Indonesia Akan Percepat Perundingan Perbatasan

Perwakilan aktivis yang tergabung dalam Koalisi Untuk Kedaulatan Indonesia, Ray Rangkuti (2 kiri), menyerahkan berkas kepada Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita (3 kanan), seusai bertatapmuka dengan Komisi I DPR, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/8). Koalisi untuk Kedaulatan Indonesia mendesak Komisi I DPR menggunakan hak interpelasinya untuk meminta penjelasan kepada pemerintah terkait pelecehan kedaulatan bangsa melalui barter pencuri ikan asal Malaysia dengan petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (Foto: ANTARA/Ismar Patrizki/pd/10)

23 Agustus 2010, Jakarta -- Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan Indonesia akan mempercepat jadwal perundingan mengenai perbatasan dengan beberapa negara, termasuk Malaysia.

"Kami terima kemarin sebelum diumumkan oleh Presiden, tentang perlunya kita mempercepat atau meningkatkan tempo perundingan dengan Malaysia dan negara lain," kata Menlu seusai acara Pengukuhan Duta Belia 2010 di Kemlu, Senin.

Ia menjelaskan bahwa pekan lalu sudah menghubungi Menlu Malaysia untuk menunjukkan tekad untuk membentuk Komisi Menteri Bersama (Joint Minitrial Commission), yang sebelumnya pada September hingga November.

Pemerintah Indonesia telah menawarkan satu tanggal yang konkret tetapi dari masih belum mendapat jawaban dari Malaysia, tambahnya.

Meski tanggal pasti perundingan dengan Malaysia belum ditentukan, Menlu memaparkan bahwa dalam satu-dua bulan ke depan akan ada pembahasan lebih mendalam tentang perbatasan dengan sejumlah negara.

"Kita akan tukar menukar instrumen ratifikasi mengenai perbatasan dengan Singapura pada 30 Agustus, Thailand 1-2 September, kemudian Vietnam, Filipina dan Palau dalam satu - dua bulan ke depan," jelas Menlu.

Pada Minggu malam, dalam acara buka puasa dengan partai Demokrat, Presiden memberi instruksi dan arahan agar proses perundingan dengan negara yang berbatasan dengan Indonesia, termasuk Malaysia, dipercepat.

Marty menjelaskan (18/8) bahwa Malaysia belum siap karena masih belum menyelesaikan masalah batas laut yang tidak berjauhan dengan Singapura.

Percepatan perundingan perbatasan ini terkait dengan insiden yang terjadi pada 13 Agustus lalu, saat polisi Malaysia menahan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Kapal Malaysia mencegat kapal patroli Indonesia saat sedang mengawal perahu Malaysia yang tertangkap mengambil ikan di perairan Indonesia.

Kapal patroli Malaysia menangkap ketiga petugas kelautan Indonesia karena Indonesia menolak melepas kapal Malaysia beserta tujuh orang krunya.

Pada 17 Agustus, pihak Malaysia melepas tiga petugas Indonesia, sementara pihak berwajib Indonesia juga mendeportasi tujuh nelayan Malaysia yang tertangkap oleh ketiga petugas KKP tersebut.

Presiden perintahkan pembahasan batas maritim dengan Malaysia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan percepatan pembahasan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia untuk menghindari perbedaan pendapat antarkedua negara.

"Perlu batas maritim (yang jelas) antara Indonesia dan Malaysia," kata Presiden Yudhoyono saat buka puasa bersama dengan sejumlah kader Partai Demokrat di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Minggu malam.

Untuk itu, Presiden Yudhoyono telah memerintahkan menteri terkait untuk mempercepat upaya perundingan dengan Malaysia guna membahas batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia.

Presiden menegaskan, upaya perundingan dengan Malaysia bisa segera dimulai, tanpa harus menunggu negara itu menyelesaikan sengketa batas wilayah dengan Singapura.

Saat ini, Malaysia sedang bersengketa dengan Singapura tentang klaim kepemilikan Pulau Batu Puteh. Sengketa itu sedang diproses di Mahkamah Internasional.

Untuk memulai proses perundingan dengan Malaysia, Presiden Yudhoyono dijadwalkan akan segera menerima laporan dari menteri terkait pada pekan ini, terutama terkait dengan kasus penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh kepolisian Malaysia beberapa waktu lalu.

Presiden Yudhoyono menjelaskan, letak geografis perairan Indonesia sangat rentan karena berbatasan langsung dengan tujuh negara. Oleh karena itu, Indonesia harus terus mengedepankan upaya diplomasi dengan negara tetangga.

ANTARA News