Indonesia dan Turki Kerjasama Produksi Tank Medium

Tank produksi industri pertahanan Turki FNSS. (Foto: FNSS)

16 Mei 2013, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Turki bekerja sama membangun tank kelas menengah atau medium tank. Pemerintah Indonesia akan diwakili PT Pindad untuk pembuatan tank yang direncanakan berdurasi tiga hingga empat tahun ini.

“Jadi, antara periode tiga hingga empat tahun ke depan, kita bisa membuat tank sendiri,” kata Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan (Kemhan), Pos M Hutabarat, di Kantor Kemhan, Jakarta, Rabu (15/5).

Pos mengatakan Indonesia masih memerlukan tank agar kekuatan pertahanan dalam negeri bisa memadai di tingkat regional. Jatuhnya pilihan ke Turki karena negara itu memiliki niat yang sama untuk membangun tank. “Turki juga bisa memodifikasi tank-tank yang sudah ada menjadi tank yang baru,” kata Pos yang baru-baru ini berkunjung ke Turki.

Kerja sama dengan Turki ini, lanjut dia, merupakan upaya agar Indonesia tak dianggap mencuri kekayaan hak intelektual negara lain. “Juga agar alih teknologi berjalan lancar karena kalau kita bekerja sama dengan negara maju, terlalu tinggi untuk diserap dalam waktu singkat,” jelas dia.

Asisten Bidang Kerja Sama KKIP, Silmy Karim, menambahkan Indonesia perlu menyiapkan kemampuan industri pertahanan agar sesuai kebutuhan kekuatan pertahanan di masa mendatang. “Perlu ada langkah sinkronisasi antara kebutuhan pertahanan dan industri pertahanan,” ujar dia.

Kerja sama dengan Turki merupakan tindak lanjut dari implementasi UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Ke depan, dia berharap Indonesia akan melakukan kerja sama-kerja sama lagi dengan negara lain. “Saat ini kita juga sudah bekerja sama dengan Korea Selatan,” ujar dia.

Untuk teknologi pembuatan tank, Silmy mengatakan PT Pindad saat ini baru mampu membuat penggerak roda. Setelah bekerja sama dengan Turki, diharapkan Indonesia bisa membuat sendiri personal carrier hingga tank secara utuh. “Turki siap bekerja sama dari proses desain sampai tahap akhir, yakni produksi. Bahkan tak menutup kemungkinan melaksanakan pemasaran bersama,” ujar Silmy.

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia dan Turki melaksanakan Defence Industry Corporation Meeting (DICM) kedua di Istanbul, Turki, Selasa (7/5) lalu. Pertemuan tersebut membahas kerja sama pembuatan medium tank dan alat komunikasi.

Pos M Hutabarat yang mewakili Indonesia dalam penandatanganan kerja sama itu mengatakan kerja sama industri pertahanan ini adalah langkah maju dan menjadi titik awal kerja sama industri pertahanan kedua negara. Kerja sama itu melibatkan PT Pindad dan PT LEN sebagai BUMN industri pertahanan. Keduanya akan bermitra dengan industri pertahanan Turki, FNSS dan ASELSAN.

Secara terpisah, Menteri Pertahanan (Menhan), Purnomo Yusgiantoro, mengatakan Kementerian Pertahanan (Kemhan) memetakan perkembangan kekuatan TNI terhadap dinamika global, regional, dan nasional. Pemetaan tersebut dipaparkan dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Rabu (15/5) siang.

“Khususnya yang meliputi masalah alutsista, sarana dan prasarana, SDM, dan kelembagaan,” kata Menhan seusai rapat. Saat memberi keterangan pers, Purnomo didampingi Wakil Menhan, Sjafrie Sjamsudin, Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono, Kasad, Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, Kasau, Marsekal TNI Ida Bagus Putu, dan Kasal, Laksamana Marsetio.

Berbagai Aspek

Secara khusus, lanjut Menhan, Kemhan memaparkan bagaimana menyikapi penguatan kekuatan TNI ke depan. Rapat kabinet melihat perkembangan kekuatan TNI dari berbagai aspek, seperti pertahanan, sejarah, yuridis, reformasi birokrasi, sosiologis, doktrin, keterpaduan, dan politik.

“Bagaimana kita harus bersikap terkait pembangunan perkembangan pertahanan kita, khususnya TNI,” kata Menhan.

Apa yang dibahas dalam rapat tadi masih tahap awal. “Satu bulan ke depan, akan ada lagi pembahasan dalam sidang kabinet untuk menentukan bagaiamana sebaiknya struktur pertahanan dan kelembagaan pertahanan kita,” kata Menhan.

Saat ditanya mengenai pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan), Menhan mengatakan masih dalam proses pembahasan. “Kami belum sampai ke sana. Sebetulnya memang ada pemikiran bahwa rentang tanggung jawab Panglima TNI sangat banyak, mulai dari Sabang sampai Merauke. Ini luas sekali. Dan pemikiran-pemikiran berkembang di dalam bagaimana kita menyikapi mengenai komando-komando pertahanan kita ke depan itu seperti apa. Tetapi kita belum sampai ke sana,” jawab Purnomo.

Sumber: Koran Jakarta