Wednesday, January 6, 2010

Korsel Tawari TNI AU Pesawat Tempur

(Foto: Dispenau)

6 Desember 2009, Jakarta -- Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsdya TNI Imam Sufaat menerima kunjungan Atase Pertahanan (Athan) Korsel Colonel Lee Wan, di Mabesau, Cilangkap, Selasa (5/1).

Dalam pertemuannya Kasau Marsdya TNI Imam Sufaat dengan Colonel Lee Wan yang didampingi Aspam Kasau Marsda TNI Hariyantoyo, membahas kerjasama di bidang militer kedua Angkatan Udara khususnya di bidang pendidikan dan pelatihan.

KT-1 Wongbee pesawat latih TNI AU buatan Korea Selatan. (Foto: flickr/Kusri Hatmoyo)


KAI A-50 pesawat latih dan tempur ringan terbaru buatan pabrik pesawat KAI, dapat menggantikan pesawat Hawk-53 yang segera habis masa pakainya. (Foto: KAI)

Korsel juga, menurut Colonel Lee Wan, menawarkan kerjasama dibidang pengadaan Alutsista TNI khususnya pengadaan pesawat, baik pesawat latih maupun pesawat tempur.

PELITA

Letjen Tni Sjafrie Sjamsoeddin Jabat Wakil Menhan

Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin. (Foto: VIVAnews)

5 Januari 2010, Jakarta -- Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin akan menjabat sebagai wakil menteri pertahanan untuk masa lima tahun mendatang, kata juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Jakarta, Selas.

Julian mengatakan, Sjafrie akan dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (6/1) siang, bersama Sekretaris Kabinet dan empat wakil menteri untuk melengkapi susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

Sjafrie Sjamsoeddin saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan. Pria kelahiran Makassar 30 Oktober 1952, adalah lulusan Akademi Militer 1974 dan mengawali karir militernya sebagai Komandan Peleton Grup 1 Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha)dan kemudian dipercaya sebagai Komandan Nanggala X Timor Timur pada 1976.

Kepiawaian di daerah konflik membuat dirinya dipercaya sebagai Komandan Nanggala XXI Aceh pada 1987, Komandan Tim Maleo Irja pada 1987, dan Satgas Kopassus Timor Timur pada 1990.

Tiga tahun kemudian, Sjafrie dipercaya sebagai Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Danrem-061/SK Kodam III/Siliwangi pada 1995, Kepala Staf Garnisun Tetap (Kasgartap) -1 Ibukota pada1996, Kepala Staf Kodam (Kasdam) Jaya pada 1996 dan Panglima Kodam Jaya (Pangdam) Jaya pada1997.

Karir milioternya terus melesat setelah didaulat sebagai Asisten Teritorial Kepala Staf Umum (Aster Kasum) TNI pada 1998, Staf Ahli Polkam Panglima TNI pada tahun yang sama, Koorsahli Panglima TNI pada 2001 dan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI tahun 2002-2005.

Ia dilantik sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Departemen Pertahanan RI sejak 15 April 2005 hingga sekarang.

Sebelumnya, Presiden juga sudah mengangkat lima wakil menteri yaitu Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar dan Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun.

Purnomo: Wakil Menhan Sangat Diperlukan

Menteri Luar Negeri, Marti Natalegawa ( kiri ke kanan), Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, Menko Polkam, Djoko Sujanto, Kapolri, Bambang Hendarso Danuri, dan Kepala BIN, Sutanto, saat rapat koordinasi bidang polkam di Jakarta, Selasa ( 5/1). Rakor Polkam yang dihadiri oleh sejumlah menteri terkait tersebut membahas berbagai isu diantaranya soal keamnan nasional pada awal 2010. (Foto: ANTARA/ Ujang Zaelani/mes/10)

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan posisi wakil menteri pertahanan sangat diperlukan mengingat beban tugas yang diemban Sekretaris Jenderal (Sekjen) selama ini terlalu banyak.

Usai menghadiri rapat koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan di Jakarta, Selasa, ia mengaku sudah mengetahui penunjukkan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin sebagai wakil menteri pertahanan.

Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin selama ini menjabat sebagai Sekjen Departemen Pertahanan.

Purnomo menjelaskan, tugas wakil menteri pertahanan akan difokuskan pada kegiatan yang bersifat eksternal, sedangkan tugas sekjen akan difokuskan pada kegian internal departemen.

Keberadaan wakil menteri pertahanan diperlukan karena beban tugas yang diemban departemen pertahanan makin berat seperti program revitalisasi industri pertahanan nasional. Dalam program revitalisasi industri pertahanan dalam negeri itu akan dibentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

"Program revitalisasi industri pertahanan itu juga dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok minimun (minimum essential force/MEF) TNI yang makin ditekankan lagi mulai 2010," katanya.

Selain program yang bersifat militer, departemen pertahanan juga tengah memantapkan peran TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) seperti keikutsertaannya dalam misi perdamaian PBB.

"Kita kan tengah membangun pusat pasukan pemelihara perdamaian PBB di Sentul. Ini kan menjadi fokus dan tugas tambahan Dephan, selain mengurusi TNI dan hubungannya dengan para industri pertahanan dalam negeri," katanya.

Terkait kerja sama pertahanan mancanegara, Purnomo mengatakan, itu menjadi tugas wakil menteri jika dirinya berhalangan.

Tentang anggapan organisasi yang terlalu gemuk dengan adanya wakil menteri pertahanan, Purnomo mengatakan, secara bujet departemen yang dipimpinnya memiliki anggaran yang cukup besar yakni sekitar Rp40 miliar atau terbesar kedua setelah Departemen Pendidikan Nasional yang mencapi sekitar Rp55 miliar.

"Dengan anggaran sebesar itu, dan beban tugas yang dihadapi saya kira tidak," katanya.


ANTARA News

Tuesday, January 5, 2010

Presiden : Kinerja Perekonomian 2009 Membaik

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2010 kepada Menhan Purnomo Yusgiantoro di Istana Negara, Selasa (5/1). Departemen Pertahanan dan Depdiknas adalah Lembaga yang pagu anggarannya paling besar. (Foto: ANTARA/pandu dewantara/hp/10)

5 Januari 2009, Jakarta -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan perekonomian nasional selama 2009 berjalan cukup baik di tengah tantangan dan imbas krisis ekonomi global yang terjadi.

"Alhamdulillah dengan kerja keras dan berbagai upaya yang telah ditempuh, kita dapat mempertahankan kinerja perekonomian tahun 2009, jauh lebih baik dibandingkan dengan kinerja di banyak negara di dunia," kata Presiden saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)B 2010 di Istana Negara Jakarta, Selasa.

Presiden menjelaskan, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2009, diperkirakan berada di atas 4 persen, atau di peringkat ketiga tertinggi di negara kelompok G-20.

Sementara laju inflasi hanya 2,78 persen atau angka terendah dalam 10 tahun terakhir, sedangkan nilai tukar rupiah ditutup pada tingkat Rp9.400 an per-dolar AS atau terjadi apresiasi atau penguatan sebesar 15 persen.

Di sisi lain, cadangan devisa telah terakumulasi di atas 65 miliar dolar AS, tingkat tertinggi yang pernah dicapai Indonesia.

Presiden menjelaskan, kinerja APBN Perubahan tahun 2009 juga mencatat prestasi yang luar biasa dengan defisit diturunkan menjadi sekitar Rp87 triliun atau 1,6 persen dari PDB, jauh lebih rendah dari sasaran awal Rp130 triliun atau 2,4 persen dari PDB.

"Pencapaian ini juga jauh lebih baik dari pada kinerja di banyak negara dunia yang mengalami dampak krisis. Di banyak negara telah terjadi pembengkakan defisit anggaran mencapai 5 hingga 10 persen dari PDB dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang negatif," katanya.

Sementara Pendapatan Negara dalam tahun 2009 mencapai Rp867 triliun atau hanya 0,5 persen lebih rendah dari sasaran. Dengan realisasi penerimaan perpajakan 1,7 persen lebih rendah dari sasaran, namun penerimaan negara bukan pajak (PNBP), termasuk PNBP kontribusi dari berbagai kementrian negara/lembaga mencapai Rp225 triliun atau 3 persen di atas sasaran.

Sementara itu, realisasi belanja negara dalam tahun 2009 mencapai Rp954 triliun, atau 4,7 persen lebih rendah dari rencana.

Hal ini, katanya, dicapai dengan pengelolaan utang yang lebih baik dan dengan tingkat kepercayaan ekonomi yang makin tinggi akibat kebijakan penanganan krisis yang tepat dan cepat, di tahun 2009 kita dapat menghemat pembayaran bunga utang lebih dari Rp15 triliun.

Selain itu, tingkat pencapaian belanja kementrian negara/lembaga, termasuk belanja stimulus fiskal mencapai sekitar 96 persen, persentase tertinggi yang pernah dicapai.

"Penyerapan Belanja stimulus fiskal juga menggembirakan dengan pencapaian sekitar 94 persen dari sasaran," katanya.

Sejumlah kementerian lembaga yang berhasil melakukan penyerapan anggaran terbaik adalah Departemen PU, pencapaian 78 persen, Departemen Pendidikan 93 persen, Departemen Pertahanan 100 persen, Departemen Agama 92 persen, dan Kepolisian Negara RI dengan pencapaian hampir 100 persen.

Dengan kemampuan anggaran untuk membiayai defisit dan pengelolaan Surat Berharga Negara yang jauh lebih baik, di akhir tahun 2009 kita mampu menghasilkan surplus anggaran (SILPA) sebesar Rp38 triliun.

SILPA tahun 2009, kata Presiden, terjadi dengan perbaikan penyerapan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga.

"Dengan demikian, fungsi APBN untuk melakukan stimulasi ekonomi tetap dapat berjalan di satu sisi, sedangkan penerimaan tetap dapat diamankan di sisi lain," katanya.

Untuk 2010, pemerintah membuat tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010, yaitu "Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat."

Seluruh dana belanja dalam APBN 2010, kata Presiden, direncanakan berjumlah Rp1.047,7 triliun atau 17,5 persen terhadap PDB. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp93,7 triliun atau sekitar 9,8 persen dari realisasi anggaran belanja pada APBN-P tahun 2009 sebesar Rp954 triliun.

Dalam APBN tahun 2010, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat direncanakan mencapai Rp725,2 triliun atau 12,1 persen dari PDB. Jumlah ini, berarti mengalami peningkatan sebesar Rp79,8 triliun atau naik 12,4 persen bila dibandingkan dengan realisasinya dalam APBN-P tahun 2009 sebesar Rp645,4 triliun.

"Belanja APBN yang makin besar tersebut harus dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat," katanya.

Hadir dalam acara itu, semua menteri negera dan kepala lembaga pemerintahan dan Polri serta 33 Gubernur Provinsi.

ANTARA News