30 Januari 2014, Jakarta: TNI Angkatan Laut (AL) tengah menghitung hari menyambut datangnya KRI Bung Tomo-357. Rabu kemarin, tim TNI AL yang bertugas menjemput sudah melakukan ”ritual” sebelum terbang ke Jerman untuk membawa korvet ke Tanah Air yang diretrofit di galangan kapal Lursen.
KRI Bung Tomo sendiri adalah metamorfosa korvet milik Brunai Darussalam, KDB Nakhoda Ragam Class, yang dijual ke Indonesia dengan harga sangat murah, yakni USD300 juta untuk tiga kapal sejenis, belum termasuk biaya retrofit. Dua kapal lainnya, KDB Bendahara Sakam dan KDB Jerambak yang akan menyusul kemudian, konon juga akan dinamai pejuang pembela kemerdekaan, yakni KRI Usman-Harun dan KRI John Lie. Terlepas dari pro-kontra kenapa Brunai tidak jadi menggunakan kapal tersebut, Indonesia memandang kapal tersebut sangat layak.
Bahkan, sistem persenjataan dan komunikasinya lebih canggih dibandingkan korvet sigma yang dibeli dari Belanda. Untuk sistem senjata, misalnya, KRI Bung Tomo dicanteli Oto Melara, VLS Mica, Exocet Block II, dan torpedo Stinger. Kedatangan kapal dengan senjata canggih dan lengkap tentu akan memacu kepercayaan diri prajurit untuk mengawal kedaulatan NKRI. Kekuatan korvet ragam kelas yang disandingkan dengan kelas Sigma, kelas Van Speijk, KCR, kapal selam, dan aneka jenis kapal perang lainnya yang telah dimiliki bangsa ini, sudah barang tentu juga akan melambungkan daya tangkal Indonesia di lautan.
Namun sering luput dari pengamatan publik, kedatangan KRI Bung Tomo mengindikasikan meningkatnya daya tawar diplomasi bangsa ini di fora internasional. Mengapa demikian? Pembelian kapal tipe F2000 Corvette buatan BAE System Maritime-Naval Ships Inggris bisa disebut sebagai bukti konkret terbukanya kembali kerja sama militer Indonesia dengan negerinya Ratu Elizabeth tersebut, cara pandang baru mereka terhadap negeri ini.
Seperti diketahui, sebelumnya Inggris pernah mengembargo penjualan senjata terkait tuduhan Indonesia menggunakan pesawat Hawk untuk mengebom sipil saat konflik Timor Timur. Selain menyetujui penjualan ragam kelas, Inggris telah menjual rudal Startreak dan beberapa alutsista lain. Tidak dapat dimungkiri, keputusan Inggris kembali menjual alutsista ke Indonesia tidak terlepas dari pragmatisme ekonomi. Inggris yang tengah mengalami kelesuan ekonomi tentu ingin menikmati dana segar dari Indonesia yang sedang gencar-gencarnya meningkatkan kapabilitas persenjataannya.
Namun tak dapat dimungkiri pula, sikap baru Inggris itu mencerminkan pengakuan terhadap kekuatan diplomasi Indonesia negara bebas aktif yang mempunyai peran signifikan dalam membangun perdamaian dunia. Hal ini secara tidak langsung juga merupakan bentuk pengakuan bahwa Indonesia bukanlah negara pelanggar HAM dan berpotensi menjadi agresor. Hal ini bukanlah isapan jempol. Lihatlah peran Indonesia meredam konflik Laut China Selatan (LCS), konflik Suriah, dan lainnya. Pasukan TNI juga seolah sudah menjadi tulang punggung PBB dalam setiap misi peace keeping operation di beberapa konflik di berbagai belahan dunia.
Perspektif yang demikian sangat mungkin ada di benak Amerika Serikat. Negeri Paman Sam itu pelan namun pasti mulai mengobral senjatanya untuk Indonesia, dari hibah pesawat F-16, pembelian peluncur rudal anti-tank (ATGM) Javelin, helikopter Apache, hingga rencana pembelian Black Hawk. Jika negara-negara yang pernah menjaga jarak dengan Indonesia sudah demikian, apalagi negara-negara yang secara konsisten membangun hubungan baik dengan Rusia, China, Jerman, Prancis, dan lainnya sudah pasti akan ringan tangan memberikan alutsista terbaiknya karena sudah paham pembelian senjata bukan sekadar untuk alat pertahanan, melainkan juga memperkuat daya tawar Indonesia untuk mendorong terwujudnya perdamaian dunia.
Sumber: Koran SINDO
