Indonesia tolak patroli bersama dengan Vietnam

Kapal perang Angkatan Laut Vietnam bersandar di pangkalan. Vietnam memesan 6 kapal selam kelas Kilo dari Rusia senilai USD 1,8 Milyar, Frigate kelas Gepard dan korvet Molniya.(Foto: militaryphotos.net)

2 Juni 2009, Jeju –- Sebagai upaya mencegah pelanggaran batas laut antara Indonesia dan Vietnam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih menginginkan koordinasi dalam patroli dan bukan patroli bersama.

“Hal itu (koordinasi patroli) lebih baik karena sudah ada contoh kerjasama serupa dengan Singapura,” ujar Presiden di Pulau Jeju, Korea Selatan, Selasa (2/6) dalam konferensi pers di akhir kunjungannya sebelum bertolak ke Indonesia.

“Saya menawarkan, untuk menyelesaikan masalah ini melalui koordinasi patroli dan bukan patroli bersama sebagaimana yang diinginkan oleh mereka (Vietnam). Sehingga tidak terjadi pelanggaran batas wilayah. Koordinasi patroli selama ini sudah dilakukan dengan baik bersama pemerintah singapura,” papar Yudhoyono.

Seperti diberitakan sebelumnya, Senin pagi kemarin Presiden Yudhoyono sempat melakukan pembicaraan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Thand Dung sebelum bertemu dengan Presiden Korsel.

Dalam kesempatan itu, PM Vietnam meminta agar patroli perairan Indonesia berlaku bijak terhadap nelayan Vietnam yang tertangkap karena masuk ke wilayan Indonesia untuk mencari ikan. Menanggapi permintaan tersebut, Presiden mengaku akan melihat masalahnya dahulu.

“Jika pencarian ikan dilakukan secara tradisonal, dan masuk ke wilayah RI, kita meminta supaya dilihat apakah motifnya dan bagaimana bobot kapal dan peralatan. Tentu perlakuannya harus berbeda,” ujar Presiden.

“Akan tetapi, jika perahu nelayan Vietnam yang masuk menggunakan kapal besar dan peralatan canggih, tentu kita tidak bisa mentolerir begitu saja,” lanjutnya.

Ditambahkan presiden, nelayan-nelayan tradisional Vietnam tentunya hanya mencari makan saat memasuki wilayah Indonesia, mengingat mereka merupakan nelayan miskin.

“Akan tetapi berbeda dengan nelayan yang menggunakan kapal besar dengan motivasi mencari keuntungan. Jika melanggar kedaulatan kita harus proses,” tegas Presiden.

(Solo Pos)