Tunjangan TNI di Perbatasan Segera Terealisasi

02 Mei 2010, Marore, Sulut -- Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengemukakan bahwa tunjangan bagi anggota TNI yang menjaga perbatasan negara segera teralisasi. Ia mengatakan hal itu di sela-sela mengunjungi salah satu daratan terluar yang berbatasan langsung dengan Filipina di Pulau Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (Sulut), Minggu.

Menurut dia, anggaran untuk prajurit itu telah tercantum dalam Rencana Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN P) 2010.

"Saat ini, tunjangan ini sedang diproses di DPR. Kami mengajak DPR untuk mendukung penuh tunjangan TNI di perbatasan," tuturnya.

Mantan Wakil Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional ini menyakini, Komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan akan menyetujui.

"Saya yakin, tunjangan bisa cair setelah RAPBN P disahkan oleh DPR," ujarnya optimistis.

Ia mengemukakan, sekitar sembilan ribu prajurit TNI dari tiga angkatan saat ini terlibat dalam pengamanan tapal batas negara.

Menurut dia, tunjangan 150 persen dari gaji akan diberikan kepada prajurit yang menjaga pulau terluar yang tidak dihuni penduduk.

"Misalnya, prajurit yang menjaga Pulau Nipah dan Pulau Batek di Kepulauan Riau. Mereka akan menerima tunjangan 150 persen karena kedua pulau itu tidak berpenghuni," paparnya.

Sedangkan prajurit yang menjaga pulau berpenghuni akan mendapatkan tunjangan 100 persen dari gaji.

Bagi prajurit yang menjaga perbatasan secara berkala maka akan mendapatkan tunjangan 75 persen dari gaji, misalnya, prajurit yang melakukan patroli di perbatasan.

Marore adalah saat ini berpenduduk 668 orang yang terbagi dalam tiga kampung.

Untuk memperkuat pemerintahan dan mendekatkan dengan masyarakat, Pemerintah Daerah Sangihe menjadikan Marore sebagai Kecamatan Khusus.

Pemerintah Sangihe memberikan tunjangan satu juta rupiah per bulan bagi setiap PNS di jajarannya yang bertugas di pulau itu.

Sejumlah instansi yang telah eksis dan memberikan pelayanan antara lain Kantor Kecamatan, polisi, TNI AL, TNI AD, Imigrasi dan Bea Cukai.

Warga setempat mengharapkan supaya Kementerian Perdagangan membuka kantor di wilayah itu agar lalu lintas barang dari pulau itu ke Filipina lebih lancar.

Warga lebih mudah beraktivitas ke Filipina dibandingkan dengan ke Manado karena jaraknya lebih dekat, selain masih ada hubungan darah.

Filipina telah membangun kantor perwakilan dengan tiga personel tentara untuk memberikan pelayanan bagi para pelintas batas.

ANTARA News