TNI AL Perlu Blue Print Logistik

22 April 2010, Jakarta -- TNI Angkatan Laut (TNI AL) sangat memerlukan blue print logistik untuk mendukung konsepsi strategi dan perencanaan kekuatan TNI Angkatan Laut. Blue print logistik juga diperlukan untuk menjawab persoalan menyusun logistik secara umum, perencanaan pembinaan materiil, dan perencanaan pembinaan dukungan logistik Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) TNI AL.

Demikian dikatakan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Agus Suhartono pada penutupan Forum Strategi TNI AL Tahun 2010 di Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan, Rabu (21/4).

Selain menyusun blue print logistik TNI AL tahun 2010-2024 yang selaras dengan kebijakan minimum essential force atau kekuatan pokok minimum, menurut KSAL, juga disusun blue print personel TNI AL sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang zero growth.

Kasal mengatakan, Forum Strategi TNI AL 2010 ini, bagian dari upaya pengelolaan pertahanan matra laut untuk mengkaji aspek-aspek strategis dari pertahanan negara di laut jangka panjang. Karenanya, Forum ini juga dilakukan proses kaji ulang strategi pertahanan tahun 2009 dengan mengembangkan doktrin pertahanan negara.

Strategi pertahanan negara juga dilakukan dengan mempertimbangkan geopolitik dan geostrategi Indonesia untuk merespons ancaman aktual yang bersifat mendesak, serta mempertimbangkan keterbatasan anggaran negara.

Menurutnya, pembangunan kekuatan postur TNI AL mencakup tingkat kemampuan, kekuatan dan pola gelar kekuatan pada hakikatnya diorientasikan kepada pencapaian tugas-tugas TNI AL dalam rangka menunjang kepentingan nasional.

"Dalam penyusunan kembali kekuatan tempur TNI AL tidak hanya mengacu pada ancaman saja, namun juga diorientasikan untuk mencapai kemampuan tertentu. Selanjutnya, diarahkan untuk mencapai kekuatan minimum essential force," katanya.

Kapal Selam

Pada kesempatan itu, Agus Suhartono juga mengungkapkan bahwa TNI AL sedang memproses pengadaan dua kapal selam untuk tahun anggaran 2010. "Mengenai dari mana dan bagaimana, saat ini TNI AL masih ditender," katanya.

Ia menambahkan, potensi ancaman ke depan di antaranya adalah pelanggaran wilayah dan pelanggaran hukum di laut, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan terorisme. Karena itu, TNI AL memperkuat kemampuan pasukan pemukul reaksi cepat, dan melakukan patroli wilayah perbatasan.

JURNAS