KSAL: TNI Desak Deplu Selesaikan Sengketa Miangas

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno, menjawab pertanyaan anggota dewan, saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi I, di gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (12/2). Dalam rapat tersebut antara lain dibahas mengenai anggaran dan berbagai permasalahan TNI AL, peran serta jajaran TNI AL untuk mendukung kelancaran distribusi logistik Pemilu ke kawasan pulau-pulau kecil dan terisolasi di seluruh daerah pemilihan. (Foto ANTARA/Ismar Patrizki/pd/09)

12 Februari 2009, Jakarta -- Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno mendesak agar Departemen Luar Negeri segera bertindak melakukan pembicaraan bilateral antara Indonesia dengan Filipina terkait kasus Pulau Miangas.

"Saya berharap Deplu merasa tertantang untuk membicarakan masalah ini (Pulau Miangas). Kita bicarakan bersama, toh di Singapura kita bisa memiliki kesepahaman batas-batas wilayah, seharusnya dengan Filipina juga bisa," ujar KSAL Tedjo kepada pers di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (12/2).

Ia menyatakan, Pulau Miangas adalah suatu pulau yang berbatasan langsung dengan Filipina yang memang diakui lebih dekat ke wilayah Filipina. Namun, Tedjo menegaskan, Pulau Miangas secara geografis masih merupakan bagian wilayah Indonesia.

"Filipina mengukur bahwa ada wilayah lautnya yang masuk area Miangas. Tapi itu kan hanya perhitungan mereka, silakan saja mereka punya perhitungan demikian. Tapi tidak bisa mengklaim otomatis bahwa itu adalah wilayah kita. Nanti harus dibicarakan secara diplomatis melalui Deplu," tutur Tedjo.

Ia mengungkapkan, saat ini TNI AL telah melakukan patroli bersama dengan Navi of Philiphine di wilayah perbatasan guna saling menjaga wilayah masing-masing.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Yusron Ihza Mahendra mengungkapkan, Filipina telah mengklaim kepemilikan Pulau Miangas ke Persatuan Bangsa-Bangsa berdasarkan traktat Paris.

Terkait hal ini, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Agustadi Sasongko menyatakan, TNI AD telah memperkuat keberadaannya melalui penambahan jumlah personel tentara di wilayah Miangas. Selain itu, TNI juga sedang melakukan pembangunan landasan udara di Miangas. Hal ini semata-mata untuk menegaskan kedaulatan wilayah RI.

"TNI akan terus mengamati perkembangan yang terjadi, karena ini kan baru sebatas informasi," kata dia.

Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga menegaskan, pemerintah harus segera mengambil tindakan pencegahan khususnya pengetatan pengawasan di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain.

"Komisi I mendesak TNI memperkuat kegiatan keamanan di perbatasan dengan cara menambah jumlah personel dan pos-pos di perbatasan," tukas Theo. (mediaindonesia.com)