Sistem Pertahanan Kawasan Perbatasan Dinilai Lemah

17 Agustus 2010, Batam -- Pasca terjadinya insiden penembakan ke udara dan penangkapan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) oleh Marine Police Malaysia (MPM) di Perairan Tanjung Berakit Utara Pulau Bintan, Kepri yang terjadi beberapa waktu lalu, dinilai beberapa masyarakat Kepri sangat memprihatinkan.

Terlebih lagi kondisi pengamanan dan pertahanan di daerah perbatasan tiga negara tersebut sangat minim atau lemah. "Saya melihat peritiwa ini sudah tidak lagi menjadi konsumsi masyarakat Kepri saja, namun juga sudah menjadi isu nasional. Apalagi aksi pencurian ikan (illegal fishing) di wilayah Batam, Kepri sangat sering terjadi, meski beberapa kali tertangkap oleh instansi pengaman di negeri ini," jelas M Yunus Muda, anggota DPRD Batam yang juga Sekretaris Fraksi Golkar, Senin (16/8/2010).

Secara umum, katanya, kondisi perairan Kepri itu sangatlah luas dan letaknya sangatlah berdekatan dengan kedua negara seperti Singapura dan Malaysia. Apa yang terjadi dalam insiden antara petugas DKP dengan MPM merupakan masih sangat lemahnya sistim pertahanan di daerah perbatasan, khususnya Kepri. Sehingga secara leluasa MPM bisa masuk dan langsung melakukan kekerasan terhadap petugas DKP Kepri yang jelas-jelas telah melaksanakan tugasnya melakukan pengamanan tujuh nelayan asal Malaysia yang tengah melakukan illegal fishing di perairan berakit, Bintan.

"Selain itu, saya melihat kondisi peralatan pengaman (Alutsista) kita sangat kurang, sehingga dengan sangat leluasa mereka masuk dan melakukan intervensi terhadap petugas kita yang jelas-jelas masih berada di teritorial wilayah Indonesia," jelasnya.

Uba Singgalingging dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Bersama Rakyat (LSM Gebrak), mengatakan, apa yang terjadi antara petugas DKP Kepri dengan MPM merupakan suatu bentuk arogansi dari Pemerintah Malaysia melalui MPM terhadap Pemerintah Indonesia. "Dan ini kelihatan sekali, kalau kekuatan kawasan perbatasan di Indonesia sangat lemah sekali," jelas Uba.

Selain itu ,Uba juga mengatakan bahwa sistim diplomasi politik yang dilakukan Pemerintah Indonesia juga lemah sehingga hal ini membuat mereka terkesan sangat berani dan menunjukan arogansi dan kesewenang-wenangan di wilayah teritorial Indonesia. "Kita harus benar-benar all out mendoroang pemerintah pusat memperjuangkan pengamanan dan keamanan warga Indonesia," kata Uba.

Tribun News