Megawati, SBY, dan JK Soal Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar

Capres Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) memberikan visi misinya disaksikan kandidat capres lainnya Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Jusuf Kalla (kanan) pada debat capres final di Jakarta, Kamis (2/7). Debat terakhir tersebut untuk mengetahui visi misi kandidat capres sebelum pilpres mendatang. (Foto: ANTARA/Saptono/Spt/09)

2 Juli 2009, Jakarta -- Masalah perbatasan dan pulau-pulau terluar menjadi topik tersendiri dalam debat capres final malam ini. Ketiga capres tampak mempertahankan argumen masing-masing.

Capres Megawati Soekarnoputri yang diberi kesempatan pertamakali untuk memaparkan pendapatnya mengatakan, masalah perbatasan harus segera diselesaikan, karena merupakan wilayah yang harus dijaga. Daerah perbatasan sebaiknya juga diberi tanda.

"Karena tanpa bernama, bagaimana batas-batas kita? Dengan Malaysia itu kita selalu diganggu karena kedaulatan kita disangsikan," kata Megawati dalam debat di Balai Sarbini, Jl Jendral Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (2/7/2009).

Menanggapi Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, lepasnya pulau Sipadan-Ligitan dan Timor Timur karena adanya campur tangan asing, yakni PBB dan Mahkamah Internasional. Namun, dalam hal perbatasan, Indonesia harus bisa menyelesaikan dengan tangan sendiri.

SBY menceritakan, selama pemerintahannya, wilayah perbatasan terus dibangun. Teknologi komunikasi disambungkan ke wilayah tersebut. Begitupula dengan sarana transportasi, sudah menjangkau hingga ke perbatasan.

"Kemudian transportasi supaya mereka bisa merasa menjadi bagian bangsa Indonesia. Diplomasi harus dilakukan secara tegas dan keras, tapi kita bikin mereka nyaman menjadi keluarga besar Indonesia. Mereka milik kita dan juga menjadi benteng dari negara lain," jelas SBY.

Sementara itu capres Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) berpendapat, lepasnya Timor Timur karena keputusan pemerintah untuk membuat referendum. Pemerintah yang tidak mempunyai pandangan ke depan, kata dia, memang sering bermasalah.

Mengenai lepasnya pulau-pulau, JK mengatakan, hal itu karena Indonesia tidak punya kelengkapan obyektif seperti sertifikat. Maka, jika terpilih menjadi presiden, JK akan melakuan sertifikasi terhadap pulau-pulau itu.

"Sehingga kita berhak dan untuk menghindari masalah-masalah seperti itu. Kita juga harus punya Angkatan Laut (AL) yang kuat, supaya tidak diobok-obok negara lain," pungkasnya.

DETIK NEWS