Lockheed Martin Receives $10 Million to Migrate MH-60 Helicopters to the Joint Mission Planning System

21 September 2010, OWEGO, N.Y. -- The U.S. Navy awarded Lockheed Martin [NYSE: LMT] a $10 million contract to develop software that will enable MH-60R and MH-60S multi-mission helicopter aircrews the latest technology to pre-plan their missions for maximum success.

The U.S. military’s Joint Mission Planning System (JMPS) was developed by the U.S. Navy and Air Force based on a commercial-off-the-shelf architecture that standardizes how aircrews file their mission flight plans. JMPS will replace other legacy mission planning systems.

Lockheed Martin will develop a software module configured to JMPS containing the newest mission characteristics unique to MH-60R and MH-60S multi-mission helicopters. Those missions include anti-submarine warfare, anti-surface warfare, airborne mine countermeasures, search and rescue and ship-to-ship cargo resupply.

“The MH-60 module will give Navy SEAHAWK® pilots access to the military’s most advanced mission planning tool, allowing pilots to easily capture and load pre-planned data in a format compatible between both helicopter types,” said George Barton, director of Lockheed Martin naval helicopter programs. “Once airborne, the aircraft’s avionics will know what mission to prosecute, the intended route and navigation waypoints to use, the communications frequencies, weapons and, sensors it will employ, as well as other critical information.”

The software modules will be loaded onto a planning system laptop that allows MH-60 pilots to select preconfigured mission plans, compile weather data, maps, navigational routes, targeting data and the types of weapons and sensors their aircraft will use for a mission. The finished mission profile is transferred to a memory card and uploaded to Lockheed Martin’s Common Cockpit™ avionics suite — the digital cockpit aboard both helicopter models.

During the next 30 months, Lockheed Martin will develop and test software for the MH-60 module, also known as a unique planning component, in Owego, N.Y. Subsequent tests will be conducted at Naval Air Weapons Station, Point Mugu, Calif., and the Naval Air Station, Patuxent River, Md. JMPS-based mission planning computers with the MH-60 unique planning component will be available for deployment in 2012.

MH-60 SEAHAWK multi-mission helicopters are designed and manufactured by Sikorsky Aircraft Corporation. Lockheed Martin provides the digital cockpit for all MH-60 helicopters, and is the prime systems integrator for the MH-60R. The Navy plans to buy 300 MH-60R and 275 MH-60S aircraft.

Headquartered in Bethesda, Md., Lockheed Martin is a global security company that employs about 136,000 people worldwide and is principally engaged in the research, design, development, manufacture, integration and sustainment of advanced technology systems, products and services. The Corporation reported 2009 sales of $44.5 billion.

Lockheed Martin

Pembangunan Kapal Perusak Rudal Libatkan 35 Desainer

(Foto: Kemenhan)

21 September 2010, Surabaya -- Pembangunan kapal perang jenis perusak kawal rudal pesanan Kementerian Pertahanan di PT PAL Indonesia senilai Rp2,2 triliun melibatkan sedikitnya 35 desainer handal dan 435 tenaga produksi.

"Kami punya 64 desainer di PT PAL ini, sebanyak 35 desainer terpilih yang kami libatkan dalam pembangunan kapal PKR (perusak kawal rudal). Mereka akan didukung 443 tenaga produksi," kata Direktur Utama PT PAL Indonesia, Harsusanto, di Surabaya, Selasa.

Dari 35 desainer tersebut, tiga orang di antaranya telah dikirim ke Belanda untuk magang di mitra kerja Pal.

"Kebetulan mitra kami di Belanda sedang mengerjakan lima unit "fregat" pesanan Maroko," katanya.

Dalam merealisasikan pesanan Kemhan itu, pemerintah menunjuk perusahaan perkapalan asal Belanda, Demen Schelde Netherlands Shipyard (DSNS), sebagai mitra PAL.

Dengan mengirimkan tiga desainer itu, Harsusanto berharap ada transfer ilmu yang diperoleh sehingga ketergantungan terhadap negara asing dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem pertahanan (alutsista) bisa diminimalisasi.

"Kami sudah memiliki kesepakatan dengan DSNS bahwa pembangunan kapal tersebut 40 persen kami yang menangani dan kami berharap dukungan industri strategis nasional sehingga komponen-komponen yang kami butuhkan tidak perlu kami dapatkan dari luar negeri," katanya.

Kesepakatan tersebut, lanjut dia, harus segera ditindaklanjuti oleh Kemhan sehingga kapal itu sudah bisa dioperasikan TNI AL pada Agustus 2014, dengan catatan kontrak efektif Kemhan dengan DSNS terealisasi pada awal November 2010.

DSNS berniat menginvestasikan dananya sekitar 220 juta dolar AS untuk membangun kapal PKR di PT PAL melalui sistem kredit ekspor. Pemerintah bersedia mengalokasikan dana sebesar 15 persen dari nilai investasi itu yang diambilkan dari APBN selama empat tahun anggaran.

"Kalau industri strategis nasional, seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT Krakatau Steel, PT LEN, PT Inti, PT Texmaco, PT Maspion, dan PT Tadakara bisa memenuhi kebutuhan kami, maka dana kredit ekspor yang diberikan DSNS itu tidak akan kembali lagi ke luar negeri," katanya di depan Wakil Menham Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin dan anggota Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Misi operasi

Kapal PKR yang dirancang PT PAL dapat digunakan TNI-AL untuk menjalankan misi operasi, di antaranya peperangan elektronika, peperangan antiudara, peperangan antikapal selam, peperangan antikapal permukaan, dan bantuan tembakan kapal.

Panjang kapal itu 105 meter, lebar 14 meter, kedalaman 8,8 meter, dan kecepatan maksimum 30 knot dengan dilengkapi rudal SAM, SSM, dan rudal antikapal selam.

Kapal yang memiliki landasan helikopter hingga kapasitas 10 ton itu juga dilengkapi radar untuk mendeteksi kapal selam dan pesawat udara serta dipersenjatai meriam kaliber 76-100 mm dan kaliber 20-30 mm, peluncur rudal, dan senjata torpedo.

Meskipun bermitra dengan DSNS, Kemhan dan PAL memiliki hak menjual kapal sejenis ke negara-negara di Asia tanpa dibebani kewajiban membayar royalti.

Sementara itu, anggota KKIP, Teguh Rahardjo, menyatakan Kementerian Riset dan Teknologi siap membantu PAL di bidang pelatihan sumber daya manusia melalui pemberian bea siswa.

"Kami mendukung sepenuhnya peningkatan kualitas manajemen di PAL, kalau diberi kewenangan penuh karena untuk mendidik tenaga "engineering" itu sebenarnya tidak butuh waktu lama," kata Deputi Kemristek Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek itu.

Sekjen Kementerian Perindustrian, Agus Cahyono, yang juga anggota KKIP, mengingatkan PAL agar pandai bersiasat dalam transformasi teknologi dengan pihak asing, seperti DSNS itu.

"Ini namanya "ongkos bodoh". Kita punya modal sedikit, tapi harus pandai-pandai memanfaatkan kepandaian dan kelebihan orang lain," katanya.

Ia juga meminta PAL mewaspadai hal-hal sekecil apa pun terkait proyek kerja sama pembangunan kapal PKR dengan DSNS itu.

"Pengalaman kami di industri migas saat bekerja sama dengan pihak asing bisa jadi pelajaran, seperti halnya biaya parkir sampai urusan sandal jepit pun mereka bebankan pada kita," katanya.

Oleh sebab itu, KKIP meminta PAL fokus pada divisi yang memiliki kekuatan.

"Jangan sampai kehabisan stamina di tengah jalan. untuk mengantisipasi ini kami akan memberikan "time saving" sehingga jika terjadi dinamika, proyek ini tetap jalan terus," kata Sjafrie Sjamsoeddin yang menjabat Sekretaris KKIP itu.

KKIP dibentuk melalui peraturan presiden dengan menunjuk Menhan sebagai ketua dan beberapa sekjen serta deputi sejumlah kementerian terkait sebagai anggota.

ANTARA Jatim

Indonesia - Australia Tingkatkan Kerjasama Pendidikan Militer

(Foto: Australia DoD)

21 September 2010, Jakarta -- Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Marsdya TNI Eris Herryanto, S.IP., M.A., mengungkapkan perlunya Indonesia terus meningkatkan hubungan militer dalam bidang pendidikan dengan Pemerintah Australia. Demikian disampaikannya saat menerima kunjungan perwakilan delegasi perwira siswa Sekolah Komando dan Staf Australia (Australian Command and Staff College/ACSC), yang dipimpin oleh Laksamana Muda James Goldrick, AM, CSC, Senin (20/9), di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta.

Senada dengan yang disampaikan Sekjen Kemhan, Laksda James Goldrick mengungkapkan bahwa kerjasama pendidikan militer antar kedua negara saat ini telah berlangsung baik. Namun demikian peningkatan pendidikan secara kualitas dan kuantitas harus terus ditingkatkan dan dikembangkan, mengingat ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertahanan terus berkembang. Ditambahkannya pula, hubungan militer kedua negara sangat menarik untuk dipelajari oleh para Perwira Siswa Sesko Australia, mengingat Indonesia merupakan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Australia, begitu pula sebaliknya.

Pada kesempatan tersebut, Laksda James Goldrick juga menjelaskan bahwa ASCS merupakan sekolah lanjutan yang bertujuan untuk menyiapkan para perwira terpilih, untuk dididik secara komando dan staf baik ketika melaksanakan tugasnyaa di masing-masing angkatan, maupun ketika harus berintegrasi dengan angkatan lain.

Visi yang diharapkan dari pendidikan ini adalah peningkatan kemampuan bertempur dan membentuk pimpinan yang berkualitas. ACSC sendiri terbagi menjadi tiga kursus yaitu Kursus Komando dan Staf Gabungan Australia, Kursus Pengenalan Angkatan Laut Australia dan Kursus Komando dan Staf Perbekalan Angkatan Darat.

Rombongan delegasi Perwira Siswa Sesko gabungan tentara Australia, yang keseluruhan berjumlah 36 orang ini, selanjutnya menerima paparan dari Direktur Kerjasama Internasional Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan (Dirkersin Ditjen Strahan), Brigjen TNI (Mar) Ir. Syaiful Anwar, M.Bus, M.A, mengenai profil Kemhan.

Saat melakukan dialog dengan para Perwira Siswa ACSC, Dirkersin menjelaskan bahwa saat ini hal terpenting yang menjadi prioritas Kemhan adalah mengenai anggaran Kemhan yang sangat signifikan. Selain itu masalah perbatasan wilayah dengan negara tetangga juga menjadi perhatian Kemhan saat ini, seperti dengan telah ditandatanganinya Lombok Treaty dengan pemerintah Australia.

Dirkersin menyatakan bahwa Kemhan saat ini juga tengah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit khususnya prajurit yang bertugas di daerah perbatasan. Industri pertahanan juga menjadi fokus perhatian Kemhan dengan melakukan produksi gabungan atau joint production dengan negara-negara lain seperti joint production dengan Korea Selatan dalam pembuatan kapal perang jenis Landing Platform Dock (LPD).

DMC