Warga di Perbatasan RI-Papua Nugini Pilih Lepas Kalau Tidak Ada Pembangunan

Gerbang perbatasan RI-PNG. (Foto: matanews.com)

7 Agustus 2009, Jayapura -- Jika pemerintah kurang memperhatikan pembangunan di kawasan perbatasan RI-Papua Nugini di Provinsi Papua, maka masyarakat yang berada di lokasi itu cenderung ingin lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini dikatakan salah satu tokoh masyarakat dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Arso-Keerom, Kasim Girbes saat dirinya menyampaikan aspirasi di acara kunjungan kerja Tim Pansus Ambalat dan Kawasan Perbatasan DPD RI, di Aula Kantor Bupati Keerom, Jumat (7/8).

Menurut Kasim, mimpi lepas dari NKRI itu akan benar-benar terwujud jika pemerintah pusat masih saja melakukan pembangunan dan penganggaran secara sentralistik atau hanya berpusat di Jakarta atau pulau Jawa. “Sebab dari sejarahnya, daerah Keerom sebelum jadi kabupaten adalah daerah merah atau basis salah satu kelonpok bersenjata tentara pembebasan nasional organisasi Papua merdeka (TPN-OPM). Kami sarankan, pemerintah harus membangun masyarakat di wilayah perbatasan di Provinsi Papua. Ini harus disampaikan ke presiden,” terangnya.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Adat Keerom, Pubertus Wamre, mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan pos dana khusus ke pemerintah daerah membangun wilayah perbatasan, terlepas dari dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). “Kami harap usulan ini dapat diperhatikan pemerintah pusat, sehingga hak kami untuk mendapatkan pembangunan bisa terpenuhi,” terangnya.

Sementara dari sisi keamanan, Kapolres Keerom, AKBP Alosius Kowenip mengusulkan ke para anggota DPD RI yang datang ke daerah perbatasan RI-Papua Nugini di Keerom, agar Satgas Pengamanan Perbatasan yang bertugas di perbatasan di Papua, tak boleh didatangkan dari luar daerah Papua. Alasannya, nanti bisa stress dan menimbulkan masalah. “Aparat keamanan disini tentu lebih paham masalah disini. Bagi mereka yang tugas difasilitasi dan diberikan rumah, agar menjalankan tugasnya dengan baik. Jika sejahtera, mereka tak cari uang di luar,” paparnya.

Ketua Tim Pansus Ambalat dan Kawasan Perbatasan DPD RI, Idris mengatakan, pihaknya memiliki pandangan yang sama jika pemerintah pusat sementara ini masih membangun secara sentralistik. “Ketidakadilan itu yang menyebabkan keinginan lepas dari NKRI. Padahal jika ada pemerataan, tentu saja suara-suara seperti itu pasti tak akan pernah ada. Jika saja Jakarta lebih adil, sebenarnya keinginan memberontak tidak ada. Hanya saja, harus ada keadilan. Kami akan sampaikan aspirasi ini ke presiden, agar ada perhatian. Sehingga kawasan perbatasan bisa benar-benar dibangun,” teragnya.

Sekadar diketahui, kedatangan Tim Pansus Ambalat dan Kawasan Perbatasan DPD RI ke Keerom diterima secara resmi Bupati Keerom Celcius Watae yang didampingi wakilnya bersama jajaran pemarintah daerah Kabupaten Keerom. Acara kunjungan ini berakhir, setelah tim pansus didampingi bersama jajaran pemerintah di kabupaten yang berbatasan dengan Negara Papua Nugini melakukan kunjungan ke wilayah perbatasan di Skouw.

TEMPO Interaktif