Pindad Berharap Pesanan Panser dari Malaysia

Panser Anoa buatan PT. Pindad (Persero). (Foto: @beritahankam)

18 Januari 2010, Bandung -- Badan usaha milik negara, PT Pindad, berharap memperoleh pesanan 32 panser dari Malaysia. PT Pindad kini mengikuti tender dan bersaing dengan perusahaan dari Korea Selatan dan Perancis.

Direktur Utama PT Pindad Adik Avianto di Bandung, Jawa Barat, Jumat (15/1), mengatakan, proses tender di Malaysia dimulai 2009. Sebanyak 16 perusahaan mengikuti tender itu dan enam di antaranya lolos. Setelah diseleksi lagi, kini tersisa tiga perusahaan, termasuk PT Pindad.

”Setidaknya, Pindad bisa disetarakan dengan Perancis dan Korea Selatan (Korsel). Tahap yang sedang dilakukan dari segi teknis, yakni fact finding,” katanya. Upaya dari sisi politis yang dilakukan, menurut Adik, yakni, ia bertemu dengan Menteri Pertahanan Malaysia.

”Kalau diperhatikan kecenderungannya, Malaysia ingin pesan panser dari Indonesia. Harga panser PT Pindad dianggap lebih bagus,” kata Adik.

Namun, ia enggan menyebutkan harga panser yang diajukan ke Malaysia. Penandatanganan dengan pemenang tender direncanakan April 2010. Apabila PT Pindad bisa mendapatkan pesanan itu, panser diharapkan selesai dikerjakan sebelum akhir 2010.

Panser akan digunakan prajurit Malaysia yang tergabung dalam pasukan perdamaian di Lebanon atau United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Minat mengajukan pesanan itu berdasarkan penggunaan panser 4 x 4 VAB yang mendukung pelaksanaan tugas pasukan Indonesia di Lebanon dengan maksimal.

Malaysia meminati empat tipe panser, yakni ambulans, komando, pengangkut pasukan, dan recovery. Kendaraan itu sejenis dengan panser 6 x 6 yang dipesan Kementerian Pertahanan dan sebagian digunakan TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian di Lebanon.

Namun, Malaysia meminta beberapa spesifikasi panser yang berbeda, seperti tambahan lampu sorot untuk menembak, bermesin Mercedes-Benz, dan kemudi di sebelah kiri. Panser yang dipakai TNI bermesin Renault.

Kepala Humas PT Pindad Timbul Sitompul menambahkan, jika Malaysia jadi memesan panser dari Indonesia, diharapkan Malaysia menyediakan uang muka untuk biaya pembuatan.

KOMPAS

TNI Menyusun Program Pembangunan Kekuatan

Aspam Kasau Marsda TNI Haryantoyo selesai upacara 17-an menyalami para pejabat Mabesau, di Mabesau Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (18/1)

18 January 2010, Jakarta -- Mencermati perkembangan lingkungan strategis dan persepsi ancaman ke depan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, TNI tengah menyusun program pembangunan kekuatan yang menuju kepada kebutuhan pokok minimum dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI dan menciptakan daya tangkal terhadap segala ancaman.

Penegasan tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dalam sambutan yang dibacakan Aspam Kasau Marsda TNI Haryantoyo pada upacara 17-an di Mabesau Cilangkap, Senin (18/1).

Dikatakan, prioritas yang ingin dicapai pada T.A. 2010 adalah melanjutkan program pembangunan kekuatan TNI berupa pembentukan satuan baru dan peningkatan status satuan untuk mencapai kekuatan pokok minimum, modernisasi alutsista untuk memantapkan dan mengembangkan kekuatan Matra Darat, Matra Laut dan Udara serta meningkatkan profesionalisme personel yang meliputi kualitas dan kuantitas personel, penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib prajurit serta kesejahteraan prajurit dan PNS TNI.

”Program pembangunan kekuatan tersebut terkait pula dengan upaya menegakkan NKRI di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar yang dinilai rawan konflik sebagai akibat belum tuntasnya perundingan batas wilayah serta kesenjangan sosial dan ekonomi antara penduduk perbatasan negara tetangga dengan negara Indonesia”, tegasnya.

Untuk itu, lanjutnya, secara berkesinambungan TNI senantiasa bekerjasama dengan semua instansi secara vertikal dan horizontal, baik pusat maupun daerah, melaksanakan penjagaan/pengawalan dan pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar serta melaksanakan pengamanan di wilayah rawan konflik tersebut.

”Dalam konteks inilah, TNI mendukung langkah pemerintah untuk membentuk Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Terpadu dan Badan Pengelolaan Daerah Perbatasan Terpadu”, ungkapnya.

Menurutnya, dalam rangka modernisasi alutsista, TNI sepenuhnya mengikuti kebijakan pemerintah untuk menggunakan secara optimal produksi industri pertahanan dalam negeri. Kebijakan tersebut amat strategis karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap alutsista industri pertahanan negara lain.

Dispenau

Pembentukan Kodam Papua Barat Masih Dalam Kajian

Latihan anti teror. (Foto: ANTARA)

18 Januari 2010, Jayapura -- Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI George Toisutta mengakui, rencana pembentukan kodam di Papua Barat hingga saat ini masih dalam kajian.

"Kami masih terus mengkaji rencana pembentukan kodam di Papua Barat sehingga belum dapat diputuskan kapan terealisir," ungkap KSAD kepada wartawan di Jayapura, Senin.

Ia mengatakan, untuk tahun 2010 pihaknya akan menambah satu kodam yakni di Kalimantan Barat.

Tentang pro dan kontra pembentukan kodam di Papua Barat, mantan Pangdam XVII Trikora (sekarang Cenderawasih) ini mengakui, itu hal yang biasa namun biasanya itu dilandasi sebuah kepentingan.

"Silakan saja, yang terpenting masih satu tujuan yang sama, yaitu keutuhan NKRI dan kesejahteraan rakyat," katanya.

Menyinggung tentang permintaan penarikan pasukan dari tanah Papua karena dampaknya tidak memberikan rasa aman kepada masyarakat, Jenderal TNI Toisutta mengatakan, tidak ada yang mengatakan Papua tidak aman.

Buktinya, lanjut dia, masyarakat dapat terus beraktivitas termasuk di malam hari. "Kritisi dan nasihatilah kami kalau ada yang salah agar kami lebih peka," kata KSAD.

ANTARA News