Menhan Pasang Prasasti NKRI di Pulau Rondo

Menteri Pertahanan RI Prof Ir Purnomo Yusgiantoro MA MSc Phd (tengah) didampingi Pangdam IM Mayjend TNI Hambali Hanafiah (kanan) dan Rektor Unsyiah Prof Dr Darni M Daud MA (kiri) memberi keterangan pers selesai memberi kuliah umum kepada guru besar, dosen, dan mahasiswa Unsyiah di Gedung AAC Dayan Dawood, Darussalam, Banda Aceh, Sabtu (3/7). (Foto: SERAMBI/Saniah LS)

04 Juli 2010, Banda Aceh -- Menteri Pertahanan (Menhan) Prof Ir Purnomo Yusgiantoro MA MSc Phd, Sabtu (3/7) kemarin, melakukan kunjungan ke Pulau Rondo, Sabang, untuk memasang prasasti pembatas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di bagian barat. Hal itu diungkapkan Menhan Purnomo Yusgiantoro saat memberikan kuliah umum di Gedung AAC Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Darussalam, Banda Aceh, kemarin, seusai melakukan kunjungan dan berdialog dengan pasukan penjaga perbatasan di pulau terluar Indonesia di bagian barat itu.

Menhan Purnomo Yusgiantoro yang didampingi Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Hambali Hanafiah, begitu tiba di Pulau Rondo dengan pesawat helikopter menjelang siang kemarin, disambut secara adat militer dan kemudian melakukan pemasangan prasasti di wilayah tersebut. “Saya ke Pulau Rondo melihat pasukan kita. Di situ, 12 mil dari tempat itu masih dalam kedaulatan wilayah kita. Saya memasang prasasti pembatas dan kemudian melakukan temu ramah dengan pasukan kita di sana,” kata Menhan Purnomo Yusgiantoro.

Menhan mengatakan kondisi marinir yang menjaga Pulau Rondo sangat memprihatinkan dan ini menggugah simpatinya. Sebab, di sana tidak ada air. “Selain jauh dari keluarga, pasukan yang menjaga perbatasan wilayah RI berjumlah 34 orang hidup dari air hujan dan air laut,” katanya. “Kasihan. Anda tau berapa rata-rata gaji mereka? Rata-rata gajinya Rp 1.750.000 per bulan dengan fasilitas yang minim. Memang minim. Ini karena anggaran kita yang terbatas,” imbuh Menhan. Menhan berharap dengan kunjungannya ini, bisa menjadi satu masukan dan catatan baginya untuk dibawa ke Jakarta, sebagai perbaikan ke depan. “Tentu dengan kunjungan saya ke sana akan menjadi bahan masukan untuk melakukan perbaikan,” ujarnya.

Sebatas wacana

Dalam kesempatan memberikan kuliah umum di depan civitas akademika Unsyiah itu, Menhan Purnomo Yusgiantoro juga mengungkapkan bahwa isu yang berkembang mengenai TNI yang akan memberi suara mereka pada Pemilu 2014, hanya baru sebatas wancana. Wancana itu katanya lagi, bukan dari TNI tetapi melainkan wacana itu muncul dari para politisi dan para komentator di negeri ini. Maka itu ia meminta agar masyarakat hati-hati dalam mencerna informasi, bisa membedakan antara wacana yang sedang berkembang dengan birokrasi yang sedang berjalan.

“Jadi tidak betul itu. Walau nyatanya di luar seperti itu informasinya. Wong saya menterinya saja belum mendengar hal itu. DPR juga belum memberi pendapatnya. Dan di program legislatif nasional 2010-2011, tidak ditulis Undang-Undang TNI mau dirubah. Artinya TNI masih netral,” ujarnya. Dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, Menhan menjelaskan ada disebutkan TNI harus netral. Arti netral di sini, TNI tidak memilih salah satu partai politik atau pilihan-pilihan partai politik di Indonesia. Kalau TNI tidak mau netral, maka Undang-undang tersebut harus diubah dulu. “Yang bisa mengubah undang-undang, mereka yang diberi mandat oleh rakyat, yaitu DPR dan Presiden,” tegas Menhan.

Jadi, TNI sekarang tidak memberikan posisinya kepingin untuk memilih pada Pemilu 2014 mendatang. Sebab, jika itu terjadi, tambah Menhan Purnomo Yusgiantoro, maka Presiden mendengarkan menteri dan menteri dalam hal ini Menhan mendengarkan TNI. “Jadi saya harus mendengarkan TNI maunya apa dulu. Namun sampai detik ini masalahnya tidak ada pernyataan resmi dari TNI yang mengatakan TNI ingin memilih salah satu partai politik. Tidak ada,” pungkas Menhan Purnomo Yusgiantoro, yang kemarin juga usai memberikan kuliah umum tersebut, kembali ke Jakarta.

Serambinews