Panser Anoa dan Pesawat N219 Dipamerkan di ITB

Pesawat N219. (Foto: BBPT)

4 Februari 2012, Jakarta: Sebuah panser Anoa buatan PT Pindad menutup Jalan Ganesha, Bandung, Sabtu, 4 Februari 2012. Mobil komando itu dipamerkan pada ITB Fair yang berlangsung 3-5 Februari 2012.

Puluhan pengunjung terlihat mengerumuni kendaraan berbahan baja tersebut yang ditempatkan tepat di seberang gerbang kampus ITB. Sebagian memanfaatkan untuk memotret dan menaiki kabin belakang panser yang dibuka.

Tak jauh dari situ, PT Dirgantara Indonesia memamerkan purwarupa pesawat N219. Pesawat berpenumpang 19 orang itu dirancang untuk digunakan di daerah terpencil sekaligus sebagai pengangkut barang.

ITB Fair merupakan acara rutin dua tahunan. Acara ini menampilkan berbagai karya mahasiswa ITB yang tergabung dalam puluhan himpunan kampus, dosen, juga sejumlah produk BUMN dan swasta.

Menurut salah seorang panitia acara, Adelia, beberapa wahana yang bisa dinikmati pengunjung tanpa tiket itu adalah planetarium kecil, gua ITB, dan alunan musik angklung yang dimainkan oleh robot alias Klungbot. "Ada juga festival kuliner mulai jam makan siang nanti," ujarnya, Sabtu, 4 Februari 2012.

Acara yang dimulai pukul 10 pagi hingga 10 malam itu tersebar dari depan gerbang hingga tengah kampus. Malam nanti, juga akan digelar Pasar Malam dengan iringan musik.

Sumber: TEMPO

TNI AU akan Tempatkan 6 unit PUNA di Lanud Supadio

PUNA Wulung. (Foto: Ristek)

3 Februari 2012, Jakarta: TNI AU memastikan akan melakukan pengadaan enam unit Pesawat Terbang Nirawak (PUNA). Keenam pesawat ini nantinya akan ditempatkan di Landasan Udara (Lanud) Supadio di Pontianak.

“Dalam rencana pengadaan untuk memenuhi Minimum Essential Forces (MEF) kami akan mengadakan enam unit PUNA,”kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Azman Yunus di Jakarta, Jumat (3/2).

Menurut Azman, TNI AU berencana menempatkan pesawat tersebut di Pontianak. Ke depan, TNI AU berharap memiliki satu skadron PUNA. “Kalau butuh skadron pesawat tanpa awak, bisa saja. Kami akan menuju kesana,” jelasnya.

TNI AU disebut-sebut akan melakukan pengadaan PUNA asal Israel. DPR RI menolak rencana pembelian ini. DPR beralasan, Israel telah terlalu banyak melakukan pelanggaran HAM.

Bagi TNI AU, dari manapun pesawat itu tidak menjadi pertimbangan asalkan memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan. Namun begitu, kepastian apa yang menjadi kebutuhan TNI AU dariPUNA tersebut belum disusun karena tim penyusunnya belum terbentuk.

Sebelumnnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan belum mengetahui rencana pengadaan PUNA tersebut.

Sumber: Jurnas

KRI Nanggala Dijadwalkan Tiba 6 Februari di Surabaya

KRI Nanggala-402 saat uji coba pelayaran di Korsel. (Foto: Kaskus)

3 Februari 2012, Jakarta: Kapal selam TNI-AL, KRI Nanggala-402 dalam pelayaran kembali ke Tanah Air setelah dua tahun direparasi total di galangan kapal Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Okpo, Korea Selatan. Direncanakan dia akan merapat ke pangkalannya di Komando Armada Indonesia Kawasan Timur TNI-AL, Surabaya, pada 6 Februari nanti.

Kepala Staf TNI-AL, Laksamana TNI Soeparno, dan sejumlah besar pimpinan TNI-AL beserta pimpinan DPR akan menyambut kehadiran kembali kapal selam tipe U-209/1300 buatan Jerman pada 1981 itu. Dengan kehadiran kembali KRI Nanggala-402 maka lengkap kekuatan kapal selam Indonesia karena KRI Cakra-401 telah lebih dahulu memperkuat arsenal bawah laut Tanah Air.

Selama perawatan total di Korea Selatan itu, KRI Nanggala-402 bermesin diesel-listrik buatan galangan kapal di Kiel, Jerman, itu diperkuat struktur kapal, "kulit" bajanya, sistem navigasi, dan persenjataan bawah air serta sonarnya. Yang terakhir ini sangat vital dan bisa dibilang menjadi mata, telinga, dan indra peraba kapal selam untuk menghantam ataupun penghindari lawan.

Kali ini, KRI Nanggala-402 dikomandani Letnan Kolonel Pelaut Purwanto, melayari perairan di selatan Korea Selatan hingga memasuki perairan Nusantara. Kapal berkelir hitam dengan beberapa menara pengintai dan penghisap udaranya itu telah meninggalkan Indonesia sejak Desember 2009 dan menjalani pelayaran percobaan pasca perawatan besar di Korea Selatan pada Desember 2011.

Sebelum KRI Nanggala-402, galangan kapal sama di Okpo, Korea Selatan, itu juga sukses merawat secara menyeluruh terhadap KRI Cakra-401, kapal selam identik dengan dia mulai Mei 2004 hingga 13 Februari 2006. Dengan kedua proses perawatan berat itu, Indonesia juga menyerap pengetahuan dan penguasaan teknologi perkapalselaman dari negara maju.

Sejak pertama kali memiliki kapal-kapal selam pada masa Orde Lama, TNI-AL menamai flotila kapal selamnya dengan nama-nama senjata perwayangan. KRI Nanggala-402 mengambil nama dari senjata pewayangan "Nanggala", sebagaimana halnya dengan KRI Cakra-401, dibuat galangan kapal Howaldtswerke, Kiel, Jerman pada 1981 tipe U-209/1300.

Kapal selam ini memiliki bobot mati 1.395 ton, berdimensi 59,5 meter x 6,3 meter x 5,5 meter. Dengan mesin diesel elektrik mampu melaju dengan kecepatan kurang lebih 25 knot di dalam air, menyelam di kedalaman sekitar 200 meter dari permukaan lut, dan diawaki 35 anak buah kapal termasuk komandannya.

Indonesia merupakan negara pertama di ASEAN yang memiliki kapal selam, sejak masa pemerintahan Soekarno. Tercatat Indonesia pernah memiliki hingga 12 kapal selam kelas Whiskey dari Rusia, bahkan sebagian sempat "dipinjamkan" secara diam-diam kepada Pakistan untuk menghadapi armada laut India pada dasawarsa '60-an.

Dalam banyak buku ajar dan praktik peperangan laut dan maritim, kepemilikan dan pengerahan kapal selam bernilai amat sangat strategis. Kapal selam juga mampu menjadi alat pemunah akhir yang sangat sulit diperkirakan manuvrabilitasnya dalam banyak peperangan laut dunia.

Walau saat itu Indonesia merupakan negara baru, namun Presiden Soekarno sangat paham akan peran strategis flotila kapal selam itu, sehingga pendekatan dengan Blok Timur menghasilkan kehadiran 12 kapal selam kelas Whiskey dari Rusia itu.

Di ASEAN, belakangan Singapura memiliki empat kapal selam bekas Kerajaan Swedia dari kelas Sjoormen (di Inggris dikenal sebagai kelas Challenger); diikuti Malaysia yang membeli kapal selam baru kelas Scorpene dari Perancis.

Sumber: ANTARA News

Al Muzzammil: Puji Pangkostrad Pesan Esemka

(Foto: tubasmedia)

3 Februari 2012, Senayan: Anggota Komisi I DPR dari F-PKS Al Muzzammil Yusuf memuji Pangkostrad Letjen TNI AY Nasution yang telah memesan 20 unit Mobil Esemka.

"Ini menunjukkan keberpihakan beliau terhadap produk dalam negeri. Saya sangat mengapresiasi sikap beliau," ujar Muzzammil di Gedung DPR RI, Jumat (3/2).

Menurut Muzzammil, sikap Pangkostrad ini patut diteladani para jenderal dan pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. Sebab, sikap Pangkostrad sesuai dengan perspektif publik yang menghendaki dan merasa bangga dengan produk dalam negeri. "Inilah upaya mendekatkan perspektif TNI dengan masyarakat. Tentu akan menuai simpati dari publik," tegasnya.

Muzzammil berharap sikap yang sama diperlihatkan dalam memajukan industri pertahanan strategis dalam negeri. Ia menilai selama ini keberpihakan Kemhan dan TNI kepada industri strategis dalam negeri masih rendah. Padahal, banyak anak bangsa yang sudah mampu memproduksi alutsista.

"Sebagai contoh pesawat intai yang kita butuhkan tidak perlu impor. Pesawat ini sudah mampu dibuat oleh BUMN Industri Strategis atau perusahaan swasta dalam negeri di mana SDM-nya adalah lulusan perguruan tinggi seperti ITB dan ITS," kata Muzzammil.

Dalam pandangan Wakil Ketua Fraksi PKS ini, jika para anak bangsa ini diberdayakan mereka mampu mengadakan pesawat intai dengan kualitas yang relatif sama, lebih terjaga keamanannya dengan harga yang lebih murah dibandingkan impor. "Dari informasi yang kami dapat, pesawat intai buatan alumni ITB laku di luar negeri. Jika negara lain beli kenapa Kemhan tidak membeli produk anak bangsanya sendiri dan terus mendukungnya agar produk mereka bisa lebih baik?" tanyanya.

Jika hal ini dilakukan, Muzzammil meyakini target 50 persen pengadaan alustista dari industri strategis dalam negeri dapat tercapai pada 2019. Dengan demikian, Indonesia tidak lagi bergantung alutsista dari luar negeri. "Mari berikan kepercayaan kepada anak bangsa terbaik kita untuk memajukan industri strategis dalam negeri. Saya yakin ini akan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia di dunia internasional suatu saat nanti," jelas Ketua Poksi I dari Fraksi PKS ini.

Sumber: Jurnas Parlemen

PKS: Jangan Beli Senjata Israel yang Bunuh Warga Palestina

3 Pebruari 2012, Jakarta: Rencana pembelian pesawat tanpa awak milik Israel menuai kecaman. Salah satunya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Melalui kadernya di DPR, Al Muzzammil Yusuf mendesak Kementerian Pertahanan dan TNI mempertimbangkan aspek teknis dan politis terkait rencananya membeli pesawat intai milik Israel.

"Sebagai penjaga konstitusi, TNI harus tegas menolak bekerja sama dengan Israel, negara penjajah yang bertentangan dengan Konstitusi RI," ujar anggota Komisi I DPR di Jakarta, Jumat (3/2).

Karena, menurut Muzzammil yang juga Wakil Ketua FPKS DPR itu, secara teknis, TNI nantinya akan kesulitan dalam pengadaan suku cadangnya mengingat Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Sedangkan secara politis, kata Muzzammil, bekerja sama dengan Israel tidak sesuai dengan Konstitusi RI karena Israel adalah penjajah yang telah banyak menewaskan korban sipil di Palestina.

"Dalam Pembukaan UUD 1945 telah jelas-jelas bahwa Indonesia tidak mengakui penjajahan yang dilakukan oleh negara mana pun, termasuk Israel. Bagaimana mungkin ini tidak menjadi pertimbangan TNI dan Kemenhan dalam membeli pesawat intai atau alutsista lainnya," ujarnya.

Lebih lanjut Muzzammil mengatakan, dirinya mendapatkan informasi bahwa tender pesawat intai ini sudah dilakukan sejak pertengahan tahun 2006. Tiga besar calon pemenang tender adalah perusahaan berasal dari Filipina, Rusia, dan Indonesia.

"Perusahaan dari Filipina inilah yang merupakan perwakilan dari Israel yang diduga telah menjadi pemenang dalam tender pesawat intai di Kemenhan. Apakah informasi ini benar? Saya berharap penjelasan dari Kemenhan," kata Muzzammil.

Muzzammil berharap agar TNI dan Kemenhan benar-benar mempertimbangkan kedua aspek tersebut dan konsisten untuk mendukung kemajuan dan kemandirian industri pertahanan strategis dalam negeri.

TNI AU Berencana Beli 16 Pesawat Tanpa Awak Israel

Mabes TNI AU mengakui berencana membentuk satu skuadron pesawat tanpa awak alias unmanned aero vehicle (UAE). Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama Azman Yunus, menyatakan kebutuhan TNI AU yang mendesak di antaranya adalah pemenuhan pesawat tanpa awak.

Azwan mengaku, pesawat intai diperlukan untuk membantu operasionalisasi TNI AU dalam merekam data potensi ancaman wilayah perbatasan dari udara. "Kami ingin membentuk satu skuadron atau 16 unit pesawat tanpa awak," kata Azwan kepada Republika, Kamis (2/2).

Menurut Azwan, TNI AU dalam kapasitas sebagai operator atau pengguna pesawat. Adapun pemilihan pesawat dan dari mana negara tempat pembelian pesawat menjadi kewenangan penuh Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Karena itu, pihaknya tidak mengetahui alasan mengapa akhirnya pilihannya jatuh kepada pesawat buatan Israel. "Kami hanya menyodorkan pesawat intai yang bisa terbang selama 10 sampai 13 jam. Yang memilih spesifikasi itu Kemenhan," terangnya.

Sumber: Republika

Rektor Unhan: Jangan Skeptis Melihat Pembelian Leopard

Leopard 2A4 SAF. (Foto: Mindef)

2 Februari 2012, Jakarta: Belum final rencana pembelian 100 tank 2A6 Leopard buatan Jerman dari Angkatan Darat Kerajaan Belanda. Rektor Universitas Pertahanan, Letjen TNI Syarifudin Tippe, mengajak masyarakat jangan skeptis melihat permasalahan tentang itu.

TNI-AD memerlukan main battle tank (MBT) Leopard 2A6 karena tank bekas asal Belanda itu memiliki teknologi canggih. "Tank ini bisa menjangkau sasaran secara presisi. Kita perlu tank ini, untuk mengembangkannya di masa depan," katanya, di Jakarta, Kamis.

Rencana pembelian 100 unit tank Leopard dari pemerintah Belanda merupakan keputusan yang tepat.

Di sisi lain, Tippe yang berasal dari korps infantri bisa menerima pendapat bahwa Leopard dengan bobot kosongnya yang 62 ton tidak pas dengan keadaan infrastruktur dan topografi Tanah Air.

Menurut dia, Leopard didesain bisa beroperasi di segala medan, sehingga cara melihatnya harus diproyeksikan menghadapi medan peperangan dan tidak semata mempermasalahkan penempatannya di Jakarta dan Surabaya.

"Kita jangan spektis melihat permasalahan. Tank ini bisa di segala medan dan tidak masalah digunakan seperti tank dalam Perang Dunia Kedua," ujar Syarifudin.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI-AD, Jenderal TNI Pramono E Wibowo, menegaskan, rencana pembelian 100 unit Leopard masih dalam perundingan. "Kami ini sedang mencari yang sesuai dengan permintaan prajurit di lapangan serta anggaran yang tersedia, " kata Wibowo, di sela Rapat Pimpinan TNI Angkatan Darat 2012.

KSAD juga mengatakan telah meminta maaf kepada Dewan Perwakilan Rakyat karena komunikasi yang kurang berjalan dengan baik antara TNI AD dan badan legislatif. Dana dari pemerintah untuk meremajakan arsenal militer Indonesia sebanyak Rp14 triliun.

Sumber: ANTARA News

Peace Keeping Center Juga untuk Siaga Kekuatan

Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono (kanan) berbincang dengan (dari kanan-kiri) Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala BIN Mayjen TNI Marciano Norman dan KASAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo sebelum mengikuti sidang kabinet terbatas bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/2). Sidang tersebut membahas soal rencana kelanjutan pengembangan pembangunan Indonesian Peace and Security Centre (IPSC) di kawasan Canti Dharma, Sentul, Bogor, Jawa Barat. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/ed/mes/12)

2 Februari 2012, Jakarta: Kompleks Pusat Keamanan dan Perdamaian 'Santi Dharma' di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, mengalami perkembangan menjadi tujuh fungsi. Selain fungsi utama sebagai pusat pemeliharaan perdamaan dan keamanan, juga ada pusat siaga kekuatan (standby force) dan olahraga militer.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyampaikan hal ini di Kantor Presiden, usai rapat terbatas kabinet, Kamis (2/2) sore.

"Dengan adanya dinamika perubahan, center yang tadinya hanya untuk dua kegiatan, sekarang menjadi tujuh kegiatan. Maka kita laporkan langkah-langkah yang harus kita lakukan, terutama mengenai tata ruang, kemudian juga masalah pertanahannya juga berubah, lalu juga beberapa masalah koordinasi," Menhan Purnomo menjelaskan.

Menurut Purnomo, setidaknya akan ada lima lembaga kementerian terlibat atau akan terlibat dalam pembangunan kawasan Santi Dharma ini, sehingg koordinasi menjadi perihal penting. Beberapa lembaga yang terlibat, antara lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kemendikbud, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Purnomo juga menegaskkan bahwa target penyelesaian kawasan ini tetap tahun 2014.

Sumber: Presiden RI

Belanda Tetap Tarik Ulur Lepas Tanknya

Leopard 2 dioperasikan Angkatan Darat Jerman, Austria, Kanada, Denmark, Finlandia, Yunani, Belanda, Norwegia, Polandia, Spanyol, Singapura, Swedia, Turki, Portugal dan Chile. (Foto: DID)

2 Februari 2012: Pemerintah Belanda sudah kebelet ingin menjual alat utama sistem pertahanan (alutsista) tua mereka. Cuma, begitu ada negara yang bereaksi dan berniat membeli tank-tank, parlemen menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Begitu bunyi kalimat pembuka di harian De Pers hari Rabu (01/02).

Debu pasir bertebangan di sekitar tank tempur Leopard A26. Demikian foto yang terlihat di brosur Kementerian Pertahanan. Kabinet Mark Rutte ingin menambah kas negara dari penjualan 119 tank tipe tersebut. Calon pembeli sudah bermunculan, tapi perkaranya tidak sesederhana itu. Lihat saja kasus Indonesia. Perdebatan seru mengenai penjualan mencuat, baik di negara pemakan keju maupun di negara dengan 245 juta penduduk.

Tembus Hutan

Parlemen Belanda kepingin tahu apa rencana Indonesia, negara kepulauan yang memiliki ratusan hektar hutan, terhadap satu tank yang beratnya setara dengan lima puluh mobil Golfs Volkswagen. Lebih-lebih anggota parlemen khawatir dengan isu hak asasi manusia misalnya dengan rakyat Papua, penduduk asli Nugini. Akhir tahun lalu 12 orang tewas dan ratusan orang ditangkap ketika unjuk rasa pecah.

Menurut organisasi hak-hak asasi manusia, ada demonstran yang bahkan harus mendekam 20 tahun di tahanan dengan dalih mengacu pada undang-undang lama warisan Belanda kolonial. Bagi Partai Sosialis (SP), partai Buruh (PvdA) dan Partai Kiri Hijau (GroenLinks) serta partai Kristen Sosial Konservatif (ChristenUnie) ini sudah cukup menjadi alasan untuk urung melepaskan tank Belanda ke Indonesia. Alasan Partai Kebebasan (PVV) lain lagi. Penduduknya yang 86 persen muslim menjadi alasan keberatan bagi mereka.

Dipermalukan

Tapi ke mana rongsokan Belanda ini harus dijual? tulis De Pers. Selama bertahun-tahun, Belanda tidak pernah keberatan memasok tank ke Arab Saudi dan kendaraan lapis baja ke Mesir dan Bahrain, tapi sekarang banyak anggota parlemen yang keberatan. Bahkan untuk melepaskannya ke negara seperti Yaman dan Turkmenistan, mereka masih harus pikir-pikir dulu.

Ini tidak terlalu mengejutkan. Pada 14 Februari tahun lalu Belanda sontak dipermalukan ketika tayangan televisi mengenai pemberontakan Musim Semi Arab memperlihatkan lewatnya kendaraan perang yang dicurigai mirip dengan alat perang tua Belanda.

Dalam tanggapan terhadap pertanyaan anggota parlemen dari GroenLinks, Arjan El Fassed, Menteri Luar Negri Uri Rosenthal akhirnya harus mengakui bahwa Belanda lebih dari sekali melepaskan surplus pertahanannya ke Bahrain. "Ini termasuk kendaraan lapis baja (panser) 35 M-113 dan 25 YPR," tukas menteri dari Partai Liberal Konservatif (VVD) itu.

Pemasok Besar

"Juga di Mesir, pada insiden Maspero bulan Oktober, dimana 27 korban tewas, banyak panser yang digunakan," kata anggota dewan Joël Voordewind dari ChristenUnie. "Besar kemungkinan panser-panser bekas kami juga ada di antaranya."

Belanda rupanya pemasok besar kendaraan lapis baja. Hanya ke Mesir saja, antara tahun 1996 dan 2006 sudah lebih dari seribu panser yang terjual. Bahrain dan Mesir bersama-sama menyumbang kas negara Belanda sejumlah 200 juta euro.

Sekarang Indonesia juga berani membayar jumlah yang sama untuk tank-tank Leopard A26. Jumlah yang sulit ditampik oleh Menteri Pertahanan Hans Hillen, padahal kementeriannya harus menghemat 1 miliar euro. Untuk jumlah setinggi ini, menteri dari CDA itu rela mengesampingkan sebentar "moralitasnya."

Anggota dewan Martijn van Dam asal PvdA, yang sebelumnya gagal menghentikan rencana pengiriman tank ke Mesir berkomentar: "Negara yang sudah jelas-jelas ingin membeli tank, malah dilarang. Lihat dong negara-negara yang telah kita pasok sebelumnya, sebanyak apa demokrasi terjadi di sana?" Demikian De Pers.

Sumber: RNW

Komisi I Dukung Presiden dalam Pembelian Alutsista Tanpa Calo dan "Mark up"

Tank Scorpion dibeli dari Inggris saat pemerintahan Suharto. (Foto: Kostrad)

3 Februari 2012, Senayan: Komisi I DPR mendukung penuh peringatan Presiden SBY pada sidang terbatas kabinet bidang Polhukam hari ini Kamis (2/2) soal pengadaan Alutsista.

"Yaitu harus hindari mark-up akibat percaloan dan utamakan produk dalam negeri," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dalam pesan singkatnya yang diterima Jurnalparlemen.com.

Kata Mahfudz, untuk menghapuskan praktek mark-up, Kemhan dan Mabes TNI serta ketiga angkatan harus terbuka kepada Komisi I DPR tentang penganggaran dan penetapan kontrak pembelian. "Juga harus dipastikan tidak ada lagi terjadi perubahan-perubahan di tengah jalan. Kita semua tahu harga alutsista sifatnya abu-abu, tidak seperti belanja modal lainnya," ujarnya.

Sehingga, kata Mahfudz pengadaan alutsista itu memang harus terbuka. Agar tidak ada ruang bagi praktek mark-up. "Adapun soal pengadaan dari dalam negeri, Presiden harus cermat monitor daftar belanja alutsista dan bila perlu konfirmasi langsung kesiapan perusahaan-perusahaan industri pertahanan nasional dalam memenuhi produk alutsista," tegasnya.

Sebagai contoh, kata Mahfudz, pada tahun 2011 alokasi belanja alutsista ke dalam negeri baru sekitar 13 persen. Dengan alokasi anggaran modernisasi alutsista 2010-2014 sebesar Rp 150 triliun, mestinya minimal 40 persen dibelanjakan di dalam negeri atau dengan skema joint-production.

"Ini penting untuk merevitalisasi industri pertahanan nasional yang mulai didukung keuangannya oleh Menkeu melalui PMN sebesar Rp 3 triliun pada 2011. Jika hal-hal ini dijalankan dengan penuh komitmen, maka Komisi I DPR tidak ragu untuk terus mendorong peningkatan anggaran modernisasi alutsista TNI yang sudah banyak usang," ujarnya.

Juga yang terpenting, menurut Mahfudz, perlunya peningkatan prioritas modernisasi alutsista matra laut untuk maksimalkan pengamanan wilayah maritim Indonesia yang sangat luas dan masih rawan terhadap lalu-lintas ilegal yang merugikan perekonomian nasional.

"Saat ini potensi kerugian negara per tahun akibat illegal fishing, illegal logging, penyelundupan BBM, dan perompakan ditaksir mencapai nilai Rp 40 triliun," ujarnya.

Mahfudz menambahkan, bahwa Presiden SBY punya kesempatan 2 tahun lagi untuk majukan TNI dari aspek alutsista dan kesejahteraan prajurit. Sehingga Indonesia ke depan benar-benar disegani di kawasan dan bisa secara mandiri mengontrol wilayah kedaulatannya.

"Last but not least, prinsip yang sama juga harus dijalankan oleh Polri yang anggaran belanja modalnya juga sangat besar," tegasnya.

Jaleswari: Cegah Mark Up, TNI Harus Mampu Hapus Broker Alutsista

Pengamat Pertahanan Jaleswari Pramodhawardani menyambut baik imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta semua pihak menjalankan secara benar pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) di Tanah Air.

Menurut Jaleswari, semua pihak utamanya Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah seyogianya menerapkan prinsip transparan dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista tersebut. ”Saya kira pernyataan Presiden SBY itu tepat karena Alutsista itu dibeli dari APBN. Sesuatu yang menyangkut APBN itu harus transparan karena menyangkut dana publik,” ujar Jaleswari saat berbincang dengan Jurnal Nasional, Kamis (2/2).

Jaleswari melanjutkan dirinya dapat memahami imbauan Presiden SBY tersebut. Pasalnya sambung dia, sudah menjadi rahasia umum apabila pengadaan Alutsista TNI selama ini kerap disusupi oleh broker atau makelar.

”Broker-broker harus dihilangkan. Karena Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono beberapa tahun lalu juga pernah menyatakan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) itu penuh borok dan bocor,” katanya.

Untuk itu kata Jaleswari lagi, dalam rangka penerapan transparansi dan akuntabilitas tersebut maka TNI harus konsisten dalam menjakankan Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan. Renstra ini harus tetap dijalankan secara berkelanjutan meski terjadi pergantian di pucuk pimpinan TNI. ”Tidak hanya TNI tapi juga semua pihak harus mendukung berjalanya Renstra tersebut,” katanya.

Sumber: Jurnal Parlemen/Jurnas

Presiden: Jangan "Mark Up" dan Kongkalikong Pembelian Alutsista

Tank Scorpion milik TNI AD. (Foto: Kostrad)

2 Februari 2012, Jakarta: Modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) merupakan keharusan untuk dapat menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Namun, Presiden mengingatkan, jangan ada penggelembungan (mark up) dan kongkalikong dalam pengadaannya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan hal ini dalam pembukaan rapat terbatas kabinet bidang polhukam, di Kantor Presiden, Kamis (2/2) siang.

"Kita memberi ruang dan kesempatan kepada siapapun yang berbisnis di bidang pengadaan alutsista sebagaimana yang dulu terjadi, tetapi jalankan bisnis itu dengan baik. Jangan ada mark up, jangan lobi sana lobi sini, menggalang sana- menggalang sini, akhirnya harganya jadi berlebihan, negara dirugikan, jumlahnya berkurang sehingga kemampuan negara, kemampuan prajurit kita untuk bertempur berperang menjadi berkurang," Presiden SBY menegaskan.

Presiden meminta jajaran kabinet dan pimpinan TNI menjelaskan soal modernisasi alutsista ini secara gamblang kepada masyarakat. "Tidak keliru kalau masyarakat atau publik kita ingin tahu apa yang tengah dilakukan oleh negaranya, oleh pemerintahnya. Saya juga menganggap wajar dan perlu kalau kalangan parlemen atau DPR juga memandang perlu untuk melakukan pembahasan secara mendalam ataupun pihak-pihak yang lain," ujar Presiden.

Penjelasan soal modernisasi alutsista ini perlu disampaikan seterang-terangnya sehingga rakyat mengerti dan program tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. SBY memberikan contoh dengan mengatakan bahwa untuk menghadapi ancaman keamanan di negeri sendiri, negara tidak boleh lemah, dan tidak boleh jauh tertinggal.

"Sampaikan pula sudah lama kita tidak melakukan modernisasi dan pembangunan kekuatan yang memadai," Presiden SBY menambahkan. "Dengan demikian kekuatan bersenjata kita dalam hal modernisasi aludsista, perlengkapan dan peralatan yang lain memang tertinggal dibanding negara-negara lain."

Sumber: Presiden RI

Modernisasi Alutsista TNI AD Bertahap

2 Februari 2012, Yogyakarta: Masyarakat sudah mahfum bahwa persenjataan TNI-AD banyak yang sudah lama. "Pembaruan persenjataan itu untuk menggantikan yang telah tua," kata Letnan Jenderal TNI Azmyn Y Nasution, di Yogyakarta, Kamis.

Dia menjadi salah satu pembicara dalam seminar "Membangun Karakter bangsa Melalui Pendidikan Wawasan Kebangsaan" di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, sebagian besar persenjataan TNI-AD telah berusia tua, sehingga perlu diganti. Pergantian akan dilakukan secara bertahap.

"Pemerintah telah menyediakan anggaran yang cukup memadai. Anggaran itu bukan untuk menambah tetapi mengganti persenjataan yang telah tua," katanya.

Ia mengatakan, alutsista yang akan diperbarui antara lain senjata, panser, dan tank. Jika pengadaan Tank Leopard nanti disetujui, maka TNI-AD akan menggunakan tank jenis itu.

"Pengadaan Leopard akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan satu batalyon, yakni Batalion Kavaleri 8 Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur," katanya.

Sumber: ANTARA News

Inggris dan Jerman Galau India Pilih Rafale

Jalur perakitan akhir Rafale di fasilitas Dassault Aviation di Bordeaux-Mérignac, Perancis. (Foto: ©Dassault Aviation/S. Randé )

2 Februari 2012, London: Kemenangan jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation, Perancis dalam tender Medium Multi-Role Combat Aircraft (MMRCA), pembelian 126 jet tempur senilai 16,4 milyar dolar oleh pemerintah India. Menimbulkan kegalauan di Jerman dan Inggris, jet tempur Eurofighter Typhoon buatan konsorsium Inggris, Jerman dan Spanyol kalah dalam tender alutsista terbesar di dunia saat ini.

Pemerintah Jerman melalui Steffen Seibert juru bicara pemerintah, menyesalkan keputusan India memilih Rafale dibandingkan Eurofighter, Rabu (1/2).

“Pemerintah Jerman menyesalkan sebuah penawaran dari konsorsium Eurofighter telah diserahkan, hingga sekarang, tidak diterima,” ujar Seibert.

Perdana Menteri Inggris David Cameron pada parlemen mengatakan akan berusaha keras agar India beralih memilih Typhoon, menurutnya pesawat tempurnya bagus. Eurofighter jauh lebih baik kemampuannya dibandingkan Rafale dan Cameron akan berusaha membujuk India melihat dari sisi ini.

Kekalahan ini berakibat hilangnya sejumlah lapangan pekerjaan di Inggris, Jerman dan Spanyol.

Angkatan Udara India telah menghitung Rafale lebih murah dibandingkan Eurofighter dalam harga jual, pembuatan dan biaya perawatan dalam empat dekade usia pakai pesawat.

Konsorsium Eropa masih berharap pilihan India berubah dan memilih Eurofighter. India dan Perancis belum melakukan penandatangan kontrak. Valerie Pecresse juru bicara pemerintah Perancis mengatakan pembicaraan antara Perancis dan India terkait pembelian 126 jet tempur Rafale akan selesai dalam enam hingga sembilan bulan.

Pembelian Rafale menghidupkan kembali produksi jet tempur Rafale, setelah gagal dalam beberapa tender di luar Perancis. Angkatan Udara dan Laut Perancis telah memotong pembelian pesawat Rafale dari 336 unit menjadi 180 unit. Muamar Gaddafi mengumumkan akan membeli Rafale sebelum ditumbangkan dari kekuasaanya. Mantan Presiden Brasil Luiz Inacio de Silva tertarik mengakuisisi 36 unit Rafale tetapi penggantinya Presiden Dilma Rousseff memilih jet tempur lain.

Dassult diminta menyerahkan 18 unit Rafale yang dibuat di Perancis dalam tiga hingga empat tahun. Kemudian, sisa pesawat akan dibangun di Hindustan Aeronautics Ltd (HAL), Bangalore.

Rafale akan memperkuat enam skuadron AU India, setiap skuadron diperkuat 21 pesawat. Rafale dapat mendarat di kapal induk yang dioperasikan AL India, ini kelebihannya dibanding Eurofighter. Rafale hanya memerlukan landasan sepanjang 1300-1400 kaki, cocok dioperasikan di pangkalan dekat perbatasan. Dua mesin Snecma M88 membuat Rafale terbang pada kecepatan supersonik tanpa menggunakan afterburner. Radar Thales Active Electronically Scanned Array (AESA) akan dipasang di Rafale dan India mensyaratkan alih teknologi AESA dalam kontrak pembelian.

Angkatan Udara India telah menyeleksi enam jet tempur, Boeing F/A-18 Super Hornet, Lockheed Martin F-16IN Super Viper, Mikoyan MiG-35, Saab Gripen NG, Eurofighter Typhoon dan Dassult Rafale.

Pemerintah India selalu membeli alutsista dari luar negeri dalam jumlah besar dan disertai syarat alih teknologi. Naif rasanya, suatu negara membeli alutsista secara retail dari luar negeri mempersyaratkan alih teknologi dan bebas embargo.

India juga memesan alutsista dalam negeri dalam jumlah besar. HAL mengumumkan telah memperoleh pesanan 159 helikopter Dhruv untuk Angkatan Darat India. HAL juga akan memproduksi ratusan jet tempur Tejas untuk AL dan AU India.

@Berita HanKam
Sumber: Reuters/Business Standard

PTDI Buat Simulator Pesawat

CN-235. (Foto: Airbus Military)

2 Februari 2012, Jakarta: PT Dirgantara Indonesia (DI) mulai melakukan ekspansi bisnisnya dengan membuat simulator pesawat. Pengembangan tersebut tidak jauh bisnis utama perusahaan yaitu membuat pesawat dan komponen pesawat. Direktur Aircraft Service PT DI Rudi Wuraskito mengatakan, sudah ada beberapa unit simulator yang berhasil dibuat. Misalnya untuk pesawat jenis CN 235 dan Helikopter Super Puma. Tidak hanya itu, perusahaan yang dahulunya bernama Industri Pesawat Terbang Nasional (IPTN) tersebut juga membuat simulator untuk kapal laut. "Ada 3-4 simulator yang sudah kita buat," ungkap Rudi.

Untuk 1 unit simulator CN 235, lanjut Rudi, dijual seharga USD 12 juta. Sementara simulator Super Puma harga jualnya tidak diketahui. Sebab, PT DI hanya salah satu pemasok komponen. Bukan kontraktor utama. Tapi, untuk 1 unitnya perusahaan yang berpusat di Bandung tersebut mendapatkan USD 3 juta. "Itu sebagian saja. Kita subkontraktor. Kontraktor utama di Kementerian Pertahanan," katanya.

Menurut Rudi, PT DI baru mau fokus menekuni bisnis simulator tersebut. Dulunya, perseroan tidak bisa melakukan ekspansi usaha karena diminta fokus membuat pesawat saja."Awal kita membuat simulator karena ada yang minta. Malaysia yang memiliki 8 pesawat CN 235 meminta dibuatkan simulatornya. Super Puma karena TNI Angkatan Udara butuh. Cuma kita sifatnya membantu. Ada main kontraktor," kata Rudi.

Ditegaskan Rudi, saat ini pihaknya belum bisa langsung bersaing dengan produsen simulator lainnya. Terutama dari sisi branding. Harus dibangun kepercayaan dengan konsumen terlebih dahulu. "Kita lakukan kerja sama dengan yang sudah branded. Sehingga lebih murah harganya," ucap Rudi.

Untuk membuat simulator, tambah Rudi, hal utama yang diperlukan adalah data base pesawat. Data perilaku pesawat pasti dimiliki pabrik. Hanya, untuk mendapatkan data base tersebut tidak mudah. Harganya pun sangat mahal, mencapai 20 persen dari total harga simulator. "Kalau harga simulator USD 10 juta, maka data basenya USD 2 juta. Kalau bikin sendiri pakai teknologi kita bisa saving 30-40 persen. Ada penghematan yang cukup banyak," katanya.

Dikatakan Rudi, dalam 4-5 tahun mendatang diharapkan PT DI sudah mampu bersaing dengan produsen simulator lainnya. Saat ini, perusahaan sedang merintis dari yang keculu. Jika langsung memulai dengan besar banyak yang tidak percaya. "Simulator banyak ke aplikasinya. Sejauh ini kita lihat produk karena pesawat terbangnya apa," ujarnya.

Sumber: JPNN

Pemda Dilarang Terima Bantuan Militer dari AS

Korvet kelas Sigma di dermaga Ujung Surabaya. (Foto: Koarmatim)

2 Pebruari 2012, Jakarta: Pemerintah Provisin (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) diminta tidak mengambil keputusan sendiri soal bantuan berupa dukungan militer untuk menjaga perbatasan laut dari Amerika Serikat (AS). Setiap bantuan dari luar negeri dalam bentuk apapun harus melalui pemerintah pusat.

Hal ini dikatakan Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek, Kamis (2/2). "Penerimaan bantuan luar negeri tidak termasuk wewenang pemda (pemerintah daerah). Ada baiknya Gubernur Sulawesi Utara konsultasi dengan pemerintah pusat dan DPR," kata Reydonnizar.

Dia mengingatkan, sebelum menerima bantuan penjagaan militer perbatasan dengan Filipina tersebut, harus ada kesepakatan yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Pertahanan.

Karena itu, pihaknya meminta agar Pemprov Sulut tidak gegabah menerima bantuan, apalagi Kemendagri belum menerima laporan tersebut secara resmi. Meski begitu, pihaknya menyatakan, pengelolaan wilayah perbatasan bukan menjadi ranah Kemendagri. "Kami hanya mengelola potensi wilayah perbatasan. Soal pertahanan bukan ranah kami," ujar Reydonnyzar.

AS menawarkan bantuan ke Indonesia untuk memperkuat keamanan di kawasan Laut Sulut, salah satunya yang berbatasan dengan Filipina. Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Djouhari Kansil, Selasa (24/1), menggelar pertemuan dengan Deputy Political Counselor Kedutaan Besar AS di Indonesia Daniel Rochman dan Kapten Adriaan J Jansen dari Angkatan Laut AS.

"Pertemuan ini mendiskusikan bentuk-bentuk dukungan Amerika Serikat dalam rangka memperkuat pengamanan perbatasan di Sulawesi Utara yang memiliki daerah berbatasan dengan negara tetangga seperti Filipina," ungkap Juru Bicara Pemprov Sulut, Christian Sumampow.

Bantuan Militer AS untuk Keamanan Maritim Indonesia

Dari tahun anggaran 2006 hingga 2008, pemerintah Amerika Serikat (AS) telah memberikan bantuan dana sebesar 57 juta dolar AS atau sekitar Rp 510 miliar lebih melalui the National Defense Authorization Act Section 1206. Bantuan itu untuk mendukung Indonesia dalam membuat sebuah sistem pengawasan maritim terpadu atau IMSS.

Sistem pengawasan tersebut ditempatkan di beberapa lokasi strategis, seperti Selat Malaka, Laut Sulawesi, dan Selat Maluku.

Pengoperasian IMSS secara penuh akan meningkatkan kemampuan Indonesia untuk mendeteksi, melacak, serta memantau kapal-kapal yang melewati perairan Indonesia dan internasional.

"Kemampuan seperti ini sangat penting untuk memerangi pembajakan, penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan, dan terorisme baik di dalam perairan wilayah Indonesia maupun di perbatasan," kata laman Kedutaan Besar AS untuk Indonesia seperti dikutip Republika, Rabu (1/2).

IMSS juga membantu untuk mencapai tujuan AS dan Indonesia di bidang maritim, seperti yang telah dicanangkan dalam Kemitraan Komprehensif, serta menjadikannya sebuah contoh untuk kerjasama multilateral dengan Malaysia dan Filipina.

IMSS adalah jaringan terintegrasi antara kapal dengan pantai berbasiskan sensor, perangkat komunikasi, dan komputasi dengan mengumpulkan, mengirimkan, menganalisis dan menampilkan larik yang luas mengenai data kelautan. Dalam sistem ini, juga termasuk sistem identifikasi otomatis (AIS), radar permukaan, kamera pengintai, sistem pemosisi global (GPS), monitor peralatan, dan transmisi radio lalu lintas maritim di daerah operasional yang luas.

“Kemampuan melakukan sensor berulang-ulang dan banyakanya jalur komunikasi yang tersedia membuat IMSS menjadi sebuah sistem yang kuat dan handal.”

IMSS secara resmi diserahkan kepada Pemerintah Indonesia setelah dilakukan uji coba di Surabaya tanggal 25 Oktober 2011. IMSS dioperasikan oleh Angkatan Laut Indonesia, yang terdiri dari 18 Stasiun Pengawasan Pesisir (CSS), 11 Kapal berbasis radar, dua Pusat Komando Daerah, dan dua Pusat Komando Armada (Jakarta dan Surabaya).

Pemerintah AS tetap berkomitmen untuk meningkatkan kewaspadaan di wilayah perairan ini, dan telah mengalokasikan dana tambahan sebesar 4,6 juta dolar AS untuk pemeliharaan hingga 2014.

Sumber: Republika

Latihan Pembebasan Sandera Jarak Jauh

1 Februari 2012, Jakarta: Tiga buah pesawat angkut berat Hercules C-130 menderam dalam kegelapan malam di landasan bandara Halim Perdanakusuma. Dari dalam pesawat berlompatan sejumlah 91 personel dalam seragam gelap anti-teror dan segera menyebar sesuai taktik strategi penanggulangan teror. Mereka hendak membebaskan sandera di tiga tempat lingkungan bandara yang telah dikuasai teroris yaitu dua ruang tunggu bandara dan dalam kabin sebuah pesawat yang telah dibajak.

Guna menjaga kerahasiaan dalam melaksanakan operasi pembebasan sandera, maka anggota pasukan khusus anti teror Trimatra TNI melakukan penyusupan (infiltrasi) dalam kegelapan malam melalui udara dengan terjun bebas malam (night free Fall), sementara sisanya didaratkan secara ”Air Landed” (Pendaratan Menggunakan Peawat).

Air Landed dengan tiga buah pesawat Hercules C-130 dari Skadron Udara 31 Lanud Halim Perdanakusuma, ketiganya membawa pasukan khusus tiga matra TNI yaitu 32 personil dari Satuan-81 Kopassus TNI AD, 22 personil dari Denjaka TNI AL dan 59 personil Denbravo 90’ Paskhas TNI AU yang dilengkapi dengan kendaraan khusus roda dua roda empat serta peralatan pendukung operasi lainnya dengan persenjataan lengkap, Sniper, Anjing Pelacak (satwa) dan kendaraan penjinak Bom (Jihandak) Milik Detasemen Bravo 90’ Paskhas.

Seluruh rangkaian kegiatan latihan berlangsung senyap dan cepat seluruh teroris dapat dilumpuhkan secara cepat , walaupun ada jatuhnya korban luka-luka dan jiwa yang dialami beberapa sandera namun pertolongan dari tim medis dan kesehatan yang telah disiapkan dapat dengan mudah memberikan pertolongan dan dilarikan kerumah sakit terdekat.

Kegiatan yang dinamakan latihan pendahuluan Penanggulan Teror (Gultor) TNI Tri Matra VI telah dibuka secara resmi tanggal 30 Januari 2012,l difokuskan dalam perencanaan dan pelaksanaan keputusan serta langkah-langkah yang diambil serta prosedur yang diterapkan guna melumpuhkan teroris dengan meminimalisir jatuhnya korban jiwa sandera, personel anti teror dan masyarakat sipil.

Latihan pendahuluan tersebut disaksikan langsung Asisten Operasi Panglima TNI Mayor Jenderal TNI Hambali Hanafiah, Dankorpaskhas Marsekal Muda TNI Amarullah selaku direktur latihan (Dirlat), Danjen Kopasus, pejabat TNI dan seluruh Staf Komando Latihan serta dikendalikan langsung oleh Kawasdal Latihan Kolonel Psk Rollan DG. Waha.

Latihan Penanggulangan teror ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan operasi TNI, meningkatkan integrasi dan keterpaduan antara tiga satuan Gultor Tri Matra TNI dalam satu kesatuan komando. Keikutsertaan TNI dalam penanggulangan teror karena terorisme tidak hanya menyangkut masalah keamanan dan ketertiban masyarakat, namun juga menyangkut masalah yang lebih besar terkait masalah kedaulatan dan masalah keamanan nasional karena terkait langsung kepentingan nasional bangsa kita. Dalam situasi tertentu seperti tindakan teror seperti situasi penyanderaan dengan contoh pada lokasi di Luar negeri, didaerah terpencil dalam hutan rimba atau di lautan bebas serta di daerah perang, maka sudah jelas penanggulangan teror menjadi tugas dan tanggung jawab TNI.

Latihan Penanggulangan Teror TNI Tri Matra VI telah dibuka secara resmi oleh Asisten Operasi TNI, Mayjen TNI Hambali Hanafiah pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2012, dengan diawali dengan berbagai kegiatan Penataran Pelaku, penataran Pendukung (Kolat) di markas Komando Korpaskhas, Bandung, Jawa Barat, Bandung. Diharapkan latihan Gultor ini bisa digunakan untuk merevisi doktrin operasi khusus, sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Tujuannya mewujudkan konsep strategis penangkalan dan penindakan terhadap situasi kontijensi yang mungkin terjadi.

Sumber: Dispenau

Legislator PD: Jangan Permasalahkan Pembelian UAV

UAV Searcher MKII produksi IAI, Israel. (Foto: IAI)

1 Februari 2012, Jakarta: Saat ini, Indonesia memerlukan pesawat intai tanpa awak untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia.

"Jangan permasalahkan dulu asal pembelian pesawat intai tanpa awak itu, saat ini, kita butuh UAV," kata anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat, Mayjen (Purn) Yahya Sacawirya kepada itoday, Rabu (1/2).

Yahya sendiri belum tahu kebenaran rencana pihak TNI AU yang akan membeli UAV dari Filipina buatan Israel. "Saya akan cek kebenaran itu, ini juga terkait suku cadangnya," ungkapnya.

Kata Yahya, UAV sangat diperlukan untuk memonitor lokasi yang tidak terjangkau oleh pesawat berawak, terutama daerah perbatasan. "UAV itu untuk memonitor dan memotret wilayah Indonesia yang tidak terjangkau," paparnya.

Ia juga sangat menyetujui, bila TNI AU membeli pesawat intai dari PT Dirgantara Indonesia (PT DI). "Justru pertanyaannya, pesawat intai buatan PT DI mampu atau tidak. Kalau canggih dan mampu, saya sangat setuju," jelasnya.

Lanjutnya, Malaysia saja sudah memiliki UAV berteknologi tinggi, dan mampu mendeteksi serta memonitor lawan yang memasuki wilayahnya. "Saat ini, Indonesia sangat butuh pesawat intai," pungkasnya.

Mahfud MD: Indonesia Hampir Beli F-16 dari Israel

Rencana Indonesia membeli jet tempur dari Israel bukan baru kali ini saja. Di era Presiden Abdurrahman Wahid, bahkan Indonesia sudah pernah deal membeli pesawat canggih dari negeri Zionis tersebut.

Hal itu diungkapkan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD kepada Republika, Kamis (2/2).

Mahfud MD mengaku, semasa menjabat menteri pertahanan pada 2000, pihaknya sudah deal untuk membeli pesawat jet tempur F-16 dari Israel.

Pasalnya saat itu belasan jet tumpur TNI AU tidak bisa terbang akibat embargo alutsista oleh Amerika Serikat (AS). "Setelah dilakukan kanibalisasi, dua unit F-16 bisa terbang untuk sementara waktu," ujar Mahfud.

Langkah selanjutnya, pihaknya menyiasati keadaan dengan berencana membeli jet tempur tersebut dari Israel. Dana yang disiapkan sudah ada, dan pesawat harus datang segera sebab jet tempur yang dimiliki TNI AU jumlahnya sedikit dan sangat rawan kalau postur kekuatannya tidak ditambah segera.

Akhirnya, imbuh Mahfud, tercapai kesepakatan dengan Israel untuk membeli jet tempur melalui negara perantara Yordania. "Jadi begitu lah, kita membeli melalui Yordania, dan mereka yang dapat dari Israel. Israel sendiri beli dari Amerika. Kalau tidak begitu, tak ada pesawat kita yang bisa terbang," paparnya.

Sayangnya, lanjut Mahfud, kesepakatan yang sudah di depan mata itu lenyap. Ini lantaran Gus Dur lengser terlebih dulu dari kursi presiden. "Semuanya jadi batal, dan kekuatan pertahanan TNI AU kritis," jelas Mahfud.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Shiddiq mengkritik kebijakan TNI AU yang berencana membeli pesawat intai dari Israel. Politisi PKS ini menengarai, pembelian itu melalui skema tidak langsung dengan membeli pesawat melalui negara perantara, sebab Indonesia memesannya dari Filipina, dan Filipina yang mengorder dari Israel.

Meski dibantah Mabes TNI AU, Komisi I DPR bergeming menolak pembelian pesawat tanpa awak buatan Israel Aerospace Industries (IAI) itu, sebab negeri Zionis itu dituding pelanggar hak asasi manusia (HAM) terbesar di dunia.

Sumber INDONESIA TODAY/Republika

Pembelian Alutsista Utamakan Pinjaman Dalam Negeri

TNI AU akan menerima satu skuadron T-50 dari KAI, Korea Selatan untuk menggantikan MK-53. (Foto: Lockheed Martin)

1 Februari 2012, Jakarta: Kementerian Pertahanan akan mengoptimalkan pinjaman dalam negeri untuk pembelian alat utama sistem senjata karena selama ini lebih banyak menggunakan utang luar negeri.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Brigjen TNI Hartind Asrin di Jakarta, Rabu mengatakan, pihaknya melalui "High Level Committe" (HLC) akan melakukan pembicaraan mendalam dengan Kementerian Keuangan untuk memaksimalkan pinjaman dalam negeri yang digunakan bagi pembelian alutsista.

"Utang luar negeri lebih banyak digunakan dibandingkan pinjaman dalam negeri. Hal ini disebabkan masih banyaknya alutsista yang harus dibeli dari luar negeri karena Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) dan Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) belum mampu memproduksi alutsista yang dibutuhkan TNI," kata Hartind.

Ia mencontohkan, pembuatan tank di Indonesia baru bisa untuk kelas ringan seperti Panser Anoa, sedangkan tank berukuran berat seperti Leopard masih harus dibeli dari luar negeri.

"Itu pun kita membeli dengan syarat 'Transfer of Technology' (ToT) karena kalau kita beli dalam negeri, tidak dijual," katanya.

CSIS Nilai Wajar Pembelian Alutsista Pakai Utang Luar Negeri

Pengamat pertahanan dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Alexandera Retno Wulan, menilai tingginya utang luar negeri dalam pengadaan alat utama Sistim Persenjataan sebagai hal yang wajar. Menurutnya hal ini harus dilakukan karena ketidakmampuan industri pertahanan nasional dalam memproduksi alutsista modern. "Alutsista modern produksi dalam negeri memang belum ada,"kata Alexandera di Jakarta, Rabu (1/2).

Menurutnya, utang luar negeri ini digunakan untuk membeli Alutsista karena pengadaan alutsista yang dilakukan pemerintah dilakukan dengan mekanisme multi years. "Bukan minjem dari negara lain (yang bukan penjual alutsista) untuk membeli alutsista di negara penjual secara tunai. Utang itu untuk membeli ke negara penjual senjatanya,"jelasnya.

Idealnya, kata Alexandera, Indonesia mampu menciptakan kemandirian alutsista dalam negeri. Namun untuk sampai pada tahapan ini, membutuhkan proses yang panjang sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengisi kekosongan hingga kemandirian tersebut tercapai. "Prosesnya tidak 1 atau 10 tahun saja. Industri militer memang komplek, mulai dari suku cadang, komponen, integrator atau perakitan,"imbuhnya.

Sumber: ANTARA Bali/Jurnas

Kostrad Pesan 20 Kiat Esemka untuk Kendaraan Dinas

Pangkostrad Letjen AY Nasution bersama Wali Kota Solo Djoko Widodo saat mencoba mobil Esemka di Solo Techno Park, Rabu (1/2/2012). Ia akhirnya memesan 10 unit. (Foto: KOMPAS/Sri Rejeki)

1 Februari 2012, Solo: Komando Strategis Angkatan Darat memesan sebanyak 20 unit mobil Esemka yang merupakan karya para pelajar Sekolah Mengah Kejuruan (SMK) untuk mobil dinas kesatuan.

"Sebanyak 20 unit mobil Esemka yang kami pesan itu nantinya akan dimodifikasi lagi untuk disesuaikan dengan kebutuhan kendaraan militer. Warnanya juga tidak hitam seperti yang ada, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan militer yaitu warna hijau," kata Panglima Kostrad Letnan Jenderal TNI Azmyn Yusri Nasution yang didampingi Panglima Divisi II Kostrad Malang Mayjen TNI Ridwan dan Wali Kota Surakarta Joko Widodo (Jokowi) ketika meninjau perakitan mobil Esemka di Solo Technopak (STP), Rabu.

Pangkostrad juga mencoba dan menyetir sendiri mobil Esemka didampingi Jokowi. "Mobilnya enak dan bagus dan harganya murah. Kita harus bangga anak-anak bangsa telah bisa membuat mobil sendiri yang tidak kalah dengan buatan luar".

"Kami akan mempelopori di kesatuan TNI untuk menggunakan kendaraan buatan dalam negeri. Setelah itu kami juga berharap kesatuan lainnya seperti Angkatan Udara maupun Angkatan Laut juga mau memakai mobil buatan anak bangsa kita ini. Ya siapa lagi kalau gak kita yang pakai," katanya.

Pangkostrad mengatakan, bahwa mobil Esemka cukup bagus untuk mobil dinas karena medan yang akan ditempuh tidak terlalu berat

"Kami berharap pesanan mobil itu pada tanggal 6 Maret 2012 sudah bisa jadi. Paling tidak beberapa sudah jadi, agar bisa diserahkan pada Hari Ulang Tahun Kostrad pada tanggal tersebut," katanya.

Sumber: ANTARA News

TNI AU Bantah Beli Pesawat Intai dari Israel

Pesawat nirawak produksi dalam negeri. (Foto: istimewa)

1 Februari 2012, Jakarta: Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Azman Yunus membantah TNI Angkatan Udara akan membeli pesawat intai dari Israel.

“ Bagaimana mau beli dari Israel, dengan negara tersebut saja tidak ada hubungan diplomatik," kata Azman Yunus kepada itoday, Rabu (1/1).

Menurut Azman Yunus, saat ini pihak TNI AU sudah memesan pesawat intai dari PT Dirgantara Indonesia (PT DI). " Yang ada, kita justru membeli pesawat dari PT DI," ungkapnya.

Azman juga menyangkal, pesawat intai yang akan dibeli itu produksi dari Israel tetapi dimiliki negara lain. "Itu tidak ada, kita selalu mengutamakan membeli dari produksi dalam negeri. Kalau yang menghembuskan TNI AU mau beli dari Israel, ditanyai saja," paparnya.

Ia juga tidak merinci besar biaya yang dikeluarkan untuk membeli pesawat intai dari PT DI. "Itu tergantung pemesanan kita, ada hitung-hitungannya," jelasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI, Mabes TNI mengutarakan keinginannya membeli pesawat intai dari Israel.

Sumber: Indonesia Today

Perawatan Alutsista Memperpanjang Usia Pakai

1 Februari 2012, Surabaya: Pemandangan menarik setiap hari terjadi di beberapa kapal yang sandar atau lego di lingkungan Koarmatim. Seluruh ABK (Anak Buah Kapal), mulai pangkat perwira, bintara maupun tamtama, berkutat merawat dan bersih-bersih kapalnya. Kegiatan ini dilakukan setiap hari, tanpa henti dan berkesinambungan. Seperti pagi ini, Rabu (1/2), seluruh ABK melakukan pemeliharaan dan pembersihan kapal.

Ada satu alasan yang tidak bisa ditawar dalam kegiatan ini, yaitu memperpanjang usia kapal. Dengan merawat setiap hari, diharapkan kondisi peralatan tempur yang ada siap dioperasikan setiap saat. Pemeliharaan Alat Utama Sistim Persenjataan (Alutsista) berupa kapal-kapal perang dan perlengkapannya, menjadi tugas utama bagi setiap ABK ketika kapal tidak berlayar.

Perawatan dilaksanakan pada saat kapal sandar di dermaga mulai perawatan lambung kapal, geladak, persenjataan, radar, mesin dan ruangan-ruangan yang ada di dalam kapal. Tugas tersebut dilaksanakan oleh prajurit KRI sesuai dengan sektor dan bagian masing-masing yang memiliki tugas khusus dibidangnya seperti bagian bahari yang bertugas melaksanakan perawatan bangunan kapal mulai dari haluan sampai buritan, bagian komunikasi melaksanakan perawatan alat-alat komunikasi, bagian elektronika melaksanakan perawatan dan pemanasan alat-alat elektronika berupa radar senjata, radar navigasi, radar bawah air (Sonar) dan sebagainya.

Tehnologi kapal-kapal perang di Koarmatim bervariasi, sesuai dengan tahun dan pembuatan kapal. Kapal-kapal buatan baru, tentunya dilengkapi dengan teknologi dan persenjataan baru. Demikian juga kapal-kapal lama dilengkapi dengan teknologi dan persenjataan pada jamannya meskipun ada sebagian kapal lama yang di up-grade persenjataannya dengan senjata model baru. Untuk menjaga kondisi peralatan dan kapal perang tersebut dapat beroperasi dalam jangka waktu yang panjang, maka perawatan dan pemeliharaan harus dilaksanakan secara rutin.

Selain melaksanakan tugas tersebut, prajurit KRI juga melaksanakan latihan-latihan tempur yang dilaksanakan setiap hari, terutama latihan peran Penyelamatan Kapal (PEK) berupa latihan peran kebakaran dan kebocoran. Gladi tempur terus diasah dalam peran operatif, administratif, darurat dan peran khusus yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengukur sejauh mana kemampuan personel KRI dalam mengawaki peralatan di kapal sesuai dengan bagian masing-masing.

Kapal perang sebagai bagian dari komponen Sistim Senjata Armada Terpadu (SSAT) TNI AL, memilki tugas dan fungsi strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah laut NKRI dan penegakan hukum di laut yurisdiksi nasional. Hal itu diperlukan kesiapan unsur-unsur KRI untuk mengemban tugas yang diberikan negara sewaktu-waktu diperlukan. Dengan pemeliharan dan perawatan yang rutin diharapkan semua unsur kapal perang dijajaran Koarmatim dapat melaksanakan tugas operasi laut setiap saat.

Sumber: Dispenarmatim

TNI Rebut Gelar Juara Bertahan Tiga Kalinya di BISAM 2012

1 Februari 2012, Brunei: Kemampuan dan keahlian tempur Tentara Nasional Indonesia (TNI) ternyata tidak kalah dengan tentara negara asing. Bahkan,TNI mampu membuktikan sebagai prajurit yang tangguh dalam ajang lomba tembak Brunei Internasional Skill Arms Meet (BISAM) 2012 di Brunei Darussalam.

Hampir semua cabang perlombaan dimenangi prajurit-prajurit TNI dengan torehan 82 medali emas,30 perak,dan 8 perunggu,serta 9 trofi. Gelar terbaik ini disabet TNI untuk yang ketiga kalinya dalam ajang empat tahunan tersebut. TNI yang mengirimkan kontingen 45 personel terdiri atas 28 atlet dan 17 personel pendukung itu berlomba pada 12–29 Januari 2012.Para personel TNI ini berada di bawah komando Kolonel Inf Raharyono. Menurut Raharyono, kontingen TNI berhasil memperoleh 82 medali emas,30 perak,dan 8 perunggu,serta 9 trofi dari nomor perorangan maupun beregu.

Raihan itu berasal dari nomor perorangan sebanyak 9 emas,7 perak,4 perunggu,dan 2 trofi, serta nomor beregu yang menyumbang 73 emas,23 perak,4 perunggu,dan 7 trofi. Atlet yang menyumbangkan medali terbanyak adalah Praka TNI Sugiono dengan delapan medali emas.Sugiono merupakan prajurit yang bergabung dengan TNI Angkatan Darat sejak 2003 dan kini berdinas di Yonif Linud 328 Kostrad,Cilodong. Raharyono yang sehari-hari menjabat sebagai Paban III/Latga Sops TNI ini mengungkapkan, materi lomba terdiri atas senapan,pistol, dan SO/GPMG.

”Dari 9 match yang dilombakan,kontingen TNI meraih 6 match pada posisi juara I dan 3 match pada posisi juara II,”ungkapnya. Selain lomba resmi,penembak pistol putri TNI juga menjadi yang terbaik dalam ekshibisi pistol putri baik untuk nomor perorangan maupun beregu.Lomba tembak internasional ini diselenggarakan setiap empat tahun sekali oleh Angkatan Bersenjata Diraja Brunei.”Tahun ini diikuti kontingen dari 10 negara, yaitu Inggris, Australia, Singapura, Kamboja, Oman, Pakistan, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam,dan Indonesia,” paparnya.

Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono berpesan agar TNI tidak sombong dan lupa diri dengan prestasi yang sudah dicapai tiga kali berturut- turut tersebut. Sebaliknya, prestasi yang diraih harus menjadi pemicu untuk semakin giat berlatih,sehingga pada ajang mendatang tetap bisa tampil terbaik. Kepada para unsur pimpinan angkatan, Agus mengharapkan agar lebih mengoptimalkan pembinaan penembak di angkatannya masing-masing. ”Diharapkan dapat membentuk kader atlet penembak di lingkungan TNI serta dapat menumbuhkan keterampilan dan profesionalitas menembak pada setiap prajurit TNI,” ujarnya.

Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Marsetio turut menyampaikan rasa bangga karena ada sejumlah prajurit TNI Angkatan Laut yang turut menyumbang medali pada lomba itu.Mereka adalah Kapten Mar Frans Paul (3 emas dan 1 perak cabang menembak pistol) dan Serka Mar Farhaenudin (2 emas dan 3 perak cabang menembak senapan).

Selain itu,Praka Mar Budi Prasetyo (3 emas,2 perak,1 perunggu cabang menembak senapan),Praka Mar Andri Setiawan (3 emas,1 perunggu cabang menembak SO),serta Praka Mar Badrus Sudiro (3 emas,1 perunggu cabang menembak SO).

Sumber: SINDO

Soal Pesawat Tanpa Awak Israel, Komisi I akan Minta Penjelasan Kemhan

UAV MALE (Medium Altitude Long Endurance) ANKA produksi Turkish Aerospace Industries, Inc.(TAI), dioperasikan pertama kali 16 Juli 2010. ANKA dapat terbang hingga ketinggian 30.000 kaki selama 24 jam pada kecepatan lebih 75 knot. (Foto: TAI)

31 Januari 2012, Senayan: Komisi I DPR pekan depan akan mendalami dan menelusuri rencana Kementerian Pertahanan untuk membeli pesawat tanpa awak dari Filipina yang disebut-sebut banyak pihak pesawat yang dimaksud produksi Israel. Padahal, selama ini DPR telah berulangkali dengan tegas menolak rencana pemerintah untuk membeli pesawat produksi dari Israel, baik dibeli secara langsung maupun lewat negara ketiga.

"Kita pekan depan akan bahas rencana TNI membeli pesawat tanpa awak dari Filipina yang dicurigai itu pesawat buatan Israel. Pendalaman pembahasan hal ini akan di lakukan dalam rapat Panja Alutsista DPR," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (31/1).

Mahfudz mengatakan, secara kebutuhan dalam negeri saat ini memang membutuhkan pesawat tanpa awak untuk mendukung kekuatan TNI, khususnya untuk keperluan patroli perbatasan dan sebagai pesawat mata-mata atau pengintai.

Menurut Mahfudz, pesawat tanpa awak semacam itu banyak jumlah dan jenisnya di pasaran Internasional. Sehingga sesungguhnya Indonesia memiliki banyak pilihan untuk membeli pesawat tanpa awak tersebut tanpa harus selalu melihat pesawat buatan Israel.

"DPR sudah meminta Kemhan, sebaiknya tidak membeli pesawat tanpa awak itu dari Israel. Karena pesawat tanpa awak itu bisa dibeli dari negara lain yang tidak memiliki resistensi dengan Indonesia. Seperti membeli pesawat tanpa awak buatan Eropa, Turki atau Rusia," tegas Wasekjen DPP PKS ini.

Terkait anggaran pembelian pesawat tanpa awak, Mahfudz membenarkan jika hal itu sudah diajukan dan masuk dalam program belanja alutsista periode 2012-2014.

"Kalau tidak salah jumlahnya 2 unit. Namun tidak secara jelas disebutkan bahwa pesawat tanpa awak yang akan dibeli itu merupakan produksi dari Israel," pungkasnya.

Sumber: Jurnal Parlemen

DPR akan Percepat Pembahasan RUU Industri Pertahanan

Amunisi produksi PINDAD. (Foto: Berita HanKam)

31 Januari 2012, Senayan: Guna mencapai penyerapan penggunaan alutsista produksi dalam negeri, DPR akan mempercepat pembahasan dan penyelesaian RUU Industri Pertahanan Nasional.

"Dengan kehadiran UU tersebut akan mengikat ketentuan yang berlaku terhadap penggunaan alutsista produksi dalam negeri. Sehingga diharapkan setelah UU itu diperlakukan akan mampu mempercepat produksi alutsista dari dalam negeri sendiri," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/1).

Memang, hasrat pemerintah memodernisasi alutsista TNI untuk mencapai kekuatan pertahanan negara secara penuh dengan memenuhinya dari produksi dalam negeri, hingga kini masih jauh panggang dari api. Sebab, belanja alutsista yang berasal dari produksi dalam negeri pada 2011 baru mencapai 13 persen.

Sementara, pada 2012 hingga 2015 pemerintah menargetkan untuk belanja alutsista dari hasil produksi dalam negeri sebesar 15 persen. Sehingga, 85 persen belanja alutsista yang ada masih dipenuhi lewat impor atau masih sangat tergantung dari alutsista asing.

"Pemerintah menargetkan untuk belanja alutsista produksi dalam negeri hingga 2015 mendatang hanya 15 persen dari anggaran belanja alutisista hingga 2015 mencapai Rp 150 triliun. Bagaimana kita mau mewujudkan kemandirian dalam industri pertahanan kalau belanja alutsista dari produksi dalam negeri saja masih rendah," ujar Mahfudz.

Untuk itu, kata Mahfudz, DPR juga akan mendorong Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk meningkatkan belanja alutsista dari produksi dalam negeri mencapai 25 persennya hingga 2014. Menurut Mahfudz, belum maksimalnya penggunaan alutsista produksi dalam negeri selama ini karena belum selesainya proses revitalisasi dan sinkronisasi seluruh industri BUMN Industri Strategis (BUMNIS) yang ada.

"Karena itu DPR sejak tahun lalu sudah mendesak Kemhan dan instansi terkait untuk segera menyelesaikan sinkronisasi BUMNIS ini agar penyerapan alutsista produksi dalam negeri tercapai," tegas Wasekjen PKS ini.

Sumber: Jurnal Parlemen

TB Hasanudin Curiga Kemhan Akan Beli Pesawat Tanpa Awak Buatan Israel

UAV Searcher II. (Foto: Israeli-Weapons)

31 Januari 2012, Senayan: Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin curiga, pesawat tanpa awak yang akan di beli Kemhan dari Filipina merupakan pesawat buatan Israel. Sebab, selama ini tidak pernah terdengar akan kemampuan Filipina dalam pengembangan industri pesawat terbang, termasuk soal pengembangan pesawat tanpa awak untuk penunjang kegiatan Militer.

"Saya curiga, pesawat tanpa awak yang akan dibeli Kemhan dari Filipina itu sesungguhnya pesawat tanpa awak hasil produksi Israel. Ini kita tengah mengumpulkan dari informasi di lapangan akan kebenaran hal ini," ujar TB Hasanuddin di gedung DPR Selasa (31/1).

TB Hasanuddin mengaku kaget, atas rencana pembelian pesawat tanpa awak dari Philipina ini. Karena hal ini selain tidak pernah diusulkan dan dibahas di Komisi I DPR. Rencana pembelian pesawat tanpa awak dari Philipina ini penuh tanya, terutama soal kemampuan yang dimiliki pesawat tersebut.

"Karena itu kami akan telusuri soal kemampuan sesungguhnya pesaawat tanpa awak yang akan dibeli dari Philipina tersebut," tegasnya.

TB hasanudin mengakui, dalam daftar belanja alutsista TNI, rencana pembelian pesawat itu sudah diajukan, untuk belanja 2012-2014 ini. "Namun, di situ tidak ada disebutkan pesawat tanpa awak itu akan dibeli dari Filipina. Hanya glondongan anggaran besarnya sudah masuk dan diajukan," tegas politisi PDI-P ini.

Karena itu, kata Hasanuddin, Komisi I DPR dalam raker berikutnya dengan Menhan dan Panglima TNI, akan secara khusus mendalami rencana pembelian pesawat tanpa awak dari Filipina ini, yang ditengarai merupakan pesawat tanpa awak buatan Israel.

Sebelumnya, dalam raker dengan Menhan, Panglima TNI, dan Menkeu anggota Komisi I DPR Ahmad Muzani juga sempat mempertanyakan rencana Kemhan membeli pesawat tanpa awak dari Filipina. Muzani mempertanyakan dasar yang digunakan Kemenhan yang menjatuhkan pilihan Philipina sebagai negara tujuan membeli pesawat tanpa awak untuk kepentingan TNI ini.

Sumber: Jurnal Parlemen

Dana Alutsista Diperbesar

(Foto: Kemhan)

31 Januri 2012, Jakarta: Pemerintah didesak untuk memperbesar persentase alokasi anggaran dari pinjaman dalam negeri (PDN) dalam penetapan sumber pembiayaan (PSP) pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) 2010–2014.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan,dalam alokasi anggaran yang ada sekarang, besaran pinjaman luar negeri (PLN) mencapai USD6,5 miliar, sedang PDN hanya Rp4 triliun. Menurut dia, dari kebutuhan anggaran Rp150 triliun untuk pembangunan kekuatan pokok minimal (MEF) tahap pertama 2010–2014, ada USD6,5 miliar yang berasal dari PLN.

“Komisi I mendesak Kementerian Pertahanan,Kementerian Keuangan,dan Kementerian PPN/Bappenas agar memperbesar persentase PDN,” ungkapnya saat rapat kerja dengan jajaran menteri terkait di Jakarta kemarin. Mahfudz juga menuturkan, dalam penyusunan kontrak pembelian alutsista, pemerintah harus semaksimal mungkin mengupayakan agar hal itu memberikan dampak berganda bagi perekonomian nasional. “Peningkatan anggaran untuk modernisasi alutsista semestinya mampu berdampak pada kegiatan ekonomi dalam negeri, sehingga bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Menurut data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas yang dipaparkan dalam rapat gabungan di Komisi I DPR, Senin (30/1), anggaran untuk modernisasi alutsista 2010–2014 sebesar Rp99 triliun. Perinciannya, untuk pemeliharaan sebesar Rp32,5 triliun (rupiah murni) dan pengadaan Rp66,6 triliun, terdiri atas Rp4 triliun pinjaman dalam negeri dan USD6,5 miliar PLN. Padahal, sesuai kebutuhan seharusnya Rp150 triliun.Karena itu, dalam arahan sidang kabinet ditambahkan alokasi baru sebesar Rp57 triliun untuk pengadaan alutsista dan pembangunan sarana prasarana.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menuturkan, pendanaan yang berasal dari PLN disesuaikan dengan jenis alutsista yang akan dibeli.“Kita juga sesuaikan dengan target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN),”ujarnya. Armida menerangkan,jumlah pembiayaan dari PLN dalam PSP maksimal hanya 24%, bahkan dimungkinkan untuk 20–22% saja. “USD6,5 miliar itu sudah sesuai dengan itu,” tuturnya. Khusus untuk alokasi 2012, persentase PDN hanya mencapai 15,8%. Hal ini sesuai dengan usulan pengadaan alutsista yang disampaikan Kementerian Pertahanan.

“Kalau dihitung-hitung 15,8% karena tidak semua alutsista bisa dari dalam negeri.Itu minimal. Kita berharapnya bisa lebih tinggi,” ungkap dia. Armida menuturkan, program untuk industri strategis nasional tidak hanya untuk pengadaan alutsista, tapi juga produk-produk komersial. Industri alutsista,kata dia,memiliki dampak berganda yang cukup besar. “Kami mendorong untuk melakukan pengadaan dengan kontrak multiyears,” tambahnya. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menuturkan, akan dipisahkan antara pengadaan dan pembiayaan dalam kaitannya penggunaan kredit ekspor.

Selama ini keduanya masih digabungkan sehingga tidak cukup fleksibel dan harga menjadi lebih mahal. Dia sependapat bahwa harus dioptimalkan pembiayaan yang berasal dari PDN. Sejauh ini hal itu juga terus diupayakan, tercermin dari adanya kucuran anggaran penyehatan BUMN sebesar Rp2 triliun. “Kita gunakan produksi dalam negeri, kalau tidak bisa maka BUMN kerja sama dengan luar negeri untuk produksi bersama sehingga ada transfer teknologi,” ungkap Agus.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengusulkan agar dilakukan pembahasan anggaran terkait pengadaan alutsista secara umum yang melibatkan tim high level committee (HLC) dengan panja alutsista Komisi I DPR. Rapat ini sekaligus membicarakan mengenai penghapusan dana bertanda bintang anggaran PLN/kredit ekspor oleh Kemenkeu. Mantan menteri ESDM itu mengungkapkan, sejauh ini masih ada sekitar USD800 juta dari USD1 miliar kredit negara yang ditawarkan pemerintah Rusia. Sisa yang cukup besar tersebut disebabkan pemerintah tidak jadi membeli kapal selam dari negara tersebut.

Dia mengakui,tidak mudah untuk bisa memakai seluruh state credit tersebut karena Rusia mengajukan syarat-syarat khusus.“ Tapi akan tetap kita pakai misalnya untuk avionik dan persenjataan Sukhoi. Tapi itu masih akan diproses lagi sehingga sesuai dengan perundang-undangan,” tuturnya.

Sumber: SINDO

Al Muzzammil: Kemandirian Alutsista, RI Perlu Belajar dari Turki

Panser Arma 8x8 produksi Otokar, Turki. (Foto: Otokar)

30 Januari 2012, Senayan - Anggota Komisi I DPR Al Muzzammil Yusuf menilai, hingga kini upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian alat utama sistem pertahanan (alutsista) dari produksi industri strategis belum nyata. Termasuk upaya transfer teknologi alutsista asing ke dalam negeri belum jelas.

"Hal ini lantaran pemerintah melalui Kemhan hingga kini belum memiliki perencanaan yang matang soal sinkronisasi modernisasi alutsista yang dibutuhkan dengan industri strategis dalam negeri," kata Muzzammil dalam raker bersama dengan Menhan, Pannglima TNI, Menkeu, dan Kepala Bappenas di Komisi I DPR Senin (30/1).

Bahkan, kata politisi PKS ini, dalam soal alih teknologi dari sistem alutsista yang dibeli dari luar negeri, selama ini belum jelas, baik target dan prosentasenya.

"Jadi selama ini, pernyataan Kemhan yang akan bekerjasama dengan produsen alutsista dari luar negeri, itu baru sebatas di atas kertas. Karena realitasnya, seberapa besar hal itu telah dicapai, hingga kini belum jelas dan terukur," tegasnya.

Muzzammil pun mencontohkan apa yang sudah dilakukan oleh Turki dalam rangka mewujudkan kemandirian dalam penggunaan alutsista dari produksinya sendiri.

"Pada 2007 lalu, belanja alutsista Turki dari negara lain sebesar USD 3,2 miliar. Sementara pengadaan alutsista dari produksi dalam negerinya mencapai USD 4,3 miliar. Sementara pada 2008, Turki telah belanja alutsista dari pruduksi dalam negerinya sendiri meningkat mencapai USD 5,2 miliar. Dan impornya hanya USD 4,2 miliar," paparnya.

Bayangkan, kata Al Muzzammil, jika dibandingkan dengan belanja alutsista yang dilakukan RI hingga 2011, dari belanja alutsista yang dari dalam negeri baru 13,7 persen. Dan pada tahun 2012 ini belanja alutsista TNI dari produksi dalam negeri 15 persen.

"Belanja alutsista kita hingga 2012 ini 84 persen masih impor dari luar negeri. Ini menunjukkan bahwa rencana kemandirian alutsista dari produksi dalam negeri ini belum tergambar dengan jelas. Karena hingga kini, kita masih impor alutsista hingga diatas 80 persen. Begitu pula soal alih teknologi dari produsen alutsista asing, hingga kini belum tergambar dengan jelas," ujarnya.

"Lalu pertanyaannya, sesungguhnya kapan sebenarnya kita dapat mewujudkan kemandirian dalam penggunaan alutsista produksi dalam negeri ini, jika hingga kini saja kita banyak melakukan belanja alutsista dari asing," pungkasnya.

Sumber: Jurnal Parlemen

Kopaska Dan Pasukan Khusus AL Rusia Gagalkan “Perompakan” di KM Multi Prima-1

30 Januari 2012, Surabaya: Kesibukan aktifitas pelayaran di Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) terganggu dengan adanya aksi “perompakan” di KM Multi Prima-1 yang sedang lego jangkar di sekitar pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, belum lama ini Jum’at (20/01). Setelah mendapat kontak, aksi “perompakan” itu direspon oleh Satuan komando Pasukan Katak (Satkopaska) Koarmatim dengan menerjunkan satu tim Visit Boarding Search and Seizure (VBSS), tim ini didukung oleh pasukan khusus AL Rusia dari kapal perang Russian Navy RFS Admiral Panteleev-548 yang sedang bersandar di Dermaga Jamrud Utara, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Tim VBSS Kopaska yang dibekali dengan senjata lengkap meluncur ke arah KM Multi Prima-1 menggunakan kendaraan air cepat yang biasa disebut Sea Rider, demikian juga tim VBSS dari pasukan Khusus AL Rusia bergerak bersama-sama menuju kapal yang sedang dibajak tersebut. Dua tim pasukan khusus AL dua negara tersebut bergerak mendekati kapal dari arah buritan lambung kanan dan kiri. Penyergapan mendadak dan sangat cepat itu mengejutkan para perompak yang ada di atas kapal. Hal itu menimbulkan konsentrasi mereka menjadi terpecah, sehingga tim Kopaska dan pasukan khusus AL Rusia dapat dengan mudah menaiki kapal.

Tidak membutuhkan waktu yang lama bagi tim gabungan untuk melumpuhkan 6 orang perompak yang menyandera awak kapal KM Multi Prima-1. Sekitar 5 menit tim Kopaska dan pasukan khusus AL Rusia dapat menguasai obyek-obyek vital yang ada dikapal seperti Anjungan, Ruang Mesin dan Kemudi Darurat. Nahkoda kapal dan seluruh Anak Buah Kapal (ABK) dapat dibebaskan dengan selamat dan 6 orang perompak tersebut berhasil dilumpuhkan.


Kejadian tersebut merupakan skenario latihan bersama antara Kopaska Koarmatim dan Russian Navy dalam rangka kunjungan persahabatan selama tiga hari kapal perang Rusia RFS Admiral Panteleev di Surabaya. Latihan bersama itu disaksikan oleh Perwira Staf Operasi (Pasops) Satkopaska Koarmatim Letnan Kolonel Laut (P) Sri Gunanto, Duta Besar (Dubes) Rusia untuk Indonesia Alexander Ivanov, Atase Pertahanan (Athan) Rusia untuk Indonesia Vladimir Avanasenkov. Selain itu, kedua pasukan khusus AL kedua negara juga menampilkan pameran persenjataan yang mereka gunakan di dermaga Jamrud, Pelabuhan Tanjung Perak.

Tentara AL Rusia itu menunjukan persenjataan yang mereka gunakan dalam operasi anti pembajakan dan terorisme di laut, seperti dalam pelaksanaan operasi pembebasan kapal tanker Moscow University pertengahan 2010. Kapal Tanker tersebut milik Rusia yang di bajak perompak Somalia di sekitar Teluk Aden. Kapal Tanker ini membawa muatan minyak mentah sebanyak 86 ribu ton bernilai USD50 juta atau sekitar Rp. 454 miliar (Rp. 9,080 per dolar). Pasukan khusus Rusia yang berada di RFS Admiral Panteleev, berhasil membebaskan 23 pelaut Rusia dan menangkap para pembajak.

Foto: Latihan Pembebasan Sandera



(Foto: Kedutaan Besar Republik Federasi Rusia)

Sumber: Koarmatim

Panglima TNI: Kalau Peralatan Militer Tidak Berguna, Kita Tidak Beli

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq (kanan), dan Dubes Rusia untuk Indonesia Alexander Ivanov, berbincang saat pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1). (Foto: ANTARA/Ismar Patrizki/ss/ama/12)

30 Januari 2012, Jakarta: Pinjaman luar negeri untuk belanja peralatan militer masih tersisa 80 persen. Dubes Rusia mewakili negaranya yang meminjamkan US$ 1 miliar kepada Indonesia sempat mempertanyakan pinjamannya yang tidak terserap dengan baik itu.

Panglima TNI, Laksamana (TNI) Agus Suhartono mengatakan peralatan militer dengan pinjaman luar negeri disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. “Kalau kita beli senjata dari pinjaman luar negeri, kita hitung secara benar, bisa digunakan apa tidak,” kata Agus Suhartono kepada itoday, sebelum rapat dengan Komisi I DPR, Jakarta, Senin (30/1).

Menurut Agus, pembelian peralatan militer dari pinjaman luar negeri tidak seharusnya dibelanjakan semua. “Kalau peralatan militer itu tidak bisa digunakan, kita tidak membeli,” paparnya.

Ia juga mengatakan, selama ini, pemerintah tidak menyalahi perjanjian dengan Rusia dalam pinjaman pembelian peralatan militer.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Komisi I DPR kedatangan Dubes Rusia yang mempertanyakan pinjaman US$1 miliar ke pemerintah Indonesia untuk pembelian peralatan militer, tapi baru digunakan US$200, sisanya RpUS$800 masih belum dibelanjakan.

Enggartiasto Kritik Ketergantungan Pemerintah pada Dana Asing

Anggota Komisi I DPR RI Enggartiasto Lukita mengkritik kegemaran pemerintah yang terus meminjam dana dari asing, termasuk dalam upaya pembiayaan modernisasi alutsista TNI.

"Meski modelnya atau namanya berubah-ubah, dulu istilahnya kredit ekspor (KE), terus berubah lagi APP, terus sekarang berubah lagi istilahnya menjadi Pinjaman Luar Negeri (PLN) tetap saja itu judulnya pinjam dana asing," tegas Enggartiasto dalam rapat gabungan antara Menhan, Menkeu, dan Panglima TNI soal pembiayaan modernisasi alutsista TNI di Komisi I DPR, Senin (30/1).

Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan pembiayaan modernisasi alutsista TNI hingga 2014 dari sumber pendanaan PLN sebesar 6,5 miliar dolar AS.

Enggartiasto pun mempertanyakan, kenapa pembiayaan modernisasi alutsista TNI itu tidak dilakukan lewat pinjaman dalam negeri (PDN) saja. Karena sesungguhnya banyak sumber pendanaan PDN yang bisa dimaksimalkan. Sehingga selain menekan ketergantungan dari dana asing, ini juga menjadi tekad kuat bagi kemandirian bangsa ini.

"Dulu saya dengar Bank Mandiri saat dipimpin Pak Agus Martowardojo ini telah menawarkan untuk pinjaman PDN untuk keperluan produksi alutsista bagi BUMN. Kenapa itu tidak didorong ke arah sana saja. Terlebih saat ini Menteri Keuangannya Bapak sendiri. Dengan demikian kita tidak lagi ketergantungan dana asing untuk melakukan modernisasi alutsista bagi TNI ini," tegas politisi Golkar ini.

Lebih lanjut Enggartiasto mengatakan, perlunya pemerintah terus menekan ketergantungan pinjaman dana dari luar negeri, untuk berbagai keperluan pembangunan dalam negeri, termasuk soal modernisasi alutsista TNI ini. Terlebih selama ini Presiden sendiri yang menyatakan demikian.

"Sehingga itu jangan lagi sekadar janji dan statement saja. Tetapi harus diwujudkan dalam komitmen yang nyata. Karena semakin kita ketergantungan dana asing, membuat kita kian tidak berdaya atas peranan asing dalam urusan dalam negeri kita ini," tegasnya.

Sumber: Indonesia Today/Jurnal Parlemen