Fasilitas Hanggar Pesawat Tanpa Awak Siap Digunakan

Pesawat tanpa awak Pelatuk dikembangkan Kemhan, Kemenristek dan BPPT. (Foto: VIVAnews/Muhamad Solihin)

2 November 2012, Jakarta: TNI AU sudah menyiapkan hanggar untuk skuadron pesawat tanpa awak. Rencananya skuadron ini akan ditempatkan di Pontianak. Pengadaan skuadron ini sudah direncanakan jauh-jauh hari oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan). "Hanggar sudah selesai. Tinggal menunggu kedatangan pesawatnya," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama Azman Yunus, saat dihubungi Koran Jakarta, Kamis (1/11).

Azman mengatakan skuadron pesawat tanpa awak ini akan difokuskan untuk memantau perbatasan. Itu alasan mengapa pesawat tersebut akan ditempatkan di Pontianak karena dekat dengan sejumlah perbatasan. Nantinya, pesawat juga akan dilengkapi peralatan berupa pengintaian hingga radar untuk memantau cuaca.

Pesawat yang sedang ditunggu kedatangannya itu dipastikan bukan pesawat buatan Indonesia. "Ya, pesawat dari luar (negeri). Pesawat dalam negeri belum memenuhi kebutuhan operasi yang kami ajukan," kata Azman. Dia menambahkan alasan lain memilih produk luar negeri karena daya jelajahnya yang tinggi.

"Kami membutuhkan pesawat tanpa awak yang memiliki daya jelajah hingga 400 kilometer. Dan industri di dalam negeri belum ada yang bisa membuatnya," tambah dia. Dia juga mengatakan belum menghitung berapa pesawat yang akan didatangkan untuk memenuhi skuadron tersebut, termasuk TNI AU juga belum menentukan siapa yang nanti dipercaya mengomandani skuadron itu.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, mengatakan keberadaan skuadron pesawat tanpa awak perlu untuk mengefektifkan pengamanan perbatasan. "Sementara ini, skuadron yang akan kita bangun memang untuk pengintaian dan pengamatan wilayah," kata Purnomo.

Kepala Staf TNI AU, Marsekal Imam Sufaat, mengatakan TNI AU menginginkan pesawat tanpa awak yang memiliki daya jelajah dan daya tahan yang lama. Dan pilihan itu jatuh pada pesawat tanpa awak asal Filipina yang teknologinya dari Israel. Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, saat rapat dengan Komisi I, mengatakan akan membeli 4 pesawat intai tak berawak dengan anggaran 16 juta dollar AS.

Sumber: Koran Jakarta

Presiden Yudhoyono Belanja Alutsista di Inggris

Presiden SBY dan PM Inggris David Cameron menyaksikan penandatanganan MoU kedua negara, seusai pertemuan bilateral di Downing Street 10, London, Inggris, Kamis (1/11) siang. (Foto: rusman/presidensby.info)

2 November 2012, London: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Inggris David Cameron menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di kantor sekaligus kediaman Cameron, di 10 Downing Street. Kerja sama yang disepakati itu adalah di bidang pertahanan, pendidikan, dan ekonomi kreatif.

Kerja sama bidang pertahanan diteken Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Pertahanan Inggris Phillip Hammond, M.P. Kerja sama itu berupa bantuan peningkatan kapasitas bagi Tentara Nasional Indonesia di Pusat Studi Perdamaian dan Keamanan dalam bentuk peralatan audio visual untuk pelatihan bahasa, juga menyediakan kursus-kursus dan seminar bagi anggota pasukan perdamaian.

Bentuk kerja sama di bidang pertahanan lainnya berupa kontrak penjualan alat-alat pertahanan kepada angkatan udara, angkatan darat, dan angkatan laut Indonesia. Peralatan itu di antaranya peluru kendali Starstreak, senapan sniper, kapal perang kecil multiguna (Multi Roles Light Frigate – MLRF), dan suku cadang untuk pesawat tempur Hawk 109/209.

Tidak dijelaskan apakah kedua kepala pemerintahan itu membicarakan tindak lanjut rencana penjualan 24 unit pesawat tempur Eurofighter Typhoons senilai 2 miliar pound sterling ke Indonesia. Penjualan pesawat tempur senilai Rp 29,2 triliun itu, menurut media Inggris The Guardian, telah disepakati oleh pemerintah Inggris dan Indonesia tahun lalu.

Sebelumnya, dalam kunjungan ke Indonesia pada April 2012 lalu, Cameron membawa sejumlah pengusaha bidang pertahanan. Tidak memerincinya secara mendetail, dia mengakui Inggris menjual beberapa perlengkapan pertahanan kepada Indonesia.

Sumber: TEMPO

Terkendala Anggaran Pembelian Helikopter Apache Ditunda

AH-64D Apache Block III. (Foto: Boeing)

1 November 2012, Jakarta: Meski pihak pemerintah dan Senat Amerika Serikat (AS) telah memberi lampu hijau bagi Indonesia membeli helikopter serbu Apache, TNI AD memutuskan belum dapat merealisasikan pembelian Apache pada tahun depan. Sebab, terganjal persoalan anggaran yang belum cukup.

"Dalam masa persidangan kemarin, hal ini sudah dibicarakan di Komisi I. TNI AD meminta pembelian Apache dari AS agar ditunda dulu sampai dengan anggarannya cukup. Jadi, kemungkinan pembicaraan pembelian Apache akan kembali dibuka paling cepat untuk pengadaan di 2014," kata anggota Komisi I DPR Hayono Isman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/11).

Tambah Hayono, Komisi I menyetujui adanya permintaan penundaan pembelian Apache dari AS tersebut mengingat yang berkepentingan dalam hal ini user-nya sendiri (TNI AD).

Hayono mengatakan, ihwal penundaan pembelian Apache ini, karena pihak TNI AD meminta agar anggaran pengadaan heli serbu itu di luar anggaran reguler pada pagu anggaran di APBN 2013. "Mereka (TNI AD) mengakui harga Apache meski second tetap mahal. Karenanya jika Apache itu dibeli dengan menggunakan anggaran reguler TNI AD di APBN, dikhawatirkan akan mengganggu program yang sudah ada. Karenaya mereka meminta alokasi anggarannya lewan on top. Karena anggarannya belum terlihat jelas, akhirnya TNI AD memutuskan untuk menunda saja pembelian Apache di 2013 tersebut," ujar politisi Partai Demokrat ini.

Hayono menjelaskan, Senat AS telah memberi dukungan bagi rencana Pemerintah Indonesia membeli heli serbu Apache tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan Senator AS Richard G Lugar yang melakukan kunjungan ke Komisi I DPR pada Rabu (31/10).

Hayono mengatakan, dari kunjungan Richard G Lugar kemarin itu terungkap, sudah ada congressional notice kepada Pemerintah AS yang berisi pemberitahuan tidak ada penolakan terhadap penjualan heli Apache ke Indonesia.

Seperti diketahui, AS berencana menjual sejumlah heli Apache ke RI. Rencana penjualan itu dikemukakan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, kepada Menlu RI Marty Natalegawa saat bertemu di Washington DC pada 20 September silam.

Apache yang ditawarkan AS ini adalah seri AH-64D Longbow. Jenis yang diproduksi Boeing ini merupakan helikopter andalan Angkatan Darat AS untuk operasi tempur terbatas. Tipe ini menggantikan helikopter AH-1 Cobra. Angkatan Darat AS sendiri sudah menggunakan Apache sejak Maret 1997. Dibanding seri pendahulunya, AH-64D Longbow ini memiliki sejumlah kelebihan dalam konektivitas digital, sensor, sistem persenjataan, peralatan pelatihan, dan sistem dukungan pemeliharaan.

Sumber: Jurnal Parlemen

Dua Unit Leopard Dipamerkan di Indo Defence 2012

Model tank Leopard yang akan dimiliki TNI AD, dipamerkan di pameran alutsista TNI AD di Monas pada Oktober 2012. (Foto: Berita HanKam)

30 Oktober 2012, Jakarta: Dua unit tank tempur utama Leopard dipastikan datang pada pekan ini. Tank yang didatangkan dari Jerman itu masing-masing terdiri atas satu unit jenis Leopard 2A4 dan satu unit jenis Leopard 2 Revolution.

"Dua tank ini akan datang pada 3 November ini dan rencananya dipamerkan di Indo Defence Expo pada 7-10 November mendatang," kata Pos Hutabarat, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, di Kantor Kementerian Pertahanan, Selasa, 30 Oktober 2012.

Kedatangan Leopard, menurut Pos, akan menutup kedatangan alat utama sistem persenjataan yang sudah memasuki penghujung 2012. "Kemarin Tucano sudah datang, sepertinya setelah ini tidak ada lagi senjata yang akan datang," kata dia.

Wakil Menteri Pertahanan Shafrie Syamsudin menyatakan semua tank yang datang sudah bisa dipakai oleh militer Indonesia. "Semuanya baru, tinggal pakai, tidak perlu lagi upgrade, tidak perlu lagi refurbishment," kata dia.

Dua unit tank Leopard ini merupakan penyerahan tahap pertama. Dengan dana sekitar US$ 287 juta, Indonesia membeli 40 unit Leopard 2A4, 63 unit Leopard 2 Revolution, dan 10 unit tank pendukung Leopard 2, 50 unit medium tank Marder 1A3. "Proses politik sudah selesai, administrasi sudah, tinggal mengecek skema produksi dan pembiayaan," ujar Sjafrie.

Sumber: TEMPO

Koarmabar Siapkan 9 Kapal Perang untuk Latgab 2012

Korvet kelas Parchim KRI Pattimura-371. (Foto: Dispanarmabar)

29 Oktober 2012, Jakarta: Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) direncanakan menyiapkan 9 unsur KRI yang dilibatkan dan tergabung dalam Latihan Gabungan (Latgab) 2012 yang akan melaksanakan manuver lapangan di perairan Laut Sulawesi dan pendaratan Amphibi di pantai Sangatta, Kalimantan Timur.

Sembilan unsur kapal perang RI yang dilibatkan dari Koarmabar meliputi unsur Kapal Perang jenis Perusak Kawal 5 KRI terdiri dari: KRI Patimurra-371, KRI Teuku Umar-385, KRI Wiratno-379, KRI Silas Papare-386, dan KRI Tjiptadi-381, yang sehari-hari di bawah pembinaan Satuan Kapal Eskorta Komando Armada RI Kawasan Barat (Satkor koarmabar).

Selain itu jenis FPB 57 KRI Todak-631 dan KRI Barakuda- 633 yang sehari-hari dibawah pembinaan Satuan Kapal Cepat Komando Armada RI Kawasan Barat (Satkat Koarmabar) dan 2 KRI jenis angkut Tank tipe Froch KRI Teluk Celukan Bawang-532 dan KRI Teluk Sibolga-536 yang sehari-hari di bawah pembinaan Satuan Kapal Amfibi Komando Armada RI Kawasan Barat (Satfib Koarmabar).

Dari sejumlah Kapal Perang RI jajaran Koarmabar tersebut, dua unsur yang dilibatkan jenis Fast Patrol Boat (FPB) 57 m, merupakan produksi dalam negeri yang dibuat oleh putra-putra Indonesia yaitu KRI Barakuda-633 mulai dioperasikan tahun 1995 dan saat ini dengan komandan Mayor Laut Arya Delano, sedangkan KRI Todak-631 dengan Komandan Mayor Laut (P) Rubiantoro mulai dioperasikan oleh TNI AL pada tahun 2000.

Sumber: Dispenarmabar

Koarmabar Operasikan 10 Kapal Perang Produksi Lokal

KRI Krait.

29 Oktober 2012, Jakarta: Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar ) saat ini telah mengoperasionalkan lebih dari 10 unsur Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) jenis kapal patroli Fast Patrol Boat (FPB) 57, Patrol Craft (PC) 40 dan Kapal Cepat Rudal (KCR) yang diproduksi putra-putra Indonesia di dalam negeri dalam mendukung kegiatan operasi patroli keamanan laut di perairan Wilayah Indonesia dalam rangka mempertahankan dan menjaga keutuhan NKRI.

Unsur KRI yang telah dioperasikan Komando Armada RI Kawasan Barat meliputi kapal patroli jenis Fast Patrol Boat (FPB) 57 diantaranya KRI Barakuda-633 yang dioperasikan sejak tahun 1995 dilengkapi dengan heli deck, KRI Todak–631, KRI Lemadang-632 termasuk kapal cepat yang diluncurkann tahun 2003.

Selain itu sejumlah kapal patroli cepat jenis PC diantaranya KRI Boa-807, KRI Viper-820 , KRI Welang-808, KRI Sanca-815 yang diproduksi oleh Fasilitas pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan) di jajaran Pangkalan Utama TNI AL. Sedangkan KRI Tarihu-829 memiliki panjang 40 m, lebar 7,3 m, dilengkapi dengan persenjataan meriam kaliber 20 mm dan 12,7 mm dan memiliki kemampuan menempuh kecepatan 25 knot.

KRI Krait-827 diluncurkan tahun 2008 dengan kemampuan kecepatan sampai dengan 28 knot diproduksi oleh Fasharkan Mentigi Lantamal IV bekerja sama dengan mitra kerja. Sementara unsur KRI yang oleh galangan mitra kerja diantaranya KRI Kobra -867 dan KRI Anaconda-868 .

Untuk KRI jenis Kapal Cepat Rudal memiliki panjang 40 meter dengan memiliki kecepatan sampai 30 knot diantaranya KRI Clurit-641 diluncurkan tahun 2011 dan KRI Kujang-642 yang diluncurkan tahun 2012.

Sejumlah unsur KRI dibawah jajaran Komando Armada RI Kawasan Barat tersebut pernah dioperasikan oleh Komando pelaksana Opererasi Gugus Tempur laut Komando Armada RI Kawasan Barat,(Guspurla Koarmabar ) dan Gugus Keamanan laut Komando Armada RI Kawasan Barat (Guskamla Koarmabar ) dan beberapa unsur KRI ditempatkan di Pangkalan Utama Jajaran Komando Armada RI Kawasan Barat meliputi Lantamal I, II, III dan IV.

Unsur KRI produksi dalam negeri tersebut telah dilibatkan dalam berbagai operasi keamanan laut dan kegiatan SAR serta latihan Armada Jaya serta latihan bersama dan patroli terkoordinasi dengan negara tetangga.

Sumber: Dispenarmabar

Makelar Bikin Harga Alutsita Meroket

SMB 12,7mm senapan penangkis serangan udara yang sudah uzur masih digunakan Arhanud. (Foto: Berita HanKam)

29 Oktober 2012, Jakarta: Persenjataan TNI tidak hanya jauh dari kebutuhan kekuatan minimum, tapi kondisinya juga mengenaskan. Mayoritas senjata berusia 25-40 tahun dan tak sedikit yang ngadat ketika digunakan. Akibatnya, tak semua senjata TNI ini siap dipakai saat bertempur.

Data Sekolah Staf Komando TNI pada 2005, misalnya, menunjukkan skuadron tempur Angkatan Udara hanya memiliki tingkat kesiapan rata-rata 30 persen. Hampir 30 persen tank dan 48,2 persen meriam milik Angkatan Darat rusak. Sedangkan sebagian besar kapal perang Angkatan Laut sudah berusia di atas 25 tahun.

Kondisi ini kian parah karena nyaris tak ada peremajaan senjata. Bahkan, menurut Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Mahfudz Siddiq, sejak reformasi 1998 hingga akhir 2010, nyaris tak ada pengadaan senjata baru. Karena itu, menurut Mahfudz, peremajaan dan modernisasi persenjataan TNI mendesak dilakukan.

Anggaran pertahanan yang cekak dianggap sebagai penyebab. Sejak 2004, bujet militer memang naik dari Rp 21,7 triliun menjadi Rp 72,54 triliun pada 2012. Namun, anggaran itu tak sepenuhnya dipakai untuk pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista). Hanya sekitar Rp 28 triliun alokasi untuk pos ini. Baru pada 2030, menurut Asisten Bidang Kebijakan Komite Kebijakan Industri Pertahanan Said Didu, anggaran pembelian peralatan militer akan menembus Rp 100 triliun per tahun.

Kisah Jenderal Pramono Edhie Wibowo Menghadapi Makelar Alutsista

Mafia pengadaan juga menggerus dana pembelian alat tempur ke luar negeri. Makelar senjata membuat harga berlipat-lipat. Jenderal Pramono Edhie Wibowo mengisahkan pengalaman ketika Angkatan Darat hendak membeli 5.000 teropong Trijicon dari Amerika Serikat guna melengkapi senapan serbu SS1 buatan Pindad.

Rekanan mengajukan harga Trijicon Rp 30 juta per unit. Merasa harga itu tak masuk akal, Pramono mengeceknya di Internet. Ia menemukan harga pasar teropong hanya US$ 1.900 atau sekitar Rp 19 juta.

Mengetahui harganya lebih murah, adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu akhirnya mengutus perwiranya langsung terbang ke pabriknya di Amerika Serikat. Pramono terkejut karena harga dari pabrik itu hanya Rp 9 juta per unit. “Kurang dari sepertiga harga yang ditawarkan rekanan itu,” ujar Kepala Staf Angkatan Darat ini.

Pramono mengatakan kecewa berat terhadap praktek agen peralatan militer itu. Ia menyebutkan rekanan kadang-kadang diperlukan. Namun, ia meminta mereka tidak mengambil keuntungan yang berlipat-lipat. “Sama-sama bela negara, harusnya jangan gitu-gitu amat,” katanya.

Peran Makelar Alutsista

Peran pihak ketiga alias makelar dalam pengadaan peralatan militer ditengarai bahkan lebih dominan dibandingkan dengan penggunanya.

Broker, yang mewakili produsen, umumnya menyorongkan peralatan pada awal masa penyusunan anggaran. Angkatan atau Kementerian Pertahanan kemudian menyusun spesifikasi pembelian peralatan militer berdasarkan tawaran itu. Tentu saja, seperti yang terjadi pada pembelian helikopter tempur Mi-17 dari Rusia pada 2007, suap mewarnai proses ini. Analis militer menyebutkan, pembelian model ini berdasarkan desakan pemasok (supplier driven factors) dan tak semata muncul dari kebutuhan (need driven analysis).

Potensi korupsi dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan memang sangat besar. Soalnya, peralatan militer memiliki spesifikasi khusus yang acap tidak ada pembandingnya. Produsennya pun terbatas, bahkan pada beberapa peralatan hanya ada produsen tunggal. Apalagi, dengan alasan rahasia, pengadaan dilakukan melalui penunjukan langsung.

Meski dinyatakan telah jauh berkurang, peran makelar--juga korupsi--dalam pembelian senjata ternyata masih cukup besar. Dengan karakteristik peralatan yang dibeli, seperti dikatakan Said Didu, Asisten Bidang Kebijakan Komite Kebijakan Industri Pertahanan, peluang tertinggi terjadinya kebocoran ada pada Angkatan Laut, sementara yang terkecil pada Angkatan Darat.

Sumber: TEMPO

Para Petinggi TNI Hadiri Latgab 2012

Sejumlah prajurit TNI yang terlibat dalam Latihan Gabungan TNI tahun 2012 memperagakan manuver Kapal Perang saat kegiatan Tactical Floor Game (TFG) di gedung Panti Perwira Koarmatim, Ujung, Surabaya, Kamis, (25/10). Dalam Tactical Floor Game ini dipaparkan kegiatan Latgab TNI secara rinci dan bertahap mulai H-8 hingga H+8, Latgab TNI tahun 2012 melibatkan 11.693 personel, enam unit Tank Scorpion, dua Stormer APC, tiga puluh lima kapal perang, empat pesawat tempur SU-27/30, enam pesawat Hawk SPO, delapan pesawat angkut, dua puluh unit BTR-50 PK/PM, lima unit BVP-2, empat unit KAPA-61, dua unit Roket RM 70 Grad dan lima unit Tank PT-76. (Foto: ANTARA/KUWADI/ss/nz/12)

29 Oktober 2012, Sangatta: Latihan Gabungan Setingkat Brigade Tiga Angkatan TNI di kawasan Pantai Sekerat Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur, akhir November 2012 dijadwalkan dihadiri 39 jenderal berbintang empat hingga satu.

"Para jenderal akan melihat langsung prajurit TNI bertempur di lapangan," kata Komandan Distrik (Kodim) 0909/SGT, Letkol (Inf) Husni Mubarak, Minggu.

Selain Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Soeparno dan Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Imam Sufaat, para jenderal yang dipastikan hadir lima orang berbintang tiga, 27 berbintang dua, dan tiga orang berbintang satu, serta sejumlah tamu VVIP dari DPR RI.

Menurut Dandim 0909/SGT Letkol (Inf) Husni Mubarak, Latgab TNI Setingkat Brigade di Kutai Timur, rencananya akan melibatkan melibatkan 11.693 personel dari tiga angkatan, TNI AD, TNI AL dan TNI AU.

Untuk mendukung pelaksanaan latihan ini TNI, akan melibatkan unsur Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) seperti kapal perang jenis perusak KRI Patimurra-371, KRI Teuku Umar-385, dan KRI Tjiptadi-381,KRI Silas Papare-386 dan KRI Wiratno -379.

Dikatakannya, latgab 2012 itu dilaksanakan dalam dua bentuk yakni latihan posko dan latihan lapangan.

Latihan posko digelar di Komando Latihan Armada Timur (Kolat Armatim) mulai 20 hingga 25 Oktober 2012 yang melibatkan 931 personel yang terdiri dari 240 personel sebagai penyelenggara dan 691 sebagai pelaku.

"Latihan Gabungan TNI Tahun 2012 dibuka Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono di Koarmatim Ujung Surabaya, Sabtu (20/10), dihadiri KSAD, KSAL, KSAU, dan Komandan Korps Marinir, bertujuan meningkatkan dan menguji kemampuan prajurit TNI," katanya.

"Terkait rencana latgab akhir November 2012 mendatang, kami terus melakukan koordinasi dengan Pemkab Kutai Timur dan masyarakat, agar nantinya berjalan sukses seperti latgab yang selama ini dilakukan di Kutai Timur," katanya.

Sumber: ANTARA News