Tim Rekonstruksi Gempa Bumi AB Australia Mendarat di Pantai Pariaman

16 Oktober 2009 -- Angkatan Laut Australia melakukan pendaratan amphibi di pantai Sumatera Barat, guna menurunkan skuadron engineering Angkatan Darat Australia beserta peralatannya.

Bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia dan pemerintah daerah, pendaratan dilakukan di dekat kota Pariaman.

Skuadron engineering berlayar ke Indonesia menggunakan kapal HMAS Kanimbla.









Australian DoD

AL Israel Minta Jerman Biaya Lagi Pembelian Kapal Selam Dolphin

Kapal selam kelas Dolphin berlayar di Laut Merah.

15 Oktober 2009 -- Angkatan Laut Jerman meminta Jerman membiayai lagi kapal selam kelas Dolphin, yang akan dibangun di galangan kapal Jerman Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW).

Pemerintah Jerman telah membayar lima kapal selam sebelumnya, kapal selam keempat dan kelima telah dikirimkan September 2009. Kapal selam ini telah ditingkatkan kemampuannya dari versi awal kelas Dolphin dan dilengkapi dengan sistem AIP (Air-Independent Propulsion). Sistem ini menjadikan kapal selam konvensional mampu lebih lama berada didalam laut.


INS Leviathan di galangan kapal di Kiel. (Foto: submarines.dotan.net)

Kapal selam pertama INS Dolphin dan INS Leviathan diberikan kepada AL Israel sebagai hadiah oleh pemerintah Jerman setelah terungkap perusahaan Jerman terlibat dalam program senjata kimia Iraq.

Saat ini Israel bermaksud menambah satu kapal selam lagi dan meminta pemerintah Jerman membiayai sedikitnya sebagian dari perkiraan harga sebesar 750 juta dolar.

Kapal selam Dolphin mempunyai panjang 190 ft, mampu menembakan torpedo, rudal anti kapal dan ranjau serta dapat juga menembakan rudal jelajah Popeye Turbo yang dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir dimana mampu menjangkau sasaran sejauh 930 mil.

Naval-technology.com/@beritahankam

Kasal Singapura Dianugrahi 'Bintang Jalasena Utama'

Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso menyematkan Bintang Jalasena Utama kepada Kasal Singapura Rear Admiral Chew Men Leong. (Foto: Kolonel Laut (P) Guntur Wahyudi)

16 Oktober 2009, Jakarta -- Pemerintah Indonesia memberikan penghargaan berupa "Bintang Jalasena Utama" kepada Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Singapura Laksamana Muda Chew Men Leong atas dukungan dia mempererat hubungan bilateral kedua negara.

Penyematan anugerah "Bintang Jalasena Utama" berdasarkan Keppres RI nomor 047/TK/Tahun 2009 itu dilakukan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso di Mabes TNI, Jakarta, Jumat (16/10) dalam sebuah upacara militer.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan Angkatan Laut Singapura Republic of Singapore Navy/RSN sepakat untuk meningkatkan kerja sama kedua pihak, terutama dalam pengamanan Selat Malaka.

Kerja sama yang dilakukan adalah patroli terkoordinasi secara bilateral antara Indonesia-Singapura atau 'Indosin' dan patroli terkoordinasi trilateral antara Malaysia- Singapura-Indonesia "Malsindo" dan pengamatan via udara Eyes in The Sky atau EIS.

Hadir dalam upacara itu Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Tedjo Eddhy Purdijatno, dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Subandrio serta beberapa Perwira Tinggi di lingkungan TNI.

MEDIA INDONESIA

Marinir Indonesia dan AS Gelar Latihan Bersama

Sejumlah anggota Intai Amfibi (Taifib) Marinir, berdiri tak jauh dari dua anggota US Navy saat melakukan pendaratan administrasi, untuk keperluan Latihan Bersama (Latma) Interoperability-Field Training Exercise (IIP-FTX) 2009 di Pantai Banongan, Situbondo, Jumat (16/10). Latma Korps Marinir dan USMC yang digelar hingga 24 Oktober 2009 tersebut diikuti oleh 600 personel USMC-US Navy dan 630 personel Korps Marinir di Puslatpur Marinir Baluran Situbondo dan Selogiri Banyuwangi. (Foto: ANTARA/Eric Ireng)

15 Oktober 2009, Laut Jawa, Situbondo -- Korps Marinir Indonesia menggelar Latihan Bersama (Latma) dengan Marinir Amerika atau United States Marine Corps (USMC) di Karangtekok Asembagus, Situbondo, Jawa Timur pada 16-24 Oktober 2009.

Informasi yang diterima ANTARA Biro Jatim dari Dinas Penerangan (Dispen) Korps Marinir, Jumat, menyebutkan latma itu melibatkan 600 personel USMC dan 630 personel Marinir Indonesia.

"Latma itu akan dibuka secara resmi dalam upacara militer di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Karangtekok, Asembagus, Situbondo, Jatim pada Sabtu (17/10)," kata Lettu Marinir Mardiono dari Dispen Korps Marinir.

Didampingi rekannya dari Dispen Korps Marinir, Serda Kuwadi, ia mengatakan inspektur upacara dalam pembukaan latma adalah Asisten Operasi Komandan Korps Marinir Kolonel Marinir Ivan AR Titus, S.H.

"Upacara pembukaan itu didahului dengan pendaratan Amfibi oleh Marinir kedua negara di Pantai Banongan Asembagus, Situbondo pada saat itu (17/10)," katanya.

Untuk mengawalinya telah dilaksanakan Pendaratan Administrasi dengan mendaratkan sejumlah personel dan alat berat dengan menggunakan dua unit LCU (Landing Craft Utility) di Pantai Banongan Asembagus, Situbondo pada Jumat (16/10).

Setelah itu, katanya, akan dilanjutkan dengan penempatan personel dan material di Gunung Selogiri, Pasewaran dan Karangtekok.

Dalam kegiatan itu, Marinir Indonesia telah menerjunkan 20 unit truk, delapan unit Jeep KIA, tiga unit ambulans, satu unit kendaraan Voreijder, dan satu unit truk toilet.

Sementara itu, Marinir Amerika (USMC) mengerahkan dua buah kapal (USS Rushmore dan USS Cleveland), dua unit LCU (sejenis LSPP berukuran besar), 17 unit AEV (kendaraan Amfibi), dan dua unit Helly jenis CH 46.

Latihan bersama yang bertajuk "Interoperability-Field Training Exercise (IIP-FTX) Marine Exercise (Marex) antara USMC-Korps Marinir Tahun 2009" itu merupakan latihan yang kedua kalinya dilaksanakan USMC–Kormar.

"Kegiatan latihan difokuskan pada kegiatan infanteri, Intai Amfibi, dan satuan bantuan tempur dalam bentuk Military Operation on Urban Terrain, Jungle Survival, Amphibious Landing, Life Firing, CQB, Sniper dan lain-lain," katanya.

Selain latihan taktis di lapangan, kegiatan yang dikomandani Kolonel Marinir Nur Alamsyah itu juga akan menggelar kegiatan Engineer Civic Action Project (Encap) yang merupakan proyek bantuan kemanusiaan di bidang konstruksi yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan gedung ruang kelas SD 05 Banyuputih, Situbondo, Jawa Timur.

"Ada pula kegiatan Medical Civic Action Project (Medcap) di Puskesmas Banyuputih, Situbondo, Jawa Timur, yang seluruhnya juga akan dilaksanakan bersama antara Marinir Indonesia dengan Marinir Amerika," katanya.

Sementara itu, Letkol Jim Hensien, commanding officer dari Combat Logistics Battalion 11, melalui Konjen AS di Surabaya, mengatakan Marinir dan Pelaut dari the 11th Marine Expeditionary Unit (MEU) akan menyelenggarakan latihan bersama dan sebagian lainnya akan membantu klinik setempat dalam memberikan pelayanan kesehatan dan perawatan gigi.

"Kami mendapat kesempatan untuk berlatih di kawasan hutan dan ini merupakan suatu tantangan karena selama ini Marinir kami terbiasa berlatih di kawasan gurun," katanya.

Selama pelatihan, anggota Korps Marinir Indonesia dan insinyur dari MEU juga akan bekerja sama memperbaiki gedung sekolah setempat, termasuk membangun atap baru, mengecat, dan memperbaiki tembok dan jendela sekolah.

Marinir dan Pelaut yang bergabung dalam pelatihan itu datang dengan kapal amfibi dok transpor USS Cleveland (LPD 7) dan kapal amfibi dok pendaratan USS Rushmore (LSD 47) yang betolak dari pangkalan di San Diego pada 18 September sebagai bagian dari the Bonhomme Richard Amphibious Ready Group.

ANTARA JATIM

Kerugian TNI Capai Rp10 Miliar

(Foto: detikFoto/Andi Saputra)

16 Oktober 2009, Bandung -- Kerugian jajaran Komando Daerah Militer III/Siliwangi akibat gempa Jawa Barat (Jabar) diperkirakan mencapai Rp10 miliar.

"Kerugian tersebut meliputi rusaknya bangunan rumah prajurit, asrama dan tempat latihan Secata (Sekolah Calon Tamtama) di Pangalengan," ujar Pangdam III/Siliwangi Mayjen Rasyid Qurnuen Aquary di Bandung, Jumat (16/10).

Ia mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan data tersebut ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Provinsi Jabar, serta Markas Besar TNI.

"Saat ini pemberian dana tersebut sedang dibahas oleh Pemerintah Daerah dan Mabes TNI," ungkapnya.

Pangdam menambahkan, total kerugian tersebut dihitung berdasarkan petugas Kodam III/Siliwangi yang berada di lapangan. "Diharapkan pada Februari mendatang sudah ada renovasi pembangunan akibat gempa tersebut. Ya kita berharap saja secepatnya bisa terlaksana," ungkapnya.

Pangdam juga menyebutkan, kerusakan terparah ada di Sekolah Calon Tamtama (Secata) di Pangalengan Jawa Barat. "Untuk biaya kerusakan bangunan tersebut telah menjadi tanggung jawab bersama. Dari pihak mabes TNI sendiri dipastikan ada perhatian mengenai penanganan kerusakan," ujarnya.

Lebih jauh dia menambahkan, pihaknya sudah siap mengerahkan anggota TNI untuk memperbaiki bangunan-bangunan yang rusak. "Khususnya pasukan Zeni yang mempunyai kemampuan khusus melakukan rekonstruksi bangunan," katanya.

MEDIA INDONESIA

Latma Marinir dan USMC IIP-FTX 2009

16 Oktober 2009, Situbundo -- Sejumlah anggota US Navy bersalaman dengan anggota Batalyon Intai Amfibi (Taifib) Marinir, usai menurunkan logistik yang akan digunakan untuk keperluan Latihan Bersama (Latma) Interoperability-Field Training Exercise (IIP-FTX) 2009 di Pantai Banongan, Situbondo, Jumat (16/10). Latma Korps Marinir dan USMC yang digelar hingga 24 Oktober 2009 tersebut diikuti oleh 600 personel USMC-US Navy dan 630 personel Korps Marinir di Puslatpur Marinir Baluran Situbondo dan Selogiri Banyuwangi. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/Koz/hp/09)




Sejumlah anggota US Marines Corps (USMC) melakukan pendaratan administrasi, untuk keperluan Latihan Bersama (Latma). (Foto: ANTARA/Eric Ireng/Koz/hp/09)




Sejumlah anggota US Marines Corps (USMC) dan US Navy menurunkan logistik yang akan digunakan untuk keperluan Latihan Bersama (Latma). (Foto: ANTARA/Eric Ireng/Koz/hp/09)

Marinir Amerika yang dikenal dengan nama United States Marine Corps (USMC) menurunkan peralatan yang akan digunakan untuk latihan bersama. (Foto: Dispen Marinir Surabaya)

Dalam kegiatan ini Marinir menerjunkan 20 unit truk, 8 unit Jeep KIA, 3 unit ambulance, 1 unit kendaraan voreijder dan 1 unit truk toilet. (Foto: Dispen Marinir Surabaya)

Kerjasama Pertahanan Indonesia-Inggris Berlangsung Harmonis

Jet tempur Hawk milik TNI AU buatan Inggris.

16 Oktober 2009, London -- Atase Pertahanan Kedutaan Besar RI (KBRI) untuk Kerajaan Inggris, Kolonel Agung Risdhianto mengatakan, kerja sama pertahanan Indonesia dengan Inggris berlangsung harmonis, bahkan Indonesia mendapat banyak bantuan dalam berbagai hal.

Hal itu disampaikan Kolonel Agung Risdhianto dalam perpisahan yang berlangsung di Gedung KBRI London, Kamis (15/10) malam yang di hadiri Dubes RI Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Kerajaan Inggris Raya dan Republik Irlandia Yuri Thamrin. Kolonel Agung mengakhiri masa tugas dan akan kembali ke Tanah Air, digantikan Kolonel Nurchahyanto sebagai Atase Pertahanan RI KBRI London.

Dia mengatakan, tugas pokoknya selama di Inggris adalah memelihara hubungan antara TNI dengan angkatan bersenjata Inggris yang disebut dengan British Defend atau UK Defend, dalam memelihara hubungan itu, banyak terkait dengan kunjungan pejabat kedua belah pihak, latihan bersama dan juga pendidikan bagi anggota Lemhanas dan TNI.

Selain itu, terkait dengan kunjungan pejabat Indonesia, khususnya dari Departemen Pertahanan ke Inggris. Hal itu membutuhkan kemampuan berkomunikasi agar tugas utama TNI tercapai. "Saya pernah dikritisi oleh kolega yang menyebutkan bahwa Indonesia melakukan pelanggaran hak azasi manusia," ujarnya menambahkan, untuk itu pihaknya perlu menjelaskan kepada mereka.

Dikatakannya, selama masa tugasnya Kolonel Agung juga sering mengikuti berbagai seminar dan konperensi yang bila ada pertanyaan mengenai berita keamanan di Tanah Air dapat segera diluruskan.

Selain itu, sebagai Atase Pertahanan, Kolonel Agung juga menjalin kerjasama dengan para pelajar Indonesia di Inggris guna membantu tugas-tugas inteligen yang tidak mungkin dilakukannya, seperti seringnya demostransi yang digelar kelompok yang menamakan Papua Merdeka di depan Gedung KBRI London.

"Mereka itu memang bukan ancaman, tapi paling tidak info semacam ini sangat penting," kata Kolonel Agung Risdhianto.

MEDIA INDONESIA

Skadron Udara 1 Latihan Malam

Kesibukan para penerbang dan ground crew pesawat Hawk 100/200 Skadron Udara 1 guna mendukung kegiatan terbang malam.

15 Oktober 2009, Pontianak -- Sudah empat hari situasi kota Pontianak yang sunyi dan lengang pada malam hari diwarnai dengan deru pesawat tempur dari Skadron Udara 1 Lanud Supadio, Rabu (14/10). Berkas cahaya dari pesawat tempur berpendar di langit gelap kota Pontianak. Sementara itu, aktivitas di Skadron Udara 1 juga cukup sibuk guna mendukung kegiatan latihan terbang malam.

Aktivitas di Lanud Supadio umumnya dan Skadron Udara 1 khususnya tersebut dalam rangka latihan terbang malam yang gelar Skadron Udara 1. Latihan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan para penerbang sehingga dalam kondisi dan situasi apapun Skadron Udara 1 siap melaksanakan tugas operasi yang dibebankan negara.

Komandan Lanud Supadio Kolonel Pnb Yadi Indrayadi mengatakan latihan terbang malam ini guna meningkatkan profesional para penerbang dalam mengantisipasi kemungkinan akan terjadi gangguan, ancaman serta pelanggaran wilayah kedaulatan hukum nasional oleh pihak lain. Untuk meningkatkan dan mempertahankan kemampuan serta tetap terpeliharanya keahlian terbang, para penerbang tentunya membutuhkan latihan yang berkesinambungan dengan kondisi cuaca maupun situasi siang ataupun malam sehingga para penerbang dapat mengatasi berbagai tantangan tugas yang dihadapi.

”Terbang malam mempunyai tingkat kesulitan yang cukup tinggi dan perbedaan yang spesifik dibanding terbang siang hari. Dimana terbang malam, seorang awak pesawat atau penerbang dalam mengoperasikan pesawat hanya mengandalkan instrument pesawat dan peralatan pendukung yang ada di cokpit. Keterbatasan jarak pandang juga merupakan kesulitan yang harus diatasi,” tambah Danlanud.

Hal senada juga disampaikan Komandan Skadron Udara 1 Letkol Pnb Tjahya Elang Migdiawan. Menurutnya latihan terbang malam ini salah satu latihan yang penting bagi para penerbang maupun ground crew sehingga dapat meningkatkan kemampuan operasional Skadron Udara 1. ”Latihan terbang malam ini juga melatih dan dapat dijadikan barometer untuk mengukur kemampuan kesiapan personel yang ada, baik kesiapan para penerbang, alutsista serta kesiapan teknisi dalam penyiapan pesawat,” tambahnya.

Latihan terbang malam ini, lanjut Danskadron melibatkan satuan-satuan kerja di Lanud Supadio, Skadron Udara 1, Batayon 465 Paskhas serta pihak Bandara Supadio. Dan latihan ini direncanakan berlangsung selama satu minggu.

PENTAK LANUD SUPADIO

Sishankamrata Merupakan Sistem Pertahanan Indonesia

16 Oktober 2009, Jakarta -- Sesuai dengan pasal 30 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa sistem Pertahanan Negara Indonesia adalah Sishankamrata. Sishankamrata merupakan sistem pertahanan dan keamanan semesta yang artinya pertahanan secara menyeluruh terhadap bangsa Indonesia. Pertahanan ini terdiri dari dua dimensi, yaitu pertahanan militer dan non militer.

Hal ini dikatakan Menteri Pertahananan RI Juwono Sudarsono pada saat memberikan ceramah pada peserta Kursus Kepemimpinan dan Manajemen Pertahanan (Suspim Jemenhan) Angkatan IV TA. 2009, Kamis (15/10) di Pusdiklat Manajemen Pertahanan Badiklat Dephan Pondok Labu, Jakarta. Materi kursus bertema “Kebijakan Umum Pertahanan”. Peserta kursus berjumlah 34 orang terdiri dari TNI dan PNS di lingkungan Dephan dan TNI.

Lebih lanjut dikatakan, sejak Negara Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tahun 1945, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak dalam posisi silang di antara dua benua Asia dan Australia dan diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan posisi Indonesia yang strategis, membuat Indonesia, sadar bahwa dari jaman dahulu hingga sekarang ada dua macam perang yaitu perang militer dan non militer.

Menhan, menjelaskan perang non militer adalah perang otak atau perang selisih keunggulan dimana perang ini memperebutkan daya saing dan mempertahankan jati diri sebagai bangsa. Semua negara di dunia menghadapi hal yang sama, yaitu bagaimana negara-negara di dunia mempertahankan fisik teritorial darat, laut dan udara serta mempertahankan selisih keunggulan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, daya saing serta dapat memanfaatkan semua sumber-sumber material dan modern dunia terhadap daya saing Indonesia.

Dalam Kebijakan umum Pertahanan Negara, Presiden sebagai kepala negara menyusun kebijakan umum dalam penyelenggaraan pertahanan negara dilaksanakan oleh Menhan. Menhan bekerjasama dengan Menteri Dalam Negeri dan TNI mempertahankan kedaulatan fisik territorial. Sedangkan Menhan bekerjasama dengan Menteri Luar Negeri agar dapat memanfaatkan sebesar-besarnya posisi silang Indonesia untuk kepentingan Bangsa Indonesia dari segi diplomasi politik dan pertahanan.

Untuk itu, Menhan bekerjasama dengan Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Perindustrian, Menteri ESDM, Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan berdiplomasi mempertahankan daya saing ekonomi Indonesia dalam konteks globalisasi maupun regionalisasi Asia Pasifik maupun Asia Tenggara.

DMC

Penerbang Iswahjudi Uji Kemampuan Menembak

Para teknisi sedang memasang Bom/Roket di pesawat Hawk MK-53 yang akan melaksanakan latihan penembakan “Air to Ground” di AWR Ponorogo. Kamis (15/10) (Foto: Pentak Lanud Iswahjudi)

16 Oktober 2009, Madiun -- Latihan penembakan ”Air to Ground” yang dilaksanakan di Desa Suren, Mlarak, Ponorogo, oleh penerbang tempur Lanud Iswahjudi bukanlah suatu rutinitas, akan tetapi dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kemampuan sebagai penerbang tempur yang handal dan profesional.

Secara bergantian tiga jenis pesawat tempur yang ber-home base di Lanud Iswahjudi diantaranya pesawat F-16 Fighting Falcon, F-5/Tiger II dan Hawk MK-53, menguji kemampuan dengan melakukan penembakan meriam, roket maupun bom praktis dengan sasaran darat (Air to Ground) berupa skip yang di pasang di Air Weapon Range (AWR) di desa Suren, Mlarak, Ponorogo. Sedangkan ”take off” dan ”landing” langsung dari landasan pacu Lanud Iswahjudi.

Latihan penembakan ”Air to Ground” tersebut, merupakan Program Kerja Lanud Iswahjudi tahun 2009, khususnya bidang operasi dan latihan yang dilaksanakan mulai Senin (12/10) hingga Kamis (15/10). Secara umum latihan berhasil dengan baik sesuai jadwal yang telah direncanakan, berlangsung lancar dan aman.

Komandan Lanud Iswahjudi, Marsma TNI Bambang Samoedro, S.Sos, berpesan kepada para penerbang dan ground crew maupun pendukung lainnya selama latihan berlangsung, selalu berhati-hati dan melakukan pengecekan ulang terhadap pesawat, sehingga latihan dapat berjalan lancar sesuai yang dijadwalkan.

Latihan ini telah terprogram dan setiap periode selalu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan profesionalitas para penerbang, akan tetapi janganlah kemudian mengacu pada rutinitas yang telah dilaksanakan. Ketentuan dan prosedur yang berlaku tetap harus diperhatikan dengan seksama. Perhatikan pula Keselamatan Terbang dan Kerja (Lambangja), sehingga hal-hal sekecil apapun yang tidak diharapkan tidak terjadi dan ”Zero Accident” tetap menjadi prioritas utama. Demikian penekanan Dalanud Iswahjudi kepada para penerbang dan ”crew” yang menjadi acuan dalam latihan tersebut.

PENTAK LANUD ISWAHJUDI

Tim Pengendali Bisnis Militer Tetapkan Tenggat

Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri (tengah), Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso (kanan) dan KSAL Laksamana Tedjo Edhy Purdjiatno (kiri) meninggalkan ruangan usai Rapat Koordinasi (Rakor) terakhir bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) di Jakarta, Kamis(15/10). Rakor membahas evaluasi dan pencapaian kinerja bidang Polhukam. (Foto: ANTARA/Prasetyo Utomo/ama/09)

16 Oktober 2009, Jakarta -- Tim Pengendali Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang segera dibentuk pemerintah akan menetapkan tenggat waktu pengalihan usaha militer.

"Tenggatnya tergantung masing-masing lingkup," kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono usai rapat koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan di Jakarta, Kamis (15/10).

Dia menjelaskan, lingkup usaha, seperti koperasi, yayasan, dan pemanfaatan barang milik negara yang berada di lingkungan TNI, akan ditertibkan sesuai dengan peraturannya masing-masing.

"Juga disesuaikan dengan fakta yang ada di lapangan," katanya. Artinya, setiap jenis usaha memiliki deadline yang berbeda-beda.

Pembentukan peta jalan ini, kata dia, jadi fokus pascatim pengendali terbentuk sesuai amanat peraturan presiden (Perpres) Nomor 43/2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI.

"Dalam menjalankan tugasnya, tim berada di bawah supervisi Direktorat Jenderal Penguatan Pertahanan," kata Juwono.

Pengamat Militer Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, tenggat pengalihan bisnis mutlak ada. Tanpa itu, pemerintah bisa dicap tidak sepenuh hati mengambil bisnis militer. Bakal ada unit-unit bisnis yang tetap dipertahankan dengan dalih tidak ada jangka waktu.

"Bedanya hanya kendali di bawah Dephan," katanya.

Selain waktu, tim pengalihan perlu mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dialihkan dan seperti apa mekanismenya. "Semuanya mesti jelas, tidak multitafsir," kata Jaleswari.

Juwono menambahkan, khusus penataan koperasi, dipastikan koperasi primer yang menjadi jaring pengaman prajurit pangkat rendah tetap dipertahankan.

Sedangkan pusat dan induk koperasi, akan dievaluasi dan inventarisasi. Akan dinilai kelayakan pengelolanya. Begitu pula dengan nilai laba yang dihasilkan. "Apakah melewati ambang batas atau berlebihan untuk sebuah koperasi," katanya.

Juwono menegaskan, jika ditemukan penyimpangan dari tujuan pendiriannya, dapat dilakukan langkah-langkah penggabungan, bahkan pembubaran sesuai aturan perundang-undangan. "Koperasi dan yayasan tidak boleh menciptakan laba di luar keperluan anggota," katanya.

JURNAL NASIONAL

Kadet AAL Arungi Surabaya-Sangatta

(Foto: surabaya.detik.com)

15 Oktober 2009, Surabaya -- Sedikitnya 98 kadet tingkat II Akademi Angkatan Laut (AAL) mengarungi jalur pelayaran Surabaya-Sangatta pergi pulang selama 12 hari.

Kepala Bagian Penerangan AAL, Mayor Laut (Kh) Jamaluddin, di Surabaya, Kamis, mengatakan, para kadet angkatan ke-57 itu diangkut Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Teluk Penyu-513.

"Mereka berangkat dari Surabaya, Rabu (14/10) malam, dan diperkirakan tiba di Surabaya lagi pada 26 Oktober mendatang," katanya.

Sebelum menuju Sangatta, Kalimantan Timur, para kadet yang melakukan latihan praktik "Jalesesya" itu akan singgah di Makassar, Sulawesi Selatan dan Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Latihan itu merupakan bagian dari latihan pelayaran bagi kadet tingkat II AAL yang berjenjang dan terprogram, dan sudah ada dalam kalender pendidikan," katanya.

Jamaluddin menjelaskan, tujuan latihan itu adalah untuk mengenalkan pola kehidupan di laut serta menanamkan dan menumbuhkan jiwa bahari dan jiwa kejuangan sebagai prajurit pejuang matra laut.

"Sasaran yang ingin dicapai dalam pelayaran ini agar para kadet AAL mengetahui dan memahami tradisi TNI AL, khususnya kehidupan di kapal serta menumbuhkembangkan niat, minat, bakat, dan semangat bahari sebagai landasan bangsa maritim," katanya.

Selain sebagai sarana latihan praktik, pelayaran itu juga memiliki fungsi diplomasi bagi bangsa Indonesia terkait eksistensi AAL yang senantiasa berperan aktif dalam menyelenggarakan pendidikan bagi calon perwira TNI AL.

ANTARA JATIM

Kapal TNI Peringatkan Kapal Malaysia

KRI Layang-805.

15 Oktober 2009, Surabaya -- KRI Layang-805 sempat berpapasan dan berkomunikasi dengan kapal perang Malaysia KD YU-3508 dan KD Ganas-3503 di perairan Selat Ambalat.

“Komandan KRI Layang sempat mengingatkan kapal perang Malaysia tentang wilayah perbatasan antara kedua negara agar tidak boleh dilanggar,” tegas Kadispenal, Laksma TNI Iskandar Sitompul dikonfirmasi, Kamis (15/10).

“Kapal perang kedua negara saat ini masing-masing masih berada di wilayah perairan masing-masing,” tegasnya.

Dijelaskannya saat melaksanakan patroli, kapal perang Malaysia secara otomatis akan melewati perbatasan Indonesia - Malaysia di Perairan Ambalat.

Sehingga KRI Layang-805 ketika terjadi kontak dengan Kapal perang Malaysia KD YU-3508 dan KD Ganas-3503 di perairan Ambalat, masing-masing mengingatkan batas kedaulatan negara.

Dijelaskannya, persoalan Ambalat telah dibicarakan secara serius pada tingkat pemerintahan melalui Departemen Luar Negeri dan pada Sail Bunaken 2009 di Manado.

SURYA

TNI Tetap Diperhitungkan Tangani Terorisme

Menkopolhukam Widodo AS (2kiri) memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terakhir bidang Polhukam yang membahas evaluasi dan pencapaian kinerja bidang Polhukam, di Jakarta, Kamis (15/10). Rakor dihadiri oleh KSAU Marsekal TNI Soebandrio, KSAD Jenderal TNI Agustadi Sasongko, Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Menkumham Andi Mattalatta, Menlu Hasan Wirajuda, Mendagri Mardiyanto, Menhan Juwono Sudarsono, Menkominfo Muhammad Nuh, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, Kepala BIN Syamsir Siregar, KSAL Laksamana Tedjo Edhy Purdjiatno. (Foto: ANTARA/Prasetyo Utomo/ama/09)

15 Oktober 2009, Jakarta - Keberadaan TNI dalam penanganan terorisme tetap diperhitungkan. Mereka diorientasikan untuk mengisi kekurangan kapasitas dari kepolisian.

Hal ini disampaikan oleh Menkopolhukam Widodo AS yang ditemui wartawan seusai rakor polkam terakhir di Jakarta, Kamis (15/10).

"Keterlibatan TNI dalam rangka memberikan backup kepada penanganan teror yang diorientasi kepada kepentingan mengisi leak of capacity. Misal, untuk penyanderaan teror di kapal, mungkin ada satuan khusus. Kemudian teror di pesawat," jelas Widodo.

Pelibatan TNI tersebut akan menjadi bagian yang dipertimbangkan untuk melaksanakan amandemen UU Nomor 15/2003 tentang tindak pidana terorisme, sesuai rekomendasi DPR dalam raker beberapa waktu lalu. Hal lainnya yang menjadi kajian adalah memberikan posisi yang signifikan kepada intelijen dan polisi dalam memainkan tugas dalam rangka penanganan teror.

Selain itu, Menkopolhukam juga mempertimbangkan untuk meningkatkan status desk antiteror menjadi badan tersendiri.
"Saya kira ada proses untuk menindaklanjuti itu termasuk pemikiran desk menjadi badan antiteror," tandasnya.

TNI Tetap Diperhitungkan Tangani Terorisme

Sejumlah anggota CRT (Crisis Responsive Team) dari Detasemen B, Brimob Polda Jatim bersiap melakukan penyerbuan kepada para teroris dalam Simulasi Pengamanan Obyek Vital di kantor Perum Jasa Tirta, Malang, Jawa Timur, Kamis (15/10). Kegiatan tersebut untuk melatih kewaspadaan terhadap aksi dan ancaman terorisme. (Foto: ANTARA/Ari Bowo Sucipto/09)

Keberadaan TNI dalam penanganan terorisme tetap diperhitungkan. Mereka diorientasikan untuk mengisi kekurangan kapasitas dari kepolisian.

Hal ini disampaikan oleh Menkopolhukam Widodo AS yang ditemui wartawan seusai rakor polkam terakhir di Jakarta, Kamis (15/10).

"Keterlibatan TNI dalam rangka memberikan backup kepada penanganan teror yang diorientasi kepada kepentingan mengisi leak of capacity. Misal, untuk penyanderaan teror di kapal, mungkin ada satuan khusus. Kemudian teror di pesawat," jelas Widodo.

Pelibatan TNI tersebut akan menjadi bagian yang dipertimbangkan untuk melaksanakan amandemen UU Nomor 15/2003 tentang tindak pidana terorisme, sesuai rekomendasi DPR dalam raker beberapa waktu lalu. Hal lainnya yang menjadi kajian adalah memberikan posisi yang signifikan kepada intelijen dan polisi dalam memainkan tugas dalam rangka penanganan teror.

Selain itu, Menkopolhukam juga mempertimbangkan untuk meningkatkan status desk antiteror menjadi badan tersendiri.
"Saya kira ada proses untuk menindaklanjuti itu termasuk pemikiran desk menjadi badan antiteror," tandasnya.

MEDIA INDONESIA

Polri Kirim 150 Petugas Perdamaian ke Sudan

FPU diharapkan bisa memberikan dukungan dan perlindungan kepada personel PBB yang sedang menjalankan misi perdamaian di Sudan. (Foto: detikFoto/Hery Winarno)

15 Oktober 2009, Jakarta -- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) mengirimkan 150 prajuritnya ke Darfur, Sudan, untuk operasi pengamanan gabungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Afrika.

Pengiriman pasukan tersebut dilepas Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri di Lapangan Bhayangkari, Jakarta Selatan, Kamis pagi.

Bambang mengatakan pasukan tersebut khusus dari unsur Polri yang terdiri atas 140 personil "Formed Police Unit" atau FPU II dan 10 orang "advisor team" yang akan diberangkatkan pada Jumat (16/10).

"Saat ini menuju persiapan, pemberangkatannya Jumat besok," kata Bambang.

Pengiriman pasukan FPU II itu untuk menggantikan 147 anggota FPU I yang sudah diberangkatkan sejak tahun 2008 pada periode sebelumnya.

Bambang mengemukakan Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian dari unsur Polri berdasarkan mandat prakarsa PBB melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1769 Tahun 2007.



Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri menyalami personel FPU. Personel FPU 2 ini didampingi sekitar 10 police advisor. Penasihat polisi ini akan dijadikan penghubung dan memonitor pelanggaran terhadap Darfur Peace Agreement. (Foto: detikFoto/Hery Winarno)

Mandat tersebut disampaikan kepada "United Department of Peacekeeping Operations" (UNDPKO) untuk melaksanakan operasi gabungan (Hybrid Operation) antara PBB dengan Uni Afrika (AMIS) di Darfur, Sudan, dengan nama United Nations African Mission in Darfur (UNAMID).

Misi pengamanan Afrika di Darfur sudah berlangsung sejak 1 Januari 2008 dengan melibatkan 19.555 personil militer dari Afrika, 3.772 anggota kepolisian dan 19 FPU dengan jumlah personil 140 orang per FPU.

Kapolri menuturkan pengiriman pasukan Polri tercantum pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2008 tertanggal 6 Februari 2008.

Bambang berpesan agar anggota FPU II menjaga dan meningkatkan citra positif Polri yang selama ini telah terbentuk di masyarakat lokal dan masyarakat internasional, serta menjaga nama baik bangsa dan Polri yang dilandasi profesionalitas.

Kapolri juga berharap pasukan yang dikirim ke Sudan, bisa secepatnya beradaptasi dengan lingkungan penugasan dan memelihara hubungan baik dengan elemen internasional dan masyarakat lokal.

Terkait dengan kondisi pasukan FPU I, Bambang menuturkan seluruh pasukan pengamanan yang akan pulang ke Tanah Air, dalam kondisi sehat dan baik setelah menjalani tugas perdamaian selama satu tahun di Sudan.

ANTARA News

KASAL Lantik 99 Perwira Baru

Para perwira baru TNI AL, melakukan tradisi lempar topi usai pelantikan di Komando Pengembangan Pendidikan TNI AL (Kobangdikal), Bumi Moro Surabaya, Rabu (14/10). Sebanyak 99 perwira baru lulusan Pendidikan Pembentukan Perwira (Diktukpa) angkatan 37 tahun 2009, dilantik dengan upacara militer Prasetya Perwira oleh KSAL, Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno. (Foto: ANTARA/Bhakti Pundhowo/EI/ss/pd/09)

15 Oktober 2009, Surabaya -- Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno,SH melantik dan mengambil sumpahnya 99 perwira baru lulusan Pendidikan Pembentukan Perwira (Diktukpa) angkatan XXXVIII tahun 2009 dengan upacara militer Prasetya Perwira (Praspa) yang digelar di Lapangan Moeljadi, Kobangdikal, Surabaya, Rabu (14/10)

Dalam upacara yang diikuti 1.750 personel Kobangdikal tersebut digelar secara sederhana, dihadiri oleh para petinggi Mabes TNI AL, Komandan Kobangdikal, Pangarmatim, Gubernur AAL, Dankormar, Pangarmabar, Muspida Prov Jatim, Muspida Kodya Surabaya, serta pejabat TNI dan sipil lainnya.

Dari 99 orang perwira yang dilantik, 89 orang diantaranya adalah siswa pria, sementara 10 orang sisanya adalah wanita (Kowal). Sebelum mengikuti pendidikan dan pelantikan, mereka telah mengikuti proses cukup panjang dan melelahkan.

Diawali dengan seleksi yang sangat ketat dan dinyatakan lulus, mereka langsung digembleng di Pusdikdasmil, Juanda, untuk mengikuti pendidikan pembentukan (Diktuk) selama 3 bulan. Selesai Diktuk, mereka melanjutkan pendidikan kejuruan selama 8 bulan di Pusdik-pusdik sesuai dengan kejuruan masing-masing.

Dari jumlah itu, 16 orang diantaranya masuk kejuruan Pelaut di Kodikopsla, 17 orang kejuruan Marinir di Kodikmar, 13 orang kejuruan Teknik di Pusdiktek, 10 orang kejuruan Elektro di Pusdiklek, 12 orang kejuruan kesehatan di Pusdikkes, sedangkan 10 orang kejuruan Suplai, 14 orang kejuruan Khusus dan 7 orang kejuruan Pomal melanjutkan pendidikan di Pusdikbanmin.

Lulusan terbaik Diktukpa XXXVIII kali ini diraih oleh Letda Laut (T) Rudi Krisanto dan sekaligus berhak atas medali Jala Wira Adhiguna yang akan disematkan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno, SH.

Jala Wira Adhiguna (Perwira Laut yang perkasa dan berguna) merupakan medali penghargaan bagi siswa lulusan terbaik sekaligus lambang supremasi tertinggi yang diimpikan dan diperebutkan para siswa Diktukpa untuk meraih tahta tersebut.

Pria kelahiran Medan, 28 Juni 1967 itu sebelumnya bertugas di Lantamal IV Tanjung Pinang. Resmi menjadi prajurit TNI AL pada 14 Januari 1989 dengan pangkat Serda, kemudian pada 1 April 1993 berpangkat sertu, 1 April 1997 berpangkat serka, 1 April 2001 Serma dan pada 1 April 2006 berpangkat Pelda. Selama dalam penugasannya di TNI AL tidak pernah mengalami cacat, sehingga dia berhak atas satya Lencana Kesetiaan 16 tahun.

Berbagai kegiatan dilaksanakan berkaitan dengan acara praspa perwira tersebut, diantaranya Pembekalan dari Kasal Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno, SH, Pembekalan dari Ketua Umum Jalasenastri Ny. Anna Tedjo Edhy Purdijatno, Pembekalan Komandan Kobangdikal Laksda TNI Sumartono, Penataran kepada Istri Siswa Diktukpa TNI AL Angkatan 38 tahun 2009 yang dibuka secara resmi oleh Ketua Pengurus Gabungan Jalasenastri Kobangdikal Ny. Wiwid Sumartono.

Dispenal

Deplu Tempatkan Diplomat di Perbatasan Negara

Peta Indonesia dan Timor Leste. (Foto: geoboundaries.files.wordpress.com)

15 Oktober 2009, Kupang -- Departemen Luar Negeri akan menempatkan sejumlah diplomat senior setingkat eselon II dan III di provinsi atau kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Kehadiran para diplomat senior ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri di daerah.

Direktur Diplomasi Publik Deplu Theo Satrio Nugroho mengatakan, beberapa daerah yang sangat membutuhkan kehadiran diplomat Deplu yakni NTT, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Nangroe Aceh Darussalam, Papua, dan beberapa daerah lainnya.

"Penempatan diplomat Deplu di daerah sangat penting. Saat ini, baru tiga daerah yang memiliki perwakilan Deplu," ujar Nugroho di Kupang, Kamis (15/10/2009).

Dia menambahkan, NTT adalah salah satu daerah yang membutuhkan seorang perwakilan Deplu, karena letaknya berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia. "Ada berbagai persoalan di perbatasan darat Indonesia dan Timor Leste," tandasnya.

Begitu pun masalah nelayan-nelayan tradisional yang sering ditangkap aparat keamanan Australia. Menurut Theo, penyelesaian berbagai kasus ini membutuhkan kehadiran seorang diplomat di daerah.

Beberapa kasus menonjol yang sering terjadi di perbatasan darat RI-Timor Leste yakni penyelundupan, lalu lintas orang secara ilegal, pencurian, penyerobotan tanah, maupun klaim batas negara. Kasus terakhir yang mendapat perhatian luas yakni saling klaim areal persawahan seluas 1.069 hektare di Desa Naktuka yang melibatkan warga Kecamatan Amfoang Timur dengan warga Citrana, Timor Leste.

Sedangkan kasus-kasus menonjol di perbatasan Australia dan Indonesia seperti penyelundupan imigran gelap, penangkapan nelayan tradisional Indonesia yang mencapai ribuan orang dalam beberapa tahun terakhir, serta yang terakhir adalah tumpahan ratusan ribu liter minyak mentah akibat kebocoran ladang minyak Montara, di laut Timor yang mengakibatkan terjadinya pencemaran di perairan Indonesia.

okezone

Kodam V/Brawijaya Kirim Pasukan ke Perbatasan Papua

Anggota Korps Zeni mengikuti parade milter pada upacara HUT ke-64 Korps Zeni Tempur TNI AD Kodam V/ Brawijaya di lapangan Kesatrian Yon Zipur 10 Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (15/10). Peringatan hari jadi Korps Zeni diisi dengan kegiatan parade militer, atraksi kolone senjata, serta bela diri mileter. (Foto: ANTARA/Musyawir/ss/hp/09)

14 Oktober 2009, Surabaya -- Komando Daerah Militer (Kodam) V/Brawijaya mengirimkan pasukan ke daerah perbatasan Papua dengan Papua Nugini.

Pelepasan pasukan Batalion Infanteri 527 itu dipimpin langsung oleh Kepala Staf Garnisun Tetap III/Surabaya, Brigjen TNI Marinir Triono Sulistyohadi di Dermaga Ujung, Surabaya, Rabu.

Personel Batalion Infanteri 527 itu akan bertugas di Subsektor B Komando Pelaksana Operasi Komando Resor Militer (Korem) 172/Praja Wira Yakti.

Mereka akan menggantikan personel Batalion Infanteri 511 yang sebelumnya telah menjalankan tugas pengamanan kawasan perbatasan negara selama 12 bulan.

Triono berharap, para personel Batalion Infanteri 527 dapat menjalankan tugas pengamanan wilayah perbatasan sebaik-baiknya.

Ia juga minta, para personel yang selama ini berkedudukan di Lumajang, Jawa Timur itu, untuk tetap menjunjung tinggi kedisiplinan dalam menjalankan tugas negara.

Upacara pelepasan pasukan itu juga dihadiri Panglima Kodam V/Brawijaya, Mayjen TNI Soewarno selaku Komandan Garnisun Tetap III didampingi istri.

Tak ketinggalan pula, istri dan anggota keluarga personel Batalion Infanteri 527 itu juga turut melepaskan kepergian mereka ke medan tugas.

ANTARA JATIM

Pengalihan bisnis TNI lambat

Menteri Pertahanan RI, Juwono Sudarsono (tengah) didampingi Wakil Sekretaris Kabinet Lambok V Nahattandas (kanan) dan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu (kiri) memaparkan kejelasan status aktivitas bisnis TNI, di Kantor Menhan, Jakarta, Selasa (14/10). Departemen Pertahanan telah resmi mengambil alih aktivitas bisnis TNI pada tanggal 11 Oktober 2009, bersama dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI. (Foto: ANTARA/Yudhi Mahatma/pd/09)

14 Oktober 2009, Jakarta -- Meski peraturan presiden soal pengambilalihan bisnis TNI sudah terbit, namun ternyata proses pengambilalihan ini belum tuntas.

Tumpang tindih beberapa regulasi seperti undang-undang yayasan dan koperasi semakin memperumit proses ini.

Bahkan pemerintahpun tidak berani menjanjikan waktu akhir proses pengambilalihan bisnis TNI ini.

Untuk sementara, pemerintah melalui Departemen Pertahanan membentuk tim pengendali untuk menata jejaring bisnis TNI sebelum pada akhirnya diambilalih negara.

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan meski berdasarkan peraturan presiden semua aktivitas bisnis TNI sudah berada di bawah kendali pemerintah namun proses ini belum sepenuhnya usai.

Pemerintah perlu menata kembali jejaring bisnis TNI yang sebagian besar berupa yayasan dan koperasi agar sesuai undang-undang yang ada seperti dikemukakan anggota tim pengawas tim pengalihan aktivitas bisnis TNI Said Didu.

Sejauh ini, lanjut Said Didu, tidak ditemukan aktivitas bisnis langsung yang melibatkan TNI.

Namun, penataan ini akan menimbulkan perselisihan hukum sehingga prosesnya akan memakan waktu cukup lama.

Itu juga sebabnya pemerintah belum bisa memastikan selesainya proses pengambil alihan ini.

Dari hasil inventarisasi tim pengalihan aktivitas bisnis TNI seluruh aset institusi itu bernilai bersih Rp 2,2 triliun.

Seluruh aset ini berupa 1.300-an koperasi, 23 yayasan, 1.600-an pemanfaatan tanah dan 6.600 lebih pemanfaatan gedung dan bangunan.

Sementara itu dari hasil perhitungan tim, pengalihan aktivitas bisnis TNI tahun lalu kontribusi jejaring bisnis ini untuk kesejahteraan prajurit sebesar Rp 267 miliar.

BBCIndonesia.com

TNI Tambah Kodam

(Foto: KOMPAS//Totok Wijayanto)

15 Oktober 2009, Jakarta -- Tentara Nasional Indonesia berencana untuk menambah Komando Daerah Militer di Kalimantan. Pertimbangannya, wilayah yang sangat besar serta panjangnya garis perbatasan membutuhkan lebih dari satu Komando Daerah Militer.

”Panjang garis perbatasan 2.004 kilometer. Rentang kendalinya sangat panjang. Maka, pengelolaan perbatasan dibagi menjadi dua Kodam,” kata Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Rabu (14/10), seusai upacara pemberangkatan Satgas Kizi TNI Konga XX-G/Monuc ke Kongo.

Panglima menyebutkan, gesekan di perbatasan dengan Malaysia masih terus terjadi. Seperti sehari sebelumnya, saat ada kapal dari Malaysia masuk ke perairan Indonesia di sekitar Ambalat. ”Sudah kami peringatkan bahwa mereka lewat wilayah perbatasan. Pada mereka telah kami komunikasikan dan mereka turuti,” kata Panglima.

Masih dikaji

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo mengatakan, AD tengah melakukan pengkajian tentang penambahan itu. Menurut dia, masih dipertimbangkan pembagian wilayah, misalnya antara selatan dan timur serta barat dan tengah. Rencana pembagian itu belum tetap, tergantung dari hasil studi yang tengah dilakukan. ”Yang penting terjadi keseimbangan. Saat ini masih terus dikaji,” kata KSAD.

Menurut KSAD, masalahnya adalah wilayah Kalimantan terlalu luas untuk upaya komando pengendalian. Selama ini, komando pengendalian berada di bawah satu Kodam, yaitu Kodam VI/Tanjungpura. ”Tiap daerahnya yang menjadi pengendalian Komandan Korem jadi terlalu luas, sementara pemerintah daerahnya itu gubernur,” kata KSAD.

Menurut KSAD, penambahan Kodam di Kalimantan Barat itu baru akan direalisasikan tahun 2011. Realisasi rencana tersebut masih bergantung pada anggaran. ”Masih lama. Itu pun kita masih lihat, ada anggarannya atau tidak,” kata KSAD.

KSAD juga menyatakan, saat ini rencana pemekaran Kodam hanya untuk wilayah Kalimantan. ”Belum ada untuk pulau lain,” katanya.

Andi Widjajanto, pengamat militer dari Universitas Indonesia, mengatakan, daerah yang luas seperti Kalimantan dan Papua membutuhkan tambahan pasukan. Namun, ia mempertanyakan bentuk dari penambahan pasukan itu untuk wilayah Kalimantan. ”Kenapa harus ditambahkan dalam bentuk Kodam baru, sementara di Papua itu bisa berupa penambahan divisi pasukan tempur cadangan,” kata Andi.

Menurut dia, wilayah Kalimantan membutuhkan pasukan tambahan untuk menjaga perbatasan. Saat ini jumlah pasukan jauh dari ideal untuk menjaga garis perbatasan terpanjang yang dimiliki republik ini. Namun, penambahan Kodam tidak terlalu tepat mengingat jumlah pasukan yang didapatkan dengan pengadaan Kodam hanya berjumlah dua pertiga dari penambahan pasukan yang terjadi dengan diadakannya satu divisi seperti yang dilakukan di Papua. ”Selain itu, penambahan Kodam setelah reformasi, seperti Iskandar Muda di Nanggroe Aceh Darussalam dan Pattimura di Maluku, diadakan karena ketegangan di dalam wilayah negara, sementara di Kalimantan itu masalahnya adalah perbatasan dan ketegangan dengan Malaysia,” kata Andi.

Kesiapan

Berkaitan dengan peran TNI dalam tanggap darurat musibah gempa di Padang, Panglima TNI menyatakan, TNI telah bekerja melebih target. ”Tadinya rencananya dua bulan, terus satu bulan. Tetapi, ternyata tanggap darurat di mana TNI menjadi inti akan dinyatakan selesai tanggal 17 Oktober ini. Ini berarti TNI telah bekerja melewati target,” kata Panglima.

Menurut dia, TNI telah bergerak secepat mungkin untuk mengatasi masalah ini. Kalau ada kendala teknis, itu berkaitan dengan alat-alat berat yang membutuhkan alat angkut kapal sehingga memakan waktu sekitar dua hari.

KOMPAS

Latihan Menembak Satgas Pam Ambalat X

14 Oktober 2009, Surabaya -- Seorang anggota pasukan khusus Batalyon Intai Amfibi-1 (Taifib-1) Marinir, berlatih menembak dengan menggunakan pistol Sig Sauer P226 di Lapangan Tembak Bhumi Marinir Karangpilang Surabaya, Rabu (14/10). Latihan tersebut untuk persiapan pemberangkatan pasukan Satgas Pam Ambalat X, menggantikan pasukan Satgas Pam Ambalat IX yang bertugas sejak April 2009. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/Koz/hp/09)






Sejumlah prajurit infanteri Korps Marinir, berlatih menembak dengan menggunakan senjata otomatis RPD kaliber 7,62mm di Lapangan Tembak Bhumi Marinir Karangpilang Surabaya, Rabu (14/10). (Foto: ANTARA/Eric Ireng/ss/pd/09)

Pangdam Diponegoro: Tetap Waspadai Aktivitas Teroris!

Pasukan anti teror Kodam IV/Diponegoro. (Foto: ANTARA)

14 Oktober 2009, Semarang -- Panglima Daerah Militer IV/Diponegoro Mayjen TNI Haryadi Soetanto mengatakan, meskipun beberapa gembong teroris seperti Noordin M. Top dan Syaifuddin Zuhri telah tewas beberapa waktu yang lalu, masyarakat diminta tetap waspada terhadap ancaman terorisme di Indonesia.

"Dengan matinya gembong teroris tidak berarti bahaya terorisme ini juga ikut selesai, karena jaringan teroris ini sudah sangat luas dan beberapa diantaranya telah melaksanakan kaderisasi di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jawa Tengah saja," katanya di Semarang, Rabu (14/10).

Untuk itu, lanjut Pangdam, Desk Antiteror TNI akan tetap dilaksanakan dan bertugas memantau situasi di wilayah masing-masing apakah ada ada potensi-potensi ancaman teror atau tidak. "Kalau ada apakah potensi ancaman teror itu dapat tumbuh sebagai ancaman faktual dan harus dapat dicegah serta diantisipasi di tengah jalan sebelum berkembang," ujarnya.

Pangdam mengatakan, potensi ancaman teror dapat berasal dari adanya kemiskinan, ajaran sesat, ideologi kelompok-kelompok radikal tertentu yang pernah menjalani pelatihan diluar negeri. "Hal-hal tersebut yang perlu diperhatikan oleh anggota desk antiteror yang ada di seluruh lapisan," katanya.

Mengenai adanya kekhawatiran terjadinya pelanggaran hak asasi manuasia (HAM) jika TNI dilibatkan dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, Pangdam mengatakan hal tersebut tidak berdasar. "Kekhawatiran tersebut tidak berdasar karena sudah ada aturan dalam pelibatannya," ujarnya.

Pangdam menjelaskan, aturan pelibatan TNI tersebut sudah menjadi kebijakan Panglima TNI yang menyatakan bahwa apabila teror terjadi dalam wilayah publik maka hal tersebut menjadi wewenang Polri. Kalau dalam aksi teror itu terdapat penyanderaan ataupun penguasaan terhadap objek vital kemungkinan pelibatan TNI akan sangat besar. "Namun demikian, hal tersebut tetap atas perintah pimpinan TNI," katanya.

Langkah konkret TNI dalam penanggulangan terorisme yang telah dilakukan saat ini, antara lain mengedepankan peran intelijen dan satuan penanggulangan teror, meningkatkan kemampuan komando kewilayahan, serta lebih mengedepankan tindakan preventif daripada represif. "Selain itu juga memperluas jaringan dana memberikan gambaran kepada masyarakat kalau aksi terorisme itu merupakan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM," ujar Pangdam.

KOMPAS.com

Sertijab Danlanud Sam Ratulangi

14 Oktober 2009, Manado -- Pangkoops TNI Angkatan Udara II Makassar, Marsekal Muda Yushan Sayuti (tengah) melakukan salam komando bersama Komandan Pangkalan Udara Sam Ratulangi (Danlanud Sri) yang lama Letkol PNB Bambang Wijanarko (kanan), Letkol PNB Yudi Mandega Danlanud Sri yang baru (kiri) di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (14/10). Letkol PNB Bambang Wijanarko selanjutnya kan menjabat Paban I Restra Asrena Mabes AU Cilangkap. (Foto: ANTARA/Basrul Haq/Koz/hp/09)