(Foto: Dispenau)27 September 2010, Makassar -- Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Imam Sufaat mengungkapkan TNI AU sedang melakukan perundingan dengan Pemerintah Rusia bagi pengadaan peluru kendali atau misil guna melengkapi pesawat tempur tersebut.
"Kami sedang merundingkan pembelian rudal bagi Sukhoi," katanya kepada pers di Makassar, Senin, usai serah terima tiga pesawat tempur Sukhoi tipe SU-27 SKM dari Pemerintah Rusia.
Imam Sufaat mengatakan, proses pembelian rudal tersebut dilakukan karena produsen pesawat Sukhoi tidak sama dengan produsen rudal.
"Pembelian rudal ini memang dilakukan dari Rusia," kata Imam Sufaat saat mendampingi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.
Imam Sufaat mengatakan, ada hal-hal teknis yang harus dibicarakan dengan pabrik rudal tersebut karena misil tersebut harus sesuai dengan sistem komputer yang ada pada Sukhoi.
Sementara itu, Menhan Purnomo mengatakan, sekali pun sukhoi tidak dilengkapi dengan rudal, bukan berarti di dalam pesawat itu tidak ada senjata sama sekali. "Kita membeli bom dari Turen," kata Purnomo.
Di Turen, Malang, terdapat pabrik amunisi milik PT Pindad yang mempunyai spesialisasi untuk pembuatan senjata serta amunisi.
Kasau Imam Sufaat menambahkan, pembelian pesawat Sukhoi tersebut satu paket dengan program pemeliharaan dan perawatan.
Ia mengatakan, untuk 2010, TNI AU mendapat anggaran pemeliharaan sebesar Rp1,3 triliun, sementara pada 2008, Mabes TNI AU hanya menerima biaya perawatan dan pemeliharaan sebesar Rp500 juta.
Kasau menjelaskan, penggunaan anggaran perawatan pesawat itu berdasarkan instruksi Menhan Purnomo Yusgiantoro yang meminta seluruh jajaran TNI AU untuk merawat dan memelihara alat utama sistem senjata mereka secara maksimal.
"Jadi, jangan hanya masalah penyediaan peswat yang harus dibicarakan, tapi juga masalah pemeliharaan dan perawatan," kata Menhan.
Hadir pada acara tersebut Dubes Indonesia untuk Rusia, Hamid Awaluddin, serta Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin yang merupakan mantan sekretaris militer kepresidenan pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.
ANTARA News
No comments:
Post a Comment