PT. DI Serahkan 3 Helikopter ke TNI

2 Maret 2012, Bandung: Seiring dengan komitmen pemerintah terhadap penggunaan produksi industri pertahanan dalam negeri, kekuatan Alutsista TNI kembali diperkuat dengan kehadiran tiga unit Helikopter Bell 412 EP, masing-masing 2 unit untuk TNI AD dan 1 unit untuk TNI AL, produksi kedirgantaraan dalam negeri dalam hal ini PT. Dirgantara Indonesia (DI) yang mendapat lisensi langsung dari Bell Helicopter Textron Inc, Amerika Serikat.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan dan penyerahan Berita Acara Serah Terima tiga unit Helikopter Bell 412 EP yang dilakukan oleh Direktur PT. DI Budi Santoso, Asisten Logistik (Aslog) Kasal Laksda TNI Sru Handayanto dan Wakil Asisten Logistik (Waaslog) Kasad Brigjen TNI Nengah Widana, Jum’at, (2/3), di Rotary Wing Hall PT. DI, Bandung.

Penyerahan dan penandatanganan tersebut disaksikan langsung Menteri Pertahanan (Menhan) RI Purnomo Yusgiantoro, Pimpinan Komisi I DPR RI, TB. Hasanudin, Kasal Laksamana TNI Soeparno, Wakasad Letjen TNI Budiman, S.IP., Ka Baranahan Kemhan RI Mayjen TNI Ediwan Prabowo, S.IP, serta sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, Mabes AD dan Mabes AL.

Penyerahan tiga unit Helikopter Bell 412 EP APBN-P TA. 2011 tersebut merupakan penyerahan tahap pertama dari total pesanan berjumlah 7 unit. Saat ini, PT DI masih mengerjakan sisa 4 unit Bell 412 EP yang diperuntukkan 2 unit bagi TNI AD dan 2 unit untuk TNI AL. Total anggaran yang digunakan dari APBN-P 2011 untuk pengadaan 1 unit Helikopter Bell 421 EP ini sekitar 102 Milyar Rupiah, dan total anggaran untuk pemesanan sebanyak 7 Unit Helikopter Bell 421 EP membutuhkan sekitar 700 Milyar Rupiah.

Pengadaan Helikopter Bell 412 EP dilakukan berdasarkan Rencana Strategis TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut Tahun 2009-2014 sebagai upaya pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI, khususnya helikopter angkut militer, yang selanjutnya armada ini akan memperkuat Alutsista TNI Angkatan Darat di Skadron 12 serbu Pusat Penerbangan AD (Puspenerbad) dan Skadron 400 Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal).

Helikopter Bell 412 EP ini merupakan seri terbaru di kelasnya dan merupakan jenis helikopter angkut militer yang handal karena dapat mengangkut 10 orang personel serta mampu mengangkut beban sekitar tiga ton. Meski demikian, helikopter angkut ini bisa dipersenjatai dengan senapan mesin sehingga dapat digunakan untuk kegiatan operasi militer sekaligus operasi bantuan kemanusiaan serta penanganan bencana alam.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro mengatakan Pembelian helikopter Bell- 412 EP oleh kedua Angkatan merupakan bukti nyata komitmen pemerintah terhadap penggunaan produksi industri pertahanan dalam negeri. Selain itu menjadi bukti keberhasilan industri pertahanan dalam negeri khususnya PT.DI dalam memenuhi kebutuhan Alutsista TNI sehingga meningkatkan kemampuan operasional.

“Saya meyakini bahwa PT.DI akan berupaya secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan Alutsista pertahanan Indonesia, karena PT.DI telah berkomitmen akan tetap eksis jika produk-produknya dapat dimanfaatkan secara kontinyu oleh Kementerian Pertahanan dan TNI,” Ungkap Menhan.

Menurut Menhan, dalam rangka mendukung kemandirian dalam produksi Alutsista kedepannya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan, akan tetap concern dan terus melakukan berbagai terobosan. Diantaranya, melakukan penyiapan perangkat lunak pengembangan industri dalam negeri maupun optimalisasi pendayagunaan produksi dalam negeri melalui kontrak pengadaan alat peralatan TNI.

“Pada akhirnya diharapkan kita dapat meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri sehingga dapat meminimalisasi ketergantungan pengadaan Alutsista dari luar negeri,” tutur Menhan.

Sumber: Kemhan

Kemhan Bantah Pembelian Sukhoi Lewat Broker

2 Februari 2012, Jakarta: Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kapuskom Publik) Kementerian Pertahanan, Brigjend TNI Hartin Asrind, membantah, bahwa pengadaan enam pesawat tempur Sukhoi SU-30 MK2 oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) dilakukan lewat broker, dan tidak melalui mekanisme Government to Government (G to G), sehingga terjadi penggelembungan dana (Mark Up).

Menurutnya, dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) kebijakan pemerintah sudah tetap dilakukan dengan cara G to G. “Seharusnya G to G, kebijakannya seperti itu. Tak ada broker,”bantahnya usai menghadiri serah terima Helikopter Bell 412 EP dari PT DI pada TNI di Rotary Wing Hall PT Dirganta Indonesia di Bandung, Jumat (2/3).

Dugaan adanya penggelembungan dana ini dilontarkan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin. Menurutnya, alokasi dana yang tertera dalam APBN untuk pengadaan enam pesawat buatan Rusia itu sebesar US$ 470 juta. Padahal, harga enam unit pesawat tersebut hanya US$ 420 juta.

Selain itu, Tubagus mengatakan pengadaan itu menyeleweng dari kebijakan karena tidak dilakukan secara Government to Government (G to G) melainkan melalui jasa broker. “Itu kan hanya masalah penghitungannya saja yang nggak klop. Total harga itu nggak ada,”tandas Harind.

Dihubungi di tempat berbeda, Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau)Marsekal Pertama TNI Azman Yunus mengaku tidak tahu menahu persoalan tersebut. TNI AU hanya memberikan spesifikasi yang dibutuhkan dalam pengadaan alutsista untuk ditindak lanjuti oleh Kemhan. “Sesuai peraturan, pengadaan alutsista TNI prosesnya ada di Kemhan. Soal itu silakan ditanyakan ke Kemhan,”imbuh Azman.

Tb Hasanudin Tuding Ada Mark Up Pengadaan 6 Unit Sukhoi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menyelidiki pengadaan enam pesawat tempur Sukhoi SU-30 MK2 oleh Kementerian Pertahanan. Hal ini terkait adanya dugaan penggelembungan dana (mark up) dalam pembelian enam pesawat tersebut.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengatakan, dalam APBN 2010-2014 alokasi dana pembelian enam pesawat tempur buatan Rusia itu senilai US$470 juta (sekitar Rp4,27 triliun) menggunakan skema state credit. Pengadaan itupun harus dilakukan dengan cara Government to Government (G to G).

“Tapi kemudian memakai kredit ekspor, dan tidak lewat Rosoboron, tapi dengan sebuah PT X di Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin di pabrik pesawat nasional PT DI di Bandung, Jumat (2/3). Rosoboron adalah semacam BUMN di Rusia, yang menjadi pintu ekspor produk militer Rusia.

Padahal, menurut Tubagus, terdapat sisa dana sekitar US$760 juta dari US$1 miliar yang disediakan pemerintah Rusia. Jika sebelumnya harga satu unit pesawat sekitar US$55 juta, akhirnya mengalami kenaikan jadi US$60-70 juta per unit.

“Ambillah harga tertinggi US$70 juta jadinya US$420 untuk enam unit. Jadi ada perbedaan US$50 juta (sekitar Rp454,9 miliar),” kata Tubagus. Menurutnya, DPR sudah menanyakan soal ini kepada Kemhan tapi tidak mendapat jawaban memuaskan. “Jawabannya muter-muter. Ya sudahlah karena ini menyangkut user di TNI AU dan broker kita serahkan saja ke KPK,” kata Tubagus.

KPK tak perlu takut memeriksa permainan anggaran ini agar kerugian negara bisa diselamatkan.

Sumber: Jurnas

Komisi I Verifikasi Kapal Perang Tolakan Brunei

Kelas Nakhoda Ragam. (Foto: klsreview)

2 Maret 2012, Senayan: Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyatakan, Komisi I membentuk tim kecil yang diberi tugas melakukan kajian dan verifikasi atas pengajuan TNI AL untuk membeli tiga kapal perang buatan Inggris. Kapal tersebut, sebelumnya merupakan pesanan Pemerintahan Kerajaan Brunei Darussalam. Namun, karena alasan tertentu dibatalkan oleh negeri jiran tersebut.

"Komisi I berpandangan bahwa soal pengadaan alutsista untuk TNI ini perlu dilakukan akselerasi, dalam upaya modernisasi dan penguatan armada angkatan laut kita. Karenanya, terhadap pengajuan TNI AL untuk dapat membeli tiga kapal perang dari Inggris ini, perlu kita lakukan verifikasi dulu," ujar Mahfudz pada Jurnalparlemen.com, Jumat (2/3).

Tujuan dilakukannya verifikasi ini adalah untuk menjelaskan dulu aspek politiknya. "Lalu, secara teknis, kita perlu tahu juga alasan pembatalan pembelian tiga kapal buatan Inggris oleh Brunei sebelumnya, sebabnya apa?" ujar Mahfudz.

Verikasi lainnya, menurut Mahfudz adalah masalah anggaran. "Kalau secara politik, Brunai tidak ada masalah, baru kita oke. Lalu secara tekhnis. Inikan tidak lazim, sebuah negara yang sudah pesan tiga kapal, kemudian sudah dibayar juga, namun kemudian hal itu dibatalkan. Nah, ini apa penyebabnya? Ini yang kita perlu verifikasi lebih dulu," ujarnya.

Mahfudz mengatakan,untuk memastikan kondisi fisik dan kemampuan ketiga kapal buatan Inggris yang di minati TNI AL untuk dibeli itu, di Komisi I juga sempat muncul perlunya perwakilan anggota Komisi I melakukan pengecekan fisik kapal tersebut ke Inggris langsung.

Mahfudz menambahkan, yang terpenting, kalaupun TNI AL nantinya jadi membeli Kapal buatan Inggris itu, tidak ada syarat yang melekat yang memberatkan Indonesia suatu saat.

"Mesti ada jaminan, Inggris tidak melakukan embargo terhadap suku cadang dan perlengkapan lainnya dari kapal ini. Karena pengalaman Indonesia sebelumnya, negara negara Barat melakukan embargo terhahadap suku cadang alutsista yang sudah beli. inikan tidak fair," tegasnya.

Sebelumnya, TNI AL meminta dukungan pada Komisi I DPR RI untuk pembelian tiga kapal perang buatan Inggris. Pembelian alutsista ini guna memperkuat armada perang TNI AL dalam menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI di perairan.

Sumber: Jurnal Parlemen

TNI Terima 3 Heli Bell 412 EP dari PT DI

Bell 412 EP. (Foto: Bell Helicopter)

2 Maret 2012, Bandung: PT Dirgantara Indonesia menyerahkan tiga unit helikopter Bell 412 EP pesanan TNI. Dua unit helikopter Bell 412 EP merupakan pesanan TNI Angkatan Darat, dan pesanan TNI Angkatan Laut satu unit.

Serah terima ketiga helikopter yang akan disaksian Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro ini, dilakukan di pabrik PT DI di Bandung hari ini, Jumat (2/3). "Penyerahan helikopter Bell 412 EP ini merupakan realisasi dari alokasi pengadaan alutsista yang bergerak untuk BUMNIP dengan memprioritaskan produk dalam negeri sebagai komitmen pemerintah dalam memberdayakan BUMNIP,” kata Direktur Utama PT DI Budi Santoso.

Menurutnya TNI AD berencana meningkatkan kemampuan udaranya terutama Skadron-12 Serbu Pusat Penerbang TNI AD (Puspenerbad) dengan kekuatan 32 unit helikopter, yaitu 24 heli serbu dan 8 unit heli serang.

Penyerahan kedua unit heli Bell ini merupakan awal penyerahan dari rencana tersebut. Helikopter angkut dan serbu yang merupakan jenis heli medium dengan kapasitas 15 personel ini telah dioperasikan Skadron-11/ Serbu dan Skadron-21/ Sena Puspenerbad.

Begitu juga untuk TNI AL, telah mengoperasikan Bell 412 SP dan Bell 412 HP. Helikopter Bell 412 EP ini merupakan generasi terakhir dari jenis helikopter Bell 412 yang masuk armada helikopter Skadron- 400 Pusat Penerbang TNI AL (Puspenerbal).

Penyerahan helikopter ini dilakukan oleh Dirut PT DI Budi Santoso dengan Waaslog KSAD Brigadir Jenderal TNI Nengah Widana serta Aslog KSAL Laksamana Muda TNI Sru Handayanto. Selain disaksikan Menhan, serah terima ini juga disaksikan Aslog Panglima TNI Mayor Jenderal TNI H. Hari Krisnomo, KSAL Laksamana TNI Soeparno dan Wakil KSAD Letnan Jenderal TNI Budiman.

Sumber: Jurnas

Skuadron 21 Kirim Teknisi ke Brasil

EMB 314 Super Tucano. (Foto: Embraer)

1 Maret 2012, Malang: Skuadron 21 mengirim satu tenaga teknisi ke Brasil pada Maret ini sebagai persiapan datangnya pesawat Super Tucano di Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh Malang.

Super Tucano menggatikan OV-10F Bronco dijadwalkan tiba pada akhir Juli mendatang.

Kepala Skuadron 21 Mayor (penerbang) James Y Singal mengatakan, selanjutnya akan menyusul penerbang, serta ground and air crew.

Semula pesawat tersebut direncanakan tiba Maret ini sebanyak empat unit secara bertahap. Namun karena berbagai pertimbangan diperkirakan baru Juli tiba di Malang.

''Sebagai persiapannya, kami sudah membangun sarana pendukungnya berupa hanggar, lima buah shelter pesawat, shelter GSE (ground support equipment), maupun ruangan kantor. Sementara personel yang akan mengawaki pesawat EMB 314 Super Tucano juga sudah mulai disiapkan, termasuk personel yang akan melaksanakan pemeliharaan tingkat ringan dan sedang.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Imam Sufaat, usai Rapat Pimpinan TNI AU dan Apel Dansat 2012 di Gedung Serba Guna Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta baru-baru ini mengatakan, hingga 2014, TNI AU akan menambah empat pesawat tempur jenis Sukhoi dari Rusia, 16 unit pesawat tempur jenis Super Tucano dari Brasil, T/A-50 dari Korea sebanyak 16 unit, F-16 sebanyak 8 unit, serta 30 unit pesawat F-16.

Penambahan pesawat tempur ini untuk memperkuat tujuh skuadron tempur TNI untuk menjaga wilayah NKRI.

Selain pesawat tempur, TNI AU juga akan menambah pesawat jenis transport C-295, C-130 Hercules dan helikopter C-725 sebanyak 80 pesawat. Dalam pengadaan itu, TNI AU telah bekerja sama dengan Korea Selatan hingga 2024.

"Banyak pesawat TNI AU sudah tua atau berumur di atas 30 tahun sehingga perlu peremajaan. Tidak hanya pada pesawat saja tapi juga mencakup sistem persenjataan, seperti bom, roket dan peluru. Hingga tahun 2024, Indonesia akan memiliki 180 pesawat tempur".

Sumber: Suara Merdeka

Pangarmatim dan Panglima Armada Ke-7 AS Bahas Latma Carat 2012

1 Maret 2012, Surabaya: Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur Laksamana Muda TNI Ade Supandi,S.E. menerima kunjungan kehormatan (Courtesy Call) dari Panglima Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) kawasan Asia Pasifik Real Admiral (RADM) Thomas F. Carney di Koarmatim Ujung Surabaya, Rabu (29/02). Pada kesempatan itu Panglima Armada ke-7 AS itu didampingi oleh pejabat US. Navy dari United States Commander Logistic Group (US. COMLOG) Western Pacific (Westpac) yang bermarkas di Singapura. Kunjungan kerja tersebut membahas beberapa hal tentang hubungan bilateral antara AL kedua negara. Selain itu juga membahas beberapa kerjasama militer, diantaranya tentang rencana Latihan Bersama (Latma) Cooperation Afloat Readiness And Training (Carat) tahun 2012.

Rencana latihan bersama antara TNI AL dan US. Navy dengan sandi CARAT-2012, masih dibahas secara intensif dalam rapat Final Planning Conference (FPC) yang dibuka oleh Wakil Asisten Operasi (Waasops) Kasal, Laksamana Pertama TNI Arie Sembiring dari pihak TNI AL dan Real Admiral (RADM) Thomas F. Carney. dari pihak USN di Hotel JW. Marriott Surabaya, Senin (27/02).

Rapat penentuan rencana latihan FPC berlangsung selama 4 hari, mulai tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 1 Maret 2012. Kegiatan itu diikuti oleh perwakilan delegasi TNI AL dan US. Navy. Dalam kegiatan FPC ini masing-masing delegasi mengadakan diskusi bersama dalam bentuk kelompok/ group yang terdiri dari beberapa kerja sama latihan, diantaranya, latihan di laut dengan unsur-unsur kapal perang (Sea Phase), pesawat udara (Aviation), operasi amfibi oleh pasukan marinir, simposium kesehatan, pertunjukan seni budaya, pertunjukan band dan pengamanan wilayah pelabuhan yang disandari oleh kapal perang.

Diskusi antar kedua belah pihak ditindaklanjuti dengan mengadakan survey ke lokasi yang akan menjadi daerah latihan bersama tersebut. Dalam rapat FPC ini akan menentukan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan nanti. Sampai saat ini beberapa kelompok diskusi hampir mencapai kesepakatan kerja sama latihan yang harus mereka lakukan, seperti Aviation, force protection, sea phases, amphibious landing dan lain sebagainya.


Misalnya grup Force Protection, didalamnya terdapat unsur Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) Koarmatim. Kedua delegasi membahas tentang beberapa materi latihan diantaranya patroli sungai (riverane). Latihan ini merupakan bentuk formasi dan bantuan tembakan dari kendaraan tempur air cepat berupa Combat Boat atau Sea Rider ketika melaksanakan aksi dalam pertempuran hutan (Jungle Warfare) dan pertempuran di rawa-rawa (Swamp Operation). Selanjutnya pasukan khusus TNI AL itu juga akan melaksanakan latihan bersama operasi penanggulangan tindak kejahatan dan terorisme di laut, melibatkan tim Visit Boarding Search And Seizure (VBSS) AL kedua negara.

Untuk mendukung kegiatan latihan bersama CARAT-2012, rencananya masing-masing pihak akan mengerahkan peralatan tempurnya masing-masing, diantaranya unsur kapal perang, pesawat udara dan helikopter, marinir dan paramedis. Pada latihan ini USN juga akan melibatkan sebuah pesawat patroli maritim jenis P-3 Orion. dan helikopter serbu jenis Seahawk pada aviation exercises.

Sumber: Dispenarmatim

TNI AL Minta Dukungan Legislator Beli Kapal Perang Tolakan Brunei

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono (kiri) bersama KSAL Laksamana TNI Soeparno (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR membahas rencana hibah Kapal Perang TNI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/2). Komisi I DPR menyetujui rencana hibah KRI Karang Unarang-985 kepada Pemerintah Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara, yang akan digunakan untuk mobilitas penumpang dan barang. (Foto: ANTARA/Yudhi Mahatma/ss/ama/12)

1 Maret 2012, Senayan: TNI AL meminta dukungan pada Komisi I DPR RI untuk pembelian tiga kapal perang buatan Inggris. Pembelian alutsista ini guna memperkuat armada perang TNI AL dalam menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI di perairan.

Hal ini disampaikan Kepala Staf TNI AL Laksamana Soeparno di sela-sela raker dengan Komisi I DPR di Komplek Senayan, Rabu (29/1). Raker itu membahas hibah KRI Karang Ungaran 985 ke Kabupaten Sangihe Sulawesi Utara.

Soeparno mengatakan, TNI AL ingin membeli tiga kapal perang buatan Inggris. Jenisnya multi roll fight freegard yang dibangun oleh galangan kapal BHA pada tahun 2001. Kapal pertama telah menyelesaikan tes di laut pada Desember 2003. Kapal kedua dites pada Mei 2004. Kemudian kapal ketiga mulai melaut pada Oktober 2004.

Kapal ini mulanya dipesan Kerajaan Brunei Darussalam. Namun setelah melihat hasil tiga kali uji coba tersebut, pihak Kerajaan membatalkan pesanan.

Jika Brunei enggan, kenapa TNI AL malah bernafsu membelinya?

"Kita sinyalir,pembatalan pembelian kapal perang dari Inggris oleh Brunei bukanlah karena alasan teknis tetapi alasan politis. Yaitu ada ketersinggungan Brunei pada Inggris pada isu tertentu," jawab Soeparno.

Informasi lebih dalam lantas didapat dari otoritas militer Brunei. Ternyata, ungkap Soeparno, jumlah personil angkatan laut negeri kaya itu terbatas jumlahnya. Hanya sekitar 800 personil. Sedangkan tiga kapal perang buatan Inggris itu butuh dioperasikan oleh 330 personil. Alhasil, Brunei bakal kerepotan mengurusnya.

Akhirnya, pada tahun 2007 kapal itu dipindahkan dari Brasko Brunei ke galangan kapal di Inggris. Setahun kemudian Kementerian Pertahanan menawarkan pada TNI AL untuk membelinya.

"TNI AL pun menindaklanjuti hal itu. Kami menyatakan, penawaran tersebut merupakan hal yang sangat baik dalam rangka pemenuhan armada TNI AL," ujarnya.

Brunei sempat membayar sekitar 600 juta poundsterling per kapal. Adapun penawaran ke TNI AL, kapal itu cukup ditebus dengan 296 juta euro atau sekitar 380 juta dollar AS. Angka ini terbilang murah. Di sisi lain pihak Brunei lebih senang jika kapal ini dibeli Indonesia karena punya dok galangan kapal sendiri untuk pemeliharaan. Pihak lain yang berminat adalah Malaysia.

Menurut Soeparno, kapal perang ini canggih karena sudah dilengkapi dengan misil anti kapal selam. Dengan kelengkapan itu, dia bilang, "Sudah dapat mengantisipasi kapal selama milik tetangga."

Kemampuan Pertahanan Laut Harus Terus Diperkuat

Komisi I DPR mendukung semua upaya pemerintah untuk memperkuat kemampuan pertahanan, baik dari sarana prasarana dan kualitas SDM. Sebab, tantangan yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara kepulauan semakin beragam dan berat.

Kemampuan deteksi dini dan tangkal serta kecepatan pergerakan perangkat pertahanan harus terus ditingkatkan agar kewibawaan Indonesia semakin terlihat. "Termasuk dengan kemampuan pertahanan laut Indonesia wajib terus ditingkatkan," ujar anggota Komisi I DPR Mahfudz Abdurrahman dalam rilisnya, Kamis (1/3).

Mahfudz mengatakan, dari paparan KSAL Laksamana TNI Soeparno pada saat Rapat Kerja Komisi I, Rabu (29/2), diketahui bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan proses pembelian tiga Kapal Frigate buatan BaE Inggris. Kapal-kapal tersebut sebelumnya merupakan pesanan dari Kerajaan Brunei Darussalam. "Namun pada saat kapal sudah selesai dibuat, yang terjadi kapal tersebut ditolak oleh Brunei Darussalam. Sehingga ketiga kapal tersebut ditawarkan ke Indonesia," tegasnya.

Mahfudz Abdurrahman berharap agar proses pembelian tiga kapal tersebut dapat terealisasi, karena akan memperkuat armada pertahanan laut karena kita ketahui saat ini armada pertahanan laut atau KRI banyak yang sudah berusia uzur/tua sehingga kemampuan tempurnya sudah sangat menurun.

"Kita akan terus mendukung upaya TNI AL melakukan berbagai upaya pengembangan dan perbaikan dalam upaya terus mempertahankan kemampuan tempur dari KRI kita, tapi untuk saat ini pembelian kapal perang baru merupakan kewajiban agar kemampuan pertahanan laut kita seimbang dengan negara-negara kawasan," ujar politisi PKS ini.

Apalagi, kata Mahfudz, potensi kerawanan di laut sangat banyak, misal adanya pembajakan, pencurian sumber daya alam, dan penyelundupan barang dan orang.

"KRI kita harus siap setiap waktu dan dan mampu untuk melakukan tugasnya dengan baik dan tugas kita bersama mewujudkan terciptanya pertahanan laut Indonesia yang andal. Tapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah harus ada kesepakatan transfer teknologi, sehingga diharapkan nantinya kita dapat memproduksi kapal perang yang setara dan bahkan lebih baik dari produk luar negeri," tegas anggota DPR Dapil Jawa Barat VI ini.

TNI AL pun harus melibatkan Badan Usaha Milik Negara Strategis seperti PT PAL dan Pindad, untuk perawatan kapal. Juga harus diupayakan agar dapat dilakukan di dalam negeri, tidak perlu lagi harus ke luar negeri.

"Penyiapan dan peningkatan kemampuan pertahanan Indonesia ke depannya agar dapat menyesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki banyak pulau, yang memiliki garis pantai yang panjang, jalur transportasi laut yang penting secara global sehingga memiliki potensi permasalahan yang beragam," tegasnya.

Sehingga, idealnya Indonesia memiliki banyak kapal perang, baik yang memiliki kemampuan pertahanan di laut dangkal dan juga mampu di laut dalam.

"Kami di Komisi I terus mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan untuk prioritaskan peningkatan kemampuan pertahanan laut. Bukan berarti kita tidak prioritaskan pertahanan darat dan udara karena di ketiga matra tersebut Indonesia harus memiliki kemampuan pertahanan yang tangguh dan mumpuni," tutup Mahfudz Abdurrahman.

Sumber: Jurnal Parlemen

Lanud Supadio Tunggu Kedatangan Pesawat Tanpa Awak

29 Februari 2012, Pontianak: Pangkalan Udara TNI AU Supadio Pontianak masih menunggu kedatangan pesawat tanpa awak yang rencananya memperkuat pertahanan keamanan wilayah udara di kawasan perbatasan Indonesia.

"Sekarang hanya tinggal menunggu kabar pengiriman dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan," kata Komandan Pangkalan Udara TNI AU Supadio Kol (Pnb) Kustono di Pontianak, Rabu.

Menurut dia, Lanud Supadio sifatnya hanya sebagai daerah penempatan dari pemerintah pusat atas pesawat itu.

"Sekarang, untuk kantor dan hanggar pesawat tanpa awak itu sudah siap," kata dia.

Personel yang menangani pesawat tanpa awak tersebut, katanya, saat ini juga telah dipersiapkan di Mabes TNI AU.

"Saat ini pun kami juga sedang mempersiapkan diri untuk itu," katanya.

Pesawat tanpa awak mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk mempertahankan kedaulatan NKRI karena dapat dikendalikan dari jarak jauh.

Selain itu, pesawat tersebut juga dapat dipersenjatai dan dilengkapi dengan pendeteksi untuk kondisi malam dan siang hari.

Ia menjelaskan, keberadaan pesawat tanpa awak selain untuk memperkuat pertahanan NKRI di matra udara juga bisa berfungsi sebagai pendeteksi berbagai kegiatan ilegal dalam patroli perbatasan, baik laut maupun udara.

Selain itu, katanya, juga bisa berfungsi untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan yang marak di wilayah Kalimantan dan pulau lainnya.

Rencana TNI AU menambah satu skadron berupa pesawat tanpa awak di Pangkalan Udara Supadio Pontianak untuk memperkuat kemampuan pemantauan termasuk daerah perbatasan di Kalbar sudah dilakukan sejak 2010.

Status Lanud Supadio Pontianak akan ditingkatkan menjadi Kelas A atau Bintang 1. Salah satu syarat minimalnya mempunyai dua skadron. Saat ini Lanud Supadio menjadi pangkalan Skadron Udara I Elang Khatulistiwa. Pesawat yang digunakan jenis Hawk.

Sumber: ANTARA News

Parlemen Setujui TNI Hibahkan Kapal Perang ke Pemkab Sangihe

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono (kanan) bersama Sekjen Kemhan Marsda TNI Eris Herryanto (kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR membahas rencana hibah Kapal Perang TNI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/2). Komisi I DPR menyetujui rencana hibah KRI Karang Unarang-985 kepada Pemerintah Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara, yang akan digunakan untuk mobilitas penumpang dan barang. (Foto: ANTARA/Yudhi Mahatma/ss/ama/12)

29 Februari 2012, Senayan: Komisi I DPR RI menyetujui hibah kapal milik TNI AL KRI Karang Unarang 985 ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Panglima TNI Agus Suhartono, Rabu (29/2).

"Kapal perang yang dihibahkan ini kondisi 60 persen. Kapal ini oleh pemda setempat nantinya akan dipergunakan sebagai kapal pengangkut barang dan penumpang," ujar Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq dalam raker tersebut.

Sementara, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menjelaskan bahwa TNI AL memiliki empat unit KRI eks hibah Kementerian Perhubungan RI yaitu KRI Karang Pilang 981, KRI Karang Tekok 982, KRI Karang Banteng 983, dan KRI Karang Unarang 985.

"Kondisi teknis keempat KRI tersebut dalam kondisi tidak siap. Kondisi bangunan 60-70 persen, sistem peralatan elektronik dan komunikasi 60 persen, kelistrikan 50-63 persen, dan permesinan 50-65 persen. Berdasarkan kajian, kapal ini sudah tidak efisien karena banyak menghabiskan bahan bakar karena menggunakan sistem mesin water jet. Apalagi dihadapkan dengan kondisi keterbatasan BBM yang disediakan negara. Sehingga hal ini menjadi pertimbangan bagi TNI dalam pengoperasikan kapal tersebut," tegasnya.

Panglima TNI mengatakan, hibah itu merespons surat Bupati Kepulauan Sangihe yang dikirimkan pada 23 Desember 2009. Bupati mengajukan bantuan sarana transportasi laut guna menunjang percepatan penyediaan transportasi laut di daerah kepulauan tersebut. "TNI AL selaku pembina materiil alutsista pertahanan di laut segera menindaklanjuti permohonan bantuan dari Pemda Sangihe tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan, setelah melakukan kajian dan penelitian TNI AL memutuskan untuk menghibahkan KRI kelas Karang Pilang tersebut. "Terkait nilai aset dari kapal yang dihibahkan itu adalah sebesar Rp 120 miliar, ini sesuai nilai kapal ini yang dihibahkan Kementerian Perhubungan pada TNI AL. Itu masih melekat sesuai nilai kapal awal. Namun TNI AL mengusulkan hibah murni pada Pemda Sangihe sehingga tidak ada pemindahan aset negara senilai tersebut dari hibah ini," tegasnya.

Sumber: Jurnal Parlemen

Tiga Kopral Taruna Akademi TNI dapat Beasiswa ke Jepang

Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono (kiri) menyematkan tanda pangkat kepada tiga taruna berprestasi pada upacara Wisuda Prajurit Taruna Akademi TNI tahun Ajaran 2011/2012 di lapangan Sapta Marga Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jateng, Rabu (26/10) sore. Sebanyak 423 siswa, yang terdiri dari 223 Taruna Akmil, 100 Kadet AAL dan 100 siswa AAU diwisuda oleh Panglima TNI. (Foto: ANTARA/Anis Efizudin/ss/ama/11)

29 Februari 2012, Magelang, Jawa Tengah: Tiga kopral taruna Akademi TNI mendapat beasiswa dari Kementerian Pertahanan untuk belajar di National Defense Academy (NDA) Jepang. Kopral taruna adalah pangkat bagi taruna tingkat pertama di lembaga pendidikan Akademi TNI.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hartind Asrin, di Magelang, Rabu, mengatakan, mereka adalah Kopral Taruna Singgih Aryoseno (Akademi Militer/TNI-AD), Kopral Kadet Aris Prasetya Utomo (Akademi Angkatan Laut/TNI-AL), dan Kopral Karbol Sirilus Danar Agmar (Akademi Angkatan Udara/TNI-AU).

Asrin mengatakan, beasiswa itu hasil kerja sama dan kelonggaran hubungan pertahanan Jepang dengan berbagai negara di dunia. Hubungan dengan Indonesia telah terjalin sejak 1998.

"Sebelumnya memang belum beasiswa penuh, namun sejak 2011 lalu telah beasiswa penuh dari Kemenhan," katanya.

Menurut dia, dari kerja sama tersebut telah meluluskan 19 orang untuk jenjang S1 dan S2. Sebanyak 13 orang taruna dan perwira TNI saat ini sedang menempuh pendidikan di Jepang.

Ia mengatakan, kesempatan mengenyam pendidikan bagi warga Indonesia di NDA yang bermarkas di kawasan Yokosuka, Provinsi Kanagawa, ini juga diberikan kepada lulusan SMA Taruna Nusantara yang mengambil S1 selama lima tahun, sedangkan untuk taruna TNI gelar S2 selama tiga tahun.

"Masing-masing satu tahun digunakan untuk mempelajari bahasa Jepang dan selebihnya digunakan untuk mempelajari tentang strategi pertahanan dan lainnya," katanya.

Ia menuturkan, pengiriman calon perwira dan perwira militer Indonesia ke Jepang diharapkan memberikan kontribusi lebih baik, terutama dalam mengatasi tantangan keamanan global.

Selain itu, katanya, untuk mempelajari tren dan perkembangan keamanan regional dan internasional.

Menyinggung jenjang pendidikan, dia mengatakan, penerima beasiswa mendapatkan keuntungan lebih. Ketika teman satu angkatan sedang diwisuda di Indonesia, mereka akan kembali ke Indonesia untuk ikut wisuda dan mendapatkan pangkat letnan.

"Setelah mengikuti wisuda, mereka akan kembali lagi ke Jepang untuk melanjutkan pendidikannya sampai selesai dengan gelar S1 atau S2 Pertahanan Jepang," katanya.

Ia mengatakan, beasiswa sebelumnya untuk SMA Taruna Nusantara, kemudian mulai 2011 untuk Akademi TNI.

Sumber: ANTARA News

Mahfudz Siddiq Mengapresiasi Terobosan Menhan atas Kerjasama RI - China untuk Produksi & Pengembangan Rudal C-705

29 Februari 2012, Jakarta: Ketua komisi I DPR-RI, Mahfudz Siddiq memberikan apresiasinya yang besar kepada Menhan Purnomo Yusgiantoro atas terobosannya menjalin kerjasama militer dengan negara tirai bambu RRC dalam produksi dan pengembangan peluru kendali atau Rudal C-705 yang memiliki kemampuan lintas cakrawala ( over the horizon) yang saat ini menjadi bagian dari sistem persenjataan utama negara China.

Apresiasi tersebut disampaikan Mahfudz terkait telah di tandatanganinya kesepakatan dengan China yang diwakili oleh Jendral Liang Guanglie untuk proses Transfer of Technology ( TOT ) antara China dan Indonesia pekan lalu. Dengan kesepakatan tersebut dimungkinkan bagi Indonesia untuk memproduksi dan mengembangkan rudal C-705 tersebut di dalam negeri. Hal ini sejalan dengan visi dan misi pertahanan negara kita yang tertuang dalam MEF dalam rangka menuju kemandirian alutsista.

Banyak benefit yang kita peroleh dalam kerjasama ini, diantaranya sebagai tahapan lanjutan dari penguasaan teknologi rudal yang sudah dirintis dengan pengembangan roket FFAR dan R-Han, kemudian Indonesia mendapatkan limpahan teknologi (Technology Spilover) yang selama ini dikunci rapat oleh beberapa negara penguasa teknologi rudal seperti teknologi telemetri, propulsi, tracking dan guidance, di samping itu rudal C-705 ini dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi rudal balistik.

" Saat ini rudal memang menjadi bagian dari persenjataan utama sebuah negara besar karena memiliki daya jangkau yang mampu mencapai garis belakang pertahanan dan menembus jantung pertahanan lawan dengan daya hancur yang besar" terang Mahfudz Siddiq dalam releasenya.

Semoga kerjasama ini dapat menjadi milestone menuju kemandirian alutsista nasional yang mumpuni dan berdaya getar tinggi.

@Berita HanKam

Spanyol Harapkan Peningkatan Kerjasama Pertahanan Antara Indonesia dan Spanyol

29 Pebruari 2012, Jakarta: Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsdya TNI Eris Herryanto, Rabu (29/2), menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia HE Rafael Conde, di Kantor Kemhan, Jakarta. Kunjungan Dubes Spanyol untuk Indonesia kali ini adalah untuk meningkatkan kerjasama pertahanan kedua negara.

Dijelaskan oleh Dubes Spanyol bahwa Indonesia dan Spanyol sebenarnya sudah menandatangani MoU mengenai kerjasama pertahanan. Spanyol dan Indonesia sudah bekerjasama di bidang industri penerbangaan yaitu pembangunan pesawat-pesawat Cassa di PT DI karena itu Dubes Spanyol menawarkan peningkatan kerjasama dalam bidang industri pertahanan.

Sekjen Kemhan menjelaskan bahwa sejak enam tahun yang lalu kerjasama pertahanan Indonesia dan Spanyol telah dikukuhkan dengan ditandatanganinya MoU dan akhir tahun 2011 lalu Kementerian Pertahanan telah mengirimkan draft kerjasama pertahanan terbaru kepada pemerintah Spanyol.

Sumber: Kemhan

Satkopaska Koarmatim Unjuk Kemampuan Penghancuran Instalasi Musuh

27 Februari 2012, Surabaya: Sebagai pasukan elit TNI AL, Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) Koarmatim memiliki kemampuan operasi peperangan laut khusus, seperti infiltrasi ke daerah lawan melalui laut dan udara. Konsentrasi kekuatan tersebar di beberapa wilayah strategis, merupakan acaman serius yang harus segera dilumpuhkan dan dihancurkan. Untuk membuka pintu masuk bagi pasukan lain menuju daerah sasaran, Pasukan Katak mendapat tugas menghancurkan instalasi pertahanan musuh yang berada di daerah garis pantai.

Kemampuan itu ditunjukkan pada saat Satkopaska Koarmatim menggelar latihan beberapa waktu lalu. Dengan mengunakan sebuah pesawat angkut militer, satu tim Kopaska Koarmatim yang terdiri dari 7 orang personel melakukan penerjunan (military Free Fall) tidak jauh dari target yang akan di hancurkan. Kondisi medan tempur yang berada di garis pantai itu didominasi hutan dan semak belukar. Hal ini sangat membantu gerak tim Kopaska untuk berlindung dari pengamatan musuh. Tim penghancur ini dipimpin oleh Komandan Tim Mayor Laut (P) Yudo Ponco membentuk Taktik Satuan Kecil (Tactical Small Unit) bergerak senyap mendekati sebuah bangunan berupa gudang senjata dan amunisi milik musuh.


Terdapat sekitar lima orang di dalam bangunan itu. Salah satu diantara mereka sedang berdiri disebuah pos penjagaan dengan senjata lengkap. Sedangkan 4 orang lainnya sedang duduk-duduk sambil berbincang dengan rekan mereka di dalam bangunan utama. Melihat kondisi itu, supaya dapat masuk kedalam instalasi musuh sebelumnya harus melumpuhkan seorang penjaga yang ada diluar. Sniper Kopaska menggunakan senjata M14 kaliber 7,62 mm berhasil melumpuhkan penjaga dari tempat tersembunyi.

Sejurus kemudian tim Kopaska menyerbu ke dalam instalasi musuh dengan melemparkan granat tangan. Suara ledakan granat disusul rentetan tembakan senjata otomatis M4 A-1 dan M60 kaliber 7,62mm yang digunakan Kopaska, mengejutkan 4 orang yang ada di dalam. Kedatangan Pasukan Katak secara tiba-tiba membuat musuh tidak dapat memberikan perlawanan yang berarti. Dalam waktu singkat, 5 orang musuh dapat dilumpuhkan. Selanjutnya tim Kopaska melakukan demolisi (penghancuran) instalasi gudang senjata dan amunisi musuh kemudian segera melakukan pengundurun.


Pertempuran itu merupakan salah satu rangkaian latihan K-2 Cantoka Senayudha “Gurila” (gunung rimba laut) yang berlangsung sejak tanggal 10 sampai dengan tanggal 29 februari 2012. Latihan K-2 tahun 2012 dibuka oleh Komandan Satkopaska Koarmatim Kolonel Laut (P) Yeheskiel Katiandagho, di Mako Kopaska Koarmatim Ujung Surabaya belum lama ini, Jum’at (10/02). Sebanyak 152 personel gabungan Kopaska dan staf terlibat dalam kegiatan tersebut. Sedangkan personel Kopaska yang terlibat sebagai pelaku ada 5 tim, masing-masing tim terdapat 7 orang. Materi yang diterapkan dalam gladi tempur K-2 Kopaska tersebut adalah kemampuan menembak (markmanship), melintasi medan pegunungan (mountainering), landing dan dropping pasukan melalui laut dan udara serta intelijen tempur.

Selain itu, gladi tempur Gurila juga mempelajari materi tentang Ilmu Medan Membaca Peta (IMMP), survival, pengintaian pantai, navigasi laut, Taktik Satuan Kecil (Tsk) serta demolisi. Sebagai puncak latihan K-2 Cantoka Senayudha dilaksanakan gladi tempur gabungan dari beberapa materi latihan yang disebut full mission profile. Latihan K-2 Kopaska diselenggarkan secara rutin 3 kali dalam setahun dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme serta kerja sama tim Kopaska dalam menyelenggarakan peperangan laut khusus.

Sumber: Dispenkoarmatim

Masih ada Kendala dalam Mewujudkan Pembangunan Kawasan IPSC

28 Februari 2012, Jakarta: Pembangunan fasilitas IPSC ini menjadi salah satu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Prestasi yang baik ini merupakan salah satu alasan mengapa kawasan dan fasilitas Indonesia Peace and Security Centre (IPSC) atau Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia dibangun. Demikian antara lain sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Marsdya TNI Eris Herryanto, S.IP, M.A., saat membuka Workshop Pembangunan Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia, Selasa (28/2) di kantor Kemhan, Jakarta.

Lebih lanjut Sekjen Kemhan mengatakan, sejarah telah mencatat bahwa Indonesia telah berkontribusi pada penugasan di Mesir dan kemudian di Kongo pada tahun 1960, adalah awal keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian dunia. Indonesia adalah negara yang sangat aktif dalam berkontribusi pada misi perdamaian dunia. Dunia juga menilai bahwa Kontingen Indonesia dimanapun mereka berada dalam mengemban tugasnya memiliki prestasi yang cukup baik, dan penilaian ini wajib dipertahankan dan kalau mungkin ditingkatkan di masa - masa mendatang.

Sebagaimana diketahui bahwa telah diresmikan oleh Bapak Presiden RI Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian di Bukit Merah Putih, Desa Suka Hati, Kecamatan Citeureup, Kawasan Sentul, Bogor. Kawasan tersebut telah dideklarasikan Bapak Presiden RI sebagai kawasan Canti Dharma. Proyek pembangunan IPSC ini diharapkan dapat selesai sebelum masa Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Kedua berakhir pada tahun 2014, sehingga perlu adanya usaha dan kerja keras dari masing - masing instansi terkait.

Proyek ini melibatkan berbagai instansi dan lembaga terkait yang akan meliputi tujuh proyek antara lain, Peace Keeping Centre yang dikerjakan oleh Kemhan dan TNI, Pusat Pelatihan Penanggulangan Terorisme yang akan ditangani oleh BNPT, Pusat Pelatihan Penanggulangan Bencana oleh BNPB, Stanby Force Base Mabes TNI, Language Centre oleh Kemendikbud, UNHAN oleh Kemendikbud, dan Olah Raga Militer oleh Kemhan.

Sekjen Kemhan selanjutnya mengatakan, dalam mewujudkan keinginan pembangunan kawasan IPSC yang merupakan proyek nasional ini, saat ini masih dihadapkan pada beberapa kendala baik bersifat teknis maupun yang bersifat kebijakan. Kendala tersebut disebabkan karena satuan yang terlibat didalamnya adalah lintas kementerian dan lembaga.

Oleh karena itu, Sekjen Kemhan berharap melalui kesempatan pelaksanaan workshop ini diharapkan dapat mengungkap semua permasalahan yang ada kemudian dicarikan solusinya. Semua pihak diharapkan berpartisipasi untuk dapat berperan dan memberikan kontribusi atau masukan guna suksesnya pembangunan IPSC.

Workshop akan dilaksanakan satu hari dan diikuti beberapa pejabat dari instansi terkait antara lain Kemhan, Mabes TNI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Universitas Pertahanan Indonesia, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kemendikbud, Kementerian PU dan instansi terkait lainnya.

Workshop Pembangunan Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia ini diselenggarakan oleh Kemhan dengan maksud untuk mengantisipasi permasalahan dan sekaligus mencarikan solusi demi kelancaran Pembangunan IPSC. Sedangkan tujuannya adalah untuk menyamakan pola tindak dari setiap stake holder yang terlibat agar seluruh kegiatan pembangunan dilakukan tidak menyimpang dari peraturan perundangan yang berlaku.

Sumber: Ranahan

Brigjen TNI (Mar) Tommy Basari Pimpin Pasmar-1

Sejumlah prajurit Korps Marinir jajaran Pasmar-1, melakukan manuver kendaraan tempur (ranpur) ketika pendaratan pasukan dan penyapuan ranjau di Bhumi Marinir Karangpilang Surabaya, Jatim, Selasa (28/2). Kegiatan tersebut bagian dari upacara serah terima jabatan Komandan Pasukan Marinir-1, dari Brigjen TNI (Mar) A Faridz Washington diserahterimakan ke Brigjen TNI (Mar) Tommy Basari Natanegara, yang dipimpin oleh Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjend TNI (Mar) M Alfan Baharudin. (Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat/ed/Spt/12)

28 Februari 2012, Surabaya - Brigjen TNI (Mar) Tommy Basari Natanegara akhirnya memimpin Pasmar-1 setelah dilantik dalam upacara serah terima jabatan di Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Selasa.

Dalam upacara yang dipimpun Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI (Mar) M. Alfan Baharudin itu, Brigjen TNI (Mar) Tommy Basari Natanegara menggantikan Brigjen TNI (Mar) A. Faridz Washington.

Brigjen TNI (Mar) Tommy Basari Natanegara sebelumnya menjabat sebagai Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL), sedangkan Brigjen TNI (Mar) A. Faridz Washington akan menempati pos baru sebagai Kepala Staf Korps Marinir di Jakarta.

Komandan baru itu bukan orang baru di Pasmar-1, sebab putra asli Purwakarta yang lulusan AAL angkatan 28 itu mengawali karir sebagai Danton di Yonbekpal-1 Mar hingga menjadi Komandan Resimen Bantuan Tempur-1 Marinir.


"Mekanisme pergantian jabatan seperti ini bukan sekadar bermakna prosedural pergantian personel semata, tetapi lebih bermakna substansial, yaitu mendorong semangat pembaharuan dan penyegaran pemikiran yang diorientasikan dan diproyeksikan bagi peningkatan kiprah serta kinerja organisasi," kata Komandan Korps Marinir.

Selain itu, Pasmar-1 sebagai komando pelaksana utama (Kolaktama) Korps Marinir yang mengemban fungsi pembinaan hendaknya semakin mampu mewujudkan kesiapan operasional satuan.

"Tidak saja untuk tugas-tugas operasi militer untuk perang, tetapi juga untuk tugas-tugas operasi militer selain perang, apalagi menghadapi perkembangan situasi ke depan dan rencana validasi organisasi Korps Marinir," katanya.

Menurut dia, Pasmar-1 sebagai cikal bakal Divisi-2 Marinir harus menyiapkan diri dengan terus membina, meningkatkan dan memantapkan identitas serta jatidiri prajurit Korps Marinir yang solid, bermoral, profesional dan dicintai rakyat.

"Prajurit Pasmar-1 harus tetap kreatif dan inovatif, terutama dalam menyiasati keterbatasan anggaran negara dalam hal pemenuhan kebutuhan alat utama sistem senjata, pemeliharaan dan perbaikan, peningkatan profesionalisme prajurit serta peningkatan kesejahteraan prajurit dan keluarganya," katanya.

Upacara itu dihadiri antara lain, Gubernur AAL Laksda TNI Sadiman, Kasgartap III Surabaya Brigjen TNI (Mar) Chaidir P, Wagub Jatim H Saifullah Yusuf, para pejabat TNI/Polri Jawa Timur, Pejabat Teras Korps Marinir serta Sesepuh Korps Marinir.

Sumber: ANTARA Jatim

Tiga Kapal Latih Bela Diri Laut Jepang Berkunjung ke Jakarta

Kapal pengawal Asayuki, Sawayuki dan Hamagiri berkunjung ke Indonesia di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (28/2). Sekitar 600 anggota pasukan Angkatan Bela diri laut Jepang akan memperdalam persahabatan dan latihan dengan Angkatan Laut RI. (Foto: ANTARA/M Agung Rajasa/Koz/pd/12)

28 Februari 2012, Jakarta: Angkatan Bela Diri Laut Jepang menganggap kawasan Laut China Selatan perlu diawasi, kata Komandan Kolonel Laut Tomoo Mizukami di Jakarta, Selasa.

"Bagi Jepang isu Laut China Selatan adalah perairan yang perlu diperhatikan atau dijaga," kata Tomoo.

Tomoo mengaku banyak kapal berbendera Jepang yang melalui jalur pelayaran di Laut China Selatan oleh karena itu negara-negara setempat beserta Pasukan Bela Diri Laut Jepang harus menjaganya dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Tomoo juga sedikit mengkhawatirkan adanya peningkatan teknologi tempur China yang ditakutkan dapat menganggu kestabilan kawasan di Laut China Selatan.

"Saya sendiri komandan kolonel kapal laut, jadi sebetulnya tidak memiliki status untuk menjawab namun karena banyak kapal kami yang lewat perairan tersebut maka tetap harus ada pengawasan," kata Tomoo.

(Foto: MI/GRANDYOS ZAFNA/am)

Sebanyak tiga kapal Pasukan Bela Diri Jepang berjenis "destroyer" --Hamagiri, Sawayuki dan Asayuki-- bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dengan misi pelatihan kepada calon prajurit bela diri Jepang.

Rencana agenda Tomoo di Jakarta adalah melakukan kunjungan kehormatan ke Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (LANTAMAL) dan Markas Komando Armada RI Kawasan Barat (KOARMABAR) di Jakarta pada 29 Februari.

Selain itu Tomoo juga berencana melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Pada beberapa bulan terakhir perompakan di wilayah Selat Singapura meningkat dimana pada 2010 hanya terjadi tiga perompakan namun pada 2011 menjadi 11 pembajakan kapal.

Selain itu pada Oktober 2011 pihak berwenang Malaysia berhasil membebaskan kapal tanker yang dibajak di selat tersebut.

Sebelumnya, menurut Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro perompakan yang dahulunya sering terjadi di Selat Malaka saat ini jadi menurun tajam karena pengetatan penjagaan bersama dari Indonesia, Singapura, Thailand dan Malaysia.

Pengamanan Laut, Indonesia Gandeng Negara Tetangga

Sebagai negara yang luas wilayah lautnya lebih besar daripada daratan, agenda pengamanan laut yang komprehensif dan terpadu merupakan keharusan bagi Indonesia. Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Kalakhar Bakorkamla) Laksamana Madya TNI Y Didik Heru Purnomo menyatakan, negara berhak melakukan pengaturan, pengawasan, perlindungan, dan pengelolaan atas laut. “Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional di laut,” kata Kalakhar dalam acara Maritime Security Desktop Exercise and Law of The Sea Course di Jakarta, Senin (28/2).

Kalakhar menuturkan, terdapat beberapa isu penting seputar keamanan laut yang menjadi masalah negara-negara maritim dunia. Selain isu pencurian kekayaan dan pencemaran laut, isu keamanan laut dan maritim yang merupakan isu utama di Asia Pasifik seperti bajak laut, human trafficking, terorisme di laut, dan yang berhubungan dengan penyelundupan senjata dan pengrusakan ekosistem.

“Dalam rangka meningkatkan sinergitas dan kerja sama dalam menjalankan tugas baik nasional maupun internasional, kami terus membangun kerja sama dengan lembaga dari berbagai negara,” jelasnya. Kerja sama ini, lanjut Didik, perlu dilakukan karena luas laut Indonesia yang luas yang mencapai 5,8 juta km serta berada pada perlintasan transportasi laut. “Indonesia punya ALKI yang wajib mengakomodasikan kepentingan internasional,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, terdapat 12 pulau Indonesia yang butuh perhatian khusus karena letaknya yang strategis sebagai titik terluar yang berbatasan dengan negara lain.

Sumber: ANTARA News

Pesawat Tanpa Awak Tiba Tahun Ini

Searcher MkII. (Foto: IAI)

28 Februari 2012, Jakarta: Markas Besar Tentara Nasional Indonesia menyatakan pembelian dua unit pesawat intai tanpa awak dari Filipina sudah masuk tahap deal. "Tinggal menunggu waktunya. Diharapkan akhir tahun ini sudah datang," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 28 Februari 2012.

Pemerintah berencana mendatangkan dua unit pesawat intai tanpa awak dari Kital Philippine Corp asal Filipina. Dua pesawat yang diklaim menggunakan teknologi gabungan dari beberapa negara itu harus 'ditebus' pemerintah Indonesia seharga US$ 16 juta.

"Itu pesawat baru, delivery pada tahun ini," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2012, lalu.

Menurut dia, pembelian dua unit pesawat intai tanpa awak dari Filipina sebenarnya rencana lama, yakni program 2004 lalu. Pengadaan itu dilatarbelakangi kondisi Indonesia yang hanya mampu meminjam pesawat intai milik negara sahabat.

"Saat itu di dalam negeri belum tersedia, sehingga kami mencari ke beberapa negara, ada Belanda dan Rusia. Akhirnya kami temukan satu kolaborasi di Filipina," ujar Sjafrie.

Realisasi kontrak dengan pihak Filipina baru terlaksana pada 2006 lalu. Pesawat bermesin asal Italia itu diklaim dapat bertahan selama 15 jam dan memiliki daya jelajah sejauh radius 250 kilometer. "Sudah kami uji secara teknis," ucap Sjafrie.

Dia mengatakan keberadaan dua unit pesawat itu memiliki arti penting, terutama dalam kaitannya dengan operasi intelijen, mengingat wilayah Indonesia sangat luas. Selain itu, bisa digunakan untuk kepentingan humanitarian, misalnya mendeteksi cuaca. "Jangan dipikir hanya untuk kepentingan militer. Bisa untuk nonmiliter," kata Sjafrie.

Sumber: TEMPO

US Navy Undang Kobangdikal Latihan Bersama

Kolonel Kolonel Chris Paath dari TNI AL sebagai wakil komandan CARAT Indonesia 2011 menyampaikan sambutan saat penutupan Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) Indonesia 2011. (Foto: U.S. Navy photo/Mass Communication Specialist 1st Class Robert Clowney)

27 Februari 2012, Surabaya: Untuk meningkatkan hubungan kerjasama sama militer dan meningkatkan profesionalisme siswa sebelum di tempatkan di satuan opersional, kegiatan CARAT Exercise Final Planing Conference yang ke delapan belas siap mengakomodir siswa Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut (Kobangdikal) dalam berbagai event latihan.

Hal tersebut terungkap dari kunjungan U.S Comander Task Force 73/CLWP Rear Admiral Thomas Carney ke Markas Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut (Kobangdikal) yang diterima Komandan Komando Pendidikan Operasi Laut (Dan Kodikopsla) Laksamana Pertama TNI Yayat Achmad Hadirat, M. Si (Han) di Loby Gedung Kihadjar Dewantara, Kesatrian Bumimoro Surabaya, Senin (27/2).

Dalam kunjungan tersebut, Rear Admiral Thomas Carney di damping oleh Atase U.S Navy Captain Adrian Jansen dan staf atase Ltt Olivia Degenko.

Sedangkan Dan Kodikopsla didampingi Direktur Pendidikan Kolonel Laut (P) Hadi Susilo, Komandan Pusdiklapa Kolonel Laut (P) Ganif Deswantoro, Komandan Puslatlekdalsen Kolonel Laut (P) Irvansyah dan beberapa pejabat terkait Kobangdikal lainnya.

Sebelum acara di mulai di awali dengan tayangan profil Kobangdikal dan dilanjutkan pembicaraan hangat mengenai rencana latihan Carat yang akan datang.

Menurut Thomas -sapaan akrab Pati U.S Navy mengatakan dalam latihan tersebut akan melibatkan beberapa kapal perang dengan materi latihan antara lain peperangan anti kapal selam, peperangan kapal permukaan dan operasi ampibi.

“Dalam latihan gabungan ini apabila kobangdikal mengirikmkan siswanya, kami siap mengakomodir dalam segala kegiatan latihan “ terangnya

Dalam lawatan yang cukup singkat tersebut selain mengajak latihan bersama tamu kehormatan juga terkesan atas kebersihan dan keindahan Lingkungan kesatrian Bumimoro tempat Pendidikan terbesar milik Angkatan Laut tersebut.

Sumber: Kobangdikal

Menhan Serahkan RUU Pengesahan Perjanjian Kerjasama Pertahanan Indonesia - Ceko Kepada DPR

27 Februari 2012, Jakarta: Menteri Pertahanan menyampaikan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan kepada Komisi I DPR RI. RUU tersebut diserahkan dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, Senin (27/2) di DPR RI, Jakata.

Selain menyerahkan RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan, Menhan juga menyerahkan RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Italia tentang Kerjasama Dalam Bidang Peralatan, Logistik dan Industri Pertahanan.

Menhan mewakili Pemerintah menyerahkan kedua RUU tersebut guna mendapatkan persetujuan bersama dan Undang Undang tersebut akan dijadikan dasar hukum dalam setiap pelaksanaan kerjasama di bidang pertahanan antara kedua negara dimaksud.

Menhan dalam sambutannya mengatakan, kerjasama pertahanan dengan Ceko memiliki arti strategis untuk menciptakan perimbangan teknologi militer dan menghindari ketergantungan teknologi pada suatu negara tertentu, sehingga sistem pertahanan Republik Indonesia tidak rentan terhadap embargo dari suatu negara tertentu.

Dengan mengacu pada keinginan untuk meningkatkan kerjasama dalam kegiatan pertahanan negara antara kedua negara berdasarkan prinsip – prinsip persamaan, saling menguntungkan dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan, maka di Jakarta pada tanggal 21 November 2006 telah ditandatangani Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan.

Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk menetapkan suatu kerangka kerja guna meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Ceko berdasarkan rasa saling percaya dan untuk tujuan damai.

Lebih lanjut Menhan menjelaskan, ruang lingkup kerjasama meliputi pertukaran informasi dalam pengembangan urusan pertahanan, pertukaran para perwira untuk pendidikan di sekolah-sekolah staf dan pelatihan professional, pertukaran data ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga ahli, pelatih dan bentuk – bentuk kerjasama teknis lainnya sesuai dengan kepentingan pertahanan, kerjasama antara institusi pertahanan meliputi teknologi dan industri pertahanan untuk keuntungan dan kepentingan bersama, termasuk pertukaran teknologi, bantuan teknis, pelatihan dan produksi bersama, dan pertukaran informasi intelijen antara institusi – institusi dan badan – badan terkait.

Secara umum pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan akan semakin mempererat hubungan bilateral antara kedua negara.

Menurut Menhan, industri militer Ceko mewarisi keandalan teknologi blok timur yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Kerjasama pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko sejalan dengan Program Reviltalisasi Industri Pertahanan yang mengedepankan penguasaan teknologi militer dan pemberdayaan industri pertahanan.

Hadir mendampingi Menhan dalam kesempatan tersebut antara lain Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Herryanto S.IP, M.A., Dirjen Pothan Kemhan Dr. Ir. Pos M. Hutabarat dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan. Hadir pula pejabat perwakilan dari Kementerian Luar Negeri.

RI-Jerman Kerja Sama Pertahanan

Wakil Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin dan Sekretaris Negara Bidang Pertahanan Jerman, Rdiger Wolf menandatangani nota kesepahaman (MOU) kerja sama di bidang pertahanan di Berlin, Jerman, Senin (27/2).

Penandatanganan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden RI dan Presiden Jerman pada tahun 2011 lalu, yang salah satunya adalah kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, demikian keterangan Counsellor Pensosbud KBRI Berlin, Ayodhia GL Kalake, Selasa.

Wamenhan RI, Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan penandatangan kerjasama itu bertujuan sebagai kerangka untuk memajukan kerja sama bilateral berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan saling menghormati, kedua pihak.

Selain itu juga disepakat kerja sama di bidang pelatihan, penelitian dan pengembangan, bantuan kemanusian dan penanggulangan bencana, logistik militer dan pelayanan kesehatan serta misi perdamaian.

Wamenhan berharap bahwa kerja sama semacam ini akan dapat meningkatkan mutu SDM Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam membentuk tentara yang profesional dan tangguh, selain juga mendorong modernisasi TNI.

Delegasi Indonesia antara lain Wamenhan, KSAD, Dirjen Strahan, Asops KSAD, Aster KSAD, dan para pejabat dari Kemhan dan Mabes TNI AD dengan didampingi Kuasa Usaha Ad-Interim (KUAI) RI, Diah WM Rubianto dan Atase Pertahanan, Kolonel (Pnb) Fachri Adamy.

Diah WM Rubianto menyatakan bahwa sudah saatnya Indonesia dan Jerman membangun kemitraan strategis. Kelebihan Jerman dalam teknologi, misalkan, hendaknya dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk meningkatkan sistem alutsista TNI selain juga peningkatan SDM personel TNI, ujarnya.

Ia juga mengharapkan penandatanganan MOU kerja sama tersebut akan semakin memperkokoh hubungan kedua negara yang memasuki usia 60 tahun hubungan bilateral Indonesia-Jerman pada tahun 2012.

Menurut Diah WM Rubianto, Indonesia dan Jerman telah menetapkan lima bidang kerja sama yang menjadi prioritas kemitraan strategis antara Indonesia dan Jerman, yaitu perdagangan dan investasi, riset dan teknologi, kedokteran, pendidikan dan pertahanan.

Sumber: Kemhan/Jurnas

Komisi I Bahas Ratifikasi Kerjasama Militer dengan Italia

Nasional 104 meter buatan PT PAL dilengkapi senjata antara lain, anti serangan udara, anti kapal selam, anti peperangan permukaan laut, anti peperangan elektronik serta bantuan tembakan kapal. (Foto: Detik/Budi Hartadi)

27 Februari 2012, Senayan: Menhan Purnomo Yusgiantoro mewakili pemerintah menyerahkan draf MoU kerja sama bidang pertahanan dengan Italia dan Cekoslowakia pada DPR, untuk mendapatkan persetujuan dari DPR. Dari draf MoU kerja sama pertahanan dengan ke dua negara itu, meningkat menjadi UU kerja sama pertahanan.

"Ratifikasi kerja sama dengan Italia dan Cekoslowakia ini meliputi, MoU kerja sama dalam bidang peralatan, logistik, dan industri pertahanan, dalam upaya alih teknologi dan pengadaan alutsista," ujar Menhan Purnomo Yusgiantoro dalam raker di Komisi I DPR, Senin (27/2).

Purnomo mengatakan, beberapa bagian penting dalam kerjasana pertahanan dengan negara Italia dan Cekoslowakia itu di antaranya dalam bentuk-bentuk pengoperasian alat pertahanan, kerja sama dalam bentuk pengalihan perlengkapanan dan peralatan pertahanan, kerja sama di bidang logistik, penelitian serta pengembangan bersama dan produksi bersama alutsista yang menjadi kepentingan kedua belah pihak.

"Termasuk pertukaran informasi dan logistik dan industri pertahanan dan menyelenggarakan seminar bersama mengenai lodistik," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, dalam raker berikutnya dengan Kemenhan, fraksi-fraksi di DPR akan segera menyampaikan pandangannya soal ratifikasi MoU pertahanan dengan kedua negara tersebut.

"Namun, kita harapkan MoU seperti ini tidak perlu ditingkatkan menjadi UU. Sebab, kerja sama dengan Rusia yang hanya dilandasi MoU tidak sampai di tingkatkan menjadi UU, telah terbukti efaktif untuk dapat diimplementasikan," tegasnya.

Sumber: Jurnal Parlemen

Kenapa Indonesia Memilih Membeli Tank Leopard

Leopard 2A4 SAF. (Foto: Mindef)

27 Pebruari 2012, Jakarta: Untuk menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Indonesia membutuhkan Tank Kelas Berat. Karenanya diperlukan modernisasi alutsista, yang salah satunya dengan memilih pengadaan Tank Leopard. Hal tersebut dikatakan Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro pada saat memberikan keterangan pers, Jumat (24/2) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta.

Menhan, menjelaskan terkait penempatan Tank Leopard ini tidak akan ditempatkan di wilayah Papua. Karena menurut Menhan kondisi geografis di Papua tidak memungkinkan untuk dilalui jenis kendaraan tempur Tank Berat. Untuk tahap selanjutnya, Menhan menyampaikan bahwa Indonesia melalui TNI Angkatan Darat berencana akan membangun Batalyon Tank dalam pembangunan kekuatan / modernisasi Angkata Darat.

Menhan Purnomo Yusgiantoro menekankan, Indonesia membutuhkan Tank Berat atau Main Battle Tank (MBT), karena yang dimiliki Indonesia selama ini hanya Tank Ringan atau Light Battle Tank (LBT) seperti Scorpion dan AMX 13.

Menurut Purnomo Tank Leopard merupakan jenis alutsista tank yang memiliki teknologi terbaik saat ini. Ditambahkan Menhan walaupun Tank Leopard berukuran besar, namun tetap dapat melalui lokasi tanpa infrastruktur, termasuk melalui sungai sedalam empat meter.

Pemerintah telah mempersiapkan anggaran pengadaan Tank Kelas Berat, sesuai dengan kebutuhan dari TNI AD. Saat ini kondisi ekonomi Indonesia membaik atau kuat dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5% pada tahun 2011, sehingga moderinisasi TNI di mungkinkan dilakukan.

Kemhan: Leopard Masih Dinegosiasikan

Kementerian Pertahanan menyatakan rencana pembelian sekitar 100 unit "Main Battle Tank" (MBT) jenis "Leopard 2A6" masih dinegosiasikan dengan pihak Belanda.

"Kita masih negosiasikan, belum ada keputusan final," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hartind Asrin ketika dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin.

Ia menambahkan, sambil terus melakukan negosiasi Pemerintah Indonesia juga melakukan penjajakan ke beberapa negara lain untuk pengadaan "Leopard", antara lain Jerman.

"Kami juga melakukan langkah-langkah antisipasi dengan mencari alternatif ke beberapa negara," kata Hartind.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan Indonesia membutuhkan main battle tank atau tank berat seperti Leopard yang direncanakan akan dibeli dari Belanda.

"Kami percaya, negara yang kuat harus memiliki sistem pertahanan yang kuat. Di negara maju mana pun, ketika ekonomi membaik, sistem pertahanannya pasti meningkat," katanya.

Rencana pembelian tank Leopard mendapat penolakan tidak saja di dalam negeri tetapi juga di Belanda, sebagai negara penjual.

Di dalam negeri, beberapa anggota Komisi I DPR menolak rencana itu. DPR menilai spesifikasi tank Leopard tak cocok dengan kondisi medan Indonesia. Sejumlah kalangan menilai Leopard tidak cocok untuk kontur geografis Indonesia.

Parlemen Belanda tidak setuju atas rencana Pemerintah Belanda menjual tank ke Indonesia. Alasan yang disebut dalam mosi adalah tentara Indonesia "pernah melanggar HAM di Aceh, Timor Timur, dan Papua Barat."

Atas kontroversi itu tim teknis Kementerian Pertahanan telah berangkat ke Belanda untuk melihat langsung kondisi tank berat dimaksud, kesesuaian harga dan negosiasi secara politik.

Sumber: Kemhan/ANTARA News

Pelatihan Terjun Payung Kostrad Hanya 20 Menit

Sejumlah anggota pasukan Paskhas TNI-AU melompat dari dalam pesawat Hercules milik TNI-AU saat melakukan terjun payung di wilayah Pandan Kab Tapanuli Tengah, di Lanud Polonia Medan, Sumut, Senin (16/1). Sebanyak 36 penerjun dari Paskhas TNI AU menampilkan keahlian terjun payung "Free Fall" yang disaksikan oleh Pangkohanudnas Marsda TNI J.F.P Sitompul dalam rangka memeriahkan HUT Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) ke-50. (Foto: ANTARA/Septianda Perdana/Koz/pd/12)

27 Februari 2012, Medan: Pelatihan terjun payung oleh prajurit Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) terkendala lokasi yang juga dipakai untuk jalur penerbangan komersil pesawat udara di Lapangan Cadika Pramuka,Kecamatan Medan Johor. Akibatnya, latihan terjun payung itu hanya berlangsung sekitar 20 menit.

“Pelatihan hari ini (kemarin) sedikit terganggu karena daerah ini merupakan lintasan penerbangan umum.Jadi,kami hanya diberi waktu 20 menit, tidak sampai setengah jam,” kata Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letjen TNI Azmyn Yusri (AY) Nasution di sela-sela acara pelatihan terjun payung prajurit Kostrad di Lapangan Cadika Pramuka,Kecamatan Medan Johor,kemarin.

Menurut dia, karena singkatnya waktu, akhirnya pasukan yang dilibatkan hanya menurunkan 36 penerjun yang dibagi dalam dua tim. Tim pertama payung skuad turun sebanyak 18 orang penerjun. Tak berapa lama, tim kedua militer berjumlah sama turun sambil membawa enam bendera dipimpin oleh Serka Saifullah dari Brigif 17 Kostrad.

Seluruh tim berangkat dari Bandara Polonia Medan dengan menggunakan Hercules CH130 yang turun menuju titik terjun berupa garis silang di tengah lapangan. Meski singkat waktu,pihaknya tetap memilih lokasi Lapangan Cadika Pramuka. Sebab jika dilihat dari koordinatnya minim resiko dibandingkan dengan rencana pelatihan terjun payung jika dilakukan di Lapangan Teladan Medan.

“Dengan ketinggian mencapai 6.000 – 8.000 feet.Resikonya lebih sedikit dibandingkan dengan Lapangan Teladan yang resikonya sangat tinggi jadi di Lapangan Cadika sangat rendah,”ujarnya. Wali Kota Medan Rahudman Harahap yang melihat latihan terjun payung itu berterima kasih atas kehadiran Pangkostrad,Letjen TNI AY Nasution dan anak buahnya yang memilih Kota Medan sebagai wilayah latihan terjun payung di Sumut selama enam hari.

“Terima kasih kepada pasukan Kostrad yang sudah memilih Kota Medan sebagai tempat pelatihan terjun payung,” ucap Rahudman. Sementara dengan pengawalan personil TNI AD, ratusan masyarakat Kota Medan sangat antusias melihat pelatihan terjun payung tersebut secara dekat di Lapangan Cadika Pramuka.

Sementara seorang penerjun, Serka Pepen Suryana yang membawa Bendera Merah Putih mengakui tingkat kesulitan di kawasan Kota Medan sama seperti dengan daerah lainnya yang sudah dilaksanakan di Sumatera Utara. Pria yang sudah terjun sebanyak 960 kali ini mengatakan, perbedaan tim terjun payung skuad dengan militer hanya ada pada beban yang dibawa saat akan terjun.

“Lebih berat menjadi tim terjun militer karena membawa beban berat dibandingkan dengan payung skuad yang tidak membawa beban. Jadi kalau untuk tingkat kesulitannya sama saja,” jelas Pepen yang sudah ikut pelatihan terjun sejak berpangkat prajurit satu. Selain terjun payung, Kostrad juga menggelar atraksi pembebasan tawanan yang disekap di dalam rumah oleh 10 teroris bersenjata jenis R5.

Tim penanggulangan teror (gultor) yang berjumlah 20 orang bersenjata lengkap menaiki mobil jenis PJD danBTR langsung menyergap kawanan teroris. Suara tembakan yang dikeluarkan berkali-kali oleh Tim Gultor mampu membebaskan satu tawanan dan melumpuhkan 10 teroris.

Setelah itu, prajurit Kostrad berencana akan menggelar atraksi pembebasan tawanan dengan menaiki Helikopter Bell 142.Namun,dikarenakan crowded atraksi batal dilaksanakan.

Sumber: SINDO