Presiden SBY, didampingi Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo, usai menyampaikan pengarahan pada Rapim TNI dan Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Jumat (20/1) pagi. (Foto: abror/presidensby.info)20 Januari 2012, Jakarta: Kekuatan pertahanan dan perang Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara sahabat. Oleh karena itu, Presiden meminta agar tahun-tahun terkahir ini, ketika alokasi anggaran sudah lebih besar, dimanfaatkan dengan baik untuk modernisasi dan peningkatan kemampuan TNI dan Polri, serta pembangunan kekuatan.
"Modernisasi ini diarahkan agar TNI makin mendekati minimum essential force yang telah ditetapkan dalam kebijakan strategi pertahanan negara, baik itu Angkatan Darat, Laut, maupun Udara," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam bagian lain arahannya pada Rapat Pimpinan TNI dan Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Jumat (20/1) pagi.
Presiden pun membenarkan bahwa upaya tersebut tentu memerlukan anggaran yang besar. Itulah sebabnya selama kurun waktu 20 tahun terakhir, pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan modernisasi karena situasi keuangan Indonesia masa itu.
"Dua puluh tahun terakhir, sesungguhnya kita tidak melakukan modernisasi secara penuh. Itu karena terjadi perubahan yang dramatis, tahun 1998-2008 ekonomi Indonesia kolaps, jatuh," SBY menjelaskan. "Baru pada tahun-tahun terakhir ekonomi kita menguat sehingga ada alokasi anggaran yang lebih besar," SBY menambahkan.
Oleh karenanya, setelah sekian lama tanpa modernisasi, maka pada tahun-tahun terakhir harus ada percepatan. Kekuatan cukup dan tangguh sangat diperlukan untuk menjaga NKRI dan keutuhan teritorial.
"Kepada TNI, agar dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Laksanakan perencanaan dengan baik," Presiden menegaskan. "Gunakan anggaran yang cukup besar itu dengan tepat dan cegah terjadinya penyimpangan."
Sementara itu, untuk modernisasi Polri juga akan dilakukan agar Polri semakin cakap dan berkemampuan dalam menjalankan tugas di era globalisasi. "Anggaran juga harus dikelola dengan baik. Buat prioritas yang baik, termasuk konsep yang benar menyangkut penambahan personel yang sudah saya setujui kemarin di Mabes Polri," SBY menjelaskan.
Menurut Presiden, penambahan personel Polri tersebut juga harus disebar di tempat yang diperlukan. Kalau yang diperlukan adalah penambahan untuk mengatasi pemeliharaan Kamtibmas, maka di tempat itulah ditambahkan. "Jangan disebar kesana kemari. Jangan sampai seolah-olah kita tetap tidak bisa menjaga Kamtibmas," Presiden menegaskan. "Lakukan hal itu sehingga ada dampak yang maksimal," Presiden menabmbahkan.
Disamping itu, Kepala Negara juga kembali menekankan tentang peran penting Komandan di lapangan dalam mengatasi huru-hara. "Bagus kepemimpinan yang ada di depan dalam mengatasi huru hara, hasilnya akan baik. Jika sebaliknya, maka kegagalan menghantui tugas sudara," Presiden mengingatkan.
Oleh karena itu, SBY meminta agar Polri memastikan pelatihan yang diterima prajurit Polri tepat dan baik. Dalam penanganan huru-hara, lanjut SBY, cegah jatuhnya korban jiwa. "Satu orang pun harus dicegah. Saya yakin itu bisa dilaksanakan sebagaimana yang dilakukan negara sahabat. Kalau negara lain bisa, Indonesia juga bisa," SBY menandaskan.
Sumber: Presiden RI
YANG MESTI DILAKUKAN REPUBLIK INDONESIA IALAH MENGOPTIMALKAN DAN MEMAKSIMALKAN PERAN DAN TUGAS BUMNIS SEPERTI TRIO PT PAL, PT PINDAD, DAN PT DIRGANTARA INDONESIA AGAR KIAN BERJAYA DAN BERKIBAR LAKSANA GARUDA INDONESIA. SEHINGGA PENGADAAN BARANG SEPERTI ALUTSISTA TIDAK TERHALANGI SAMA SEKALI OLEH HAL APAPUN. TERMASUK IMPOR ALUTSISTA DARI LUAR NEGERI !!!!!!! INDONESIA MEMILIKI BARANG TAMBANG YANG SUNGGUH SANGAT DAHSYAT MELIMPAH DIBERBAGAI SEKTOR SEPERTI : BIJIH BESI (UNTUK MATERIAL RANGKA TANK MBT) ALUMUNIUM (UNTUK MATERIAL PESAWAT DAN HELIKOPTER) URANIUM DAN PLUTONIUM (UNTUK ROKET, RUDAL BALISTIK ANTAR BENUA, DAN SELURUH JENIS KALIBER PELURU) DAN MASIH BANYAK LAGI. ITU SEMUA HARUS DIKELOLA OLEH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG MENURUT PERINTAH MENDIANG PRESIDEN SOEKARNO IALAH “SELURUH KEKAYAAN ALAM INDONESIA HARUS DINASIONALISASIKAN” TIDAK BOLEH DIZINKAN SAMA SEKALI INVESTASI DARI SIAPAPUN, APALAGI INVESTASI LUAR NEGERI. KARENA KEKAYAAN ALAM INDONESIA ADALAH MILIK MURNI SEUTUHNYA OLEH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. DAN BUKAN MILIK PT FREEPORT AMERIKA SERIKAT !!!!!!!
ReplyDeleteINVESTASI DAN GLOBALISASI SEPERTI YANG DIKUTIP DARI PIDATO MANTAN PRESIDEN PROF B J HABIEBIE ADALAH TERMINOLOGI PENGGANTI DARI ISTILAH MAKSUD JAHANAM BANGSA ASING YANG BERMAKNA IMPERIALISME DAN KOLONIALISME YANG BERAKIBAT PADA AGRESIONISME DAN EKSPANSIONISME. KITA SAMA SEKALI TIDAK MENGIZINKAN TERJADINYA KEKHAWATIRAN AKAN ANCAMAN PENJAJAHAN BANGSA ASING TERHADAP TANAH AIR INDONESIA BAHKAN PRESIDEN SOEKARNO BESERTA JENDERAL JOSEPH BROZZ TITO (EKS. YUGOSLAVIA) JENDERAL GAMAL ABDEL NASSER (MESIR) PANDIT J NEHRU (INDIA) KWARME NKRUMAH (GHANA AFRIKA UTARA) MENDIRIKAN BASIS PERTAHANAN GLOBAL UNTUK MENCEGAH IMPERIALISME DAN KOLONIALISME MUNCUL SEBAGAI RAKSASA MONSTER YANG AMAT LETHAL BAGI BANGSA-BANGSA LAIN DIDUNIA. UNTUK ITULAH MEREKA PARA PENDIRI-PENDIRI HARKAT DAN MARTABAT BANGSA-BANGSA YANG BARU MERDEKA DENGAN MULIA MENDIRIKAN PAKTA PERTAHANAN GERAKAN NON BLOK.YANG KESEMUA BUTIR PERNYATAAN DAN KESEPAKATAN TERANGKUM DALAM APA YANG DINAMAKAN DENGAN DASA SILA BANDUNG PADA KONFERENSI TINGKAT TINGGI PERTAMA NEGARA-NEGARA ASIA-AFRIKA TAHUN 1955. HAL INI MESTI DICAMKAN DAN DIHAPAL SELAMANYA BAGI SELURUH ELEMEN BANGSA INDONESIA AGAR ANCAMAN IMPERIALISME, KOLONIALISME, INVESTASISME, GLOBALISASISME, AGRESIONISME, EKSPANSIONISME, DAN INVASIONISME HANCUR LULUH LANTAK BERKEPING-KEPING. SEBALIKNYA, SEPERTI PERINTAH MENDIANG PRESIDEN SOEKARNO AKAN NASIONALISASISME, KEMANDIRIANISME,BERDIKARISME, DAN SURVIVALISME MESTI DIPACU DAN LEBIH DIKOKOHKAN LAGI. JAYALAH INDONESIA !!!!!! BUKTIKAN NYALIMU !!!!! BUKTIKAN KEHEBATAN INDONESIA SEPERTI YANG TELAH DITUNJUKKAN OLEH KEKAISARAN MAJAPAHIT YANG MENCAKUP SELURUH ASEAN !!!!!