Fasilitas Hanggar Pesawat Tanpa Awak Siap Digunakan

Pesawat tanpa awak Pelatuk dikembangkan Kemhan, Kemenristek dan BPPT. (Foto: VIVAnews/Muhamad Solihin)

2 November 2012, Jakarta: TNI AU sudah menyiapkan hanggar untuk skuadron pesawat tanpa awak. Rencananya skuadron ini akan ditempatkan di Pontianak. Pengadaan skuadron ini sudah direncanakan jauh-jauh hari oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan). "Hanggar sudah selesai. Tinggal menunggu kedatangan pesawatnya," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama Azman Yunus, saat dihubungi Koran Jakarta, Kamis (1/11).

Azman mengatakan skuadron pesawat tanpa awak ini akan difokuskan untuk memantau perbatasan. Itu alasan mengapa pesawat tersebut akan ditempatkan di Pontianak karena dekat dengan sejumlah perbatasan. Nantinya, pesawat juga akan dilengkapi peralatan berupa pengintaian hingga radar untuk memantau cuaca.

Pesawat yang sedang ditunggu kedatangannya itu dipastikan bukan pesawat buatan Indonesia. "Ya, pesawat dari luar (negeri). Pesawat dalam negeri belum memenuhi kebutuhan operasi yang kami ajukan," kata Azman. Dia menambahkan alasan lain memilih produk luar negeri karena daya jelajahnya yang tinggi.

"Kami membutuhkan pesawat tanpa awak yang memiliki daya jelajah hingga 400 kilometer. Dan industri di dalam negeri belum ada yang bisa membuatnya," tambah dia. Dia juga mengatakan belum menghitung berapa pesawat yang akan didatangkan untuk memenuhi skuadron tersebut, termasuk TNI AU juga belum menentukan siapa yang nanti dipercaya mengomandani skuadron itu.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, mengatakan keberadaan skuadron pesawat tanpa awak perlu untuk mengefektifkan pengamanan perbatasan. "Sementara ini, skuadron yang akan kita bangun memang untuk pengintaian dan pengamatan wilayah," kata Purnomo.

Kepala Staf TNI AU, Marsekal Imam Sufaat, mengatakan TNI AU menginginkan pesawat tanpa awak yang memiliki daya jelajah dan daya tahan yang lama. Dan pilihan itu jatuh pada pesawat tanpa awak asal Filipina yang teknologinya dari Israel. Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, saat rapat dengan Komisi I, mengatakan akan membeli 4 pesawat intai tak berawak dengan anggaran 16 juta dollar AS.

Sumber: Koran Jakarta

Presiden Yudhoyono Belanja Alutsista di Inggris

Presiden SBY dan PM Inggris David Cameron menyaksikan penandatanganan MoU kedua negara, seusai pertemuan bilateral di Downing Street 10, London, Inggris, Kamis (1/11) siang. (Foto: rusman/presidensby.info)

2 November 2012, London: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Inggris David Cameron menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di kantor sekaligus kediaman Cameron, di 10 Downing Street. Kerja sama yang disepakati itu adalah di bidang pertahanan, pendidikan, dan ekonomi kreatif.

Kerja sama bidang pertahanan diteken Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Pertahanan Inggris Phillip Hammond, M.P. Kerja sama itu berupa bantuan peningkatan kapasitas bagi Tentara Nasional Indonesia di Pusat Studi Perdamaian dan Keamanan dalam bentuk peralatan audio visual untuk pelatihan bahasa, juga menyediakan kursus-kursus dan seminar bagi anggota pasukan perdamaian.

Bentuk kerja sama di bidang pertahanan lainnya berupa kontrak penjualan alat-alat pertahanan kepada angkatan udara, angkatan darat, dan angkatan laut Indonesia. Peralatan itu di antaranya peluru kendali Starstreak, senapan sniper, kapal perang kecil multiguna (Multi Roles Light Frigate – MLRF), dan suku cadang untuk pesawat tempur Hawk 109/209.

Tidak dijelaskan apakah kedua kepala pemerintahan itu membicarakan tindak lanjut rencana penjualan 24 unit pesawat tempur Eurofighter Typhoons senilai 2 miliar pound sterling ke Indonesia. Penjualan pesawat tempur senilai Rp 29,2 triliun itu, menurut media Inggris The Guardian, telah disepakati oleh pemerintah Inggris dan Indonesia tahun lalu.

Sebelumnya, dalam kunjungan ke Indonesia pada April 2012 lalu, Cameron membawa sejumlah pengusaha bidang pertahanan. Tidak memerincinya secara mendetail, dia mengakui Inggris menjual beberapa perlengkapan pertahanan kepada Indonesia.

Sumber: TEMPO

Terkendala Anggaran Pembelian Helikopter Apache Ditunda

AH-64D Apache Block III. (Foto: Boeing)

1 November 2012, Jakarta: Meski pihak pemerintah dan Senat Amerika Serikat (AS) telah memberi lampu hijau bagi Indonesia membeli helikopter serbu Apache, TNI AD memutuskan belum dapat merealisasikan pembelian Apache pada tahun depan. Sebab, terganjal persoalan anggaran yang belum cukup.

"Dalam masa persidangan kemarin, hal ini sudah dibicarakan di Komisi I. TNI AD meminta pembelian Apache dari AS agar ditunda dulu sampai dengan anggarannya cukup. Jadi, kemungkinan pembicaraan pembelian Apache akan kembali dibuka paling cepat untuk pengadaan di 2014," kata anggota Komisi I DPR Hayono Isman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/11).

Tambah Hayono, Komisi I menyetujui adanya permintaan penundaan pembelian Apache dari AS tersebut mengingat yang berkepentingan dalam hal ini user-nya sendiri (TNI AD).

Hayono mengatakan, ihwal penundaan pembelian Apache ini, karena pihak TNI AD meminta agar anggaran pengadaan heli serbu itu di luar anggaran reguler pada pagu anggaran di APBN 2013. "Mereka (TNI AD) mengakui harga Apache meski second tetap mahal. Karenanya jika Apache itu dibeli dengan menggunakan anggaran reguler TNI AD di APBN, dikhawatirkan akan mengganggu program yang sudah ada. Karenaya mereka meminta alokasi anggarannya lewan on top. Karena anggarannya belum terlihat jelas, akhirnya TNI AD memutuskan untuk menunda saja pembelian Apache di 2013 tersebut," ujar politisi Partai Demokrat ini.

Hayono menjelaskan, Senat AS telah memberi dukungan bagi rencana Pemerintah Indonesia membeli heli serbu Apache tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan Senator AS Richard G Lugar yang melakukan kunjungan ke Komisi I DPR pada Rabu (31/10).

Hayono mengatakan, dari kunjungan Richard G Lugar kemarin itu terungkap, sudah ada congressional notice kepada Pemerintah AS yang berisi pemberitahuan tidak ada penolakan terhadap penjualan heli Apache ke Indonesia.

Seperti diketahui, AS berencana menjual sejumlah heli Apache ke RI. Rencana penjualan itu dikemukakan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, kepada Menlu RI Marty Natalegawa saat bertemu di Washington DC pada 20 September silam.

Apache yang ditawarkan AS ini adalah seri AH-64D Longbow. Jenis yang diproduksi Boeing ini merupakan helikopter andalan Angkatan Darat AS untuk operasi tempur terbatas. Tipe ini menggantikan helikopter AH-1 Cobra. Angkatan Darat AS sendiri sudah menggunakan Apache sejak Maret 1997. Dibanding seri pendahulunya, AH-64D Longbow ini memiliki sejumlah kelebihan dalam konektivitas digital, sensor, sistem persenjataan, peralatan pelatihan, dan sistem dukungan pemeliharaan.

Sumber: Jurnal Parlemen