Bahas Titik Batas di Sosek Malindo

Tiga awak kapal TNI AL Sambas II - 401 mempersiapkan persenjataan saat berpatroli di wilayah perairan Kalimantan Barat. Lanal Pontianak terus melakukan patroli di wilayah perairan Kalbar hingga perbatasan RI-Malaysia, untuk mengantisipasi illegal fishing dan illegal logging, serta pengamanan wilayah NKRI. (Foto: ANTARA/Jessica Wuysang/ED/ama/09)

10 Agustus 2009, Pontianak -- Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Fathan A Rasyid, mengungkapkan dalam waktu dekat akan dilakukan pertemuan ke-25 Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia. Pertemuan ini akan membahas 8 kertas kerja teknis yang sudah disepakati dalam pertemuan pra Sosek-Malindo di Kuching bulan lalu.

Salah satu hal yang akan dibahas yakni mengenai percepatan pembukaan border Aruk Kabupaten Sambas-Biawak dan Badau Kapuas Hulu-Lubuk Antu. “PLB kita di Aruk dan Badau sudah diresmikan sebagai tempat pemeriksaan imigrasi oleh Menteri Hukum dan HAM. Untuk operasionalnya, kita masih tinggal tunggu dari pihak Malaysia,” katanya kemarin. Sebab pembangunan fasilitas lintas batas/CIQS (bea cukai, imigrasi, karantina dan keamanan) di pihak Malaysia sekarang sedang berjalan.

Selain itu, dalam pertemuan ini nanti juga akan dibicarakan penentuan titik nol perbatasan di Kecamatan Jagoi Babang Bengkayang dengan Serikin dan Jasa Kabupaten Sintang-Kerangas Gayau. Sebagaimana diketahui, kedua negara sebelumnya sudah sepakat untuk membuka dua border ini di tahun 2009.Gubernur Kalbar, Cornelis, saat menyambut peserta Diklat Pim di Balai Petitih, kemarin juga menyinggung-nyinggung perihal pertemuan Sosek-Malindo ini yang akan dilaksanakan di Bandung. “Besok sore saya akan berangkat,” katanya.

Beragam persoalan menurutnya akan dibahas dalam forum tersebut. Cornelis juga mengeluhkan kondisi perbatasan Kalbar yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Malaysia. Sampai saat ini, jalan yang menghubungkan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas dengan Badau-Kapuas Hulu (paralel perbatasan) belum tersedia. Sementara jika di Malaysia, mulai dari Biawak sampai dengan Kinibalu, sudah terdapat jalan tembus. Masalah keamanan dan pelanggaran batas juga disampaikan oleh Cornelis.

Terdapat puluhan jalan tikus yang tidak dikontrol di sepanjang perbatasan sehingga rentan tindakan kriminal atau penyelundupan. Di Badau, kata dia, perkebunan Malaysia sebagian sudah masuk ke wilayah Indonesia. “Belum lagi jika kita melihat dari aspek telekomunikasi, pelanggaran batas di laut dan di udara. Kita tidak tau, sudah berapa satelit yang dipasang memantau kita,” ujarnya. Malah, siaran televisi, radio dan telepon seluler Malaysia bisa masuk ke wilayah Kalbar tanpa bayar pajak. Situasi ini sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan penataan kawasan perbatasan di negara lain. Jika di Eropa, batas antar-negara dipagari dengan beton atau kawat berduri. “Sinyal telepon juga tidak masuk kecuali hp internasional. Kita begitu ketinggalan,” katanya. Perbatasan terkesan belum dianggap penting dan hanya diperhatikan ketika terjadi permasalahan. Sedangkan di Kalbar, jangankan pagar, jalan pun belum punya.

PONTIANAK POST