Berita Pertahanan dan Keamanan, Industri Militer Indonesia dan Dunia, Wilayah Kedaulatan NKRI serta Berita Militer Negara Sahabat
Thursday, December 13, 2012
TNI AU Prioritaskan Sasaran Latihan dan Operasi
13 November 2012, Jakarta: Menyikapi perkembangan saat ini, dengan mulai hadirnya beberapa Alutsista baru yang dipesan Pemerintah untuk TNI Angkatan Udara dan selanjutnya akan datang secara bertahap, maka TNI Angkatan Udara harus mampu memprioritaskan sasaran latihan dan operasi dengan pemanfaatan alokasi jam terbang yang telah ditentukan.
Hal itu diungkapkan Kasau Marsekal TNI Imam Sufaat, S.IP., dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Kerja Tehnis Operasi (Rakernisops) TNI Angkatan Udara TA. 2010, di Mabesau, Cilangkap, Rabu (12/12).
Melalui Rakernisops selama 2 (dua) hari ini seluruh peserta rapat akan melakukan evaluasi dan saling tukar informasi tentang Pelaksanaan Program Kerja Tahun Anggaran 2012 dan selanjutnya berdasarkan Evaluasi dan Program Kerja TNI Angkatan Udara ke depan, baik jangka pendek dan jangka panjang, merencanakan kebutuhan jam terbang latihan dan operasi Tahun Anggaran 2013 sesuai alokasi yang sudah ditentukan.
Rapat Kerja Tehnis Operasi TNI Angkatan Udara diadakan dengan tujuan mengidentifikasi permasalahan dan hambatan serta mendapatkan umpan balik dari pelaksanaan Program Kerja tahun 2012. Rakernis diikuti para Pejabat Mabesau, Kotama Operasi TNI AU, Lanud Tipe “A” dan Lanud Operasional, Komandan Skadron Udara serta jajaran Kohanudnas.
Sumber: Dispenau
Tuesday, December 11, 2012
TNI AL Terus Tingkatkan Pengamanan Laut NKRI
11 November 2012, Jakarta: Angkatan Laut terus meningkatkan pengamanan wilayah laut yang berpotensi terhadap segala ancaman kejahatan dengan mempererat kerja sama dengan matra yang lain, salah satunya TNI Angkatan Udara.
"Menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin berat dan kompleks, menuntut adanya kesiapsiagaan alutsista dan prajurit-prajurit profesional. TNI AL harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada untuk menghimpun operasi, mampu bergerak cepat dan dinamis, serta memiliki efek deterrence dan mampu berperan lebih besar dalam kancah internasional," kata Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops Kasal) Laksamana Muda TNI Didit Herdiawan.
Dalam sambutannya saat membuka Rapat Kerja Teknis Operasi (Rakernisops) II TNI AL Tahun Anggaran 2012 dihadapan 250 peserta di Gedung R. Mulyadi, Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut (Kobangdikal), Surabaya, Senin, ia mengatakan, oleh karena itu, perlu peningkatan pelatihan dengan angkatan lain.
Bahkan, kata dia, pada 2013 nanti direncanakan latihan bersama antara TNI AL dan TNI AU, dengan komando pengendali berada di tangan Panglima Koarmatim.
"Untuk menambah efektifnya kegiatan upaya pencegahan dan mengantisipasi kekuatan asing, TNI AL juga akan melaksanakan operasi intelijen yang diharapkan dapat menjadi 'interface' dan mensinergikan satuan-satuan intelijen yang ada," katanya.
Rakernisops II TNI AL TA 2012 yang berlangsung dua hari hingga tanggal 11 Desember 2012 digelar dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan operasi dan latihan tahun anggaran 2012 dan merancang kegiatan operasi dan latihan Tahun 2014 yang akan menjadi masukan ke komando atas.
Dalam kesempatan itu, Didit menyebutkan, kerja sama dalam bentuk latihan bersama dengan negara sahabat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan menghadirkan unsur-unsur TNI AL terutama alutsista baru untuk dilibatkan dalam setiap kegiatan "bilateral exercise" maupun "multilateral exercise".
Kegiatan dalam rangka kerja sama bilateral diwujudkan dalam Navy To Navy Talks (NTNT) dengan beberapa negara sahabat antara lain Singapura, India, Malaysia, Thailand, Jepang, Cina, Australia dan Philipina. Ke depan akan berubah Navy To Navy Conference (NTNC)," ujarnya.
Sedangkan dalam bentuk latihan bersama maupun pertukaran perwira dan pendidikan dengan negara-negara lain di kawasan maupun beberapa negara dilaksanakan dalam dalam kerangka Western Pacifik Naval Symposium (WPNS) maupun Indian Ocean Naval Symposium (IONS).
Kegiatan yang diikuti oleh unsur operasi dari seluruh Satuan, Komando Utama, serta Pangkalan Angkatan Laut ini mengangkat tema, Dengan Kesiapsiagaan Operasional Alutsista dan Profesionalisme Prajurit Matra Laut Kita Optimalkan Pelaksanaan Operasi dan Latihan Guna Mendukung Terwujudnya TNI AL yang Handal dan Disegani.
Sumber: Investor Daily
Monday, December 10, 2012
Seskab Dipo Alam Bantah Blokir Anggaran Kemhan
Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro (tengah), Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono (kanan) dan Wamenhan Sjafrie Sjamsuddin (kiri), saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi I di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/12). Rapat gabungan antara Kemhan, Menkeu dan BPKP yang digelar oleh Komisi I DPR terkait tudingan adanya kongkalikong Kemhan dan anggota DPR tersebut ditunda karena tidak dihadiri oleh Seskab Dipo Alam dan Menkeu Agus Martowardojo. (Foto: ANTARA/HO/IP/12)
10 Desember 2012, Jakarta: Sekretaris Kabinet Dipo Alam akhirnya memenuhi panggilan rapat kerja gabungan dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Dalam rapat kerja gabungan itu, Dipo Alam membantah telah mengajukan blokir anggaran untuk Mabes TNI dan Angkatan Laut senilai Rp 678 miliar.
Perlu diketahui, anggaran untuk pembelian sistem pendukung alat utama sistem pertahanan (alutsista) itu sebelumnya di blokir Menteri Keuangan, setelah ada surat yang dikirimkan Dipo tertanggal 24 Juli 2012.
Menurut Dipo, surat yang ia tulis dan dikirimkan ke Kementerian Pertahanan dengan tembusan ke Kementerian Keuangan, Presiden dan juga kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan itu, bersifat rahasia.
Dalam surat itu, Dipo mengaku tidak menyebutkan nama pelaku kongkalikong, nama menteri atau nama anggota DPR. Menurutnya, surat edaran itu dikirim untuk seluruh kementerian. Dalam surat itu, Seskab meminta seluruh kementerian pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013-2014 bisa mencegah adanya praktik kongkalikong.
Sebab, kata Dipo, perintah untuk bebas dari praktik kongkalikong merupakan perintah Presiden yang telah dilontarkan lebih dari 15 kali. Selain itu, kata Dipo, Presiden secara tegas meminta kementerian dan juga Seskab mengawal APBN 2013-2014.
"Surat itu merupakan edaran kepada menteri dan tidak ditujukan kepada DPR. Saya tidak pernah menyebut secara eksplisit Komisi I DPR maupun kementerian dan juga nama menterinya," ungkap Dipo, saat menghadiri rapat kerja gabungan di ruang Komisi I, Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/12).
Dipo menyatakan, dalam surat edaran itu, pihaknya hanya menyebutkan terdapat tiga kementerian yang diduga melakukan praktik kongkalikong dengan DPR dalam pembahasan anggaran. Namun Dipo menampik pihaknya menyebutkan nama-nama kementerian, nama menteri dan juga nama oknum anggota DPR.
“Saya juga mempertanyakan hal itu. Karena saya menyebutkan ini adalah surat rahasia. Saya sekalipun tidak pernah menyebut nama menteri, nama kementerian maupun juga nama komisi dan anggota komisi DPR. Saya rasa inilah penjelasan saya," tandas Dipo.
Sumber: KONTAN
10 Desember 2012, Jakarta: Sekretaris Kabinet Dipo Alam akhirnya memenuhi panggilan rapat kerja gabungan dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Dalam rapat kerja gabungan itu, Dipo Alam membantah telah mengajukan blokir anggaran untuk Mabes TNI dan Angkatan Laut senilai Rp 678 miliar.
Perlu diketahui, anggaran untuk pembelian sistem pendukung alat utama sistem pertahanan (alutsista) itu sebelumnya di blokir Menteri Keuangan, setelah ada surat yang dikirimkan Dipo tertanggal 24 Juli 2012.
Menurut Dipo, surat yang ia tulis dan dikirimkan ke Kementerian Pertahanan dengan tembusan ke Kementerian Keuangan, Presiden dan juga kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan itu, bersifat rahasia.
Dalam surat itu, Dipo mengaku tidak menyebutkan nama pelaku kongkalikong, nama menteri atau nama anggota DPR. Menurutnya, surat edaran itu dikirim untuk seluruh kementerian. Dalam surat itu, Seskab meminta seluruh kementerian pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013-2014 bisa mencegah adanya praktik kongkalikong.
Sebab, kata Dipo, perintah untuk bebas dari praktik kongkalikong merupakan perintah Presiden yang telah dilontarkan lebih dari 15 kali. Selain itu, kata Dipo, Presiden secara tegas meminta kementerian dan juga Seskab mengawal APBN 2013-2014.
"Surat itu merupakan edaran kepada menteri dan tidak ditujukan kepada DPR. Saya tidak pernah menyebut secara eksplisit Komisi I DPR maupun kementerian dan juga nama menterinya," ungkap Dipo, saat menghadiri rapat kerja gabungan di ruang Komisi I, Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/12).
Dipo menyatakan, dalam surat edaran itu, pihaknya hanya menyebutkan terdapat tiga kementerian yang diduga melakukan praktik kongkalikong dengan DPR dalam pembahasan anggaran. Namun Dipo menampik pihaknya menyebutkan nama-nama kementerian, nama menteri dan juga nama oknum anggota DPR.
“Saya juga mempertanyakan hal itu. Karena saya menyebutkan ini adalah surat rahasia. Saya sekalipun tidak pernah menyebut nama menteri, nama kementerian maupun juga nama komisi dan anggota komisi DPR. Saya rasa inilah penjelasan saya," tandas Dipo.
Sumber: KONTAN
Subscribe to:
Posts (Atom)