Mahasiswa RI Luncurkan Satelit di Belanda 2010

Aryo Primagati dan Dwi Hartanto memberikan presentasi mengenai proyek nanosatelit di Delf, Belanda. (Foto: KOMPAS/Persada/Yon Daryono)

18 Juni 2009, Delft -- Kemampuan mahasiswa Indonesia di luar negeri ternyata cukup membanggakan nama Tanah Air. Dwi Hartanto, mahasiswa master di Universitas Teknologi Delft (TU Delft), Belanda, rencananya akan meluncurkan nanosatelit yang dinamakan Delfi-n3Xt pada pertengahan tahun 2010.

Sebelumnya, nanosatelit Delfi-C3 juga berhasil diluncurkan pada tahun 2008. Nanosatelit ini diklaim sebagai satelit pertama buatan mahasiswa di Belanda yang berhasil mengorbit bumi.

Rahmadi, Wakil Sekjen PPI Belanda, menyampaikan informasi tersebut kepada Persda network melalui surat elektronik seusai Kolokium PPI Delft (KOPI Delft) yang rutin diadakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di Delft, Belanda, pekan lalu. "Dwi memaparkan riset pembuatan nanosatelit, mulai dari desain, fitur-fitur yang disyaratkan, serta misi peluncurannya," ujar Rahmadi.

Menurutnya, keberhasilan salah satu mahasiswa asal Indonesia seperti Dwi patut diapresisasi. Pasalnya, dunia riset memang semestinya terbangun oleh tiga pilar besar, yaitu institusi pendidikan, pemerintah, dan industri.

Pada kesempatan itu pula, kolega Dwi, Aryo Primagati, yang saat ini bekerja sebagai insinyur telekomunikasi pada ISIS (Innovative Solutions In Space), sebuah perusahaan kecil yang didirikan alumni TU Delft yang pernah terlibat pada proyek nanosatelit Delfi-C3, mengatakan bahwa riset pembuatan nanosatelit sangat cocok dijadikan proyek penelitian dalam skala universitas. Selain desain yang lebih sederhana pada ukuran yang lebih kecil, dana yang dibutuhkan juga jauh lebih kecil dibandingkan satelit konvensional.

Sekadar perbandingan, Aryo mengatakan bahwa untuk membangun dan meluncurkan sebuah satelit normal diperlukan biaya jutaan euro (puluhan hingga ratusan miliar rupiah) dengan waktu pengembangan 5-10 tahun. Adapun untuk nanosatelit, seperti Delfi C3 atau Delfi-n3Xt, hanya diperlukan waktu satu sampai dua tahun pengembangan dengan biaya sekitar 100 sampai 200.000 euro (sekitar Rp 1,5 sampai Rp 3 miliar).

Pada akhir sesi presentasi KOPI Delft kali ini, Dedy Wicaksono, peneliti pasca-doktoral di TU Delft, memaparkan visi dan ambisi mereka bersama untuk menggagas sebuah proyek nanosatelit untuk mahasiswa Indonesia yang diberi nama INSPIRE (Indonesian Nano-Satellite Platform Initiative for Research and Education).

Mengingat, sebenarnya Indonesia telah merintis dunia riset antariksa sejak dekade 1960-an. Ide yang dibawa oleh Dedy bersama koleganya adalah membuat suatu konsorsium yang terdiri dari berbagai universitas di Indonesia, lembaga-lembaga penelitian pemerintah, dan tentunya rekanan dari dunia industri sebagai sponsor pendanaan.

Senada dengan Dedy, Aryo pun menilai misi peluncuran INSPIRE 1 hendaknya tidak terlalu mensyaratkan misi yang terlampau sulit. Pada kenyataannya, selain sebagai satelit komunikasi radio amatir, misi Delfi-C3 yang utama adalah sebagai technology demonstration and development. Mengenai masalah pendanaan, kiranya perlu dicari solusi yang terbaik. Salah satu yang sudah direncanakan adalah mengajukan proposal proyek INSPIRE ke berbagai pihak terkait di Tanah Air.

Acara Kolokium PPI Delft atau sering disingkat KOPI Delft ini adalah acara rutin dwi mingguan yang diadakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di Delft, Belanda.

KOMPAS

Saras Pesawat Buatan India Perkuat AU India

20 Juni 2009 – Angkatan Udara India memesan 15 unit pesawat transport ringan Saras buatan dalam negeri India, meskipun pesawat jenis ini mengalami kecelakaan di dekat Bidadi dan menewaskan 3 orang awaknya pada 6 Maret lalu.

Saras pesawat berkursi 14, dirancang oleh National Aerospace Laboratories (NAL), Bangalore berharga USD 8 Juta. Struktur dirancang ulang dengan mengurangi berat pesawat prototipe kedua lebih dari 500 kilogram dibandingkan prototipe pertama. Pesawat menggunakan mesin dari perusahaan Amerika Serikat Pratt and Whitney.

Reruntuhan pesawat Saras yang jatuh saat uji penerbangan di Bidadi, Bangalore, India (6/3). (Foto: outlookindia)

Saras merupakan pesawat multi guna dimana dapat digunakan sebagai pencarian lewat udara, patroli perbatasan dan angkutan udara untuk pasukan. Pesawat mampu tinggal landas dan mendarat pada landasan yang pendek, setengah dipersiapkan, perintis. Saras akan menerima sertifikat penerbangan tahun 2010.

Defensenews/@beritahankam

Slovenia Terima Panser Patria 8 x 8 Pertama

20 Juni 2009 -- Panser beroda pertama Patria AMV (Armoured Modular Vehicle) 8 x 8 dari 135 unit yang dipesan Departemen Pertahanan Slovenia telah diserahkan ke Angkatan Darat Slovenia di pabrik Indop, Šoštanj, Kamis (18/6). Dephan Slovenia akan menerima 12 unit Patria selama Juni 2009.

Menurut sebuah sumber, Dephan Slovenia akan melakukan negosiasi dengan Patria terkait rencana pengurangan unit panser yang dibeli. Dephan berencana hanya membeli 80 unit Patria dengan persenjataan lebih baik, karena dampak krisis finansial anggaran awal EUR 105 Juta menjadi hanya EUR 44 Juta.


Patria AMV 8 x 8 dibuat oleh perusahaan Filandia Patria Vehicles Oy. Lebih dari 200 unit panser telah dikirimkan ke sejumlah negara; Krosia, Polandia, Afrika Selatan, dan Slovenia.

berbagai sumber/@beritahankam

HMAS Manoora

HMAS Manoora L52. (Foto: navy.gov.au)

HMAS Manoora L52 merupakan kapal perang bekas pakai Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Fairfax County jenis Landing Ship Tank (LST) kelas Newport Landing Ship. Kapal ini dibuat 1971 dengan mesin dan teknologi era tahun 1950-an dan disain era tahun 1960-an. AL Australia (RAN/ Royal Australia Navy) mengakuisisi USS Saginaw dari kelas yang sama, diubah menjadi HMAS Kanimbla L51. RAN mengolongkan kedua kapal ini sebagai kelas Kanimbla.

Akuisisi ini diawali pengiriman sebuah tim dari markas besar Angkatan Bersenjata Australia (ADF/Australian Defence Force) ke Amerika Serikat pada November 1993, guna meninjau surplus kapal amphibi di armada AL AS. Pada Desember 1993, pemerintah Australia secara prinsip menyetujui mengakuisisi kedua kapal tersebut senilai AUD 70 juta.

USS Fairfax County. (Foto: navysource.org)

Pada Mei 1994, AL AS melakukan uji pelayaran kedua kapal tersebut dihadapan tim teknis RAN serta dilakukan inspeksi pendahuluan untuk memastikan kondisi kapal oleh tim. Akhirnya Australia memutuskan membeli kedua kapal di Agustus 1994, pengiriman kapal dilakukan satu tahun kemudian. Saat tiba di Australia, dilakukan inspeksi secara lebih detail oleh Australian Defence Industries (ADI) terungkap lambung mengalami korosi parah dan memerlukan dana hingga AUD 31,5 Juta untuk pekerjaan perbaikan dan peremajaan.

Dilakukan tender terbuka untuk pekerjaan ini, Forgacs Dockyard di Newcastle terpilih sebagai kontraktor utama. Penandatanganan kontrak senilai AUD 55 Juta pada Mei 1996. Kedua kapal tersebut dimodifikasi menjadi Amphibious Transport Ship (LPA). Pengiriman kedua kapal ke Forgacs pertenggahan 1996.

Akuisisi kedua kapal tersebut, dikarenakan dibatalkanya proyek Defense Training and Helicopter Support Ship (THSS) terkait anggaran pada Mei 1993. THSS dibentuk guna mempelajari akuisisi sebuah kapal baru yang cocok bagi ADF yang dapat mendukung operasi amphibi angkatan darat dan pelatihan laut personil angkatan laut.

Pembengkakan Anggaran

HMAS Manoora. (Foto: navy.gov.au)

Biaya awal proyek diestimasikan senilai AUD 120 Juta tetapi terjadi kenaikan biaya hingga menjadi AUD 308 Juta. Terjadi sejumlah perubahan biaya dari estimasi awal, biaya akuisisi LST dari AL AS estimasi awal AUD 76,3 Juta menjadi AUD 62 Juta; modifikasi kapal menjadi LPA AUD 32,8 Juta menjadi AUD 99,1 Juta; pekerjaan perbaikan dan peremajaan AUD 8,7 Juta menjadi AUD 142 Juta, fasilitas untuk angkatan darat AUD 15 Juta; fasilitas untuk pendaratan helikopter AUD 20 Juta, persyaratan kontrol pencemaran laut AUD 2 Juta; estimasi penambahan perbaikan dan peremajaan AUD 35 Juta dan akomodasi personil RAN di Newcastle AUD 5,8 Juta. Sehingga total anggaran menjadi AUD 380,9 Juta, anggaran sebelumnya AUD 120,4 Juta naik AUD260,5 Juta.

Anggaran terakhir membengkak kembali hingga lebih dari AUD 400 Juta, dimana adanya permintaan penambahan kemampuan kapal, meliputi: peralatan dan fasilitas medis AUD 7,3 Juta; modifikasi kompartemen AUD 5 Juta; upgrade akomodasi AUD 6,4 Juta; kemampuan untuk mengoperasikan helikopter AUD 20 Juta; dan persyaratan kontrol pencemaran laut AUD 2 Juta.

Kemampuan Kapal

Sea King dan Sea Hawk diatas dek HMAS Manoora. (Foto: navy.gov.au)

HMAS Manoora dan HMAS Kanimbla berbobot 8500 ton ditenagai 6 mesin diesel 16v ALCO 251C yang mampu dipacu hingga 20 knot. Kedua kapal mampu mengangkut 450 prajurit bersenjata lengkap berikut kendaraan dan peralatannya; dilengkapi fasilitas ruang kelas untuk pelatihan personil ADF selama berlayar; mampu membawa empat unit helikopter Blackhawk milik AD atau tiga unit Sea King milik AL sedangkan landasan helikopter mampu menampung dua unit helikopter serta dilengkapi fasilitas untuk dukungan pekerjaan perbaikan pesawat; tersedia rumah sakit dengan 40 tempat tidur berikut fasilitas operasi dan pemulihan, dimana dapat digunakan untuk bantuan kemanusian korban bencana alam atau operasi evakuasi warga negara Australia di luar negeri; dua kapal jenis LCM-8 (Landing Craft Medium) diletakkan di depan kapal; kapal hanya dipersenjatai sepucuk Phalanx Mk 15 CIWS kaliber 20 mm sebagai senjata bela diri dari serangan rudal atau pesawat.

APC diatas dek HMAS Manoora. (Foto: navy.gov.au)

Setelah pasukan diturunkan dari kapal, kedua kapal masih dapat memberikan supplai logistik pada pasukan di darat. Kapal mampu memproduksi ratusan liter air bersih hasil pengolahan air laut setiap harinya. Sistim Komando, Kontrol dan Komunikasi (K3) dapat digunakan oleh Komandan Pasukan mengendalikan operasi dari kapal.

Kelas Canberra
HMAS Manoora dan Kanimbla akan digantikan dengan dua unit LHD (Landing Helicopter Dock) kelas Canberra, kedua kapal akan diberi nama HMAS Canberra dan Adelaine. Kapal dirancang oleh Navantia, Spanyol, berbobot 27.000 ton, mampu menampung 1000 personil dan 150 kendaraan, enam unit helikopter.

Sumber: Department Of Defence Project JP 2027/@beritahankam

Dandim Latih Rakyat Terlatih

20 Juni 2009, Kutacane –- Komandan Korem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Bachtiar SIP minta kepada Dandim dijajaran Korem 011/LW, segera menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan.

Didalam UU No 3 ini jelas dikatakan bahwa TNI melatih rakyat terlatih. Yang dimaksud terlatih seperti Wanra. Sejak dahulu Wanra sudah ada. Hanya saja sekarang perlu pembenahan. Diharapkan kepada seluruh Dandim di jajaran Korem 011/LW supaya segera menjalankan amanah UU ini.

Hal itu dikatakan Danrem 011/LW dihadapan unsur Muspida Agara pada acara kunjungan kerja ke Aceh Tenggara, Jumat (19/6). Bahkan Danrem juga berharap agar seluruh warga tidak meninggalkan Pancasila sebagai palsafah bangsa dan UUD 45 sebagai dasar Negara.

Penjabaran untuk menjalankan amanah UU tentang pertahanan itu adalah untuk melindungi rakyat. ”Siapa yang melindungi rakyat, tentunya adalah pemerintah. Artinya pemerintah harus melindungi rakyat serta mensejahterakannya,” tambah Kolonel Inf Bachtiar.

Untuk itu, dalam melakukan upaya perlindungan bagi masyarakat, Dandim dengan mempedomani UU tentang Pertahanan itu segera membentuk pam swakarsa, wanra dan pos keamanan. "Sehingga masyarakat merasa terlindungi," imbuhnya.

RAKYAT ACEH

Pengambilalihan Bisnis TNI Diumumkan Agustus

20 Juni 2009, Jakarta -- Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Pengalihan Bisnis TNI ditargetkan diumumkan saat pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di DPR pada 16 Agustus mendatang.

Menurut Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan, Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, langkah tersebut sesuai jadwal yang disusun tim yang berasal dari lintas departemen.

"Itu harapan kami. Masih harus dikoordinasikan dengan sekretariat negara," kata dia di kantor Dephan, Jumat (19/6).

Menurut Sjafrie, setidaknya dibutuhkan waktu satu bulan untuk eksekusi pengalihan bisnis TNI. Sesuai amanat undang-undang TNI, bisnis sudah harus diambil alih pada 16 Oktober 2009. Artinya, paling lambat Perpres dikeluarkan pertengahan September.

Mantan Panglima Komando Derah Militer Jayakarta itu yakin pengalihan bisa terealisasi sesuai jadwal. "Sosialisasi ke satuan sudah dilakukan paralel dengan persiapan payung hukum," katanya.

Dia mengungkapkan, konsep Perpres mengacu rekomendasi pertama dari tiga pilihan yang diserahkan tim pelaksana pengalihan bisnis pada November tahun lalu. Rekomendasi menyebutkan, semua koperasi dan barang milik negara, kecuali koperasi primer, dilakukan penataan dan pelurusan. "Rekomendasi kami pertajam lagi," kata dia.

Dia berjanji, koperasi yang dijalankan tidak seperti zaman Orde Baru. "Dikembalikan ke asasinya," kata dia.

Penyelewengan, kata Sjafrie, sulit dilakukan karena kondisi sudah sangat berbeda. Ada aturan perundangan yang membatasi. "Kekuasaan militer sudah tak seperti dulu," katanya.

Pengamat Militer, Jaleswari Pramodhawardani melihat, rekomendasi pertama menjadi pilihan terbaik yang bisa diambil. Koperasi-koperasi di unit kerja yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pokok dan simpan pinjam anggota harus dipertahankan.

"Karena negara belum bisa memberikan kesejahteraan yang cukup bagi prajurit," katanya.

Menurutnya, keberhasilan pengalihan bisnis TNI dapat menjadi role model atau contoh kerangka reformasi birokrasi di Indonesia. Pasalnya, tak hanya TNI, Polri maupun pegawai negeri sipil juga tidak diperbolehkan berbisnis.

JURNAL NASIONAL

RI-Norwegia Gelar Lokakarya Konvensi Senjata Biologi

20 Juni 2009, London -- Pemerintah Indonesia dan Norwegia bekerja sama dengan Implementation Support Unit-Biological Weapons Convention (BWC) selama dua hari menggelar lokakarya internasional tentang Peranan Konvensi Senjata Biologi dalam Mendukung Kesehatan Publik, di Oslo.

"Lokakarya yang dibuka Menteri Luar Negeri Norwegia, Jonas Gahr Store, dan Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Oslo, Mansyur Pangeran, itu diikuti delegasi dari 25 negara dan organisasi internasional/regional seperti WHO, OIE dan Uni Eropa serta wakil dari kalangan swasta," kata Counsellor Political Affairs KBRI Oslo, Agung Kurniadi, kepada koresponden ANTARA London, Sabtu.

Ia mengatakan lokakarya menghadirkan 14 pembicara, termasuk dari Indonesia yakni Dr. Herawati Sudoyo dari Lembaga Biologi Molekul Eijkman dan Prof. Dr. Agus Purwadianto (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Kesehatan RI).

Fokus pembahasan Lokakarya adalah ketentuan Konvensi BWC yang mengatur secara tegas kewajiban negara pihak untuk tidak memproduksi dan mengembangkan material biologi dan biopatogen untuk tujuan militer atau yang dilarang oleh Konvensi BWC.

Sementara itu, masyarakat internasional juga berkepentingan agar material biologi dan biopatogen dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesehatan umat manusia melalui berbagai fora kerja sama.

"Hal itu dimuat dalam Konvensi BWC yang mendorong para negara pihak untuk memajukan kerjasama untuk keperluan kesehatan publik," katanya.

Lokakarya telah menggali lebih jauh tentang bagaimana mengupayakan implementasi Artikel 10 Konvensi BWC untuk mendukung upaya global di bidang kesehatan publik.

Menurut Agung Kurniadi, pokok-pokok hasil pembahasan dalam lokakarya menjadi masukan bagi pertemuan BWC Expert Meeting di Jenewa pada Agustus.

Pertemuan juga menjadi forum tukar pengalaman di antara para ahli dalam memanfaatkan material biologi untuk maksud damai serta mencegah penyalahgunaannya.

Bagi Indonesia, pembahasan dalam lokakarya juga dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam upaya menyiapkan legislasi nasional dalam mengatur penggunaan materi biologi dan larangan penggunaan materi biologi dan biopatogen sebagai senjata biologi.

"Sebagai negara pihak, Indonesia secara aktif berupaya memajukan dan menerapkan mandat Konvensi BWC tidak hanya di tingkat nasional, namun juga pada tataran kawasan dan internasional," katanya.

Tahun 2006, Indonesia bersama Norwegia dan lima negara lainnya meluncurkan inisiatif Global Health and Foreign Policy yang memberikan perhatian pada keterkaitan masalah kesehatan dengan aspek internasional dan kebijakan luar negeri.

Penyelenggaraan lokakarya kali ini juga sebagai tindak lanjut dari Seminar Regional tentang Manajemen Biosafety dan Biosecurity, yang diadakan oleh Indonesia dan Norwegia di Jakarta pada Juni 2008.

Selain kesehatan global, kerja sama kedua negara dalam konteks multilateral berlangsung dalam berbagai isu menjadi kepentingan bersama, seperti kerja sama antarmedia (Global Inter-media Dialogue), kerja sama dalam memajukan non-proliferadesi dan perlucutan senjata (Seven Nations Initiatives), maupun kerja sama dalam isu-isu Millenium Development Goals (Sherpa Group of Network Global Leaders).

Berbagai kolaborasi pada tingkatan multilateral tersebut telah semakin mempererat kualitas hubungan bilateral kedua negara, demikian Agung Kurniadi.

ANTARA News

Perancis Minta Diajari Ilmu Antiteroris

Simulasi penyergapan teroris digelar oleh Kesatuan Polisi Laut dan Perairan Tanjung Perak Surabaya bersama KOPASKA (Komando Pasukan Katak) di perairan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. (Foto: fotodetik/Budi Sugiharto)

20 Juni 2009, Jakarta -- Kepiawaian pasukan antiteror TNI, memikat hati tentara Perancis. Negeri yang terkenal dengan Menara Eiffel itu tertarik dengan model dan teknik yang dikembangkan prajurit merah putih.

Kemarin, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksamana Madya TNI Didik Heru Purnomo menerima kunjungan kehormatan Panglima Armada Kawasan Samudera Hindia Angkatan Laut Perancis (ALINDIEN)-Vice Admiral Gerard Valin, di Mabes TNI Cilangkap Jakarta. Pertemuan itu berlangsung akrab. Mereka berkomunikasi dalam bahasa Inggris.

Pada wartawan, usai pertemuan, Kasum TNI berharap kunjungan dapat meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan dan latihan militer bagi kedua negara. "Kita tentu bangga menerima tamu dari Perancis. Semoga ini bisa ditindaklanjuti di kemudian hari," kata laksamana tiga bintang di pundak itu.

Vice Admiral Gerard Valin yang didampingi Letkol Jacques S. Rinaudo dan staf Letkol Guenot, menyampaikan pengusulan kerjasama dalam bidang latihan penanggulangan teroris, pembajakan dan pengamanan objek vital lepas pantai, baik dari segi personel dan material peralatan militer. "Kita berharap bisa berlatih bersama-sama," kata Valin.

Selain itu,Valin yang juga mantan pilot pesawat tempur F8-E Crusader itu menyampaikan apresiasi kepada Indonesia yang telah ikut berpartisipasi dalam misi perdamaian PBB. Pada misi itu, Indonesia telah mengirimkan batalyon pasukan dan kapal perangnya untuk menjaga perdamaian dunia. "Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa besar lain yang juga ikut berperan," kata Valin.

Dipuji seperti itu, Kasum TNI berterima kasih. Didik menyampaikan, peralatan yang digunakan Indonesia telah memenuhi standar PBB sehingga dalam hal pelaksanaan operasional perdamaian tersebut tidak mengalami kesulitan. "Kita berusaha memenuhi standar internasional," kata Didik.

RADAR BOGOR

Militer Indonesia-Prancis Perluas Kerja Sama

Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno, S.H. menerima Panglima Armada Kawasan Samudera Hindia Angkatan Laut Perancis, Laksamana Madya Gerald Valin. Pertemuan berlangsung di Mabesal Cilangkap, Jakarta, Jumat (19/6). Kunjungan kehormatan ini dimaksudkan untuk mempererat persahabatan dan meningkatkan kerjasama Angkatan Laut kedua negara yang selama ini telah terjalin baik. (Foto: Dispenal)

19 Juli 2009, Jakarta -- Militer Indonesia dan Prancis sepakat untuk meningkatkan dan memperluas kerja sama militer dan pertahanan kedua negara yang telah terjalin baik.

"Indonesia memiliki potensi yang besar, sehingga kerja sama bisa makin ditingkatkan, mulai dari pendidikan, latihan bersama, penanggulangan terorisme, pembajakan dan pengamanan obyek vital lepas pantai," kata Panglima Armada Kawasan Samudera Hindia Angkatan Laut Prancis (ALINDIEN) Laksamana Madya Gerard Valin, saat mengadakan kunjungan kepada Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksamana Madya TNI Didik Heru Purnomo, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Indonesia yang telah ikut berpartisipasi dalam misi perdamaian PBB, dengan mengirimkan pasukan darat maupun laut.

Pada kesempatan yang sama, Kasum TNI Laksamana Madya TNI Didik Heru Purnomo berharap kerja sama yang telah berjalan antara dua pihak, dapat ditingkatkan terutama untuk bidang pendidikan dan latihan.

Bâtiment de commandement et de ravitaillement (BCR) Var A 608. (Foto: defense.gouv.fr)

Sebelum bertemu Kasum TNI, Valin diterima oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno untuk membahas berbagai format kerja sama yang sudah berjalan maupun yang akan dilakukan.

Sejak Rabu (17/6) kapal perang BCR VAR A 608 sandar di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil). Kapal jenis kapal logistik dan pusat komando serta memiliki persenjataan antara lain Oerlikon 40 mm, senapan 12,7 mm dan rudal Simbad. Kapal diperlengkapi pula hanggar yang mampu menampung satu helicopter jenis Allouette III dan deck landasan yang mampu untuk didarati helicopter jenis Dauphin dan Puma.

ANTARA News

KRI Pulau Rupat-712 Periksa 3 Kapal

KRI Pulau Rupat. (Foto: koarmatim)

19 Juni 2009, Surabaya -- Untuk menjaga kedaulatan dan hukum di laut, tidak henti-hentinya Kapal Perang TNI Angkatan laut dari jajaran Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) melaksanakan operasi keamanan laut di wilayah timur Indonesia (opskamlatim), guna mengantisipasi segala bentuk pelanggaran yang terjadi di laut.

Operasi keamanan laut secara rutin dilakukan oleh unsur-unsur Koarmatim. Seperti hari itu Selasa (16/6) KRI Pulau Rupat-712 yang sedang melaksanakan patroli disekitar perairan Pulau Bawean sempat memeriksa 3 kapal yang melintas.

Ke 3 kapal yang diperiksa tersebut yaitu, MT. Putra Harapan. Kapal yang di Nahkodai Ismail warga Negara Indonesia itu memiliki bobot 166 GT, jumlah ABK 10 orang WNI dengan muatan 60 ton HSD. Kapal ke 2 yaitu TB. Semar Tujuh/TK. Box Sepuluh, Nahkoda Roby Yuda Wansoga, bobot 230 GT/ 3119 GT, muatan batu bara. Kapal yang ke 3, KLM. Citra Perdana, Nahkoda Hartawan, bobot 172 GT, jumlah ABK 11 orang WNI dengan muatan kayu olahan. “Ke 3 kapal tersebut diijinkan untuk melanjutkan pelayarannya kembali, karena dalam pemeriksaan tidak diketemukan adanya pelanggaran. Semua surat-surat kapal maupun dokumen pelayaran lengkap,”kata Komandan KRI Pulau Rupat-712 Mayor Laut (P) Aries Cahyono. Kepala Dinas Penerangan Koarmatim Letkol Laut Drs. Toni Syaiful.

penarmatim

RI-Malaysia Berunding Soal Ambalat Juli Mendatang

KRI Untung Suropati menggiring KD Yu keluar dari wilayah laut NKRI. KRI Untung Suropati bersama-sama dengan KRI Hasanuddin pada hari sebelumnya mengusir KD Baung - 3509. Pada hari yang sama pula, helikopter Malaysian Maritime Enforcement Agency memasuki wilayah udara NKRI. (Foto: detikFoto/Tandef.net/Mayor (P) Salim)

19 Juni 2009, Jakarta -- Sengketa perbatasan maritim di blok Ambalat terus menuai reaksi. Guna menurunkan tensi ketegangan, Indonesia dan Malaysia akan melakukan pertemuan bilateral.

"Kita sudah mengirim nota untuk menyatakan kesediaan untuk berunding Juli mendatang," kata Jurubicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah, dalam acara Media Briefing, di kantornya Jalan Pejambon, Jumat (19/6/2009).

Faizasyah menambahkan, terkait tempat dan waktunya, Indonesia menyerahkan sepenuhnya kepada Malaysia untuk menentukan. "Tapi kita sudah menyampaikan Juli minggu kedua sekitar tanggal 13-14 Juli kita siap berangkat," papar Faizasyah.

Selain persoalan Ambalat, pertemuan itu juga akan membahas polemik perbatasan RI-Malaysia di lautan dan daratan.

Sekadar diketahui sengketa blok Ambalat mulai memanas ketika kapal patroli Malaysia menerobos masuk ke wilayah Indonesia. Mereka mengklaim wilayah Indonesia yang dimasukinya masih dalam teritorial Malaysia.

okezone

TNI Tambah Pasukan Ke Libanon

19 Juni 2009, Jakarta -- TNI kembali mendapat kepercayaan Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) untuk mengirim pasukan pada misi perdamaian di Libanon.

"Satu kompi mekanis direncanakan berangkat Oktober mendatang," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen dalam siaran pers yang diterima redaksi, Kamis (18/6).

Dia menjelaskan, penambahan pasukan tersebut berdasarkan berita Penasehat Militer Perwakilan Tetap Republik Indonesia di New York. Menurutnya, pengiriman personel TNI dalam misi PBB membuktikan Indonesia terus mendapat kepercayaan.

"Personel terdahulu dianggap melaksanakan tugas dengan baik," katanya.

Panglima TNI, katanya, telah menginstruksikan satuan terkait guna menyiapkan
kompi mekanis yang akan dikirim. Personel terdiri dari prajurit ketiga angkatan.

Asisten Panglima TNI Mayor Jenderal Supiadin ditunjuk sebagai supervisi penyiapan yang bertugas melakukan perekrutan, penyeleksian personel, serta penyelenggaraan latihan pra tugas. Pelaksanaan dimulai sejak Juni hingga Agustus 2009.

"Sehingga bisa diberangkatkan ke daerah misi sesuai jadwal PBB," kata dia.

JURNAL NASIONAL

Wakil Panglima AB Kamboja Kunjungi Mako Paspampres

18 Juni 2009, Jakarta -- Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Mayjen TNI Marciano Norman (kiri) menjelaskan jenis senjata yang digunakan kepada Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Royal Kamboja, Letjen Hing Bun Heang (tengah) di Markas Komando Paspampres, Tanah Abang, Jakarta, Kamis (18/6). Kunjungan Hing Bun Heang tersebut untuk meningkatkan lagi kerjasama antara Paspamres dan Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja khususnya dalam hal keberlanjutan pemberian pelatihan pengamanan pejabat negara Kamboja oleh Paspampres. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/mes/09)

Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Mayjen TNI Marciano Norman (kiri) dan Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Royal Kamboja, Letjen Hing Bun Heang (kedua kiri) meninjau latihan menembak di Markas Komando Paspampres. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/mes/09)

Diplomasi Ambalat Butuh Kekuatan Militer

KRI Kakap kapal patroli buatan PT. PAL.

19 Juni 2009, Jakarta -- Perundingan sengketa batas wilayah perairan Ambalat, Kalimantan Timur antara Indonesia dan Malaysia diperkirakan berlangsung sangat alot. "Penyelesaiannya bisa puluhan tahun," kata pengamat hukum laut Hasjim Djalal saat seminar "Ketegangan di Ambalat" di Jakarta, Kamis (18/6).

Perundingan diplomasi membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan daya tahan tinggi. Tidak bisa diselesaikan secara cepat. Hasjim mencontohkan, perundingan batas wilayah maritim barat antara RI-Singapura yang memakan waktu lebih dari 20 tahun.

Begitu pula perundingan batas laut Vietnam dan China yang baru selesai dalam jangka waktu setengah abad. "Karena itu butuh dukungan semua pihak," katanya. Terkait perbatasan Ambalat, setidaknya masih ada beberapa titik segmen perbatasan yang masih bersengketa. Antara lain, sepuluh titik perbatasan darat Malaysia, tiga segmen Timor Lester, zona ekonomi ekslusif (ZEE) dengan Malaysia, India, Vietnam, Thailand, Filipina, Timor Leste, dan Palau.

Hasjim menilai, kekuatan militer yang kuat sangat membantu upaya diplomasi yang dilakukan. "Percuma diplomasi tanpa kekuatan," katanya. Karena itu, dia menyayangkan anggaran militer Indonesia yang sangat kecil. Di kawasan ASEAN, katanya, hanya Indonesia dan Laos yang dana pertahanannya kurang dari satu persen dari produk domestik bruto.

Selain alokasi kecil, orientasi TNI yang cenderung ke darat juga menjadi masalah. "Sudah saatnya laut dan udara diprioritaskan," kata dia. Direktur Jenderal Rencana Pertahanan, Departemen Pertahanan (Dephan) Laksda Gunadi mengakui TNI AD mendapat porsi anggaran terbesar. Dari Rp33,6 triliun dana pertahanan 2009, lebih dari Rp16 triliun diperuntukkan bagi matra darat. TNI AL mendapat jatah Rp5,5, triliun. Sedangkan matra udara hanya kebagian Rp3,9 triliun.

Meski demikian, anggaran TNI AD sebagian besar untuk belanja pegawai. "Hanya Rp2 triliun untuk operasional," kata Gunadi. Jumlah tersebut harus disebar ke 500 satuan kerja yang dimiliki. Diperkirakan, satuan terkecil yaitu komando rayon militer (koramil) hanya mendapat Rp4 juta per bulan.

Dari segi pembelian peralatan militer, TNI AD menjadi yang terkecil. TNI AL mendapat jatah sekitar Rp3 triliun, sedangkan TNI AU berkisar Rp2 triliun. "Matra darat tak sampai Rp1 triliun," kata dia. Hal senada diungkapkan Kepala Pusat Penerangan TNI Marsda Sagom Tamboen. Dia menolak anggaran doktrin TNI berorientasi darat.

Doktrin sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta tidak berarti mengacu kekuatan darat. "Semua komponen bangsa berperan menjadi kekuatan bersama," kata dia. Kekuatan sipil udara dan laut bisa dikerahkan sesuai ancaman yang ada.

JURNAL NASIONAL

Road To Zero Accident

Tim Road To Zero Accident memberikan ceramah/paparan di depan para Penerbang dan Teknisi Lanud Iswahjudi di Hanggar skadron Udara 14, Kamis (18/6) (Foto Pentak Lanud Iswahjudi)

19 Juni 2009, Magetan -- Menyikapi berbagai musibah yang terjadi terhadap pesawat-pesawat TNI AU akhir-akhir ini, Lanud Iswahjudi secara kontinyu melaksanakan berbagai upaya terwujudnya Zero Accident. Upaya tersebut dilakukan dengan melaksanakan konsolidasi, evaluasi, dan pengecekan ulang terhadap kondisi pesawat yang dioperasikan. Langkah konsolidasi dilaksanakan dengan penekanan terhadap keselamatan terbang dan kerja (Lambangja) yang menjadi syarat utama dalam setiap pelaksanaan tugas.

Terkait dengan upaya terwujudnya Zero Accident tersebut, Kepala Dinas Keselamatan Terbang dan Kerja TNI AU (Kadis Lambangjaau) Marsma TNI I Wayan Suwitra hadir di Lanud Iswahjudi untuk memberikan pembekalan tentang Lambangja, Kamis (18/6). Pada kesempatan tersebut Marsma I Wayan Suwitra menekankan bahwa, bila Management Teknik dapat dijalankan dengan baik, maka akan dapat menekan terjadinya kecelakaan yang tidak diharapkan hingga terwujudnya Zero Accident.

Kehadiran Kadis Lambangjaau ini juga dalam rangka memberikan pembekalan Lambangja kepada seluruh jajaran TNI AU yang mengoperasikan pesawat udara dalam pelaksanaan tugasnya (Road To Zero Accident). Lebih lanjut Kadis Lambangja mengatakan ada lima “M” yang harus diperhatikan untuk mencapai Zero Accident yaitu, Management, Man, Machine, Medium/Media dan Mission.

Sementara itu Komandan Lanud Iswahjudi, Marsma TNI Bambang Samoedro S.Sos, sangat berharap agar pembekalan KadisLambangja yang merupakan kali pertama tersebut dapat diaplikasikan dalam tugas sehari-hari di Lanud Iswahjudi, sehingga upaya menekan terjadinya kecelakaan benar-benar dapat diwujudkan hingga mencapai angka 0 (Zero Accident) sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak.

Hadir dalam ceramah tersebut Komandan Lanud Iswahjudi, di dampingi para Kadis, para Penerbang dan Teknisi Skadron Udara 3, 14 dan 15 serta perwakilan dari satuan yang berada di Lanud Iswahjudi.

Pentak Lanud Iswahjudi

Kapal Selam RSS Archer

RSS Archer di galangan kapal Kockums. (Foto: Kockums)

18 Juni 2009 -- Terbayar sudah pelatihan dan kerja keras selama dua tahun dari 28 awak kapal selam Angkatan Laut Singapura (RSN/Republic of Singapore Navy), dengan perasaan bangga mereka menjadi saksi diluncurkannya kapal selam baru mereka RSS Archer di galangan kapal Kockums di Karlsrona, Swedia, Selasa (16/6).

Kapal selam ini merupakan yang pertama dari dua kapal selam bekas pakai Angkatan Laut Swedia kelas Västergötland. Departemen Pertahanan Singapura dan Kockums bagian dari ThyssenKrupp Marine Systems menandatangani kontrak pembelian dua kapal selam kelas Vastergotland pada 4 November 2005. Saat itu kedua kapal tersebut masih bertugas di jajaran AL Swedia, HMS Västergötland dan HMS Helsingland.


Kontrak tersebut meliputi modernisasi dan penyesuaian kondisi iklim operasional kapal selam di perairan tropis. Selain itu paket logistik dan pelatihan bagi para awak kapal selam. Pelatihan dilakukan oleh AL Swedia di Karlskrona, pelatihan seperti ini pernah dilakukan oleh kedua angkatan laut saat pembelian kapal selam sebelumnya. Singapore Technologies Marine Ltd (ST Marine), divisi dari Singapore Technologies Engineering Ltd (ST Engineering) telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kockums di IMDEX ASIA 2009, Rabu (13/5). Kedua perusahaan akan membentuk sebuah perusahaan bersama, yang akan mendukung masalah teknis dan perawatan dari kapal selam tersebut.



Kockums mempunyai kantor di Singapura, telah mengirimkan empat kapal selam kelas Sjöormen (Sea Serpent), empat kapal penyapu ranjau kelas Landsort dan sistem penyapu ranjau ke RSN sejak tahun 1991.

Kapal selam kelas Västergötland pertama kali diperkenalkan oleh AL Swedia pada 1987, ditujukan mengemban misi penyerangan di lingkungan perairan yang dingin laut Baltik. AL Swedia mengakuisisi empat kapal selam dari kelas ini antara tahun 1987 dan 1990. HMS Västergötland diluncurkan 19 Juli 1986 dan bertugas 27 November 1987, HMS Helsingland (31 Agustus 1987/20 Oktober 1988), HMS Södermanland (12 April 1988/21 April 1989) dan Östergötland (9 Desember 1988). Kedua kapal selam terakhir diremajakan menjadi kelas Södermanland 2003 – 2004 dan masih aktif bertugas di AL Swedia.

Kapal selam Archer didisain oleh perusahaan Swedia, Kockums AB, berlunas tunggal, dobel kompartemen, kapal selam optimum meredam suara dan gelombang magnetik. Kapal selam dilengkapi sistem Air Independent Propulsion (AIP), membuat kapal selam mampu menyelam lebih lama dan menghasilkan bunyi lebih senyap. Hal ini menjadikan kapal selam mempunyai kemampuan siluman.

Spesifikasi
Panjang: 60,5 meter
Lebar: 6,1 meter
Tinggi: 11,8 meter
Bobot: 1400 ton (dipermukaan), 1500 ton (saat menyelam)
Persenjataan: 9 torpedo
Sistem: Aktif dan passif sonar, sistem kontrol komando dan senjata, AIP, sistem navigasi terintegrasi
Awak: 28 orang

berbagai sumber @beritahankam

Inilah Solusi Para Capres soal Alutsista

Panser buatan Pindad digunakan TNI dalam misi perdamaian PBB di Lebanon.

18 Juni 2009, Jakarta -- Indonesia perlu membangun kekuatan militer yang tangguh. Selama ini upaya itu terhalang oleh minimnya anggaran militer yang minim karena lemahnya ekonomi Indonesia. Salah satu siasat untuk membangun kekuatan militer Indonesia adalah mengupayakan memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) melalui produk-produk dalam negeri.

"Atas izin Presiden saya pernah memerintahkan PT Pindad untuk memproduksi 150 panser dan jalan semuanya," ujar calon presiden Jusuf Kalla dalam acara Debat Presiden di studio Trans TV, Jakarta, Kamis (18/6) malam. Dalam acara yang disiarkan langsung itu, ketiga kandidat presiden yaitu Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jusuf Kalla ditanya oleh moderator Anis Baswedan bagaimana strategi mereka membangun kekuatan TNI. Pertanyaan ini diajukan terkait sejumlah kecelakaan yang dialami pesawat TNI belakangan ini.

JK menyampaikan, hal pertama yang akan dilakukannya adalah melakukan revitalisasi semua alutsista yang dimiliki TNI. Semua alutsista yang secara teknis tidak bisa digunakan harus di-grounded. Sementara, semua kebutuhan alutsista yang bisa dipenuhi secara mandiri oleh produksi dalam negeri harus diupayakan secara maksimal.

Sementara itu, menjawab pertanyaan yang sama, Yudhoyono mengungkapkan, anggaran militer Indonesia jauh dari ideal. Menurut dia, idealnya dibutuhkan anggaran dana sekitar Rp 120 triliun atau 12 persen dari APBN Indonesia yang besarnya Rp 1.000 triliun. Dari kebutuhan itu, pemerintah hanya mampu menyediakan Rp 35 triliun, jumlah yang jauh dari ideal.

Menurut Yudhoyono, pemenuhan anggaran itu harus dipenuhi secara bertahap. Di pihak lain, TNI sendiri seyogianya menetapkan prioritas dalam penggunaan anggaran yang terbatas itu.

Sementara itu, Megawati mengatakan, pemerintah harus berbicara kepada DPR untuk meningkatkan anggaran. Sebab, dalam pandangan Mega, persoalan alutsista bukan semata-mata soal alat, tetapi soal kedaulatan bangsa yang harus dipertahankan.

KOMPAS

Pembom Strategis Rusia Selesaikan Patroli Udara di Artik

Pesawat tempur Typhoon dari Skuadron XI AU Inggris membayang-bayangi pesawat pembom Tu-95H Bear diatas lautan Atlantik Utara. (Foto: RAF)

17 Juni 2009 – Dua pesawat pembon strategis Rusia Tu-95 Bear telah menyelesaikan penerbangan patroli rutin diatas laut Artik, ujar Letnan Kolonel Vladimir Drik juru bicara angkatan udara, Rabu (17/6).

Ditambahkannya pembom melakukan penerbangan selama 12 jam dan dibayang-bayangi dua pesawat Tornado milik Inggris dan dua pesawat F-16 milik Norwegia.

Rusia tercatat melakukan patroli udara pesawat pembom strategis diatas lautan Pasifik, Atlantik dan Artik di bulan Agustus 2007, melaksanakan perintah dari Presiden terdahulu Vladimir Putin.

Seluruh penerbangan oleh pesawat Rusia dilakukan dengan mematuhi hukum internasional dalam penggunaan ruang udara diatas perairan netral, tanpa melanggar batas negara lain, kata Dirk.

RIA Novosti/@beritahankam

Awasi Kapal Asing!

15 Juni 2009, Batam -- Wali Kota Batam Ahmad Dahlan tidak akan membiarkan pelanggaran yang dilakukan kapal-kapal asing yang berlabuh di perairan Pulau Galang. Pengawasan yang lebih ketat akan dilakukan oleh tim khusus supaya aktivitas itu tidak merugikan Batam. Secara institusi ia mengakui pihaknya telah kecolongan dengan aktivitas labuh jangkar sejumlah kapal asing di Galang.

Tetapi Pemko telah melayangkan surat protes dan sudah ditanggapi oleh Dirjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan dan Dirjen Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan. ”Tim kita secara lengkap sudah datang dan bertemu di Jakarta membahas masalah ini. Pak Dirjen memberikan tanggapan positif dan memahami kekhawatiran Pemko terhadap kapal-kapal asing itu,” ujar Dahlan kepada Batam Pos via telepon Ahad sore (14/6).

Menurut tim Pemko yang sudah melakukan penelusuran, izin labuh jangkar yang dikeluarkan Dirjen Perhubungan Laut ternyata hanya berdasarkan rekomendasi dari Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Laut Otorita Batam. Perusahaan kelautan yang diberi izin sama sekali tidak pernah berkoordinasi ataupun memberitahukan rencana kegiatannya kepada Pemko Batam.

Tidak hanya melangkahi kewenangan Pemko. Kata Dahlan, dari penelusuran dan pemantauan tim Pemko juga diketahui kalau aktivitas labuh jangkar di Pulau Galang tersebut telah melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Batam. ”Lokasi perairan yang digunakan asing untuk labuh jangkar bersinggungan dengan lokasi konservasi laut melalui program Coremap. Coremap ini program jangka panjang bekerja sama dengan pihak luar negeri. Masak kita akan korbankan lingkungan laut kita untuk labuh jangkar kapal asing yang har-ganya mungkin tidak sebanding atau bahkan sangat murah,” papar Dahlan.

Dirjen Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan, lanjut Dahlan, sebenarnya tidak mempersoalkan aktivitas itu asalkan tidak mengganggu program konservasi laut yang sedang dijalankan Pemko Batam. Tetapi wilayah perairan Galang yang berada di ujung wilayah Batam dan jauh dari jangkauan pemantauan, tetap saja muncul kekhawatiran terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang memungkinkan Batam dirugikan secara materi maupun lingkungan.

Itu sebabnya, kata Dahlan, perlu dibentuk tim khusus untuk memantau aktivitas kapal-kapal asing yang berlabuh di sana. ”Untuk lebih mengonkretkan tim yang dibentuk dan membahas masalah ini lebih lanjut, akan dilakukan rapat pada hari Rabu (17/6) mendatang di Batam. Yang memfasilitasi bukan Pemko Batam, tapi mereka dari Dirjen Kelautan dan Perikanan yang akan datang ke Batam,” sebut Dahlan.

Dorong Fungsi Transshipment

Ketegasan Pemko Batam terkait pelanggaran aktivitas labuh jangkar kapal-kapal asing di perairan Pulau Galang bukan berarti tidak mendukung aktivitas transshipment. ”Selama memberikan pemasukan yang jelas bagi devisa negara, kenapa tidak transshipment kita dorong untuk dikembangkan. Bila perlu seluruh perairan Batam dimanfaatkan untuk labuh kapal, asal sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku,” kata Dahlan.

Dahlan bahkan memerediksikan Batam sangat memungkinkan untuk merebut peluang limpahan transshipment dari Singapura. ”Setelah galangan kapal berkembang pesat, maka selanjutnya transshipment-lah yang akan mendukung Batam ke depan,” ujarnya.

BATAM POS

TNI AD Lumpuhkan Separatis

15 Juni 2009, Manado -- Sejumlah personil TNI AD Kompi Senapan (Kipan) A Yonif 712 berjalan menuju lokasi latihan tempur di Tateli, Manado, Sulawesi Utara, Senin (15/6). Latihan rutin tersebut untuk meningkatkan kemampuan tempur personil TNI serta untuk kesiapan personil jika sewaktu-waktu dibutuhkan. (Foto: ANTARA/Basrul Haq/ss/ama/09)

18 Juni 2009, Manado -- Gerakan separatis dipimpin J Katopo, ingin menebar teror dan kekacauan di Sulut, berhasil dilumpuhkan. Gerakan separatis berusaha masuk melalui wilayah hutan di Tateli, langsung dihadang pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) dari Kompi Senapan A Batalyon Infateri (Yonif) 712 Wiratama.

Kedatangan para separatis itu, menurut Komandan Kompi Senapan A Yonif 712 Kapten Inf Basarudin, sudah diketahui. Ia pun menerjunkan sekitar 90 personil yang dibagi dalam beberapa regu. Pasukan mulai menyisir wilayah hutan Tateli dan Koha sekitar pukul 03.00 Wita. 2 jam kemudian, pukul 05.00 Wita, pasukan TNI AD berhasil mengetahui posisi kelompok gerakan separatis. Aksi kontak senjata pun terjadi antara pasukan TNI AD dengan kelompok separatis.

Selama 2 hari aksi baku tembak, akhirnya pasukan dibawa komando Kapten Inf Basarudin berhasil memukul mundur, dan menahan beberapa orang dari kelompok separatis.

Pemimpin gerakan separatis J Katopo saat itu berhasil melarikan diri. Pasukan pun melanjutkan penyisiran wilayah hutan sampai di wilayah perkampungan penduduk di Desa Tateli. Ternyata benar, pimpinan separatis bersembunyi di rumah salah satu warga.

Saat fajar mulai menerangi wilayah konflik, negosiator diturunkan untuk memberitahukan situasi sebenarnya yang terjadi kepada Kepala Desa. Setelah berdialog dan meyakinkan kebenaran informasi tersebut, dan mendapat persetujuan Kepala Desa dengan jaminan tidak ada aksi kontak senjata, pasukan langsung bergerak melakukan pengepungan kampung dan penggeledahan. Hanya dalam tempo kurang dari 30 menit, pasukan berhasil meringkus pimpinan gerakan separatis J Katopo.

Aksi di atas, hanya bagian dari latihan bertingkat yang dilakukan pasukan Kompi Senapan A Batalyon Infateri (Yonif) 712 Wiratama. Latihan selama 3 hari (Senin - Rabu, 16-18 Juni) menurut Komandan Kompi Senapan A Yonif 712 Kapten Inf Basarudin, dimaksudkan untuk melatih kemampuan dan kesigapan personil TNI AD dalam melakukan penyerangan dini hari.

" Dari 3 hari latihan, pasukan TNI AD siap memberantas aksi teroris dan separatisme yang mencoba masuk ke Indonesia, khususnya di Sulut," tegasnya.

MANADO POST

Menkeu Siapkan Formula Anggaran Khusus

L159 kandidat penganti Hawk-53 yang akan habis masa pakainya.

17 Juni 2009, Jakarta -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan membuat desain dan formula anggaran khusus untuk memenuhi permintaan kebutuhan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI.

"Kami (pemerintah) akan mencoba formulasikan pembiayaan dan plafon yang dibutuhkan oleh TNI agar tidak merasa terkendala dalam memenuhi alutsista," ujarnya saat mengikuti rapat kerja dengan Panitia Aggaran DPR di Jakarta, Rabu (17/6)

Dia mengatakan, sebenarnya pemerintah sanggup bila diminta untuk menyediakan anggaran alutsista hingga Rp10 triliun, asal Departemen Pertahanan mampu menyerap alokasi tersebut dalam satu tahun anggaran. "Menkeu siap memberi dukungan penuh. Karena track record sejak 2002 sangat sulit diserap," ujar Menkeu menanggapi permintaan penjelasan Komisi I soal alutsista.

Pasalnya, jika diberikan alokasi yang banyak tetapi penyerapan tidak maksimal, malah makin memberatkan APBN, karena telah menambah defisit tetapi tidak bisa diserap. Menurut Sri Mulyani, TNI sering menggonta ganti pilihan dalam pengadaan alutsista sehingga menghambat penyerapan anggaran militer. Karena, selama ini pengadaan senjata suatu negara, membutuhkan mekanisme pembiayaan khusus, misalnya kredit ekspor.

Menkeu juga mengatakan bahwa format yang paling tepat untuk pengadaan alutsista adalah dengan format multiyears. Mengingat pengadaan ini adalah menyangkut rahasia negara, Menkeu menyarankan agar pembahasan dilakukan secara tertutup. Pembentukan mekanisme pengadaan alutsista ini penting agar proses tersebut bisa diaudit oleh BPK. "Secara prinsip, saya menyetujui keinginan militer ini," katanya.

MEDIA INDONESIA

Pangarmatim:Malaysia Langgar UNCLOS

17 Juni 2009, Surabaya - Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim), Laksamana Muda TNI Lili Supramono, menegaskan, Angkatan Laut Malaysia telah melakukan pelanggaran konvensi hukum laut PBB (United Nations Convention on the Law of the Sea-UNCLOS)) yang ditetapkan pada tahun 1982.

"Berdasarkan undang-undang tersebut, klaim Malaysia terhadap Blok Ambalat merupakan salah satu tindakan pelanggaran hukum internasional yang ditetapkan dalam Unclos," katanya di markas Koarmatim, Surabaya, Rabu.

Menurut dia, konvensi itu telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 dan diberlakukan secara internasional sebagai hukum positif sejak tanggal 16 November 1994.

"Dengan demikian Indonesia mempunyai kedaulatan penuh dan hak berdaulat terhadap pengelolaan sumber daya alam di bawah laut dan perairan yurisdiksi nasional termasuk ZEEI (zona eksklusif ekonomi Indonesia)," katanya di depan ratusan prajurit Koarmatim.

Walau begitu, dia minta semua pihak menahan diri karena pemerintah Indonesia tetap mengedepankan penyelesaian masalah tersebut dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum internasional dan hukum laut internasional melalui diplomasi damai dan menjaga hubungan baik sesama negara anggota ASEAN.

Dalam kesempatan itu, Pangarmatim menginstruksikan para prajurit Koarmatim agar memahami kondisi teknis alat utama sistem pertahanan (alutsista) dan menguasai cara pengoperasian yang tepat dan benar sesuai prosedur.

"Hal ini penting untuk menghindari terjadinya kecelakaan dalam pengoperasian alutsista," katanya dalam upacara yang dihadiri Komandan Gugus Tempur Laut Koarmatim Laksamana Pertama TNI R.M. Harahap, Kepala Staf Koarmatim Laksamana Pertama TNI Slamet Yulistiono, para asisten Pangarmatim, para komandan satuan, dan seluruh kepala satuan kerja Koarmatim.

Menurut dia, belajar dari berbagai kecelakaan yang menimpa alutsista TNI akhir-akhir ini maka harus memprioritaskan kesiapan operasional dengan memahami kondisi teknis setiap alutsista secara profesional dan detail.

"Kita memahami saat ini masih dihadapkan dengan kondisi keterbatasan alutsista peralatan tempur yang dimiliki TNI Angkatan Laut. Namun hal ini tentunya tidak boleh menurunkan semangat berlatih prajurit," katanya.

Dalam kondisi seperti ini, lanjut dia, justru diharapkan menumbuhkan sikap inovatif dan kreatifitas melalui upaya-upaya cerdas, sehingga tetap mampu mengembangkan strategi maupun taktik baru," kata Lili Suparmono.

ANTARA JATIM

RSS Archer Kapal Selam Singapura Terbaru

RSS Archer. (Foto: mindef)

18 Juni 2009 -- Bertempat di galangan kapal Kockums di Karlskrona, Swedia, Selasa (16/6) diluncurkan kapal selam milik Angkatan Laut Singapura (RSN/Republic of Singapore Navy) RSS Archer. RSS Archer salah satu dari dua kapal selam yang dipesan Singapura di tahun 2005.

Kedua kapal selam tersebut merupakan kapal selam bekas pakai AL Swedia dari kelas Vaastergotland. Sebelumnya kapal selam dilakukan peningkatan kemampuan, diperbaharui, dan diselaraskan dengan iklim tropis untuk memastikan kesesuaian daerah operasinya di dan sekitar perairan Singapura.

RSS Archer. (Foto: mindef)

Prajurit RSN yang akan mengawaki kapal selam ini telah menjalani pelatihan pengoperasian dan perawatan kapal selam di Swedia dua tahun lalu. RSS Archer akan menjalani uji pelayaran setelah diluncurkan serta diharapkan tiba di Singapura 2010.

Wakil perdana menteri dan menteri pertahanan Singapura Teo Chee Hean dalam pidato peluncuran kapal selam ini mengatakan kapal selam kelas Archer diintegrasikan dengan enam kapal frigate siluman dan kapal pengangkut helikopter yang segera dikirimkan, akan memberikan kemampuan RSN melakukan tugas jauh lebih kompleks dan operasi yang canggih untuk membantu memelihara perdamaian dan stabilitas regional, serta mengamankan jalur laut yang melalui wilayah Singapura.

MINDEF/@beritahankam

Anggota Polresta Jayapura Ditangkap, Dipenjara Polisi PNG

Kapal patroli polisi diusir dari perairan Indonesia, patok perbatasan digeser-geser, memasang patok semaunya, kapal perang asing hilir mudik di perairan Indonesia, pesawat tempur asing terbang semaunya di udara Indonesia, prajurit TNI AD ditembak saat duduk di wilayah Indonesia, anak bangsa diperlakukan seperti anjing kurap.

MARI GUNAKAN HAK PILIH ANDA DISETIAP PELAKSANAAN PEMILU YANG BERLANGSUNG SETIAP TAHUN DI NEGERI INI. KARENA DENGAN PEMILU MASALAH-MASALAH DIATAS TERATASI DALAM KAMPANYE. @beritahankam

17 Juni 2009, Jayapura -- Salah seorang anggota unit pengendali massa (Dalmas), kepolisian resort Kota (Polresta) Jayapura, Papua, Bripda Yohanes Imzet, ditangkap oleh aparat kepolisian Papua Nugini (PNG) di daerah Wutung kabupaten Keerom, Papua, yang merupakan wilayah perbatasan pantai Indonesia - PNG, Rabu.

Berdasarkan informasi yang diperoleh ANTARA Jayapura dari berbagai sumber terpercaya, diduga penangkapan terhadap Bripda Yohanes karena yang bersangkutan melewati perbatasan dan memasuki wilayah PNG tanpa memiliki izin resmi, bahkan saat ini yang bersangkutan dipenjara di Kota Vanimo Papua Nugini.

Kepala Seksi Yamin Direktorat Intelkam kepolisian daerah (Polda) Papua, Ajun Komisaris Polisi Yan Piter, ketika dikonfirmasi membenarkan perihal penangkapan tersebut.

Ia mengatakan, baru mengetahui adanya penangkapan itu justru dari keluarga Bripda Yohanes, dan saat ini pihak Polda Papua sedang mengupayakan jalur diplomasi melalui kedutaan Papua Nugini di Jakarta, guna proses pembebasan yang bersangkutan.

"Kami baru tahu informasi anggota kami ditangkap justru dari keluarga, dan saat ini sedang dilakukan proses negosiasi melalui jalur diplomasi," kata Yan Piter.

Sementara Kapolres Jayapura AKBP Robert Djoenso, ketika dimintai komentarnya di tempat terpisah mengatakan sangat menyesalkan adanya penangkapan terhadap anggotanya tersebut.

"Kita sangat menyesalkan adanya penangkapan tersebut," kata Kapolresta.

Kapolresta juga menegaskan, saat ini terus berupaya melakukan pendekatan melalui jalur diplomasi untuk membebaskan anggota itu.

Daerah Wutung kabupaten Keerom, Provinsi Papua, merupakan daerah perbatasan RI-PNG.

Di tempat ini terdapat pasar yang setiap harinya ramai dikunjungi oleh pedagang dan pembeli dari kedua Negara, dan biasanya ditutup pada saat ada kejadian luar biasa seperti jika ada pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) di salah satu Negara.

(ANTARA)

Latihan Perang Yonif 712 Wiratama

17 Juni 2009, Manado -- Seorang anggota TNI AD Batalyon Infanteri 712 Wiratama menjaga seorang separatis yang tertangkap dalam penyergapan fajar di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (17/6). Latihan tersebut untuk memberikan kemampuan serta kesigapan personil TNI AD dalam melakukan penyerangan dini hari penumpasan tindak teroris dan separatis. (Foto: ANTARA/Basrul Haq/Koz/nz/09)

Seorang anggota TNI AD Batalyon Infanteri 712 Wiratama menjaga seorang separatis yang tertangkap dalam penyergapan fajar. (Foto: ANTARA/Basrul Haq/Koz/nz/09)

Seorang anggota TNI AD Batalyon Infanteri 712 Wiratama melakukan penyergapan rumah separatis yang tertangkap dalam penyergapan fajar.(Foto: ANTARA/Basrul Haq/Koz/nz/09)

KRI Kapitan Pattimura-371 Menangkap Kapal Ikan Malaysia

17 Juni 2009, Jakarta -- Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul, S.E mengungkapkan, kapal perang TNI Angkatan Laut, KRI Kapitan Pattimura-371 menangkap kapal ikan Malaysia PKFB 450 yang memasuki wilayah teritorial Indonesia secara ilegal di Selat Malaka dan melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, Rabu (17/6).

Kapal PKFB 450 milik Chan Leng Kooi merupakan jenis kapal ikan pukat tunda dengan bobot 39,43 ton, diawaki empat orang anak buah kapal masing-masing Nakhoda Tan Koon Siag (China), Wichai (Thailand), Than Tan (Thailand) dan Twe (Thailand). Sebelum tertangkap kapal ikan tersebut telah berhasil menangkap ikan sebanyak 300 kg.

Selanjutnya, Kapal PKFB 450 yang tertangkap pada posisi 02. 44 75 utara – 100 57 40 timur digiring ke Pangkalan TNI AL (Lanal) Dumai untuk proses hukum selanjutnya.

Pada minggu yang lalu, KRI Kapitan Pattimura-371 juga berhasil menangkap dua kapal ikan Thailand di Selat Malaka, yaitu Kapal Motor (KM) Daung Pramong 11 posisi 05 32 05 utara – 098 12 40 timur dan KM. Lap 17 pada posisi 05 28 29 utara – 198 15 10 timur, masing – masing bermuatan ikan campuran sebanyak 5 ton dan 2,5 ton, dengan 21 ABK tanpa dokumen. Kapal dan awaknya beserta sejumlah barang bukti kini sedang menjalani proses hukum di Belawan.

Menurut Kadispenal Laksma TNI Iskandar Sitompul, TNI AL senantiasa meningkatkan kegiatan patroli di seluruh perairan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meskipun dengan dukungan anggaran yang serba terbatas dan akan mengambil tindakan tegas tanpa pandang bulu sesuai aturan perundang-undangan.

DISPENAL

Aljazair Beli 16 Yak-130

17 Juni 2009 -- Perusahaan pabrik pesawat Rusia Irkut menyetujui mengirimkan 16 unit pesawat jet latih/serang ringan Yak-130 ke Aljazair, ujar Oleg Demchenko pimpinan perusahaan di Paris Air Show 2009.

Dua pesawat pertama milik Aljazair dalam tahap penyelesaian perakitan. Selain itu, Irkut telah menyelesaikan pengiriman pesawat tempur Su-30 Flanker-C ke Aljazair pada 2009.

Kementrian Pertahanan Rusia menandatangani kontrak 62 unit pesawat Yak-130, pesawat pertama telah melakukan uji terbang perdana di kota Nizhny Novgorod, Volga. Pesawat ini akan diserahkan ke Angkatan Udara Rusia pada bulan Juli.

Irkut telah menerima aplikasi pembelian pesawat Yak-130 sebanyak 150 unit dan telah melakukan pembicaraan dengan Rosoboronexport untuk pemesanan dari luar Rusia.
Ekspor Irkut di 2007, sekitar 20% dari nilai total ekspor senjata Rusia, dimana Irkut telah menyelesaikan kontrak pesawat tempur Angkatan Udara Malaysia. Saat ini mempunyai kontrak dengan Malaysia, India dan Aljazair.

Defpro/@beritahankam

Pemeliharaan Senjata Terkendala Prosedur

Bengkel Skuadron Teknik 043 Lanud Adisujtipto. (Foto: TNI)

17 Juni 2009, Bandung -- Panglima TNI Jendral Djoko Santoso mengakui minimnya penyerapan anggaran pertahanan untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sepanjang tahun lalu. Hal itu terjadi, menurut dia, karena alur pengadaan barang cukup panjang.

”Kendalanya ada pada prosedur,” kata Djoko seusai membuka latihan pasukan pengamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Pusat Pendidikan dan Latihan Infanteri, Cipatat, Bandung, kemarin.

Dalam pengadaan atau pembelian alat utama sistem senjata, Djoko melanjutkan, TNI hanya mengajukan spesifikasi teknisnya. Proses selanjutnya diteruskan oleh Departemen Pertahanan dan Departemen Keuangan. “TNI hanya mengajukan spesifikasi teknis, proses selanjutnya yaitu pengadaan dana dan negosiasi di Dephan dan Depkeu,” ujarnya.

Masalah kesiapan alat persenjataan kembali disorot menyusul terjadinya kecelakaan beruntun yang menimpa pesawat dan helikopter militer. Sejumlah kalangan menuding kurangnya anggaran pertahanan sebagai penyebab kecelakaan. Menyusul insiden berturut-turut itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan TNI mengevaluasi alat utama sistem senjata yang dimilikinya.

Djoko menyatakan, evaluasi tersebut akan dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan dan Inspektur Jenderal TNI dari semua matra. Waktunya kurang-lebih satu setengah bulan. “Mulai sekarang dan berakhir pada 30 Juli 2009,” ujar Djoko. Aspek yang dievaluasi, antara lain, menyangkut pemeliharaan, keterampilan personel, manajemen, dan anggaran.

Terkait dengan anggaran pertahanan, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Bappenas Paskah Suzzeta menyatakan pemerintah akan menambahnya untuk alokasi tahun depan. “Selama ini untuk anggaran pertahanan selalu dilarang untuk dikurangi,” kata Sri Mulyani setelah menghadiri rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah di Jakarta kemarin.

Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat merencanakan kenaikan anggaran Departemen Pertahanan sebesar Rp 2,8 triliun menjadi Rp 36,5 triliun pada 2010, dari anggaran sebelumnya Rp 33,7 triliun. “Semua fraksi setuju.” kata Anggota Panitia Anggaran DPR, Abdullah Azwar Anas, di gedung DPR kemarin. “Kenaikan anggaran ini untuk meningkatkan kualitas alat utama sistem senjata.”

Namun, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menyatakan kecewa jika kenaikannya hanya Rp 2,8 triliun. Sebab, dalam rapat kerja dengan Dewan pada 8 Juni lalu, Komisi Pertahanan DPR menjanjikan kenaikan sebesar Rp 7-10 triliun.

Anggota Komisi Pertahanan akan memperjuangkan kenaikan seperti pernah dijanjikan. “Aspirasi kami, kenaikan itu sekitar Rp 6-10 triliun,”kata Happy Bone, anggota Komisi Pertahanan. Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR Arief Mudatsir Mandan menyatakan, “Kalau hanya naik Rp 2,8 triliun, saya rasa tak berdampak sama sekali bagi perbaikan.

KORAN TEMPO

TNI Siap Kandangkan Alutsista yang Tak Layak Pakai

Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso (tengah) mencoba senjata dengan sistem automatic sensor yang dipamerkan saat upacara pembukaan latihan gabungan Garuda Shield-09 di Pusat Pendidikan Infanteri Cipatat, Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (16/6). Latihan militer bersama yang diikuti oleh 20 Negara di Kawasan Asia-Pasifik yanng berlangsung hingga 29 Juni tersebut bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas serta kerja sama operasional antar negara peserta pada misi perdamaian PBB. (Foto: ANTARA/Rezza Estily/ss/pd/09)

16 Juni 2009, Bandung -- Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengatakan, TNI siap mengandangkan alat utama sistem senjata (alutsista) yang sudah tidak layak operasional, sesuai hasil audit yang tengah dilakukan.

“Dalam setiap evaluasi, pasti ada yang tidak akan dipakai lagi, kita masih bisa pertahankan melalui perbaikan dan pemeliharaan serta ada pula yang kita adakan baru,” katanya usai membuka Latihan Bersama Pasukan Perdamaian PBB “Garuda Shield” di Bandung, Selasa (16/6).

Ia mengatakan, pada evaluasi atau audit alat utama sistem senjata terdahulu TNI telah memilah mana persenjataan dan perlengkapan yang masih layak dan tidak. “Ya saya tidak ingat jumlahnya berapa… banyak soalnya. Kalau bicara persentase ya ngak bagus lah…,” ujar Djoko.

Selain memilah alutsista serta perlengkapan yang layak dan tidak, TNI juga telah merencanakan sejumlah persenjataan serta alat utama sistem senjata baru seperti pesawat Sukhoi, kapal selam dan helikopter Mi-35.

Panglima menegaskan, audit alutsista TNI yang tengah dilakukan intensif bersama Departemen Pertahanan secara komprehensif akan selesai pada Juli 2009. Panglima TNI menambahkan, audit alat utama sistem senjata meliputi manajemen pembinaan, teknik, dan anggaran dari semua alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Tim akan melakukan evaluasi menyeluruh atas alutsista TNI.

Djoko menjelaskan, evaluasi oleh tim internal TNI dilakukan terkait aspek teknis pemeliharaan dan operasional penerbangan, aspek regulasi pemeliharaan dan operasional penerbangan, serta aspek pendidikan dan latihan penyiapan keterampilan.

SURYA

Frigate Terbaru Rusia Yaroslav Muldry Selesaikan Uji Pelayaran

Yaroslav Muldry di galangan kapal Yantar. (Foto: snake65)

17 Juni 2009 -- Frigate terbaru Rusia Yaroslav Muldry telah menuntaskan uji pelayaran dan prosedure pengujian resmi, segera diserahterimakan ke Angkatan Laut Rusia dalam beberapa hari ini, menurut juru bicara galangan kapal Yantar, Selasa (16/6).

Pembuatan kapal memerlukan waktu hingga 19 tahun dikarenakan keterbatasan pendanaan.

Ka-27 Helix. (Foto: guncopter.com)

Sebelumnya terjadi insiden kecelakaan helikopter Ka-27 Helix, saat dilakukan uji coba pelayaran Yaroslav Muldry di laut Baltik, Senin, (4/5). Helikopter tersebut sedang melakukan latihan lepas landas dan mendarat di atas kapal. Bilah baling-baling helikopter mengenai badan kapal sehingga helikopter jatuh ke dek kapal sebelum akhirnya tercebur ke laut dan tenggelam. Lima orang yang berada di dalam helikopter selamat.

Frigate Yaroslav Muldry berbobot 4250 ton dengan kecepatan maksimal 30 knot. Dipersenjatai rudal anti kapal, sistem pertahanan udara, meriam kaliber 100 mm, dan sebuah helikopter ka-27.

Komandan Armada Baltik sebelumnya mengatakan Yaroslav Muldry dapat bergabung dengan misi internasional anti perompak di teluk Aden setelah bertugas di armada Baltik.

RIA Novosti/@beritahankam