Anggaran Pertahanan Rp40,6 Triliun

10 Juli 2009, Bandung -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) memimpin rapat terbatas soal alat utama sistem senjata (Alutsista) di Kantor PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Jumat (10/7). Di hari yang sama, Kepala Negara menyaksikan serah terima 40 Panser Armoured Personal Carrier (APC) 6x6 dari PT Pindad ke Departemen Pertahanan yang selanjutnya diserahkan kepada Tentara Nasional Indonesia. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/ed/mes/09)

11 Juli 2009, Jakarta -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah akan menaikkan anggaran pertahanan sebesar 20 persen tahun depan. Dengan demikian, anggaran pertahanan 2010 mencapai Rp40,6 triliun, naik dari Rp33,6 triliun pada tahun ini.

Hal itu dikemukakan Presiden SBY saat menyaksikan serah terima 40 panser 6x6 dari Direktur Utama PT Pindad kepada Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso di kawasan PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jumat (10/7) siang.

"Kita matangkan dua minggu ini untuk menambah Rp7 triliun sehingga akan mencapai Rp40,6 triliun. Itu kenaikan lebih dari 20 persen," kata SBY.

Kepala Negara menjelaskan, peningkatan anggaran pertahanan akan dilakukan terus secara bertahap sehingga dapat dicapai kekuatan minimum yang diperlukan atau setara dengan Rp100 triliun hingga Rp120 triliun. Peningkatan anggaran pertahanan itu dapat diwujudkan seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

Presiden mengakui anggaran pertahanan dalam beberapa tahun terakhir memang masih di bawah kebutuhan karena pemerintah menitikberatkan pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dia mengatakan, peningkatan anggaran secara signifikan pada tahun 2010 itu hendaknya digunakan secara tepat sesuai kebutuhan, tetap mengutamakan prioritas, menggunakan audit dan berorientasi pada pengguna.

Sebelum menyaksikan serah terima panser, Kepala Negara menggelar rapat terbatas dengan Panglima TNI, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi untuk membahas cetak biru modernisasi pertahanan Indonesia.

Menurut SBY, cetak biru modernisasi sistem pertahanan diperlukan untuk betul-betul mewujudkan postur pertahanan yang kokoh. Cetak biru tersebut akan disesuaikan dengan anggaran negara sehingga diperlukan suatu prioritas.

Menteri Pertahanan mengatakan 40 panser tersebut merupakan produksi PT Pindad yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu Rp1,12 triliun untuk 154 panser.

"Panser-panser itu merupakan produksi pertama kendaraan tempur dalam negeri sejak era reformasi," katanya.

Usai menyaksikan serah terima, Presiden melakukan peninjauan dan pemeriksaan panser-panser tersebut, dan sempat naik ke salah satu panser tersebut.

Ubah Manajemen

Pengamat militer Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan kenaikan anggaran harus disertai perubahan manajemen pertahanan di Departemen Pertahanan dan TNI agar penggunaannya makin efektif dan efisien.

"Kontrolnya harus jelas. Percuma kalau masih banyak kebocoran," katanya.

Dia menyarankan Departemen Pertahanan menyusun rencana strategis pertahanan yang berbeda dibanding sebelumnya.

Menurutnya, saat ini ada ketimpangan cukup besar antara yang dirancang dengan kenyataan. Dia mencontohkan, rencana strategis Departemen Pertahanan tahun 2009 disusun berdasarkan anggaran yang diajukan, yakni Rp127 triliun. Padahal, realisasinya hanya Rp33,6 triliun. "Rencana harus disesuaikan dengan anggaran yang ada," kata Jaleswari.

Pemerintah harus memiliki inovasi dalam pembelian persenjataan baru, kata dia. Jangan lagi bergantung pada kredit ekspor yang membutuhkan proses lama. "Modernisasi senjata bisa dilakukan lewat imbal beli."

Produk industri strategis dalam negeri, kata dia, bisa ditukar dengan armada terkini. Semisal, pesawat CN-235 produksi PT Dirgantara Indonesia ditukar dengan kapal selam jenis Changbogo dari Korea Selatan.

JURNAL NASIONAL