudera indonesia tapi belum termanfaatkan,maka diperlukan pioneering oleh TNI AL sebagai prime-over pembangunan sektor kelautan / maritim," katanya saat menerima tim kunjungan kerja komisi I DPR RI yang dipimpin Ketua komisi I DPR Kemal Azis Stamboel (F-PKS), Jogja, Rabu (7/7).
Wilayah laut lepas pantai selatan banyak terdapat kakap biru yang saat ini belum dikelola dengan baik, Pemerintah DIY telah menyiapkan lahan seluas 200 hektar di Kulonprogo sebagai tempat perdagangan ikan dengan meminta bantuan lanal dalam penyusunan konsep.
Sebetulnya lahan yang dibutuhkan Lanal DIY hanya sekitar 50 hektar, namun disekelilingnya nanti akan dikonsep memaduserasikan kesejahteraan dengan pertahanan keamanan. Sehingga yang dibangun nanti bukan hanya sekedar pangkalan tp akan dibuat beberapa fasilitas umum menunjang kesejahteraan masyarakat sekitar.
Lanal yang ada di kemudian hari akan berubah menjadi lanal kelas A operasional dengan mengemban tugas-tugas khusus yang tetap melekat. Antar memahami, bila saat ini daerah kulonprogo digunakan untuk bertani, maka reorientasi dan tranformasi kultural dari kontinental agraris menjadi maritim diperlukan strategi budaya yang tepat. "Tidak mudah merubah mindset dari bertani menjadi industri," katanya.
Konsep Pusat Maritim Nasional yg tengah digodok Lanal DIY dimulai tahun 2005 namun sempat terhambat ketika ada perubahan KSAL tahun 2007. Konsep itu menurut Antar juga telah diajukan ke Mabes TNI dan ditolak.
Penolakan terjadi karena Mabes menganggap Markas Komando Pangkalan TNI AL di Surabaya akan berpindah ke Jogjakarta. "Padahal lebih sederhana, Makolantanal tetap di Surabaya dan pangkalan di DIY," ujarnya. Berdasarkan level base, tandas Antar, pangkalan induk bisa saja berada di tengah kota sedangkan yang berhadapan langsung dengan laut dijadikan pangkalan aju (depan).
Menanggapi hal tersebut, AL-Muzammil (F-PKS) mengaku di DPR belum pernah mendengar konsep pembangunan pangkalan di Kulonprogo. Sedangkan Guntur Sasono (F-PD) memandang konsep maritim yang telah disiapkan pemerintah DIY belum waktunya dilaksanakan, mengingat adanya keterbatasan anggaran. "Saya melihat dari kondisi makro anggaran TNI, maka belum waktunya untuk dilaksanakan," katanya. Namun pihaknya juga tidak ragu memback up masalah tersebut apabila pengimplementasian konsep tersebut sesuai.
DPR RI
Handover of the first PC-12 NG to the Finnish Air Force
05 July 2010 -- Pilatus Aircraft Ltd is pleased to announce a major milestone with the handover of the first PC-12 NG Multi-Purpose Liaison Aircraft to the Finnish Air Force.
The first of six PC-12 NG Multi-Purpose Liaison Aircraft ordered by the Finnish Air Force was handed over during a commemorative ceremony at the company’s headquarters in Stans, Switzerland on the 1st July 2010.
The procurement contract for six aircraft, worth € 22.5 million, was signed in April 2009. Type conversion training of the first tranche of Finnish Air Force pilots and maintenance personnel was conducted at the Pilatus factory in Stans during the second quarter of 2010. The delivery of the first PC-12 NG Multi-Purpose Liaison Aircraft to Finland will take place later this month, three months ahead of the original contract schedule, and delivery of the remaining aircraft will be completed by August 2010.
The decision by the Finnish Air Force to purchase the Pilatus PC-12 NG is a significant benchmark for Pilatus as it marks the first fleet sale of the PC-12 to a European Air Force. The Finnish Air Force joins 32 other Air Forces around the world operating Pilatus aircraft.
The PC-12 NG aircraft with its outstanding versatility, performance and operational flexibility will be used in a Multi-Purpose Liaison Aircraft role to transport Finnish Air Force personnel and cargo and will ultimately replace the Piper PA-31-350 Chieftain aircraft which has been in service with the Finnish Air Force since 1983.
Pilatus
Subscribe to:
Posts (Atom)